Edisi 22 Juni 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 87 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 22 JUNI 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov Tak Mungkin Tolak Usulan Kenaikan Penghasilan DPRD Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB tidak mungkin akan menolak usulan kenaikan penghasilan anggota DPRD. Namun, penghasilan para wakil rakyat di Udayana itu akan dinaikkan setelah keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

(Suara NTB/dok)

“Bukan setuju atau tidak setuju (usulan kenaikan penghasilan anggota Dewan). Tapi memang harus dijalankan, menjalankan peraturan,” kata Kepala BPKAD NTB yang juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB, Drs. H. Supran, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri rapat paripurna di

”

DPRD NTB, Rabu (21/6) siang kemarin.

Ia menjelaskan, TAPD bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju dengan usulan kenaikan penghasilan anggota DPRD NTB tersebut. Pasalnya, usulan kenaikan penghasilan itu sudah ada payung hukumnya berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun

Bukan setuju atau tidak setuju (usulan kenaikan penghasilan anggota Dewan). Tapi memang harus dijalankan, menjalankan peraturan.

2017 tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan DPRD Provinsi.

Supran menambahkan,

Pemprov tinggal menunggu Permendagri yang mengatur hal tersebut. ‘’Kalau sudah ada Permendagri, wajib kita laksanakan. Ndak mungkin kita tolak karena itu haknya DPRD,” kata mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM ini.

Bersambung ke hal 15

Perlambatan Penurunan Kemiskinan Jangan Dianggap Wajar Mataram (Suara NTB) Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB mengingatkan Pemprov, supaya jangan menganggap perlambatan penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir sebagai sesuatu yang wajar. Apalagi, jika ada pikiran perlambatan itu akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Itu tak boleh menjadikan kita menganggap kelambatan (penurunan kemiskinan) sebagai sesuatu yang wajar. Kita harus mendorong terus percepatan laju penurunan kemiskinan. Sebab persentase kemiskinan kita masih terhitung besar,” kata Juru

H. Supran

Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, M. Guntur Halba saat membacakan pemandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna yang membahas Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, Rabu (21/6) siang kemarin.

Ia menegaskan, Fraksi Partai Demokrat tidak akan pernah bosan mengingatkan fakta bahwa di satu sisi NTB memiliki catatan kinerja penanggulangan kemiskinan yang progresif dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi di sisi lain, persentase kemiskinan masih terhitung yang terbesar di tingkat nasional.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Tak ’’Bertaji’’ Lagi TIGA kasus Hasil tangkapan Tim Saber Pungli Provinsi NTB sudah disidangkan. Bahkan satu kasus sudah vonis. Namun, dalam perjalanan waktu, tim yang dibentuk November 2016 itu semakin melempem tak ‘’bertaji’’.

Hal itu diakui Ketua Tim Saber Pungli Provinsi NTB, Kombes.

Pol. Ismail Bafadal di sela-sela kegiatan pasar sembako murah, Selasa (20/6) di Lapangan Sangkareang, Mataram. Kinerja tim mengendur akibat koordinasi melemah. ‘’Kalau dikatakan mengendor ya betul, secara umum sama dengan daerah lain.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ynt)

KURANG MAMPU - Salah satu rumah warga kurang mampu di bantaran Sungai Jangkuk, di bawah jembatan Jalan Bung Hatta, Pajang Timur.

Ismail Bafadal (Suara NTB/dok)

RAMADHAN tinggal hitungan hari lagi akan usai. Idul Fitri diperkirakan jatuh pada Minggu (25/6) mendatang. Umat Islam di berbagai belahan dunia tengah mempersiapkan berbagai hal untuk menyambut hari raya.

Ramainya pusat-pusat perbelanjaan maupun kawasan pertokoan menjadi salah satu tanda euforia masyarakat dalam menyambut hari raya. Pakaian serta perkakas rumah tangga yang baru juga kue kerap kali dipersiapkan masyarakat untuk menyambut Lebaran.

Namun tak semua warga bisa memiliki pakaian baru maupun membeli berbagai jenis kue yang menggiurkan untuk menyambut Lebaran.

Bagi warga yang tinggal di bantaran Sungai Jangkuk di Pajang Timur, tak ada hal istimewa yang dipersiapkan. Jangankan kue dan pakaian baru. Memiliki uang untuk berbuka puasa pun mereka sangat bersyukur.

Bantaran sungai sisi selatan di bawah jembatan Jalan Bung Hatta itu ditinggali enam KK. Mereka tinggal di rumah yang berdinding triplek dan pagar bambu. Semua keluarga yang tinggal di tempat ini termasuk warga miskin.

Memasuki permukiman sempit itu, tak ada aroma kue yang tercium dimana biasanya banyak warga yang membuat kue menjelang hari

H Lebaran. “Dekat-dekat Lebaran ini biasa saja persiapannya. Enggak ada juga untuk buat jajan. Sepi (pendapatan). Untung dikasih zakat fitrah dari musala bisa untuk buka puasa dan sahur,” kata salah seorang warga, Mini kepada Suara NTB, Rabu (21/6).

Mini hanya seorang ibu rumah tangga.

Sedangkan suaminya, Hendra menjadi buruh pengangkut sampah yang hanya digaji Rp 250 ribu per bulan. Sebenarnya gajinya Rp 500 ribu, tapi dibagi dua dengan petugas lainnya. Terkadang suaminya juga mendapat bayaran dari warga yang sampahnya diangkut ke TPS dengan nilai Rp 5 ribu sampai Rp 10 ribu.

Dengan penghasilan yang terbilang rendah tersebut, jauh dari kata mencukupi bagi Mini dan keluarga. Jika ingin berutang demi mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia khawatir tak bisa membayar.

Hal yang sama juga disampaikan warga lainnya, Paknah. Ia mengatakan tak ada persiapan khusus menjelang Lebaran ini. Terpenting baginya ialah bisa salat Idul Fitri tanpa harus bermewah-mewahan dengan pakaian baru dan beragam jenis makanan. ‘’Saya enggak ada juga buat jajan untuk Lebaran.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Kasus ”Vertical Dryer” Menengok Persiapan Lebaran Warga Miskin Kejati NTB Dalami Keterlibatan KPA di Bantaran Sungai

Mataram (Suara NTB) Kejati NTB tetap bergeming meski upaya praperadilandiajukan termohon BS, tersangka kasus vertical dryer. Di luar keyakinan Kejaksaan soal penetapan tersangka itu, kasus ini dimungkinkan berkembang ke tersangka lain.

Penyidik akan mendalami peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Peluang tersangka baru itu diusut atas desakan BS melalui kuasa hukumnya, Agus Sugiarto, SH.,MH. Dalam materi praperadilan yang diajukan Agus, disinggung peran KPA selaku pihak yang menyetujui pemindahan vertical dryer dari Mataram ke Lombok Barat.

“Memang ada peran KPA. Tapi nanti kita dalami peran KPA itu,” kata Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH, ditemui usai buka puasa bersama anak yatim Selasa (20/6) malam di Aula Kejati NTB. Ery Ariansyah Harahap Bersambung ke hal 15

Bayi Kembar Siam Itu Akhirnya Meninggal 04:57

05:07

12:21

15:39

18:09

19:23

(Suara NTB/ist)

SAAT DIRAWAT - Muhammad Talib, ketika dalam perawatan di RSUD Provinsi NTB beberapa waktu lalu.

Mataram (Suara NTB) Setelah mendapat perawatan selama 2 bulan 11 hari atau 71 hari, Muhammad Talib, bayi kembar siam itu akhirnya meninggal. Sebelumnya, bayi pasangan dari Fathul Bahri dan Zuriah asal Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, telah melewati masa kritis saat memasuki bulan kedua. Namun pada bulan ketiga pasien meninggal. Ini sekaligus sebagai pasien kembar siam dengan kategori parapagus dengan usia terlama di Indonesia. ‘’Memang benar, bayi kembar siam telah meninggal dunia pada 21 Juni 2017 pukul 02.25 Wita. Setelah ikhtiar maksimal yang kami lakukan.

Dalam catatan kami bayi kembar siam ini bertahan hidup selama 2 bulan 11 hari,’’ kata Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dr.H.L Hamzi

Fikri, MM kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (21/6).

Sementara itu, Ketua Tim Kembar Siam RS.Dr. Soetomo (RSDS), dr.Agus Harianto, Sp.A (K) menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya pasien. Namun ia juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh tim medis RSUD Provinsi NTB. Sebelumnya pasien kembar siam kategori parapagus bertahan hidup paling lama selama 11 hari. Kasus yang terjadi di RSUD Provinsi NTB ini menjadi catatan sejarah baru tentang lama hidup pasien. ‘’Kami dari RSDS menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pasien kembar siam parapagus di Mataram. Kita semua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merawat pasien. Tetapi Allah SWT berkehendak lain,’’ kata dr. Agus.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 22 Juni 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Peredaran Narkoba dan Faktor Ekonomi LINGKUNGAN Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang memiliki citra buruk sebagai kampung narkoba.

Terbangunnya citra negatif ini karena beberapa kali warga setempat ditangkap karena dugaan terlibat dalam peredaran narkoba. Berbagai upaya dilakukan untuk mengubah citra buruk tersebut.

(Suara NTB/dok) Salah satu faktor yang Lalu Akhmad Cahyadi menyebabkan banyaknya warga terjerat dalam jaringan peredaran narkoba ini karena persoalan ekonomi. Demikian dikatakan Lurah Karang Taliwang, Lalu Akhmad Cahyadi, Rabu (21/6). “Saya harus akui memang faktor ekonomi. Kita dengar dari pemaparan BNN bahwa ada orang tua yang dimanfaatkan, yang jelas ini faktor ekonomi,” jelasnya.

Menurutnya ada juga warga yang tidak paham sepenuhnya terkait sanksi hukum maupun kategori pengedar narkoba ini. “Istilahnya tidak paham apa yang dia bawa, disuruh nunggu saja misalnya,” ujarnya. Karena cepat dapat uang dari aksi tersebut, maka warga terima saja apa yang diperintahkan. Ini juga yang menjadi salah satu hal yang dibahas saat sosialisasi bersama BNN. “Walaupun hanya sekadar nunggu dan dikasih ini (uang) sama bandar-bandar itu ya jangan mau. Ini faktor ekonomi sih sebabnya,” jelasnya.

Menurut Cahyadi, warganya telah paham bahwa narkoba ialah barang berbahaya. Namun banyak yang belum memahami bahwa perantara saja bisa mendapat sanksi hukum. “Itu yang dia tidak tahu hukumannya sejauh mana,” ujarnya.

Dengan beberapa penangkapan pengedar narkoba di wilayahnya, Cahyadi mengaku khawatir dapat semakin memperburuk citra wilayahnya. Apalagi Karang Taliwang merupakan pusat kuliner di Mataram dan kerap dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah dan negara. “Kalau khawatir jelas. Makanya kita punya kelompok wisata Kemuning yang bisa mengimbangi itu,” ujarnya. Selain itu dalam membangun citra positif pariwisata, turun tangan juga Balai Pariwisata Denpasar membantu warga setempat dalam hal pengembangan pariwisata. “Di Lingkungan Karang Bagu berjalan program desa wisata kita.

Lambat laun kalau ini (peredaran narkoba) tak bisa dicegah ya pastilah ya akan mengganggu,” demikian Lalu Akhmad Cahyadi. (ynt)

Siap Tindaklanjuti Aduan Terkait THR SEKRETARIS Komisi IV Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Mataram agar membayar kewajiban mereka terkait pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya). Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram diharapkan, tidak sekadar mengeluarkan imbauan semata. ‘’Jadi dipanggil perusahaan itu. Sesuai ndak prosedur dari pe(Suara NTB/fit) rusahaan itu. Kan ada karyawan Fuad Sofian Bamasaq yang baru bekerja satu tahun tidak berhak mendapatkan THR,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (21/6). Kalau secara syarat, karyawan sudah memenuhinya, lalu tidak dipenuhi oleh perusahaan, ini kata Fuad, perlu diberi peringatan. Komisi IV yang membidangi masalah tenaga kerja, tidak mungkin akan berdiam diri terkait hal ini.

Manakala ada laporan terkait THR, anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini berjanji akan menindaklanjutinya. ‘’Kami akan sidak dan kami juga akan bertemu dengan dinas,’’ cetusnya.

Dikatakan Fuad, Komisi IV DPRD Kota Mataram memang tidak membuka posko khusus layanan aduan terkait THR. Namun demikian, ketika ada laporan terkait THR masuk ke Komisi IV, akan langsung disikapi.

Berdasarkan aturan Ketenagakerjaan, paling lambat tujuh hari sebelum lebaran, perusahaan sudah harus membayarkan THR karyawan. Fuad tidak menampik bahwa selama ini belum ada sanksi tegas terhadap perusahaan yang lalai terhadap pemberian THR karyawan. Untuk itu, ia meminta Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram agar lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan Ketenagakerjaan.

Anggota dewan dari dapil Ampenan ini tidak setuju kalau perusahaan membayarkan THR karyawan dengan nominal yang terkesan suka-suka, dengan dalih disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. Menurut Fuad, bahwa pemberian THR merupakan konsekuensi perusahaan yang mempekerjakan karyawan. ‘’Kan seharusnya perusahaan sudah bisa hitung-hitungan berapa jumlah karyawan dan berapa yang harus disisihkan untuk THR. Inikan harus sudah dipersiapkan jauh-jauh hari,’’ pungkasnya. (fit)

Sopir Bus Dites Urine Mataram (Suara NTB) – Demi keamanan kendaraan membawa penumpang saat mudik Lebaran, para sopir bus dites urine oleh BNN Kota Mataram, Rabu (21/6) pagi. Tes ini menyasar para sopir di Terminal Mandalika. Kepala BNN Kota Mataram, Drs. H. Nur Rachmat kepada Suara NTB menyampaikan pada tes urine tahap pertama ini diikuti sembilan sopir.

Sopir yang dites ini diutamakan para pengemudi AKAP maupun AKDP. Ia mengatakan dari hasil tes tersebut, hasilnya semua negatif dimana dipastikan tak ada sopir yang menjadi pengguna narkoba. “Tidak ada yang menjadi penyalahguna narkoba,” jelasnya.

Tes urine ini menjadi agenda rutin BNN Kota Mataram tiap musim mudik Lebaran. Rachmat mengatakan salah satu tujuannya ialah dalam rangka menciptakan rasa aman bagi warga yang mudik menggunakan moda transportasi darat. “Juga tujuan kami adalah menekan angka kecelakaan yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba,” terangnya. Tes urine imbuhnya sebagai salah satu upaya antisipasi dini.

Misalnya ada yang ditemukan positif, maka tindakan yang diambil BNN Kota Mataram ialah merehabilitasi sopir yang terindikasi menggunakan narkoba. Selain itu perusahaan operator (PO) bus diminta untuk mengganti yang bersangkutan dengan sopir lain yang negatif narkoba. “Yang positif itu tidak saya perbolehkan untuk mengendarai lagi. Kita minta ke pemilik kendaraan untuk mengganti sopirnya itu,” ujarnya.

Tes urine ini juga bekerja sama dengan pengelola Terminal Mandalika dan Polres Mataram. Terkait dengan kesiapan peralatan dalam tes urine di masa mudik Lebaran ini, Rachmat mengatakan pihaknya memiliki alat cukup banyak.

Yang berbeda dari tahun lalu hanya dalam hal pola pengetesan. Tahun lalu pihaknya membuka posko di dalam terminal, namun tahun ini pihaknya menerapkan pola bergerak.

“Saat ini di Mandalika, mungkin besok di tempat lain lagi. Kalau dulu standby,” ujarnya. Tes urine direncanakan sampai H-1 Lebaran. Terkait lokasi tes selanjutnya, ia enggan membeberkan. “Rahasia,” ujarnya. Menurut Rachmat para sopir cukup koopertif mengikuti tes urine ini. (ynt)

(Suara NTB/ars)

MENUNGGU SEDEKAH - Sejumlah lansia terlihat nyanggong di pinggir Jalan Panjitilar, Ampenan Mataram, Selasa (20/6), menunggu sedekah Lebaran dari pengguna jalan. Setiap tahun, ini menjadi tradisi masyarakat kurang mampu di Mataram lantaran tak bisa berharap Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan atau instansi, karena mereka bukan pegawai atau pekerja.

Pelayanan Perizinan Dikeluhkan Warga Mataram (Suara NTB) Meski telah menerapkan sistem satu pintu, pelayanan perizinan di Kota Mataram masih dikeluhkan oleh warga. Pasalnya, persyaratan mengurus izin dinilai ribet.

Salah seorang warga yang enggan dikorankan namanya menuturkan, mondar - mondir ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengurus izin pembangunan ruko. Petugas tetap mengembalikan atau tidak menerima dengan alasan harus meminta rekomendasi di SKPD teknis.

Sumber menyebutkan, pengurusan izin mendirikan ruko harus membuat kajian upaya pengelolaan lingkungan (UPL) dan memiliki SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) dari Dinas

Lingkungan Hidup. Untuk membuat kajian itu harus melibatkan pihak ketiga dan membutuhkan biaya cukup besar. “Kita bangun ruko segitu saja harus kajian. Bertambah lagi dong biaya kita keluarkan,” sesalnya.

Menurutnya, pelayanan perizinan dikatakan satu pintu hanya sekedar jargon saja.

Semestinya, pemohon tidak perlu harus ke SKPD meminta rekomendasi atau surat lainnya. Ini berpotensi dimainkan oleh oknum tertentu demi meraih keuntungan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menegaskan, pengurusan izin selama itu lengkap dan benar tidak pernah ditunda bahkan ditolak. Lengkap dalam artian, segala persyaratan diajukan sesuai dengan izin yang diurus.

Ia mencurigai pemohon mengeluh itu karena persyaratan tidak lengkap atau lokasi tempatnya membangun tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah.

“Dimanakan dikatakan berbelit - belit. Semua syarat sudah kita sederhanakan.

Barangkali dia ngeluh begitu karena tidak memenuhi syarat,” kata Cokorda.

Misalnya, persyaratan ILOK dan IMB diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2011 dan Perwal Nomor 11 Tahun 2014. Artinya, jika membutuhkan rekomendasi atau kajian teknis dari SKPD teknis harus dipenuhi. UKL dan UPL diminta sebagai persyaratan itu dilihat dari luas ruko dibangun.

Persoalan harus mengeluarkan biaya besar atau tidak jadi urusan instansi teknis mungkin memiliki kebijakan.

“Kalau merupakan syarat di SKPD teknis dan lain bu-

kan urusan kami amdal lalin itu di Dishub,” ujarnya.

DPMPTSP hanya sifatnya administrasi saja. Pihaknya akan melanjutkan proses perijinan bilamana syarat diajukan telah lengkap dan benar.

Cokorda merasa geram bila disebut pengurusan izin ribet.

Penyederhanaan syarat telah dilakukan bahkan biaya pengurus disampaikan secara transparan. Bahkan, untuk mengetahui tingkat kepuasaan dilakukan survei. Indeks kepuasaan terhadap pelayanan publik khusus pengurusan perizinan dari 150 kuisioner mencapai 84 persen. “Coba bandingkan di daerah lain kita jauh lebih baik. Mungkin orang tidak puas saja yang ngomong begitu,” katanya. (cem)

Tinggi, Kesadaran Anggaran Daerah Harus Pro Gender Perusahaan Bayar THR

Dari Pertemuan Pokja PUG dan PPRG

Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram menggelar pertemuan kelompok kerja pengarusutamaan gender dan pendampingan perencanaan penganggaran yang responsif gender, Rabu (21/6) kemarin.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pimpinan SKPD, camat dan akademisi Universitas Mataram.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menjelaskan, penyelenggaraan pemerintah saat ini masalah gender merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon dalam setiap aktivitas pembangunan. Gender merupakan salah satu tujuan utama pembangunan global. Artinya, perempuan maupun laki - laki dapat dilibatkan secara optimal dalam peran pembangunan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan.

Sebagai salah satu komitmen kata dia, keadilan gender harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan penganggaran harus mengedepankan dan memperhatikan gender. Karena, tuntutan tersebut semakin dirasakan karena keadilan gender dijadikan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemban-

(Suara NTB/cem)

BERPOSE - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany berpose dengan stafnya usai pertemuan Pokja PUG dan pendampingan PPRG. gunan. “Makanya kita harapkan anggaran daerah itu pro terhadap keadilan gender,” ungkap Dewi, Rabu (21/6).

Ia melihat kondisi kesetaraan gender memperhatikan jika dibandingkan negara lain.

Penyebabnya, pemahaman tidak pas tentang keadilan gender itu sendiri. Ketidaktepatan pemahaman itu lanjutnya, menjadikan upaya untuk meningkatkan keadilan gender tidak berbasis pada akan permasalahan.

Mantan Kepala BKD menambahkan, pengarusutamaan gender sebagai sebuah strategi yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000. “Harapanya Kementerian dan Kepala Daerah mengintegrasikan

PUG pada setiap tahapan proses pembangunan,” tambahnya.

Pemkot Mataram sambung Dewi, berbagai upaya telah dan sedang dilakukan dalam membangun kesadaran gender di kalangan aparat pemerintah maupun swasta.

Salah satunya, diselenggarakan pertemuan Pokja PUG dan pendampingan PPRG. Dengan harapan, ini dapat membuka wawasan untuk memahami arti dan penting kesetaraan gender. Sehingga, percepatan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Mataram dapat tercapai.

Artinya, bisa berdampak terhadap kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan. (cem/*)

Inspektorat Ingatkan Sekwan Lebih Teliti Urus Aset Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram mengingatkan Sekretariat Dewan agar lebih teliti mengelola, mengurus serta melakukan pencatatan terhadap aset yang digunakan maupun telah dikembalikan oleh mantan Anggota Dewan. “Kita minta sekwan lebih teliti lagilah,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum dikonfirmasi, Selasa (20/6).

Makbul menegaskan hal tersebut karena mantan pimpinan Dewan mengaku telah mengembalikan fisik barang ke Sekretariat DPRD. Akan tetapi, berita acara serah terima tidak dilampirkan. Artinya, secara ad-

ministrasi pengembalian itu tidak tercatat. Sehingga, jangan sampai mantan Anggota Dewan tercatat ternyata bukan miliknya. Atau malah sebaliknya,barang dikembalikan tapi nama mereka masih tercatat. “Jangan sampai administrasi dilalaikan.

Kelalaian administrasi seperti ini akan jadi persoalan. Bisa jadi akan muncul spekulasi aset itu ke mana,” ujarnya.

Mantan Anggota Dewan Kota Mataram, Made Slamet sebelumnya ditemui di kediamannya di Jalan Biola I No. 10 Kelurahan Punia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Badan Keuangan Daerah, Inspektorat dan Sekretariat DPRD Kota Ma-

taram. Menurutnya, aset berupa laptop merek Toshiba telah dikembalikan saat dirinya berhenti menjabat 2009 lalu.

Kala itu, seorang staf Sekretariat DPRD mengambil langsung di kediamannya tanpa membawa surat atau berita acara pengembalian. Disatu sisi, ia mengaku saat itu lalai dan tidak teliti dengan hal-hal yang sifatnya administrasi.

Tetapi persepsinya tidak ada konfirmasi, maka ia menganggap sudah tidak ada persoalan dan seluruhasetdipegangtelahclear.“Justru, temuan BPK tahun ini membuat saya terkejut. Artinya, telah 10tahunbarusemuanyaterungkap ke publik,” sesalnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Kesadaran perusahaan di Kota Mataram melaksanakan kewajibannya membayar THR kepada karyawan cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan yang diterima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mataram perihal THR ini. Sejak dua pekan lalu, Dinaskertrans Kota Mataram membuka posko pengaduan THR, namun hingga saat ini diklaim tidak ada laporan yang masuk.

Demikian disampaikan Kepala Dinaskertrans Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin, Rabu (21/6). “Hampir semua sudah memberikan THR,” ujarnya. “Sampai saat ini tidak ada yang komplain.

Artinya semua sudah memberikan,” tambahnya.

Pihaknya pun telah mendata perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya membayar THR ke karyawan.

Berdasarkan data tersebut ada 34 perusahaan yang dilaporkan telah membayarkan THR untuk karyawannya.

Syaiful mengatakan untuk memantau ketaatan perusahaan, sejak beberapa hari lalu ia telah menugaskan kepala bidang maupun kepala seksi turun ke lapangan. “Pada prinsipnya alhamdulilllah lancar dan terkendali,” tambahnya.

Tak adanya laporan yang masuk ke posko pengaduan disebutkan Syaiful bukan karena karyawan malas melapor maupun tidak mengetahui tempat melapor. Alasannya menurut mantan Kepala BPM Kota Mataram ini karena memang perusahaan menyadari kewajibannya. “Saya juga keliling ke mal, tanya ke karyawan, katanya sudah menerima. Saya tanya langsung ini dan saya sendiri yang langsung ke mal,” kata dia.

Selain itu, tingginya kesadaran perusahaan ini juga menurutnya karena sejak awal Juni pihaknya telah menyebarkan surat edaran Nomor 560/159.E/Naker/6/ 2017 kepada seluruh perusahaan di Mataram terkait kewajiban pembayaran THR ini.

Dalam surat tersebut yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Menteri Tenaga Kerja, perusahaan diminta membayar THR paling lambat sepekan sebelum hari raya. Jika tak melaksanakan, maka perusahaan akan diberikan sanksi.

Kendati tak ada pengaduan hingga hari ini, namun posko tersebut akan tetap dibuka. Pengaduan bisa langsung disampaikan ke Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berbeda dengan tahun lalu, ada beberapa pengaduan yang diterima Disnakertrans Kota Mataran perihal THR ini.

Cuti Perusahaan Swasta Sementara itu dikonfirmasi perihal Keputusan Menteri (Kepmen) Ketenagakerjaan RI Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta, Syaiful mengatakan telah menerima salinan keputusan tersebut dari kementerian.

“Kita sudah sosialisasikan.

Tentunya perusahaan itu memberikan cuti sesuai dengan aturan dan ada perjanjianperjanjiannya. Artinya tetap mengacu pada SK Menteri itu,” jelasnya.

Setelah menerima salinan Kepmen tersebut, pihaknya langsung meminta staf meneruskan ke perusahaan swasta yang beroperasi di kota ini. Kepmen ini telah ditandatangani oleh Menaker M. Hanif Dhakiri pada 19 Juni 2017 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Kepmen tersebut diterbitkan berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017. Berdasarkan kedua aturan tersebut, ditetapkan cuti bersama tahun 2017 yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017 (Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan tanggal 26 Desember 2017 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya natal. (ynt)

Kamis, 22 Juni 2017

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 22 Juni 2017

Halaman 4

Rekanan Tak Mau Kembalikan Uang Muka Dianggarkan di APBD-P PENGERUKAN kolam labuh Labuhan Haji yang sebelumnya gagal dilaksanakan akan coba dianggarkan lagi melalui APBDP. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 30 miliar.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, pemda ingin segera mewujudkan Pelabuhan Labuhan Haji menjadi lebih baik. Apalagi, salah satu kendala terbesar belum maksimalnya pemanfaatan pelabuhan Labuhan Haji ini, karena kolam labuh(Suara NTB/dok) nya yang masih dangkal.

Ahmad Subhan Selain itu, ujarnya, Pelabuhan Labuhan Haji sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sehingga sangat penting untuk dilanjutkan.

Pascaberoperasinya pelabuhan Labuhan Haji secara maksimal, diyakini akan bisa menjadi mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Lotim, karena akan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru.

Selain Pelabuhan Labuhan Haji, ujarnya, perubahan anggaran lainnya juga diminta segera disusun. Hal ini sesuai hasil rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Lotim dan dihadiri Wakil Bupati H. Haerul Warisin, Sekretaris Daerah H. Rohman Farly beserta dengan seluruh pimpinan SKPD agar SKPD segera mengajukan usulan perubahan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Usulan diminta paling telat masuk Jumat 23 Juni besok.

Di antara SKPD yang mengalami perubahan antara lain, Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, perencanaan lain yang dirancang adalah pembangunan mal di eks Pasar Paokmotong Kecamatan Masbagik tahun 2018 mendatang.

Pasar Paokmotong kini sudah rampung pembangunannya di belakang SPBU Paokmotong. (rus)

DPRD Desak Pemkab Lotim Tempuh Jalur Hukum Selong (Suara NTB) – Belum dilakukannya aktivitas apapun oleh pihak rekanan dalam proyek pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji terus menimbulkan persoalan baru. Pasalnya, pihak rekanan yang diminta untuk mengembalikan uang muka yang sudah diambilnya sejauh ini belum mengindahkan permintaan. Untuk, DPRD Lotim meminta supaya dalam penagihan sisa uang muka diselesaikan secara hukum.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Lotim, H. M. Khairul Rizal, ST., MKom., Rabu (21/6).

Menurutnya, permintaan pengembalian uang muka

oleh pihak rekanan proyek sudah menjadi rekomendasi dari panitia khusus DPRD Lotim. Hal itu dikarenakan, apabila pengerjaan proyek itu batal dilakukan ataupun pi-

hak rekanan tidak mampu melaksanakan pengerjaan sesuai kontrak, maka uang muka yang sudah diambil harus dikembalikan.

Apabila pihak rekanan be-

(Suara NTB/yon)

RUSAK - Puluhan kardus yang berserakan dan rusak akibat terkena hujan lantaran tidak ditaruh di tempat yang bagus.

Tak Ada Alasan Proyek Molor (Suara NTB/yon)

Paket Sukma Mendaftar di Tiga Partai Selong (Suara NTB) – Pasangan H. M. Sukiman Azmi dan H. Rumaksi (Sukma) terus menjajaki sejumlah partai politik (parpol) agar bisa maju pada Pilkada Lombok Timur (Lotim) 2018 mendatang.

Bahkan, Rabu (21/6), paket Sukma mendaftar di tiga partai, yakni PDIP, Hanura dan PKPI. H. Sukiman Azmy, mengatakan, paket Sukma merupakan satu-satunya bakal calon bupati dan wakil bupati yang sudah terdeklarasi dan tersosialisasi menjelang Pilkada Lotim 2018 mendatang. Alasan untuk turunnya kembali untuk bertarung dalam pesta demokrasi Lotim dikarenakan untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat.

Dalam menggapai apa yang diinginkan itu, Sukiman mengaku tidak akan terlalu banyak belajar karena sebelumnya sudah memiliki pengalaman memimpin Lotim. Diakuinya, saat ini segala aspirasi masyarakat yang merindukan sosok kepemimpinannya mulai diserap. Bahkan, dirinya siap untuk melanjutkan kembali segala pembangunan-pembangunan yang menurutnya saat ini tertunda.

Sukiman mengklaim, paket Sukma merupakan paket yang cukup ideal, karena dirinya berasal dari birokrat, sementara H. Rumaksi dari politisi, sehingga dalam memimpin Lotim ke depan dapat saling mengisi. “Jika Allah mengizinkan, maka kami akan siap untuk memimpin Lotim dan membawa daerah ini ke arah yang lebih baik lagi,” janjinya.

Untuk itu, Bupati Lotim periode 2008-2013 ini berharap banyak kepada PDI Perjuangan dan PKPI serta Partai Hanura agar dapat diusung menjadi calon Bupati Lotim periode 2018-2023.

Sementara, H.Rumaksi, mengungkapkan dipilihnya PDIP, PKIP dan Hanura, karena memiliki garis lurus ke atas. Atas dasar pertimbangan itulah, ia mendaftarkan di tiga partai tersebut sebagai partai pengusung dalam Pilkada 2018-2023.

H. Rumaksi menilai sosok Sukiman merupakan pribadi yang giat bekerja dan memiliki tekad yang kuat dalam mensejahterakan masyarakat. Terbukti, pada saat menjabat sebagai Bupati Lotim, banyak gebrakan-gebrakan baru yang dikeluarkan oleh Sukiman Azmy yang saat ini mulai dirindukan oleh masyarakat.

Sedangkan, Ketua DPC PDI Perjuangan Lotim, Lalu Lukman mengaku secara administrasi, segala persyaratan pencalonan yang diserahkan oleh paket Sukma sudah lengkap.

Akan tetapi, katanya, dalam proses pengusungan, tetap akan dilakukan koordinasi dan konsolidasi pada internal partai terkait arah dukungan partai PDIP. Terlebih, selain paket Sukma, ada beberapa figur lain yang sudah mendaftar dan tentu tetap dikoordinasikan ke DPW hingga ke DPP. (yon)

Selong (Suara NTB) Sebagian besar proyekproyek pembangunan baik bersifat fisik maupun non fisik di Lombok Timur (Lotim) sudah ditender.

Menurut Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Lotim, Lalu Mulyadi proses tender yang kini jauh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. ‚‘Setelah sebagian besar proyek rampung tender, sudah tidak ada alasan lagi proyek molor,‘‘ terangnya pada Suara NTB, Rabu (21/6).

Dalam hal ini, ujarnya, ada waktu enam bulan lamanya pengerjaan. Selama waktu tersebut diyakini tidak lagi terjadi melampaui batas waktu yang telah dikontrakkan.

Sampai dengan bulan Juni 2017, ujarnya, diklaim sudah 85 persen dari keseluruhan proyek pembangunan di Lotim sudah masuk tender. Pada bulan Juli mendatang diyakini sudah bisa semua masuk tender. Terutama proyek yang bersumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bahkan, katanya, jika tidak libur lebaran semua sudah bisa dirampungkan.

Dijelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan tender baru bisa dimulai pertengahan tahun, sehingga menyebabkan molor. Saat ini, katanya semua tender proyek sudah dilakukan pada bulan Februari lalu. Termasuk paket sembako yang dalam target bupati bisa dibagi-bagikan pada bulan Ramadhan ini.

“Paket sembako itu sudah lama ditender,” tuturnya.

Didahulukannya tender paket untuk 80 ribu warga miskin itu, karena berangkat dari pengalaman sebelumnya. Terjadi gagal tender beberapa kali.

“Saya sudah antisipasi itu,” urai Mulyadi.

Jika nantinya terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan, dipastikan bukan karena

alasan keterlambatan dalam tender. Apalagi, ujarnya, Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan memerintahkan mempercepat proses tender, sehingga tidak terlambat dalam pelaksanaan. Pada sisa waktu yang tersedia ini, dirinya yakin bisa melaksanakan keseluruhan proyek.

Sekarang ini proyek yang ditender di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) senilai Rp 123 miliar lebih, Dinas Kesehatan senilai Rp 20 miliar lebih, Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai lebih dari Rp 18 miliar. “Proyek pasar ini paling awal,” ujarnya.

Tinggal pimpinan SKPD melakukan pengawalan. Setelah lebaran ini, seluruh PPK rencana akan dipertemukan dan memastikan pelaksanaan sesuai jadwal. Batasan waktu yang ada pascatender bisa lebih panjang, sehingga pelaksanaan diyakini bisa lebih baik.

Sementara Ketua DPRD Lotim, H. M. Khairul Rizal, ST, M.Kom, menilai bobroknya pengerjaan sejumlah proyek di Lotim diakibatkan sering dimenangkannya kontraktor yang tidak profesional, termasuk tidak memiliki uang dalam menyelesaikan proyek.

Menurutnya, persoalan pengerjaan proyek di Lotim kerap menjadi pertanyaan tersendiri baginya. Misalnya, dalam pengadaan paket sandang pangan yang dihajatkan terhadap 80 ribu warga miskin di Lotim, diungkapkannya bahwa pihak ketiga yang dimenangkan dalam proses tender tidak memiliki modal finansial untuk menuntaskan pengerjaan itu. Dengan demikian, katanya, setiap tahun persoalan yang sama terjadi.

Khairul Rizal mencontohkan, kerusakan yang terjadi pada pengadaan paket sandang pangan tahun 2017, di-

akibatkan karena kurang profesionalnya pihak kontraktor.

Membiarkan proses pengemasan dilakukan di luar gedung, serta tidak dilapisinya paket-paket tersebut menggunakan papan untuk menjaga kekuatan dari kardus atau paket tersebut. Termasuk, tidak dikontrolnya secara baik lokasi penempatan paket serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat merusak paket yang sudah dikemas, seperti terjadi hujan maupun faktor alam lainnya.

Terkait dengan kerusakan yang terjadi pada, Selasa, (20/ 6) malam akibat faktor hujan.

Khairul Rizal, menegaskan jika persoalan tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang, karena belum dilakukan serah terima. “Masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga karena belum diserahterimakan,”jelasnya.

Pantauan Suara NTB, di GOR Selaparang Selong yang menjadi lokasi pengepakan paket, puluhan paket hancur terkena air hujan, karduskardus yang tersusun rapi dengan berisikan sejumlah item paket berserakan atas rerumputan.

Ironisnya, kardus-kardus yang rusak dimakan anjing yang berkeliaran lantaran tidak ada petugas yang berjaga waktu itu. (rus/yon)

Ketentuan Verifikasi Faktual KTP

kan, katanya akan berakibat kurang baik. “Kalau tidak dilaksanakan bagaimana nanti saat menjadi pemimpin,” ujarnya menggambarkan.

Bagi Ali BD, adanya ketentuan verifikasi faktual terlepas dari memberatkan atau meringankan tidak dianggap begitu penting.

Pada prinsipnya, maju lewat jalur independen maupun lewat partai sama-sama memiliki persyaratan yang berat. “Melalui partai juga kan sama beratnya kalau pertanyaannya apakah di jalur independen ini juga berat,” paparnya.

Sementara maju lewat partai, kata bupati mensyaratkan adanya dukungan suara sah atau jumlah kursi partai politik di dewan.

Syarat utama kendaraan politik di independen maupun parpol dianggap sama saja, karena semua pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada harus memenuhi syarat dan diverifikasi juga oleh KPU. “Kalau pertimbangannya memberatkan kenapa tidak buat aturan cukup satu partai saja!” sebutnya.

Diketahui, salah satu klausul

UU Pilkada yang menyebut soal yang harusnya dipakai data syarat calon independen sebelum- berdasarkan orang yang berhak nya pernah diminta dilakukan ju- memilih,” tegasnya. (rus) dicial review oleh Teman Ahok ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan Teman Ahok ini ada yang dikabulkan MK. Ketentuan sebelumnya dibunyikan KTP dukungan yang diverifikasi hanya yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kini berdasarkan putusan MK, seluruh pemilih yang dinyatakan berhak memilih bisa diverifikasi meski belum masuk DPT. Menurut Ali Dachlan, keputusan MK itu dipandang paling tepat. Sementara dulu, aturan KPU harus terdaftar dalam DPT, sekarang sudah tidak perlu. Secara logika, katanya itu tidak dibenarkan secara hukum.

Anak yang berusia 17 tahun dan berhak memilih, tapi tidak masuk DPT. “Itu sih logika kurang tepat kalau acuannya sudah masuk D P T , H. Moch. Ali Bin Dachlan

(Suara NTB/ham)

Ali BD: Kita Harus Hormati Aturan Selong (Suara NTB) Pilihan maju lewat jalur independen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang menuntut seluruh pasangan calon harus mempersiapkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Seluruh KTP sesuai bunyi UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada selanjutnya akan diverifikasi secara faktual menggunakan sistem sensus.

Menanggapi hal ini, Dr. H. Moch Ali Dachlan alias Amaq Asrul ini menyatakan kesiapannya mengikuti ketentuan tersebut. “Kalau tidak siap mengikuti tahapan verifikasi faktual maka tidak usah maju sebagai calon,” jawabnya tegas saat diwawancara Suara NTB, Rabu (21/6).

Amaq Asrul yang juga Bupati Lotim ini menegaskan, bagi siapapun kandidat yang mau maju dalam perhelatan politik perebutan kursi gubernur atau bupati, maka harus menghormati aturan, karena aturan harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksana-

Di samping itu, uang muka yang sebelumnya diambil oleh PT. Gunakarya Nusantara juga diminta untuk secepatnya diambil.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Lotim Bidang Pembangunan, H. Lalu Hasan Rahman, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu juga mempertanyakan denda keterlambatan oleh pihak kontraktor selain dari persoalan pengembalian uang muka tersebut. (yon)

Kawal Tempat Wisata, Dishub Sebar Personel LLAJ

Sebagian Besar Sudah Tender

DAFTAR - Paket Sukma saat mendaftar di Kantor DPC PDIP Lotim, Rabu (21/6). Selain itu, paket Sukma juga mendaftar ke Hanura dan PKPI.

lum mengembalikan uang muka, ujarnya, politisi Partai Demokrat ini menyarankan pemda menempuh jalur hukum.

Pantauan Suara NTB, di Pantai Labuhan Haji, kapal keruk kolam masih pada posisinya semula. Tidak ada aktivitas pengerukan yang dilakukan, karena pemerintah sudah melakukan pemutusan kontrak, karena rekanan dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya.

Tanjung (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menempatkan sedikitnya 20 personel di tempat-tempat wisata. Hal ini sebagai langkah pengawalan objek wisata vital yang menjadi destinasi masyarakat.

Demikian disampaikan Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan KLU, H. Syamsul Rizal, Rabu (20/6). Sebelum mengawal objek wisata, para personel juga dilibatkan dalam mendukung pengamanan situasi malam takbiran di 5 kecamatan.

“Kita siapkan 20 orang personel dalam rangka membantu mengawal pengamanan melalui pemantauan di 3 Posko yang disiapkan Polres. Mereka juga akan mengawal titik destinasi wisata yang banyak dikunjungi,” ujar Syamsul Rizal.

Menurutnya, situasi ramai baik di jalan raya dan objek wisata akan terjadi pada H+7 lebaran atau momen Lebaran Ketupat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, objek wisata dari 3 Gili, kawasan pantai dan sejumlah air terjun secara merata dipadati pengunjung.

Mengingat minimnya

jumlah anggota maka kata Rizal, pihaknya akan menjadwalkan piket kepada para personel LLAJ untuk memantau situasi. Sebagaimana ancaman jalur transportasi di Lombok Utara, datang dari sempitnya jalur jalan nasional dari Pemenang hingga Bayan. Sedangkan di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat dalam berkendara secara tertib sangat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan pengendara lain.

“Kita berharap situasi di jalan raya tetap memberi kenyamanan kepada pengendara, tidak ada kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga tidak ada warga yang jadi korban,” harapnya.

Sebelumnya, Kapolres Lombok Utara, AKBP Rifai, SH., menyebut pengamanan jelang lebaran, malam takbiran dan Lebaran Ketupat telah disiapkan. Terkait itu, Polres telah menjadwalkan penugasan kepada lebih dari 100 personel. “Malam takbiran sudah kita siapkan anggota. Sejak H-7 sampai H+7 Lebaran terus kita pantau di Posko yang sudah kita bentuk.

Tidak hanya itu, kita juga lengkapi anggota dengan senjata api sebagai antisipasi,” demikian Rifai. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 22 Juni 2017

Halaman 5

Sambut Idul Fitri

Fokus Entaskan Kemiskinan DINAS Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) menargetkan 13 ribu orang pengusaha kecil yang masih miskin ini bisa dituntaskan dua tahun.

Tahun ini dinas terkait fokus menyasar 6.500 orang, tahun berikutnya 6.500 orang. Untuk mencapai target ini, Disperindag optimis melalui berbagai bantuan dari pusat dan daerah.

Kepala Disperindag Lobar, Agus Gunawan menyatakan pihaknya sudah menghitung dari 14 indikator kemiskinan salah satunya menaikkan pendapa(Suara NTB/dok) tan masyarakat kategori Agus Gunawan miskin sebesar Rp 600 ribu per bulan. Hal ini, jelasnya, termasuk tugas jajarannya, bagaimana menaikkan pendapatan masyarakat tersebut.

Pihaknya sudah mengklasifikasikan dari 17, 38 persen kemiskinan di Lobar dan setelah dianalisis dari 21 usaha ada dua yang memberi kontribusi terhadap kemiskinan. Pertama industri olahan sebesar 5,3 persen dan sektor perdagangan ada 7,5 persen. “Totalnya dari dua lapangan usaha ini, ada 12,8 persen atau 13 ribu pelaku usaha kecil yang masih miskin, karena penghasilannya masih Rp 600 ribu per bulan. Kita fokus tangani 6 ribu lebih tahun ini,” jelas Agus.

Lebih jauh mantan Kadishut ini, kontribusi kemiskinan dari dua lapangan usaha ini tinggi, karena mencapai 12,8 persen atau setara 13 ribu orang. Di sini, jelas Agus peranan dan fungsi pihaknya menyiapkan strategi untuk mengentaskan kemiskinan di dua lapangan usaha. Strategi yang dilakukan pihaknya melakukan bimbingan teknis, di samping itu sarana prasarana, peralatan diintervensi.

Namun sebelum melakukan intervensi, pihaknya perlu mengkongkretkan data ini supaya nama dan alamat sama.

Hal ini penting agar mereka ini diketahui tempat tinggalnya.

Menurutnya perlu pemberian program mengacu data supaya bantuan ini arahnya jelas. Sebab jika tanpa mengacu data, jelasnya, maka intervensinya tidak ada gunanya. (her)

Kota Praya Mulai Bersolek Praya (Suara NTB) Perayaan Hari Raya Idul Fitri tinggal beberapa hari lagi. Kota Praya selaku ibukota Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai bersolek. Selain penataan sejumlah kawasan untuk menambah semarak perayaan lebaran tahun ini, ratusan lampu lampion juga dipasang di sepanjang jalur utama Kota Praya.

“Total ada 500 lebih lampu lampion yang akan dipasang. Dimulai dari depan Masjid Agung Loteng ke selatan. Kemudian dari kantor BKPPD Loteng ke timur,”ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Loteng, L. Firman Wijaya, kepada Suara NTB, Rabu (21/6).

Pemasangan lampu lampion berbagai warna tersebut diharapkan bisa semakin menambah semarak perayaan lebaran.

Terutama pada malam perayaan lebaran, sehingga suasana perayaan lebaran kali ini bisa semakin hidup.

Terlebih lagi, sekarang semua SKPD sudah diinstruksikan untuk memasang hiasan di depan kantornya masing-masing, sehingga dengan pemasangan lampu lampion di jalur utama Kota Praya bisa semakin menambah gemerlap perayaan hari raya umat Muslim ini.

Selama ini, hampir di setiap perayaan lebaran Kota Praya jarang sekali bersolek.

Tapi dengan tampilan kota yang sudah mulai tertata rapi, sudah sewajarnya Kota Praya berhias menyambut lebaran. (kir)

(Suara NTB/kir)

PASANG - Petugas tengah memasang lampu lampion di jalur utama Kota Praya, Rabu (21/6). Pemasangan lampu lampion ini untuk menyambut malam Idul Fitri.

Belum Optimal, Pengentasan Kemiskinan di Loteng Praya (Suara NTB) Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga sejauh ini diakui masih belum optimal. Terbukti, target pengentasan kemiskinan sebesar 2 persen per tahun tak kunjung tercapai. Tahun ini saja, meski mengalami penurunan, persentasenya masih kecil, hanya 0,46 persen.

Jauh di bawah target yang sudah dicanangkan pemerintah daerah.

(Suara NTB/kir)

TUNJUKKAN - Kepala Disdik Loteng H. Sumum menunjukkan maket gedung baru yang akan segera dikerjakan.

Tingkatkan Kualitas Layanan

Disdik Loteng Bangun Gedung Baru Praya (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana membangun gedung baru guna menggantikan gedung lama yang dinilai sudah tidak representatif lagi. Adanya gedung baru ini diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal lagi.

Hal itu disampaikan Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada Suara NTB, Selasa (20/6). Diakuinya, kondisi gedung yang ditempati sekarang ini dinilai sudah tidak layak lagi digunakan, karena kondisi dan usia bangunan yang sudah cukup tua. “Bayangkan gedung yang kita tempati ini sudah berusia 40 tahun. Dibangun tahun 1977 dan sampai sekarang belum juga ada perbaikan,” sebutnya.

Untuk proses pembangunan gedung baru direncanakan secara bertahap selama tiga tahun dimulai tahun 2017 ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,1 miliar. Dan, diharapkan tuntas pada tahun 2019 mendatang. Dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 8 miliar lebih. “Seluruh anggaran pembangunna gedung Disdik Loteng yang baru ini bersumber dari APBD Loteng,” tegasnya. Di mana untuk lokasi pembangunan gedung baru di lahan eks kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng.

Adapun gedung lama nantinya akan dirobohkan dan lahannya akan digunakan untuk lokasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang baru berdampingan dengan RTH Muhajirin. (kir)

Hal itu menandakan proses pembangunan yang begitu pesat laju pertumbuhannya belum secara signifikan mampu menekan angka kemiskinan. “Justru kita khawatirkan, pembangunan yang kita laksanakan selama ini tidak memberi efek pada penurunan angka kemiskinan,” terang anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., kepada Suara NTB, Rabu (21/6).

Itu artinya, intervensi pemerintah daerah melalui kucuran anggaran yang begitu besar untuk pembangunan tidak memberi dampak pada penurunan angka kemiskinan, jika pembangunan hanya dirasakan oleh sekelompok orang saja. Sementara warga miskin tidak merasakan efek dari pembangunan itu sendiri. Itu artinya, pemerintah daerah harus lebih fokus lagi menyusun program pemban-

gunan yang akan dilaksanakan dengan menitikberatkan pada persoalan kemiskinan.

Bagi politisi PDIP ini, pemerintah daerah mulai sekarang ini harusnya mulai menyusun standar kerja dan indikator-indaktor untuk mengukur besaran intervensi anggaran daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini. Sehingga jelas bisa terlihat, apakah intervensi anggaran yang dilakukan sudah memberikan efek pada pegentasan kemiskinan itu sendiri.

“Selama ini hanya dikatakan angka kemiskinan Loten turun sekian persen. Tapi belum ada terungkap, berapa besar peran intervensi anggaran daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan itu sendiri,” kritiknya.

Dalam artinya, dari sekian persen penurunan angka kemiskinan tersebut, berapa be-

sar peran intervensi anggaran daerah. Apakah memang murni penurunan angka kemiskinan, efek dari intervensi anggaran daerah ataukan ada faktor lain. “Kan bisa angka kemiskinan kita turun karena by design. Yang penting ada penurunan. Padahal kenyataan tidak terjadi penurunan,”ujar Suhaimi.

Selain itu, tambahnya, peran desa dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan perlu lebih didorong supaya beban dan tanggung jawab pengentasan kemiskinan tidak hanya ditanggung pemerintah kabupaten saja. Apalagi, sekarang desa mengelola anggaran cukup besar. Caranya, pemerintah daerah mengarahkan kepada pemerintah desa supaya program-program di desa semaksimal mungkin menyentuh pada pada persoalan-persoalan kemiskinan. (kir)

(Suara NTB/rus)

Pilkada Lobar 2018

POSE BERSAMA - Manajemen Klinik Hasanah pose bersama dengan tim penilai dari Dikes Provinsi dalam ajang Lomba FKTP, Rabu (21/6).

Figur Ibnu Salim Berpeluang Rebut Dukungan Golkar

Lomba FKTP Tingkat Provinsi, Klinik Hasanah Wakili Lotim

Giri Menang (Suara NTB) Fungsionaris Pusat Partai Golkar, Chris Parangan, SE,M.AP menyatakan figur Ibnu Salim, SH, MSI., dan Dr. H. L. Sajim Sastrawan sangat berpeluang besar untuk merebut dukungan Lobar pada pilkada 2018 nanti. Kedua figur ini berpotensi besar diusung Golkar, apabila ketua DPD II Golkar Lobar, Hj Sumiatun tidak maju pada pilkada nanti. Sebab jika Ketua DPRD ini maju, bisa dipastikan tidak perlu disurvei dan proses pendaftaran Golkar pasti mengusung Hj. Sumiatun.

“Figur Ibnu dan Sajim berpotensi besar merebut dukungan Golkar, apabila ketua DPD II Golkar Lobar Hj. Sumiatun tidak maju pada pilkada nanti,” jelas Ketua Media Center Suhaili Cagub NTB 2018 ini kepada Suara NTB kemarin.

Menurutnya, dari sisi kepribadian dan keluarga termasuk dukungan suaminya, maka proses pendataran di Golkar tidak perlu dilakukan lagi. Sebab orang yang mendaftar dinilai kurang layak menggantikan posisi Hj. Sumiatun untuk maju pada Pilkada Lobar. “Bu Atun satu-satunya kader Golkar yang paling layak, orang banyak juga tahu kalau Bu Atun itu kader yang paling layak mewakili Golkar,” tegasnya.

Namun jika Hj. Sumiatun tak maju pada pilkada nanti tentu pilihannya dua figur, yakni H. L. Sajim Sastrawan dan Ibnu Salim sangat berpeluang besar diusung Golkar, meski ada kader Golkar yang lain. Sebab dari unsur bibit, bebet dan bobot mereka berdua lebih berpeluang.

Kedua kader ini juga sudah bertemu dan memiliki hubungan yang baik dengan H Suhaili, Ketua DPD I Golkar. Selain itu, Ibnu Salim yang pernah menjabat Penjabat Bupati Loteng salah satunya atas rekomendasi Suhaili. “Jadi antara Ibnu dan Suhaili sudah ada benang merah. Mereka sudah punya simpul-simpul kedekatan,” kata Chris.

Terkait banyak kader Golkar yang berebut dukungan Golkar, sebut saja TGH Muammar Arafat, Nauvar F Farinduan, Umar Said dan Hj. Sumiatun sendiri, menurutnya sah-sah saja. (her)

Selong (Suara NTB) Klinik Hasanah Sakra Barat mewakili Lombok Timur (Lotim) dalam ajang Lomba Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tingkat provinsi. Klinik ini ditunjuk Dinas Kesehatan mewakili tingkat kabupaten. Pada awalnya, menurut pengakuan Direktur Klinik, Syamsul Rizal, pihaknya kurang percaya diri, karena merasa masih baru. Anggapannya masih banyak klinik yang lebih baik.

Namun, tidak diketahui apa yang menjadi alasan dinas menunjuk klinik yang berdiri sejak 20 Februari 2016 ini mewakili NTB. “Mungkin dinas menganggap ini yang terbaik, sehingga kita harus mau dan ini kesempatan kita untuk belajar menjadi lebih baik,” terangnya, Rabu (21/6) .

Klinik Hasanah didirikan oleh Yayasan Al Muhtari. Sang Pendiri, bernama H. Muhtari yang memiliki anak bernama Nurhasanah. Sehingga dinamakan nama lengkap klinik Hasanah Muhtari. Dibangunnya klinik karena melihat fak-

ta dokter-dokter puskesmas melayani lebih dari ratusan ribu pasien. Padahal idealnya, satu orang dokter melayani 3 ribu jiwa. Alasan lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kemudian berdiri Klinik Hasanah.

Kinik sudah beroperasi selama setahun dan diharapkan bisa terus berkembang lebih baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tim Penilai dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Gusti Bagus Kertayasan, SKM,.

MSi., menyatakan, kegiatan FKTP merupakan kegiatan rutin. Lomba dengan Puskesmas dan Klinik. Khusus Klinik, selain Klinik Hasanah, satu lagi klinik ada di Dompu.

Lomba FKTP dilakukan sebagai bentuk pembinaan.

Ke depan klinik ini mau diakreditasi. Apakah klinik ini sesuai standar atau tidak sesuai Permenkes Nomor 9 2014 tentang standar pelayanan kesehatan. Meliputi, standarisasi ketenagaan, peralatan kesehatan dan manajemen pengorganisasian.

Pemenang dari lomba tingkat provinsi dibawa ke tingkat nasional. Kegiatan Lomba sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2013 lalu dan sudah pernah perwakilan NTB meraih juara. “Kalau memang bagus, Klinik Hasanah bisa masuk ke tingkat nasional,” sebutnya.

Klinik Hasanah sebutnya menjadi klinik pertama di Kabupaten Lotim. Nantinya jika masuk nominasi tingkat nasional, akan dinilai langsung oleh tim penilai dari nasional. Penilaian Gusti Bagus, sejauh ini pertumbuhan klinik di NTB sudah cukup bagus.

Sudah banyak klinik baru berdiri. Tercatat lebih kurang sekitar 78 klinik pratama. Seluruh fasilitas kesehatan itu juga dipersiapkan akreditasi. Di mana, tahun 2019 mendatang, semua klinik terakreditasi.

Kalau tidak terakreditasi tidak bisa bekerjasama dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan wujud dari Kerjasama era Jaminan Kesehatan Nasional. (rus/*)

Tim Labfor Bali Turun Periksa Kebakaran di Kafe Bahari Giri Menang (Suara NTB)Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Denpasar Bali turun ke lokasi kebakaran, Rabu (21/ 6) sore. Tim labfor ini melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran kafe tersebut.

“Sore ini (kemarin) tim labfor turun ke lokasi kebakaran di Bahari Cafe, tim mau memeriksa penyebab kebakaran,” jelas Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo, Rabu (21/6).

Dijelaskan tim ini melakukan olah TKP atau pemeriksaan di lokasi mulai pukul 16.00 bertolak dari bandara langsung ke lokasi bersama aparat Polres Lobar. Pada pemeriksaan ini , ia langsung turun mendampingi. Setelah pemeriksaan labfor hasilnya bisa diketahui paling cepat tiga hari paling lama dua minggu.

Lebih jauh dikatakan, sejauh ini pihaknya menduga kejadian kebakaran disebabkan arus pendek listrik, sebab sumber api pertama di lantai 2, karena di lantai 2 ada genset. Sedangkan jarak dapur cukup jauh dari lokasi titik awal api.

Sebelumnya, kebakaran hebat melanda Bahari Cafe dan Karaoke di kawasan Senggigi, Selasa (20/6). Salah satu tempat tongkrongan favorite di Sengigi ini menjadi korban amukan si jago merah. Diduga karena arus pendek listrik, seisi kafe ludes terbakar sehingga tak tersisa. Semua barang dan peralatan, hingga seisi kafe tidak ada yang bisa diselamatkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, Namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. (her)

40 Paket Belum Tuntas Lelang

Dana Sisa Proyek di Lobar Mencapai Rp 28 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Realisasi tender proyek di Lombok Barat (Lobar) masih belum signifikan. Pasalnya progres tender baru 50 persen yang sudah tuntas. Dari 81 paket proyek yang ada, baru tuntas tender 41 paket sudah selesai lelang, sedangkan sisanya 40 paket belum tuntas. Puluhan paket proyek yang belum tuntas lelang ini ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). ‘’Sementara dana sisa proyek yang masuk ke Kasda sendiri tahun lalu mencapai Rp 28 miliar, dana ini berasal dari sisa anggaran dari nilai proyek yang ditender,” aku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Lobar Heri Ramadan, Rabu (21/6).

Ssaat ini telah memasuki semester I dan akan dievaluasi pada triwulan III bulan Juli atau setelah libur lebaran.

Melihat durasi waktu yang ada hanya menyisakan beberapa bulan semester I ini, pihaknya menargetkan sebelum APBD-P kontrak proyek pada APBD murni sudah tuntas.

Pihaknya menjamin semua proyek yang dianggarkan dari APBD murni habis dikontrak, tinggal dipikirkan tender proyek baru pada APBDP. Menurutnya anggaran proyek baru ini dialokasikan dari sisa

tender. Dana sisa tender proyek ini diproyeksikan berkisar Rp 2025 miliar. Dana sisa ini berasal dari sisa penawaran proyek fisik yang dikerjakan. Dana sisa ini masuk ke Kasda lalu dianggarkan lagi untuk penggunaan paket proyek lain. “Tahun lalu sisa dana proyek mencapai RP 27 miliar, tahun ini bisa tembus Rp 25 miliar,”ujarnya.

Lebih jauh dikatakan, jika dana DAK dialokasikan untuk program SKPD bersangkutan saja. Misalnya program peningkatan jalan kabupaten di Dinas PU. Berbeda dengan DAU, bisa dipakai untuk SKPD lain jika terdapat sisa dana di Dinas PU. Dana sisa proyek ini, jelasnya, bukan hasil efisiensi, sebab itu berasal dari pagu angaran proyek lalu dilakukan penawaran terendah. Sisa pagu anggaran dari nilai penawaran inilah sisa dana proyek. Dana sisa ini jelasnya bukan ditentukan oleh ULP, namun hasil perhitungan di program ULP. Untuk melakukan evaluasi menyeluruh capaian belanja, bakal diadakan rapat pimpinan pada awal masuk pascalibur lebaran yang akan dipimpin Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan, yakni masalah capaian PAD, progres fisik dan keuangan serta berbagai hal lainnya. (her)

Terduga Jambret Nyaris Dihakimi Massa Giri Menang (Suara NTB) Nasib apes dialami seorang pemuda pelaku penjambretan inisial SA (21) asal Dusun Mengkok Desa Suka Makmur Gerung. Pelaku yang berniat jahat mengambil tas korban, mengalami insiden menabrak pohon dengan sepeda motor yang digunakan hingga mengalami patah tulang pada lengannya. Korban pun nyaris dihakimi massa, namun segera diamankan polisi. Kini pelaku mendekam di Mapolres untuk mempertangung jawabkan perbuatannya.

“Setelah berhasil menjambret tas milik korban, pelaku hilang keseimbangan dan menabrak pohon,” kata Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Joko Tamtomo, Rabu (21/6).

Joko yang didampingi Kanit Pidum Polres Lobar Asmui

menceritakan pelaku mengikuti korban dari Bundaran Giri Menang Square. “Korban sudah diikuti dari bundaran, dan sampai di Adeng pelaku langsung menjambret tas korban hingga putus. Saat tas putus itulah pelaku hilang keseimbangan dan menabrak,” tambahnya.

Korban yang melihat pelaku jatuh pun langsung berteriak meminta pertolongan. Selang beberapa saat, warga berdatangan dan mengamankan pelaku dan menyerahkannya ke Polsek Kuripan. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp 5 juta korban dengan perincian uang Rp 1,1juta, handphone dua buah.

“Pelaku disangkakan melanggar pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara,” tandasnya singkat. (her)

SUARA NTB Kamis, 22 Juni 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Masuk Kantor, Bupati akan Evaluasi ASN Malas Sumbawa Besar (Suara NTB) Beberapa ASN di kantor Camat wilayah terpencil kerap malas ngantor. Seperti beberapa oknum PNS di kecamatan Lantung dan Ropang yang sebelumnya telah diakui camat setempat. Upaya pembinaan pun sudah dilakukan, namun nyatanya belum berubah.

Terkait hal ini, Bupati Sumbawa, H.M. Husni Jibril B.Sc yang kembali ngantor, Rabu (21/6) kemarin,

akan melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN. Meski belum mendapat laporan terkait hal ini, namun harusnya di tingkat camat sudah tuntas. Bentuk pembinaan pimpinan terhadap aparaturnya. Jika memang tidak juga mempan, maka tentu ada sanksi yamg bakal diterima sesuai aturan yang berlaku.

Setiap ASN, sambung Bupati, harus memahami sumpah jabatannya. Salah satunya siap ditempat-

kan di mana saja. Selain itu dapat melaksanakan amanah yang diberikan secara iklas dan tulus, agar bernilai ibadah.

Bupati juga menyindir ASN yang kerap mengeluh dan menuding pihaknya yang salah. Padahal ASN tersebut tidak tahu diri dan telah berbuat salah. Sikap ASN seperti itu, menurut Bupati, kemungkinan karena dirinya selaku pimpinan terlalu bijak. (arn)

Halaman 6

Kawanan Perampok Beraksi di Jalan Hutan Jati Serading Sumbawa Besar (Suara NTB) Aksi perampokan kembali terjadi di wilayah hukum Polres Sumbawa. Kali ini menimpa Zainuddin (44) warga asal Desa Langam Kecamatan Lopok. Ia dicegat 5 orang perampok di jalan Lintas Sumbawa-Bima tepatnya di hutan jati Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Selasa (20/6) dinihari, sekitar pukul 01.30 Wita.

Informasinya, kejadian ini bermula saat korban berangkat dari Sumbawa menuju Kecamatan Lopok menggunakan mobil Isuzu Panther warna biru hitam dengan Nopol B 9547 KJ. Saat melintas di TKP, korban dihadang 5 orang tidak dikenal yang menggunakan 2 unit kendaraan sepeda motor.

Para pelaku langsung menarik pelapor yang masih berada di dalam mobil untuk keluar dan langsung memegang tangan pelapor dari arah kiri dan kanan. Kemudian pelaku mengancam menggunakan pisau agar korban menyerahkan harta-

benda yang dibawa. Korban pun menyerahkan uang sekitar Rp 7,4 juta dan handphonenya. Setelah mendapatkan hasil, pelaku langsung meninggalkan TKP. Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Elyas Ericson, SH, S.IK mengaku sudah menerima laporan terkait kasus pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut. Pascadilaporkan, pihaknya langsung turun ke TKP. Dari penyelidikan awal yang dilakukan, diduga kuat tersangka kabur ke arah hutan. Dari keterangan sementara yang diperoleh, pelaku beraksi menggunakan sepeda

motor. Hanya saja pihaknya belum mendapat keterangan secara lengkap dari korban, karena saat diperiksa masih trauma.

Meskipun demikian, pihaknya sudah diberikan sedikit petunjuk oleh korban denga menyebutkan ciri-ciri fisik pelaku dan sepeda motor yang digunakan. “Ciri-ciri awal sudah tahu, pelaku berbadan besar dan motor yang digunakan .

Cuma muka dan warna kulit belum sempat dikenali. Saat ini kami tengah menyelidikinya,” ujarnya.

Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tetap wasapada. Jika berkendara di malam hari terutama di tempat sepi ada baiknya mengajak serta temannya. Begitupula apabila hendak mengambil uang di Bank, masyarakat dihimbau untuk meminta pengawalan dari kepolisian. Pihaknya akan memberikan pengawalan gratis tanpa meminta uang sepeserpun. (ind)

Dilanjutkan, Riksus Tiga Desa di KSB SERAHKAN SK - Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa, A. Rahim, menyerahkan secara simbolis SK CPNS kepada dua orang perwakilan CPNS. (Suara NTB/arn)

Diserahkan, SK CPNS Tenaga Medis PTT Kemenkes di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa A. Rahim, S.Sos menyerahkan SK CPNS dari PTT Kementerian Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi dan Bidan) di Lingkungan Pemkab Sumbawa. Rabu (21/6) kemarin.

Kepada 158 orang yang terdiri dari 5 orang Dokter Umum, 3 orang Dokter Gigi dan 152 Bidan PTT. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa Drs. Abd Gani Nasby dalam laporannya menjelaskan, ebelum ditetapkannya Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 636 Tahun 2017 telah dilakukan proses rekrutmen tenaga CPNS dari pegawai tidak tetap Kementerian Kesehatan yaitu Dokter PTT dan Bidan PTT. Proses usulan pertama yakni penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai syarat untuk mengajukan formasi CPNS Daerah dari PTT Pusat yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan masing-masing Gubernur/Bupati/Walikota se-

laku Pejabat Pembina Kepegawaian terkait komitmen terhadap pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Pusat.

Pengumuman kelulusan hasil seleksi telah diumumkan dan diserahkan pada Bulan Februari 2017 dengan total jumlah peserta yang lulus 158 orang terdiri 5 orang Dokter Umum, 3 orang Dokter Gigi, 151 orang Bidan PTT dan 1 orang yang tidak lulus disebabkan karena usia lebih. Proses pemberkasan usulan NIP ke BKN Regional X Denpasar dilaksanakan pada Bulan April 2017 dan proses Penerbitan SK CPNS telah rampung dan ditetapkan oleh Bupati Sumbawa.

Masing-masing CPNS telah menandatangani beberapa Surat Pernyataan diantaranya adalah siap mengabdi pada penugasan semula selama 5 Tahun dan tidak akan mengajukan surat pindah ke luar Kabupaten Sumbawa sampai jangka waktu bertugas sebagai PNS selama 10 tahun. Untuk masa CPNS dijalani selama 1 tahun dan

selama 1 tahun tersebut diberikan Diklat Prajabatan.

Wakil Bupati Sumbawa melalui Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa, A. Rahim, S.Sos mengharapkan kepada CPNS yang pada hari ini menerima SK pengangkatan, dapat menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menjadi aparatur yang profesional, memiliki kompetensi di bidang tugasnya dan memiliki sikap pengabdian dan kesetiaan kepada bangsa dan negara yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan.

Juga ditekankan agar para CPNS menanamkan sikap mental dan perilaku yang penuh loyalitas kepada bangsa dan negara, bermental baik, bermoral terpuji, sadar akan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Di akhir acara, Asisten Administrasi Umum menyerahkan secara simbolis SK CPNS kepada dua orang perwakilan CPNS. (arn)

Dinas Koperindag KSB Belum Sisir Keberadaan Mi Asal Korea Taliwang (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini belum melakukan penyisiran terhadap keberadaan sejumlah produk mi instan asal Korea yang diminta untuk ditarik dari pasaran karena diduga mengandung babi atau turunannya.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Koperindag KSB, Beri Hamdan, SP., M.Si mengatakan, pihaknya baru menerima surat perintah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat terkait hal tersebut. “Rencananya hari ini (kemarin, red) kita akan turun lapangan melakukan pengecekan,” terangnya kepada wartawan, Rabu (21/6).

Dalam kegiatan pengecekan nanti, Beri mengatakan, terhadap produk-produk mi instan yang telah dilarang oleh BPOM, pihaknya akan langsung memerintahkan pedagang untuk menyingkirkannya dari etalase. Selanjutnya produk-produk mi asal negeri Ginseng itu agar dikembalikan kepada distributor atau dilakukan pemusnahan.

“Perintah BPOM tidak ada pemberian sanksi kepada pedagangnya. Makanya kita hanya akan meminta pedagang tidak lagi menjualnya karena ada dugaan kandungan babi itu,” cetusnya.

Berdasarkan surat BPOM Pusat, ada 4 produk mi instan asal Korea yang menununjukkan hasil positif mengandung fragmen DNA spesifik babi. Di antaranya Samyang Mi Instan U-Dong, Nongshim Mi Instan (Shin Ramyun Black), Samyang Mi Instan Rasa Kimchi dan terakhir Ottogi Mi Instan (Yeul Ramen). Semua produk tersebut diimpor oleh PT Koin Bumi.

Beri mengatakan, pihaknya tidak akan dapat melakukan pengawasan dan pengecekan secara seksama dalam waktu cepat. Karenanya ia meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi membeli produkproduk mi instan di tersebut.

“Saya harap masyarakat sudah punya informasi juga mengenai larangan konsumsi terhadap mi instan itu,” harapnya.

Sementara itu, informasi yang diperoleh media ini beberapa produk mi instan yang saat ini dilarang edar oleh BPOM itu telah masuk dan dikonsumsi masyarakat KSB. Penjualannya kebanyakan melalui ritel atau toko modern.

Salah seorang warga kelurahan Arab-Kenangan mengaku, telah

sempat membeli salah satu produk mi instan asal Korea itu. Ia memperolehnya dari salah satu toko modern yang ada di dekat rumahnya. “Beruntung saya dan keluarga belum mengkonsumsi mi itu. Tahutahu ramai pemberitaan soal mi itu,” terang warga tadi yang namanya enggan disebutkan. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Tiga desa di Sumbawa Barat yang sempat dilakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) tahap awal kini dilanjutkan ke Riksus investigatif. Hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM meminta supaya tetap kasus ini tetap dilanjutkan guna memberikan efek jera kepada desa-desa yang lain.

Inspektur Inspektorat Sumbawa Barat Ir. H. Ady Mauluddin M. Si kepada Suara NTB, Rabu (21/6) mengatakan, untuk kasus ketiga desa tersebut tetap akan dilanjutkan. Mengingat hasil Riksus tahap awal sudah diserahkan ke bupati dan bupati juga meminta supaya kasus ini dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Sementara untuk Riksus Investagatif tersebut, baru akan dilaksanakan setelah lebaran nanti sedangkan untuk auditor sendiri saat ini sudah diberikan SK tinggal melaksanakan tugas saja.

“Saya sudah bertemu bupati dan Kapolres, kita semua sudah sepakat untuk melanjutkan kasus dugaan penyimpangan ini,” ungkapnya. Apa yang dilakukan ini semata-mata untuk memberikan efek jera supaya tidak terulang lagi kasus-kasus yang sama di tahun berikutnya.

Dikatakannya, dalam pena-

nganan kasus ini, pihaknya (inspektorat) tidak akan bekerja sendiri melainkan tetap melibatkan aparat penegak hukum (Polres). Bahkan Polres, sudah melakukan pemanggilan terhadap ketiga pihak desa tersebut untuk memberikan klarifikasi perihal kasus ini.

Pihaknya (inspektorat) akan mulai masuk setelah lebaran untuk mempelajari lebih detail item pekerjaan yang diduga ada penyimpangannya. Namun demikian, pihaknya tetap akan berupaya memberikan pembinaan terhadap apa yang menjadi temuan serta meminta kepada pihak desa untuk bisa memperbaiki.

Ketika ada respon untuk memperbaiki kesalahan ini oleh pihak desa maka akan dihentikan, tetapi apabila tidak juga ada respon maka akan diserahkan ke Polres. “Kita (inspektorat) lebih kearah pembinaan meskipun kita lakukan riksus untuk bisa diperbaiki. Tetapi apabila tidak juga diindahkan maka kami akan serahkan kepada aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Dijelaskannya, perbuatan yang diindikasi telah terjadi penyimpangan yakni, ada pembelian sejumlah barang, anggarannya sudah dicairkan tetapi tidak ada barang yang dibeli. Selain itu, pendirian bangunan yang dilakukan pihak desa juga diindikasi bermasalah karena volumenya kurang.

Dugaan penyimpangan yang paling fatal adalah, pembelian satu unit sepeda motor, tetapi tidak mengatasnamakan aset pemerintah melainkan sebagai aset pribadi oknum. Artinya, uang untuk pembelian kendaraan tersebut diambil dari APBDes, tetapi setelah ada barangnya diatasnamakan pribadi.

“Dalam pemeriksaan ini kita akan libatkan lembaga teknis, supaya tidak ada kesan Riksus ini asal-asalan,” tandasnya. Sementara target khusus terhadap rampungnya Riksus investigatif ini akan diselesaikan paling lambat sampai akhir Juli mendatang.

Catatan Suara NTB menyebutkan, kasus ini ditangani seteleh sebelumnya ada laporan dari masyarakat sekitar yang diduga telah dilakukan penyimpangan terhadap anggaran yang ada. Ketiga desa tersebut yakni, Desan Mantun, Kecamatan Maluk, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang dan Desa Belo, Kecamatan Jereweh.

Penyimpangan yang dilakukan desa tersebut hampir sama yakni uang di APBDes yang sudah dicairkan untuk pembelian keperluan kantor tetapi dalam realisasinya terjadi penyimpangan. (ils)

SUARA NTB Kamis, 22 Juni 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Sikapi Keputusan PTUN Mataram

Bupati Dompu Tak Punya Kewenangan Terbitkan NIP Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku belum mendapatkan salinan keputusan yang memenangkan penggugat CPNS K2 di PTUN Mataram.

Karenanya, pemerintah daerah (Pemda) belum bisa mengambil keputusan banding atau menerimanya. Diakui bahwa Bupati yang akan mengangkat, memberhentikan dan memindahkan pegawai, tapi Bupati tidak memiliki kewenangan menerbitkan NIP.

(Suara NTB/ula)

KAYU - Puluhan barang bukti kayu hasil pembalakan liar diamankan di Makodim 1614/ Dompu, Rabu (21/6).

Dua Minggu Operasi, Kodim Amankan Puluhan Kubik Kayu Dompu (Suara NTB) – Selama dua minggu menggelar operasi pemberantasan pembalakan liar di Dompu, Kodim 1614/Dompu berhasil mengamankan puluhan kubik kayu diduga hasil tebangan liar. Baik kayu sudah berbentuk balok maupun masih gelondongan. Pajang dan jenisnya pun bervariasi, tapi paling dominan yakni kayu jenis sonokeling.

Dandim 1514/Dompu, Letkol CZI Arif Hadiyanto, SIP melalui Danunit Inteldim, Lettu Kav M Kasim mengungkapkan kayu-kayu tersebut paling banyak ditemukan di wilayah pengelolaan KPH TPMRW tepatnya di kawasan hutan Teka Ndahu Kecamatan Huu. “Perintah langsung Komandan Atas untuk melaksanakan operasi menindaklanjuti pembalakan liar, ndak nyampe satu bulan itu cuma dua minggu kita turun kita dapatkan puluhan kubik kayu,” katanya kepada Suara NTB ditemui di Ma-

kodim, Rabu (21/6).

Puluhan kubik kayu ini sebut M. Kasim pertama kali ditemukan di Kecamatan Huu dengan total volume 11,5 kubik, kemudian di Desa Keramabura enam kubik dengan dua titik penemuan dan di Desa Kwangko 3,5 kubik. Selain barang bukti kayu pihaknya juga mengamankan dua unit kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut.

Sementara untuk para pelaku penebangan sejauh ini lanjut M. Kasim belum ada yang berhasil tertangkap, targetnya usai lebaran nanti Kodim akan melanjutkan operasi untuk meringkus oknumoknum yang terlibat.

“Selesai lebaran kita tidaklanjuti lagi, kita akan dalami terus sesuai dengan perintah komandan atas lewat Danrem, Dandim. Kami sebagai anggota di lapangan melaksankan perintah itu. Dari beberapa kali penangkapan untuk pemilik

kayu sementara ini belum kita dapatkan,” jelasnya.

Mengingat kayu temuan ini dominan jenis sonokeling pihaknya akan tetap menindaklanjuti prosesnya, sebab dalam aturannya kayu jenis ini sudah dilarang untuk ditebang. Disinggung soal kendala lapangan M. Kasim menegaskan selama operasi internal berlangsung belum ada kendala berarti.

Kendala itu ditemukan pihaknya ketika menggelar operasi bersama instansi lain, sebab dari beberapa kali operasi yang digelar minim penemuan barang bukti, diduga ada oknum yang sengaja membocorkan informasi kepada para pelaku pembalakan liar.

“Terindikasi ada oknum dari tim gabungan yang bermain, sehingga hasilnya tidak ada. Makanya dengan kejadian itu Komandan Kodim memerintahkan untuk laksanakan sendiri,” pungkasnya. (jun)

Hal itu disampaikan H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB saat dirinya meninjau lapangan yang akan dijadikan tempat pelaksanaan salat Idhul Fitri 1438 H / 2017 M, Rabu (21/6) kemarin. “Memang dalam undang – undang kepegawaian itu, Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah berhak mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai,” kata H. Bambang.

Ketika putusan majelis hakim memerintahkan dirinya untuk mengembalikan hak pegawai yang sebelumnya dibatalkan, menurut H. Bambang, dirinya mau – mau saja.

Tapi persoalannya, untuk mengangkat pegawai itu harus

ada dasarnya. Dasarnya itu, persetujuan NIP yang diterbitkan oleh BKN. “Jadi, tidak serta merta langsung diangkat,” ungkapnya.

Namun H. Bambang mengaku, dirinya masih menunggu amar keputusan hakim terkait gugatan CPNS K2 Dompu. Karena hingga saat ini dirinya belum melihat dan membaca keputusan hakim terhadap gugatan para penggugat dari kelompok CPNS K2 Dompu. “Saya tidak bisa berkomentar, karena saya belum melihat apa isi keputusannnya. Jadi saya lihat dulu keputusannya,” katanya.

Sebelumnya, pengacara negara yang diwakili oleh Kasi Datun Kejari Dompu, Zulkar-

naen, SH pada Senin (19/6) lalu mengungkapkan, semua perkara gugatan terhadap Bupati Dompu yang dibacakan keputusannya hari ini dinyatakan menang terhadap penggugat.

Hakim beralasan, tim verifikasi yang dibentuk Bupati tahun 2014 lalu, bukan kewenangannya. Sehingga keputusan yang dihasilkannya pun dianggap tidak sah. Sehingga majelis hakim memerintahkan Bupati selaku tergugat untuk membatalkan surat keputusan (SK) pembatalan CPNS terhadap para penggugat yang diangkat melalui formasi honorer K2 Dompu tahun 2014. Bupati juga diminta untuk mengembalikan

hak – hak para penggugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu.

Yang dibacakan keputusan hakim pada Senin lalu baru terhadap 39 perkara dari 128 perkara yang mengajukan gugatan terhadap Bupati di PTUN Mataram. Tapi inti keputusannya sama yaitu membatalkan SK pembatalan pengaktan CPNS oleh Bupati. Keputusan ini menjadi tanda tanya, karena masing – masing memiliki kewenangan seperti Bupati kewenangannya menertbitkan SK CPNS, BKN menerbitkan NIP, dan Kementrian PAN RB mengatur pembagian kuota pengangkatan CPNS. Sementara yang digugat hanya Bupati.

Terbitnya SK pembatalan sebagai CPNS oleh Bupati Oktober 2016 lalu karena adanya surat pembatalan NIP dari BKN. Keputusan ini sempat menuai protes, bahkan Bupati berulang kali menkonsultasikan ke BKN dan KemenPAN RB. (ula)

Petani Dompu Enggan Budidaya Tebu karena Merugi Dompu (Suara NTB) Upaya pemerintah mengembangkan budidaya tebu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku gula PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) bertolak belakang dengan hasil yang diperoleh petani. Akibatnya, banyak petani enggan menanam tebu. Selain masa produksi yang panjang, petani tidak bisa serta merta memanen dan memperoleh harga saat masa panen tebu.

Faisal, salah seorang petani tebu di Hodo kepada Suara NTB mengaku, pengembangan tebu tidak seperti yang dijanjikan saat sosialisasi awal.

Pihaknya dijanjikan muluk – muluk

oleh pemerintah maupun pihak perusahaan. Tapi kenyataannya, tebu yang ditanam sejak akhir 2015 lalu hingga saat ini belum juga dipanen.

“Ada saja kendalanya.

Tidak ada tenaga tebang, tidak ada mobil angkut. Ketika tenaga tebang ada, mobil ada, justru pabriknya malah tutup produksi,” ungkapnya.

Lamanya masa tunggu membuat pihaknya harus menanggung beban biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Walaupun di awal budidaya tebu tahun 2015 lalu, petani mendapat bantuan hibah untuk pengembangan tebu hingga Rp 8,4 juta per ha untuk lahan seluas 1 ribu lebih ha. Tapi uang tersebut tidak diterima petani, tapi melalui kelompok – kelompok tani dan sempat bermasalah

dalam pengelolaannya hingga lebih dari 100 ha tidak tertanami tebu.

Berbeda dengan budidaya jagung. Masa produksinya hanya 4-5 bulan, petani bisa langsung memegang uang setelah dipanen dan ditimbang. “Makanya sudah banyak petani tebu ingin beralih menanam jagung musim depan,” cerita Faisal.

Sementara Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku, baru kembali dari Jakarta untuk membicarakan pengembangan budidaya tebu di Dompu. Pemerintah pusat tidak ingin, pabrik gula yang sudah berhasil berdiri di Dompu dan menjadi satu – satunya pabrik gula yang berhasil berdiri dan beroperasi selama 5 tahun terakhir akan bankrut karena tidak tersedianya

bahan baku tebu.

“Kemarin saya baru pulang dari Jakarta untuk bicarakan pengembangan tebu. Karena pemerintah tidak ingin, pabrik gula yang sudah ada ini tutup karena tidak ada stok bahan baku. Padahal ini sudah susah – susah dirintis pendiriannya dan ini menjadi satu – satunya pabrik gula yang berhasil berdiri dan beroperasi selama 5 tahun terakhir. Ketika ini gagal, maka akan sulit lagi memulai yang berikutnya,” ungkap H. Bambang M. Yasin.

Terhadap kendala petani dalam budidaya dan pasar tebu yang cenderung petani dirugikan, H. Bambang mengaku, hal itu juga menjadi perhatian pemerintah. “Itulah kedepan akan diperbaiki dan dikomunikasikan,” katanya. (ula)

Banyak Pemohon KTP Gunakan Dokumen Palsu di Dompu Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Cataan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu, Afiffudin mengungkapkan banyak menemukan pemohon pembuatan KTP yang menggunakan dokumen palsu.

Salah satunya memalasukan Kartu Keluarga (KK).

Ironisnya, sebagian besar dari mereka ialah masyarakat kalangan ekonomi rendah yang memanfaatkan jasa calo, baik calo dari oknum penegak hukum maupun intansi pemerintah lainya. Diketahuinya, penggunaan dokumen palsu ini karena dokumen tersebut tidak terdata dalam pusat data Disdukcapil.

“Banyak di sini. Coba kita mau masukin penjara sudah kena mereka. Soalnya (pemohon, red) ini orang miskin yang buat itu aparat mungkin atau oknum lain yang sudah diambil uangnya, kita mau

masukan penjara kasian saja,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Secara kasat mata dokumen palsu ini bisa diketahui karena terdapat perebedaan mencolok pada penggunaan lambang negaranya.

Tetapi untuk lebih meyakinkan pihaknya terlebih dahulu memastikan NIK yang digunakan terdata dalam database. Dan rata-rata dokumen tersebut kata Afiffudin banyak yang memang palsu.

Meski penggunaan dokumen palsu ini banyak ditemukan, namun tak ada pemohon yang telah diproses hukum pihaknya. Prosesnya cukup pada pemberian surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatanya. “Bisa kita melihat ini palsu, tapi secara pidana forensik. Banyak kita temukan, kita kan sampai di situ saja kita buat pernyataan tidak mengulangi lagi, karena apa? banyak pertimbangan, rata

orang yang tingkat pendidikanya rendah dan miskin,” ujarnya.

Atas banyaknya temuan tersebut pihaknya pun mengantisipasinya dengan cara melakukan sosialisasi terkait sanksi pidana pelanggaran administrasi kependudukan sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Kalau pun pemohon yang sama masih mengulangi perbuatanya tentu akan diuapaya proses hukum.

Hanya saja khawatirnya ketika menggiring orang-orang ini ke jalur hukum tak ada yang akan menyelesaikan tugas-tugas kantornya.

Terhadap masyarakat yang hendak membuat KTP ia menghimbau agar tetap melengkapi dokumen administrasi sesuai prosedur yang berlaku. “Kita kan kalau ngungkap itu tidak ada kerjaan lagi kita di sini,” pungkasnya. (jun)

Imigrasi Sumbawa Berencana Deportasi Tiga WNA Sumbawa Besar (Suara NTB) Imigrasi Sumbawa berencana melakukan deportasi terhadap tiga Warga Negara Asing (WNA) yang diduga tidak memiliki izin tinggal di Pulau Sumbawa. Tiga WNA tersebut sudah berkeluarga. Dua orang diantaranya tinggal di Kabupaten Sumbawa dan satu orang tinggal di KSB. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa, Drs. Syahrifullah yang ditemui Suara NTB di ruangannya, Rabu (21/6) kemarin membenarkan adanya rencana deportasi tersebut. Adapun WNA tersebut yakni Julita asal Malaysia yang tinggal di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Fekri Mohammed asal Yaman yang tinggal di Desa Luar, Kecamatan Alas, dan Ibrahim Saad WNA Mesir, yang tinggal di Dusun Poto Tano, Desa Poto Tano, KSB. Saat ini paspor warga asal Mesir sudah ada di pihak Kedutaan Besarnya. Iapun sudah memerintahkan Kasi

(Suara NTB/ind)

Syahrifullah Wasdakim untuk mengambil paspor tersebut supaya segera melakukan deportasi. Sementara paspor warga Malaysia dan Yaman diakuinya tengah diproses untuk diperpanjang. Jika ketiga paspor WNA tersebut sudah disiapkan, maka pihaknya segera melakukan deportasi.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan saya usahakan selesai.

Supaya satu-persatu dideportasi ke negaranya,” tukas Syahrifullah.

Dijelaskannya, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila ketiga

WNA tersebut ingin kembali tinggal bersama keluarganya setelah dideportasi. Karena merekajuga sudah memiliki keluarga di sini.

Yang penting mengantongi dokumen yang benar. Untuk sementara ketiganya dikenakan wajib lapor dan tinggal bersama keluarganya di tempat masing-masing sambil menunggu proses deportasi.

“Mereka saat ini berada di rumahnya bersama keluarganya.

Mereka dikenakan wajib lapor sambil menunggu proses pemulangan,” pungkasnya.

Selain tiga WNA tersebut, sambungnya, masih ada empat WNA lainnya yang juga akan dideportasi natinya. Dimana sebelumnya mereka diketahui tinggal di Kabupaten Sumbawa tetapi tidak memiliki dokumen. Masing-masing satu warga Malaysia, dua warga Bangladesh dan satu warga Pakistan.

Saat ini keempat WNA tersebut belum ada kejelasan kewarganegaraannya.

Meskipun demikian pihaknya tetap berupaya berkoordinasi untuk mengetahui kejelasan kewarganegaraan WNA tersebut. (ind)

SUARA NTB Kamis, 22 Juni 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Puluhan Miliar Pendapatan Daerah NTB Diduga Bocor Polisi Siapkan Mekanik

Kendaraan Pemudik yang Rusak akan Diperbaiki Mataram (Suara NTB) Kapolres Mataram, AKBP Muhammad mengecek kesiapan pos-pos pengamanan Operasi Ramadniya Gatarin 2017, Rabu (21/6). Sejumlah pos nanti akan memberikan pelayananan mekanik bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.

“Kalau ada kendaraan bermasalah bisa nanti kita panggilkan mekanik. Misalnya yang mau mudik ke Bima, mogok di Masbagik, kita datangkan mekanik,” terangnya ditemui kemarin di Mapolres Mataram.

Ia menambahkan, layanan itu diharapkan agar pemudik dapat lancar sampai di kampung halaman. Selain itu, kendaraan mogok

di jalan juga berpeluang mengganggu arus lalu lintas sehingga pihaknya memberikan alternatif bantuan.

Polres Mataram mendirikan empat pos di wilayah hukumnya, yakni Pos Pengamanan Kebon Roek di Ampenan, Pos Pelayananan Karang Jangkong, di Cakranegara, Pos Pengamanan Bertais di Sandubaya, dan Pos Pengamanan Narmada di Narmada.

Pos pengamanan tersebut, kata Kapolres, dilengkapi dengan personel gabungan polisi, TNI, Dishub, serta instansi lain yang akan menindaklanjuti setiap gangguan keamanan.

Sementara di pos pelayanan, di-

siapkan tenaga medis serta obat-obatan. “Ini untuk pelayanan warga yang akan berlebaran. Pada dasarnya semua pos-pos itu sama, di pos pelayanan lebih lengkap saja dan di sana jadi pusat komando operasi,” terangnya.

Kurang sepekan jelang Idul Fitri 2017 ini lalu lintas Kota Mataram tampak lebih ramai, khususnya di pusat-pusat perbelanjaan. Ia mengimbau masyarakat untuk memaklumi dan menggunakan jalan alternatid sembari tetap waspada.

Pihaknya sudah menerjunkan satgas antibandit yang memonitor rumah-rumah kosong yang ditinggal mudik penghuninya. (why)

Mataram (Suara NTB) DPRD NTB mensinyalir telah terjadi kebocoran pada pendapatan asli daerah (PAD) di tahun anggaran 2016 lalu. Hal tersebut terlihat dari menurunnya penerimaan asli daerah dalam jumlah yang cukup tinggi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD NTB, yang membidangi urusan keuangan, Johan Rosihan ST, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Gubernur NTB tahun anggaran 2016, pada Rabu (21/6).

“Kinerja penerimaan PAD pada tahun anggaran 2016 sangat mengecewakan. Dalam delapan tahun terakhir pengamatan kami, inilah kali pertama realisasi PAD turun jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya,” ujar Johan.

Disebutkan oleh Ketua Fraksi PKS itu, di tahun anggaran 2016, realisasi PAD turun sebesar minus Rp 12,8 miliar, atau minus 0,93% dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya. Padahal sejak tahun anggaran 2009, PAD NTB terus tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan di atas 20%, mulai dari Rp 471 miliar di tahun anggaran 2009 menjadi Rp 515 miliar di 2010, tumbuh menjadi Rp. 741 miliar di 2011, Rp 745 miliar di 2012. Rp 858 Miliar di 2013. Pada tahun anggaran 2014 tumbuh menjadi Rp 1,115 triliun, pada 2015 meningkat kembali menjadi Rp 1,372 triliun. Namun pada tahun anggaran 2016, realisasi PAD turun menjadi 1,359 triliun.

“Penurunan realisasi PAD ini agak sulit difahami.

Mengapa? Karena Pada tahun anggaran 2016 kita telah membuat kesepakatan jual saham daerah pada PT NNT yang sampai sekarang nasibnya tidak jelas karena Laporan Keuangan PT DMB belum diserahkan. Di saat realisasi PAD ini turun, pertumbuhan ekonomi NTB tetap positif dan termasuk yang terbaik di Indonesia, sementara itu jumlah kunjungan wisatawan juga terus meningkat. Tentunya deretan momentum positif tersebut, semestinya berimplikasi positif bagi peningkatan capaian realisasi PAD di Provinsi NTB,” ujarnya.

Johan mengaku cukup heran, karena penurunan realisasi PAD ini justru terjadi pada akhir-akhir pengabdian Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Muh Amin. Hal ini berpotensi menjadi noda dalam cerita positif yang hendak dibangun pada era kepemimpinan TGB di NTB. Lantas atas kondisi tersebut, pihaknya kemudian mengusulkan pada pimpinan DPRD untuk meminta BPK melakukan audit investigatif atas penerimaan asli daerah di Provinsi NTB. Dalam catatanya, terdapat penurunan penerimaan pada 13 objek PAD, seperti penurunan realisasi PBB-KB sebesar minus Rp 38 miliar, pajak rokok minus Rp 1,8 miliar, bunga deposito minus Rp 7,6 Miliar.

“Terkait dengan penurunan 13 objek PAD tersebut, kami meminta penjelasan yang lebih rinci atas

penyebab turunnya setiap objek PAD, agar respon yang diberikan oleh pemerintah daerah bersifat klinis, bukan bersifat generik yang tidak menyentuh substansi persoalan di lapangan,” kata Johan.

Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terkait tidak optimalnya retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat penginapan yang dimiliki oleh daerah. Realisasi retribusi tempat penginapan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 2.733.928.400,00 atau setara dengan 7,5 juta perhari. Padahal ratusan jumlah kamar dari 11 tempat penginapan yang dimiliki oleh Pemprov NTB, seperti di Wisma Penghubung NTB di Jakarta semestinya memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi peningkatan bagi pertumbuhan retribusi tempat penginapan.

Keenam, begitu juga dengan realisasi retribusi kekayaan daerah sebesar Rp 3.676.781.427,00 yang menurun setengah miliar dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Yang patut menjadi perhatian adalah ratusan objek retribusi kekayaan daerah terkategori macet dengan waktu tunggakan di atas 5 tahun.

Tunggakan retribusi tersebut berimplikasi pada pertumbuhan piutang retribusi dalam neraca per 31 Desember 2016 dari Rp 3,9 Miliar menjadi Rp 5,16 Miliar.

“Terhadap fenomena tersebut, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah untuk bertindak lebih tegas dan lebih berani terhadap penunggak retribusi yang jumlahnya ratusan orang/badan utamanya pengguna jasa yang terkategori macet. Fraksi PKS berharap, pemerintah merespon bukan hanya memberikan surat teguran, namun dengan segera memasukkan pihak-pihak tersebut dalam daftar hitam pengguna jasa kekayaan milik daerah,” ujarnya.

Terakhir disampaikan oleh Johan Rosihan, dari dua penyertaan modal pemda, sampai saat ini tidak memiliki kejelasan, karena sama sekali tidak diberikan beban target penerimaan daerah, yaitu PT STDC dan PT Suara Nusa Media Pratama. Menurutnya, sejauh ini, PT STDC dan PT Suara Nusa juga belum menyerahkan laporan keuangannya.

Diungkapkan oleh Johan, PT Suara Nusa tidak pernah memberikan dokumen hasil RUPS sejak kurun waktu 2011-2015, walaupun telah diminta oleh tim audit. Juga dijumpai keterangan belum adanya pengalihan kepemilikan saham atas nama HIH kepada pemerintah provinsi NTB yang pada awalnya senilai 30,77 persen. Adapun PT STDC merupakan kerja sama dari Pemprov NTB dengan PT Indobuilco dalam pengelolaan kawasan pariwisata Sire Lombok Barat. Pada kerja sama ini, pada mulanya disepakati nilai saham pemerintah sebesar 25%. Namun sampai sekarang nasib dari penyertaan modal ini tidak jelas.

“Maka melalui forum ini, Fraksi PKS meminta rencana tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait investasi pada dua perusahaan tersebut. Bagaimana langkah pemerintah daerah untuk membersihkan neraca dari aktivitas investasi yang tidak memiliki kejelasan bisnis pada masa depan,” pungkasnya. (ndi)

Halaman 9

SUARA NTB Kamis, 22 Juni 2017

Nilai Humanis yang Jarang Dikupas dari Ramadhan Syafril, M.Pd

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram IBADAH Ramadhan yang sedang dilalui oleh umat Islam seluruh dunia kini sudah hampir sampai di ujung sepuluh hari terakhir.

Namun diskursus tentang makna dan hikmah di balik ibadah tersebut sepertinya sulit untuk dikupas tuntas. Kita sering mengupas betapa Ramadhan memantik seorang yang beriman untuk memaksimalkan ibadah salat dan berbagi infaq, sedekah, dan zakat. Selain itu, aktivitas membaca Alquran, kajiankajian, kegiatan pesantren kilat, dan lain-lain merupakan griya Ramadhan yang acapkali ditemukan baik di masjid, sekolah, kantor-kantor, panti asuhan, maupun di media TV dan medsos lainnya.

Sebuah pemandangan yang sangat jarang ditemukan di bulan-bulan qomariah lain selain Ramadhan. Naluri beragama kaum Muslim, sepertinya sudah otomatis merespon setiap hadirnya bulan suci Ramadhan. Terlepas dari motif yang ada dalam hati masing-masing kaum Muslim, kita hanya bisa melihat secara kasat mata bahwa terjadi perubahan perilaku dari sebagian besar kaum Muslim tatkala bulan Ramadan datang.

Perubahan yang mengarah kepada perilaku baik.

Dalam tulisan ini saya ingin mengupas salah satu dari nilai humanis yang merupakan salah satu perilaku baik dalam bulan suci Ramadhan ini yang boleh jadi jarang diperbincangkan yakni saling memaafkan. Humanis kadang hanya diartikan secara terbatas pada aspek saling memberi materi berupa infaq, sedekah, dan zakat. Pemahaman saling memberi secara materi menandakan bahwa kaum muslimin telah terjebak dalam pandangan materialistik-parsial. Sementara ada dimensi non materi yang dapat dikaitkan dengan sikap sosial (peduli sesama) yakni memaafkan sesama manusia.

Dalam Alquran surat Ali-Imran (Q.S 3:134) disebutkan bahwa salah satu ciri orang yang bertaqwa yakni wal ‘afina ani nash (Memaafkan sesama manusia). Puasa mendidik seorang menuju satu hasil yakni Muttaqien. Seorang yang mendapat gelar Muttaqien tentu salah satu sifat yang melekat dalam dirinya yakni memaafkan manusia lain. Jika seorang Muslim rajin berpuasa, salat wajib dan sunat, mengeluarkan infaq, sedekah, dan zakat namun belum mampu memaafkan kesalahan teman atau manusia lainnya, maka salah satu indikator orang yang muttaqien belum terpenuhi (saya tidak menyebut puasanya sia-sia {hanya mendapat lapar dan dahaga semata}).

Sikap memaafkan sesama manusia merupakan sikap terpuji yang sulit untuk dilaksanakan tanpa disertai dengan pendidikan iman yang baik. Fakta meningkatnya eskalasi konflik di kalangan masyarakat baik pada level local sampai pada level dunia, menunjukkan bahwa nilai humanis yang berbasis religious (Buchael, 1995) sepertinya telah tergerus oleh kepentingan materialis. Bagi umat muslim, untuk memantik kesadaran kemanusiaan berbasis agama Allah SWT menyediakan satu bulan penuh untuk mendidik hamba-Nya agar terbentuk sifat kemanusiaan yang universal. (*)

Pemprov Santuni 888 Pasukan Kuning Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan Pemerintah Provinsi NTB kepada pahlawan kebersihan atau yang dikenal pasukan kuning, Wakil Gubernur (Wagub) H. Muh. Amin, SH., MSi., memberikan sejumlah bantuan. Penyerahan bantuan berlangsung pada acara silaturahim wagub dengan petugas kebersihan lingkup Pemprov NTB dan Kota Mataram di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (21/6).

Bantuan yang diserahkan orang nomor dua di NTB berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp 560.000 dan beras 10 kg. Jumlah pasukan kuning yang menerima bantuan tersebut sebanyak 888 orang, terdiri dari petugas kebersihan Setda Pemprov NTB sebanyak 173 orang, Kota Mataram 659 orang dan Islamic Center sebanyak 56 orang.

Sehingga total bantuan yang diserahkan Pemprov NTB saat itu sebesar Rp 897 juta dan 12,5 ton beras.

Wagub menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas kebersihan yang tidak kenal lelah bekerja dan berikhtiar untuk menjaga kebersihan daerah, khususnya di Kota Mataram. Menurut Wagub kerja keras yang ditunjukkan pasukan kuning itu telah mengubah wajah kota.

Bahkan, berbagai penghar-

gaan yang diraih pemerintah selama ini, salah satunya berkat kinerja petugas kebersihan. “Pekerjaan bapak, ibu sekalian ini adalah sumbangsih nyata untuk membangun daerah kita,” pujinya.

Wagub berpesan kepada seluruh petugas kebersihan untuk tidak berkecil hati. Dengan peran sebagai petugas kebersihan, bukan berarti pekerjaan itu tidak mulia. Justru menurut Wagub, kalau tidak ada kebersihan maka wajah pariwisata NTB saat ini tidak terlihat.

Tidak akan ada wisatawan yang berkunjung ke daerah ini apabila tidak ada tata kelola kebersihan yang baik.

Wagub mencontohkan, di luar negeri, kebersihan itu menjadi prioritas utama, sehingga para wisatawan merasa nyaman dan tertarik mengunjugi daerah itu. “Apapun profesi kita, apapun pekerjaan

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

SERAHKAN - Wagub NTB H. Muh. Amin menyerahkan bantuan pada petugas kebersihan Kota Mataram di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (21/6). kita, kita harus syukuri,” tutur Wagub di hadapan ratusan ‘pahlawan’ kebersihan tersebut.

Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat, Setda Provinsi

NTB, H. Ahmad Masyhuri menyampaikan silaturahim dan penyerahan bantuan ini merupakan agenda rutin pemerintah provinsi. Tidak hanya agenda rutin, jumlah bantuan yang

diberikan setiap tahun pun terus mengalami peningkatan. “Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah provinsi kepada petugas kebersihan kita,” ungkapnya saat itu. (nas)

Malam Seribu Cahaya Targetkan Rekor Muri Mataram (Suara NTB) Malam Pesona Seribu Cahaya akan dilaksanakan pada malam takbir Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah.

Kegiatan ini ditargetkan akan mendapatkan rekor Muri (Museum Rekor Indonesia). Sebab rencananya akan diikuti oleh 10.000 peserta.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB H. L. Moh. Faozal, S. Sos., M.Si, menjelaskan, pada Malam Seribu Cahaya para peserta akan membawa lampion untuk dinyalakan, sambil melakukan takbir Hari Raya Idul Fitri.

“Untuk Malam 1000 Cahaya, kita bekerjasama Pemerintah Kota Mataram. Di mana nantinya untuk 10.000 peserta pawai takbir itu akan diikuti para kafilah dari 6 kecamatan yang ada di Kota Mataram. Insha Allah kegiatan ini nantinya akan kita dorong untuk tercatat dalam rekor Muri,” kata Faozal.

Untuk memudahkan koordinasi, nantinya peserta akan terbagi dalam 6 blok. Masingmasing untuk blok pertama ditempatkan di sekitar Jebak Beleq (pintu gerbang) Dasan Agung hingga Masjid AtTaqwa Mataram. Kemudian

blok 2 menempati sekitar Islamic Center hingga perempatan Bank Indonesia, blok 3 dari Bank Indonesia sampai BRI Mataram. Blok 4 BRI Mataram sampai depan Kantor Denpom Mataram, blok 5 Bak NTB sampai Hotel Santika Mataram, dan blok 6 Kantor Walikota Mataram hingga perempatan Kantor Gubernur NTB. “Nantinya panggung utama akan dibangun di perempatan Kantor Gubernur NTB menghadap ke arah barat, yang akan dihadiri oleh Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi dan Walikota Mataram, TGH.

Ahyar Abduh,” jelas Faozal.

Namun pelaksanaan pawai takbiran Hari Raya Idul Fitri tahun ini ada yang berbeda, dibandingkan dengan pelaksanaan pawai takbiran tahuntahun sebelumnya. Di mana kalau sebelumnya pawai takbiran akan berjalan keliling Kota Mataram. Maka untuk tahun ini takbiran Hari Raya Idul Fitri akan dilakukan dengan cara berdiam di blok masing-masing. Puluhan ribu peserta ini akan melakukan takbir, sambil membawa lampion.

Setelah itu, nantinya masingmasing kafilah yang berasal dari berbagai kecamatan di Kota

Mataram akan berjalan melintasi panggung utama.

Pawai Takbiran akan dilepas oleh Gubernur NTB dan Walikota Mataram. Bukan untuk keliling Kota Mataram.

Pada malam takbiran itu juga akan digelar kegiatan Lomba Memukul Bedug hingga pukul 02.00 Wita.

Ini merupakan aktivitas event Festival Khazanah Ramadhan yang terakhir.

Semua warga diharapkan turut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Terlebih untuk merayakan malam hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri tahun 2017. (lin)

SUARA NTB

Kamis, 22 Juni 2017

Maba Unram Buat Perjanjian BAGI mahasiswa baru Unram yang lolos seleksi penerimaan harus membuat surat perjanjian.

Surat perjanjian berisi pernyataan mahasiswa bersangkutan untuk tetap setiap pada Pancasila dan taat pada aturan yang berlaku di Unram.

Wakil Rektor III Unram H. Muhammad Natsir mengungkapkan ada 10 poin dalam surat perjanjian itu. Di antaranya yaitu siap mengikuti proses pendidikan di Unram dan mematuhi semua peraturan dan (Suara NTB/dok) ketentuan yang berlaku di Unram.

H. Muhammad Natsir Selain itu, sebagai mahasiswa Unram harus berjanji untuk tertib, sopan, loyal, dan menghormati serta menjunjung tinggi nama baik Unram. Termasuk di antaranya ialah menaati tata tertib kehidupan kampus, peraturan akademik, peraturan kemahasiswaan, etika mahasiswa dan peraturan lainnya.

Poin berikutnya jelas Natsir ialah mahasiswa tidak melakukan tindakan kekerasan, memukul, menganiaya, menyakiti, mengeroyok pihak manapun, mengambil dan atau merusak barang milik negara, tindakan asusila baik langsung atau tidak langsung, menyalahgunakan narkoba, zat adiktif lainnya dan miras.

Jika ditemukan, maka yang bersangkutan bersedia diperiksa secara klinis, dan apabila ternyata hasilnya menunjukkan adanya indikasi sebagai pemakai narkoba, maka bersedia diberhentikan sebagai mahasiswa Unram sesuai Surat Ditjen Depdiknas No 131/D/2000, tanggal 21 Januari 2000.

Selain itu, jika mahasiswa tidak mematuhi poin lain dalam surat perjanjian itu, maka yang bersangkutan bersedia menerima sanksi yang ditetapkan Unram, termasuk sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Unram.

Perjanjian itu kata Natsir, untuk mengatur kehidupan kampus mahasiswa agar tertib dan mampu menaati semua kebijakan Unram. (dys)

Halaman 10

Gerakan Radikal Disinyalir Cenderung Menyasar Pelajar Mataram (Suara NTB) Gerakan radikal disinyalir cenderung mengincar pelajar. Karena anak usia sekolah merupakan usia yang labil dan masih mencari jati diri. Ketika seseorang melakukan pendekatan tertentu, pelajar mudah terpengaruh.

“Gerakan ekstrem atau radikal ini menyasar pelajar, karena dia merekrut kader. Di manapun gerakan radikal itu bersemainya di lembaga pendidikan, Karena anak-anak usia sekolah itu anak-anak yang usia labil, mencari identitas diri,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/6).

Menurut Suruji, pelajar berpotensi menjadi sasaran empuk kelompok radikal. Terutama ketika mereka disentuh dengan pemikiran yang seolah-olah dianggap benar, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kelompok itu.

“Lembaga pendidikan itu menjadi ladang yang subur untuk bisa menyemai paham radikal. Dibanding dengan dia (kelompok radikal) mencari ke

pasar, ke perempatan,” ujarnya mencontohkan.

Oleh karena itu, pihaknya di pemerintah Provinsi NTB sudah memulai mengantisipasi itu dengan terbitnya surat edaran gubernur tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif pada 1 April lalu. Salah satu poin di dalam edaran itu membangun hubungan yang harmoni dan komunikasi yang intensif antara orang tua/wali siswa dengan sekolah.

“Sehingga jika ada persoalan orangtua dan anak-anak, bisa dikomunikasikan dengan wali, begitu pula, walinya ketika dia melihat anaknya tiba-tiba menjadi pemurung, berubah gelagatnya, dia bisa menyampaikan ke dinas,” katanya.

Sekolah juga menyiapka konselor atau guru BK. Ketika sekolah menerima laporan dari

orang tua atau masyarakat karena siswa mengalamai masalah psikologis atau apapun itu. Maka dia harus ditangani oleh guru BK. “Atau mungkin guru-guru melihat ada perubahan yang tidak wajar, kenapa anak itu menjadi gelisah. Nanti itu dilaporkan ke guru BK,” jelas Suruji.

Menurut Suruji, setelah PPDB Zonasi dan masyarakat paham upaya pembenahan pendidikan itu. Tahap berikutnya, akan ada kebijakan penguatan beberapa mata pelajaran tertentu. Suruji menyampaikan akan memulai dengan penguatan mata pelajaran agama. Agar siswa memahami ajaran agamanya masing-masing dengan benar. “Jangan tiba-tiba dikatakan kalau masuk surga itu harus bunuh orang, itu kan ajaran yang salah,” ujarnya mencontohkan.

Selain itu juga memperkuat

STAHN Gde Pudja Gelar Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar workshop sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi, dengan tema kita tingkatkan komitmen pengelolaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkualitas. Bertempat di Hotel Santika Mataram, Rabu (21/6).

Workhsop itu dihadiri oleh unsur pimpinan dan civitas akademika STAHN Gde Pudja Mataram, perwakilan dari perguruan tinggi lain, serta stakeholders lainnya. Ketua Panitia workshop sistem penjaminan internal, Drs. I Ketut Cameng Mustika, M.Ag, dalam laporannya sekaligus mewakili Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawanti, SE.,Ak.,MM., menyampaikan workshop ini diadakan dalam rangka meningkatkan pelayanan mutu di STAHN Gde Pudja. “Ini untuk meningkatkan pelayanan mutu,” katanya.

Menurut Mustika, tujuan workshop ini digelar, diharapkan dapat memberi informasi mengenai sistem penjaminan mutu internal di STAHN Gde Pudja Mataram. Selain juga memaparkan tentang kondisi perguruan tinggi dalam rangka penjaminan mutu yang berkelanjutan. Nantinya workshop ini juga dapat merumuskan naskah akademik penjaminan mutu STAHN Gde Pudja.

“Partisipasi sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan program penjaminan mutu internal di STAHN Gde Pudja Mataram,” harap Mustika kepada peserta yang hadir.

Ada empat orang narasumber yang mengisi materi untuk workshop itu, pada kesempatan pertama, Dr. Fahimah Martak memparkan tentang Dokumen penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Narasumber lainnya, Adhi Darma Wibawa, P.hD, menyampaikan materi SPMI PT, Dr. Ir. Albertus Joko Santoso, MT, membawakan materi sosialisasi Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO), dan Prof. Dr. Adiwijaya memaparkan mengenai praktik SAPTO. Fahimah Martak dalam pemaparannya menyampaikan pada SPMI merupakan monitoring dan evaluasi (monev) internal dari perguruan tinggi yang dilakukan setiap tahun. Merupakan evaluasi untuk perbaikan.

“Harus sesuai standar nasional yang ditentukan oleh Dikti, tapi tidak boleh kurang,” katanya.

Sistem pengendalian mutu dari Dikti tujuannya untuk men-

ingkatkan mutu dan kualitas perguruan tinggi. Serta agar stakeholders perguruan tinggi, seperti alumni, mahasiswa, calon mahasiswa, dan pihak lainnya, dapat menaruh kepercayaan kepada perguruan tinggi. “Sehingga perguruan tinggi tidak buru-buru mempersiapkan ketika akan akreditasi. Jika SPM itu jalan,” katanya.

Oleh karena itu, harus ada manajemen SPMI, dimulai dari penetapan standar Dikti, Pelaksanaan standar Dikti, Evaluasi standar Dikti, Pengendalian

standar Dikti, dan Peningkatan standar Dikti. Atau yang dikenal dengan PPEPP. “SPMI itu untuk perbaikan.

Sesuaistandardiktidantidakboleh menyimpang dari standar dikti PPEPP harus dipenuhi, semuanya dibuat standar. Untuk peningkatan mutu, bukan penilaian. Nanti diserahkan ke rektor atau ketua dari perguruan tinggi untuk memperbaiki. Supaya menjamin kualitas perguruan tinggi sehingga percaya kepada perguruan tinggi,” jelas Fahimah. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

WORKSHOP - Narasumber dalam workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi yang digelar STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (21/6).

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dua mata pelajaran ini diyakini dapat menguatkan karakter para pelajar.

Nantinya juga akan diperkuat dengan mata pelajaran bahasa asing. Di pelajaran bahasa asing itu, tidak membuat siswa menjadi asing, tetapi agar mereka bisa berkomunikasi. Serta memperkuat juga mata pelajaran olahraga. Dengan mengajak para siswa berlari agar jantung dan paru-paru mereka sehat, sehingga jasmani mereka bisa sehat sehari-harinya. (ron)

(Suara NTB/ron)

H. Muh. Suruji

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 22 Juni 2017

Tak Diterima di Unram

Dua Atlet Potensial Terancam Hengkang dari NTB Mataram (Suara NTB) Atlet menembak NTB, Liza Rizna Widjajanti bersama rekannya, Khairunissa terancam hengkang dari NTB. Peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja di Surabaya tahun 2014 itu telah jadi mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang Jawa Timur (Jatim).

(Suara NTB/fan)

Andik Budi Hariono

“Atlet kita Liza dan Nissa bisa hengkang dari NTB karena mereka berdua sudah kuliah di Malang. Dan Perbakin Jatim sudah pasti akan melirik dua atlet itu untuk perkuat Jatim di PON 2020,” ucap Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (21/6).

Dikatakan Andik, sudah dua atlet menembak berprestasi nasional yang kuliah di luar NTB. Mereka memilih kuliah di luar daerah karena tidak diterima lewat jalur prestasi di Perguruan Negeri

di Mataram.

Akibat tak diterima di Universitas Negeri di NTB, dua atlet NTB tersebut, kata Andik, memilih kuliah di luar NTB. “Terakhir atlet kita Khairunnisa yang memilih kuliah di Surabaya, karena diterima di perguruan tinggi negeri di Surabaya,” terang Andik.

Atlet menembak NTB, Khairunissa kata Andik sudah diterima di Universitas Brawijaya. Sementara Liza kuliah di Unesa Malang.

Menurut Andik, selama kuliah di Jawa Timur kedua

atlet menembak NTB itu akan latihan di tempat pelatihan atlet Perbakin Jatim. Bila kedua atlet NTB terus berlatih di markas Perbakin Jatim kemungkinan besar kedua atlet itu akan pindah membela Jatim di PON/2020. Karena selama atlet latihan akan difasilitasi oleh Pengprov Perbakin Jatim.

“Kalo atlet kita latihannya di Jatim dan menggunakan peralatan latihan Perbakin Jatim otomatis dua atlet kita akan membela Jatim di PON,” jelas Andik. (fan)

Mataram (Suara NTB) Target 17 emas NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, di Papua tahun 2020 dinilai sangat realistis oleh Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB. Target tersebut dinilai relevan bila dilihat dari amunisi atlet NTB yang berprestasi yang ditangani tim Pelatda Mayung 2017.

Demikian dikatakan Ketua Binpres KONI NTB, Wibowo Budi Santoso di acara diskusi ringan pengurus KONI NTB dengan wartawan olahraga di Mataram, Selasa (20/6).

Pertemuan pengurus KONI NTB dengan sejumlah war-

tawan olahraga itu sebagai ajang silaturahmi sekaligus buka bersama dan membahas agenda KONI NTB tahun 2017.

Hadir Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, Ketua Bidang Humas KONI NTB, Dr. Kadri, Wakil Sekretaris KONI NTB, Moh. Iqbal MP, anggota Bidang Organisasi KONI NTB, Dahlan A. Bandu dan Hafid Hasyim.

Pada kesempatan itu Wibowo Budi Santoso yang biasa disapa Bowo menanggapi soal target NTB meraih 17 emas di PON/ 2020 sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi di media

surat kabar belum lama ini.

Menurut Bowo target 17 emas di PON/2020 yang disampaikan pak Gubernur NTB sangat realistis dan relevan dengan jumlah atlet berprestasi yang ada saat ini. Relevan menurut Bowo karena saat ini NTB punya sedikitnya 39 atlet yang sukses meraih medali emas di PON 2016.

“Kita punya sekitar 39 atlet peraih medali PON 2016.

Bagaimana kita dorong atlet-atlet itu bisa meningkatkan prestasi mereka. Saya kira sisa waktu empat tahun sangat bisa untuk meningkatkan prestasi atlet.

Tinggal proses latihan harus dikawal dengan baik,” jelas Bowo.

Diakui Bowo pada PON 2016 kontingen NTB sukses meraih 11 medali emas, 10 perak dan 18 medali perunggu. Para atlet yang meraih medali emas, perak dan perunggu di PON kata Bowo bisa ditingkatkan prestasinya.

Di bagian lain, Wibowo juga mengakui bahwa ada beberapa atlet unggulan NTB yang pensiun dan tidak aktif lagi latihan.

Contohnya, tiga atlet silat NTB peraih medali emas, perak dan perunggu di PON 2016, Mariati, Indria Milasari dan Nur Haedah. Ketiganya akan absen di PON/2020 dan sudah disiapkan penggantinya yakni mantan atlet PPLP NTB. (fan)

(Suara NTB/fan)

Target 17 Emas NTB di PON 2020 Realistis Ni Putu Yogiswari

Yogi Incar Emas di Pomnas 2017 Mataram (Suara NTB) Ni Putu Yogiswari siap ambil bagian di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) yang akan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ,14-21 Oktober 2017.

Peraih medali perak di Pomnas di Aceh tahun 2015 itu

Atlet Pelatda Mayung Mudik Bareng Atlet PPLP NTB Mataram (Suara NTB) Rencana pihak KONI NTB untuk menggelar acara mudik lebaran bareng atlet tahun ini telah direalisasi. Sejumlah atlet Pelatda Mayung 2017 sudah berangkat menggunakan bus, Rabu (21/6). Keberangkatan rombongan atlet itu dilepas Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto di GOR 17 Desember Turide Mataram.

Koordinator Panitia Mudik Bareng, Moh. Iqbal didampingi Dachlan A. Bandu yang diwawancara Suara NTB, di

RUPA- RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/ LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/ LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

sela-sela keberangkatan atlet mengatakan mudik bareng atlet Pelatda sudah pernah dilaksanakan oleh KONI NTB di tahun sebelumnya.

Meski demikian, mudik bareng tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena melibatkan atlet PPLP NTB. Pihak KONI NTB melibatkan atlet PPLP NTB dalam mudik lebaran bareng atlet Pelatda itu. Pasalnya sebagian atlet Pelatda Mayung yang ada di Pelatnas tidak mudik, karena tidak mendapat izin dari panitia Pelatnas.

Dijelaskan Iqbal, mudik lebaran bersama atlet tahun ini diinisiasi langsung Ketua Umum

KONI NTB, H. Andy Hadianto.

Orang nomor satu di KONI NTB itu memfasilitasi transportasi mudik bareng atlet agar para atlet NTB tiba di rumah dengan selamat.

“Mereka ini atlet-atlet terbaik NTB yang akan membela Marwah NTB di kancah nasional. Sehingga kami harus kawal kepulangan mereka,” jelasnya.

Dalam mudik bareng bersama atlet Peletda dan PPLP NTB itu pihak KONI NTB telah mempersiapkan empat orang pengurus KONI NTB untuk mengawal keberangkatan atlet yang mudik. Pihak KONI NTB berharap selama mudik lebaran para atlet dapat di-

SALON Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543 SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp.

0370-636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 0 8 7 8 0 0 1 0 6 6 7 4 / 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

(Suara NTB/fan)

MUDIK - Atlet Pelatda Mayung dan PPLP NTB mudik bareng.

Keberangkatan mereka dilepas oleh Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto bersama Kadispora NTB, di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (21/6). terima dan dibantu KONI kabupaten/kota masing-masing untuk kebutuhan gizi atlet.

“Kita akan membuat acara serah terima atlet ke pengu-

rus KONI kabupaten/kota di NTB agar KONI kabupaten/ kota juga ikut memperhatikan atlet-atlet mereka yang mudik,” jelas Dachlan. (fan)

SALON YUNI SALON & School Kcntikan Rmbut & Kulit Pria/Wnt, Hrg Trjangkau, Fsilitas Lngkap, Disc. 10% Khusus Pndftran Akhir Thn. Jl. Dr. Stomo No.18 Krang Baru & Jl. Gtong Ryong No.27A Ampenan. Hub. 087865155031 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage+Lulur+fcial+Ttk Wjah+Ctok+Mskr Bdan+rtus Vagina(100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub :087765860889/ 085937064233,jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

mengincar medali emas.

“Target saya mempersembahkan perestasi yang terbaik untuk daerah dan kampus saya,” ucap Mahasiswi Semester Dua IKIP Mataram, kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (20/ 6) kemarin.

Atlet kelahiran 9 Maret 1995 ini mengatakan target meningkatkan prestasi sudah menjadi impiannya. Pasalnya di event yang sama di Aceh tahun 2015 dia pernah mempersembahkan medali perak di tolak peluru putri dengan tolakan 11.93 meter.

Selain pernah menyumbang medali perak, rasa optimis Yogi untuk mempersembahkan medali emas di Pomnas tahun 2017 muncul setelah mengetahui pesaingnya dari Jabar dipastikan absen.

“Atlet Jawa Barat peraih medali emas di Pomnas 2015 dipastikan tidak ikut karena dia sudah tidak lagi jadi Mahasiswa. Dia sudah Wisuda tahun lalu,” ungkapnya.

Lanjutnya, untuk dapat meraih target medali emas, Yogi akan berusaha mempertajam catatan tolakannya. Diakui Yogi, catatan tolakan pelurunya sedikit menurun karena ayahnya, I Wayan Gunaksi sebagai pelatih tidak bisa lagi mendampinginnya latihan karena sakit.

“Bapak saya baru selesai

diamputasi kakinya karena sakit diabetes. Sehingga tidak bisa mendampingi saya latihan karena masih dalam proses penyembuhan,” jelasnya.

Selama ayahnya belum bisa turun melatih ke lapangan, Yogi mengaku latihan sendiri saja. Dengan proses latihan tanpa dikawal langsung oleh sang Pelatih, Yogi akan tetap berusaha mempersiapkan diri dengan baik.

Targetnya meningkatkan tolakan. Catat tolakan peluru terbaiknya sejauh 13, 36 meter yang dicatatnya di Kejurnas Antara PPLM tahun 2014.

Yogi mengatakan catatan tolakan terbaiknya berhasil dibuat di Kejurnas Antar PPLM karena saat itu dia dilatih oleh ayahnya, I Wayan Gunaksi. Namun saat ini Ayahnya tidak bisa mendampingi dirinya latihan karena masih dalam kondisi sakit. Meski latihan sendiri Yogi mengaku siap mempersembahkan prestasi terbaik di Pomnas 2017.(fan)

LOWONGAN

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)

PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

SUARA NTB

Kamis, 22 Juni 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 22 Juni 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

Kamis, 22 Juni 2017

SUARA NTB

Halaman 14

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 22 Juni 2017

Pemprov Tak Mungkin Tolak Usulan Kenaikan Penghasilan DPRD Dari Hal. 1 Ketika ditanya apakah kenaikan penghasilan anggota DPRD NTB itu akan diterima sesuai dengan apa yang diusulkan? Supran mengatakan, dasar dari besaran usulan itu akan ada dalam Permendagri.

Permendagri tersebut, katanya akan keluar dalam waktu dekat ini. “PP itu akan ada turunannya Permendagri. Sebelum Lebaran ini, mungkin besok sudah keluar Permendagrinya. Dasar kita itu saja,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD NTB melalui Sekretariat Dewan mengirim surat kepada TAPD prihal usulan penambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD NTB dengan total Rp 10,1 miliar. Yang terdiri dari penambahan tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 5,4 miliar, tunjangan transportasi sebesar Rp 3,2 miliar dan untuk tunjangan reses terakhir sebesar Rp 1,3 miliar yang akan dibayarkan selama tujuh bulan ke depan.

Dari permintaan penambahan pengahasilan pada tiga item tersebut, penghasilan masing-masing anggota Dewan tiap bulannya akan bertambah sebesar Rp 14 juta lebih dari pendapatan sebel-

umnya Rp 37,8 juta. Sehingga jika diakumulasikan, total pendapatan yang akan diterima oleh satu orang anggota Dewan setiap bulan Rp 51,9 juta.

Usulan kenaikan penghasilan DPRD ini dinilai tidak tepat di tengah masih banyaknya masyarakat miskin di NTB. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah warga NTB yang miskin dan rentan miskin mencapai 2,4 juta jiwa.

Dengan rincian Lombok Barat sebanyak 349.367 jiwa, Lombok Tengah 501.616 jiwa, Lombok Timur 707.558 jiwa, Sumbawa 158.581 jiwa. Selanjutnya, Dompu 114.044 jiwa, Bima 228.236 jiwa, Sumbawa Barat 55.945 jiwa, Lombok Utara 123.957 jiwa. Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 138.664 jiwa dan 59.637 jiwa. Dari data tersebut, jumlah warga NTB yang miskin pada 2016 sebesar 16,02 persen atau 700 ribu jiwa, tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Rata-rata garis kemiskinan di NTB sebesar Rp 322.689. (nas)

Perlambatan Penurunan Kemiskinan Jangan Dianggap Wajar Dari Hal. 1 Persentase kemiskinan di NTB saat ini masih sebesar 16,02 persen. Sementara di tingkat nasional sudah berada di posisi 10 persen lebih. Menurutnya, dua fakta yang menunjukkan satu sisi terjadi penurunan yang progresif dan masih tingginya persentase kemiskinan harus diletakkan dalam satu meja.

Supaya pandangan Pemda utuh dan semangat menurunkan angka kemiskinan di NTB tetap terjaga. Ia mengingatkan, ikhtiar melawan kemiskinan tidak boleh melemah. Apalagi surut ke belakang ketika berhadapan dengan tantangan dan kondisi eksternal maupun internal yang tidak mudah.

Penurunan angka kemiskinan merupakan satu dari 12 indikator RPJMD NTB 20132018 yang belum tercapai.

Tahun 2016, angka kemiskinan di NTB masih berada di posisi 16,02 persen. Sementara dalam RPJMD, akhir 2018 mendatang angka kemiskinan ditargetkan tersisa sekitar 12,25 persen.

Pemprov diminta meningkatkan kinerja dalam mengejar beberapa indikator yang belum tercapai tersebut. ‘’Fraksi Partai Demokrat menekankan agar komitmen ini dijalankan dengan penuh kesungguhan,” harapnya.

Mengingat, kata Guntur, masa pemerintahan periode ke dua Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi sudah memasuki fase penutup. Fraksi Partai Demokrat menilai selama dua periode memimpin NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) – sapaan akrab gubernur, telah mewariskan banyak capaian yang membangggakan.

Sepatutnya tetap terpelihara momentumnya hingga akhir masa jabatan 2018 nanti.

“Selain itu, tantangan dan sejumlah persolaan pembangunan yang masih ada di depan mata harus dipastikan bersama mampu di atasi secara progesif dalam waktu yang tersisa ini. Fraksi Partai Demokrat berkomitmen mengawal dan memastikan kinerja pemerintahan tetap terjaga, fokus dan terarah tujuannya,’’ katanya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan Pemprov tetap fokus dalam mengentaskan kemiskinan. Bahkan, dalam Rancangan APBD Perubahan 2017, anggaran akan tetap fokus pada program pengentasan kemiskinan.

Dalam APBD Murni 2017, Pemprov mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan yang tersebar di SKPD sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, gubernur tak menyebutkan seberapa be-

sar peningkatan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan pada APBD Perubahan 2017.

“Iya memang itu fokus kita (program pengentasan kemiskinan). Kita fokus karena kemiskinan kita masih 16 persen. Dan itu masih di atas rata-rata nasional,” kata gubernur belum lama ini.

Secara nasional, NTB termasuk provinsi terbaik dalam percepatan penurunan angka kemiskinan.

Namun, secara persentase, angka kemiskinan di NTB termasuk tinggi yakni masih sebesar 16 persen. Angka ini masih berada di atas ratarata nasional yang sudah mencapai 10 persen.

Menurutnya, butuh beberapa tahun lagi supaya persentase angka kemiskinan di NTB berada di bawah ratarata nasional. “Jadi, fokus kita tetap pada kemiksinan.

Dan anggaran-anggaran yang ada kita konsolidasikan untuk itu,” katanya.

Berdasarkan data BPS, pada posisi September 2016, persentase kemiskinan di NTB turun 0,46 persen. Persentase kemiskinan di NTB sekarang menjadi 16,02 persen atau masyarakat miskin di NTB tinggal 786.580 orang. Pada periode pertama 2008-2013, angka kemiskinan mengalami penurunan rata-rata 1,4 persen pertahun.

Tahun 2008, angka kemiskinan mencapai 23,81 persen atau 1.080.613 jiwa, tahun 2009 sebesar 22,78 persen atau 1.050.948 jiwa.

Tahun 2010 turun menjadi 21,55 persen atau 1.009.352 jiwa. Selanjutnya, tahun 2011 menjadi 19,73 persen atau 900.573 jiwa, tahun 2012 menjadi 18,63 persen atau 852.516 jiwa.

Selanjutnya, tahun 2014, persentase kemiskinan di NTB pada September 2014 sebesar 17,05 persen. Sedangkan di posisi yang sama tahun sebelumnya, persentase angka kemiskinan di NTB pada September 2013 sebanyak 17,25 persen. Pada September 2015 yang mencapai 802.290 orang atau 16,54 persen.

Sementara sampai Maret 2016 angka kemiskinan di NTB mencapai 804,44 ribu orang atau 16,48 persen. Pada posisi MaretSeptember 2016, persentase kemiskinan di NTB turun 0,46 persen. Sehingga angka kemiskinan menjadi 16,02 persen atau masyarakat miskin di NTB tinggal 786.580 orang. (nas)

Menengok Persiapan Lebaran Warga Miskin di Bantaran Sungai Dari Hal. 1 Mana ada (uang) untuk buat jajan. Yang penting sekarang kita pikirkan itu untuk buka dan sahur,” kata dia. Suaminya bekerja sebagai kondektur di mobil pengangkut elpiji dengan upah harian.

Kondisi Murniati juga tak lebih baik dari Paknah dan Mini. Perempuan ini hanya menggantungkan hidup dari gaji suaminya yang bertugas sebagai marbot di salah satu masjid di Karang Jangkong.

Suaminya digaji Rp 500 ribu tiap bulan. Walaupun Lebaran tinggal tiga hari, tapi ia belum mempersiapkan apapun. ‘’Belum ada persiapan apa-apa.

Belum ada uang, padahal Lebaran tinggal tiga hari,’’

kata Murniati.

Ketua RT 06 Lingkungan Karang Jangkong, Arfan menyampaikan tanah yang ditinggali warganya ini sebenarnya masuk Pajang Timur. Mereka hanya menumpang di tanah bantaran sungai itu karena mereka tak memiliki tempat tinggal. Namun keenam KK di bantaran sungai itu termasuk warga Karang Jangkok, Kelurahan Cakranegara Barat.

Ia mengakui enam KK yang tinggal di bantaran sungai itu semuanya warga miskin. Warga tersebut disebutkan Arfan telah terdata sebagai penerima bantuan seperti KIS maupun KIP. “Semua ada,” ujarnya. (ynt)

Halaman 15

Kini dari Lombok Bisa Terbang Langsung ke Bandung UNTUK terus meningkatkan pelayanan dan memberikan pilihan kepada warga Lombok dan sekitarnya, maskapai Lion Air kembali membuka akses rute baru. Per tanggal 21 Juni 2017, Maskapai dengan logo kepala singa merah tersebut akan menghubungkan Lombok menuju Kota Bandung melalui Bandara Internasional Husein Sastranegara dan sebaliknya.

Penerbangan dengan rute tersebut akan beroperasi satu kali penerbangan perharinya menggunakan pesawat Boeing 737-800/900 ER Lion Air yang mampu menampung hingga 200 penumpang.

“Pembukaan akses penerbangan dari Lombok menuju Bandung kami lakukan sebagai salah satu bentuk ekspansi Lion Air Group dalam memperluas jaringan konek-

tivitasnya, kami berharap rute ini dapat membantu mobilitas masyarakat dalam bepergian menggunakan jalur udara”, ujar Andy M. Saladin, Public Relations Manager Lion Air Group.

Andy menambahkan bahwa terhubung nya Lombok menuju Bandung juga merupakan bagian dari rencana Lion Air Group dalam menyediakan fasilitas transportasi menjelang arus

Garuda Indonesia Group Tambah 128.376 Kursi Mataram (Suara NTB) Menjelang Lebaran 2017, maskapai nasional Garuda Indonesia telah menyiapkan 128.376 kursi penerbangan ekstra untuk mengantisipasi peningkatan trafik penumpang selama periode arus mudik dan arus balik.

Tingginya permintaan jasa transportasi udara ini berlangsung sejak 16 Juni hingga 9 Juli 2017.

Baik untuk rute domestik dan internasional.

Keterangan tertulis PLH VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, Hengki Heriandono melalui Humas Garuda Mataram, Rabu (21/6) mengatakan bahwa komposisi kursi tambahan sebanyak 128.376 kursi tersebut terdiri dari 49.896 kursi Garuda Indonesia dan 78.480 kursi anak perusahaan Citilink. ‘’Penambahan kapasitas untuk Garuda Indonesia dilaksanakan dengan mengoperasikan pesawat berbadan lebar (bigger aircraft), serta melalui pengoperasian extra flight dengan komposisi 47.616 kursi untuk rute domestik dan 2.280 kursi rute internasional,” paparnya.

Melalui penambahan

kapasitas penerbangan tersebut, Garuda Indonesia dan Citilink pada periode peak season Lebaran 2017 ini secara total akan mengoperasikan sebanyak 482 frekuensi penerbangan tambahan yang terdiri 338 penerbangan ekstra, dan 144 penerbangan dengan menggunakan pesawat berbadan besar (bigger aircraft).

Beberapa rute penerbangan domestik dengan peningkatan kapasitas pada peak season lebaran 2017 ini antara lain Jakarta – Yogyakarta pp, Jakarta – Padang pp, Jakarta – Solo pp, Jakarta – Semarang pp, Jakarta – Surabaya pp, Jakarta – Denpasar pp, Surabaya – Balikpapan pp, Bandung – Denpasar pp, Makassar – Balikpapan pp.

Sedangkan untuk pengoperasian pesawat berbadan besar (bigger aircraft) pada rute internasional diantaranya adalah; Jakarta – Kuala Lumpur pp, Jakarta – Singapura pp, dan Jakarta – Bangkok pp.

Penambahan kapasitas penerbangan periode peak season Lebaran tahun 2017 ini meningkat sebesar 91 persen dari total kapasitas penerbangan ekstra pada periode yang sama pada tahun 2016 lalu.

Selain itu, dalam periode peak season lebaran tahun 2017 ini, Garuda

Indonesiajuga akan mengoperasikan sejumlah pesawat berbadan kecil (narrow body) dan pesawat berbadan besar (wide body) untuk memaksimalkan kapasitas penerbangan dimasing-masing rute baik domestik dan internasional.

Jenis pesawat yang akan dioperasikan tersebut diantaranya Boeing 777300 ER (kapasitas 314 dan 393 penumpang), Airbus A330-300 (kapasitas 251, 287, 360 penumpang), Airbus A330-200 (kapasitas 222 penumpang), Boeing 737-800 NG (kapasitas 162 penumpang), Bombardier CRJ 100 NextGen (kapasitas 96 penumpang), ATR 72-600 (kapasitas 70 penumpang).

Sehubungan dengan itu, Manajemen Garuda Indonesia Group juga mengimbau, seluruh pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan sedini mungkin menggunakan fasililitas “City Check-in”di kantorkantor penjualan Garuda Indonesia atau fasilitas “web check-in”, “mobile check-in”, “phone check-in” untuk menghindari antrian panjang di counter check-in bandara. (bul)

Ada sedikit hambatan psikologis dari sisi koordinasi dengan pemerintah daerah,’’ ungkap Irwasda NTB itu.

Dalam praktik kerja-kerja tim, sambung dia, pemerintah daerah hanya menyediakan dana operasional bilamana dibutuhkan, saat akan melakukan penindakan misalnya. ‘’Dukungan pemerintah daerah belum nyata. Kalau memang nanti ditegaskan kegiatan tim Saber ini berlanjut, maka Pemda menga-

lokasikan secara khusus,” bebernya.

Tim Saber tidak hanya melulu Satgas penindaka. Di dalamnya ada Satgas Intelijen, pencegahan, dan yustisi yang juga memiliki kebutuhan operasional. ‘’Setidaknya nanti anggaran dipadukan, secara khusus dari Pemda dan dari DIPA Polri. Di daerah malahan dinas-dinas pakai anggaran masing-masing,’’ terangnya.

Tapi hal itu jangan sampai dijadikan alasan tidak ada lagi pengungkapan kasus pungli, ataupun operasi tangkap

tangan yang masuk dalam kewenangan tim.

Ismail menyebutkan, sejak dibentuk akhir 2016 lalu, tim sudah mengungkap 20 kasus pungli di seluruh NTB. Beberapa yang menonjol diantaranya pungli persiapan UNBK di SMPN 6 Mataram yang menjerat sang kepala sekolah, Lalu Marwan, serta pungli dana kebersihan di Gili Trawangan yang menjerat Kadus, H Lukman. Dua kasus itu sudah dalam proses persidangan, sementara satu kasus pungli parkir di Kota Mataram dihentikan. (why)

Bayi Kembar Siam Itu Akhirnya Meninggal Dari Hal. 1 Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pasien telah difasilitasi oleh RSUD Provinsi NTB untuk dipulangkan ke rumah duka di Kabupaten Sumbawa. Pasien kembar siam ini merupakan pasangan dari Fathul Bahri dan Zuriah asal Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya, orang tua pasien sepakat untuk tidak memisahkan keduanya. Sebab risikonya, salah satu dipredik-

si tidak akan bertahan lama. ‘’Pagi tadi saya sudah bertemu dengan orang tua pasien untuk menyampaikan belasungkawa. Saya berharap keluarga pasien tabah. Kita semua sudah berusaha semaksimal mungkin, namun takdir berkata lain,’’ kata dr. Hamzi.

Sebelumnya, pasien kembar siam merupakan rujukan dari RSUD Sumbawa.

Pasien sempat melewati masa kritis dan pernapasannya semakin membaik. Selain itu, pencernaannya pun se-

Boeing 747-400, dan Airbus A330, yang terbang setiap harinya mencapai 627 penerbangan perharinya. Lion Air pun pada Maret 2017 ini telah berhasil terdaftar dan mendapatkan sertifikasi managemen keselamatan dan keamanan dari IOSA (IATA Operational Safety Audit) yang merupakan auditor internasional tingkat tertinggi dalam dunia penerbangan. (r )

Cadangan Daya Masih Surplus untuk Kebutuhan Lebaran Mataram (Suara NTB) Menjelang libur lebaran tahun 2017, pasokan daya listrik di Provinsi NTB disebut masih dalam batas aman. PLN meyakinkannya, karena cadangan daya yang dimiliki masih surplus.

“Saya rasa dari sisi pasokan daya aman, cadangan daya di Lombok, Sumbawa, dan Bima juga cukup,” demikian penegasan General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar.

Untuk mengantisipasi kebutuhan listrik jelang lebaran ini, PLN telah melakukan koordinasi internal. Hasilnya masih di pastikan, tak ada persoalan soal kebutuhan daya. Selama tidak terjadi gangguan non teknis (kendala cuaca, pohon tumbang), PLN menjaminnya.

Hal inilah yang disampaikan Mukhtar, bersama beberapa manajer di PLN Wilayah NTB dan PLN Area Mataram, saat berdiskusi dengan wartawan di Kantor PLN Wilayah NTB, Rabu (21/6) kemarin.

Saat ini PLN melayani Provinsi NTB terdiri atas tiga sistem kelistrikan. Yaitu sistem Lombok, sistem Sumbawa dan sistem Bima. Untuk sistem Lombok memiliki daya mampu pembangkit mencapai 260 Megawatt (MW) dengan beban puncak (pengguaan tertinggi) mencapai 220 MW, cadangan daya mencapai 40 MW. Sementara untuk sistem Sumbawa memiliki daya mampu mencapai 50 MW dengan beban puncak sebesar 40 MW, cadangan daya mencapai 10

MW. Sementara untuk sistem Bima memiliki daya mampu mencapai 47 MW dengan beban puncak mencapai 42 MW. Mukhtar meyakini pelayanan kebutuhan listrik bahkan saat lebaran, tak terjadi gangguan. Sebab antisipasi gangguan secara tekis juga dilakukan rutin. Misalnya dari sisi jaringan, PLN telah melakukan pemeliharaan jaringan secara rutin sebelum libur lebaran.

Diharapkan tidak ada kendala jaringan yang terjadi selama libur lebaran. Meskipun demikian, Mukhtar mengatakan pemadaman yang bersifat lokal masih bisa terjadi. Pemadaman ini biasanya disebabkan oleh adanya gangguan pada jaringan akibat cuaca atau hewan liar.

“Pemeliharaan akan tetap kita lakukan. Meskipun begitu, tidak dengan melakukan pemadaman. Ada tim yang bekerja meskipun dalam keadaan listrik tetap mengalir,” imbuhnya.

Ia menyarankan, bila masyarakat membutuhkan informasi mengenai pelayanan listrik dapat menghubungi Contact Center PLN 123 atau datang ke kantor PLN terdekat. Selama libur lebaran, PLN juga tetap menyiagakan personel baik di sisi pembangkitan, distribusi, hingga pelayanan pelanggan.

“Lebaran personel tetap siaga, bahkan ada piket khusus.

Petugas administrasi pun siap on call. Kami mengatisipasinya dari semua pelayanan,” demikian Mukhtar. (bul)

Kejati NTB Dalami Keterlibatan KPA

Tak ’’Bertaji’’ Lagi Dari Hal. 1

mudik lebaran agar dapat tertampung dan terakomodir kebutuhannya, selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata kota tersebut.

Lion Air hingga saat ini telah terbang ke lebih dari 44 destinasi domestik dan internasional menuju Singapura, Malaysia, China, dan Saudi Arabia, dengan jumlah armadanya mencapai 112 unit yang terbagi dalam Boeing 737-800/900,

makin membaik. Sebanyak 11 orang dokter spesialis membantu penanganan pasien ini.

Dokter spesialis itu bidang anastesi, spesialis bedah anak, spesialis bedah plastik, spesialis bedah paru, spesialis radiologi. Kemudian spesialis gizi, spesialis anak. Tim itu dibantu pula oleh perawat NICU (Neonatal Intensive Care Unit). Oleh dokter, pasien didiagnosa mengidap Dicephalic Parapagus Conjoined Twin atau dua kepala dalam satu tubuh dan biasa disebut kembar siam. (lin)

Dari Hal. 1 Belum disentuhnya KPA dalam kasus ini, karena penyidiknya melihat peran lebih dominan dari tersangka BS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan BN selaku penerima barang. ‘’Yang jelas dalam kasus ini, yang berhubungan adalah PPK yang menentukan (penyerahan barang). Jadi sementara dua (tersangka BS dan BN). Tapi bisa nanti (ke KPA), kita lihat perkembangannya,” jelas Aspidsus.

Menanggapi soal praperadilan yang diajukan sebelumnya dengan agenda sidang kelima kemarin, Aspidsus menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk memutuskan, apakah mengabulkan permohonan praperadilan BS atau menerima pembelaan pihaknya.

Bagi dia, dua alat bukti untuk penetapan tersangka itu sudah sah sesuai KUHAP dan protap penyelidikan dan penyidikan pihaknya. Bukti-bukti itu sudah dibawa perwakilan jaksa ke persidangan praperadilan tersebut dan diyakini sudah lengkap.

Aspidsus juga menjawab soal keterlibatan BPKP dalam penentuan kerugian negara. Sebenarnya, kata dia, dalam rangkaian

penyelidikan dan penyidikan, kasus itu sudah memenuhi unsur kerugian negara. Jika pun harus menghitung sendiri, bagi pihaknya tidak akan jadi masalah karena pengadaan vertical dryer dianggap total los. Hanya saja, agar penentuan kerugian negara lebih sahih, pihaknya melibatkan BPKP. Ketika lembaga auditor itu turun, hasilnya pun sama dengan model dan produk hitungan internalnya.

Dalam praperadilan, Agus Sugiarto juga mempersoalkan penetapan tersangka BN, karena posisinya hanya sebagai pemilik lahan yang disewa. Sehingga dianggap status tersangkanya sumir. Menjawab ini, Aspidsus dengan tegas menyampaikan, penetapan tersangka itu sudah sah dan sesuai prosedur.

Karena sebelumnya ditemukan fakta bahwa tersangka BN mengajukan proposal untuk pemindahan alat pengering padi itu dari Kelompok tani Sayang Daye II ke Desa Gontoran Kecamatan Lingsar Lombok Barat.

“Diambil alih oleh Bainurrahman karena dia ajukan propsal baru lagi. Jadi harusnya penerima alat kan sudah ada (Kelompok Sayang Daye II). Tapi dengan proposal baru yang dia ajukan, sehingga alat itu pindah ke dia,” pungkasnya. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 22 Juni 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Masyarakat Diminta Waspadai Peredaran Upal Praya (Suara NTB) Intensitas peredaran uang di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama sebulan terakhir menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Kondisi tersebut kian melonjak tajam dalam sepekan terakhir. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat pun diingatkan untuk tetap waspada. Dengan potensi peredaran uang palsu (upal).

Pasalnya, ungkap Kepala Bank NTB cabang Praya, H. Syamsu, kepada Suara NTB, Rabu (21/6), potensi peredaran upal cukup tinggi pada kondisi peredaran uang yang begitu tinggi seperti sekarang ini. “Di situasi seperti sekarang inilah, potensi peredaran upal cukup tinggi. Jadi kita minta masyarakat waspada. Jangan sampai jadi korban peredaran upal,” terangnya.

Pun demikian, pihaknya sampai sejauh ini belum menerima adanya laporan upal. Terutama dari para nasabah Bank NTB. Karena setiap kali transaksi, nasabah selalu diingatkan untuk waspada. Akan potensi peredaran upal didaerah ini.

Khsusus untuk peredaran uang sendiri, Syamsu mengatakan menunjukkkan trens positif. Hal itu menandakan ada peningkatan dari sisi ekonomi masyarakat di daerah ini. Transaksi keuangan juga tercatat begitu tinggi.

Baik itu berupa penarikan maupun setoran dan tabungan.

“Untuk penarikan saja, kita sejauh ini sudah menyalurkan lebih Rp. 100 miliar dalam bulan ini saja,” sebutnya. Terbanyak untuk pembayaran gaji PNS lingkup Pemkab Loteng serta gaji 14. Sisanya transaksi dari masyarakat umum.

Diakuinya, dalam beberapa tahun terakhir peredaran uang khususnya yang melalui Bank NTB cabang Praya terus meningkat. Salah satunya, dikarenakan oleh adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Imbas dari kian pesatnya pembangunan di daerah ini. (kir)