20 HALAMAN NOMOR 232 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
E-mail: balipost@indo.net.id
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (117 rb Like) http://facebook.com/balipost
JUMAT KLIWON, 15 APRIL 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.014 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Kepemimpinan Berbasis Ekologis
Kepekaan Pemimpin Bali Layak Dipertanyakan Menjaga alam dan budaya Bali adalah tantangan berat. Ke depannya, permasalahan alam dan budaya akan menjadi isu strategis bahkan berpotensi menjadi ancaman ketika pengelolaan Bali didasari kepentingan bisnis. Untuk itulah, ke depan Bali membutuhkan figur pemimpin yang sadar betul dirinya adalah orang Bali dan memiliki kepekaan dalam mengelola alam Bali.
Prof. Sutjaja
PANDANGAN ini dilontarkan pengamat budaya Bali Prof. Sutjaja, Kamis (14/4) kemarin. Ia mengatakan, saat ini tingkat kepekaan pemimpin dan politisi Bali terhadap permasalahan Bali layak dipertanyakan. Kini, generasi Bali justru berjuang melawan ancaman kerusakan lingkungan, penjamahan kawasan suci dan pertanian dengan kekuatan adat. Perusakan secara sistematis dengan kedok investasi terhadap Bali diyakini hanya akan mempercepat kehancuran Bali. Ia mengingatkan untuk mewaspadai kepunahan generasi Bali, ada banyak hal yang harus segera dipetakan. Baik itu penduduk, alam, budaya, termasuk tipe pemimpinnya. ‘’Jika pemimpin Bali tak peka terhadap isu–isu strategis masyarakat Bali, jangan harap generasi Bali bisa bertahan,’’ tegasnya. Ia mengatakan, leluhur orang Bali menata Bali bisa menjadi pulau yang nyaman sebagai tempat hidup memerlukan
waktu sampai 300 tahun. Jasa mereka mewariskan budaya dan peradaban di tanah Bali jangan dihancurkan karena kuatnya ambisi untuk kaya dan berkuasa. ‘’Tanpa kesadaran menjadi orang Bali atau bagian dari peradaban Bali, akan sangat sulit bagi generasi Bali ke depan menjaga Bali. Kini kekhawatiran itu makin menguat ketika Bali tak berdaya menghadapi tantangan regionalnya,’’ ujarnya. Untuk itulah, generasi saat ini harus mewariskan peradaban Hindu kepada generasi muda. ‘’Jangan malah ikut jadi bagian yang ingin menghancurkan Bali dengan dalih ekonomi,’’ sarannya. Ia juga mengaku sependapat dengan pemikiran Putu Ary Suta. Bahwa semakin padat penduduk dunia, semakin masif investasi, maka ancaman terhadap lingkungan bumi akan makin menguat. Ini adalah masalah bagi kehidupan berikutnya. Hal. 19 Jiwa Ekologis
Soal Reklamasi
Pemerintah Didesak Laksanakan Rekomendasi Komisi IV DPR-RI Soal Sumber Waras
BPK Lapor Presiden Jakarta (Bali Post) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil temuannya terkait pengadaan tanah RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). ‘’Kita sudah sampaikan ke Presiden bahwa ada kerugian negara terhadap Sumber Waras,’’ kata Ketua BPK Harry Azhar Aziz di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/4) kemarin. Hal. 19 Diserahkan ke Presiden
Jakarta (Bali Post) Komisi IV DPR-RI mendesak pemerintah untuk mematuhi rekomendasi yang telah diputuskan antara pemerintah dan DPR-RI dalam proses reklamasi di Teluk Jakarta dan Teluk Benoa, Bali. Ketua Komisi IV DPR-RI Edhy Prabowo menegaskan, dalam menyikapi kontroversi proses reklamasi, komisinya tetap mendorong agar rekomendasi yang telah diputuskan dilaksanakan pemerintah. ‘’Ya kita minta agar rekomendasi yang sudah diputuskan Komisi IV dalam rapat kerja setahun lalu dilaksanakan dan dijalankan oleh pemerintah. Rekomendasi itu jelas ada dalam risalah kesimpulan rapat dengan Menteri Kelautan
dan Perikanan,’’ kata Edhy Prabowo di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (14/4) kemarin. Dalam risalah rapat kerja pada Senin, 26 Januari 2015 yang didokumentasikan Komisi IV DPR sebagai dokumen negara
itu, pada butir keenam kesimpulan/ keputusan rapat menyatakan ‘’Komisi IV DPR-RI meminta pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan sementara reklamasi Teluk Jakarta dan tidak melanjutkan rencana reklamasi Teluk Benoa, serta mengkaji ulang prosesnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil’’. Edhy mengatakan, saat rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali pada Rabu
Kementerian Diminta Potong Anggaran Belanja Rp 50 Triliun Bali Post/ant
BPK - Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz (ketiga kiri), Sapto Amal Damandari (kedua kiri), dan Agung Firman Sampurna (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/4) kemarin. Pimpinan BPK menemui Presiden untuk melaporkan hasil audit laporan keuangan semester II tahun 2015 dan melaporkan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.
Hentikan Isu ’’Reshuffle’’ Kabinet Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo diminta segera menghentikan isu perombakan kabinet atau reshuffle agar para menteri dapat bekerja dengan baik. ‘’Presiden sangat mengetahui kinerja para menterinya. Menteri-menteri dari PKB sudah dengan baik dan benar, walaupun mungkin belum maksimal,’’ kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Symasurijal pada diskusi ‘’Dialektika Demokrasi: Reshuffle Kabinet’’ di Gedung MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Kamis (14/4) kemarin. Hal. 19 Rombak Kabinet
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo telah meminta kementerian dan lembaga negara untuk memotong anggaran belanja Rp 50 triliun guna menyesuaikan jumlah APBN Perubahan. ‘’Kepada seluruh kementerian lembaga agar dalam APBN Perubahan itu dipotong Rp 50 triliun kurang lebih dari biaya-biaya operasional, belanja-belanja operasional, belanja-belanja barang yang tidak prioritas,’’ kata Jokowi di Pulau Karya Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (14/4) kemarin. Presiden menilai kementerian dan lembaga negara dapat memotong anggaran dari sejumlah pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti perjalanan dinas, seminar, rapat maupun pengadaan mobil dinas. Awal Maret lalu, sejumlah menteri dipanggil Presiden yaitu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menlu Retno L.P. Marsudi dan Seskab Pramono Anung. Pertemuan itu membahas persiapan RAPBN-P 2016 dan masalah kemudahan berusaha atau easy doing business dan rencana kerja pemerintah jangka menengah dan panjang. Menteri Keuangan mengungkapkan, pemerintah akan mengajukan utang baru sebesar Rp 21 triliun untuk menutup defisit RAPBN-P 2016 yang melebar. ‘’Kemungkinan defisit melebar dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen dari PDB karena ada tambahan belanja Rp 40 triliun,’’ kata Bambang. Kendati pemerintah telah memangkas belanja negara, namun defisit dalam RAPBN-P 2016 tetap bertambah. Bambang menyebutkan, di sisi belanja negara, belanja kementerian dan lembaga turun dari Rp 784 triliun menjadi Rp 738 triliun atau turun sekitar Rp 45,5 triliun. Sedangkan belanja nonkementerian dan lembaga naik Rp 9,6 triliun. (ant)
(13/4), banyak anggota Komisi IV menekankan kembali agar pemerintah melalui menteri-menterinya untuk menjalankan rekomendasi Komisi IV DPR itu. Saat rapat dengan Menteri Susi, Edhy mengusulkan agar Menteri Susi melakukan langkah aksi. Antara lain, menerbitkan surat larangan rencana pengggusuran kampung nelayan di Pasar Ikan Teluk Batang, Jakarta kepada Pemprov DKI untuk menunjukkan keberpihakannya kepada nelayan dan masyarakat di pesisir pantai dan laut. Hal. 19 Buat Surat Resmi
Liga Champions
Atletico Singkirkan Barca Jakarta (Bali Post) Atletico Madrid bermain cemerlang dengan menyingkirkan raksasa Spanyol Barcelona 2-0 (agregat 3-2) pada leg kedua perempatfinal Liga Champions di Vicente Calderon Madrid, Kamis (14/4) dini hari kemarin. Dua gol yang diciptakan Antoine Griezmann memastikan Atletico Madrid melengang ke semifinal Liga Champions bersama tim sekota Real Madrid dan Manchester City, yang lolos pada laga kemarin. Pada jalannya laga, kepercayaan diri Atletico Madrid sudah terlihat saat melancarkan serangan perdana lewat aksi Gabi yang menyongsong umpan mendatar Juanfran dari sisi sayap, saat laga baru berjalan 3 menit. Satu menit kemudian, Carrasco yang dimainkan mengisi posisi Fernando Torres melepaskan tembakan yang mampu ditangkap kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen. Hal. 19 Keunggulan 1-0 MENANG - Penyerang Atletico Madrid Antoine Griezmann diangkat rekan setimnya Gabi Fernandez usai membobol gawang Barcelona pada pertandingan kedua babak perempatfinal Liga Champions, Kamis (14/4) kemarin. Atletico menang 2-0 di Stadion Vicente Calderon.
Bali Post/ap
Terkait Kesepakatan Pemerintah-DPR Soal Reklamasi
’’Kalau Gubernur tidak ada keberanian, karena bagaimanapun perpres itu produk dari presiden yang notabene atasan gubernur. Makanya sekarang, rakyatlah yang harus berjuang bersama-sama untuk bagaimana supaya Perpres 51 itu segera bisa dicabut oleh presiden.’’
Presiden Mesti Cabut Perpres 51 Denpasar (Bali Post) DPR-RI dan pemerintah telah sepakat untuk mendalami secara seksama proses reklamasi di kawasan strategis nasional. Tidak saja untuk reklamasi Teluk Jakarta yang kini bermasalah, tetapi juga proses reklamasi Teluk Benoa dan pantai-pantai lain di Indonesia. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Bali yang mayoritas masyarakatnya menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. ‘’Paling tidak ada berita gembira bagi masyarakat Bali. Bagi yang berkepentingan mereklamasi kan harus mendengarkan juga kesepakatan pemerintah dan DPR ini, jangan asal main sikat,’’ ujar Bendesa Adat Pedungan, Denpasar, I Gusti Putu Budiarta, Kamis (14/4) kemarin. Meski demikian, lanjut Budiarta, kesepakatan ini mesti ditindaklanjuti dengan merevisi atau mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014. Sepanjang perpres itu belum dicabut, maka status Teluk Benoa masih merupakan zona pemanfaatan yang boleh direklamasi. Padahal untuk melindungi Teluk Benoa, statusnya harus dikembalikan lagi menjadi zona konservasi seperti dalam Perpres No. 45 Tahun 2011. Hal. 19 Produk Presiden
I Gusti Putu Budiarta Bendesa Adat Pedungan, Denpasar
Bali Post/dok
TELUK BENOA – Pemandangan di Teluk Benoa, Kuta Selatan. Komisi IV DPR-RI meminta pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan sementara reklamasi Teluk Jakarta dan tidak melanjutkan rencana reklamasi Teluk Benoa, Bali. Rencana reklamasi Teluk Benoa telah mengundang protes dari elemen masyarakat Bali.
’’Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dan para pengusaha properti boleh memiliki kekuasaan, wewenang dan uang. Namun selama warga Jakarta bersatu dan menolak reklamasi, kekuatan apa pun harus tunduk dan reklamasi harus dihentikan.’’ Fahira Idris Anggota DPD dari DKI Jakarta