No. 108 tahun IX
8 Halaman
Senin, 12 Juni 2017
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Indonesia Ajukan
Banding di WTO
Bisnis Jakarta/ant
UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN - Warga beraktivitas di antara rumah semi permanen yang berada di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta, kemarin. Pemerintah berencana meningkatkan jumlah keluarga penerima manfaat pada Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan sekitar 1,25 persen.
JAKARTA - Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri memperjuangkan keputusan panel Dispute Settlement Body World Trade Organization (WTO) melalui forum Appellate Body WTO terkait sengketa certain fatty alcohols asal Indonesia. “Indonesia mengajukan banding ke AB-WTO yang akan berfokus pada SEE karena mempunyai arti penting khususnya bagi metodologi penentuan normal value untuk harga ekspor dan harga domestik bagi produsen atau eksportir yang memiliki afiliasi di luar negeri,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan dalam keterangan tertulis yang diterima, kemarin. Secara terminologi, SEE menerangkan jika perusahaan induk dan anak perusahaan dikontrol oleh perusahaan induk, kondisi ini dikatakan sebagai satu kesatuan unit ekonomi (SEE). Certain fatty alcohols merupakan produk kimia turunan dari minyak nabati (sawit). Certain fatty alcohols dapat digunakan sebagai bahan dasar utama surfaktan untuk kebutuhan detergen, produk perawatan tubuh, dan kosmetik. Indonesia keberatan terhadap putusan panel DSB yang memenangkan Uni Eropa atas penerapan Article 2.3 dan 2.4, serta Arti-
cle 3.1 dan 3.5 Anti-Dumping Agreement (ADA). Indonesia hanya memenangkan klaim terkait article 6.7 ADA mengenai transparency of investigation report. Putusan panel tersebut menghasilkan posisi 2:1 untuk UE yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. “SEE digunakan oleh hampir seluruh produsen atau eksportir Indonesia di sektor minyak kelapa sawit. Putusan panel WTO mengenai SEE ini apabila dimenangkan Indonesia, dapat menjadi yurisprudensi untuk kasus serupa di masa mendatang,” kata Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati. Pradnyawati menambahkan, Indonesia akan bersikap tegas dalam menghadapi sikap UE dan mengharapkan hasil yang positif dari keputusan AB WTO. Gugatan Indonesia tersebut berawal dari penyelidikan anti-dumping European Commission (EC) yang dimulai sejak 13 Agustus 2010 berdasarkan permohonan dua industri domestik certain fatty alcohols di UE, yaitu Cognis Gmbh dan Sasol Olefins & Surfactants Gmbh. Dari hasil investigasinya, UE mengenakan Bea Masuk AntiDumping (BMAD) yang efektif berlaku pada 8 November 2011 hingga November 2016 sebesar 45,63 euro/ MT-80,34 euro/MT untuk produsen atau eksportir Indonesia. (ant)
Kepala Bappenas Tekankan Pentingnya
Evaluasi Program Pembangunan JAKARTA - Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya peran evaluasi program kerja sama dengan Multilateral Development Banks (MDBs) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia. Penekanan tersebut disampaikan Bambang saat menghadiri High Level Session on the Role of Independent Evaluation in Transforming the Multilateral Development Banks yang digelar di International Fund for Agricultural Development (IFAD) Headquarters di Roma, Italia. “Peran MDBs di Indonesia telah
bergeser dari pemberian bantuan menjadi kemitraan. Pemerintah Indonesia dan setiap MDBs telah bekerja sama untuk memastikan agar strategi kerja sama sejalan dengan rencana pembangunan Indonesia dan kerangka kerja institusi MDBs,” kata Bambang dalam pernyataan resmi yang diterima Antara di Jakata, Jumat. Bagi Indonesia, kemitraan tersebut mendorong peran aktif negara untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan internasional. Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi lebih besar pada organisasi-organisasi strategis seper-
ti IFAD dan Global Green Growth Institute. Indonesia juga berharap partner pembangunan dapat beradaptasi dengan kebutuhan negara yang berubah-ubah, yang dapat diketahui melalui evaluasi program. Pada 2013, IFAD, tepatnya Independent Office of Evaluation, melaksanakan Country Programme Evaluation yang memicu orientasi ulang atas program Indonesia sehingga lebih berkonsentrasi pada pengembangan pendekatan inovatif dan membantu pemerintah dalam mengarusutamakan skema program yang sukses pada program-program
Jakarta Alami
Krisis Air Bersih JAKARTA - Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa 80 persen air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta mengalami krisis air bersih atau tidak memenuhi standar Menteri Kesehatan No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Berdasarkan informasi yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, Jakarta Utara merupakan wilayah terparah di mana secara umum CAT air tanahnya mengandung unsur Fe (besi) dengan kadar yang tinggi serta kandungan Na (Natrium), Cl (Klorida), TDS (Total Disolve Solid) dan DHL (Daya Hantar Listrik) yang tinggi akibat adanya pengaruh dari intrusi air asin. Selain krisis air bersih, Jakarta juga menghadapi problem penurunan muka tanah. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Badan Geologi melalui Balai Konservasi Air Tanah, dalam dua tahun ke belakang dari 200 titik sumur pengamatan (sumur pantau, sumur produksi, sumur gali dan sumur pantek) menunjukkan bahwa sekitar 80 persen air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta tidak memenuhi standar Persyaratan Kualitas Air Minum. Secara umum di bagian Utara CAT Jakarta air tanahnya mengandung unsur Fe (besi) dengan kadar yang tinggi serta kandungan Na (Natrium), Cl (Klorida), TDS (Total Disolve Solid) dan DHL (Daya Hantar Listrik) yang tinggi akibat adanya pengaruh dari intrusi air asin. Sedangkan di bagian Selatan CAT Jakarta yang menyebabkan air tanah menjadi tidak layak minum adalah dominasi unsur logam seperti Mn (Mangan), Fe (besi) dan Pb (Timbal). Problem Jakarta bertambah selain krisis air bersih juga menghadapi penurunan muka tanah. (ant)
nasional lainnya. “Selama tiga tahun terakhir, proyek-proyek berjalan sudah direstrukturisasi agar fokus pada produktivitas dan akses pasar, skema kerja sama dengan swasta telah dibuat, dan hubungan strategis dengan partner pembangunan semakin ditingkatkan,” ujar Bambang Saat ini, meski ketimpangan terus menurun dalam lima tahun terakhir, pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing agar bisa menghindari middle income trap. Menurut Bambang, kuncinya adalah dengan terus berusaha untuk
Kebijakan Kepada Pemimpin Global
13.331
Bisnis Jakarta/ant
13.295
13.325
13.500
14.000 4/4
5/4
6/4
tuhkan total investasi infrastruktur sebesar Rp 4,796.2 triliun. Terbatasnya anggaran pemerintah membuat 36,5 persen dari total investasi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan oleh badan usaha dan swasta. Berkembangnya proyek infrastruktur juga mengharuskan pemerintah untuk memastikan tiap warga negara mendapat manfaat dari pembangunan, salah satunya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang diluncurkan untuk meningkatkan akses usaha dan lapangan pekerjaan bagi rumah tangga miskin. (ant)
Menteri Susi Sebarkan
KURS RUPIAH
13.000
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil upaya pemerintah dapat terlihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari angka 67,70 pada 2012 menjadi 70,18 pada 2016. Kenaikan tersebut, lanjutnya, mengindikasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan memasuki usia angkatan kerja di masa mendatang. Untuk meningkatkan produktivitas, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan reformasi fiskal untuk mempercepat konstruksi infrastruktur strategis. Pada periode 2015-2019, Indonesia membu-
AKSES INFORMASI KEUANGAN PERPAJAKAN - Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kanan) dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (kiri) memberikan keterangan mengenai keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, di Jakarta.
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebarkan kebijakan yang telah dibuatnya kepada berbagai pemimpin global atau pejabat negara
berbagai pemerintahan di dunia dalam acara bertajuk “The Forgetten Fisheries” di New York, AS. Siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta,
Minggu, mengemukakan acara berlangsung 5 Juni 2017 dihadiri Presiden Republik Palau Tommy Remengesau, Menteri Kelautan dan Perikanan Mozambik Agostinho Mond-
lane, Menteri Maritim Republik Fiji Inia Seruiratu, dan Direktur FAO Divisi Perikanan dan Pertanian Manuel Barange. Dalam acara tersebut Menteri Susi menyampaikan pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan bagi setiap negara dengan bercerita mengenai pengelolaan perikanan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan, di masa lalu pengelolaan tersebut dinilai kurang memperhatikan aspek keberlanjutan dan maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal. Hal tersebut, lanjutnya, membuat Indonesia kehilangan banyak stok ikan. Berdasarkan data statistik tahun 2003-2013, stok ikan di lautan Indonesia berkurang hingga 30 persen. “Dulu saat saya masih jadi pengusaha perikanan, saya harus membeli 30 sampai 40 ton ikan dari pasar ikan setiap harinya untuk diekspor ke Jepang dan Amerika Serikat. Sampai suatu ketika, saya hanya bisa mendapatkan 100 kg ikan saja, dari jumlah 30 ton yang harus saya penuhi. Saya tidak tahu mengapa itu bisa terjadi, hingga saya menjadi menteri dan menemukan alasannya,” kata Susi. Menurut dia, penyebab dari hal tersebut adalah praktik
penangkapan ikan secara ilegal dan penangkapan yang tak memperhatikan keberlanjutan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan KKP adalah mengenai pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal perikanan asing, pelarangan transshipment, dan pelarangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Menteri Susi mengakui, kebijakan itu tidak dengan mudah begitu saja untuk diterima dan diterapkan, tetapi tetap harus dilakukan guna menjaga keberlanjutan sumber daya. “Kami juga harus berhadapan dengan kepentingan bisnis multinasional dan transnasional yang besar dan terorganisir,” ungkapnya. Selain itu, Indonesia juga mulai menata pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan pembatasan kuota penangkapan ikan. Menurut dia, akhirnya segala upaya yang dilakukan membuahkan hasil, seperti stok ikan yang mengalami peningkatan. Berdasarkan data Komisi Pengkajian Ikan Nasional, 2014 stok ikan Indonesia hanya 6,5 juta ton, dan tahun 2016 sudah mencapai 12 juta ton. Angka konsumsi ikan masyarakat juga meningkat dari 36 kg per kapita pada tahun 2014 menjadi 43 kg per kapita pada 2016. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.