No. 111 tahun IX
8 Halaman
Kamis, 15 Juni 2017
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Pemerintah Awasi
Distribusi Bahan Pokok
Bisnis Jakarta/ant
IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS - Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat mengikuti rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Provinsi Banten di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Bappenas siap mengendalikan implementasi program prioritas nasional pada 2018, seiring dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2017 tentang proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya untuk mengawasi pendistribusian bahan pokok ke berbagai wilayah di Indonesia, khususnya untuk toko atau ritel modern yang wajib menerapkan skema Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan pokok penting. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa jika terdapat ritel atau toko modern yang kekurangan pasokan, dalam waktu dekat akan dipenuhi. Namun, jika kekurangan pasok tersebut terjadi secara terus-menerus, maka ada indikasi penyelewengan. “Jika kurangnya terus-menerus, maka kami akan periksa dan melakukan audit. Kapan pasokan tersebut diterima, jika hari itu juga langsung habis, kami akan lihat transaksinya,” ujar Enggartiasto, di Jakarta, kemarin. Selain itu, pengawasan distribusi bahan pokok tersebut juga meliputi tingkat produsen, dan pasar tradisional. Pengawasan tersebut guna menjamin pasokan bahan pokok yang cukup bagi masyarakat, khusususnya menjelang perayaan Idul Fitri 1438 Hijriah. “Pasokan akan terus diawasi, di pasar tradisional dan ritel modern. Petugas akan dikirim untuk melihat stok di ritel modern,” kata Enggartiasto. Dalam upaya pengendalian harga dan pasokan tersebut, Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi beberapa kerja sama antar pelaku usaha. Kerja sama tersebut antara Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dengan dis-
tributor gula, GIMNI, Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI). Dalam kesepakatan itu, ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di ritel modern untuk komoditas gula sebesar Rp12.500 per kilogram, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per liter, dan daging beku dengan harga maksimal Rp80.000 per kilogram. Kemudian, kesepakatan antara Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), masing-masing dengan BULOG, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan ADDI. Dalam MoU IKAPPI dan APPSI dengan BULOG, dijelaskan harga jual eceran maksimal di pedagang pasar rakyat untuk komoditi beras Rp9.500 per kilogram, gula Rp12.500 per kilogram, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per liter, bawang merah Rp32.000 per kilogram, dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. “Penurunan harga di pasar tradisional tidak drastis, karena masih ada stok lama. Perputaran di pedagang pasar itu tidak selancar ritel,” tutur Enggartiasto. Kesepakatan antara pedagang pasar dengan pemasok tersebut, dinilai mampu memotong mata rantai distribusi bahan pokok. Pedagang pasar tradisional akan mendapatkan akses langsung dari produsen, sehingga harga barang yang akan dijual bisa setara dengan harga-harga produk ritel modern. (ant)
Implementasi Program Prioritas Nasional
Dikendalikan Bappenas
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) siap mengendalikan implementasi program prioritas nasional pada 2018, seiring dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2017 tentang proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. “PP itu penekanannya sinkronisasi perencanaan penganggaran
sehingga apa yang direncanakan itu nanti akan dilanjutkan dengan penganggaran dan kita mempunyai kendali atas implementasi dari prioritas nasional,” kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Gedung Bappenas, Jakarta, kemarin. Dengan adanya PP tersebut, Bappenas kini memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan per-
Rupiah Menguat
Didorong Pernyataan IMF
encanaan anggaran hingga pelaksanaan program prioritas nasional. Bappenas diberi kuasa untuk mengevaluasi kinerja pembangunan dan anggaran serta kebijaka tahun berjalan. “Jadi semua kegiatan kementerian/lembaga terkait prioritas nasional, sudah diidentifikasi Bappenas akan dikendalikan. Artinya harus bisa dilaksanakan dan tidak boleh dibatalkan,” ujar Bambang.
Selama ini, lanjut Bambang, kadang proyek yang sudah dianggap prioritas oleh Bappenas justru tidak dianggarkan oleh kementerian/lembaga. Ada pula proyek prioritas yang sudah dianggarkan oleh K/L justru putus di tengah jalan karena ada pemotongan atau pembatalan. “Nah kita tidak mau itu terulang lagi. Kita ingin punya kendali sam-
pai proyek itu dilaksanakan. Karena kalau perencanaan kan sudah ada target-target, dampaknya segala macam. Kita ingin kegiatan itu harus dilakukan,” katanya. Dengan PP No.17 Tahun 2017 tersebut, Bappenas beserta Kementerian Kordinator terkait dapat melakukan kordinasi dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Menteri
Subsidi TDL Dialihkan untuk 2.500 Desa
JAKARTA - Nilai tukar rupiah kemarin sore, bergerak menguat delapan poin menjadi Rp13.275 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.283 per dolar Amerika Serikat (AS). Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menilai, pernyataan positif Dana Moneter Internasional (IMF) yang mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam menjaga kinerja makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan direspon positif pelaku pasar sehingga mata uang rupiah mengalami penguatan. “Menjelang pertemuan The Fed tampaknya sikap pelaku pasar tidak khawatir sehingga rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar AS. Fundamental ekonomi nasional yang kuat menjadi salah satu faktor positif bagi pelaku pasar uang di dalam negeri,” katanya. Ia menambahkan bahwa dengan kondisi fundamental yang positif maka juga akan memicu pelaku pasar asing untuk masuk ke dalam negeri dan menempatkan dananya dalam bentuk investasi yang akhirnya mendorong permintaan rupiah meningkat. “Secara teori penguatan rupiah dipicu fundamental kita yang optimis, sehingga memicu pelaku pasar asing tertarik masuk ke dalam negeri,” kata dia. Research Analyst FXTM, Lukman Otunuga menambahkan bahwa salah satu faktor yang menahan dolar AS yakni hasil keputusan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC). Perangkat FedWatch CME Group menunjukkan The Fed akan menaikkan suku bunga AS pada Juni. “Apabila tidak ada kejelasan dari The Fed mengenai kebijakan moneter mendatang dan jadwal kenaikan suku bunga berikutnya, maka dolar AS berpotensi semakin tertekan,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH
13.000
13.331
13.295
13.325
13.500 Bisnis Jakarta/ist 14.000 8/6
9/4
12/4
ataupun pimbinan lembaga juga harus menyampaikan hasil pelaksanaan program dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun berjalan kepada Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan setiap tiga bulan. “Itu kita mulai tahun 2018, sekitar 35 persen dari belanja K/L itu bagian dari prioritas nasional. Itu nanti yang akan kita lakukan pengendalian,” ujar Bambang. (ant)
PENCABUTAN SUBSIDI TDL - Pekerja memasang instalasi listrik di salah satu sudut Jakarta, beberapa waktu lalu. Pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) 900 VA bagi yang dianggap mampu dialihkan untuk membangun 2.500 desa yang belum teraliri listrik.
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjelaskan pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) 900 VA bagi yang dianggap mampu dialihkan untuk membangun 2.500 desa yang belum teraliri listrik. “Kalau ditanya efektif atau tidak, ya pelan-pelan lah. Kalau yang dianggap sudah tidak disubsidi sebaiknya tidak perlu disubsidi. Sehingga uangnya kan bisa untuk pengembangan kelistrikan ke daerah-daerah yang masih membutuhkan,” kata Jonan ketika mengunjungi Depo BBM di Plumpang, Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan masih ada sebanyak 2.500 desa di Indonesia belum teraliri listrik sama sekali. Selain itu masih banyak 10.000 desa yang aliran listriknya masih minimal. Oleh karena itu pembangunan merata diperlukan untuk dapat mewujudkan energi berkeadilan. Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan subsidi listrik tidak banyak berubah dari perencanaan. “Setiap tiga bulan PLN terus berupaya menurunkan harga jual listriknya,” kata dia, di Komplek Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/6). Ia menjelaskan hanya sebanyak 4 juta penduduk miskin yang mendapatkan subsidi untuk 900 VA. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang merasa tidak mampu namun tidak mendapatkan subsidi listrik
dapat melaporkan hal tersebut melalui pusat pengaduan. Kementerian ESDM menyediakan layanan pengaduan listrik bersubsidi terkait program kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dalam jaringan (daring) lewat laman www.subisidi.djk.esdm.go.id. “Bagi masyarakat pengguna listrik daya 900 Volt Ampere yang merasa berhak mendapatkan subsidi namun tidak terdata dapat mengajukan pengaduan menggunakan aplikasi elektronik di desa atau kelurahan,” kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi. Ia menyampaikan hal itu pada sosialisasi subsidi listrik tepat sasaran diselenggarakan Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Menurut dia, mekanisme pengaduan diawali dengan pengambilan formulir pengaduan yang tersedia di desa dan kelurahan atau mengunduh laman www.subsidi.djk.esdm.go.id. Setelah diisi formulir serahkan ke kelurahan dan desa untuk dibawa ke kecamatan. Ia menerangkan jika di kecamatan ada akses internet maka akan dilakukan entri data secara daring ke posko pengaduan pusat dan jika tidak ada akan dilakukan di kabupaten. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.