No. 90 tahun IX
8 Halaman
Senin, 15 Mei 2017
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Pemerintah Bentuk
Pusat Informasi Dorong Pemanfaatan KPBU JAKARTA - Pemerintah membentuk pusat informasi koordinasi kebijakan dan pengembangan kapasitas untuk mendorong penggunaan skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan sarana infrastruktur. “Kita bersama-sama kementerian lembaga lain, membentuk pusat informasi koordinasi kebijakan dan ‘capacity building’ untuk memberikan pendampingan atas pelaksanaan proyek-proyek kombinasi pemerintah dan swasta,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers sinkronisasi dan sinergi kebijakan penyediaan infrastruktur pusat dan daerah di Jakarta, kemarin. Sri Mulyani menjelaskan kantor bersama KPBU ini terdiri dari Kementerian Keuangan, Bappenas, KPPIP Kemenko Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM. Dalam jangka waktu dekat, ia mengatakan tim bersama ini akan melakukan pemantauan dan pendampingan secara cepat dalam dua bulan untuk membantu pembangunan tujuh proyek infrastruktur yang ditawarkan oleh tujuh pemerintah daerah agar dapat terlaksana dengan cepat.
Bisnis Jakarta/ist
KONDISI PEREKONOMIAN - Pekerja memperhatikan pemasangan steel Bridge pada pembangunan Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan di Palembang, Sumsel, kemarin. Kondisi perekonomian Republik Indonesia yang terus membaik dalam berbagai aspek termasuk indeks konsumen yang membaik sangat menunjang dorongan optimisme di dunia usaha Tanah Air.
“Tim akan melakukan ‘monitoring’ secara cepat. Dalam dua bulan, saya minta kalau ada ‘complaint’, tidak ada kemajuan dan ada isu yang tidak terselesaikan, bisa disampaikan, agar bisa memberikan perhatian,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sri Mulyani mengharapkan melalui tim ini dapat muncul kemudahan dalam proses pembangunan infrastruktur di tingkat daerah, sehingga berbagai isu yang menghambat mulai dari persyaratan awal, regulasi, struktur transaksi, termasuk koordinasi dengan legislatif daerah, dapat terselesaikan. “Kita sudah ada SPAM Umbulan dan Lampung (yang menggunakan skema KPBU). Kita harapkan Pekanbaru yang juga ingin membangun SPAM bisa memunculkan ‘template’ standar, sehingga kota-kota lain yang ingin KPBU tinggal meniru, mulai dari proses, struktur transaksi serta penjelasan kepada DPRD,” ujarnya. Tujuh daerah yang menawarkan proyek tersebut adalah Pemkot Surabaya untuk proyek angkutan masal cepat, Pemkot Bandung untuk proyek LRT Bandung, Pemkot Tangerang untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota Tangerang dan Pemkot Makassar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Makassar. (ant)
Kondisi Perekonomian Indonesia
Tunjang Optimisme Dunia Usaha JAKARTA - Kondisi perekonomian Republik Indonesia yang terus membaik dalam berbagai aspek termasuk indeks konsumen yang membaik sangat menunjang dorongan optimisme di dunia usaha Tanah Air. “Optimisme bagi kemampuan ekonomi Indonesia untuk membangun ketahanan domestik meningkat, setelah muncul berita indeks konsumen di Indonesia,”
kata VP Corporate Development & Market Research Forextime (perusahaan jasa finansial) Jameel Ahmad, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, kemarin. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa indeks konsumen mencapai 123,7 pada April atau meningkat dari 121,5 pada Maret. Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda In-
Pengusaha RI di Jepang Didorong Perkuat Sinergi
donesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menilai, capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,1 persen pada kuartal I-2017 telah membangkitkan optimisme dunia usaha. Karena itu, momentum pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang terus diraih oleh Indonesia pada saat ini juga harus terus dijaga berbagai pihak. “PDB
awal tahun ini bangkitkan optimisme kita,” kata Bahlil dan mengingatkan, secara siklus biasanya pertumbuhan ekonomi baru akan menguat pada periode kuartal III dan IV. Ketua Umum Hipmi mengimbau agar pelaku usaha berperan serta membantu pemerintah menjaga momentum pertumbuhan tersebut, utamanya pelaku usaha besar. Se-
lain itu, ia juga menyebutkan perlu keberanian kolektif guna membantu pemerintah bersama korporasikorporasi besar mengangkat perekonomian. Hipmi juga berharap agar pemerintah menjaga belanja negara agar makin meningkat pada kuartal II2017, meskipun pemerintah tengah melakukan pengetatan atau disiplin anggaran. “Kalau pihak swasta
Indonesia Surplus
Neraca Pembayaran 4,5 Miliar Dolar AS
JAKARTA - Duta Besar RI untuk Jepang Arifin Tasrif mendorong para pengusaha Indonesia di Jepang untuk memperkuat sinergi untuk kepentingan nasional, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, yang diterima di Jakarta, kemarin. Dubes Arifin Tasrif menyampaikan dorongan tersebut saat melakukan pertemuan dengan 30 pengusaha Indonesia di Jepang pada 9 Mei 2017. “Para pengusaha Indonesia harus saling bersinergi guna memajukan kepentingan Indonesia di Jepang dan mempererat jaringan kerja sama,” ujar dia. Inisiatif Dubes Arifin Tasrif tersebut disambut baik oleh para pengusaha yang hadir dalam acara yang berlangsung di Wisma Duta Besar RI di Jepang. Menurut Dubes RI, tindak lanjut dari inisiatif tersebut akan dituangkan dalam sejumlah kegiatan, salah satunya dengan membentuk asosiasi pengusaha Indonesia di Jepang. Selain itu, KBRI di Tokyo bekerjasama dengan para pengusaha Indonesia di Jepang juga akan menyelenggarakan pertemuan secara berkala, yakni setiap empat bulan sekali. Berbagai perwakilan RI di luar negeri, termasuk KBRI, bertugas menjalankan fungsi diplomasi ekonomi di luar negeri demi kepentingan ekonomi nasional. (ant) Bisnis Jakarta/ist
KURS RUPIAH
13.000
13.331
13.295
13.325
13.500
14.000 4/4
5/4
6/4
berkolaborasi dengan belanja pemerintah mendorong pengeluaran yang besar tentu efeknya akan berlipat pada keseluruhan kegiatan ekonomi domestik,” ujarnya lagi. Bahlil mengatakan, pemerintah perlu memperkuat permintaan, sehingga dapat mendorong industrialisasi atau peningkatan kapasitas produksi dengan memperlancar serapan anggaran. (ant)
SURPLUS NPI - Aktivitas bongkar muat peti kemasi di JICT Tanjung Priok, Jakarta. Indonesia pada triwulan I 2017 kembali mencatat surplus di neraca pembayaran, menjadi 4,5 miliar dolar AS, didorong melimpahnya aliran transaksi modal dan finansial yang mengkompensasi lubang defisit transaksi berjalan yang sebesar 2,4 miliar dolar AS.
JAKARTA - Indonesia pada triwulan I 2017 kembali mencatat surplus di neraca pembayaran, menjadi 4,5 miliar dolar AS, didorong melimpahnya aliran transaksi modal dan
finansial yang mengkompensasi lubang defisit transaksi berjalan yang sebesar 2,4 miliar dolar AS, menurut statistik Bank Indonesia (BI). Gubernur Bank Indonesia
Agus Martowardojo sebelum pengumuman resmi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), sudah memberikan sinyal bahwa NPI akan kembali mencetak surplus, salah satunya
karena aliran masuk modal asing yang mencapai Rp106 triliun periode Januari-awal Mei 2017. “Secara umum NPI kita masih akan surplus dan ini didukung oleh investasi asing langsung dan investasi portofololio,” ujar dia. Indonesia pada 2016 sudah mencetak surplus NPI sebesar 12 miliar dolar AS. Untuk triwulan I 2017, surplus NPI menunjukkan pemutarbalikkan kondisi dibandingkan triwulan I 2016 yang saat itu NPI mencatat defisit 0,3 miliar dolar AS. Surplus NPI di triwulan perdana 2017 ini juga menopang cadangan devisa Indonesia menjadi 121,8 miliar dolar AS. NPI merupakan gambaran transaksi yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan penduduk warga negara lain. Dalam NPI, terdapat neraca transaksi berjalan (termasuk barang, jasa, pendapatan) serta neraca transaksi modal dan finansial. Pada triwulan I 2017, berdasarkan data BI, surplus transaksi modal dan finansial sebesar 7,9 miliar dolar AS karena kencangnya aliran masuk modal investasi portofolio pada instrumen berdenominasi rupiah yakni SUN, SPN, dan saham dan adanya penerbitan sukuk global pemerintah.
Surplus transaksi modal dan finansial itu lebih besar dari surplus triwulan IV 2016 yang sebesar 7,6 miliar dolar AS maupun surplus pada triwulan I 2016 yang sebesar 4,2 miliar dolar AS. Meskipun demikian, lubang neraca transaksi berjalan semakin menganga dengan defisit yang sebesar 2,4 miliar dolar AS atau satu persen Produk Domestik Bruto (PDB) karena meningkat 300 juta dolar AS dari 2,1 miliar dolar AS atau 0,9 persen PDB dari triwulan IV 2016. Peningkatan defisit transaksi berjalan pada triwulan I 2017 sebagian besar akibat naiknya defisit neraca perdagangan migas yang sebesar 2,1 miliar dolar AS dan pendapatan primer yang defisit 7,4 miliar dolar AS. Secara umum, Bank Sentral memandang surplus NPI triwulan I 2017 menggambarkan keseimbangan eksternal perekonomian sehingga turut menopang berlanjutnya stabilitas makro ekonomi. “Bank Indonesia akan terus mewaspadai perkembangan global, khususnya risiko terkait kebijakan bank sentral AS dan faktor geopolitik, yang dapat memengaruhi kinerja neraca pembayaran secara keseluruhan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.