No. 106 tahun IX
8 Halaman
Kamis, 8 Juni 2017
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Kebijakan Kelautan Indonesia
Diluncurkan dalam Konferensi PBB
Bisnis Jakarta/ant
JAGA MOMENTUM – Kegiatan pembangunan di salah satu sudut Kota Depok, kemarin. Bank Dunia menunjukkan optimisme terhadap kondisi perekonomian di Indonesia sehingga berbagai pihak terkait juga perlu menjaga momentum itu.
JAKARTA - Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) akan diluncurkan dalam Konferensi Kelautan Dunia yang digelar di Markas besar persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin mengatakan, peluncuran KKI jadi salah satu agenda utama yang dipaparkan dalam sesi Plenary Meeting dengan 21 menteri dari berbagai negara. Menurut Luhut, KKI memiliki arti penting KKI karena pemerintah Indonesia menyadari tanggung jawab besar yang diemban untuk menjaga kesehatan laut serta wilayah perairannya. Perdagangan global juga dinilai sangat bergantung pada perairan Indonesia karena potensinya yang besar. Belum lagi Indonesia memiliki luasan hutan bakau dan padang rumput laut terbesar di dunia serta menyimpan 17 persen dari terumbu karang dunia. “Untuk menjaga itu semua, kami menyusun KKI yang terdiri dari tujuh pilar, yaitu pengelolaan sumber daya kelautan dan manusia, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di laut, tata kelola laut, ekonomi maritim, infrastruktur, manajemen zonasi dan lingkungan laut, budaya
maritim serta diplomasi maritim,” katanya. Hal lain yang disampaikan Luhut adalah ancaman yang dihadapi oleh laut dari aktifitas manusia antara lain sampah plastik serta aktivitas Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). “Minyak yang mencemari laut berasal dari aktifitas kapal atau pengeboran minyak, tumpukan sampah plastik laut yang mengambang menyerupai pulau raksasa kemudian dimakan oleh ikan atau mamalia laut lainnya juga berasal dari aktivitas manusia,” ungkapnya. Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional untuk mengatasi sampah plastik di laut yang didalamnya memuat tentang pengembangan bioplastik, pengelolaan sampah menjadi energi, daur ulang sampah serta penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah maupun memfasilitasi mereka agar bisa melakukan kerja sama di tingkat internasional dalam pengelolaan sampah. Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah, Indonesia telah bertekad mengurangi penggunaan plastik dalam waktu delapan tahun dan menginvestasikan sebesar 1 miliar dolar AS untuk program pengelolaan sampah. (ant)
Bank Dunia Optimis Terhadap
Perekonomian Indonesia
JAKARTA - Analis riset pasar keuangan FXTM (perusahaan jasa finansial) Lukman Otunuga menyatakan, Bank Dunia menunjukkan optimisme terhadap kondisi perekonomian di Indonesia sehingga berbagai pihak terkait juga perlu menjaga momentum itu. “Sentimen terhadap ekonomi Indonesia membaik karena laporan bahwa Bank Dunia tetap optimis terhadap keadaan negara ini. Proyeksi pertumbuhan terbaru Bank Dunia menampilkan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh di tahun 2017 dan termasuk pasar berkembang yang paling
menarik,” kata Lukman Otunuga dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin. Menurut dia, sejumlah hal yang menimbulkan sentimen optimistis tersebut antara lain pertumbuhan kredit yang menyentuh sekitar 10 persen per tahun dan inflasi mulai stabil. Dengan data ekonomi yang positif tersebut, lanjutnya, maka prospek secara umum terhadap kondisi ekonomi di Tanah Air juga tampak cerah. “Apabila data ekonomi Indonesia terus mengikuti tren positif, maka ekspektasi kenaikan suku bunga Bank Indonesia sebelum
Rupiah Melemah Tipis
akhir tahun ini akan semakin meningkat demi mendukung pertumbuhan,” ucapnya. Sebelumnya, kunjungan tim survei Bank Dunia ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta merupakan inidikasi bahwa iklim berinvestasi dan berbisnis di Indonesia positif. Kepala DPM & PTSP Edy Junaedi Harahap dalam rilis di Jakarta, Rabu (17/5), menilai kunjungan itu sebagai sinyal positif terhadap perubahan yang sedang berlangsung di Indonesia. “Kunjungan ini menunjukkan ada perhatian Bank
Dunia pada perubahan positif di Indonesia yang berhasil menerapkan reformasi pada tujuh indikator dalam peringkat Indeks Kemudahan Berbisnis,” ujar Edy. Indeks kemudahan berbisnis, papar Edy, merupakan salah satu tolok ukur daya saing negara yang dinilai oleh lembaga Bank Dunia terhadap 10 indikator peraturan yang memiliki pengaruh dalam kemudahan berusaha. Saat ini bobot penilaian Pemda DKI sebesar 78 persen untuk indikator Mendirikan Usaha dan indikator Mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Bobot itu dihitung berdasarkan jumlah
populasi. Peningkatan tersebut, tak lepas dari kontribusi DPM & PTSP DKI Jakarta yang berhasil meningkat dari tahun sebelumnya. “Tahun ini poin DKI Jakarta mencapai 77.50 dari tahun sebelumnya yang baru mencapai 69.90. Signifikansinya cukup tinggi,” tuturnya. Keberhasilan ini sekaligus membantu mendorong peringkat Indonesia dari peringkat ke-106 menjadi ke-91 dalam hal kemudahan berbisnis pada 2017. Tak cukup puas dengan peringkat tersebut, Edy mengambil langkah cepat dengan menerbitkan Keputusan Kepala
BI Tetap Dorong
Pemerintah Ajukan RUU Redenominasi
JAKARTA - Nilai tukar rupiah kemarin sore, bergerak melemah tipis tiga poin menjadi Rp13.299 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.296 per dolar Amerika Serikat (AS). Pengamat pasar uang Bank Woori Saudara Indonesia Rully Nova di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa harga minyak mentah dunia yang mengalami pelemahan menjadi salah satu faktor yang menekan mata uang komoditas, seperti rupiah. “Harga minyak mentah yang berada di bawah level 50 dolar AS per barel mempengaruhi laju mata uang komoditas,” ucapnya. Terpantau harga minyak jenis WTI Crude pada Rabu (7/6) sore ini, melemah 0,33 persen menjadi 48,03 dolar AS per barel, dan Brent Crude naik 0,42 persen menjadi 49,90 dolar AS per barel. Kendati demikian, menurut dia, sentimen kenaikan peringkat Indonesia oleh Standard & Poor’s menjadi investment grade menjaga fluktuasi rupiah untuk tidak terdepresiasi terlalu dalam terhadap dolar AS. “Sentimen investment grade akan menjaga rupiah untuk jangka menengah dan panjang,” ujarnya. Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menambahkan bahwa pelaku pasar uang juga sedang mencermati sentimen global terutama antisipasi menjelang pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengenai kebijakan suku bunga acuan AS. “Di tengah antisipasi hasil kebijakan FOMC itu, pelaku pasar di dalam negeri cenderung menahan transaksinya sehingga menahan laju rupiah,” tuturnya. (ant)
KURS RUPIAH
13.000
13.331
13.295
13.325
13.500
Bisnis Jakarta/ant
14.000 4/4
5/4
6/4
Dinas PM & PTSP Provinsi DKI Jakarta No 23 pada awal tahun 2017 tentang kebijakan simplifikasi variabel perizinan usaha SIUP TDP, dan IMB Gudang sebagai upaya mendorong peringkat indikator Mendirikan Usaha dan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan. “Ini merupakan langkah strategis yang kami tempuh. Kebijakan tersebut terdiri dari beberapa tahap yakni kebijakan pada variabel memulai usaha, kebijakan pada variabel mendirikan bangunan gudang, serta berbagai inovasi pelayanan publik untuk menghapus imej negatif terhadap birokrasi,” ucapnya. (ant)
BERI KETERANGAN PERS - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng (kanan) didampingi Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dyah Virgoana Gandhi (kiri) dan Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Suhaedi memberikan keterangan pers di Jakarta,kemarin. BI akan mengupayakan RUU terkait Redenominasi Rupiah dapat dibahas DPR tahun ini.
JAKARTA - Bank Indonesia akan mengupayakan Rancangan Undang-Undang terkait Redenominasi Rupiah dapat dibahas DPR pada 2017, meskipun anggota dewan menilai upaya BI tidak maksimal untuk menyosialisasikan penyederhanaan jumlah digit di mata uang tersebut. Deputi Gubernur BI Sugeng di kawasan Monas, Jakarta, kemarin, mengatakan, BI tetap mendorong pemerintah untuk mengajukan RUU yang bernama Perubahan Harga Rupiah tersebut ke parlemen pada tahun ini karena kondisi ekonomi domestik sudah memungkinkan untuk dimulainya redenominasi. “Masih kami usahakan terus karena kondisi ekonominya sudah cukup bagus. Kita kerja sama terus dengan pemerintah karena yang mengajukan (RUU) kan pemerintah,” ujar Sugeng. Sugeng tak sependapat jika BI dinilai kurang melakukan penyebaran informasi mengenai redenominasi. Menurutnya, BI terus melakukan edukasi publik mengenai redenominasi. Misalnya edukasi publik ke beberapa perguruan tinggi dan elemen masyarakat. Namun, kata Sugeng, untuk sosialisasi yang lebih intensif,
BI memang menunggu kepastian dari RUU tersebut. Dalam RUU tersebut juga akan diatur masa transisi, yang di dalamnya termasuk masa sosialisasi. “Karena kalau, istilahnya, kami sudah upayakan edukasi publik, karena kan sebelum ada RUU, kita belum sosialisasi. jadi istilahnya edukasi publik,” ujar dia. Redenominasi rupiah merupakan upaya penyederhanaan pecahan mata uang menjadi pecahan yang lebih sedikit, tanpa mengurangi nilainya. Redenominasi kerap disalahartikan dengan sanering, atau pemotongan nilai mata uang seperti dekade 1950-an yang akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. BI menyebutkan perlunya masa transisi 7 tahun sebelum memberlakukan pecahan mata uang baru. Wacana redenominasi sudah dihembuskan BI sejak zaman kepimpimpinan Darmin Nasution pada 2010. Tiga tahun berselang pada 2013, naskah RUU Redenominasi rampung dan diserahkan pemerintah ke DPR. Namun hingga 2017, RUU Redenominasi atau yang bernama RUU Perubahan Harga Rupiah tak kunjung dibahas, bahkan tidak masuk Prolegnas 2017. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.