Edisi 05 April 2016 | balipost.com

Page 1

20 HALAMAN NOMOR 222 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

E-mail: balipost@indo.net.id

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (116 rb Like) http://facebook.com/balipost

SELASA KLIWON, 5 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

Terkait Ranperda Reklamasi

KPK akan Panggil Semua Pihak

Senin (4/4) kemarin. Lalu apa penjelasan Pemda DKI tentang hal itu? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati menjelaskan dasar hukum pemerintah mengadakan reklamasi di Teluk Jakarta. Tuty menjelaskan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2008, yang dicabut adalah mengenai rencana tata ruang, sementara mengenai kewenangan dan perizinan tidak dicabut. Hal. 19 Dapat Dijual

Jakarta (Bali Post) –

KPK akan memanggil semua pihak terkait yang terlibat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. ‘’Semua pihak yang terlibat ranperda reklamasi akan dipanggil untuk dimintai keterangan,’’ kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriat, Senin (4/4) kemarin.

Kembangkan Kasus Agung Podomoro

Petinggi Agung Sedayu Group Dicekal KPK telah mengamankan empat tersangka. Ketiganya diamankan saat digelar operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 31 Maret lalu. Salah satunya adalah Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Selebihnya adalah karyawan PT Agung Podomoro Land (APL) dan karyawan swasta. Sehari setelah penangkapan, Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK. Sebelumnya ia telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK. Ariesman diketahui memberikan Rp 2 miliar dan sudah dipergunakan oleh Sanusi sebesar Rp 860 juta. Tujuan pemberian suap itu terkait pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi (RWZP3K) DKI Jakarta 2015-2035 dan Ranperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. PT Agung Podomoro Land melalui anak usahanya yaitu PT Muara Wisesa Samudera diketahui telah mengantongi proyek reklamasi untuk tiga pulau buatan seluas 165 hektar. KPK pun sudah mencegah pergi ke luar negeri petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto dalam pengembangan kasus ini. Hal. 19 Oknum DPRD

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Lahan untuk Rakyat 50-55 Persen BANYAK sorotan yang ditujukan kepada Pemprov DKI atas izin reklamasi yang telah diterbitkan. Bahkan, Istana Kepresidenan menyebutkan bahwa keputusan mengenai reklamasi pantai merupakan kewenangan pemerintah pusat kecuali ada pendelegasian kepada pemerintah daerah. ‘’Kalau hal yang berkaitan dengan reklamasi itu kewenangan pusat,’’ kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,

@balipostcom (4.009 Follower) http://twitter.com/balipostcom

Bali Post/ade

PROYEK REKLAMASI - Pekerja tengah menyelesaikan proyek reklamasi di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin (4/4) kemarin. Banyak yang menilai proyek reklamasi Teluk Jakarta tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan alam dan berdampak pada bencana lokal di sekitar Jakarta bagian utara.

KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait dengan pembahasan Ranperda mengenai Reklamasi Teluk Jakarta. Berdasarkan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, ada sembilan pengembang yang akan terlibat dalam proyek itu. Mereka itu PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda, PT Pelindo II, PT Manggala Krida Yudha, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu Group), PT Jaladri Eka Pasti, PT Taman Harapan Indah, PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro Land) dan PT Jakarta Propertindo. Di antara perusahaan itu, baru dua yang mendapat izin pelaksanaan yaitu PT Kapuk Naga Indah (Agung Sedayu Group) yang mendapat jatah reklamasi lima pulau dengan luas 1.329 hektar. Perusahaan lain adalah PT Muara Wisesa Samudera (Agung Podomoro) yang mendapat jatah rekalamasi satu pulau dengan luas 161 hektar. Hal. 19 Fauzi Bowo

Kemenlu RI Siap Pulangkan La Nyalla

Batik Air dan Transnusa Senggolan

Jakarta (Bali Post) – La Nyalla Mattalitti kini berada di Singapura. Kementerian Luar Negeri RI siap memulangkannya apabila ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan hal itu, Senin (4/4) kemarin. ‘’Kami masih menunggu, sampai Jumat kemarin belum ada permintaan dari otoritas untuk mengembalikan dia ke Indonesia, kalau sudah ada permintaan akan segera kami proses,’’ kata Nasir di Ruang Palapa Kementerian Luar Negeri, di Pejambon, Jakarta. Terkait Indonesia dan Singapura yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi, dia mengatakan, rencana jalinan kerja sama ekstradisi telah beberapa kali dibahas, baik di tingkat menteri maupun pejabat senior. ‘’Tetapi, itu masih proses yang harus dilakukan di dalam negeri maupun di Singapura,’’ katanya. Hal. 19 Perjanjian Ekstradisi

Pesawat Batik Air

Bali Post/dok

Jakarta (Bali Post) – Pesawat Batik Air dengan rute Halim Perdanakusuma-Ujung Pandang bersenggolan dengan pesawat Transnusa sesaat sebelum lepas landas, Senin (4/4) petang kemarin. Direktur Utama Lion Air Group Edward Sirait mengatakan, pesawat Batik Air sudah di-release untuk lepas landas oleh menara pengawas (ATC) dan sewaktu melakukan proses take off atau lepas landas bersenggolan dengan pesawat Transnusa yang saat itu sedang ditarik oleh traktor (dalam proses pemindahan). ‘’Karena hal itu Pilot in Command memutuskan untuk membatalkan take off (aborted take off) untuk memastikan keselamatan penumpang,’’ katanya. Edward mengatakan, pesawat Batik Air ID 7703 membawa 49 penumpang dan tujuh kru pesawat dan dipastikan semua penumpang dan kru dalam keadaan selamat dan akan diterbangkan menggunakan pesawat pengganti dengan registrasi yang lain. ‘’Terkait dengan apa yang terjadi, kita akan menunggu hasil penyelidikan dari lembaga yang berwenang,’’ ujar Edward. Atas insiden itu, Bandara Halim Perdanakusuma ditutup sementara. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata di Jakarta, Senin kemarin, mengatakan penutuan tersebut sesuai notice to airmen (Notam) Nomor A1004. ‘’Runway (landasan pacu) Bandara Halim Perdanakusuma ditutup sementara sampai dengan estimasi tanggal 4 April 2016 pukul 22.00 WIB karena proses evakuasi pesawat Batik,’’ katanya. (ant)

Terkait Sandera 10 WNI

Perusahaan Siap Bayar Tebusan

Bali Post/ant

ACEH TIMUR - Warga menurunkan bendera bulan bintang yang dikibarkan orang tak dikenal di Lapangan Pusat Pemerintahan, Aceh Timur, Aceh, Senin (4/4) kemarin. Aparat keamanan TNI/Polri meminta warga untuk menurunkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang belum mendapatkan persetujuan pemerintah pusat untuk dijadikan bendera daerah.

Jakarta (Bali Post) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa perusahaan tempat para pekerja yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina akan membayar uang tebusan. ‘’Sekarang yang masih dikerjakan adalah dari perusahaan dengan yang menyandera, mereka (perusahaan) siap membayar itu,’’ tutur Menteri Luhut saat ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kemenpolhukam Jakarta, Senin (4/4) sore. Sementara dari pemerintah, lanjutnya, hingga saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencari opsi terbaik demi membebaskan WNI yang disandera. Dia mengi-

syaratkan, saat ini pihak angkatan bersenjata Indonesia belum bisa menurunkan kekuatannya ke Filipina akibat adanya hambatan dalam konstitusi negara tersebut. ‘’Kita memahami itulah, yang paling mungkin kita lakukan sepertinya memberikan asistensi dari perwira pasukan khusus kita ke sana,’’ tuturnya menjelaskan. Sementara itu pada lokasi yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa telah diperoleh sejumlah opsi untuk membebaskan WNI tersebut. ‘’Saya diutus Presiden berkomunikasi dan sebagainya, komitmen pemerintah Filipina sangat jelas dalam rangka membantu pembebasan 10 WNI yang disandera, kita lakukan langkah koordinasi,’’ ujar Retno. Menurutnya, hingga saat ini pa-

sukan TNI belum memasuki wilayah Filipina akibat terbentur dengan konstitusi negara tersebut yang mengatur kerja sama pertahanan. ‘’Mereka punya konstitusi yang istilahnya begini, saya coba ingat bahasa Inggrisnya, pelibatan angkatan bersenjata asing di dalam wilayah Filipina diatur oleh sebuah perjanjian. Itu adalah mandat konstitusi mereka yang tak mungkin mereka langgar,’’ ujarnya memaparkan. Sementara untuk opsi penyelamatan yang dibahas dalam rapat tersebut, Menteri Retno mengaku tidak bisa menyampaikannya dengan alasan menjaga keselamatan WNI yang disandera. ‘’Tetapi opsi kita kaji terus, rapat koordinasi ini untuk memilih atau mengelola opsi yang ada,’’ tukas Menteri Retno menambahkan. (ant)

Bali Post/ist

Luhut Binsar Pandjaitan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 05 April 2016 | balipost.com by e-Paper KMB - Issuu