Edisi 8 Juli 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 98 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 8 JULI 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rp 8 Triliun Ditransfer ke NTB

Belanja Pemda Semester I Masih Rendah

Mataram (Suara NTB) – Jumlah dana transfer ke Pemprov dan 10 kabupaten/kota di NTB sudah hampir mencapai Rp 8 triliun, atau tepatnya Rp 7,997 triliun sampai Juni 2017. Namun, berdasarkan data Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), realisasi belanja (keuangan) Pemda di NTB masih rendah, rata-rata 24,84 persen.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A menyebutkan, jumlah dana transfer dari pemerintah pusat ke 11 pemda di NTB sampai Juni lalu mencapai Rp 7.997 triliun lebih.

Dengan rincian, Pemprov NTB Rp 1,716 triliun, Lombok Barat Rp 672 miliar leb-

ih, Lombok Tengah Rp 848 miliar lebih, Lombok Timur Rp 1,056 miliar lebih.

Kemudian, Kabupaten Bima Rp 774 miliar lebih, Kabupaten Sumbawa Rp 713 miliar lebih, Dompu Rp 465 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 543 miliar lebih, Lombok Utara Rp 350 miliar lebih,

Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing Rp 489 miliar dan Rp 365 miliar lebih.

Taukhid mengatakan pihaknya belum mengetahui realisasi anggaran dari masingmasing Pemda terkait dengan dana transfer tersebut sampai semeter I 2017.

Bersambung ke hal 15

Tabel realisasi keuangan APBD Pemda provinsi dan kabupaten/kota di NTB sampai Juni 2017 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pemda Pemprov NTB Kota Mataram Lombok Barat Lombok Utara Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Barat Sumbawa Dompu Bima Kota Bima

APBD (Triliun) 5,008 1,358 1,599 0,878 1,824 2,381 1,136 1,667 1,057 1,661 0,833

Realisasi Keuangan 37,23 25,14 22,85 ‐ 43,98 26,53 32,29 23,97 19,24 18,29 23,8 (Sumber : Data monev LKPP)

PROGRAM PRIORITAS Meski gaungnya tak seperti gema periode pertama kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, program Bumi Sejuta Sapi (BSS) tetap menjadi program andalan.

Menjadi program andalan karena potensi ternak NTB sungguh luar biasa.

Tampak seorang peternak sedang menggiring sapinya setelah digembalakan disebuah lar di Kabupaten Sumbawa.

TO K O H

(Suara NTB/bul)

Pemda KSB Bergeming

Ribuan TKI Asal NTB Seleksi CPNS Manfaatkan Amnesti Arab Saudi

PEMDA Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih bergeming dan masih tetap menolak penggabungan PD. BPR menjadi PT. Bank BPR NTB. KSB berharap agar Pemprov NTB bisa menerima kebijakan Pemda Sumbawa Barat tersebut.

Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST meminta yang dikonfirmasi Jumat (7/7) kemarin meminta agar Pemprov NTB legowo menerima keputusan Pemda KSB untuk tidak turut bergabung dalam konsolidasi PT. Bank BPR NTB tersebut. ‘’Kita harap provinsi menerima kebijakan kami ini untuk tidak turut serta di sana (PT Bank BPR NTB),’’ cetusnya.

(Suara NTB/bug) Menurutnya, alasan tidak Fud Syaifuddin bisa memenuhi permintaan Pemprov NTB itu karena Pemda KSB ingin memiliki lembaga keuangan di sektor perbankan sendiri yang mandiri. Terlebih dari hasil komunikasi dengan pihak PD. BPR KSB, manajemen meyakini PD BPR KSB bisa mandiri jika pun harus lepas dari manajemen yang ada sekarang ini.

Bersambung ke hal 15

Tidak Jelas

Mataram (Suara NTB) Sejak diusulkan pertengahan Mei lalu, pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 belum ada kejelasan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Justru, NTB mendapatkan 28 formasi untuk Guru Garis Depan (GGD) yang akan ditempatkan di daerah terpencil di daerah ini. ‘’Belum ada bocoran (pengumuman seleksi

KO M E N TTAA R

CPNS) dari pusat. Kita tunggu, mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/7) siang kemarin.

Ia mengatakan, meskipun di media sosial telah beredar pengumunan seleksi CPNS salah satu kementerian. Namun, kata Fathurahman, kementerian terkait belum mengeluarkan pengumuman mengenai seleksi penerimaan CPNS. Bersambung ke hal 15

juga oleh mereka yang sudah terdaftar untuk Mataram (Suara NTB) Pemerintah Arab Saudi sedang membuka pulang.

Data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, amnesti kepada puluhan ribu TKI ilegal di sana. Sedikitnya 2000 TKI asal NTB meman- sedikitnya 13.000 TKI ilegal yang manfaatkan amnesti itu. Dari jumlah itu, sudah ada faatkan pengampunan itu untuk kelu5000 yang mendaftar untuk pulang ar dari negeri kaya minyak tersebut. ke Indonesia setelah mendapat Namun ada kebingungan dengan pengampunan. Kepulangan merepekerjaan pilihan ketika kembali ka berlangsung bertahap, namun kampung. harus habis sampai batas waktu Amnesti diberikan Arab Saudi yang diberikan oleh kerajaan Arab sejak 29 Maret 2017 lalu. Amnesti Saudi. ‘’Sisanya belum bisa pulang. berlaku dalam tempo 90 hari. SeKalau residunya, masih ada 7000 mentara masih banyak TKI yang yang sedang dipantau untuk tertahan dan belum bisa memenuhi tenggat waktu kembali ke Indonesia dan yang diberikan pemerindaerah masing masing. tah Arab Saudi,” kata Alasannya, karena Direktur Perlindungan mereka takut pulang WNI dan Bantuan Huke daerahnya karena kum Kemlu RI, Dr. Lalu tidak ada jaminan peMuhamad Iqbal kepada kerjaan dengan pengSuara NTB, Jumat (7/7). hasilan layak. Hal Lalu Muhamad Iqbal Bersambung ke hal 15 yang sama dirasakan (Suara NTB/ist)

Empat Sekda Bertemu

NW Putuskan Rohmi Maju di Pilgub NTB

Dr.Zul Apresiasi Keputusan NW, Golkar Tunda Tetapkan Pendamping Suhaili

MENINDAKLANJUTI pertemuan Gubernur NTB dengan tiga kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2018 mendatang, empat Sekda kembali melakukan pembahasan klinis. Dari hasil pertemuan yang dipimpin Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D dan dihadiri Sekda Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima itu, disepakati sharing anggaran Pilkada kembali dirasionalisasi.

“Sharing anggaran itu ada perubahan sedikit khusus untuk tiga kabupaten/kota.

Bersambung ke hal 15 H.L.Wirajaya Kusuma

Keputusan Nahdlatul Wathan (NW) menetapkan Rektor Universitas Hamzanwadi, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah untuk maju pada Pilgub NTB 2018 mempengaruhi peta politik di NTB. Setidaknya, Partai Golkar menunda menetapkan pendamping H.Suhaili FT untuk bertarung pada Pilgub mendatang. Sedangkan bakal calon (balon) Gubernur NTB, Dr.Zulkieflimansyah mengapresisasi keputusan yang diambil NW. DIKONFIRMASI Suara NTB, Jumat (7/7) kemarin, Dr. Zul—demikian Dr.H. Zulkieflimansyah biasa disapa— menyampaikan apresiasinya atas keputusan yang sudah dilahirkan NW, Kamis (6/7) lalu.

Menurut Dr. Zul, tokoh-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H. Misbach Mulyadi

tokoh yang telah resmi mendapatkan dukungan dari NW tersebut merupakan tokoh-tokoh dengan reputasi dan kapasitas yang cukup teruji. ‘’Nama-nama yang diumumkan kemarin itu yang punya kapasitas dan layak (untuk didukung),’’ ujar pendiri Universitas Teknologi Sumbawa ini.

Dr. Zul menegaskan, sejauh ini dirinya masih terus memaksimalkan proses komunikasi untuk mendorong tercapainya kesepakatan awal, yaitu menduetkan dirinya den-

gan Rohmi di Pilkada NTB 2018. ‘’Semua mesin kita masih difokuskan untuk memastikan rencana semula, yaitu tercapainya duet Zul – Rohmi di Pilkada NTB,” tegas Dr. Zul. Saat ditanya soal kemungkinan ia menjalin komunikasi dengan pihak lain? Dr. Zul juga tak menampiknya.

Menurut politisi PKS ini, dirinya tak membatasi komunikasi politik hanya dengan kelompok tertentu. ‘’Dengan siapa saja kita bisa berkomunikasi. Kita tidak boleh membiarkan Pilkada ini memutus silaturahmi kita dengan pihak lain,’’ pungkasnya.

TGH.M.Zainul Majdi

Tunda Tetapkan Pendamping Sementara itu, Partai Golkar yang telah menetapkan

Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. Suhaili FT sebagai balon Gubernur NTB, dari jauh-jauh hari ternyata menunda menetapkan balon Wakil Gubernur NTB. Alasannya, Golkar tidak ingin terburu-buru, mengingat waktu untuk mencari pasangan masih cukup panjang.

Hal itu ditegaskan Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi kepada Suara NTB, Jumat kemarin.

Menurutnya, Golkar masih memiliki banyak waktu, Bersambung ke hal 15

H.Zulkieflimansyah

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 8 Juli 2017

Halaman 2

AKHIR pekan lalu ditemukan satu unit kendaraan roda tiga yang digunakan mengangkut orang. Padahal aturannya, kendaraan roda tiga dilarang untuk kegiatan lain selain mengangkut sampah. Agar kendaraan roda tiga yang telah diberikan kepada lingkungan digunakan sesuai peruntukannya, Kepala Lingkungan Karang Baru Selatan, Kelurahan Karang Baru, M. Taufik Hidayat mengatakan telah melakukan sosialisasi melalui masjid di wilayahnya.

Dalam pengumuman melalui corong masjid itu, warga diinformasikan terkait penyaluran kendaraan roda tiga dan fungsinya. “Kita sudah umumkan ke masyarakat untuk tidak memakai atau meminta kepada operator untuk yang bukan pengangkutan sampah. Kita sudah sosialisasikan ke masyarakat,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat (7/7). Jika warga membutuhkan kendaraan roda tiga untuk kegiatan lain di luar pengangkutan sampah, Taufik mengatakan warga bisa menggunakan kendaraan roda tiga lainnya yang dimiliki lingkungan.

Ia mengatakan ada satu unit kendaraan roda tiga yang beroperasi di wilayahnya yang merupakan bantuan dari Badan Lingkungan Hidup beberapa tahun lalu. “Khusus (kendaraan roda tiga) yang dilaunching walikota itu sudah kita sosialisasikan agar masyarakat tidak menggunakannya untuk kegiatan lain,” kata Taufik.

Pengawasan juga rutin dilakukan dan untuk jatah BBM, operator langsung berurusan dengan kantor lurah setempat.

Sampah dari Karang Baru Selatan diangkut ke transfer depo di Jalan Dr Soetomo. Terkait iuran warga, Taufik mengatakan tidak membebani sejumlah iuran. “Kita ndak wajibkan. Tapi atas kesadaran masyarakat yang memberikan iuran untuk pengangkutan sampah itu,” ujarnya. Jumlah iuran tidak dipatok dan tergantung kemampuan warga. “Kita tidak mematok harus Rp 10 ribu, Rp 5 ribu, seikhlasnya atas kesadaran mereka,” kata dia.

Wilayah Karang Baru Selatan menurutnya cukup luas. Sehingga dengan anggaran Rp 500 ribu dan jatah BBM yang ditetapkan tidak mencukupi untuk operasional. “Kalau daerahnya kecil bisa saja (mencukupi). Ini kan daerah kita, jangkauan kita luas. Belum (bagian) timur-barat dan sampai di belakang Giant juga ada perkampungan di sana,” jelasnya.

Kendaraan roda tiga lainnya yang merupakan bantuan BLH (kini Dinas LH) tetap digunakan mengangkut sampah. Operator yang membawa kendaraan roda tiga itu digaji dari swadaya masyarakat. “Tapi yang kita wajibkan yang dimanfaatkan yang kemarin dilaunching,” tandasnya. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

AKAN DIPINDAH - Tangga yang belum lama rampung dibangun yang menghubungkan ruang parkir dengan lantai atas bangunan Pasar Kebon Roek.

Pedagang yang ada di bawah ini akan dipindah ke atas dalam waktu dekat. Berita selengkapnya di halaman 3.

Lurah Bintaro Protes Pembangunan Rumah Nelayan Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Lurah Bintaro Kecamatan Ampenan, H.L. Mukhsin memprotes ketidakjelasan rencana pembangunan rumah nelayan. Karena, pihaknya dilema dengan tuntutan masyarakat mempertanyakan wacana Pemkot Mataram tersebut.

“Saya selalu ditanya terus oleh warga. Saya ndak bisa jawab,” keluh Mukhsin.

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 18 aparatur sipil negara lingkup Pemkot Mataram yang mengajukan izin pada hari pertama masuk kerja, Senin (3/7) tanpa persetujuan dari Asisten III Administrasi Kepegawaian Setda Kota Mataram. “Mereka izin tidak melalui sini,” kata Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia di ruang kerjanya, Jumat (7/7).

Evi tidak mengetahui 18 ASN izin tanpa keterangan.

Kecuali, 18 pegawai yang mengajukan cuti untuk kegiatan ibadah, kesibukan yang sifatnya insidentil dan sebagainya diberikan sesuai berdasarkan proporsi minimal lima persen.

BKPSDM tambahnya, telah mengirim surat edaran MenpanRB No.B/21/M.KT.02/2017 yang dipertegas dengan edaran dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nomor 800/640/ BKPSDM/2017 dikirim ke masing - masing SKPD. “Ada yang izin umrah dan mau lebaran di Mekkah. Itu kita berikan izin,” tambahnya.

Pegawai izin tanpa keterangan akan dipotong tunjangan kinerja daerah (TKD) 20 persen. Tetapi sebelum itu, pihaknya akan mencari tahu dulu alasan mereka membolos.

Tersebar di Sejumlah SKPD

Inspektorat Tagih Ratusan Juta Kerugian Negara

diberhentikan dengan tidak hormat. AM dan FI ditangkap berduaan di salah satu perumahan di Kabupaten Lombok Barat, Senin (3/7) malam.

Evi menambahkan, AM dan FI dikategorikan melanggar undang - undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai.

Tim Indisipliner nantinya akan mengkonfrontir bersangkutan keduanya. “Dalam pekan depan kita panggil,” ujarnya.

Tim belum bisa memastikan sanksi dijatuhkan. Karena, tim hanya merekomendasikan berdasarkan tingkat pelanggaran. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh selaku pejabat pembina kepegawaian yang memutuskan. “Tergantung Pak Wali sebagai pejabat pembina kepegawaian,” kata E v i . (cem)

Dua ASN Terancam Sanksi Berat Disatu sisi, dua ASN terancam disanksi berat berupa pembebasan tugas, turun pangkat bahkan

Kemenag Pastikan Tak Ada Penolakan Pendaftar PPDB Mataram (Suara NTB) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram memastikan tak ada penolakan pendaftar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs). Protes DPRD Kota Mataram terkait dugaan penolakan pendaftar PPDB di sebuah MTs Negeri yang ada di Kelurahan Rembiga menurut Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, H. Burhanul Islam karena adanya pemberlakukan sistem zonasi. Sehingga madrasah tidak bisa serta merta menerima pendaftar yang bersangkutan.

“Bukan ditolak secara langsung. Karena ada zonasi, kalau

nanti semua mengklaim berada di wilayah zonasi itu, otomatis kapasitas atau daya tampung Madrasah Tsanawiyah kita yang ada di utara itu kan tidak memungkinkan. Makanya diberikanlah semacam pemahaman kepada masyarakat kita oleh panitia penerima PPDB ini,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat (7/7).

Burhanul menjelaskan di sekitar Gegutu Kelurahan Rembiga ada sekolah terdekat. Karena itulah pendaftar yang datang diberikan pilihan oleh panitia penerima PPDB. “Bukan ditolak mentah-mentah dan dikatakan bahwa di sekolah ini tidak boleh. Bukan seperti itu,” jelasnya. Anggota DPRD Kota Mataram disebut-

kan Burhanul juga telah mendatanginya untuk mempertanyakan persoalan ini. Ia pun langsung menghubungi Kepala MTs bersangkutan untuk klarifikasi. Camat Selaparang dan Lurah Rembiga juga telah memfasilitasi masyarakat dengan pihak MTs dan menurutnya masalah tersebut telah bisa diatasi.

Sejauh ini PPDB di madrasah khususnya MTs yang berada di bawah pengelolaan Kemenag Kota Mataram berjalan baik. Proses PPDB disampaikan Burhanul telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI. Selain itu juga pihaknya tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidi-

Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram telah menindaklanjuti beberapa temuan yang menjadi rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2016.

Termasuk penagihan kerugian negara mencapai ratusan juta yang tersebar di beberapa SKPD. Item serta nilai kerugian masing - masing organisasi perangkat daerah berbeda - beda.

Seperti halnya, Dinas Kesehatan sebanyak delapan paket pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak Rp 110.289.987. Rekanan telah mengembalikan kerugian ke kas daerah.

Selanjutnya, penerimaan retribusi Rp 577.130.700 yang terdapat di dua SKPD. Yaitu, Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan.

Yang belum tertagih di Dishub tunggakan pengelolaan retribusi parkir oleh pihak ketiga mencapai Rp 200 juta. Demikian pula, aset dikuasai mantan anggota dewan mencapai Rp 500 juta.

Tim dibentuk oleh Inspektorat tengah bekerja menindaklan-

juti temuan tersebut. Rekomendasi sifatnya administrasi begitu juga kerugian negara hampir secara keseluruhan telah mengembalikan ke kas daerah.

“Saya tidak berbicara keseluruhan, karena ada yang belum mengembalikan kerugian negara,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, MM. Ia enggan menyebutkan SKPD mana yang belum melaksanakan rekomendasi BPK. Karena, ini sedang berproses serta tim masih bekerja di lapangan.

Makbul mengakui kesala-

han administrasi serta potensi kerugian negara terus jadi temuan setiap tahunnya.

Akan tetapi, ia menganggap ini bukan kelalaian melainkan kekurangtelitian pimpinan SKPD, sehingga muncul masalah berulang. “Mungkin kesibukan rutinitas sehingga mereka tidak teliti,” dalihnya.

Bukan berarti, ia menyalahkan pimpinan SKPD. Ia secara internal mengevaluasi kemungkinan Inspektorat juga kurang maksimal melakukan pembinaan.

Ia menambahkan, progres tindaklanjut LHP BPK diberikan batas waktu 60 hari diupayakan tuntas dalam waktu dekat ini dan lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pihaknya mencatat progres tindaklanjut LHP 2016 terhadap pengelolaan anggaran 2015 mencapai 93,60 persen.

“Iya, mudah - mudahan tahun ini lebih baik lagi,” harapnya.

Kemungkinan temuan BPK diusut oleh aparat penegak hukum, Makbul menegaskan itu salah satu jalan terakhir.

Harapannya, itu tidak terjadi karena rekomendasi auditor telah ditindaklanjuti. (cem)

Ratusan JCH Kota Mataram Masuk Pemberangkatan Kloter Pertama (Suara NTB/dok)

ANGGOTA Fraksi Keadilan DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengaku banyak mendapat laporan terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). ‘’Yang menjadi atensi kita terhadap penerimaan siswa baru. Bagaimana sekolah memperhatikan masyarakat terdekat,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Aturan terkait zonasi harus diperjelas.

Ruang lingkup zonasi sekolah itu mencakup apa saja. ‘’Apakah kecamatan atau kabupaten/kota,’’ tanyanya. Menurut Ismul, seharusnya kecamatan lebih dikedepankan dalam hal zonasi. ‘’Karena tidak menutup kemungkinan kalau kita menggunakan perangkinan, ini harus mengakomodir juga calon siswa dari luar kota. Justru yang dari luar kota akan lebih banyak,’’ ujarnya.

Justru, hal ini akan menjauhkan sekolah dari prinsip wajib belajar sembilan tahun. Jangan sampai, ada anak yang tidak sekolah dengan alasan tidak mampu membiayai ketika anak yang bersangkutan diterima di sekolah yang membutuhkan transportasi. Depag sebagai instansi vertikal, harus mengedepankan prinsip-prinsip keberpihakan kepada masyarakat. ‘’Pagi ini saya menerima banyak laporan walimurid yang anaknya tidak bisa diterima di sekolah yang satu lingkungan dengan sekolah itu,’’ ucapnya. Mereka disarankan mendaftar ke SMP, sementara semangat dari anak-anak tersebut ingin bersekolah di tsanawiyah. Hal ini harus menjadi pemikiran dan solusi bagaimana sekolah memberikan keberpihakannya kepada masyarakat sekitar.

Karena tentu akan lebih efektif ketika anak-anak sekolah di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Karena secara ekonomi, tidak akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Dan secara pengawasan, orang tua dapat bersama-sama sekolah melakukannya. Ismul melihat, sosialisasi mengenai zonasi sejauh ini, belum jelas. ‘’Apa iya kemudian kita melihat fakta di lapangan, anak yang keberadaannya di depan sekolah, itu tidak diakomodir,’’ sesalnya. Padahal, semangat zonasi itu adalah tempat tinggal. Akan sangat disayangkan kalau kemudian atas nama zonasi bina lingkungan, sekolah mengakomodir calon siswa dari luar. ‘’Ya mungkin seperti itu perumpamaannya. Yang jauh diterima, yang dekat tidak dikasi sekolah,’’ demikian Ismul.

Politisi PKS ini berharap Depag Kota Mataram dapat membijaksanai masalah zonasi ini. Mengingat waktu PPDB hingga Sabtu (8/7) hari ini. (fit)

Izin 18 ASN Tanpa Persetujuan

melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Lurah yang akan pensiun akhir Desember 2017 mendatang menyebutkan, pendataan dilakukan jumlah warga akan direlokasi membengkak menjadi 400 KK dari 200 KK. Artinya, ini tidak sebanding dengan jumlah rumah akan dibangun pemerintah. “Makanya bukan KK lagi saya hitung.

Tapi jumlah rumah,” tuturnya.

konsep pembangunan rumah nelayan itu seperti rumah tapak. Kebijakan ini setelah mendengar aspirasi dari masyarakat.

Lahan dibutuhkan maksimal dua hektar. Ada lokasi akan ditempat para nelayan itu sudah ditawarkan. Tapi belum final tergantung Sekda.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi mengaku sertifikat pemilik lahan sudah dikantongi. Namun, harus menunggu kebijakan dari kepala daerah. “Uangnya sudah ada.

Begitu diputuskan langsung kita bayar,” tuturnya. (cem)

kan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram.

“Kita bersama-sama melaksanakan PPDB khususnya tingkat MTs. Pagi hari ini (Jumat) sudah ada pengumumannya di masing-masing MTs. Memang yang namanya PPDB ada masyarakat yang bisa dimaksimalkan, ada yang tidak bisa dimaksimalkan sesuai dengan kondisi dan kapasitas daripada MTs-MTs kita yang ada,” jelasnya. Ia pun tak memungkiri jika dalam prosesnya ada saja masyarakat yang merasa dikecewakan karena tidak berhasil memasukkan anaknya ke MTs sesuai yang diinginkan. “Tak bisa juga semua kita akomodir,” ujarnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Ratusan jemaah calon haji (JCH) Kota Mataram masuk pemberangkatan kloter pertama embarkasi Lombok yang dijadwalkan pertengahan Agustus mendatang. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam kepada Suara NTB menyampaikan saat ini pihaknya tengah menunggu pembagian kloter dan berdasarkan informasi yang didapatkan, kloter pertama JCH embarkasi Lombok akan mulai masuk asrama pada 11 Agustus mendatang.

“Untuk kloter embarkasi Lombok itu nanti akan berangkat perdana tanggal 11 Agustus masuk asrama. Kebetulan kita Kota Mataram yang kena kloter pertama,” jelasnya dihubungi Jumat (7/7).

JCH Kota Mataram yang masuk kloter pertama ini termasuk kloter utuh dengan jumlah 450 orang. Selain kloter pertama, JCH asal Kota Mataram akan kembali diberangkatkan pada kloter tujuh sebanyak 14 orang dan kloter 10 sebanyak 104 orang. “Itulah Kota Mataram dibagi menja-

di satu kloter utuh, dua kloter campuran,” sebut Burhanul.

Dari seluruh JCH yang akan diberangkatkan tahun ini, Burhanul menyampaikan JCH yang telah melunasi BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) sebanyak 643 orang. Sementara ada tujuh orang yang menunda keberangkatannya tahun ini kendati telah melakukan pelunasan BPIH. Penundaan keberangkatan tujuh orang ini atas berbagai pertimbangan seperti sakit dan alasan pribadi lainnya. Secara administrasi, tujuh orang ini masuk daftar lunas tunda. “Tinggal kita menunggu sekarang untuk menggenapkan sesuai dengan kuota kita kemarin yang estimasinya 653, tinggal 10 orang ini. Kita menunggu apakah cadangan kita nanti yang sudah melunasi kemarin ada 24 orang itu yang menggantikan nanti. Tapi masih kita menunggu,” jelasnya.

Persiapan keberangkatan JCH pada musim haji 2017 yang telah dilaksanakan Kantor Kemenag Kota Mataram khususnya persiapan kelengkapan administrasi JCH yang dipastikan rampung.

“Paspor sudah semua kita se-

(Suara NTB/dok)

Harus Berpihak pada Masyarakat Sekitar

disampaikan ke Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Walikota akunya, sempat marah karena SKPD belum mengeksekusi. “Pak Wali marah. Termasuk saya kena semprot,” ujarnya.

Lahan rencananya akan digunakan sebagai tempat membangun 200 unit rumah beberapa kali disurvei. Bahkan, sertifikat tanah telah diserahkan ke Badan Keuangan Daerah

Pembangunan rumah nelayan di Bintaro kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Mataram, H.M. Kemal Islam memiliki ranah masing - masing. Pihaknya bersama camat dan lurah telah melakukan pendataan. Jumlah ini membengkak dari 200 menjadi 400.

Tetapi persoalan lahan, Kemal enggan menjawab karena bukan menjadi ranahnya.

“Pendataan awal kan 200 - an.

Setelah didata lagi jadi 400an. Nanti setelah itu kita putuskan setelah pembebasan lahannya,” jawabnya.

Keinginan kepala daerah

(Suara NTB/dok)

Pihaknya telah lama mendata bahkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Akan tetapi, tidak ada tindaklanjut dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Badan Keuangan Daerah. Padahal, ia telah beberapa kali menanyakan persoalan itu. Tetapi, tidak ada titik terang.

Dalam waktu kesempatan kata Mukhsin, masalah ini

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Sosialisasi Lewat Masjid

rahkan ke kantor wilayah untuk (pembuatan) visa di Kedutaan Arab Saudi. Kedua dari sisi buku kesehatan juga sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Termasuk juga imunasi meningitis juga sudah kita laksanakan,” terangnya.

Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan proses pembimbingan manasik haji yang akan dilaksanakan pada 11-12 Juli di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center yang akan diikuti seluruh JCH se-Kota Mataram. Sementara pada pekan kedua dan ketiga Juli manasik akan kembali dilaksanakan di tiap kecamatan sebanyak delapan kali pertemuan. (ynt)

SUARA NTB Sabtu, 8 Juli 2017

Ekonomi Kreatif Bisa Jadi Alternatif EKONOMI kreatif bisa menjadi alternatif unggulan, ketika belanja publik turun sampai Rp 1 triliun pertahun.

Pemerintah daerah harus menggarap sektor-sektor swasta lebih ekstra. Demikian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih.

Pemerintah daerah harus melakukan konversi ketika belanja publik terus tergerus.

Yang paling tepat dilakukan adalah mengembangkan sektor-sektor yang berhubungan (Suara NTB/bul) erat dengan kewirausahaan.

Endang Tri Wahyuningsih Termasuk juga harus memperhatikan terus menerus sektor potensial, dan pariwisata. Dimana sektor-sektor tersebut juga berkaitan erat dengan industri kreatif.

“Kepada pelemahan daya beli masyarakat sih tidak berpengaruh ketika belanja publik turun. Dia akan lari kepada PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto),” ujarnya.

Kepada Suara NTB di Mataram, Endang mengatakan, demikian kepada pertumbuhan ekonomi. Selama efisiensi tidak dilakukan kepada program-program prioritas pembangunan, baginya tidak menjadi persoalan.

Seperti diketahui, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB merilis bahwa selama tiga tahun terakhir proporsi belanja publik yang berasal dari APBN di NTB terus mengalami penurunan. Penurunan belanja publik dari APBN untuk NTB turun sebesar Rp 1 triliun per tahun.

Tergerusnya belanja publik ini juga di khawatirkan berpengaruh langsung terhadap upaya menggerakkan perekonomian daerah. Implikasinya terhadap pergerakan ekonomi di daerah. Bagaimana pun juga, apa yang dibelanjakan di NTB akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tahun 2015 lalu, jumlah belanja publik di NTB yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 9,2 triliun. Angka ini mengalami penurunan tahun 2016, yang hanya mencapai Rp 8,2 triliun. Kemudian, tahun 2017 ini, belanja publik yang berasal dari APBN itu kembali turun menjadi Rp 7,2 triliun. Penyebabnya, akibat jumlah proyek yang dilaksanakan di NTB berkurang selama tiga tahun terakhir.

Sehingga, pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran lagi.

Lebih jauh soal ekonomi kreatif, Endang menyampaikan, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk melakukan pendataan terhadap industri ekonomi kreatif. Pendataan sudah dilakukan, tinggal dirilis.

BPS dari sepuluh kabupaten/kota di Indonesia yang melakukan pendataan, saat ini sedang melakukan pertemuan dan melakukan analisa, guna menyimpulkan hasil pendataannya. NTB, adalah salah satu dari 10 provinsi yang menjadi objek pencataan perkembangan industri kreatifnya.

Untuk NTB, tiga komoditas ekraft yang menjadi perhatian utama adalah fashion, kuliner, dan kriya.

“Hasil analisa inilah yang akan kita sampaikan dan dapat menjadi rujukan pemerintah melaksanakan program kebijakannya,” demikian Endang. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Banyak TKI Asal NTB Terancam Penjara Mataram (Suara NTB) Sekitar 5 sampai 10 persen TKI asal NTB yang ada di Malaysia terancam penjara. Menyusul, sikap tegas pemerintah negeri jiran itu untuk memburu dan memberikan sanksi kepada TKI ilegal di sana.

“Perkiraan kami sekitar 5 sampai 10 persen TKI asal NTB yang gelap. Ketangkap, mereka akan dipenjara, baru dipulangkan,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB, H. Muhammadun.

Asosiasi menurutnya tak bisa ikut campur dalam hal ini. Sebab, menyangkut hukum dan undang-undang yang berlaku di negeri itu. Dalam hal ini, diharapkan peran pemerintah Indonesia, karena berkaitan erat dengan hubungan antar negara.

Karena itu, Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS) juga diharapkan memberikan imbauan kepada ten-

aga kerja yang mereka berangkatkan, bagi yang diketahui tidak lagi menjadi TKI tidak procedural diupayakan untuk pulang kembali ke kampung halamannya.

Persoalan saat ini, tak jarang TKI yang sudah diberangkatkan sesuai prosedur, sesampainya di Malaysia, berubah statusnya menjadi TKI ilegal akibat meninggalkan kontrak kerja yang disepakati dengan perusahaan sebelum ia di berangkatkan. “banyak yang kabur, lari dari perusahaan setelah seminggu dua minggu sampai di Malaysia. Dengan berbagai alasan,” terangnya.

Karena itu, Apjati juga men-

dorong pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan BP3TKI untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, agar lebih paham tentang kewajiban dan ketentuan bila menjadi TKI. Apjati pada dasarnya juga keberatan, TKI ilegal marak dipicu majikan-majikan baru yang menjadi penampung pekerja-pekerja yang sebelumnya lari dari majikannya.

“Kita juga keberatan, kenapa dia mau menerima TKI-TKI yang lari dari majikannya yang lain. Masyarakat kita yang sudah memiliki id Malaysia juga banyak yang ikut menjual saudara-saudaranya. Ini per-

Kerja, Abdul Hadi, MM manajemen hilang komunikasi dengan pemerintah provinsi.

Sebelum Transmart Mataram beroperasi, manajemen melakukan komunikasi awal dengan Disnakertrans, terkait rencana kebutuhan tenaga kerjanya. Dalam komunikasi tersebut, manajemen anak perusahaan milik Chairul Tanjung ini membutuhkan 400 karyawan untuk seleksi tahap pertama.

“Sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi,” kata Abdul

(Suara NTB/bul)

H. Muhammadun soalan-persoalan kenapa ada TKI illegal itu,” imbuhnya.

Karena itulah, sangat penting menurutnya, perkuat sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana menjadi TKI yang prosedural agar terhindar dari berbagai risiko yang mengancamnya. Terkait kebijakan pe-

merintah Malaysia untuk melakukan pemutihan kepada tenaga kerja ilegal, Owner PPTKIS Tekad Jaya Abadi Banyumulek, Lombok Barat ini mengatakan, salah satu cara yang dilakukan oleh Apjati untuk membantu TKI-TKI yang non prosedural, dalam waktu dekat akan diluncurkan Kantor Perwakilan Luar Negeri di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kantor perwakilan inilah nantinya bertugas menjadi jembatan bagi TKI yang tidak memiliki dokumen di negeri itu. Selain itu, perusahaan – perusahaan penyalur TKI dapat membangun komunikasi dengan tenaga kerja yang telah dikirimnya.

“Sekitar bulan ini sudah di gunakan kantor perwakilan tersebut. Disana bisa menjadi penampung seluruh persoalan TKI,” demikian H. Muhammadun. (bul)

PenumpangAngkutan ”Online” Tak Dijamin Asuransi Kecelakaan

(Suara NTB/bul)

ANJLOK - Harga cabai dan tomat belakangan anjlok lagi. Setelah sebelumnya harganya memuncak, petani di beberapa sentra produksi komoditas hortikultura ini ’’menjerit’’ karena harga yang tidak sebanding dengan biaya produksi. Terakhir, komoditas hortikultura dirilis oleh BPS Provinsi NTB, pendapatan petaninya paling rendah dibanding yang lainnya.

Pemprov NTB akan Surati Manajemen Transmart Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan melayangkan surat peringatan kepada manajemen Transmart.

Menyusul penggunaan tenaga kerja dengan tidak prosedural.

Rencananya, manajemen ritel besar nasional ini akan disurati dalam waktu dekat. Menurut keterangan Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan melalui Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan

Halaman 3

Hadi kepada media ini di Mataram, Jumat (7/7) kemarin.

Transmart Mataram diketahui telah launching pada 23 Juni 2017 ini. Disnakertrans Provinsi NTB hingga saat ini belum mendapat laporan tenaga kerja mana saja yang digunakan oleh Transmart.

“Apa saya mau bilang kalau wartawan nanya, pimpinan kami nanya. Padahal, itu harus kami laporkan ke Gubernur, dan laporkan ke kementerian (Kemenaker),” imbuhnya.

Atas kaitan apa manajemen harus melaporkannya? Kepala bidang menegaskan, tentu sesuai amanah Undang-Undang.

Dalam hal ini laporan diperlukan, agar pemerintah daerah dapat membuat kebijakan terkait angka pengangguran dan jumlah angkatan kerja.

Secara berkala, pemerintah daerah melakukan pencatatan jumlah angkatan kerja dan yang bekerja. Jika karyawan perusahaan Transmart tidak melaporkan secara rinci karyawannya, pemerintah tidak bisa melakukan pemerintah, termasuk menentukan kebijakan.

“Kalau misalnya angkatan kerja yang kami catat, itu yang diterima bekerja, kita bisa mengeluarkannya sebagai angkatan kerja, dan masuk sebagai kelompok yang bekerja. Ini kan kita tidak tau, apakah pekerja yang di gunakan dari dalam daerah, atau dari luar daerah,” tanyanya.

Abdul Hadi menjelaskan,

rencana menyurati manajemen Transmart ini, agar perusahaan dapat membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah.

“Saya ndak mau tempat kami dijadikan simbol saja. Hasil seleksinya harus dilaporkan seharusnya,” demikian Abdul Hadi.

Sebelumnya, manajemen Transmart pernah ditolak pengajuannya seleksi karyawan tahap II oleh Pemprov NTB melalui Disnakertrans. Penolakan atas dasar kualifikasi karyawan yang dibutuhkan cukup ketat.

Lebih dari seribu pelamar yang diseleksi. Sementara Transmarat hanya membutuhkan karyawan hanya 400 orang.

Dengan ketentuan, tinggi minimal 168 cm untuk laki-laki, dan 158 cm untuk perempuan.

Syarat tersebut menurut Pemprov terlalu diskriminatif.

Sejak saat ini, komunikasi manajemen hilang, hingga saat ini (Transmart beroperasi). (bul)

Mataram (Suara NTB) Bagi anda penumpang umum transportasi berbasis daring/online, pemerintah melalui Jasa Raharja belum memberikan jaminan asuransi kecelakaan. Artinya, bila terjadi lakalantas, korban tak berhak diberikan santunan.

“Selama angkutan umum online belum mendapat izin (Kemenhub/Dishub), tidak mendapat jaminan asuransi dari Jasa Raharja,” kata Kepala Cabang Jasa Raharja Wilayah NTB, Dasrul Aswad, SH, MH., di Mataram, Jumat (7/7) kemarin.

Sesuai undang-undang nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, ditegaskan bahwa angkutan umum yang sah, baik di darat, laut dan udara, hukumnya wajib menyetorkan iuran wajib penumpangnya.

Tentunya yang dimaksud Undang-undang itu adalah operator perusahaan penyedia jasa transportasi umum, yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Maka, keselamatan penumpangnya harus dijamin juga oleh pemerintah, selama iuran wajibnya di penuhi.

Iuran wajib dimaksud adalah, untuk penumpang angkutan umum darat, sesuai peraturan Menteri Keuangan 37/PMK.010/ 2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di darat, sungai/danau, Ferry/Penyeberangan,LautdanUdara, dikenakan Rp 60/penumpang.

Iuran tersebut dibayar oleh penumpang, biasanya include dengan ongkos yang telah di bayarkannya kepada penyedia jasa. Iuran itulah yang dibayarkan oleh operator setiap bulan, kepada Jasa Raharja.

“Biasanya kita menghitungnya dengan mempertimbangkan berapa jumlah penumpang yang turun naik sehari. Untuk angkutan umum darat, sistemnya borongan, apakah Rp 20.000 sebulan, atau Rp 25.0000 sebulan, itulah yang disetorkan oleh operator,” ujarnya.

Untuk operator taksi offline, Dasru mengatakan, sejauh ini ker-

(Suara NTB/bul)

Dasrul jasamanya dianggap cukup baik.

Setiap bulan, iuran untuk asuransi penumpangnya di setorkan.

“Untuk taksi online, saat ini belum. Kalau sudah ada izinnya resmi, tentu kita akan sosialisasikan, agar mereka menjaminkan penumpangnya,” ujar Dasrul.

Apa bentuk asuransi kecelakaan dimaksud untuk transportasi resmi? Sesuai dengan ketentuan terbaru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/ 2017 tentang besaran santunan dan iuran wajib dana pertanggunan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan umum di darat, sungai/danau/feri/penyeberangan, laut dan udara. PMK Nomor 16/PMK.010/2017 tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Bahwa besaran santunan sudah mengalami kenaikan, meliputi santunan kepada ahli waris korban meninggal dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta, biaya perawatan dan pengobatan korban naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 20 juta.

Sementara itu biaya penguburan juga naik dari Rp 2 juta menjadi Ro 4 juta. Adapun santunan bagi korban cacat masih tetap sesuai dengan persentase tertentu dari santunan kematian yang naik 100 persen. Selain itu, kepada korban kecelakaan diberikan biaya pertolongan pertama paling besar Rp 1 juta dan penggantian biaya untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan Rp 500.000. (bul)

Semrawut, Pedagang di Lahan Parkir Pasar Kebon Roek Segera Dipindah Mataram (Suara NTB) Pedagang yang berjualan di lahan parkir cidomo Pasar Kebon Roek membuat pasar tersebut terlihat semakin semrawut. Bahkan beberapa pedagang berjualan di dekat pintu masuk sehingga kendaraan yang masuk ke dalam pasar pun kewalahan. Untuk mengatasi kesemrawutan itu, para pedagang di lahan parkir cidomo akan segera dipindah ke lantai atas. Mengingat tangga yang dibangun Dinas Perdagangan di depan bangunan utama pasar telah rampung dikerjakan.

“Sekarang kita ingin pindahkan. Kita relokasi karena tangga sudah siap. Di belakang, lokasi dimana kita pindahkan (pedagang) juga sudah siap,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi kepada Suara NTB kemarin.

Sebelum semua pedagang dipindah, Alwan mengatakan telah melakukan sosialisasi dalam pekan ini. Pedagang akan segera dipindah setelah los di lantai atas telah rampung dipetakan. “Terutama pedagang makanan yang di

depan dekat pagar itu kita akan pindahkan,” sebutnya.

Alwan menegaskan pedagang tidak boleh menolak relokasi ini karena pihaknya ingin pasar tersebut rapi dan tertata dengan baik. “Tidak (boleh) ada yang ngeyel-ngeyel (tidak mau dipindah). Dia mau ngatur atau kita yang ngatur,” kata mantan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram ini.

“Sanggup atau tidak sanggup, itu bukan lahan untuk berjualan kok. Itu lahan bukan untuk berjualan tapi dipakai untuk berjualan. Itu yang ingin kita pin-

dahkan, kita ingin tata bagaimana agar pasar ini bagus, bersih, dan indah dari luar,” lanjutnya.

Selama ini los yang ada di lantai dua bangunan Pasar Kebon Roek sepi pedagang. Pedagang lebih memilih berjualan di bawah karena alasan lebih banyak pembeli. Untuk memudahkan akses pedagang maupun pembeli, Pemkot Mataram kemudian membuat tangga yang langsung terhubung dengan lahan parkir. Dengan adanya akses baru ini, konsumen maupun pedagang lebih mudah naik ke lantai atas. (ynt)

SUARA NTB Sabtu, 8 Juli 2017

Atasi Krisis Air Bersih MEMASUKI pertengahan tahun 2017 ini. Kekeringan dan krisis air bersih mulai menghantui masyarakat kabupaten Lombok Timur (Lotim( khususnya di bagian selatan. Tercatat, warga Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru sudah mengeluhkan krisisnya air bersih di tempat tinggal mereka.

Bencana kekeringan yang terjadi secara rutin di Gumi Patuh Karya ini diprediksi akan sama seperti diperkirakan tahun lalu. Pasalnya, terdapat tujuh kecamatan yang kerap menjadi langganan krisis air bersih setiap tahun, yakni Kecamatan, Jerowaru, (Suara NTB/yon) Keruak, Sakra Barat, Sakra H. Nafsi Timur, Sambelia, Suela, serta sebagian berada di wilayah Kecamatan Terara.

“Sejak bulan Ramadhan, kita sudah mulai mendistribusikan air bersih ke Desa Seriwe. Adapun jumlah wilayah yang kita prediksi akan mengalami krisis air bersih akan sama seperti tahun lalu yaitu sebanyak tujuh kecamatan,” terang Kepala Pelaksana BPBD Lotim, H. Nafsi, pada Suara NTB, Jumat, (7/7).

Walaupun demikian, katanya, sebelum adanya laporan dari camat maupun pemerintah desa. Apabila ada telepon dari masyarakat ke BPBD, maka pihaknya akan langsung melayani permintaan masyarakat sementara menunggu laporan resmi dari masingmasing kecamatan sebagaimana pendistribusian air bersih yang dilakukan ke Desa Seriwe sejak bulan Ramadhan lalu.

Dari prediksi jumlah kecamatan yang akan mengalami krisis air bersih sebanyak tujuh kecamatan, H. Nafsi berharap jumlah tersebut dapat berkurang, karena sejak tahun 2016 sudah banyak dibangun sumur-sumur bor oleh sejumlah pihak di sejumlah titik atau wilayah khususnya di bagian selatan.

Terlebih, saat ini, semua sumur bor tersebut sudah berfungsi.

Selain itu, pihaknya juga sudah menganggarkan atau melaksanakan survai geolistrik terhadap 40 titik. Sehingga, tahun ini ada beberapa pihak yang akan melakukan pembangunan sumur bor beserta fisiknya, baik dari BPBD Provinsi dan sejumlah instansi terkait lainnya. Rata-rata 40 titik yang menjadi lokasi tempat dibangunnya sumur bor tersebut terdapat di bagian selatan dari survei Geolistrik itu.

“Tahun ini musim kekeringan memang mengalami kemunduran. Namun prediksi antara bulan Juli dan Agustus sudah akan ada permintaan dari pemerintah kecamatan akan kebutuhan air bersih,”sebutnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Digagalkan, Pengiriman Tiga WNI Asal NTB ke Suriah Selong (Suara NTB) – Sebanyak tiga warga negara Indonesia (WNI) asal NTB yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tujuan Damaskus Suriah berhasil digagalkan. Dua dari mereka berasal dari Lombok Tengah dan satu dari Lombok Timur (Lotim).

Kepada Suara NTB, Jumat (7/ 7), Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Naker pada Disnakertrans Kabupaten Lotim, Lalu Sadli Bahtiar, menjelaskan, penggagalan pengiriman tiga orang WNI bermula pada tanggal 4 Juli 2017 lalu. Di mana, sekitar pukul 11.00 waktu Kuwait, tim Perlindungan Tenaga Kerja mendapat informasi dari dari staf Turkish Airlines, terdapat tiga WNI di Bandara Kuwait.

Tiga orang itu, katanya, menyatakan tidak ingin melanjutkan perjalanan ke Damaskus. Tiga WNI itu adalah Hidayah, alamat Suela Lombok Timur, Yusi Erlin alamat Tanak Awu, Lombok Ten-

gah dan Lale Muliana alamat Setanggor Lombok Tengah.

Sadli Bahtiar, menjelaskan, rombongan WNI datang di Kuwait dari Istanbul, di mana mereka sudah tinggal selama kurang lebih satu bulan. Selama di Istanbul, ketiga WNI itu dipekerjakan sebagai tenaga lepas dan diantar jemput ke rumah keluarga yang membutuhkan tenaga kebersihan.

Namun selama bekerja, mereka tidak pernah diberikan gaji.

Bahkan menurut pengakuan mereka, saat ini masih terdapat lima WNI yang ada di Istanbul dan bernasib sama seperti mereka. Namun karena mereka selalu diawasi dan diantar jemput,

mereka tidak dapat mengetahui secara pasti lokasi tempat penampungan di Istanbul.

Sadli Bahtiar menyebut rute perjalanan WNI itu mulai dari Lombok-Jakarta/SurabayaBatam-Malaysia-Istabul dan rencananya akan dibawa ke Damaskus. Kedatangan di Kuwait dengan penerbangan Turkish Airlines TK 766 pada tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 12.50 waktu Kuwait.

Adapun, waktu perjalanan ke Damaskus seharusnya menggunakan Cham Wings Airlines 6Q706 keberangkatan pukul 16.50 waktu Kuwait. Namun selama lebih kurang 24 jam di bandara Kuwait, ketiga orang terse-

but hanya berada di area transit dan menginap di musala bandara.

“Barulah keesokan harinya, petugas dari Turkish Airlines mendapat laporan bahwa mereka yang menggunakan maskapai sebelumnya dari Istanbul ternyata tidak melanjutkan perjalanan ke tujuan berikut,” terangnya. “Ketiga WNI tersebut mengaku tidak mengeluarkan biaya dalam pemberangkatan ini dan semua ditanggung agen,”tambah Bahtiar.

TerungkapnyakasusWNIyang menjadi korban TPPO, lanjutnya, merupakan kali kedua yang terjadi di Kuwait dalam jangka waktu empat bulan. Peristiwa sebelumnya terjadi pada tanggal 8 Maret 2017, di mana saat itu ada empat orang yang diduga menjadi korban TPPO. Dikatakannya, keberhasilan deteksi ini, tidak terlepas dari kerjasama yang cukup baik antara KBRI Kuwait, BNP2TKI, BP3TKI

(Suara NTB/dok)

Lalu Sadli Bahtiar dan sejumlah pihak terkait lainnya dengan maskapai penerbangan yang ada di Kuwait. “Saat ini, WNI tersebut sudah berada di kampung halamannya masingmasing,” katanya. (yon) (Suara NTB/rus)

PENGEPAKAN - Aktivitas pengepakan paket sandang pangan untuk 80 ribu warga miskin oleh Pemkab Lotim.

Rehabilitasi Dampak Banjir Sambelia

BPBD Lotim Masih Tunggu Respons Pusat Selong (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menunggu respons pemerintah pusat terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap dampak banjir Sambelia yang terjadi beberapa waktu lalu. Pasalnya, proposal anggaran yang dilayangkan sejak bulan Februari lalu belum ada respons.

Kepala Pelaksana BPBD Lotim, H. Nafsi, mengaku proposal yang diajukan itu untuk dua kali anggaran, sehingga ia berharap pada bulan Oktober mendatang sudah mendapat respons dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB. Dalam proposal itu, katanya, tembusannya disampaikan langsung ke Kementerian Keuangan, Komisi VIII DPR RI, DPD RI, Gubernur NTB dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun anggaran yang diperkirakan atau diusulkan dalam proposal tersebut sebesar Rp 241 miliar.

Namun dalam tahap pertama, Nasfi menyebut jika yang diminta sebesar Rp 97 miliar yang nantinya diperuntukkan perbaikan jembatan, saluran, normalisasi kali, pemasangan bronjong, termasuk perbaikan terhadap jembatan-jembatan yang putus. “Satu proposal dalam satu rencana aksi. Tapi penanganan akan dilakukan dalam dua tahun anggaran dalam rehabilitasi dan rekonstruksinya,” ujarnya. (yon)

Jalan Mantap di Lotim Belum Capai Target Nasional Selong (Suara NTB) Persentase jalan mantap di Lombok Timur (Lotim) baru mencapai 55 persen dari 1.071 kilo meter panjang jalan kabupaten.

Angka ini masih berada di bawah target nasional sebesar 62 persen target. Belum tercapainya target nasional itu, karena banyaknya ruas jalan di luar status yang turut dikerjakan.

Hal ini diakui Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, Dedi Irawan DL. Kepada Suara NTB, Jumat (7/7), Dedi mey(Suara NTB/rus) akinkan jika seluruh jalan Dedi Irawan DL sudah masuk status dikerjakan, maka target nasional bisa dilampaui. Apalagi, proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan pada tahun 2017 ada 11 paket. Dari jumlah itu, sudah masuk tender 10 paket, masingmasing 7 paket untuk jalan dan 3 paket jembatan.

Selain itu, pihak PUPR Lotim sudah menginvestigasi sejumlah ruas yang akan dibangun dengan target 3 bulan semua pengerjaannya bisa tuntas. Dalam hal ini, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 115 miliar untuk membangun jalan sepanjang 89,98 km yang tersebar di 19 kecamatan, kecuali Kecamatan Sembalun yang sudah ditangani pusat.

Dedi menyebut, sumber anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebelumnya Rp 32 miliar, terpangkas Rp 5 miliar dan tersisa Rp 27 miliar. Sumber lainnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 98 miliar.

Pelaksanaan pembangunan jalan tahun ini diyakini bisa lebih cepat, tidak seperti tahun sebelumnya molor, sehingga berimbas pada proses pembayaran. Waktu yang panjang juga bisa lebih maksimal mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Penegasan soal kualitas jalan, sambungnya sebenarnya dari keseluruhan yang sudah dibangun dinyatakan sudah sesuai syarat. Adanya kerusakan selama ini, karena kendaraan dengan tonase tidak sesuaai melintasi jalan. “Tonase jalan yang masuk melebihi kapasitas,” ucapnya.

Pihaknya meyakinkan, rusaknya jalan bukan karena kualitas buruk. Karena selama ini, hasil uji laboratorium menunjukkan sudah memenuhi standar kualitas. Meski demikian, agar lebih mantap lagi, pihaknya akan meningkatkan pengawasan.

“Dalam organisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan sudah bagus, namun memang belum bisa berjalan maksimal dan kita akan coba maksimalkan tugas dan tanggungjawab pengawasan,” terangnya. (rus)

28.360 Paket Sandang Pangan Belum Didistribusikan Selong (Suara NTB) Hingga Jumat (7/7), tersisa sebanyak 28.360 paket yang belum terdistribusi dari 80 ribu paket atau yang sudah tersalur sebanyak 51.640 paket (64,55 persen). Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menargetkan, pekan depan penyaluran paket bisa rampung.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)paket pengadaan sandang dan pangan yang juga Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Lotim, Drs. Ibrahim, mengaku, keterlambatan penyelesaian pendistribusian, karena barang-barang seperti gula dan minyak yang telat datang. Akibatnya, terjadi adendum

atau perpanjangan kontrak.

Adendum atas proyek senilai Rp 21 miliar ini mulai tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 mendatang. Sebelumnya mulai 10 Mei sampai dengan 23 Juni Juni, yakni target sebelum lebaran semua sudah tersalur. Namun tepaksa molor sampai lewat hampir se-

bulan usai Hari Raya Idul Fitri 25 Juni 2017 lalu.

Keterbatasan tenaga pengepak paket ini disebut juga menjadi kendala. Meski demikian, diyakinkan pekan depan semua sudah selesai. Sebelumnya, dalam sehari bisa terdistribusi 9 ribu paket. ‘‘Sekarang udah berkurang karena sisanya dianggap bisa di-

atasi lebih cepat,‘‘ klaimnya.

Adapun pembagian 80 ribu paket ini disebar di 20 kecamatan. Paket paling banyak disebar di 10 kecamatan, seperti Kecamatan Selong sebanyak 9.500 paket, Masbagik 9.000 paket, Labuhan Haji sebanyak 7.270 paket dan Aikmel sebanyak 7.220 paket. (rus)

Jadi Pasien, Dewan KLU Kritik Pelayanan Puskesmas Tanjung (Suara NTB) Pelayanan di salah satu puskesmas yakni Puskesmas Bayan dikritik pedas oleh Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), L. M. Zaki. Terlebih pelayanan itu ia alami sendiri saat menjadi pasien di puskesmas tersebut.

Kepada Suara NTB, Jumat (7/7), L. M. Zaki mengaku kecewa karena tidak mendapat pelayanan medis yang dibutuhkan. Jumat pagi kemarin, adalah kali ketiga dirinya mendatangi Puskesmas Bayan guna memeriksa gula darah, kolesterol dan asam urat. Sayangnya dari 3 kali kunjungan ia tak terlayani karena alasan

tidak adanya alat kesehatan.

“Jumat pagi tadi (kemarin) kali ketiga saya Puskesmas Bayan untuk cek darah. Tapi tidak bisa dilayani karena tidak ada alat. Padahal sekali dua bulan dulunya, di sana saja saya periksa,” cetus Zaki.

Politisi PDIP Lombok Utara ini menyayangkan tidak antisipatifnya pengelola puskesmas menyiapkan alkes yang dibutuhkan masyarakat. Padahal klaim Zaki, alat (stik) harganya relatif terjangkau yakni hanya Rp 325 ribu. “Saya pernah beli alat itu di Jakarta, tidak mahal kok. Tetapi kenapa itu tidak bisa dibeli,” cetusnya lagi.

Selaku wakil rakyat yang

membidangi Kesehatan, Zaki merasa perlu mengingatkan eksekutif atas sejumlah kekurangan pelayanan mendasar masyarakat. Terlebih lagi, Pemkab memiliki ambisi perubahan pembangunan pada bidang kesehatan.

Ia pesimis jika pelayanan mendasar kesehatan tak optimal, maka derajat kesehatan masyarakat tidak akan bisa ditingkatkan sesuai program RPJMD. “Selama ini berbicara pembangunan kesehatan tetapi hal sepele tidak dilengkapi.

Saya tanya ke Kepala Puskesmas soal alat itu, tapi dijawab sudah diminta ke Dikes untuk

diadakan,” tandasnya.

Terpisah, Plt. Kepala Dikes Lombok Utara, H. Syamsul Bahri, memaklumi keluhan masyarakat khususnya wakil rakyat. Khusus Puskesmas Bayan diakuinya dalam situasi terkendala karena kekurangan SDM yang khusus memeriksa darah.

Selain itu alat yang dibutuhkan juga tidak sesederhana yang disebutkan. “Untuk cek darah komplit tidak bisa sekali periksa, hasilnya tidak akurat juga. Ada alat untuk periksa darah lengkap itu harganya Rp 300 jutaan,” ungkap Syamsul.

Sebagaimana tugas cek darah bersifat teknis, Syamsul menilai hanya bisa dilakukan

oleh tenaga teknis. Selama ini di Puskesmas Bayan, pelayanan tersebut dilayani oleh tenaga perawat setelah diberikan pelatihan namun hasilnya masih tidak maksimal. Hal itu juga dipengaruhi oleh terbatasnya tenaga, di mana dibutuhkan 3 orang tetapi faktanya hanya 1 orang yang tersedia.

Sebaliknya di Puskesmas lain, tenaga perawat dan tenaga cek darah sudah tersedia.

“Mengantisipasi pelayanan cek darah lengkap, tahun ini kita lakukan pengadaan untuk 8 Puskesmas. Target kita akhir tahun sudah bisa melayani secara optimal,” demikian Syamsul. (ari)

Anomali Penanganan Kekeringan KLU

Harus Menunggu Status Darurat, Anggaran Terbatas Penanganan kekeringan warga di sejumlah dusun di Kabupaten Lombok Utara (KLU) hanya bisa dilakukan secara sporadis. Artinya hanya berdasarkan atas permintaan saja. Namun pola penanganan itu bisa dimaklumi, karena adanya kendala teknis yang dihadapi SKPD pelaksana.

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU dan Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Disos PPA) terlihat bergerak mengantisipasi kekeringan warga. Sebagaimana berita sebelumnya titik parah kekeringan dialami warga di beberapa dusun, seperti 5 dusun di Desa Salut, masing-masing di Lokok Beru, Samik Rindang, Salut Bawah, Mursinjong dan Tanak Sebang. Jumlah KK di tiap dusun rata-rata lebih dari 100 KK. Di Desa Selengen, kekeringan terjadi di Dusun Pawang Timur dan Pawang Barat.

“Masyarakat di dusun-dusun tersebut kesulitan air karena memang tidak ada sumber air yang bisa diandalkan. Terkecuali sarana perpipaan Mursemalang aktif dan beroperasi, maka masyarakat tidak kekeringan lagi,” demikian Anggota DPRD asal Desa Salut, M. Sainur beberapa waktu lalu.

Mengetahui itu Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., langsung menginstruksikan SKPD terkait bergerak cepat.

Warga yang kekurangan air bersih agar dilayani. BPBD ditekan agar aktif mendata daerah mana yang kekurangan air bersih agar

bantuan tidak terlambat disalurkan. “Kita juga minta masyarakat aktif melapor. Jika sudah kekurangan air bersih langsung lapor ke BPBD biar bisa ditindaklanjuti. Lapor ke medsos saya juga boleh,” tandas Bupati Kamis lalu.

Instruksi itu sejatinya sudah ditindaklanjuti oleh BPBD. Sejak penyaluran air pada bulan puasa oleh Yayasan Al Azhar Lombok Utara, BPDB telah menggelar rakor dengan SKPD terkait sebelum lebaran Idul Fitri. Hanya saja penanganan teknis di lapangan masih alami kendala.

Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD KLU, Resedep, Jumat (7/7) mengklaim sudah menyalurkan 10.000 liter (2 tangki) per hari dalam.beberapa waktu belakangan. Namun optimalisasi menyeluruh penyaluran belum bisa dilakukan karena tidak adanya “Status Darurat” yang ditetapkan bupati. Namun sebelum status itu keluar, pihaknya tengah merampungkan jumlah total seluruh dusun terdampak.

Pihak camat dan desa juga diminta aktif membantu mendata jumlah real warga yang kekurangan air bersih.

“Untuk penanganan bencana

kekeringan perlu ada penetapan status darurat dari kepala daerah, sehingga BPBD bisa menindaklanjutinya. Syarat untuk penetapan status darurat tersebut pun harus ada imbauan dari BMKG terkait kemarau dan permintaan air bersih dari dusun, desa dan kecamatan,” papar Resedep.

Saat ini BPBD belum bisa menyalurkan air bersih secara menyeluruh ke seluruh wilayah, dan hanya bisa melayani daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan air bersih. Atas dasar permintaan, baru warga di Kecamatan Tanjung yang melayangkan permintaan resmi.

Setelah desa dan kecamatan mengajukan surat permintaan air bersih, pihaknya akan melakukan survei dan menentukan titik-titik mana yang menjadi prioritas. Tahun 2017 ini, alokasi air bersih dari BPBD yang tersedia sebanyak 1.000 tangki. Sementara mengacu pada ketersediaan di DPA masih terbatas, hanya Rp 120 juta.

Oleh karena kendala status darurat itulah, maka BPBD mengalihkan penanganan warga secara parsial kepada Disos PPA KLU. Plt Kepala Disos dan PPA Lombok Utara, Fathurrahman, S.Sos., Jumat (7/7) mengakui upaya penanganan air bersih telah dilakukan, salah satunya dengan berkomunikasi dengan PDAM KLU. Di PDAM air bersih untuk warga ditebus seharga Rp 5.000 per tangki.

“Saat rakor dengan BPBD

(Suara NTB/ist)

DISTRIBUSI - Salah satu distribusi air bersih yang dilakukan masyarakat pada masyarakat yang dilanda kekeringan di Desa Salut beberapa waktu lalu. beberapa waktu lalu kita sepa- jutkan ke Disos oleh Pemdes, kati Disos akan melayani per- instansi terkait ataupun warmintaan air bersih dari ga. Kendala lain yang dihadamasyarakat secara perseoran- pi, Disos hanya memiliki 1 unit gan. Sedangkan untuk per- mobil tangki. “Mobilnya masih mintaan warga secara kolektif harus diperbaiki pada beberaakan dilayani BPBD,” katanya. pa atribut seperti pipa penyaluNamun demikian pelayan- ran. Mobilnya, mobil lama, an ini belum bisa optimal, pengadaan tahun 2009 sehingmengingat belum ada per- ga ada saja bagian yang rusak,” mintaan air bersih yang dilan- demikian Fathurrahman. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 8 Juli 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

DPRD Loteng Sahkan Dua Raperda Baru Praya (Suara NTB) Sebanyak dua rancangan peraturan daerah (raperda) baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (7/7). Pengesahan dilakukan, setelah raperda proses pembahasan sejak bulan Juni kemarin. Dua raperda yang disahkan ini adalah Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Loteng tahun 2016 serta Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum.

Pengesahan dua raperda dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Loteng dipimpin

langsung Ketua DPRD Loteng H. Achmad Puaddi FT, dihadiri Wabup Loteng dan jajaran pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya. Sebelumnya, juru bicara Pansus I dan II secara bergiliran menyampaikan hasil pembahasan terhadap kedua raperda tersebut.

Suhaimi, S.H., juru bicara Pansus I yang membahas LPJ pelaksanaan APBD Loteng tahun 2016 dalam laporannya mengatakan secara umum pelaksanaan APBD Loteng sudah berjalan baik. Namun demikian, tetap butuh perbaikan di masa-masa yang akan datang, terutama dari sisi perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.

Mengingat pada APBD Lo-

teng tahun 2016 lalu, sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tercatat cukup tinggi mencapai Rp 134 miliar atau naik sebesar 27 persen dari silpa tahun sebelumnya yang hanya Rp 105 miliar. “Kalau besarnya silpa dikarenakan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan efisien anggaran itu patuh dihargai,” ujarnya.

Tapi kalau kemudian besarnya silpa justru dikarenakan kemampuan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang kurang baik, maka itu patut jadi catatan ke depan untuk dilakukan perbaikan. Sehingga bisa anggaran bisa terserap optimal dan silpa yang ada muncul memang benar-benar, karena kemampuan dalam hal

efisien anggaran.

Sementara itu, juru bicara Pansus II DPRD Loteng, H.L. Mas’ud, mengatakan perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2011 harus dilakukan, karena adanya perubahan terhadap regulasi terkait yang ada di perda tersebut. Terutama regulasi yang berkaitan besaran tarif layanan jasa kesehatan dan lingkungan.

Ia menjelaskan, dari hasil perubahan tersebut ada beberapa tarif layanan khususnya kesehatan yang mengalami penurunan, misalnya tarif layanan bersalin di puskemas dari Rp 500 ribu turun menjadi Rp 400 ribu. Begitu pula untuk tarif layanan kesehatan lain. “Semua tarif baru dalam perda baru ini

sudah disesuaikan dengan regulasi yang ada,” ujarnya.

Terhadap penyampaian kedua Pansus DPRD Loteng, Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., mengaku kalau masih banyak aspek yang harus dibenahi di masa-masa yang akan datang, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran daerah. Untuk itu, dukungan dan kerjasama yang baik dengan DPRD Loteng sangat diharapkan bisa terus terjadi.

“Dalam hal pengelolaan anggaran daerah, Pemkab Loteng tentunya masih banyak kekurangan. Jadi dukungan dari DPRD Loteng sangat kita harapkan. Demi perbaikan di masa-masa yang akan datang,” tandasnya juga seraya

(Suara NTB/kir)

RAPAT PARIPURNA - Rapat paripurna pengesahan dua perda baru oleh DPRD Loteng, Jumat (7/7). menyampaikan apresiasi ter- membahas dua raperda yang hadap kinerja DPRD Loteng kini sudah ditetapkan sebagai yang sudah dengan optimal perda tersebut. (kir/*)

Realisasi Rendah

DAK di Sejumlah SKPD Terancam Ditarik Pusat Giri Menang (Suara NTB) – Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Lombok Barat (Lobar) mencapai Rp 125,7 miliar lebih. Realisasi pelaksanaan DAK ini masih sangat rendah dibandingkan target yang mesti dicapai, tercatat tanggal 30 Juni dari transfer tahap I sebesar Rp 37 miliar lebih realisasinya baru 18 persen lebih atau sekitar Rp 6,9 miliar lebih. Sementara target yang mesti dicapai baru 75 persen dari transfer termin I. Asisten II Setda Lobar H. Poniman, menjelaskan, dilihat dari capaian masing-masing SKPD sangat rendah, yakni berkisar 2 hingga 43 persen.

Melihat progres ini SKPD yang mengelola DAK pun terancam di-blacklist, jika tak mencapai target realisasi 75 persen. Konsekuensinya, DAK SKPD bakal ditarik oleh pusat. “Dari dana Rp 125 miliar lebih ini sudah ditransfer Rp 37 miliar lebih, baru terealisasi Rp 6,9 miliar lebih, masih rendah,’’ aku Poniman, Kamis (6/7) lalu.

Jika dibedah per SKPD, jelasnya, paling rendah di Dinas Perumahan dan Pemukiman. Dari Rp 13 miliar lebih DAK yang

dikelola untuk rumah kumuh baru ditransfer tahap I sebesar Rp 4 miliar lebih, namun dari anggaran tahap I ini baru terealisasi Rp 62 juta lebih atau 2 persen lebih. Sedangkan sisanya belum, khusus DAK di dinas terkait terdapat persoalan. Hasil penelusuran, penyebabnya juklak dan juknis dari pusat salah kamar (keliru).

Petunjuk dari pusat, lanjutnya, alokasi dana ini untuk pemeliharaan dan pembangunan rumah kumuh seharusnya pemberian ke masyarakat dalam bentuk hibah. Sementara petunjuk lama ketika ditangani di Dinas PU dana ini merupakan proyek, sehingga di APBD tertu-

ang dalam bentuk proyek. Konsekuensinya, DAK ini tak bisa dilaksanakan, sehingga sudah dikonsultasikan ke pusat, namun hasilnya belum diterima penjelasannya. ‘Kita minta dalam bentuk hibah, atau polanya apa nanti dilihat,” jelasnya.

Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari DAK yang dikelola Rp 13,5 miliar lebih, baru ditransfer tahap I Rp 4 miliar lebih, namun baru dieksekusi Rp 517 juta lebih atau 12 persen lebih. Jumlahnya satu paket senilai Rp 5,6 miliar, namun belum pelelangan di ULP. Ia meminta agar dinas terkait mempercepat proses lelang. Rumah Sakit Gerung

(Suara NTB/dok)

realisasi 75 persen dana yang ditransfer. Dari paket yang sudah selesai bisa terwakili pertanggungjawaban triwulan I untuk 75 persen tersebut. (her)

H. Poniman

Belasan Perda di Lobar Diusulkan Dicabut

Demokrat Lobar Siap Dukung TGH. Hasanain Juaini Giri Menang (Suara NTB) – Partai Demokrat Lombok Barat (Lobar) pasti mendukung sosok TGH. Hasanain Juaini yang didukung oleh NW untuk maju sebagai calon bupati (cabup) pada Pilkada Lobar tahun 2018 mendatang. Sebab selain didukung organisasi terbesar di NTB itu, Demokrat juga punya pertimbangan sosok TGH. Hasanain dinilai paling visibel dari sisi popularitas dan elektabilitas serta kapabilitasnya yang bagus.

Penegasan ini disampaikan Barisan Muda Demokrat NTB yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Lobar, Indra Jaya Usman pada Suara NTB, Jumat (7/7).

Pada Pilkada Lobar ini, jelas Indra, Demokrat tidak mungkin menjadi parpol ikut-ikutan, namun harus mengusung calon nomor 1. Hal ini sesuai keputusan PB NW, jika TGH. Hasanain Juaini paling visibel bagi Demokrat Lobar untuk diusung.

Selain itu, sosok TGH. Hasanain Juaini termasuk kedekatan dengan Partai Demokrat, sehingga pihaknya tidak mungkin menyerahkan dukungan pada orang yang tak mau peduli atau tidak berkomunikasi dengan Demokrat. NW, jelasnya, memang entitas yang lain dari Demokrat, namun bagaimanapun ada kedekatan dengan Partai Demokrat, terutama setelah TGB menjadi Ketua PB NW dan TGH. Hasanain ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PB NW. Pihaknya tidak bisa mengingkari secara real politik, kekuatan NW di NTB dan kabupaten/kota cukup besar.

Untuk itu, pihaknya tidak mungkin berspekulasi mendukung kandidat lain hanya berdasarkan citra-citra di media sosial. “Keputusan NW ini merupakan kekuatan massa, karena NW ini kekuatan massa di Lobar,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah Partai Demokrat tidak ada melakukan penjaringan, politisi asal Narmada ini menegaskan mekanisme penjaringan tetap ada. Terkait kemungkinan kandidat lain ragu mendaftar karena sudah ada nama TGH Hasanain Juaini, menurut Indra belum tentu demikian. Kalau kandidat lain merasa ragu, dirinya tak mempersoalkannya.

Ia menambahkan pihaknya akan memperjuangkan kandidat yang didukung NW, baik di level provinsi atau kabupaten dengan berkomunikasi politik dengan parpol lain. Tentu komunikasi untuk membetuk koalisi permanen mulai Pilkada NTB hingga Pilbup Lobar, sebab pilkada ini serentak.

Diakuinya, secara formal belum diputuskan pengusungan TGH. Hasanain Juaini oleh Partai Demokrat, karena ada mekanisme dan rekomendasi dari pusat.

Namun jauh sebelumnya pengusungan kandidat cagub dan cabup ini sudah dibahas sejak lama, sebab hal termasuk suara-suara dari kader Partai Demokrat di bawah, bahkan sudah diadakan rakor membahas hal ini. “Jauh-jauh hari ada aspirasi dari kader bukan hanya keputusan soal ini, namun ada dinamika yang kemudian ditangkap oleh TGB dan Ketua DPD I. Bukan dadakan,” tegasnya. (her) Indra Jaya Usman

dari total DAK Rp 3 miliar lebih sudah ditransfer tahap I sebesar Rp 938 juta lebih baru terealisasi Rp 360 juta lebih.

Dinas Pertanian dari total DAK yang diperoleh Rp 12 miliar lebih baru tereksekusi Rp 1,6 miliar lebih dari anggaran yang ditransfer tahap I Rp 3,8 miliar lebih. Sementara di DP2KBP3A nilai total DAK sebesar Rp 1,06 miliar lebih, baru terealisasi masih nol persen dari transfer tahap I sebesar Rp 318 juta lebih.

Disebut- kan beberapa SKPD, seperti Dinas Kesehatan bisa mencapai bisa mencapai target

(Suara NTB/dok)

15 SKPD di Lombok Barat (Lobar) menjadi lokus temuan BPK diberi peringatan agar segera menuntaskan temuan baik yang bersifat administrasi dan kerugian negara.

Pasalnya progres penyelesaian temuan sudah dekat tanggal 30 Juli ini. 15 SKPD ini diingatkan lebih serius di beberapa persoalan yang harus dituntaskan, sebab jika tidak ditindaklanjuti ada sanksi administrasi dan pidana (Suara NTB/dok) bagi persoanal yang ada di H. Agus Rahmad Hidayat SKPD terkait.

Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat, mengaku, untuk pemeriksaan laporan keuangan pemda tahun 2016 oleh BPK terdapat sebanyak 18 temuan, 52 rekomendasi dan 244 dokumen tindak lanjut yang harus dipenuhi pada 15 OPD (SKPD, red) dengan nilai kerugian mencapai Rp 2 miliar lebih. “Temuan BPK ini ada di 15 OPD, temuan ini menjadi kewajiban bagi kita untuk menindaklanjuti, terutama di 15 OPD ini harus serius menindaklanjuti,” jelasnya.

Berdasarkan data bulan Juli ini, progres tindak lanjut pada posisi 43 persen lebih. Dari 244 dokumen ini sudah sesuai 162 dokumen dan kerugian negara senilai Rp 2 miliar lebih baru dikembalikan sebesar Rp 421 juta lebih.

Artinya pengembalian kerugian masih jauh dari total kerugian yang mesti dikembalikan, karena sebagian dari kerugian yang ditiindaklanjuti. Sedangkan sisanya Rp 1,6 miliar lebih belum dikembalikan.

Lebih dirincikan oleh Inspektur, dari 15 SKPD ini yang sudah menyelesaikan temuan kerugian ini, baru Bapenda.

Dari 21 rekomendasi sudah mencapai 100 persen pengembalian kerugian negara, sedangkan SKPD lain belum. Untuk menyelesaikan temuan ini, 15 OPD ini difasilitasi oleh Inspektorat. Jika tidak diindahkan temuan ini, maka akan ada sanksi administrasi bahkan pidana juga sesuai Peraturan UU yang berlaku yakni UU nomor 15 tahun 2009.

Karena itu ada batas waktu untuk menyelesaikan temuan ini, paling lambat 60 hari setelah diberikan opini oleh BPK tersebut. ‘’BPK sendiri akan memantau pelaksanaan tindaklanjut ini setelah 60 hari,’’ tegasnya.(her)

(Suara NTB/kir)

KECELAKAAN - Minibus terguling di area persawahan di jalur by pass Praya-Batujai, Jumat (7/7). Tidak ada korban meninggal dalam kecelakaan ini.

Hindari Sepeda Motor, Minibus Terguling Praya (Suara NTB) Sebuah minibus berpenumpang lima orang, Jumat (7/ 7) siang terguling di jalur by pass Praya-Batujai saat menghindari tabrakan dengan sepeda motor. Beruntung semua penumpang dalam minibus ini selamat. Namun tiga korban di antaranya mengalami luka parah, sehingga harus dirawat di Puskemas Praya.

Suhaili, sang sopir Toyota Kijang dengan nopol DR 1830 KZ menjadi korban yang mengalami luka paling parah. Di mana tulang belakangnya patah, lantaran terkena hantaman badan mobil. Kejadiannya berlangsung dijalur by pass Praya-Batujai di wilayah Gelondong Kelurahan Panjisari Praya.

Salah seorang korban selamat, Rohan yang ditemui di Puskemas Praya mengatakan kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) berlangsung sekitar pukul 11.30 wita. Sebelumnya, ia bersama keluarganya baru menyelesaikan urusan di Desa Gerung Lombok Barat (Lobar) dan hendak pulang ke Lombok Timur (Lotim).

Memasuki wilayah Kota

Praya, hujan mulai turun. Sesampainya sopir memacu kendaraannya lebih kencang, karena hendak mendahului sepeda motor. Namun tiba-tiba, laju sepeda motor yang ada di depan tersebut, berubah arah, sehingga sopir mencoba mengurangi laju kendaraan.

Namun karena sedikit kaget, bukannya menginjak rem, sopir malam menginjak gas lebih dalam. Lantaran sudah terlalu dekat, sopir kemudian berusaha menghindar dengan membanting stir ke arah kanan. Akibatnya, mobil pun oleng dan akhirnya terguling di tengah jalan dan jatuh di pematang sawah yang ada di pinggir jalan. “Mobil sempat tiga kali terguling di tengah jalan. Sampai kemudian jatuh di pematang sawah. Kondisi jalan sendiri agak lincin. Karena sebelumnya sempat diguyur hujan,” aku Rohan.

Sejumlah warga yang berada di dekat lokasi kejadian pun dibuat histeris dan langsung ke lokasi kejadian. Warga langsung mengeluarkan para korban dari mobil yang sudah terbalik untuk kemudian dibawa ke Puskesmas

Praya guna mendapat perawatan medis. Adapun arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet akibat banyaknya warga dan penguna jalan yang berhenti untuk melihat langsung kejadian tersebut.

Aparat kepolisian yang datang beberapa saat kemudian langsung mengamankan lokasi kejadian untuk selanjutnya melakukan olah TKP. “Para korban sudah dibawa ke Puskemas Praya. Adapun kendaraan akan langsung diamankan di Satlantas Polres Loteng, untuk keperluan penyelidikan,” aku salah seorang anggota Satlantas Polres Loteng, Brigadir Didik Suprapto, saat dikonfirmasi di lokasi kejadian.

Menurut warga sekitar, lokasi kejadian lakalantas tersebut termasuk rawan.

Bagaimana tidak, tahun ini saja setidaknya sudah lima kali lakalantas di lokasi ini, baik itu yang kendaraan roda dua maupun roda empat. “Kondisi jalan memang sedikit menikung. Sehingga kalau tidak hati-hati, pengendara bisa kehilangan kendali,” aku Talip, warga setempat. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – tentang Pengelolaan Air Bawah 12 Peraturan Daerah (Perda) Tanah, Perda Nomor 10 tahun di Lombok Barat (Lobar) diusul- 2003 tentang Pengelolaan Hutan kan untuk dicabut, lantaran Kemasyarakatan, Perda Nomor 8 perda ini bertentangan dengan tahun 2008 tentang Urusan Peaturan di atasnya. Belum lagi, merintah Daerah. sejumlah kewenangan yang Perda lain yang dicabut jelasnmengatur perda tersebut dil- ya, Perda Nomor 13 tahun 2009 impahkan ke provinsi. Seperti tentang Retribusi Izin Peruntukan halnya sejumlah perda yang Penggunaan Tanah, Perda Nomor mengatur sektor kelautan peri- 2 tahun 2010 tentang Pengembankanan, kehutanan dan pertam- gan dan Pengelolaan Sistem Iribangan. Pencabutan perda ini gasi, Perda Nomor 3 tahun 2010 berpengaruh terhadap pemasu- tentang Retribusi RPH, Perda kan ke daerah sebab sejumlah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pensumber Pemasukan tak bisa gelolaan Pertambangan Mineral lagi dipungut pemda.

Dan Batu Bara, Perda Nomor 8 Ketua Pansus Raperda Pen- tahun 2012 tentang Pengelolaan cabutan Perda DPRD Lobar, Mu- Hutan. Dua perda lainnya, yakni nawir Haris, menegaskan Raper- Perda Nomor 1 tahun 2012 tenda Pencabutan Perda ini tidak tang Wilayah Pesisir Dan Pulauada persoalan dalam pem- Pulau Kecil serta Perda Nomor 4 bahasannya, sehingga dalam Tahun 2007 tentang Pengelolaan minggu ini bakal diparipurna- Jasa Lingkungan. kan. Sebab proses pembahasan Kabag Hukum dan Per-UU sudah klinis dan final.

Setda Lobar H Bagus DwipayaHal senada disampaikan na juga membenarkan jika beKabag Hukum dan Humas Sek- lasan perda ini diusulkan diretariat DPRD Lobar I Gusti cabut. Sejauh ini ia sudah koorBagus Krisnu Darma D. SH., dinasi dengan Bagian Hukum MH., menyatakan 12 perda dan Humas Sekretariat DPRD bakal dicabut. Terdapat penam- Lobar terkait penghapusan perbahan perda ditambah meny- da ini. “Perda yang dihapus yang usul ada data baru yang diberi- bertentangan karena diambil kan pihak pemda ke legislatif. alih provinsi,” jelasnya. (her) Menurutnya pencabutan perda bisa dengan perda pencabutan perda yang tengah digodok atau membuat perda baru.

“Jumlah perda yang bakal dicabut sebanyak 12 perda, ada penambahan atas usulan eksekutif,” jelasnya, Kamis (6/7).

Atas persetujuan DPRD Lobar, ujarnya, bupati memutuskan 12 perda diusulkan dicabut di antaranya Perda Nomor 7 tahun 1994 tentang Retribusi Angkutan Dengan Kendaraan Tidak Bermotor, Perda Nomor 27 tahun 2001 tentang Pajak Pengiriman Barang Antar Daerah, Perda Nomor 3 tahun 2003 I Gusti Bagus Krisnu Darma

Terkait Limbah Medis

Pejabat Dikes Diperiksa Polres Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat (Lobar) memanggil pejabat Dinas Kesehatan (Dikes) terkait limbah medis. Pemanggilan bersangkutan untuk dimintai klarifikasi dan keterangan menyangkut bagaimana langkah penanganan limbah medis. Termasuk adanya memorandum of understanding (MoU) antara Dikes dengan

pihak ketiga untuk pengangkutan limbah tersebut.

“Iya mau diklarifikasi, tapi cuma meminta keterangan saja bukan masalah tipikor,” jelas Kasatreskrim Polres Lobar AKP. Joko Tamtomo, kemarin.

Dijelaskan, pihaknya meminta keterangan menyangkut hasil penyidik turun melihat limbah medis beberapa waktu lalu. Namun hal ini

bukan menyangkut pidana tipikor, pihaknya hanya mengklarikasi terkait langkah dinas menangani limbah ini. Selain itu, langkah antisipasi dinas seperti apa.

Hasil temuan ketika turun ke rumah sakit dan puskesmas, pihaknya tak menemukan adanya indikasi pelanggaran.

Hanya saja pihaknya perlu meminta klarifikasi supaya ada

langkah penanganan Dikes terhadap limbah medis ini. Pihaknya perlu pengawalan, sebab jangan sampai berkembang ke mana-mana.

Pihaknya ingin meminta klarifikasi terkait seperti apa isi MoU dan kerjasamanya?

Lalu apa langkah-langkah yang dilakukan pihak dinas terkait, sehingga tidak tinggal diam terkait limbah ini. Pi-

haknya mengantisipasi agar tidak terjadi pencemaran.

Terkait jika ada pelanggaran dalam MoU itu, menurutnya mengindikasikan pengawasan yang lemah dari dinas terkait. Namun demikian menurutnya tidak ada unsur pindananya, “Hanya kurang pengawasan saja, tidak ada unsur pelanggaran pidana,” tegasnya. (her)

(Suara NTB/her)

Diberi Peringatan Keras

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 8 Juli 2017

Satgas Dikukuhkan

Pemkab Sumbawa Ancam Aparatur Penyalahguna Narkoba Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dan tekad pimpinan untuk memberantas narkoba. Jika ada aparatur pemerintah daerah, guru, kepala desa, perangkat desa yang terbukti menggunakan, apalagi mengedarkan narkoba, maka sesuai peraturan perundang-undangan akan diberikan sanksi yang seberat-beratnya bahkan sampai pada pemecatan.

“Itulah tekad pimpinan daerah untuk memberantas narkoba di bumi Sabalong Samalewa tercinta, seperti disampaikan Sekda, saat pengukuhan 81 orang Satgas pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Kabupaten Sumbawa tahun 2017, Kamis lalu,” kata Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, M. Lutfi Makki, Jumat (7/7) kemarin.

Di Sumbawa, penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika yang umumnya dilakukan generasi muda dan cenderung meningkat. Sehingga membuat daerah ini berstatus darurat narkoba. Dimana pemerintah pusat juga menyatakan bahwa secara nasional, Indonesia saat ini dalam keadaan darurat narkoba. Karena dalam perkembangannya narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke pelosok desa.

Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kabupaten Sumbawa memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai instansi secara komprehensif. Satgas Narkoba ini dibentuk sebagai bagian dari upaya menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk itulah agar peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dipersempit maka seluruh komponen masyarakat harus bersatu padu dalam memerangi peredaran gelap narkoba. Termasuk dengan meningkatkan kepedulian bersama terhadap lingkungan sekitar.

Masyarakat diharapkan tidak takut melaporkan kepada pihak yang berwenang baik BNN Kabupaten Sumbawa maupun pusat rehabilitasi korban narkoba yang saat ini terpusat di RSUD Sumbawa.

Untuk diketahui, Satuan Tugas Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Sumbawa dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 368 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017. (arn)

APBDP KSB 2017 Tembus Rp 1,5 Triliun

Gubernur NTB Janji Akomodir Seluruh PTT SMA Taliwang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan mengakomodir seluruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA yang sebelumnya sempat ditolak.

“Prinsipnya kita komitmen untuk mengakomodir,” katanya di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Jum’at (7/7).

Menurutnya, para PTT nantinya akan ditingkatkan kapasitasnya dan ditempatkan sesuai dengan keahlian mas-

ing-masing. Namun, kedua hal itu tetap akan dilaksanakan Pemprov dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. “Kita juga harus lihat kemampuan keuangan kita.

Jadi dua hal itu bisa kita lakukan bertahap,” timpalnya.

Ia menyatakan, nantinya

akan diterapkan proses seleksi bagi seluruh PTT khususnya yang selama ini menjadi tenaga pengajar. Berikutnya, sisanya akan dialokasikan menjadi pegawai administrasi dan mengisi kebutuhan kepegawaian lainnya. “Tidak semua jadi guru. Bisa nanti kita alokasi-

kan untuk kebutuhan kepegawaian lainnya,” ungkapnya.

Gubernur mengungkapkan, penarikan personel SMA baik pegawai dan PTT ke provinsi setelah dilakukan pemetaan terjadi ketimpangan di banyak sekolah. Hal ini terjadi tidak saja pada tataran PTT tapi juga pegawai yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Setelah kita ambil alih ternyata sangat jomplang. Misalnya ada sekolah yang punya hanya satu guru negeri (ASN) se-

mentara di sekolah lain punya banyak guru negeri,” bebernya.

Berkaca dari kondisi itu, gubernur pun menyampaikan, di tahap awal ini penempatan guru akan disesuaikan dengan profil kemampuan masingmasing personel. Dengan demikian komposisi guru di setiap sekolah merata.

“Ini pekerjaan besar sekali dan harus kita selesaikan.

Tapi insyaallah kita upayakan bisa selesai tahun ini,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/ars)

TUMPUKAN KONTAINER - Seorang pekerja kapal melintas di dekat tumpukan kontainer Pelabuhan Bima. Pelabuhan ini melayani bongkar muat barang dan penumpang untuk tiga daerah, Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat kunjungan ke Bima beberapa waktu lalu meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III meningkatkan kapasitas pelabuhan Bima.

CJH Asal KSB Masuk Kloter Kedua Pemberangkatan Embarkasi Lombok

Taliwang (Suara NTB) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2017 ini menembus angka Rp 1,5 triliun. Angka ini menjadi yang tertinggi selama berdiri daerah dengan moto Pariri Lema Bariri ini.

Sekretaris Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman, SE menjelaskan, Tambahan tersebut bersumber dari dana perimbangan, hasil pajak dan non pajak serta SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) APBD tahun 2016 lalu serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Itu sumber-sumber tambahan anggaran kita di semester kedua ini,” jelasnya kepada wartawan, Jum’at (7/7).

Berdasarkan catatan BPKD, sumber terbesar tambahan APBDP berasal dari dana perimbangan. Dana yang digelontorkan dari pemerintah pusat itu angkanya mencapai Rp 172 miliar dan kedua dari PAD sebesar sekitar 87 miliar.

“Yang PAD asalnya dari pembayaran deviden tertunggak PT DMB (Daerah Maju Bersaing). Nah kalau SILPA kita sebesar 216 miliar,” terang Nurdin.

Ditanya mengenai penerimaan deviden tertunggak PT DMB, Nurdin mengaku, sementara ini perusahaan patungan tiga daerah itu baru mentransfer sekitar Rp 80 juta ke kas daerah. Ia pun berharap, dalam waktu dekat sisanya segera disetorkan mengingat keseluruhan dana tersebut telah dimasukkan dalam anggaran belanja daerah di semester kedua tahun ini.

“Mau tidak mau, perusahaan harus segera membayarkannya karena kita sudah menyiapkan sejumlah kegiatan pembiayaan di APBDP ini,” tegasnya.

Dengan tambahan anggaran itu, sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pun mendapatkan tambahan dana yang cukup besar. Nurdin menyebutkan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman (PUPRPP) yang paling banyak mendapat tambahan dengan nilai mencapai Rp 160 miliar berikutnya ada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) sekitar Rp 51 miliar khusus untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas). “SKPD lainnya juga ada tambahan tapi yang kami lihat paling banyak untuk infrastruktur dan pendidikan,” urainya.

Dinggung mengenai Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)? Nurdin menyetakan, penambahan anggaran untuk program tersebut tidak terlalu banyak. Pemda KSB hanya menambah dana pada program Kartu Pariri untuk warga lanjut usia (Lansia) dan disabilitas (penyandang cacat) sekitar Rp 3 miliar. “Setahu saya hanya program Pariri yang ada ditambah anggarannya,” paparnya.

Selanjutnya mantan kabag ekonomi pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) KSB ini meyakini, besaranya anggaran yang dikelola di semeter kedua ini tetap dapat maksimal terserap. Khusus di Dinas PUPR PP ia mengungkapkan, meski anggaran yang dikelolanya besar namun program kegiatan yang dibiayai kecil-kecil. “Justru yang kita khawatirkan itu target penerimaan yang tidak bisa maksimal,” pungkasnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Sekitar 87 Jemaah Calon Haji (JCH) asal Sumbawa Barat masuk dalam kloter kedua yang akan diberangkatkan pada tanggal 20 Agustus mendatang melalui embarkasi Lombok. Sementara untuk kelengkapan pemberangkatan JCH, baik itu Paspor dan pemeriksaan kesehatan sudah selesai. Sedangkan untuk saat ini, para JCH tersebut tengah melakukan latihan manasik haji yang dilaksanakan di tiga

kecamatan yakni Taliwang, Jereweh, dan Seteluk.

“Alhamdulillah untuk persyaratan pemberangkatan sudah siap semua, tinggal melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan untuk memberikan vaksinasi terhadap para JCH ini,” ungkap Kepala Kantor Kemenag Sumbawa Barat Drs. H. Syarifuddin MM, Kepada Suara NTB, Jumat (7/7) kemarin.

Dikatakannya, khusus untuk JCH yang rawan sakit, pi-

haknya sudah mulai melakukan pendataan dan pengklasifikasian. Hal tersebut dilakukan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa langsung diambil sikap. Sementara hasil pendataan sementara ada sekitar 20 persen JCH yang rawan menemui kendala dalam pelaksanaan ibadah haji (sakit) nantinya.

Terhadap jumlah 20 persen tersebut, rata-rata didominasi oleh JCH yang sudah berusia lanjut. (ils)

Diduga Lakukan Curat, Dua Warga Brang Bara Dibekuk Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua warga Kelurahan Barang Bara, Kecamatan Sumbawa, terpaksa digelandang ke Mapolres Sumbawa.

Warga berinisial FS (28) dan SH (29) tersebut ditangkap lantaran diduga telah melakukan pencurian dengan pemberatan (curat) beberapa waktu lalu di wilayah setempat.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Elyas Ericson, SH., SIK kepada wartawan, Jumat (7/7) kemarin membenarkan hal tersebut. Kedua terduga diamankan di rumahnya di wilayah Brang Bara pada Kamis (6/7) malam.

Sebelum ditangkap keduanya diduga melakukan curat di wilayah setempat pada 1 Juni lalu. Dalam aksinya mereka berhasil menggondol televisi, handphone dan uang tunai. Dari tan-

gan mereka pihaknya berhasil mengamankan sebuah televisi.

Dimana setelah dibawa televisi tersebut ditinggalkan di kebun belakang rumahnya.

“Mereka kami tangkap di rumahnya di lokasi Brang Bara tadi malam. Kami juga mengamankan televisi hasil pencurian yang dilakukan yang bersangkutan. Televisi itu setelah dicuri nda berani dibawa, ditinggal di kebun belakang rumah,” ujarnya.

Dijelaskan Ericson, dari pemeriksaan yang dilaku-

Elyas Ericson

kan mereka mengaku baru melakukan aksi tersebut satu kali. Keduanya juga mengaku melakukan aksi tersebut berdua. Dimana dalam melakukan aksi, satu orang memantau situasi dan satu orang selaku eksekutor.

Saat ini pihaknya tengah melakukan pengembangan dalam kasus ini.

Termasuk tengah mendalami kemungkinan yang bersangkutan terlibat dalam aksi di lokasi lainnya. “Pengakuannya mereka baru sekali ini melakukan hal serupa. Mengenai apakah mereka ada keterlibatan di lokasi lain masih kita dalami,” pungka(Suara NTB/ind) snya.(ind)

14 Negara Siap Meriahkan Kejuaran XC Open Paragliding di Mantar

(Suara NTB/bug)

Nurdin Rahman

Halaman 6

Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya sudah ada sekitar 14 dari 23 Negara yang melakukan konfirmasi terkait keikutsertaannya dalam event kejuaraan dunia Paralayang, Mantar Paragliding XCross Country (XC Open). Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan mulai tanggal 18 – 24 Juli mendatang yang akan dilaksanakan di Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumbawa Barat Ir. IGB Sumbawanto M. Si kepada Suara NTB, Jumat (7/7) kemarin mengatakan, saat ini kondisi persiapan arena yang akan digunakan oleh para peserta ini sudah mencapai angka 90 persen. Tinggal dilakukan pembenahan sedikit lagi untuk menyukseskan agenda tersebut. Bahkan untuk landasan utama di Mantar sudah

dilakukan perluasan dan perombakan. Begitupun dengan tenaga medis dan Basarnas juga sudah menyiapkan, baik di lokasi take off maupun di lokasi landing (pendaratan).

“Kita tetap akan melakukan pembenahan terhadap lokasi ini, meskipun saat ini sudah mencapai angka 90 persen, tetapi kita tetap akan menyempurnakan lagi,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk mekanisme penjemputan, pihaknya bersama dengan Kadis Pariwisata Provinsi sudah berkoordinasi dengan Danlanud dan Karo Umum Provinsi untuk bisa menyediakan satu ruang VIP di Bandara Internasional Lombok (BIL). Dari ruang tersebut nantinya, para tamu akan melakukan konferensi pers dengan para wartawan. Dalam hal ini, akan diikuti oleh para peserta, Bupati Sumbawa Barat, Kadis

Pariwisata dan Kadis Pemuda Olahraga (Kadis Pora) NTB. Kemudian dari BIL para peserta akan dijemput menggukan empat unit bus yang akan langsung dibawah ke lokasi (Mantar). “Setelah di Mantar, kita akan lakukan rapat dan pengenalan medan pada tanggal 18 Juli kepada para peserta,” imbuhnya. Sementara untuk kejuaraannya sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 19-24 juli mendatang.

Ia berharap dengan adanya event kelas dunia ini, diharapkan Sumbawa Barat bisa menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Selain tingkat kunjungan yang tinggi, multi player efeknya juga diharapkan bisa terjadi perkembangan dunia usaha di desa tersebut. Sehingga masyarakat setempat semakin sejahtera dan angka pengangguran dan kemiskinan di Sumbawa Barat bisa diturunkan. (ils)

MTQ XXXI Sumbawa

Kominfotik Sumbawa Sediakan Wifi Gratis di Arena Sumbawa Besar (Suara NTB) Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXI Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 akan dibuka secara resmi oleh Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc pada Jumat (7/7) malam. Dinas Komunikasi Informasi dan Stattistik (Diskominfotik) mendukung kegiatan ini dengan memasang Wifi gratis di Arena MTQ. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Ir. H. Ibrahim, M.Si, sebagai salah satu wahana syiar Islam, pihkanya akan mendukung layanan komunikasi dengan memasang Wifi Gratis selama pelaksanaan MTQ. Bagian dari upaya pelayanan Dinas Kominfotik Kabu-

paten Sumbawa dalam memperluas jaringan informasi kepada masyarakat. Apalagi MTQ sebagai agenda sosial religius, ini ajab digelar dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu hingga 14 Juli 2017.

“Sesuai arahan Bupati, agar masyarakat khususnya panitia, dewan hakam maupun kafilah dari seluruh Kecamatan se Kabupaten Sumbawa, dapat melakukan komunikasi yang nyaman bahkan dapat turut menyiarkan kegiatan MTQ melalui medsos,” tambah pejabat senior Pemkab Sumbawa ini.

Pemasangan Wifi Gratis ini, Dinas Kominfotik Sumbawa bekerjasama dengan PT. Telkom Sumbawa. (arn)

Pelaku Curanmor Tertangkap Pemiliknya di Kantor Dinas Dikpora Dompu Dompu (Suara NTB) – Tersangka Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) inisial Ad (24) diciduk anggota Unit Reskrim Polsek Kota, Jumat (7/7) Pukul 9.45 Wita. Ia dipergoki pemiliknya saat hendak membawa kabur sepeda motor jenis Jupiter Z dengan nomor polisi EA 3719 SE di halaman pakir kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu.

Kapolsek Kota Dompu, Ipda Zulharis, melalui Paur Humas Polres Dompu Aiptu Moh Saihun mengungkapkan kejadian ini berawal saat pemilik kendaraan, Muhamad Aden yang merupakan pegawai honorer Bappeda datang ke kantor Dinas Dikpora untuk mengantar surat. Motor Zupiter Z dengan Nopol EA 3719 SE yang dikendarai diparkir di halaman kantor.

“Tak lama setelah mengantarkan surat, korban keluar dan mendapati kendaraanya sudah ditumpangi dan dalam kondisi menyala, korban seketika menahan kendaraanya dan mengamankan Ad,” katanya kepada Suara NTB. Mendapati Ad yang hendak membawa kabur kendaraanya tersebut, korban seketika memanggil

para pegawai untuk meminta bantuan, Ad hanya bisa terdiam saat diinterogasi.

Mengingat tersangka tak bisa menjelaskan tujuannya, korban kemudian menghubungi anggota Polsek Kota untuk segera dilakukan pengamanan. Jika tidak, Ad terancam akan menjadi bulanbulanan massa saat itu.

“Anggota saat itu langsung datang dan menggiring tersangka ke Polsek Kota untuk menghindari hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan barang bawaan tersangka, polisi menemukan barang bukti yang diduga sengaja dibawa tersangka untuk melakukan aksi kejahatan, seperti sebilah pisau belati, satu buah kunci lemari, satu buah kapak kecil, satu lembar STNK atas nama Budi Putra, terlebih motor Jupiter Z yang hendak dicurinya.

Atas perbuatannya itu tersangka kini mendekam di ruang tahanan Polsek Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Termasuk bahan pengembangan kasus untuk membongkar rekannya atau jaringan-jaringan lain. “Korban sudah melaporkan kejadian ini dan akan langsung ditindaklanjuti,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 8 Juli 2017

Halaman 7

Perlu Terobosan untuk Kejar Penurunan Kemiskinan Dompu Sesuai data yang dirilis Biro Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Dompu tahun 2016 tinggal 14,23 persen atau turun 0,88 persen dari tahun 2015 sebanyak 15,11 persen.

Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ir. Peter Willem, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, membenarkan sesuai data yang dirilis resmi BPS Mei 2017 lalu terkait data kemiskinan di NTB kondisi tahun 2016 masih menempatkan Kabupaten Dompu dengan daerah Kabupaten terendah angka kemiskinannya.

Angka kemiskinan di Kabu-

paten Dompu 34.310 jiwa atau 14,23 persen berada di bawah Kota Bima 9,51 persen atau 15.420 jiwa dan Kota Mataram 9,8 persen atau 44.810 jiwa.

Kendati angka kemiskinannya masih 14,32 persen atau 34.310 jiwa, Peter menyebutkan, kedalaman kemiskinan di Dompu paling rendah diantara Kota dan Kabupaten se NTB yaitu 1,66. Begitu juga

dengan angka keparahan kemiskinan di Dompu juga paling rendah yaitu 0,30 dan garis kemiskinan di Dompu Rp 263.458,- per kapita per bulan.

Dibandingkan tahun 2015 lalu, kemiskinan di Dompu 15,11 persen atau 35.940 jiwa dengan indeks kedalaman kemiskinannya 2,40 dan indeks keparahan kemiskinan 0,61.

“Itu artinya, ketimpangan antara yang miskin dan tidak miskinan di Dompu tidak jauh. Berbeda dengan daerah lain yang kedalaman dan keparahan kemiskinannya cukup mencolok,” jelas Peter.

Walau dengan kemiskinan terendah di NTB, bila melihat

target RPJMD Kabupaten Dompu hingga 2021 untuk angka kemiskinan maksimal 9 persen dibutuhkan terobosan baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan sisa waktu 4 tahun terakhir, Pemda Dompu harus mampu menurunkan angka kemiskinan rata – rata 1,3 persen per tahun. Karena tolak ukur kemiskinan dilihat dari sektor makanan yang mengandung 2.100 kalori dan non makanan terkait sandang papan.

“Untuk meningkatkan penghasilan ini bisa berupa penyiapan lapangan kerja baru yang lebih memberi jaminan penghasilan atau pengolahan pasca

panen untuk produk unggulan sehingga memberi nilai tambah dari sebelumnya,” jelas Peter.

Sementara pada acara Halal Bihalal Rabu (5/7) lalu, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengatakan, capaian sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertendah setelah Kota Bima dan Kota Mataram sebagai hasil kerja semua pihak.

Untuk mencapai target RPJMD di tahun 2021 dengan angka kemiskinan di bawah 10 persen dibutuhkan kerja yang jauh lebih berat dan jauh lebih sulit.

“Saya yakin, kalau kita punya kemauan ke situ (mencapai target), insyaallah bisa kita lalui dengan baik,” yakinnya. (ula)

Peter Willem

Pilkades Serentak di Dompu Masih Menunggu Petunjuk Kemendagri Dompu (Suara NTB) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2017 di Kabupaten Dompu masih menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait calon yang lebih dari 5 orang dan Desa yang berakhir masa jabatan Kepala Desanya tahun 2018. Jawaban Kemendagri atas surat pemerintah daerah (Pemda) Dompu terhadap 2 kasus ini masih umum, sehingga akan dikonsultasikan kembali.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, MSI kepada Suara NTB di kantornya, mengaku hingga saat ini pihaknya belum menetapkan kepanitiaan untuk pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2017. Penetapan kepanitiaan tingkat Kabupaten akan diikuti dengan penetapan tahapan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak tahap kedua setelah tahun 2015 lalu ini.

Karena masih ada beberapa persoalan yang belum mendapat kepastian, sehingga akan dikonsultasikan lebih lanjut ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena jawaban surat Kemdagri yang disurati Pemda Dompu beberapa waktu lalu, hanya normatif untuk mengikuti aturan yang berlaku. Sementara, dalam ketentuan Pilkades sesuai UU tentang Desa maupun Peraturan Pemerintah (PP) serta aturan turunannya, hanya menyebutkan calon Kepala Desa maksimal 5 orang.

“Ketika lebih dari 5 orang, mekanisme penetapan maksimal 5 orang ini yang belum jelas disampaikan,” terang H. Supardi.

Selain itu, lanjut H. Supardi, terkait kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2018. Apakah akan dimajukan proses pemilihan kepala Desanya atau ditunjuk pelaksana tugas (Plt) hingga pelaksanaan Pilkades serentak tahap ketiga tahun 2019 mendatang. Karena di tahun 2018 mendatang tidak ada jadwal pelaksanaan Pilkades serentak.

Ketika dimajukan pelaksanaan Pilkadesnya di tahun 2017, konsekwensinya terkait masa jabatan Kepala Desa.

Karena kepala Desa hasil pemilihan serentak harus dilantik maksimal 1 bulan setelah ditetapkan sebagai Kades terpilih. “Kalau Pilkades dilaksanakan Oktober, berarti proses pelantikan bisa dilakukan pada Desember 2017. Ini juga yang belum ada jawabannya,” ungkap H. Supardi.

Karenanya, H. Supardi mengaku, dalam waktu dekat pihaknya berencana mengkonsultasikan masalah ini ke Kemendagri bersama Dewan. Perwakilan dari Pemda direncanakan bersama Kepala Bagian Hukum, Inspektorat dan Asisten Pemerintahan. Dari Dewan juga akan ada perwakilan, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama.

“Saya sudah laporkan ke Bupati. Kita tunggu Bupati kembali dari keluar daerah, baru kita berangkat,” ungkapnya. (ula)

H. Supardi

Lampu Lalu Lintas di Bima akan Kembali Diaktifkan Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima, Drs. Syafruddin, berencana pihaknya akan memfungsikan kembali, lampu lalu lintas di beberapa titik di daerah setempat tahun ini.

Dikatakan, selain mengurangi kemacetan, lampu lalu lintas tersebut bertujuan untuk menghindari atau mengeliminir kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang tidak menutup kemungkinan terjadi, seiring bertambah banyaknya kendaraan.

“Pengaktifan kembali penting dilakukan, salahsatunya karena semakin banyaknya jumlah kendaraan, sehingga tidak menutup terjadi lakalantas,” katanya.

Dia menyebutkan, titik yang akan diaktifkan lampu lalu lintas itu, yakni di Cabang Tente, Cabang Talabiu Kecamatan Woha, Cabang Donggo Sila Kecamatan Bolo dan salahsatu titik di Kecamatan Sape.

“Di beberapa titik ini sebenarnya lampu lantasnya sudah ada, hanya saja kondisinya rusak. Sekarang tinggal diperbaiki saja,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, lampu peringatan juga akan dipasang pada dua titik. Yakni dijalan di depan Bandara M. Salahuddin Bima Kecamatan Palibelo, dan depan kantor Bupati Bima persiapan.

“Jika tidak ada kendala, rencananya perbaikan dan pemasangan akan dilakukan tahun 2017 ini,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu kembali didorong membuat terobosan baru sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan hingga 2 persen pertahun. Sesuai target Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2021, angka kemiskinan di Dompu menyisakan maksimal 9 persen.

Dokter dan Bidan PTT Terima SK CPNSD Bima (Suara NTB) – Sebanyak 113 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kategori Bidan dan Dokter, resmi menerima surat keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).

“Mereka (PTT) ini telah dinyatakan lulus mengikuti test, belum lama ini,” kata Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri.

Kata dia, penyerahan SK tersebut, dilakukan usai upacara memperingati hari jadi Bima, belum lama ini. Momentum itu, menurut Bupati, dianggap sangat tepat untuk memberi semangat para bidan dan dokter PTT. “Semoga dengan diberikan SK ini, bisa bekerja lebih baik lagi. Terutama memberi pelayanan kesehatan masyarakat,” terangnya.

Dia menjelaskan, pengangkatan bidan dan dokter PTT menjadi CPNSD berdasarkan keputusan Kemenkes. Untuk Kabupaten Bima, terdapat dua orang dokter dan sebanyak 111 bidan, yang sudah lama mengikat kontrak dan bekerja di pelosok.

Setelah mendapat SK, mereka masih diberi tugas di

(Suara NTB/uki)

BERSAMA BIDAN - Bupati Bima , Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama sejumlah bidan PTT penerima SK CPNSD. tempat masing-masing.

“Tidak ada perubahan tempat pengabdian,” terangnya.

Dia berharap, pengangka-

tan sejumlah CPNSD dari tenaga kesehatan itu bisa memperbaiki pelayanan kesehatan. Khusus bagi

Satgas Dalami Dugaan Pungli Prona Dua Desa Dompu (Suara NTB) – Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Dompu, Kompol Etek Riawan, SE mengungkapkan, pihaknya tengah mendalami laporan masyarakat atas dugaan pungli prona di dua desa. Informasinya, pelaku utama yang bermain yakni oknum Kepala Desa dan kedua Desa tersebut di Kecamatan Manggelewa dan Woja.

“Ya masih kita dalami begaimana dan berapa pengambila uang kepada masyarakat itu, laporannya pelaku utamanya kepala Desa,” katanya kepada Suara NTB saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (7/7).

Dalam laporan yang diajukan masyarakat itu jelas Etek Riawan, jumlah biaya yang dibebankan pada pemohon senilai Rp 200 ribu- Rp 250 ribu

untuk satu sertifikat. Dan itu belum termasuk biaya pembelian materainya. Biaya ini kata dia, ada karena adanya kebijakan dari kepala desa.

Persoalan ini terindikasi menyalahi aturan sehingga penting dilakukan pendalaman informasi agar tidak merugikan masyarakat ekonomi lemah. “Jadi sekarang sudah ada dua desa yang dilaporkan, mudah-mudahan bisa kita ungkap,” harapnya.

Dugaan prakatik pungutan liar di lingkungan sekolah pun tak luput dari perhatian pihaknya, terutama yang berkaitan dengan pemberian sumbangan wali murid pada sekolah. Menurutnya, praktik seperti ini harus tetap diawasi, sebab jangan sampai keputusan sepihak sekolah dianggap sebagai keputusan bersama dengan wali murid atau komite sekolah.

“Padahal ndak ada keputusan itu dengan orang tua siswa, makanya harus kita awasi bersama,” jelasnya.

Sebelumnya, SMPN 1 Woja pernah mengkonsultasikan rencananya untuk menjual perlengkapan kebutuhan siswa di koperasi sekolah, mereka meminta arahan untuk menghindari aksi tangkap tangan Tim Satuan tugas Saber Pungli.

Hanya saja jelas Wakpolres Dompu ini, selama koperasi tersebut memiliki badan usaha maka sah-sah saja untuk menjual perlengkapan sekolah.

“Dan kebutuhan siswa juga dari orang tuanya ada datanya apa saja barang-barang yang diminta di situ untuk disiapi oleh koperasi. Itu kan bukan pungli. Kegiatan semacam ini menunjukan masyarakat mulai mengena petugas saber pungli,” pungkasnya. (jun)

Jelang Hani 2017, Penyalahgunaan Narkoba Meningkat di KSB Taliwang (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbawa Barat mencatat terjadi peningkatan terhadap penyalagunaan narkoba di wilayah setempat. Bahkan, trennya selalu naik tiap tahunnya. Hanya saja kenaikannya tidak terjadi secara signifikan hanya beberapa persen saja.

Gejala tersebut bisa diindikasi dari banyaknya sukarela yang melapor untuk dilakukan rehabilitasi serta berdasarkan hasil assessment terpadu yang dilakukan pihaknya.

"Kita tidak bisa pungkiri bahwa tren penyalahgunaan narkoba di Sumbawa tiap tahunnya pasti ada kenaikan dengan kisaran satu sampai dua persen. Meskipun tidak terjadi kenaikan secara signifikan, tetapi geliat masalah ini di KSB sudah sangat mengkhawatirkan. Makanya melalui pekan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2017 kita akan menyatakan sikap untuk melawan narkoba, " ungkap Kepala BNNK Sumbawa Barat melalui Kasubag Humas Mairuddin SKM kepada Suara NTB, Jumat (7/7) kemarin.

Dikatakannya, HANI dilaksanakan sebagai suatu lang-

(Suara NTB/dok)

Mairuddin kah untuk memerangi penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Apalagi dari tahun ke tahun trennya selalu meningkat sehingga perlu langkah bersama dalam memberantas masalah ini.

Sementara untuk peringatan HANI tahun 2017 ini mengangkat tema "Aktif dan pendayagunaan seluruh komponen, dan potensi bangsa dalam menghadapi keadaan darurat narkoba menuju Indonesia yang sehat".

Di dalam pelaksanaan nantinya, akan ada pern-

yataan sikap dari semua elemen masyarakat untuk samasama memberantas masalah ini. Hal tersebut sangat diatensi mengingat, sejauh ini kepedulian masyarakat terhadap masalah ini masih sangat kurang.

"Kita akan buat suatu momen dimana semua orang bisa menyatakan sikap melalui tanda tangan untuk bersamasama memerangi masalah ini," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi sementara ini, belum seluruh komponen masyarakat berperan aktif mengatensi masalah ini. Oleh karenanya diharapkan melalui pelaksaan HANI ini, masyarakat akan jauh lebih berkontribusi untuk terus menurunkan angka penyalahgunaan ini. Sementara untuk lokasi yang dipilih sebagai tempat dilaksanakan adalah desa Labuhan Kertasari, kecamatan Taliwang. Desa tersebut juga nantinya akan dicanangkan sebagai desa anti narkoba di Sumbawa Barat.

"Kita berharap kegiatan ini bisa berjalan maksimal, sehingga angka penyalagunaan narkoba di KSB bisa diturunkan," tandasnya. (ils)

bidan, diminta agar bisa menangani dengan baik masalah ibu hamil.

“Saya sudah meminta bagi

para bidan agar memperhatikan ibu hamil. Karena angka kematian ibu masih tinggi Di Bima,” pungkasnya. (uki)

Hasil Ops Ramadniya, Lakalantas Cukup Mencolok Dompu (Suara NTB) – Rekapan hasil operasi Ramadniya jajaran Polres Dompu sejak 19 Juni-4 Juli 2017 kemarin, memperlihatkan peningkatan mencolok dalam kasus kecelakaan lalu lintas alias Lakalantas. Total perkaranya mencapai 12 kasus dengan jumlah korban 36 orang.

Baik yang menderita luka ringan, berat maupun meninggal dunia.

Kabag Ops Polres Dompu, Kompol M. Yanis, MH mengatakan, selama 14 hari operasi tersebut Lakalantas menjadi kasus yang dominan ditemukan.

“Semenjak dimulainya operasi Ramadniya ini jumlah Lakalantas itu sebanyak 12 kali terjadi,” katanya kepada Suara NTB saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (7/7).

Dari 36 orang yang terlibat lima diantaranya meninggal dunia, tiga luka berat dan 29 orang luka ringan. Sementara tempat kejadian perkara yang sudah menelan nyawa korban lanjut M. Yanis, satu orang di Kecamatan Pekat, dua orang di Kecamatan Woja dan dua orang di Kecamatan Pajo. Sedang dampak kerugian materi akibat kejadian ini diperkirakan mencapai Rp 66.500.000.

“Kalau kerugian materil diperkirakan Rp 66.500.000,” ujarnya.

Mencoloknya angka Lakalantas tersebut jelas dia, disinyalir kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati rambu-rambu lalu lintas. Seperti halnya di Kecamatan Pekat yang sebetulnya plang petujuk sudah cukup banyak terpampang di ti-

M. Yanis

tik rawan. Hanya saja masyarakat kurang memperhatikanya.

Dan langkah evaluasi selanjutnya menyikapi 12 perkara ini sebut dia, diantaranya melakukan penertiban dan turun memastikan titik rawan mana yang belum difasilitasi rambu lalu lintas. “Kita juga akan koordinasikan dengan pihak terkait, kemudian masyarakat juga harus sadar taat hukum,” jelasnya.

Sementara untuk pelanggaran lalu lintas pun cukup banyak ditindak pihaknya, baik pengguna kedaraan roda dua maupun roda empat. 14 hari operasi itu tercatat 291 tindakan langsung (tilang). 95 kasus pelangaran helm, 55 kleng, 59 surat-surat dan 74 pelangran lain.

Disinggung soal kasus penganiayaan M. Yanis menyebutkan selama operasi Ramadniya ditemukan dua kasus penganiayaan yang mengakibat dua orang meninggal dunia. Satu orang di Kecamatan Pajo dan satu lainya di Kecamatan Woja. “Kalau pembobolan rumah kosong ndak ada kita temukan,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

POLHUKAM

Suara NTB Sabtu, 8 Juli 2017

Halaman 8 (Suara NTB/BKSDA NTB)

Perlu Kajian Mendalam WAKIL rakyat di DPRD NTB angkat bicara terkait wacana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk membangun fasilitas kereta gantung menuju Gunung Rinjani, yang mendapat protes keras dari masyarakat.

Karena menganggap hal itu justru akan merusak keindahan alam Rinjani.

Anggota DPRD NTB, dari daerah pemilihan Lombok Tengah, H. M. Rais Ishak, S.H. menganggap rencana memodernisasi fasilitas Rinjani itu kurang tepat. Karena dinilai sama sekali tidak akan (Suara NTB/dok) memberi dampak positif H. M. Rais Ishak pada masyarakat sekitar.

“Seharusnya dilakukan analisis dampaknya secara menyeluruh dan berkepanjangan. Jika dilakukan modernisasi siapa yg akan diuntungkan? Paling masyarakat sekitar hanya bisa jadi penonton,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh politisi partai Demokrat itu, ia menilai bahwa dengan pola pendakian wisatawan yang konvensional seperti sekarang, justru lebih bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

“Minimal masyarakat bisa terhibur dengan melihat orang yang lalu-lalang (mendaki dan turun dari Rinjani,) .

Selain itu masyarakat ada juga yang bisa jadi pemandu, berjualan dan usaha kecil lain yang bisa hidup karenanya.

Jadi ekonomi masyarakat jadi bergerak,” ungkapnya.

Ditegaskannya juga bahwa sebaiknya selaku pemerintah, Pemda Lombok Tengah lebih perhatian pada pemeliharaan kelestarian alam Rinjani, terutama masalah kebersihan dan kelestarian hutannya. Karena hal ini yang akan menjadi warisan bagi kehidupan generasi bangsa ke depannya.

“Pemerintah harus lakukan analisis untuk melahirkan kebijakan untuk menjaga kelestarian, dan berikan dampak ekonomi bagi publik. Juga harus lakukan kajian agar anak cucu kita nanti, karena kalau kelestarian hutan tidak dijaga generasi penerus kita bisa-bisa mati kehausan akibat kerusakan hutan. Jangan sampai hiruk-pikuk modernisasi malah menutup perhatian terhadap kelestarian, penebangan hutan terus terjadi,” jelasnya.

Rais juga menyebutkan bahwa Pemda melalui Dinas Kehutanan dan semua pihak terkait, baik pemprov maupun pemkab/pemkot harus segera melaksanakan analisa menyeluruh terkait kondisi hutan, termasuk untuk perkuatan personel yang menjaga hutan yang begitu luas tersebut. (ndi)

Pelaku Telah Teridentifikasi POLRES Mataram sudah mengidentifikasi satu pelaku keprok kaca mobil TKP parkiran Mataram Mall. Pelaku yang diduga berperan sebagai eksekutor itu ditengarai berada di luar Lombok.

“Untuk kasus yang di parkiran Mataram Mall sudah ada teridentifikasi orangnya.

Orangnya tidak ada di sini (Lombok),” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, ditemui Jumat (7/7). Wajah para pelaku itu tertangkap kamera CCTV di halaman pusat perbelanjaan di kawasan Cakranegara itu. Namun, baru satu pelaku yang (Suara NTB/dok) dapat diidentifikasi.

Muhammad Satu pelaku lainnya masih buram. “Pelakunya dua orang tapi yang teridentifikasi baru satu orang. Yang eksekutornya,” terangnya. Dari rekaman CCTV yang sudah dianalisa, sambung dia, terungkap para pelaku itu menggunakan sepeda motor dalam melancarkan aksinya.

“Nah yang bawa motor ini belum bisa dimonitor. Hasil CCTV itu wajah orang sudah ada. Belum dikenali saja,” kata Muhammad. Pencurian dengan modus merusak kaca mobil terjadi pada Kamis (8/6) sore hari di bulan Ramadhan. Korbannya, tokoh masyarakat Sekotong, Lalu Daryadi alias Mamiq Dar. Korban kehilangan uang senilai Rp 265 juta. Uang tersebut disimpan di dalam tas kresek hitam yang diletakkan di jok depan.

Pelaku diduga membuntuti korbannya yang diketahui usai melakukan transaksi di Bank Mandiri Cakranegara. Peristiwa itu sempat membuat sejumlah gerai di Mataram Mall tutup sementara karena ada konsentrasi massa dari korban. (why)

Berantas Narkoba di Bima

Pemkot Gandeng BNN Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima akan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Bima, dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba, khususnya pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelajar.

Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin mengaku, bahkan menginginkan bentuk kerjasama tersebut dituangkan kedalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak.

(Suara NTB/uki) “Hal ini ini cukup direH. M. Qurais H. Abidin spon baik dan MoU ini akan ditandatangani dalam waktu dekat,” kata Walikota.

Dikatakan, salah satu poin dalam MoU itu, yakni meminta pihak BNN untuk melaksanakan pemeriksaan atau tes urine secara random di lingkungan Pemkot, jenjang SD dan SMP. Bahkan lanjutnya, jika memungkinkan, untuk pembuatan dokumen kependudukan, KTP, juga harus disertakan tes narkoba.

“Serta untuk pasangan yang mau mengurus surat nikah kita cantumkan salah satu persyaratannya adalah menjalani tes narkoba,” ujarnya.

Walikota menyadari peredaran dan penyalahgunaan narkoba memang menjadi permasalahan serius. Qurais meminta seluruh elemen masyarakat, terlibat secara aktif dalam pemberantasannya.

Di satu sisi, Qurais mengparesiasi upaya BNN Bima yang selama ini terus melakukan sosialisasi dan pembinaan terutama di sekolah-sekolah. Sebagai bentuk dukungan, Walikota pihaknya akan memberikan bantuan tambahan.

“Dukungan anggaran bagi BNN akan kami upayakan dan tingkatkan, pada APBD Perubahan tahun ini,” pungkasnya. (uki)

EVAKUASI BURUNG - Petugas di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat mengevakuasi burung tanpa dokumen sah yang hendak diselundupkan ke Bali.

Penyelundupan Burung ke Bali Digagalkan Mataram (Suara NTB) – Penyelundupan 2.490 burung ke luar NTB digagalkan petugas, Kamis (6/7) petang. Ribuan burung berbagai jenis itu hendak dibawa ke Bali tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB, Dr Widada, Jumat (7/7) mengungkapkan, kasus itu terungkap pada saat razia di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

Razia itu digelar bersama

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra, Polres Lombok Barat, dan Polsek KP3 Lembar.

Sebelumnya petugas sudah mendapatkan informasi mengenai akan adanya pengiriman

burung ke luar NTB dengan menggunakan kendaraan.

Pada saat pemeriksaan sekitar pukul 21.15 Wita satu unit truk fuso dengan nomor polisi DK 938 KL yang hendak menyeberang ke Bali.

“Dari truk fuso itu kami dapati ada 2.491 ekor burung.

Pada saat diperiksa, tidak ada kelengkapan dokumennya,” jelasnya.

Rinciannya, kata Widada, yakni 300 ekor Bondol Hijau,

Kapolda Evaluasi Penanganan Korupsi Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Firli, M.Si menegaskan tahun 2017 ini tidak ada lagi tunggakan kasus korupsi. Tujuh kasus yang digenjot harus dituntaskan.

“Tidak ada cerita sisa kasus.

Diproses semuanya,” tegasnya saat ditemui Jumat (7/7).

Tiga kasus yang kini berprogres, di antaranya rekrutmen CPNS honorer K2 Dompu tahun 2014. Dalam kasus yang terindikasi merugik a n negara Rp 3,5 miliar itu, Bup a t i Dompu, H Bambang

M Yasin sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian kasus korupsi pengadaan seragam dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Kabupaten Bima, tahun 2014. Tersangkanya, H. Rusdi kini sedang menjalani persidangan. Dalam kasus itu, negara dirugikan RP 692 juta.

Lalu ada kasus pengadaan alat peraga berbasis IT di 33 SD di KLU, dengan tersangka PPK pada Dispora KLU tahun 2014, berinisial AT dan rekanan berinisial NA. Firli menjelaskan, menyidik korupsi tidak semudah diperkirakan awam. Sebab, lanjut dia, karena dalam proses penanganannya memerlukan instansi lain yang memiliki kewenangan tertentu.

“Apalagi kasus korupsi, bukan kita saja yang menentukan.

Korupsi a d a perbuatan pidananya, dan

Firli (Suara NTB/why)

itu menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk menentukan perbuatan itu pula penyidik tidak boleh menentukan sendiri. Melainkan memerlukan adanya keterangan ahli pidana.

Pun demikian mengenai adanya indikasi kerugian negara yang timbul akibat perbuatan pidana tersebut.

“Memang ada perbuatan pidananya misalanya, itu bukan penyidik yang menentukan, ada ahli hukum pidana.

Kerugian negara yang menghitung bukan polisi, itu harus menunggu auditor dari BPKP atau BPK,” papar Firli.

Ia mengambil contoh dari kasus K2 Dompu, penyidik sampai harus memerlukan keterangan ahli bahasa terkait adanya perintah dari atasan kepada bawahan.

“Kalau berbicara memerintahkan, apakah itu kalimat memerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu yang menentukan ahli bahasa,” terangnya.

Masyarakat diminta bersabar sembari mengawal penanganan kasus-kasus tersebut. Agar dapat tuntas sesuai target dan mewujudkan kepastian hukum. (why)

112 ekor Punglor Kepala Hitam, 125 ekor Gelatik Batu Abu, 150 ekor Sesap Madu, 805 ekor Kecial Kuning, 4 ekor Cinenen Jawa, 30 ekor Kepodang, 850 ekor Apung Tanah, 70 ekor Opion.

Dugaan awal, burung yang masih diselediki dari mana asalnnya itu hendak diselundupkan untuk kepentingan komersil.

“Pengungkapan ini adalah upaya intensi BKSDA NTB

dan instansi terkait dalam upaya menekan dan mengendalikan peredaran satwa liar,” jelasnya.

Ribuan burung itu kemudian dilepasliarkan di Taman Wisata Alam Kerandangan, Jumat (7/7) siang sebagai upaya konservasi dengan mengembalikan satwa ke habitatnya.

“Juga sebagai upaya meningkatkan populasi burung di alam,” pungkasnya. (why)

Berkas Kasus GSG Sengkal Masih Diteliti Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) Dusun Sengkal, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir masih dalam penyidikan pihak kepolisian.

Dalam kasus ini penyidik Tipikor Reskrim Polres Sumbawa sudah menetapkan empat orang tersangka. Berkas kasus ini tengah diteliti pihak kejaksaan setelah beberapa waktu lalu dikirim pihak kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP. Elyas Ericson, SH., SIK kepada wartawan, Jumat (7/7) mengakui sudah mengirimkan berkas ke pihak kejaksaan. Pengiriman berkas kasus ini sudah kedua kalinya dilakukan, setelah sebelumnya dikembalikan pihak kejaksaan. Kini berkas tersebut tengah diteliti pihak kejaksaan.

“Berkas masih diteliti pihak kejaksaan,” ujarnya.

Dijelaskannya, sebelumnya pengembalian berkas kasus tersebut berdasarkan petunjuk jaksa masih masih ada yang perlu dilengkapi terkait kelengkapan formil dan materil. Intinya terhadap pemeriksaan tambahan saksi-saksi untuk dipertajam kembali. Pihaknya kemudian mengirim kembali berkas terse-

but setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk.

Dalam kasus ini, sambungnya, ada empat orang tersangka yang sudah ditetapkan.

Saat ini pihaknya tengah menunggu hasil penelitian berkas dari pihak kejaksaan.

Apakah berkas tersebut dinyatakan lengkap atau tidak.

Jika nantinya dinyatakan lengkap, barulah pihaknya melakukan pelimpahan berkas dan barang bukti.

Seperti diberitakan, pembangunan gedung serba guna di desa setempat menuai permasalahan. Meski dananya sudah dicairkan 100 persen, namun pihak rekanan tak kunjung membangun gedung tersebut. Adapun pengadaan gedung merupakan aspirasi salah satu anggota DPRD Kabupaten Sumbawa tahun 2016 lalu.

Dananya dimasukkan melalui APBDes Desa Batu Bangka, dengan nilai anggaran sekitar Rp 120 juta. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah menetapkan empat orang tersangka. Yakni RH selaku rekanan proyek, Sd selaku penjabat Kades sebelumnya, AL selaku bendahara desa, dan Br selaku ketua TPK Desa Batu Bangka. (ind)

PAN Tetapkan Pasangan Balon Kepala Daerah

Mataram (Suara NTB) Partai Amanat Nasional (PAN) NTB sudah menetapkan pasangan bakal calon (balon) kepala daerah yang akan berlaga di pilkada serentak 2018 di tiga Kabupaten/Kota NTB. PAN mengutus kadernya di masingmasing daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada tersebut.

Di Lombok Barat (Lobar), PAN berencana akan berkoalisi dengan Partai Golkar. Koalisi tersebut nantinya akan mengusung pasangan Nauvar Varinduan sebagai balon Bupati, yang akan dipasangkan dengan kader PAN, M. Hadi Sulthon. Pasangan ini diyakini PAN akan mampu memenangkan pertarungan di Lombok Barat.

“Paket ini cukup besar untuk memenangkan Pilkada Lobar, karena dari elektabilitas dan respon masyarakat,

serta dorongan konstituen.

Kedua figur ini cukup kuat, dan mereka berasal dari keluarga besar tokoh terpandang di Lobar,” ujar Ketua Panitia Pilkada DPW PAN NTB, H. Syaiful Islam.

Pasangan Varin dan Sulthon ini merupakan perwakilan dari pasangan muda untuk memimpin Lobar. Pihaknya juga sudah berhasil meyakinkan partai Golkar, untuk bersama-sama mengusung pasangan calon ini.

“Komunikasi sudah kita lakukan, dan sudah mengarah ke sana, dan kita sudah cukup untuk mengusung, PAN sama Golkar itu jadi 11 kursi,” ujarnya.

Sementaran untuk pilkada Lombok Timur, PAN mengusung Wakil Bupati, H. Haerul Warisin sebagai calon Bupati, berpasangan dengan anggota DPRD NTB dari PBB, H. Machsun Ridwainny. PAN

berkeyakinan, pasangan ini akan lolos sampai babak pendaftaran ke KPU. Karena koalisi PAN dengan PBB, sudah mencukupi syarat ambang batas syarat kursi pencalonan partai.

“Kursi kedua partai sudah melebihi, kalau digabungkan kita punya 10 kursi. Nah munculnya nama Warisin, itu karena untuk mengusung Sukiman kita kandas, sebab dia sudah resmi jadi terdakwa, maka kita pindah ke Warisin,” jelas Saiful Islam.

Menurut Saiful Islam, partainya yakin tidak akan keliru memilih Warisin. Sebab selama empat tahun terakhir ini sebagai Wakil Bupati, Warisin menunjukkan rekam jejak yang baik. “Insya Allah beliau juga akan bergabung menjadi kader PAN,” katanya.

Sementara untuk Pilkada Kota Bima, PAN juga sudah

menetapkan Muhammad Lutfi dari Partai Golkar sebagai calon Walikota berpasangan dengam Ferry Sofyan. “PAN dengan Golkar, kita sudah deal,” ujarnya.

Terakhir disampaikan oleh Saiful Islam, bahwa partainya ingin memenangkan pilkada di tiga daerah tersebut. Karena di ketiga daerah tersebut PAN juga termasuk sebagai pemenang pemilu. “Intinya PAN ingin menang di tiga pilkada kabupaten d a n

Syaiful Islam

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 8 Juli 2017

Halaman 9

CERPEN

Hari Ketika Ia Mengetahui Dirinya Telah Menjadi Seorang Ayah Marzuki Wardi

“SIALAN, mereka meninggalkanku lagi!” gerutunya, kemudian kencing di tempat.

“Kalau saja kutahu mereka pergi, pasti kupatahkan kaki mereka!” sambungnya setelah meludahi air kencing sendiri dan meninju-ninju pohon pisang di dekatnya, seolah itu adalah teman-teman yang telah menelantarkan dirinya semalaman. Bukan ditelantarkan sebenarnya. Hanya, ia ditinggalkan saat kesadarannya benar-benar lenyap ditelan beberapa botol tuak.

Tadi malam nyamuk-nyamuk menyetubuhi jangat lelaki yang sudah mengeriput itu.

Dan mungkin tidak hanya nyamuk, binatang-binatang malam lainnya boleh jadi mengerubuti sekujur tubuhnya. Barusan juga anjing liar menjilat-jilat pipinya, dan ia terbangun setelah merasakan pipi basah, namun tetaplah ia tak tahu bahwa yang membuat pipinya lembab adalah seekor anjing kurapan.

Orang-orang yang kebetulan lewat pagi itu tergidik menyaksikan kejadian menjijikkan tersebut. Mereka lalu berludah dan menatap sinis ke arah laki-laki itu. Namun mereka segera memaklumi, setelah menyadari bahwa yang timbul di mata mereka adalah Kasturin, si pecandu tuak. Pantaslah, paling tadi malam dia habis mencuri ayam lalu mabuk-mabukan, pikir mereka sambil mempercepat langkah. Kasturin sendiri tak mau peduli apa yang orang pikir tentang dirinya. Ia hanya peduli bagaimana agar sebotol tuak dan rokok selalu ada setiap hari di depannya.

Jika dua benda itu sudah didapatkan, terpenuhilah hasrat hidupnya. Soal makan, tak perlu khawatir. Makan apa saja dan di mana pun, tak jadi persoalan. Masih banyak warga kampung yang sudi menawarinya makan saat dia lewat di depan rumah mereka. Meski ia sendiri tahu bahwa sebetulnya mereka merasa berat memberi makan, tapi tetaplah ia menyungkah nasi pemberian itu dengan mulut ringan.

Masih di tempat semula, Kasturin menepuk-nepuk bokong dan sekujur tubuh bekas debu yang menyelimuti tubuhnya. Ia menatap ke ut-

ara, selatan, barat, timur, bawah, dan ke atas, mencari arah dan tujuan hari ini. Masih terlalu pagi, pikirnya. Matanya ditikam semburat mentari pagi yang menyelinap melalui celah-celah dedaunan.

Ia memicing, “Sial, aku bangun terlalu pagi,” katanya sambil terbatuk, lalu beranjak pulang dengan langkah terhuyung-huyung. *** Rumah itu lebih mirip rumah hantu. Atau barangkali seperti kandang bebek. Atau mungkin juga serupa kandang kambing. Hanya saja kehadiran tembok, jendela dan pintu sebagai bagian konstruksi, membuatnya mirip dengan rumah manusia. Lantainya, selain bertabur debu, lubanglubang kecil serupa peta kepulauan tersebar luas. Demikian juga temboknya sudah terlihat kusam dan mengelupas di mana-mana. Daun pintu dan jendela sebagian telah melepuh digerogoti rayap.

Tikus-tikus tanah berlarian hilir mudik ke ceruk-ceruk kecil yang mereka buat sendiri di pojok tembok. Rumah itu seakan menjadi petilasan sejarah masa lalu laki-laki 50an tahun itu.

“Brengsek, dasar binatang liar najis! Ketangkep, kucincang-cincang tubuh kalian,” racaunya seketika membuka pintu. Tikus-tikus itu menyambut kedatangannya dengan menjulurkan lidah dan berdecit-decit riang, seolah ia adalah tuannya yang mereka tunggu-tunggu.

Laki-laki itu terbatuk beberapa kali. Akhir-akhir ini memang ia terserang batuk akut. Barangkali ia mengidap penyaikit paru-paru. Matanya yang sayu membentang ke penjuru ruang seluas lima kali enam meter itu. Tak ada barang bermakna singgah di matanya. Tak ada harta yang tersisa. Tak ada makanan lezat yang dapat disungkah.

Kecuali benda-benda usang berserakan di setiap sudut ruangan. Ada radio rongsokan, bangkai TV hitam putih, almari lapuk, tikar anyaman lusuh, dan beberapa perabot rumah yang tak berfungsi lagi.

Juga foto-foto anak dan dua orang istri yang pernah mengisi hidupnya. “Sial, kalau aku tak bangun kepagian, aku tak

akan kembali ke rumah busuk ini! Jam segini nyawaku masih bersama Martini,” gumamnya lagi kemudian merebahkan tubuh di ubin, tanpa sebidang tikar pun. Kepagian di matanya adalah setelat-telatnya manusia pekerja, bangun.

Martini itu adalah istri pertama Kasturin yang sangat dicintainya. Andai ia masih hidup, barangkali rumah itu tak seberantakan kandang kambing. Dulu Kasturin tinggal di rumah tersebut bersamanya, dan Martini menghadiahinya tiga orang anak, sebelum akhirnya ia meninggal karena terserang penyakit kanker ganas.

Dulu Kasturin pernah hidup normal, bahkan sangat normal. Punya pekerjaan dan penghasilan sebagaimana kepala keluarga pada umumnya.

Meski bekerja sebagai makelar di pasar-pasar sapi, setidaknya ia bisa menulang punggungi keluarga dari penghasilannya itu. Jangan tanya soal kasih sayang pada anak.

Dulu Kasturin sering lebih memilih tidak makan, demi menghidupi tiga orang anaknya. Namun, hidup memang tak pernah bisa diprediksi.

Kepergian Martini membuat Kasturin begitu terpukul dan sempat mengalami depresi berat. Orang-orang bahkan segera beranggapan, bahwa Kasturin bisa jadi gila bila tak segera diobati. Sejak saat itu, kepribadiannya berubah drastis. Tiga orang anaknya, Zurtini, Kupriatmi dan Jenal, kemudian ia serahkan ke mertuanya.

Tapi setahun pasca kematian Martini, setelah kondisi psikis Kasturin benar-benar pulih, ia pun menikah lagi dengan seorang janda kembang dari kampung sebelah. Supinah namanya.

Darinya ia memperoleh dua orang anak, Makmur dan Melia. Malangnya, rumah tangga Kasturin dengan wanita itu tak bertahan lama. Ia bercerai lantaran Supinah berselingkuh dengan mantan suaminya dulu. Ia pun mengusir janda dua kali itu bersama dua orang anaknya.

Kini Kasturin lebih memilih hidup seorang diri di rumah tua itu, dengan kondisinya yang juga sudah tua. Ia tak mau lagi mengasuh anak-

anaknya. Kekecewaan demi kekecewaan seolah membentuk wataknya menjadi pribadi pemalas. Dan ia sepertinya lebih suka memelihara malas ketimbang memelihara anakanaknya. Wajah mereka bahkan mungkin sudah usang dilamuri waktu. Mabuk-mabukan, keluyuran, mencuri, dan sesekali menyewa pelacur sudah menjadi rutinitas Kasturin. Lebih baik menyewa pelacur daripada menikah.

Dengan begitu, pasangan bisa berganti-ganti, pikirnya. Ia benar-benar telah memusuhi waktu, sehingga tak mau melakukan hal bermanfaat dalam hidupnya. *** Laki-laki bertubuh jenjang itu sekarang terbangun dari tidur singkatnya. Hari masih cukup pagi. Batuk terus menerus menyerang paru-parunya. Ia mencoba bangkit, tapi masih saja dunia terlihat berputar di matanya. Ia berusaha meraba ceret untuk mengairi tenggorokannya yang mulai kering dari sisa tuak.

Tak ada air di sana. “Bangsaaaat,” teriaknya.

Dua orang laki-laki, rekan mabuknya semalaman, tibatiba datang menghampirinya.

“Sudah kubilang, kalau tak bisa minum, jangan minum,” olok Karmin, salah satu dari mereka.

“Brengsek, untuk apa kalian datang kemari? Kalian telah menelantarkanku semalam,” pungkas Kasturin di sela batuknya.

“Ah, baru tujuh botol saja sudah seperti orang mau sekarat. Kami datang bawa kabar gembira. Nanti malam kita minum lagi! Di sana, di rumah penghujung desa, ada pemuda-pemuda mau pesta miras. Kita dapat undangan, dan kita telah disediakan aneka minuman di sana. Kita tak boleh menyiak-nyiakan ini, Rin!” Jan setengah berbisik, sembari mengarahkan telunjuk ke arah timur.

Kasturin terdiam. Ia tak lekas merespon ajakan mereka. Tiba-tiba saja wajah semua anaknya merangsek kepalanya. “Anakku, anakku…” lirihnya kemudian.

Dua laki-laki yang tampak lebih muda dari Kasturin itu menyeringai. Pengaruh alkohol pasti belum lenyap dari

(Drunk Angel by Elisheva Nesis / fineartamerica.com)

Matahari sudah mulai menyisir sisa-sisa malam ketika kelopak mata laki-laki itu terbuka. Ia menyeka mata yang masih memandang kabur, lalu berusaha membangkitkan tubuhnya. Kepalanya masih terasa berat, seolah ada beban berkarung-karung gabah di sana. Tapi ia akhirnya bisa berdiri meskipun ringkih, setelah lebih dulu memukuli kepala beberapa kali.

kepalanya sehingga dia meracau tak karuan, pikir mereka.

Mengingat Kasturin memang tak pernah berbicara soal anak-anaknya, setelah bercerai dengan istri kedua.

“Sebaiknya kita tinggalkan dia sendirian. Sepertinya si tua bangka ini mau bernostalgia dengan masa lalunya. Nanti setelah ia betul-betul sadar, kita cari lagi,” pungkas Karmin.

“Hei, kalian mau ke mana?

Tolong aku!” pekik Kasturin, melihat Karmin dan Jan merenggang meninggalkannya sendirian. Mereka memang tak sungguh-sungguh bersahabat dengan Kasturin, kecuali saat

mereka tenggelam dalam euforia minuman keras.

Dada Kasturin sesak. Di saat-saat seperti itu, wajah anak-anaknya menyembul di kepalanya. Mereka benar-benar hidup di sana, bergelayutan kian kemari. Semakin nyata dan terasa. Mereka tertawa-tertawa riang dan menari. Tapi ia sungguh tak dapat bercengrama ataupun memeluk mereka. Di tengah isaknya, lelaki itu mencambak dan memukuli kepalanya berkali-kali. Betapa ia menyadari arti kehadiran mereka di sampingnya saat ini.

Kasturin terkapar kian tak berdaya. Sementara bayangan

wajah-wajah itu terus-menerus menggerayang pikirannya. Mereka melambai-lambaikan tangan, hingga akhirnya lenyap bersamaan dengan pelupuk mata lelaki tua itu terkatup. Itulah hari terakhir ketika ia mengetahui dirinya telah menjadi seorang ayah.

Lombok Tengah, 17 Mei 2017 Marzuki Wardi, lahir di Lombok Tengah, 15 Juni 1986. Kumpulan cerpennya yang telah terbit di antaranya Negeri Antah Berantah (2016) dan Tata Krama (2017).

PUISI Surya Gemilang

Celona

Litha Kehilangan Matanya

Sajak yang Melupakan Judulnya

Drama Penghapus

hujanmu, kawan, tahu-tahu meraba dada celona dari belakang. hujanmu tahu-tahu tak menahu soal apa yang membuat kau dan bebayang kau

sesampainya litha di semiistana ini kulihat matanya tertinggal di masa silam

kau tak akan kumuat di rubrikku jika membiarkan racun kesturi membunuh penulismu. maka, bukalah setiap jendela di rumahnya saban malam, biarkan nyamuk-nyamuk menyesap risaunya.

penghapus itu masih gigih menggesek-gesekkan ujung kepalanya ke kata-kata kita. kupingnya hingga teriris saking lamanya menanti apa yang hendak dihapusnya berubah jadi bunyi.

bahu-membahu dan mencari apa yang telah lekang. dari belakang. dan hujanmu, celona, kepadanya berkata begini: “aku mencari apa yang seharusnya tak ingin kucaricari.” dan hujanmu, celona, adalah tumpahan kata-kata yang melengkapi mimpi buruk malam pertama kita —dan cinta yang begitu sibuk— dari belakang.

apa yang dilihatnya meliliti pohon itu bukanlah seutas naga cahaya— ia melihatku di dalam gelapnya, ia akan melihatku di matanya yang tanggal dan tertinggal ketika helai demi helai bulu matanya menggigil dan mendarat di tanah, perlahan penglihatannya terhapus dari catatan sejarah tak ada pagi. tak ada hujan salju hanya keasingan yang tersisa dari dagingnya tak ada ilusi. tak ada puisi hanya kehampaan rumah yang tersisa dari kepulangannya

nyalakan lampu seterang-terangnya untuk mengacaukan sejumlah mimpinya. bongkarlah hasratnya sejelas mungkin agar wanita di rumah sebelah segera pergi dari kompleks ini. kemudian, bakar setiap kata baru yang hendak menghuni apak kepalanya dengan siasat yang sepanas-panasnya. setelah semua itu, mungkin kau akan kumuat di rubrikku minggu depan. juga minggu depannya lagi. dan seterusnya—hingga koran ini kehilangan seluruh pembacanya.

sejenak ia ingin menjadi sebatang pensil yang menggurat kata-kata kita. sejenak kemudian ia ingin menjadi kita yang berkata-kata, tanpa ingin menjadi kata-kata itu. di lain waktu, mungkin, penghapus itu ingin menjadi sesuatu yang bagian-bagian tubuhnya tak perlu berguguran di atas selembar kertas.

(Denpasar, 2016)

(Denpasar, 2016)

(Jakarta, 2016)

Surya Gemilang lahir di Denpasar, 21 Maret 1998. Bukunya yang sudah terbit adalah kumpulan cerpen Mengejar Bintang Jatuh (2015).

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 8 Juli 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

ASN UIN Mataram Dituntut Beri Pelayanan Maksimal

(Suara NTB/dys)

SAMBUTAN - Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI H. Ahmadi memberikan sambutan pada acara halal bihalal UIN Mataram beberapa waktu lalu.

Mataram (Suara NTB) Perubahan status IAIN ke Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram harus dimaknai sebagai momentum mengubah seluruh bentuk pelayanan di tengah-tengah kampus. Tidak saja dalam artian formal, tapi juga substansial.

Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Drs. H. Ahmadi, M.Ag., saat memberikan pembinaan pada ASN lingkup UIN Mataram mengingatkan agar seluruh keluarga besar UIN Mataram senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dikatakan Ahmadi, berbagai kebijakan kepegawaian, terutama setelah keluarnya UU Nomor 4 tahun 2015 tentang ASN semakin menuntut ASN untuk melakukan yang terbaik di kehidupan birokrasi. Apalagi, tuntutan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sebagai sebuah tuntutan reformasi belasan tahun lalu.

Di UU itu jelas sekali disebutkan prinsip pelaksanaan manajemen ASN itu ialah keterbukaan, adil dan tanpa membedakan. Untuk itu, prinsip-prinsip itu harus dilakukan maksimal oleh semua

ASN. “Kita semua berusaha untuk melakukan itu semua,” jelasnya.

Pada kesempatan yang dirangkai halal bi halal itu, Ahmadi menungkapkan jika pada tahun ini jumlah PNS di lingkungan Kementerian Agama yang akan pensiun sebanyak 3.600 orang, jumlah itu belum lagi ditambah adanya kemungkinan yang lain seperti ASN yang berhenti dini, terkena sanksi dan meninggal dunia, sehingga pegawai yang akan direkrut nanti usulannya sebanyak 103.000 orang yang akan direkrut. Tentu harapannya ialah untuk memperbaiki

kinerja institusi agar lebih baik lagi. Meski di satu sisi masih ada kebijakan rasionalisasi penerimaan pegawai oleh presiden. Padahal total kebutuhan ASN seluruh instansi se Indonesia sebanyak 1 juta orang.

“Kualitas pegawai jadi prioritas dibandingkan kuantitas yakni mampu melakukan perubahan dan mampu melalukan percepatan perubahan,” urainya.

Perubahan struktur dan sistem pelayanan menjadu suatu keharusan bagi seluruh inatansi saat ini, terlebih sekarang sudah diluncurkan era administrasi digitalisasi.

Hal itu bisa dibuat manakala sudah buatkan sistem sebagai dukungan.

“Kalau kita masih berkutat pada sistem manual bagaimana meningkatkan perubahan. Maka tuntutannya ialah melakukan perubahan terutama mulai dari individu masing masing,” terangnya.

Perubahan tersebut bisa dilakukan karena titik akhir pelayanan adalah profesionalitas, agar menjadi birokrat terbaik. Maka setiap orang harus selalu berupaya menjadi lebih baik, dengan demikian akan lahir sebuah perubahan paradigma pelayanan. (dys/*)

Penuhi Kuota Jalur Prasejahtera PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi dan prasejahtera jenjang SMK selesai tanggal 6 Juli. Di SMKN 9 Mataram, jalur prasejahtera 95 persen sudah terisi. Sedang jalur prestasi tidak terisi.

Kepada Suara NTB, Kamis (6/7), Kepala SMKN 9 Mataram H. Ridwan, mengungkapkan kuota pada jalur prasejahtera yang dimiliki SMKN 9 sebanyak 30 persen atau sekitar 77 orang. Dari jumlah itu, pendaftar pada jalur prasejahtera di tempat ini mencapai 72 orang dari keseluruhan kuota mencapai 256 orang.

“Hampir 95 persen dari keseluruhan kuota pra sejahtera 77 orang atau 30 persen dari 256 kuota,” jelas Ridwan.

Sementara untuk jalur prestasi tidak terisi satupun.

Tidak ada pendaftar yang masuk pada jalur ini. Alhasil, kuota pada jalur prestasi sebanyak 20 persen akan dialihkan ke jalur umum. “Nanti akan jadi ke kuota umum,” imbuhnya.

Dikatakan Ridwan, bagi pendaftar pada jalur prasejahtera pihaknya memastikan lulus semua. Pengumuman nanti akan diumumkan pada tanggal 8 Juli selanjutnya daftar ulang tanggal 14 Juli.

Meski menjamin mereka lulus, pihaknya juga tetap melakukan perangkingan. Cara itu digunakan bertujuan untuk menjamin mutu calon peserta didik baru yang masuk di SMKN 9. “Kemudian yang jalur umum mulai pendaftaran tanggal 10- 12 Juli. Pengumumannya tanggal 13 dan daftar ulang tanggal 14-15 Juli,” tambahnya.

Pihaknya optimis seluruh kuota yang tersedia dapat terpenuhi. Apalagi masa PPDB juga masih lama. Selain itu, pihaknya menyebut, terkadang beberapa hari sebelum masa PPDB ditutup masyarakat baru mendaftar. “Tahun lalu terpenuhi kuotanya, bahkan menolak. Diprediksi sama juga tahun ini karena anak kita yang lulus yang becerita ke masyarakat. Ini salah satu cara kita mempromosikan sekolah,” ujarnya. (dys)

H. Ridwan (Suara NTB/dys)

(Suara NTB/ham)

SURAT PERNYATAAN - Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD di Kota Mataram diumumkan, Jumat (7/7). Sejumlah pendaftar yang gagal bersekolah di sekolah favorit harus mencari sekolah alternatif. Tampak dua wali murid di SDN 10 Mataram sedang mengisi surat pernyataan setelah anaknya dinyatakan diterima di sekolah bersangkutan, Jumat (7/7) kemarin.

Unram Tiadakan Materi ESQ Saat PKKMB

Mataram (Suara NTB) Masa Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mataram (Unram) akan digelar pada 19 Juli mendatang. Pada PKKMB tahun ini, materi ESQ sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kini ditiadakan. Unram ingin mahasiswa baru yang masuk tahun ini mempunyai pemahaman kebangsaan yang luas dan tidak sempit.

Wakil Rektor III Unram H. Muh Natsir menyebut, untuk mengganti materi ESQ akan diisi sejumlah materi penguatan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa. Tujuannya adalah agar mahasiswa Unram lebih mencintai Indonesia.

Pada tahun ini, Unram

menggelar PKKMB atau Ospek dalam empat gelombang.

Gelombang pertama bagi mahasiswa baru yang lulus dari jalur SNMPTN, gelombang kedua mahasiswa baru lulus dari jalur SBMPTN, gelombang ketiga dan ke empat berasal dari mahasiswa baru jalur Mandiri.

PKKMB tahap pertama bagi yang lulus jalur SNMPTN digelar dua hari tanggal 19-20 Juli. Tahap kedua untuk yang lulus di jalur SBMPTN tanggal 24-25 Juli.

Adapun tahap ketiga bagi yang lulus di jalur Mandiri dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tanggal 21-22 Agustus dan 23-24 Agustus. Selain PKKMB pada tingkat univer-

sitas, juga akan digelar PKKMB tingkat fakultas dan prodi di bawah rektor dilaksanakan tiga hari tanggal 2830 Agustus.

Lebih jauh Muhammad Natsir mengatakan dimasukkannya materi wawasan kebangsaan pada mahasiswa baru Unram bertujuan agar kampus Unram bebas dari paham radikal dan lebih mencintai NKRI. Menurut Natsir, paham radikal sangat berbahaya.

Oleh sebab itu harus dijauhi.

Disebutkan, bahwa di kampus-kampus besar di Indonesia tidak luput dari masuknya paham tersebut ke tengah mahasiswa. Tidak terkecuali di Unram, potensi masuk dan

(Suara NTB/dok)

Muhammad Natsir berkembangnya juga ada.

Menurutnya dibutuhkan kewaspadaan semua pihak dalam upaya menangkal masuknya paham radikal. Jangan sampai sudah besar di kampus baru disadari. Disisipkannya materi wawasan kebangsaan diharapkan dapat menguatkan

kembali rasa kecintaan mahasiswa terhadap Indonesia, sehingga tidak ada cerita mahasiswa masuk teroris dan sebagainya.

Selain itu, materi PKKMB lainnya terkait dengan materi penguatan akademik, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pendidikan dan pengajaran, administrasi dan keuangan, penggunaan pustik, pembinaan karakter. Adapun materi wawasan kebangsaan meliputi penanaman nilai Pancasila, pentingnya mewaspadai bahaya terorisme dan narkoba.

Di samping itu juga ada materi pembinaan karakter konseling, Kamtibmas, sosialisasi jaminan pelayanan kesehatan masyarakat kampus, perpustakaan dan pusat teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu ada juga ujian praktik membaca Alquran, praktik salat dan bacaannya dan melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. (dys)

Fasum bagi Penyandang Disabilitas Belum Ramah Anak Mataram (Suara NTB) Keberadaan anak-anak penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapat perhatian serius dari pemerintah, termasuk juga dari semua pihak.

Itu mengingat fasilitas umum (fasum) bagi anak maupun maayarakat penyandangan disabilitas belum banyak tersedia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Ir. Hj. Hartina, MM, membenarkan masih belum adanya fasum yang ramah bagi anak-anak penyandang disabilitas. Padahal keberadaan para penyandang disabilitas ini tidak dapat diabaikan begitu saja.

Misalnya saja, toilet umum yang tidak ramah bagi kaum disabilitas. Idealnya, ruang toilet harus disesuaikan dengan besar kursi roda, sehingga bagi penyandang disabilitas tidak merasa kewalahan ketika mereka harus ke toilet.

“Mulai dari standar kursi roda. Misalnya ruang toilet dan lift yang juga harus disesuaikan dengan besar dan lebar kursi roda. Karena sia-sia fasilitas umum jika pengguna

tinggi. “Penyandang disabilitas, tidak akan bisa masuk SNMPTN karena akses mere-

(Suara NTB/dys)

Hj. Hartina kursi roda tidak bisa bermanuver,” kritiknya.

Selain itu, masalah lain bagi anak penyandang disabilitas ialah terkait dengan akses mereka ketika menempuh pendidikan. Masih minim sekolah yang mampu menampung anak disabilitas disebabkan fasilitas bagi mereka yang belum tersedia.

Tidak saja di sekolah, saat mereka masuk perguruan tinggi juga dibatasi minimnya fasilitas bagi mereka. Itu juga menyebabkan minim anak penyandang disabilitas yang terjaring masuk perguruan

ka dihambat. Padahal yang kita inginkan ialah kesetaraan,” terangnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 8 Juli 2017

Tiga Pesilat NTB Tumbang, Tersisa Lima Atlet Mataram (Suara NTB) Hingga hari kedua Kejurnas Silat Antar PPLP NTB berlangsung, kontingen silat NTB berhasil menyisakan lima atlet. Sementara tiga atlet lainnya tumbang di hari pertama kejurnas.

(Suara NTB/fan)

HINDARI SERANGAN - Atlet silat NTB, Wan Hardiah Insan (kanan) menghindari serangan lawan saat bertanding di kelas D putri di Kejurnas Silat antarPPLP, PPLD dan SKO di sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (7/7) kemarin.

Pelatih Pencak Silat Antar PPLP NTB, Mardiansyah yang dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela Kejurnas Silat PPLP di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (7/7) kemarin mengatakan ketiga atlet silat NTB yang tumbang itu adalah M. Fadillah, Tengku Hari Kusnati dan M. Afrizal. Mereka ketiga pesilat itu tidak dapat melanjutkan pertandingan karena kalah di hari pertama pertandingan.

“Ada tiga atlet kita yang kalah. Kita masih punya lima pesilat yang tersisa. Semoga dari lima pesilat itu bisa mempersembahkan satu medali emas,” ucapnya.

Untuk diketahui kontingen NTB menurunkan 10 atlet di kejurnas tersebut. Tiga atlet tumbang di hari pertama. Kemudian dua pesilat, M. Nizam Rahmatullah dan Yeni Setia Putri tidak diperkenankan ikut karena cidera dan masih minim pengalaman.

Sementara lima atlet yang tersisa itu adalah Yuliana, NI Ketut Suwartini, Yuriawan, Zainul Muttaqim dan Wan Hardiah Ihsan. Kelima atlet masih mengikuti pertandingan

Irwan Bawa Misi Lolos ASEAN Games Misi Irwan untuk lolos ASEAN Games tidak sekedar pernyataan, namun dia ingin segera mewujudkan mimpi itu dengan cara menjalani latihan yang serius. Dan menjalani try out di event-event internasional.

Target try ikutnya dalam waktu dekat ini adalah

mengikuti Kejuaraan Taekwondo Malaysia Open dan Singapore Open akhir tahun 2017. Saat ini Irwan sedang mencari dukungan untuk bisa tetap out di Malaysia Open dan Singapore Open. “ Untuk tetap out-nya saya masih bicara dengan pengurus

SALON

SALON

RUPA-RUPA

YUNI SALON & School Kcntikan Rmbut & Kulit Pria/Wnt, Hrg Trjangkau, Fsilitas Lngkap, Disc. 10% Khusus Pndftran Akhir Thn. Jl. Dr. Stomo No.18 Krang Baru & Jl. Gtong Ryong No.27A Ampenan. Hub. 087865155031

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage+Lulur+fcial+Ttk Wjah+Ctok+Mskr Bdan+rtus Vagina(100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub : 0 8 7 7 6 5 8 6 0 8 8 9 / 085937064233,jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

Mataram (Suara NTB) Atlet taekwondo NTB, Irwan Wahyudi mengemban misi besar di Pelatda Mayung 2017.

Selain ingin meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020, atlet asal Sumbawa Barat itu juga ingin berprestasi di

ASEAN Games 2018.

“Target utama saya meraih medali emas di PON di Papua 2020. Namun sebelum tampil di PON saya ingin lolos ke ASEAN Games 2018,” ucap Irwan saat diwawancara Suara NTB usai menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram.

SALON

SALON Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769

cabormasuk semoga rencana try out saya di Malaysia Open bisa diwujudkan,” harapnya.

Bagi Irwan, untuk dapat lolos mewakili Indonesia di ASEAN Games dia harus sering mengikuti event internasional.

Pasalnya bila dia bisa mengukir prestasi di kancah internasional sudah pasti akan dilirik oleh PB GI untuk mewakili Indonesia di ASEAN Games 2018.

Lanjutnya, bila dapat berprestasi di event internasional dia yakin target medali emas di PON dapat diwujudkan. Pasalnya dia yakin bahwa semakin tinggi level tanding atlet, maka semakin tinggi peluang dia untuk meraih juara nasional atau PON. Diakuinya saat ini terdapat dua atlet yang dinilai sebagai lawan terberatnya, yakni atlet asal Jabar yang keluar sebagai juara PON 2016 dan atlet asal Kalimantan Timur (Kaltim) peraih medali perak. (fan)

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)

DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DBTH KARYAWATI AKUNTANSI MAX. 30TH PENDIDIKAN MIN D.III AKUNTANSI LAMARAN KE. WIN ADVERTISING JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA TELP. 0370-629262

babak penyisihan. Bila berhasil unggul dibabak penyisihan nanti mereka langsung akan maju ke babak delapan besar.

Dari lima pesilat yang tersisa itu Dega berharap NTB dapat meloloskan atlet ke putaran final. Sehingga target NTB meraih satu medali emas di event itu bisa tercapai.

Kalahkan Pesilat Banten Pesilat Putri NTB, Wan Hardiah Ihsan sukses tampil memuaskan di hari kedua Kejurnas Silat AntarPPLP, PPLD dan SKO yang berlangsung di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (7/7) kemarin. Atlet putri kebanggaan NTB itu berhasil mengalahkan pesilat asal Banten, Amelia Anggun Yudhani di kelas D putri.

Pantauan Suara NTB di lokasi, Wan Hardiah Ihsan meraih kemenangan mutlak 40 di pertandingan babak penyisihan 16 besar itu. Atas hasil itu dia berhasil manju keputaran babak delapan besar.

Pertandingan kedua pesilat pelajar nasional itu berlangsung selama tiga babak. Atlet asal NTB benar-benar tampil memuaskan di tiga babak

tersebut. Meski sempat dipotong satu poin karena melakukan pelanggaran di babak awal, namun atlet putri NTB berhasil bangkit dan meraih poin dominan di tiga babak.

Sejak babak pertama ketujuh wasit pertandingan memberikan poin tertinggi untuk Hardiah. Begitu pula di babak kedua dan ketiga Hardiah semakin unggul. Sehingga pertandingan dimenangkan Hardiah dengan skor 4-0.

Pelatih Silat NTB, Mardiansyah yang diwancara Suara NTB usai pertandingan mengaku puas dengan hasil tersebut. Maklum dengan kemenangan Hardiah peluang PPLP NTB meraih target satu emas di event itu semakin terbuka.

“Saya senang sekali dengan hasil kemenangan ini. Semoga atlet kami bisa mempersembahkan satu emas yang menjadi target kami,” ucapnya.

Di tempat yang sama Hardiah pun mengaku puas dengan hasil tersebut atlet PPLP NTB itu berharap bisa tampil lebih baik lagi di babak selanjutnya. “Semoga saya bisa tampil lebih baik lagi. mohon doa masyarakat NTB,” harap Hardiah. (fan)

Hadapi Porprov 2018

KONI Lotim Persiapkan Pelatda Selong (Suara NTB) Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2018 mendatang, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Timur (Lotim) mulai bersiap. Ajang perebutan gelar para pejuang olahraga ini disikapi KONI Lotim dengan menggelar Pelatihan Daerah (Pelatda) untuk seluruh cabang olahraga (Cabor).

Ketua Harian KONI Lotim, Syafruddin kepada Suara NTB, Jumat (7/7) kemarin menuturkan, Pada tahun 2014 , Lotim bisa memperoleh 19 medali emas, turun dibandingkan Porprov empat tahun sebelumnya 2010 sebanyak 21 emas. Sementara, target medali emas pada Porprov 2018 sebanyak 25 medali emas.

Keinginan KONI Lotim, prestasi Lotim pada Porprov 2018 mendatang lebih baik.

Ketua Umum KONI yang juga Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin berharap Lotim bisa meraih gelar Juara Umum.

Meraih perolehan medali terbanyak dikarenakan potensi altet Lotim yang sangat besar.

Prestasi 2018 diharap jauh lebih baik dari 2014. Hasil rapat anggota KONI, Jumat kemarin ada beberapa rekomendasi, salah satunya memaksimalkan delapan cabor unggulan dari 23 cabor se Lotim. Delapan cabor itu adalah Taekwondo, Senam, Tarung Drajat, Atletik, Panjat Tebing, Karate, Bulu Tangkis dan Tenis Lapangan, “Usulan namanya Pelatda Selaparang,” ucap Syafrudin. Pelatda rencana digelar empat bulan.

Mengenai waktu mulai belum ditetapkan. Karena saat ini masih menunggu anggaran. Pelatda ini dinilai penting untuk menyiapkan mental atlet. Daerah lain sendiri sudah memulai. “Mataram saja sudah mulai,” tuturnya.

Target dari Cabor sendiri sebannyak 30 medali emas.

Target ini dievaluasi KONI sehingga diturunkan jadi 25.

“Jadi target kita ini dua, dari KONI dan Cabor,” sebutnya.

Prinsip lebih banyak medali

LOWONGAN DBTH SOPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR2363BR NOKA/NOSIN :MH1JF5116AK293085/ JF51E-1297650 AN. DRA DIAH PRATIHARA HILANG DISEKITAR AMPENAN

Syafruddin lebih bagus. Tapi KONI menginginkan lebih rasional.

Cabor yang diyakinkan bisa menoreh medali emas baru satu. Yakni Tarung Derajat yang saat ini sedang mengikuti Pelatda Provinsi NTB. “Mudahan prestasi olahraga Lotim meningkat. KONI sekarang bisa lebih baik dengan banyak gebrakan,” demikian imbuhnya. (rus)

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

SUARA NTB

Sabtu, 8 Juli 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 8 Juli 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 8 Juli 2017

Babak Baru Pilkada Serentak di NTB SETIAP kali keputusan politik diambil, pasti ada efek domino yang ditimbulkan. Apalagi, jika keputusan politik itu diambil oleh aktor politik yang memiliki pengaruh besar. Demikian pula yang terjadi ketika ormas terbesar di NTB, Nahdlatul Wathan, mengeluarkan keputusan politik mendukung empat figur di Pilkada serentak di NTB, Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat.

Seperti diketahui, Ketua Umum Pengurus Besar NW, Dr. TGH. M. Zainul Majdi (TGB) telah resmi mengumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah yang didukung oleh ormas tersebut.

Untuk Pilkada Lombok Barat (Lobar), NW memutuskan mengutus mantan Ketua KPU Lobar, TGH. Hasanain Juaini, Lc, M. Hum. Kemudian untuk Pilkada Lombok Timur (Lotim), NW mengutus mantan Wakil Bupati Lotim, M. Syamsul Lutfhi, M. Si. Kemudian untuk Pilkada di Kota Bima, NW juga mengutus kadernya yakni H. Muh. Rum. Untuk Pilkada NTB, NW telah memutuskan untuk mengutus Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah.

Namun, belum ada keputusan apakah Rohmi akan didukung sebagai balon Gubernur atau balon Wakil Gubernur NTB. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kalangan yang mengkritik sikap ormas NW yang dinilai terlalu jauh menceburkan diri dalam wilayah politik praktis. Namun, sebagai ormas yang sudah tumbuh sedemikian besar, sikap NW tersebut tentu memiliki alasan tersendiri.

Seperti tersirat dalam pidato yang disampikan TGB di acara tersebut, ada tuntutan dan alasan yang cukup kuat yang menghendaki NW mengambil kiprah lebih jauh di luar ranah pendidikan dan keagamaan. Hal ini juga telah dicontohkan sendiri oleh pendiri NW, Almaghfurlah, Maulana Syaikh TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid yang pernah mengutus kader-kader NW untuk berkiprah di berbagai kekuatan politik saat itu.

Dengan mengambil keputusan mendukung figur tertentu di Pilkada, NW tentu saja telah bertransformasi menjadi aktor politik. Keputusan NW ini pun akan segera terlihat resonansinya. Paling tidak, terhadap kader yang telah diumumkan namanya.

Bagi kandidat lain, keputusan NW itu juga bisa jadi akan memantik lahirnya reaksi balik. Kandidat yang lain tentu akan merespon sikap NW ini dengan melakukan kalkulasi politik sesuai kondisi masing-masing. Situasi ini pada gilirannya bisa membawa Pilkada serentak di NTB memasuki babak baru.

Namun, babak baru ini diharapkan tidak hanya berkutat seputar siapa figur yang akan diusung. Ada harapan masyarakat yang cukup besar bahwa jika figur ditetapkan sejak awal, mereka bisa lebih cepat melakukan sosialisasi terkait apa yang akan mereka perjuangkan jika kelak mereka terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Tanpa adanya kejelasan sejak dini, sulit bagi masyarakat NTB untuk melakukan penelusuran rekam jejak kandidat. Sebaliknya, jika kandidat telah dipastikan sejak awal, maka masyarakat akan memiliki waktu yang lebih panjang untuk melakukan penelusuran rekam jejak.

Penelusuran rekam jejak dan kualitas kandidat ini penting guna memastikan bahwa keputusan pemilih memang murni berasal dari pertimbangan kualitas dan kapasitas kandidat. Jika pemilih tidak punya cukup waktu untuk melakukan penelusuran ini, maka besar kemungkinan, sikap mereka akan ditentukan berdasarkan variabel-variabel lain. Misalnya saja, berdasarkan siapa yang memberikan uang lebih besar saat hari pemungutan suara.

Dengan kata lain, politik uang bisa ditekan lebih dini jika kandidat melakukan sosialisasi lebih awal. Karena itulah, babak baru Pilkada serentak di NTB seharusnya sudah lebih maju, tidak lagi bicara soal siapa kandidat yang diusung. Tidak lagi bicara transaksi dan kalkulasi politik para elit. Sudah saatnya elit memutuskan lebih dini dan memberikan waktu lebih banyak kepada masyarakat untuk menakar keputusan mereka. (*)

OPINI

Halaman 14

Pariwisata Indonesia (Khususnya NTB) KHIR-akhir ini masalah pariwisata di Indonesia mulai sadar dibahas. Pariwisata gencar dibahas,entah ini karena kita semua sudah mulai betul-betul sadar pariwisata atau ini sekadar eforia karena berkaitan dengan kedatangan orang terkenal dunia yang berwisata ke Indonesia. Sebut saja yang terakhir menjadi trending topic, kunjungan keluarga mantan Presiden Amerika Serikat, Obama beserta keluarga ke Pulau Dewata, Bali dan Candi Borobudur. Juga masih segar dalam ingatan kedatangan Raja Salman ke Jakarta dan berlibur ke Bali bersama keluarga besarnya.

Pariwisata sesungguhnya menjadi hal yang sangat penting untuk pendapatan devisa bagi suatu Negara. Merupakan uang segar ( fresh money ) yang langsung beredar. Pariwisata merupakan salah satu industri yang mempunyai multiplier effect yang besar sekali. Dia menyentuh semua lini,baik sandang pangan maupun papan.

Semua produksi dari hulu ke hilir disentuhnya. Sampai dengan lapangan kerja bagi masyarakat yang besar sekali.

Nah,kalau kita semua sudah sepakat dengan masalah di atas,maka pertanyaan yang muncul,apakah pemerintah dalam hal ini sudah benar-benar serius menggarap pariwisata di tanah air ? Tengok saja anggaran APBN maupun APBD masing masing provinsi. Berapa persenkah anggaran yang diposting untuk memajukan dan mengembangkan sektor pariwisata? Coba bandingkanlah dengan negara negara tetangga kita Thailand, Malaysia,Singapura maupun Cina.

Apakah pemerintah kita sudah serius ? Promosi pariwisata itu baik ke mancanegara maupun ke domestik itu memerlukan biaya atau anggaran yang sangat besar sekali. Jangan ini semua dibebankan ke pelaku pariwisata. Niscaya mereka tidak mampu. Alih-alih kembali lagi kita berbicara mana duluan telur atau ayam. Ya mati duluanlah pelaku bisnis pariwisatanya. Sudah harus keluar biaya investasi, biaya atau bunga bank,

Oleh:

Teddy Sanyoto

(Owner sekaligus Direktur Utama Golden Palace Hotel Lombok) biaya operasional hotel yang sangat tinggi. Beban listrik yang sangat mahal dan PB 1 yang tiap bulan harus disetorkan ke Pemda yang begitu besar. Belum lagi kita bicara PBB yang tiap tahun meningkat. Ini membuat kepala pusing tujuh keliling.Nah...lantas apa feedback yang sudah kami peroleh dari pemerintah ?

Semua ini harus menjadi PR yang harus serius kita garap bersama. Demi kesejahteraan rakyat semua,khususnya NTB. Bagaimana dengan pariwisata di NTB? Mari coba kita sama-sama menengoknya.

NTB sebagai provinsi yang tingkat pendapatan perkapitanya masuk dalam ranking dari urutan belakang, merupakan daerah yang pariwisatanya masih payah. Jauh dari harapan kita. Kita tidak punya resources seperti Bali yang parwisatanya sudah bergaung puluhan tahun. Di atas 50 tahun. Sejak saya kecil gaung pariwisata di Bali sudah saya dengar.Bahkan turis mancanegara dahulu kala kenal Bali,bukan Indonesia.

Ya...ini fakta. Tapi ini jangan membuat kita NTB jadi cengeng.

Kita di NTB dikarunia oleh Sang Pencipta atas hidup manusia di bumi. Kita mempunyai sumber daya alam yang begitu banyak.

Begitu indah-indah yang belum serius kita garap dengan baik.

Saya tidak tahu ini semua di mana benang kusutnya?

Sebut saja kita punya Gunung Rinjani yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Kita punya puluhan pemandangan air terjun yang begitu indah. Kita punya begitu banyak pantai yang berpasir putih yang begitu indah dan alami pemandangannya. Kalau boleh kita bandingkan dengan Pantai Kuta , Aan, Selong Belanak dengan Pantai Kuta, Bali. Maka kita semua pasti akan sepakat bahwa Pantai Kuta, Bali tidak ada apa-apanya.

Kita juga punya Pantai Pink yang konon hanya terdapat dua tempat di Indonesia. Dan konon hanya terdapat di beberapa lokasi saja di

RADIO

seantero bumi ini.

Nah,pertanyaannya yang sangat menggelitik adalah,kenapa pariwisata kita di NTB masih jauh ketinggalan dengan Pulau Dewata?

Mari kita sama-sama mencermati dan menganalisanya.

Coba bayangkan,kalau kita sendiri menjadi wisatawan,kita berkunjung ke negara lain. Apa yang kita cari ? Ini jawabannya sangat simple. Di dalam industri hotel kita kenal dengan istilah 3B ( buth, bed, breakfast ). Saya tambahkan satu lagi service. Tamu ingin bisa tidur nyaman dan nyenyak,mandi yang nyaman. Sarapan yang enak,ini wajarkan karena mereka sudah bayar.Service harus bagus dan cepat.

Setelah ini semua apa yang diminta oleh pelaku pariwisata?

Mereka tidak mungkin disuruh tidur-tiduran terus di hotel?

Ya.kalau satu dua hari mungkin tidak menjadi persoalan. Tetapi jika dalam waktu lama, mereka pasti akan bosan.

Nah, ini lah yang harus menjadi perhatian semua stake holders kita,pemda kita,next apa tuntutan wisatawan itu.ya tentunya paket pariwisa lengkap dengan semua sarana dan prasarananya. Pertanyaannya yang sangat mendasar.

Apakah semua paket pariwisata kita di NTB sudah siap? Jawaban yang jujur pastilah sangat jauh dari siap. Kita sangat jauh tertinggal kalau kita berani membandingkan diri kita (NTB) dengan negaranegara lain.

Di negara lain,batu,air,kolam,patung,binatang semua diekploitasi menjadi paket pariwisata.

Kalau kuliner,pemandangan,peninggalan sejarah,museum,teknologi. Hasil produksi lokal itu semua dirangkai menjadi paket pariwisata yang baik adalah sesuatu yang wajar.

Sarana dan prasarana jalan menuju ke daerah pariwisata itu sudah menjadi keharusan yang harus disiapkan dengan baik. Jalan yang mulus,air, MCK yang bersih, ketersediaan MCK yang bersih dan

cukup di setiap destinasi pariwisata. Faktor keamanan, bebas dari pencurian, perampokan,dan keselamatan jiwa wisatawan terjamin.

Satu hal yang penting yang tidak bosan-bosannya saya bahas adalah ketersediaan landasan pacu Lombok International Airport (LIA) yang dapat mengakomodir penerbangan langsung internasional dari negara-negara yang banyak wisatawannya. Syaratnya, pesawat berbadan lebar sudah dapat mendarat di LIA ( entah ini semua hanya wacana atau mimpi?).

Maka ini lah yang harus pemerintah siapkan demi bisa mewujudkan cita-cita 10 juta wisatawan baik nasional maupun mancanegara yang akan berkunjung ke NTB. Semoga.

Inspektorat tagih ratusan juta kerugian negara Proses hukum jangan diabaikan

*** Penanganan kekeringan di KLU harus menunggu status darurat Seharusnya menjadi skala prioritas

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 8 Juli 2017

Belanja Pemda Semester I Masih Rendah Dari Hal. 1 Namun, dalam waktu dekat akan dilakukan rapat koordinasi oleh Pemprov NTB, termasuk mengundang pemda kabupaten/kota.

Sementara itu, realisasi anggaran Pemda di NTB berdasarkan data LKPP sampai semester I 2017 masih kurang dari 40 persen. Bahkan di kabupaten/kota, penyerapan anggaran masih banyak yang berada di bawah 25 persen.

Berdasarkan data LKPP, Pemprov NTB dengan APBD sebesar Rp 5,008 triliun, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 37,23 persen. Kota Mataram dengan APBD Rp 1,358 triliun, realisasi keuangan 25,14 dan fisik 29 persen.

Kemudian, Lombok Barat dengan APBD Rp 1,599 triliun, realisasi keuangan 22,85 persen dan fisik 31,20 persen.

Lombok Utara dengan APBD Rp 878 miliar, realisasi keuangan dan fisik nol persen (sesuai data LKPP). Selanjutnya, Lombok Tengah dengan APBD Rp 1,824 triliun, realisasi keuangan 43,98 persen dan fisik 44 persen.

Lombok Timur dengan APBD Rp 2,381 triliun, realisasi keuangan 26,53 persen

dan fisik 32,5 persen sampai Juni 2017. Kemudian Sumbawa Barat dengan APBD Rp 1,136 triliun, realisasi keuangan 32,29 persen dan fisik 32,29 persen. Kabupaten Sumbawa dengan APBD Rp 1,677 triliun, realisasi keuangan 23,97 persen dan fisik 27,26 persen.

Selanjutnya, Dompu dengan APBD Rp 1,057 triliun, realisasi keuangan 19,24 persen dan fisik 20,5 persen. Bima dengan APBD Rp 1,661 triliun, realisasi keuangan 18,29 persen dan fisik 35,21 persen. Dan Kota Bima dengan APBD Rp 833 miliar, realisasi keuangan 23,8 persen dan fisik 26,54 persen.

Berdasarkan data penyerapan anggaran tersebut, setelah diolah rata-rata penyerapan belanja atau realisasi keuangan Pemda di NTB sampai Juni lalu sebesar 24,84 persen.

Artinya, dana yang baru bisa dibelanjakan sekitar Rp 5 triliun lebih. Sementara, dana yang sudah ditransfer pemerintah pusat ke daerah sudah hampir mencapai Rp 8 triliun. (nas)

Seleksi CPNS Tidak Jelas Dari Hal. 1 Biasanya, kata Fathurahman, Pemda akan disurati oleh Kemen PANRB mengenai jumlah formasi yang akan diterima dan dilakukan seleksi di daerah.

Pertengahan Mei lalu, Pemprov NTB mengusulkan sebanyak 4.603 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 ke Kemen PANRB. Dari usulan ini, formasi CPNS guru SMA/SMK/SLB paling banyak. Ke 4.603 formasi yang diusulkan ke pemerintah pusat itu masing-masing tenaga kesehatan 757 orang, tenaga teknis 945 orang, guru SMA 1.495 orang, guru SMK 1.322 orang dan guru SLB 84 orang.

Usulan formasi ini sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Di mana, sesuai ABK, kebutuhan PNS Pemprov NTB untuk tenaga kesehatan, teknis dan guru SMA/SMK dan SLB sebanyak 6.965 orang. Sementara, jumlah PNS yang ada untuk bidang-bidang tersebut baru 2.362 orang. Artinya, Pemprov masih kekurangan 4.603

orang yang kemudian diusulkan dalam pembukaan penerimaan CPNS tahun 2017 ini.

Ia mengatakan, dalam seleksi CPNS ini memang dikhususkan bagi tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang dibutuhkan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki seperti tenaga bidang pariwisata dan transportasi. Fathurahman mengaku optimis apa yang diusulkan akan mendapatkan perhatian dari pusat.

Di luar usulan tersebut, kata mantan Kepala Biro Kesra Setda NTB ini, NTB memperoleh formasi 28 guru garis depan yang akan di tempatkan di daerah terpencil.

Namun, untuk seleksi guru garis depan ini langsung ditangani pemerintah pusat. ‘’Ada kita terima 28 orang Guru Garis Depan. Itu yang formasi pusat, langsung diadakan pusat. Kita tinggal menerima saja pengalokasiannya di beberapa kabupaten. Sudah ada daftarnya,’’ sebut Fathurahman. (nas)

Dr.Zul Apresiasi Keputusan NW, Golkar Tunda Tetapkan Pendamping Suhaili Dari Hal. 1 sehingga Golkar tidak memasang target harus menetapkan pendamping cepat-cepat. ‘’Kan pendaftaran nanti Januari tahun depan (2018).

Nah ini baru bulan berapa?

Kan baru bulan Juli. Jadi ini kan masih lama. Makanya belum ada target dalam waktu dekat, masih bangun komunikasi dulu,’’ jelas Misbach.

Apakah perubahan sikap Golkar untuk tidak menentukan calon pendamping Suhaili dalam waktu dekat, karena NW dan Partai Demokrat belum memberikan sikap tegas pada Hj.Siti Rohmi Djalilah, apakah sebagai balon gubernur atau balon wakil gubernur? Melihat cara NW dan Demokrat masih menunggu waktu dua bulan lagi untuk memberikan kepastian, mengindikasikan bahwa Demokrat masih berharap dalam waktu dua bulan tersebut, NW dan Demokrat mampu mendongkrak elektabilitas Rohmi. Sehingga jika mampu meningkat elektabilitasnya, otomatis Rohmi akan ditetapkan sebagai balon gubernur.

Menanggapi hal itu, Misbach menganggap bahwa sikap Demokrat tersebut sebagai sesuatu hal yang wajar.

Sebab semua partai berhak untuk menonjolkan kadernya. ‘’Ndak ada masalah. Itu wajar saja setiap partai menonjolkan kadernya. Tapi kan untuk menentukan itu semua ada prosesnya. Jadi semuanya itu sah-sah saja untuk mengangkat kadernya. Apakah mau satu (balon gubernur) atau dua (balon wakil gubernur), biasa saja itu,’’ katanya.

Bagi Golkar, bahwa Golkar sudah final tetapkan Suhaili sebagi balon Gubernur NTB. Sehingga Golkar hanya tinggal cari wakil saja. Dalam rangka itu, Golkar membuka komunikasi politik dengan sejumlah partai, termasuk Partai Demokrat. ‘’Yang penting kita saling komunikasi dengan partai.

Kita masih komunikasi terus dan sampai saat ini belum ada kata sepakat. Hanya saja kita saling dalami kemungkinannya. Jadi komunikasi dengan partai lainnya masih biasa saja lah,’’ ujarnya.

Golkar juga tidak kaku hanya membuka keran komunikasi politik dengan satu partai. Misbach mengaku, bahwa Golkar telah membuka komunikasi dengan banyak partai. Dari komunikasi itu dijajaki koalisi. Meskipun hasilnya masih belum tentu mencapai kesepakatan, termasuk dengan Demokrat sendiri. ‘’Semua partai kita buka komunikasi. Karena soal finalnya kan ada prosesnya.

Dia akan mengerucut, siapa sama siapa nanti di akhir-akhir akan ada kepastian. Jadi ini masih berlangsung dinamis. Karena setiap partai tentu ingin bergabung mesti ada semacam tawar-menawar, sehingga ketemu kesamaan,’’ jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Dewan Tanfiziyah Pengurus Besar (PB) NW, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kepada wartawan usai mengikuti salat Jumat di Masjid Agung Darussalam, Kompleks KTC, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Jumat (7/7) kemarin, mengatakan Siti Rohmi sebagai bakal calon dari NW, tidak mutlak harus menempati posisi balon gubernur. Tetapi juga bisa sebagai balon wakil gubernur. ‘’Kalau NW di Pilgub masih terbuka untuk calon nomor satu atau nomor dua.

Itu nanti kita lihat tergantung hasil survei,’’ katanya.

Ia menyatakan, pasangan calon yang akan diusung di Pilkada NTB baru diketahui secara jelas di bulan Januari 2018 mendatang.

Saat itu para pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). ‘’Kita masih ada jeda waktu sekitar 6 bulan sampai Januari.

Dan ini berproses terus sampai nanti kita bawa ke KPUD untuk mendaftar,’’ ujar TGB. TGB mengungkapkan, pihaknya masih terus menjalin komunikasi dengan semua pihak. ‘’Komunikasi tetap kita jalin dengan berbagai pihak sebelum akhirnya dilakukan penetapan,’’ sambungnya. (aan/ndi/bug)

Halaman 15

Pemberangkatan JCH NTB Mulai 12 Agustus Mendatang Mataram (Suara NTB) Pemberangkatan perdana Jemaah Calon Haji (JCH) NTB mulai dilakukan 12 Agustus mendatang.

Sementara itu, pemberangkatan JCH secara nasional akan dimulai 28 Juli mendatang.

Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Dr. H. Hasan Faozi mengatakan setiap tahun selalu terjadi perbaikan dan peningkatan pelayanan. Hal ini menurutnya sesuai dengan tuntutan masyarakat yang dari tahun ke tahun semakin tinggi. “Kami berupaya semaksimal mungkin meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas,” ujarnya saat pelantikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embraskasi Lombok, Jumat (7/7) siang kemarin di Mataram.

Ia mengatakan, keberangkatan JCH di Indonesia akan dimulai 28 Juli 2017 mendatang. Sementara pemulangannya mulai 6 September 2017. Untuk NTB, JCH akan diberangkatkan mulai 12 Agustus 2017. Ia mengatakan, selama menjalani ibadah haji, maskapai penerbangan Garuda Indonesia akan menyediakan tiga tas bagi jemaah.

Yaitu tas bagasi, tas kabin dan tas paspor. Bagi yang melebihi quota itu, disarankan untuk menggunakan jasa argo.

Hasan menjelaskan, selama di Mekkah, pemerintah telah

menyediakan hotel bintang 3 untuk ditempati seluruh JCH. Jarak penginapan tersebut ke Masjidil Haram sekitar 4,5 km. Selain itu, pemerintah menyedian bus sebagai alat transportasi bagi JCH selama 24 jam. Di Madinah, JCH akan menginap di hotel yang berkelas sama dengan di Mekkah. Hanya saja, jaraknya lebih dengan dengan pusat pelaksanaan ibadah haji, yaitu 1,1 Km. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, H. Nasaruddin, S.Sos., M.Pd.I menyebutkan jumlah kuota JCH untuk NTB tahun ini sebanyak 4.476 orang. Ditambah petugaspertugas lainnya menjadi 4.564 orang. Ia memastikan bahwa JCH akan berangkat menggunakan maskapai Garuda Indonesia Boeing 747 langsung dari Lombok Internasional Airport (LIA) menuju Arab Saudi.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si meminta seluruh PPIH Emberkasi Lombok, untuk melayani JCH asal NTB dengan sepenuh hati. Pelayan prima yang dilandasi dengan keikhlasan dan tanggung jawab akan memberikan motivasi be-

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

CEK - Wagub H. Muh. Amin sedang mengecek makanan yang disediakan bagi JCH selama berada di penerbangan oleh Garuda Indonesia di Asrama Haji Mataram, Jumat (7/7). sar bagi para JCH untuk ber- selayaknya diikuti peningkatan inya hambatan dan kendala yang dihadapi oleh JCH NTB. pelayanan. haji sebaik mungkin.

Kepada JCH NTB yang akan Terlebih dengan melihat laWagub mengatakan adanya kecenderungan jumlah tar belakang JCH yang sangat berangkat pada 12 Agustus masyarakat NTB yang ingin beragam tingkat pengetahuan- 2017 mendatang, Wagub memmelaksanakan ibadah haji ter- nya. Hal itu perlu disikapi PPIH inta untuk menjaga kesehatan us meningkat setiap tahun. Hal dengan pelayanan yang terinte- fisik dan mental. Sehingga pelini menurutnya sebagai pertan- grasi atau terkoordinasi dengan aksanaan hajinya nanti berda semakin membaiknya baik. PPIH perlu terus men- jalan lancar sampai pulang ekonomi masyarakat NTB. ingkatkan sinergitas dengan ber- kembali ke NTB. “Saya imbau Tingginya animo masyarakat bagai pihak terkait untuk mem- juga untuk menjaga etika dan untuk berhaji itu, kata Amin, inimalisir kemungkinan terjad- taat aturan,” harapnya. (nas)

Balai Sosial Bina Remaja Asuh 70 Anak Telantar Giri Menang (Suara NTB) Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) Karya Putra setiap tahunnya mengasuh 70 anak telantar. Anak-anak itu merupakan anak yang tidak diurus oleh orang tuanya. Ada yang orang taunya bercerai, ada yang jadi TKI/TKW dan ada pula yang sudah tidak memiliki orang tua atau yatim piatu. BSBR memberikan pelajaran tentang berbagai keterampilan, sehingga anak-anak ini dapat tumbuh dan mandiri di masa mendatang.

“Setiap tahunnya ada 70 anak yang dibina dan diasuh oleh BSBR. Mereka berasal dari semua daerah di NTB. Paling banyak berasal dari Lombok Timur.

Mungkin Karena daerahnya yang luas dan penduduknya yang banyak,” kata Kepala BSBR Karya Putra Drs. Rony Agustian Fareki kepada Suara NTB,

Jumat (7/7).

Di balai ini terdapat enam keterampilan yang diajarkan kepada anak-anak asuhnya. Diantaranya, las, pendingin, otomotif, menjahit, tata rias dan tata boga.

Anak-anak diajarkan agar bisa mandiri dan bisa memiliki penghasilan untuk menghidupi dirinya saat sudah dewasa. Namun yang paling utama yaitu pendidikan sosial dan moral.

“Kita utamakan pendidikan sosial dan menamakan nilainilai moral kepada anak-anak.

Karena pengetahuan tanpa prilaku yang baik itu tidak berarti. Jadi 70 persen itu pelajaran moral, 30 persen pelajaran keterampilan,” kata Rony.

Selama 4 tahun terkahir, sudah ada 280 anak yang menjadi asuhan BSBR Karya Putra. Beberapa diantaranya sudah memiliki pekerjaan tetap, bahkan sudah bisa membeli rumah. Beberapa lagi bekerja di berbagai

sektor.

“Mereka diajarkan untuk kreatif, bahkan ada yang sudah bisa membuat lapangan pekerjaan dan mengajak teman-temannya untuk bekerjasama.

Kami disini merasa sangat senang apabila anak-anak asuh kami menjadi orang sukses,” ujarnya.

Semua anak-anak itu tinggal pada sebuah asrama yang sudah disediakan panti. Pagi hari mereka belajar keterampilan, dan sore hari mereka belajar ilmu sosial. Sehingga ilmu yang didapatkan dapat diaplikasikan ketika sudah keluar dari panti atau ketika sudah dewasa.

“Mereka ini anak-anak telantar dan Negara memiliki kewajiban untuk memelihara meraka. Oleh sebab itu, balai ini memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk dapat mengembangkan diri,” ujarnya. (lin)

Warga Desa Sade Lestarikan Budaya Sasak Praya (Suara NTB) Desa Adat Sade belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan. Siapa sangka, di balik terkenalnya desa adat ini terdapat tradisi dan budaya yang masih dipertahankan oleh warga hingga saat ini. Salah satunya menenun. Setiap perempuan di desa ini diwajibkan untuk menenun kain. Jika tidak bisa menenun, tidak diperbolehkan untuk menikah. Budaya ini masih dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat di Dusun Sade. Termasuk beberapa budaya lainnya yang masih tetap dijaga.

“Kami di sini sebisa mungkin tetap menjaga dan melestarikan budaya yang ada di desa kami.

Hal ini pula yang kami jelaskan kepada setiap wisatawan yang datang. Kami punya budaya yang masih lestari hingga saat ini,” kata Kepala Dusun Sade Kurdap Slake, di Dusun Sade, Jumat (7/7).

Mata pencaharian utama masyarakat di dusun ini sebagai petani, khusus bagi laki-laki. Sementara perempuan bekerja dengan menenun kain. Anak-anak di dusun ini juga sudah terbiasa dengan aktivitas menenun bahkan menjual kain kepada wisatawan.

Kurdap Slake telah menjadi Kadus sejak tahun 2008 hingga

saat ini. Banyak hal yang telah dilakukan bersama warga untuk mengembangkan dusun ini menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Ia juga tetap melakukan berbagai upacara adat bersama warganya untuk melestarikan budaya leluhurnya. Sebab menurutnya itu menjadi suatu keharusan melihat perkembangan zaman saat ini.

“Sudahmenjadikewajibankami mempertahankanbudayadanadat yangditinggalkanolehleluhurkami.

Saat ini anak-anak atau generasi penerus kami juga sudah kami kenalkandenganbudayaini,agartetap lestari,” ujarnya.

Beberapa upacara adat dan budaya yang masih tetap dilakukan saat ini yaitu begawe merarik (upacara pernikahan), upacara khitanan, upacara nede hujan (meminta hujan), dan upacara-upacara lainnya. Bukan hanya itu saja, di dusun ini juga masih ada permainan rakyat yang sering dimainkan oleh pemuda dan warga sekitar, salah satunya betomplekan. Permainan ini dilakukan oleh dua orang pemuda dan beradu menggunakan bambu. Permainan ini menjadi salah satu permainan rakyat yang masih dijaga kelestariannya hingga saat ini. (lin)

Empat Sekda Bertemu Dari Hal. 1 Yakni Kota Bima, Lombok Barat dan Lombok Timur.

Sharing anggaran untuk tiga kabupaten/kota berubah sedikit,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/7) siang kemarin.

Ia memaparkan, dulunya Lombok Barat harus menganggarkan sekitar Rp 16 miliar lebih untuk KPU. Namun, dengan adanya rasionalisasi sharing anggaran Pilkada dengan provinsi, Lombok Barat harus mengalokasikan anggaran untuk KPU sebesar Rp 11,43 miliar. Begitu juga Lombok Timur, semula anggaran yang dilaokasikan sebesar Rp 28,781 miliar, sekarang menjadi Rp 20,180 miliar. Sedangkan Kota Bima, semula Rp 5,462 miliar menjadi Rp 3,872 miliar.

Sementara sharing anggaran Panwaslu, Lombok Barat

semula Rp 3,937 miliar menjadi Rp 2,903 miliar lebih, Lombok Timur semula Rp 5,753 miliar lebih menjadi Rp 4,528 miliar lebih. Selanjutnya Kota Bima semula Rp 2,694 miliar menjadi Rp 1,744 miliar lebih.

“Terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pilkada yang sifatnya beririsan antara kabupaten/kota dengan provinsi, itu dibiayai oleh provinsi,” terang Wirajaya.

Wirajaya menyebutkan ada dua kegiatan yang ditanggung oleh tiga pemda kabupaten/ kota yang melaksanakan Pilkada serentak. Pertama, honorarium kelompok kerja pemilihan berupa Pokja KPU kabupaten/kota dan Pokja Panitia Pemilihan Kecamatan. Kedua, honorarium penyelenggara pemilihan. Dimana, ada empat item pembiayaan yang ditanggung yakni honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penye-

lenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

“Sisanya untuk tahapan, persiapan dan pelaksanaan Pilkada. Baik sosialisasi, penyuluhan, bintek, pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP itu tanggungan provinsi. Kemudian proses penghitungan suara, pengadaan barang pendukung, administrasi perkantoran itu tanggungan provinsi,” ungkapnya.

Setelah dilakukan rasionaliasai sharing anggaran Pilkada, lanjut Wirajaya, anggaran Pilkada yang didanai tiga kabupaten/kota secara keseluruhan sebesar Rp 35,484 miliar. Anggaran ini mulai dilaokasikan pada APBD 2017 dan APBD murni 2018. Hasil rapat klinis dengan Sekda tiga kabupaten/kota ini nantinya akan dibuatkan kesepakatan yang akan ditandatangani gubernur dan bupati/walikota tiga daerah tersebut. (nas)

Pemda KSB Bergeming Dari Hal. 1 ‘’Kemarin Direktur BPR kita sudah ketemu dan mereka memberi saran dan masukan dan juga siap (berdiri sendiri),’’ kata Fud. Wabup meyakini, keberadaan PD BPR KSB nantinya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat KSB. ‘’Kita bisa meningkatkan daya saing yang kompetitif di sektor perekonomian dengan adanya PD BPR KSB ke depannya,’’ katanya, seraya menambahkan Pemda KSB siap menambah modal jika kelak PD BPR KSB berdiri sendiri. ‘’Kita bisa siapkan Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar modal. Tapi yang terpenting dulu berdiri sendiri dan mana-

jemennya dibenahi sehingga siap mengelola yang cukup besar itu,’’ lanjut Wabup.

Terkait keinginan gubernur yang masih mau mengkomunikasikannya? Wabup mengatakan, hal tersebut sah-sah saja. Tetapi ia kembali menegaskan, agar provinsi bisa memahami keinginan KSB itu. “Kita lihat dulu mungkin ada win-win solution yang bisa diberikan. Tapi harapan kita, kita bisa mandiri,’’ tegasnya.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dalam kunjungan kerjanya ke KSB menyatakan, tetap akan mengajak kedua kabupaten (KSB dan Kabupaten Sumbawa) selaku bagian dari pemegang saham PD BPR NTB agar mau mengikuti kebijakan perubahan perusahaan jasa keuan-

gan milik bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota se-NTB tersebut. ‘’Kita akan bermusyawarah terus,’’ katanya kepada wartawan di sela kunjungan kerjanya ke KSB, Jumat (7/7).

Ia menjelaskan, yang perlu diingat upaya konsolidasi DP BPR NTB menjadi PT Bank BPR NTB merupakan amanat undang-undang. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perusahaan Daerah (PD) yang dimiliki oleh lebih dari satu pemegang saham harus berubah menjadi PT. ‘’Ini disebutkan di pasal 33 ayat 2, dan intinya seperti itu. Dan mengikuti amanat tersebut maka PD BPR NTB memang harus kita ubah menjadi PT,’’ tegasnya. (bug)

(Suara NTB/lin)

KAIN TENUN - Seorang warga yang menjual hasil kerajinannya tengah memperlihatkan kain tenun yang dijualnya kepada wisatawan

Ribuan TKI Asal NTB Manfaatkan Amnesti Arab Saudi Dari Hal. 1 Pihaknya sedang bekerja keras untuk menuntaskan masalah tersebut, dengan membantu pemulangan para TKI. Sementara kelonggaran waktu yang disediakan masih dalam hitungan pekan. Menurut Iqbal, pihaknya sedang meminta pemerintah setempat untuk memperpanjang proses pemulangan. ‘’Amnestinya kan tidak bisa diperpanjang, tapi yang kita minta perpanjangan waktu pemulangan. Harapan kami satu bulan untuk proses pemulangan ini,’’ jelasnya.

Perpanjangan proses pemulangan ini akan memanfaatkan musim haji bulan depan. Di mana pesawat haji yang sudah menurunkan jemaah, akan kerjasama dengan maskapai agar memuat TKI yang pulang. Sehingga dalam satu bulan perpanjangan itu, semua TKI akan berhasil dipulangkan ke daerah masing masing termasuk NTB. Apakah dengan pemulangan itu semua TKI ilegal di Arab Saudi sudah habis? Tidak. Dugaan dia, masih banyak TKI atau TKW ilegal yang tidak mendaftarkan diri untuk memanfaatkan amnesti tersebut. Tentu dia melihat resikonya pada TKI tersebut jika ditemukan bekerja dengan ilegal.

Jumlahnya pun diperkirakan masih ribuan.

Saran Iqbal, harus ada kebijakan yang disiapkan pemerintah jika memang tidak mampu menyiapkan lapangan pekerjaan. Kebijakan dalam bentuk regulasi yang memudahkan TKI untuk mengurus dokumennya agar menjadi legal.

Sebab Arab Saudi memberi kelonggaran kepada TKI ilegal itu untuk mengurus dokumen sehingga menjadi legal dan kembali ke negara yang sama. Toh kata dia, rata rata mereka sudah bekerja selama enam tahun di Arab Saudi dan sudah memiliki skill, tempat kerja dan majikan. Sehingga ketika sudah legal, bisa kembali ke tempat yang sama dan bekerja dengan aman. Yang bisa melakukan ini menurutnya adalah Kementerian Tenaga Kerja RI dan aturan itu menjangkau semua daerah, termasuk NTB sebagai salah satu kantong TKI terbesar di Indonesia.

Solusi ini menurutnya paling baik. ‘’Kalau tidak ada kebijakan seperti ini, maka pemulangan TKI ini akan jadi masalah baru di Indonesia dan pemerintah daerah. Tapi jika ada kebijakan soal regulasi itu, maka akan jadi solusi juga buat negara kita dan disambut baik Arab Saudi,’’ jelasnya. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 8 Juli 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hari Ini, KLB Asprov PSSI NTB Digelar Praya (Suara NTB) Keberlanjutan Kepengurusan

Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indo-

nesia (PSSI) NTB, Sabtu hari ini bakal ditentukan. Dengan digelarnya, Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel D’Max Praya Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dengan agenda utama pemilihan Ketua, Wakil Ketua serta Anggota Komite Eksekutif (Komet) Asprov PSSI NTB periode 2017-2022.

Untuk posisi Ketua Asprov PSSI NTB sendiri, H.M. Suhaili, FT., bisa dikatakan sudah hampir pasti bakal terpilih secara aklamasi. Karena menjadi calon tunggal. Sementara untuk posisi Wakil Ketua, ada empat calon yang disebut-sebut bakal bertarung. Dimana dua nama disebut-sebut paling berpeluang mendamping H.M. Suhaili.

Masing-masing Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), L. Pathul Bahri, S.IP., serta Wabup Lombok Timur (Lotim) H.Haerul Warisin. Disamping itu juga ada nama Wakil Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana serta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Tapi kemungkinan untuk pemilihan Wakil Ketua Asprov PSSI NTB, juga akan aklamasi. Dengan L. Pathul Bahri, sebagai calon yang paling berpeluang,” sebut sumber Suara NTB, Jumat (7/).

Pasalnya, Wabup Lotim sendiri sudah menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan Wakil Ketua Asprov PSSI NTB. Dihubungi terpisah, Ketua Pemilihan KLB Asprov PSSI NTB, Hamzanwadi, yang dikonfirmasi terkait peluang terjadinya pemilihan secara aklamasi baik untuk posisi Ketua maupun Wakil Ketua

Asprov PSSI NTB pada KLB Asprov PSSI NTB, tidak menampik hal tersebut. Artinya, semua berpeluang bisa terjadi.

Hanya memang untuk calon Ketua Asprov PSSI NTB, hanya ada calon tunggal. Sehingga bisa dipastikan bakal pemilihan secara aklamasi. “Tinggal untuk posisi Wakil Ketua serta anggota Komet yang belum bisa dipastikan,” tandasnya.

Disinggungkesiapanpelaksaan KLB sendiri, Hamzanwadi juga

menegaskan sudah tidak ada persoalan. Sejauh ini persiapan bisa berjalan lancar sesuai dengan target yang ada. Dan, diharapkan sampai pelaksaan nantinya, KLB bisa berjalan aman dan lancar.

Saat dikonfirmasi terkait peluanganya sebagai Wakil Ketua Asprov PSSI NTB, Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, tidak banyak berkomentar. “Kita serahkan semua kepada pemilik suara. Jika memang diberikan kepercayaan, kita siap,” jawabnya singkat. (kir)