Edisi 13 April 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN NOMOR 230 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

E-mail: balipost@indo.net.id

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (117 rb Like) http://facebook.com/balipost

RABU PON, 13 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Dharma Adhyaksa Soal Keputusan Sabha Pandita

Soal Reklamasi Teluk Benoa

Mendagri akan Telaah, Gubernur Takkan Minta Perpres Dicabut Denpasar (Bali Post) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku akan menelaah dengan baik rencana reklamasi Teluk Benoa. Ia menegaskan, apa pun masalah daerah tetap harus diperhatikan pemerintah pusat. “’’Kami menunggu dulu ya, karena ini kan sudah perpres. Kita harus menelaah dengan baik dulu, kita harus hati-hati. Tetapi apa pun masalah daerah harus diperhatikan,’’ ujarnya usai membuka Musrenbang Provinsi Bali 2016 di Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (12/4) kemarin. Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika akhirnya menanggapi hasil Pesamuhan Sabha Pandita PHDI yang memutuskan Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Pastika mengaku masih menunggu keputusan resmi Sabha Pandita itu sehingga belum membacanya. ‘’Belum saya baca, kita pelajari karena pada dasarnya seperti sering saya katakan di setiap jengkal tanah di Bali itu suci. Persoalannya adalah, saya taat kepada bhisama sebagai orang Hindu, sebagai orang Bali. Saya taat 100% juga sebagai aparatur pemerintah daerah, saya taat kepada peraturan yang ada. Di situ ada Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP, ada juga Arahan Zonasi Provinsi. Kita taat kepada itu. Itu prinsip, jadi kita tunggu saja,’’ ujarnya. Namun, Gubernur mengatakan tidak akan meminta Presiden mencabut Perpres 51/2014. Pastika menjelaskan ada tiga izin besar untuk urusan reklamasi yakni izin lokasi, izin pelaksanaan dan izin pemanfaatan. Ketiga

Komisi IV DPR Kembali Persoalkan Rencana Reklamasi

@balipostcom (4.014 Follower) http://twitter.com/balipostcom

Jakarta (Bali Post) – Komisi IV DPR-RI kembali mengingatkan pemerintah untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, karena dianggap bermasalah dalam sejumlah hal. ‘’Waktu rapat bersama Menteri Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu kami Komisi IV meminta pemerintah menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dan tidak melanjutkan reklamasi Teluk Benoa. Ini sudah setahun lalu. Sekarang kami kembali mengingatkan,’’ ujar Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron

izin tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, bukan oleh gubernur. Namun, gubernur dimintai pertimbangan di setiap penerbitan izin oleh kementerian. ‘’Jadi pertimbangan saya dulu untuk izin lokasi, saya sampaikan di sana bahwa di Teluk Benoa itu sekarang sudah ada Pelabuhan Benoa, ada jalan tol, ada pipa gas dan sebagainya di bawah itu, ada lumpur dan sampah. Itu pertimbangan saya, tetapi kalaupun ini diberikan izin harus diperhatikan aspek undang-undang lainnya, aspek lingkungan, aspek sosial budaya dan seterusnya, itu dalam pertimbangan saya,’’ jelasnya. Pastika melanjutkan, kementerian akan terus meminta rekomendasi ke Provinsi Bali sebelum mengeluarkan izin pelaksanaan dan izin pemanfaatan. Termasuk untuk IMB dan izin operasional seandainya sudah dilaksanakan pemanfaatan. Hal. 19 Punya Kewenangan

dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan para Dirjen KKP dan KLHK di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4) kemarin. Herman mengatakan setidaknya ada sejumlah hal yang menjadi permasalahan, di antaranya keputusan pemerintah menerbitkan izin reklamasi tanpa adanya perda soal zonasi, lalu menerbitkan izin reklamasi tanpa konsultasi pada kementerian terkait. Hal. 19 Dampak Buruk

Seluruh Umat Hindu agar Menaati Denpasar (Bali Post) Perdebatan siapa yang akan membuat rumusan dan redaksional keputusan Sabha Pandita tentang kawasan suci Teluk Benoa, mengemuka dalam Pesamuhan Sabha Pandita (BP, 11/4). Ketika itu Mpu Siwa Budha Dhaksa Darmita sempat membacakan rantus (rancangan keputusan) yang disiapkan Sabha Walaka, tetapi langsung dipotong salah satu peserta dengan mengatakan bahwa hal seperti itu sudah standar dan bisa dikerjakan Sabha Pandita. Sementara Acharya Yogananda menegaskan, Sabha

Walaka tidak perlu membantu membuat keputusannya, karena di Sabha Pandita sudah ada berbagai pakar, seperti pakar hukum, pakar theologi, bahkan pakar bahasa. Namun, perdebatan itu terklarifikasi, Selasa (12/4) kemarin. Ketua Dharma Adhyaksa PHDI Pusat Ida Pedanda Gde Ketut Sebali Tianyar Arimbawa dalam keterangan persnya mengatakan, Sabha Pandita menugaskan kembali Sabha Walaka untuk membuat redaksional keputusan tersebut. Hal. 19 Susun Redaksional

SABHA PANDITA - Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa (tengah) menjelaskan hasil Pesamuhan Sabha Pandita, Selasa (12/4) kemarin. Bali Post/wan

’’Waktu rapat bersama Menteri Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu kami Komisi IV meminta pemerintah menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dan tidak melanjutkan reklamasi Teluk Benoa. Ini sudah setahun lalu. Sekarang kami kembali mengingatkan.’’ Herman Khaeron Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI

OTT Kasus Korupsi BPJS

KPK Tahan Bupati Subang dan Dua Jaksa Jusuf Kalla

Wapres Bantah Keluarganya Gelapkan Pajak Jakarta (Bali Post) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa keluarga besarnya tidak menggelapkan pajak seperti ditengarai dalam dokumen yang dikenal dengan ‘’Panama Papers’’. ‘’Semua pajak jelas dan tidak semua yang tercantum dalam ‘Panama Papers’ itu menggelapkan pajak,’’ katanya di kantor Wapres, Selasa (12/4) kemarin. Ia menganggap tidak ada yang luar biasa dalam ‘’Panama Papers’’. ‘’Apalagi kumpulan wartawan ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) yang menerima dokumen itu memberikan catatan bahwa tidak semua nama yang tercantum ‘Panama Papers’ melanggar hukum,’’ ujarnya menambahkan. Hal. 19 Negara Lain

Dua Petugas Pajak Dibunuh Medan (Bali Post) – Pihak kepolisian menyelidiki kasus pembunuhan yang dialami dua petugas Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Helfi Assegaf di Medan, Selasa (12/4) malam, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi mengenai peristiwa pembunuhan yang dialami dua petugas pajak pada Selasa pukul 11.30 WIB. Kedua petugas pajak itu adalah Juru Sita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga Parado Toga Fransriano Siahaan dan tenaga honorer di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli, Sozanolo Lase. Pelaku pembunuhan tersebut adalah AL (45) yang berprofesi sebagai pengusaha jualbeli karet. Adapun peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di Jalan Yos Sudarso, Desa Hilihao km 5, Kota Gunungsitoli. Pelaku menyerahkan diri ke Polres Nias setelah melakukan pembunuhan tersebut. Hal. 19 Masih Diselidiki

Ojang Sohandi Bali Post/ade

Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Subang Ojang Sohandi di Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian suap pengamanan kasus tindak pidana korupsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Subang tahun 2014. ‘’Saya mohon doanya kepada masyarakat Subang, dan juga saya mohon maaf, tetap menjaga kebersamaan dan kekompakan dan mudah-mudahan Subang menjadi kabupaten yang maju,’’ kata Ojang saat keluar dari gedung KPK Jakarta, Selasa (12/4) sore. Ojang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Kodim Subang pada Senin (11/4) karena diduga memberikan suap Rp 528 juta kepada jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) Devianti Rochaeni dan rekannya, Fahri Nurmallo, yang sudah dipindahkan ke Jawa Tengah. Keduanya juga sudah ditahan. Ojang bersama mantan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Subang Jajang Abdul Kholik dan istri Jajang, Lenih Marliani, diduga menyuap jaksa agar meringankan tuntutan terhadap Jajang selaku terdakwa tindak pidana korupsi BPJS Subang 2014 dan mengamankan agar Ojang tidak tersangkut kasus tersebut. Sedangkan tersangka lain, Devianti, ditahan di rutan gedung KPK dan Lenih ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Keduanya tidak berkomentar apa pun mengenai penahanan mereka dan langsung masuk ke mobil tahanan KPK. Sementara itu jaksa Fahri Nurmallo ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Selasa kemarin mengatakan, Fahri diantar oleh tim Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas) ke KPK sekitar pukul 16.00 WIB dari Jawa Tengah. Pada pukul 18.55 Fahry sudah dibawa ke Rutan Polres Jakpus tanpa berkomentar mengenai kasusnya tersebut. (ant)

Lenih Marliani

Bali Post/ade

Devianti Rochaeni

Bali Post/ade

Diperiksa KPK 12 Jam

Ahok Sebut BPK Sembunyikan Data Kebenaran

Bali Post/ant

Basuki Tjahaja Purnama

Jakarta (Bali Post) – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak mau mengutarakan keterangan yang ia berikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. ‘’Saya enggak bisa bicara mengenai berita acara,’’ kata Basuki saat keluar dari KPK, Selasa (12/4) malam. Ahok -- panggilan Basuki -- dimintai keterangan oleh KPK selama 12 jam sejak sekitar pukul 09.30 WIB. Dalam keterangan singkatnya kepada wartawan, Ahok menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyembunyikan data kebenaran. Ia melanjutkan, BPK meminta Pemerintah Provinsi DKI melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan, yaitu membatalkan transaksi pembelian rumah sakit. ‘’Mana bisa?’’ kata Ahok.

Alasannya, pembelian tanah tersebut dilakukan secara terang dan tunai. Jika pembelian tersebut harus dikembalikan caranya adalah dengan menjualnya kembali. ‘’Kalau jual balik, mau enggak, Sumber Waras beli harga baru?’’ kata Ahok. Penjualan dengan harga yang lama akan menimbulkan kerugian bagi negara. Ahok memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ini merupakan pertama kalinya Ahok dimintai keterangan oleh KPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Kesimpulan sementara KPK mengenai pembelian lahan seluas 3,64 hektar untuk RS Sumber Waras berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014,

yang menyatakan pembelian tanah itu berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp 191,3 miliar karena harga pembelian Pemerintah Provinsi DKI terlalu mahal. BPK mengacu pada harga pembelian PT Ciputra Karya Utama (CKU) ke Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp 564,3 miliar. CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya, BPK antara lain merekomendasikan pemerintah provinsi menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama 10 tahun sejak 19942014 senilai lebih dari Rp 3 miliar. Hal. 19 Tidak Cermat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 13 April 2016 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu