No. 103 tahun IX
8 Halaman
Senin, 5 Juni 2017
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
OJK Segera Atur Pertukaran
Entitas Perbankan Indonesia-Filipina
Bisnis Jakarta/ant
PENINGKATAN DAYA SAING - Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jembatan di atas jalur tol Solo-Kertosono, Karanganyar, Jawa Tengah, kemarin. Indonesia naik enam peringkat dalam hal daya saing antar negara-negara di dunia ke peringkat ke-42 dari sebelumnya peringkat ke-48 dari 63 negara yang diukur.
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera melakukan penilaian terhadap bank nasional yang menunjukkan minat menjadi kandidat Qualified ASEAN Bank (QAB) agar kemudian mampu ekspansi ke Filipina. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Sukarela Batunanggar, menjelaskan terdapat beberapa parameter yang dipertimbangkan OJK bagi sebuah bank untuk menjadi kandidat QAB. Parameter tersebut antara lain bank tersebut adalah bank yang mayoritas kepemilikannya entitas di Indonesia, merupakan salah satu bank terbesar, mempunyai tingkat permodalan yang kuat atau minimal masuk dalam Bank Umum Kegiatan Usaha III, mempunyai tata kelola yang baik, dan secara umum mempunyai rekam jejak baik. “Di luar syarat-syarat tersebut di atas, tentu bank tersebut harus mempunyai keinginan untuk beroperasi di luar negeri. Karena bisa jadi sebuah bank memenuhi semua syarat dimaksud namun tidak mempunyai minat untuk beroperasi ke luar negeri,” kata dia. Kemudian, setelah OJK menilai layak maka OJK akan menyampaikan kepada negara mitra, dalam hal ini Filipina, nama bank kandidat QAB. Selanjutnya, Indonesia dan Filipina akan melakukan negosiasi untuk menyepakati perjanjian bi-
lateral untuk menyepakati hal-hal diperjanjikan. Salah satu contoh perjanjian adalah menyangkut jumlah QAB yang akan dipertukarkan oleh Indonesia dan Filipina. Perjanjian tersebut secara umum bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam akses pasar dan kegiatan perbankan kedua negara melalui kehadiran bank-bank QAB berdasarkan prinsip timbal balik yang seimbang. Cakupan akses pasar dan kegiatan perbankan yang diatur dalam kesepakatan ini meliputi, antara lain, proses perizinan QAB, pendirian kantor cabang dan ATM, akses QAB kepada sistem pembayaran elektronik, jenis kegiatan bank, permodalan, dan penjaminan dana nasabah. Setelah kesepakatan bilateral disepakati, OJK akan mengirimkan nama-nama kandidat QAB kepada BSP untuk diuji sesuai standar prudensial yang berlaku di Filipina. Penilaian standar prudensial menjadi hal yang penting karena prinsip kehati-hatian menjadi hal yang utama dalam semua FTA jasa keuangan, tidak terkecuali ABIF. “Hal tersebut berlaku sebaliknya, bagi bank yang akan masuk ke Indonesia, maka OJK-pun akan melakukan penilaian untuk memastikan kandidat QAB dimaksud memenuhi standar kehati-hatian di Indonesia,” kata Batunanggar. (ant)
Indonesia Naik Enam Peringkat
Daya Saing Dunia JAKARTA - Laporan tahunan Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Centre, menyebutkan Indonesia naik enam peringkat dalam hal daya saing antar negara-negara di dunia. Laporan kelompok riset sekolah bisnis di Swiss tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-42, lompat enam peringkat dari sebelumnya peringkat ke-48 dari 63 negara yang diukur. Peringkat teratas sendiri ditempati
oleh Hong Kong, diikuti Swiss dan Singapura untuk peringkat kedua dan ketiga. Sedangkan Amerika Serikat terlempar dari tiga besar dan menempati peringkat keempat, yang merupakan posisi terendah dalam lima tahun terakhir. Sementara tiga posisi terbawah ditempati Venezuela, Mongolia, dan Brazil. Peringkat negara-negara tersebut didasarkan pada 261 indikator, dimana sekitar dua per tiga berasal dari data keras yang dikumpulkan, sep-
Laju Inflasi Topang Rupiah Bergerak Menguat
erti statistik ketenagakerjaan dan perdagangan nasional. Sedangkan data sisanya dikumpulkan dari lebih dari 6.250 tanggapan terhadap Survei Opini Eksekutif yang mengukur persepsi bisnis tentang isu-isu seperti korupsi, masalah lingkungan dan kualitas hidup. Tahun ini 63 negara diberi peringkat, dengan Siprus dan Arab Saudi masuk untuk pertama kalinya. Sementara itu, terkait dengan laporan daya saing digital, yang dibuat
terpisah dari laporan mengenai daya saing secara keseluruhan sepanjang tahun lalu, menempatkan Indonesia di urutan ke-59 dari 63 negara yang diukur tingkat daya saingnya atau hanya berada di atas empat negara antara lain Ukraina, Mongolia, Peru, dan Venezuela. “Satu hal yang menjadi sorotan terkait hasil tersebut adalah bahwa negara-negara ini tidak hanya memiliki peringkat rendah dalam hal talenta, tapi juga mereka tidak berinvesta-
si untuk mengembangkan talenta apapun yang mereka miliki,” kata Direktur IMD World Competitiveness Center Arturo Bris dalam keterangan resmi di laman IMD, Jumat. Menurut Bris, ada relasi antara minimnya talenta dan pelatihan, dengan kurangnya ketangkasan dalam berbisnis. Ia menilai, pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah kuncinya. IMD World Competitiveness Center sendiri untuk pertama kalinya pada tahun ini men-
Proyek KA
Diupayakan Tak Lagi Pakai APBN
JAKARTA - Nilai tukar rupiah akhir pekan kemarin, bergerak menguat 16 poin menjadi Rp13.290, dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.306 per dolar AS. “Laju inflasi Mei 2017 yang relatif terkendali menjadi salah satu faktor yang menopang mata uang rupiah,” kata analis PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong di Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, laju inflasi pada Mei 2017 sebesar 0,39 persen. Dengan demikian, maka inflasi tahun kalender Januari-Mei telah mencapai 1,67 persen dan inflasi dari tahun ke tahun (year on year) sebesar 4,33 persen. Inflasi yang relatif terjaga dengan sasaran inflasi 2017 sebesar 4 plus minus 1 persen, membawa optimisme pelaku pasar terhadap ekonmi nasional akan tumbuh sesuai target. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta menambahkan bahwa secara umum dolar AS masih berada dalam tren penurunan seiring dengan data ekonomi Amerika Serikat yang belum solid. “Konsensus mellihat pertambahan tenaga kerja non pertanian AS yang sedianya akan dirilis pada Jumat waktu setempat, akan memburuk.,” katanya. Kisruh politik di Amerika Serikat juga dapat membuat ketidakpastian dan kenyamanan berinvestasi, sehingga fluktuasi dolar AS cenderung mengalami tekanan. (ant)
KURS RUPIAH
13.000
13.331
13.295
13.325
5/4
6/4
13.500
14.000
Bisnis Jakarta/ist 4/4
erbitkan laporan terpisah yang menilai daya saing antara negara. Indikator untuk teknologi dan infrastruktur ilmiah sudah termasuk dalam keseluruhan peringkat. Peringkat daya saing digital tersebut, memperkenalkan beberapa kriteria baru untuk mengukur kemampuan negara dalam mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mengarah pada transformasi dalam praktik pemerintah, model bisnis, dan masyarakat pada umumnya. (ant)
PROYEK KA – Pembiayaan proyek-proyek kereta api diupayakan tidak lagi menggunakan APBN, tapi didorong adanya pembiayaan oleh pihak swasta.
JAKARTA - Pembiayaan proyek-proyek kereta api diupayakan tidak lagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi didorong adanya pembiayaan oleh pihak swasta, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “Moda kereta api ini ecofriendly, ramah lingkungan, banyak diminati, tapi di sisi lain membutuhkan dana yang besar, oleh karenanya kita menjadikan angkutan yang kita andalkan ini tidak menggunakan APBN, tapi menggunakan dana-dana swasta,” kata Budi usai usai pembukaan Pekan Lingkungan Hidup 2017 di Jakarta, kemarin. Pelibatan pihak swasta dalam proyek infrastruktur transportasi bukan merupakan hal baru, namun bagaimana hal itu bisa dioptimalkan lagi, terutama untuk proyek-proyek yang memakan dana besar. Dia mencontohkan proyek-proyek KA yang bisa dibangun oleh swasta, di antaranya KA Trans Kalimantan, Trayek Sumatera Utara-Dumai, Sumatera Utara-Toba dan lainnya. “Akan kita elaborasi terus, porsi pemerintah berapa dan swasta berapa, kalau proyekproyek ini bisa berjalan dengan dana swasta, maka kita bisa lugas membangun, KA bisa membiayai dirinya sendiri,” katanya. Salah satu sektor yang bisa diajak kerja sama, menurut
Budi, adalah sektor properti karena akses transportasi, terutama kereta api sangat berkaitan dengan berkembangnya suatu wilayah permukiman. “Yang bisa membiayai itu properti, apabila kita bisa mengakses tempat tertentu dan tempat itu bisa dikembangkan, maka sebenarnya ada ‘crossed’, subsidi silang,” katanya. Dengan melibatkan pihak swasta, dia menambahka bisa mendorong suatu kegiatan menjadi lebih terarah (visible). Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (Maska) Hermanto Dwiatmoko menilai swasta jarang tertarik proyek-proyek KA karena membutuhkan investasi yang tak sedikit serta waktu yang cukup lama, selain itu kembali modal atau untuk menjadikan untung juga membutuhkan waktu yang panjang. Selain itu, untuk proyekproyek yang dikerjasamakan dengan pihak asing, baik itu Tiongkok untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung maupun Jepang untuk MRT Jabodetabek, pemerintah harus jeli dalam melihat harga dan kualitas barang. “Masing-masing memiliki teori yang berbeda, kalau Jepang barangnya lebih mahal, kalau China apabila kita betul-betul mengawasi secara ketat juga akan dapat teknologi yang bagus,” katanya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.