No. 105 tahun IX
8 Halaman
Rabu, 7 Juni 2017
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Pemerintah akan Cermati
Inflasi Komponen Harga Bergejolak
Bisnis Jakarta/ant
KERANGKA EKONOMI MAKRO 2018 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kiri) menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat kerja tersebut membahas penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun anggaran 2018 dan RKP Tahun 2018.
JAKARTA - Pemerintah akan terus mencermati laju inflasi dari komponen harga bergejolak (volatile food) yang termasuk di dalamnya bahan pangan pokok pada tahun 2018 mendatang. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR terkait tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2018 di Jakarta, kemarin. “Potensi gejolak harga dapat berasal dari faktor pergeseran pola tanam, jalur distribusi bahan pokok, dan perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah telah melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi bahan pangan melalui strategi pengendalian harga,” ujar Sri Mulyani. Upaya-upaya pengendalian harga dilakukan dari sisi produsen, distribusi, hingga ke konsumen. Pemerintah berupaya keras dalam memperkuat sisi penawaran dengan dukungan kebijakan peningkatan produksi pangan, seperti perbaikan pola tanam, penyediaan produk olahan oleh industri pangan, penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang terutama komoditas pangan. Pemerintah juga terus melanjutkan kebijakan pembangunan in-
frastruktur dan peningkatan produktivitas ekonomi untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi PDB potensial. “Ke depan, seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi dan PDB potensial, pertumbuhan ekonomi dapat dioptimalkan dengan risiko tekanan inflasi inti yang terkendali karena kemampuan pasokan yang lebih baik,” katanya. Selain itu, perbaikan infrastruktur juga merupakan upaya dalam memperkuat sisi distribusi, yaitu mendukung kelancaran arus penyaluran barang dan jasa. Infrastruktur yang memadai juga akan menekan biaya logistik dan distribusi sehingga mendukung tercapainya stabilitas harga. Pemerintah juga tetap berkomitmen akan melanjutkan program alokasi subsidi pangan dan dana cadangan pemerintah untuk stabilisasi harga pangan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN). Pemerintah pun juga menempuh kebijakan program perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan untuk menjaga dan menguatkan daya beli masyarakat. “Dalam mengatasi gejolak harga, pemerintah juga menempuh kebijakan impor bahan pangan pada periode tertentu untuk menjamin ketersediaan pasokan domestik,” katanya. (ant)
Pertumbuhan Ekonomi 2018
Lebih Rendah dari Asumsi
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 di kisaran 5,1-5,5 persen atau lebih rendah dibandingkan asumsi pertumbuhan ekonomi pemerintah 5,4-6,1 persen. “Pertumbuhan ekonomi 2018 5,1-5,5 persen. Jadi itu semua yang kami kaji, namun dengan skala yang lebih tinggi. Artiinya, BI punya pandangan yang lebih moderat,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR
RI di Jakarta, kemarin. Kendati demikian, secara umum BI menilai kondisi perekonomian dunia pada tahun depan akan lebih baik dibandingkan 2017. Kondisi tersebut akan berdampak pada kinerja ekspor yang semakin positif karena harga komoditi yang terus menunjukkan tren peningkatan. Sektor konsumsi sendiri juga diperkirakan akan tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, katanya. Sementara itu, dari sisi investasi,
bank sentral memprediksi kontribusi investasi dari swasta juga akan lebih besar dan tidak hanya didominasi oleh investasi dari pemerintah saja. “Kontribusi investasi, baik itu investasi bangunan atau non bangunan, diprediksi akan memberikan kontribusi yang baik. Di 2017, investasi dari swasta belum berarti karena lebih didorong investasi dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Tapi di 2018 sudah akan ada kontribusi dari keduanya,” ujar
Rupiah
Tertekan Harga Minyak Dunia
Agus. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4-6,1 persen merupakan kombinasi optimisme karena adanya potensi dan kehati-hatian karena masih ada ketidakpastian global Adapun strategi pemerintah sendiri yaitu melalui penguatan seluruh sumber pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor, serta belanja pemerintah yang lebih
produktif dan efisien. Konsumsi rumah tangga dijaga untuk tumbuh 5,4 persen, melalui peningkatan kesempatan kerja, menjaga inflasi yang rendah dan dukungan belanja sosial. Untuk investasi, diproyeksikan tumbuh delapan persen dengan keberlanjutan belanja infrastruktur pemerintah dan peningkatan partisipasi BUMN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan terus mengopti-
Kemendag Diminta
Buat Turunan UU Perdagangan
JAKARTA - Nilai tukar rupiah kemarin sore, bergerak melemah 10 poin menjadi Rp13.288 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.278 per dolar Amerika Serikat (AS). “Nilai tukar rupiah mengalami tekanan menyusul harga minyak mentah dunia yang mengalami tekanan,” kata Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, kemarin. Menurut dia, salah satu faktor yang menekan harga minyak mentah dunia itu, yakni kecemasan investor menyusul ketegangan politik antara Arab Saudi dan Qatar, situasi itu dapat merusak upaya Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) untuk memperketat pasar. “Ketidakpastian politik di Timur Tengah itu membuat pasar khawatir,” katanya. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa pelemahan rupiah relatif sementara menyusul indeks manufaktur Indonesia pada Mei masih direspon positif pasar, yakni di posisi 50,6. Angka di atas 50 mengindikasikan masih adanya ekspansi ekonomi Indonesia. Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menambahkan bahwa laporan terbaru Bank Dunia yang menyatakan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju akan meningkat 1,9 persen tahun ini, akan membawa keuntungan pada mitra dagang negara-negaranya. “Situasi itu dapat memberikan tambahan sentimen positif pada laju sejumlah mata uang di kawasan Asia, termasuk rupiah,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH
13.000
13.331
13.295
13.325
13.500
Bisnis Jakarta/ist
14.000 4/4
5/4
6/4
malkan sumber-sumber pembiayaan investasi di luar APBN, dan memperbaiki iklim investasi dengan penyederhanaan. Peningkatan peringkat rating Indonesia menjadi ‘investment grade’ oleh Standard & Poor’s (S&P) juga diharapkan memperbaiki kepercayaan swasta dan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia.Dengan peningkatan investasi, maka kapasitas produksi meningkat dan lapangan kerja baru dapat diciptakan. (ant)
PENUKARAN UANG BARU BI - Seorang warga menukarkan uang baru di loket mobil kas keliling milik Bank BNI, di Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Tengah menyiapkan uang tunai sebesar Rp19,5 triliun untuk keperluan penukaran uang baru yang disalurkan kepada masyarakat melalui perbankan.
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menginginkan Kementerian Perdagangan segera membuat berbagai turunan Undang-undang tentang perdagangan dalam rangka mengatasi masalah tata niaga nasional. “Dari sembilan peraturan pemerintah, satu pun belum ada yang dibuat. Sementara dari sembilan perpres baru satu perpres yang ada, yaitu Perpres tentang Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Sedangkan dari 20 Peraturan Mendag, 13 di antaranya sudah ada,” kata Rieke dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, kemarin. Dia mengingatkan bahwa UU Perdadgangan pada saat ini sudah cukup jelas dan tegas dalam mengatur perdagangan dalam negeri mulai dari kualitas pengelolaan pasar rakyat, penguatan koperasi dan UKM serta pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok, yang meliputi ekspor, impor hingga penyimpanan. Namun, politisi PDIP itu mengingatkan hal tersebut tak bisa diterapkan tanpa ada aturan turunan dari UU Perdagangan tersebut. Dengan aturan turunan, para pelanggar hukum yang membahayakan pangan nasional juga da-
pat ditindak dengan tegas sesuai regulasi yang berlaku. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa memasuki bulan puasa ini, stok dan harga sejumlah bahan pokok terkendali termasuk komoditas yang mengalami pergerakan harga seperti bawang putih. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (1/6), mengatakan bahwa harga bawang putih mulai berangsur stabil setelah pemerintah mengatur tata niaga impor dan menjembatani komunikasi antara importir, distributor, pedagang besar, dan ritel modern. Enggartiasto mengatakan untuk memastikan stabilitas tersebut berlangsung tidak hanya selama Ramadan dan Lebaran, Kemendag terus mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Bulog, dan Polri, khususnya Satgas Pangan yang telah terbentuk hingga tingkat polres. Penegak hukum dinilai harus benar-benar tegas untuk menindak berbagai pihak yang melakukan tindakan monopoli terhadap sejumlah komoditas pangan strategis karena hal itu akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.