Edisi 07 Mei 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 252 TAHUN KE 68

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (124 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

sabtu paing, 7 mei 2016

@balipostcom (4.088 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Dua Sulinggih Cabut Tanda Tangan pada Keputusan Tanpa Kata ’’Suci’’

PHDI Mesti Fokus Bela Hak Umat

TOKOH umat di Bali diingatkan untuk kembali pada fungsinya sebagai pengayom umat dan membela kepentingan umat Hindu. Panggilan hati nurani membela kepentingan umat harus dikedepankan, bukan malah sibuk melakukan penggiringan opini dengan isu liar. Beda kepentingan tokoh umat yang duduk di PHDI dalam mengelola isu reklamasi menunjukkan masih adanya figur pragmatis di dalam lembaga umat. Kondisi ini sangat berbahaya dan hanya akan menggiring lembaga PHDI menuju kehancuran. Hal itu disampaikan anggota DPR-RI Nyoman Dhamantra dan Ketua Forum Studi Majapahit Made Suryawan, Jumat (6/5) kemarin. Baik Dhamantara maupun Made Suryawan meminta pemimpin umat fokus membela hak-hak mendasar umat Hindu atas tanah Bali. ‘’Apa pun stratanya, tokoh umat Hindu ucapannya harus mampu menjadi jalan menuju kebenaran bagi umatnya. Jangan malah menyebar konflik yang membuat umat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga umatnya,’’ ujar Dhamantra. Hal. 19 Tegaknya Kebenaran

Lampiran Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita (yang disusun Sabha Walaka) Lampiran Keputusan No. 1/Kep/SP Parisada/IV/2016 terdiri atas 12 halaman yang berisi; Pendahuluan, Pengertian Kawasan Suci, Teluk Benoa Dalam Lintasan Sejarah, Teluk Benoa dalam Kosmologi Hindu, Teluk Benoa sebagai Kawasan Suci dan Rekomendasi. Sama dengan surat keputusan tentang Kawasan Suci Teluk Benoa, lampiran ini juga ditandatangani Dharma Adhyaksa dan delapan Wakil Dharma Adhyaksa.

KEPUTUSAN tentang Teluk Benoa tanpa kata ‘’suci’’, semakin ramai dibicarakan. Bahkan memincu kontroversi karena dinilai bertolak belakang dengan keputusan Pesamuhan Sabha Pandita. Akibatnya dua pandita mencabut tanda tangannya yang telanjur dibubuhkan pada keputusan Teluk Benoa tanpa kata ‘’suci’’. Dua Ida Pedanda tersebut; Ida Sinuhun Nabe Mpu Siwa Putra Perama Daksa dari Geria Agung Bongkasa dan Ida Rsi Bujangga Hari Anom Palguna dari Geria Taman Harum, Mendoyo, Jembrana. Dalam siaran pers Sabha Walaka yang diterima Bali Post, Jumat (6/5) kemarin, menyatakan bahwa Wayan Pasek Sukayasa, S.T., S.H., Ketua PHDI Kabupaten Badung, yang datang menjemput pernyataan pencabutan dari Ida Sinuhun Nabe dari Geria Agung Bongkasa. ’’Ida akhirnya mencabut tanda tangan yang telanjur dibubuhkan di versi

’’Jangan menggiring isu liar untuk kepentingan pragmatis personal. Kembalikan fungsi PHDI untuk kepentingan menjaga hak-hak mendasar umat Hindu.’’

keputusan lain. Karena keputusan tanggal 9 April memang nyata-nyata memutuskan Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Para sulinggih menyetujui penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan suci, sesuai dengan bhisama serta norma-norma agama Hindu sebagai kearifan lokal masyarakat Bali. Selain itu, Ida Pedanda Nabe juga sudah membaca keputusan tentang kawasan suci Teluk Benoa yang konsepnya dikerjakan oleh Sabha Walaka atas perintah Dharma Adhyaksa,’’ katanya. Hal. 19 Perpecahan PHDI

’’Apa pun stratanya, ucapan seorang tokoh Hindu harus mampu menjadi jalan menuju kebenaran bagi umatnya. Jangan malah menyebar konflik yang membuat umat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga umatnya.’’

Made Suryawan Ketua Forum Studi Majapahit

Nyoman Dhamantra. Anggota DPR-RI

Rekomendasi 1. Pesamuhan Sabha Pandita memutuskan bahwa Teluk Benoa adalah Kawasan Suci karena di dalamnya terdapat ‘’titik-titik suci’’ ‘’ada kawasan suci’’ yang diyakini oleh umat Hind u dan harus dijaga, ditata dan dilestarikan kesuciannya oleh semua pihak tanpa kecuali, sesuai dengan Bhisama PHDI Pusat Nomor 11/I/PHDIP/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Demi tegaknya eksistensi Pulau Bali sebagai Pulau Dewata/Svarga yang menjadi wadah kehidupan, maka semua pihak tanpa kecuali wajib menegakkan Kedaulatan dan Kesucian

Akan Melaporkan kepada Pimpinan Pesamuhan Pencabutan tanda tangan dua sulingggih terhadap putusan yang tak mencantumkan kata ‘’suci’’, ditanggapi anggota Tim 9 PHDI Ida Acharya Agni Yogananda. Dihubungi Jumat (6/5) kemarin, Ida Acharya Agi Yogananda mempertanyakan alasan Wakil Dharma Adhyaksa yang mencabut tanda tangan pada keputusan “KSPN Besakih dan Kawasan Teluk Benoa”. Acharya juga berniat melaporkan kedua sulinggih kepada pimpinan pesamuhan. Begitu juga pandita lain yang menolak untuk menandatangani keputusan itu. “Ketua sidang (Ida Pedanda Bang Buruan Manuaba - red) bisa membuktikan keputusannya sudah sesuai. Mencabut (tanda tangan) apa alasannya? ini kan bisa saling gugat. Bisa saling lapor. Apa alasannya? Yang tidak tanda tangan pun bisa dilaporkan karena dia melanggar, ramai nanti,” ujarnya. Hal. 19 Diberikan Tugas

Spiritualitas Hindu di Pulau Bali. 3. Tokoh dan umat Hindu agar bersatu padu dan bersama-sama menjaga kesucian Pulau Bali dengan menjaga kepemilikan aset-aset yang ada di Pulau Bali dengan tetap menjaga keharmonisan sesuai dengan ajaran agama Hindu, Dharma Agama dan Dharma Negara, untuk tegak dan teguhnya spiritualitas Hindu di Pulau Bali. 4. Tokoh dan umat Hindu agar bersatu padu dan bersama-sama menjaga kesucian Pulau Bali dengan menjaga tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Suci, termasuk Kawasan Suci Teluk Benoa dan agar dapat dimanfaatkan dan diolah untuk kesejahteraan rakyat (seperti misalnya kegiatan nelayan mencari ikan) sepanjang tidak

menodai serta merusak nilai-nilai kesuciannya. 5. Tokoh Hindu perlu terus-menerus bersikap kritis dan jernih untuk memberikan sumbangsih sikap dan pemikiran dengan metode tarka bhasya/dialektika berlandaskan sastravadin (sesuai petunjuk kitab suci), budhivadin (kebijaksanaan intelektual) premavadin (kasih sayang), demi kemajuan Hindu dan Bali 6. Para tokoh wajib memperjuangkan suara hati nurani umat Hindu, tidak provokatif dengan berlandaskan ajaran ahimsa, loka samgraha serta ambek paramartha untuk menjaga harmoni kehidupan umat Hindu di Bali khususnya dan Indonesia umumnya. Hal. 19 Gesekan Sosial

Revisi UU Pilkada

Ada Usul Calon dari DPR Tak Perlu Mundur Jakarta (Bali Post) Sejumlah pasal dalam revisi UU Pilkada No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pilkada) belum disepakati pemerintah dan DPR. Salah satu yang belum mencapai titik temu adalah mengenai syarat ambang batas dukungan bagi calon kepala daerah perseorangan (calon independen). Hal. 19 Syarat Dukungan

Kawah Ijen Dibanjiri Wisatawan

Satu Tewas Kelelahan

Banyuwangi (Bali Post) Diduga kelelahan, seorang pengunjung Taman Wisata Alam Gunung Ijen, Banyuwangi meninggal usai melakukan pendakian, Jumat (6/5) kemarin. Korban meninggal beberapa menit setelah mendapat perawatan medis di RSUD Blambangan, Banyuwangi. Wisatawan nahas itu Heru Purwanto (39), warga Balikpapan, Kalimantan Timur. Kronologinya, korban mendaki kawah Ijen bersama keluarganya. Sekitar pukul 07.00 WIB, korban bersama rombongan berangkat mendaki. Sejatinya korban bisa sampai ke puncak. Hal. 19 Tim Medis

NUSA PENIDA - Warga tiga banjar di Lembongan, Nusa Penida mendeklarasikan tolak reklamasi Teluk Benoa, Jumat kemarin.

Tiga Banjar di Lembongan Tolak Reklamasi

PENOLAKAN terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa kian meluas dan makin tak terbendung. Setelah 33 desa adat mendeklarasikan tolak reklamasi, kini tiga banjar di Desa Lembongan mendeklarasikan penolakan reklamasi, Jumat (6/5) kemarin. Deklarasi tersebut dimulai dengan pemasangan baliho berukuran 5x6 meter di depan Banjar Kaja dan kemudian dilanjutkan dengan bersih-bersih di sepanjang jalan Mushroom Beach dan penyampaian orasi di Mushroom Beach.

Komang Diktat, humas aksi tolak reklamasi Teluk Benoa di Desa Lembongan menerangkan, aksi massa diikuti warga di tiga banjar di Desa Lembongan yang sudah resmi menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa. ‘’Deklarasi penolakan reklamasi Teluk Benoa dilakukan oleh tiga banjar di Desa Lembongan yakni Banjar Kaja, Banjar Kelod dan Banjar Kawan yang secara resmi telah menyatakan sikap menolak reklamasi Teluk Benoa melalui paruman yang dilakukan di banjar masing-masing,’’

Bali Post/ist

paparnya. I Ketut Saputra, Klian Dinas Banjar Kaja, menyatakan aksi tersebut merupakan ekspresi dari aspirasi masyarakat Lembongan untuk menyikapi rencana reklamasi Teluk Benoa. Dengan adanya aksi penolakan reklamasi oleh masyarakat Lembogan tersebut, ia mendesak Bandesa Adat Lembongan untuk segera bersikap menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Hal. 19 Diminta Bersikap

MUNASLUB GOLKAR

Setor Rp 1 Miliar, Enam Calon Lolos Setya Novanto Terkaya

Bali Post/ist

IJEN - Pengunjung menikmati keindahan kawah Ijen, Banyuwangi selama musim libur akhir pekan, Jumat (6/5) kemarin.

Jakarta (Bali Post) Rapat pleno Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (SC Munaslub) Partai Golkar menetapkan enam bakal calon ketua umum (caketum) lolos tahap awal verifikasi. Kesemuanya telah menyetorkan sumbangan masingmasing Rp 1 miliar. Dari enam kandidat tersebut, Setya Novanto memiliki harta paling banyak. ‘’Saya putuskan enam orang, Setnov (Setya Novanto), Mahyudin, Akom (Ade Komarudin), Priyo (Budi Santoso), Aziz Syamsuddin dan Airlangga Hartanto, sah sebagai bakal calon,’’ kata Ketua SC Nurdin Halid dalam rapat pleno di kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (6/5)

kemarin. Sementara dua calon lainnya yang diketahui belum memenuhi kewajiban memberikan iuran munaslub sebesar Rp 1 miliar masih digantung nasibnya yaitu Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo. Panitia masih memberi kesempatan kepada keduanya untuk memenuhi kewajibannya hingga hari ini Sabtu (7/5) pukul 12.00 WIB. ‘’Terhadap Syahrul dan Indra diberi kesempatan sampai dengan hari Sabtu jam 12 siang untuk menjawab dari surat komite, berkaitan dengan masih adanya surat yang belum dipenuhi. Apabila sampai jam 12 besok tidak ada respons, maka SC menganggap yang bersangkutan men-

gundurkan diri,’’ kata Nurdin. Anggota tim sukses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, mengungkapkan pihaknya semula keberatan dengan syarat setoran Rp 1 miliar kepada tiap calon, apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menganjurkan agar syarat Rp 1 miliar itu ditiadakan. ‘’Namun jujur saja kami terpaksa mengikuti permintaan panitia agar dana Rp 1 miliar disetor paling telat hari ini dengan batas waktu pukul 12.00 siang,’’ kata Bambang. Dia mengungkapkan jika bakal calon ketua umum tidak menyetorkan uang Rp 1 miliar yang menjadi salah satu syarat itu, maka panitia akan mencoret dan

menganggap bakal calon mengundurkan diri. ‘’Seharusnya Golkar sebagai partai tertua memberikan contoh pembelajaran politik yang baik. Bukan sebaliknya,’’ kata Bambang yang mengaku prihatin dengan syarat biaya Rp 1 miliar. Sekretaris SC Agun Gunandjar Sudarsa mengakui meski pimpinan KPK menyebut iuran Rp 1 miliar sebagai gratifikasi, namun ketentuan iuran tetap diberlakukan. ‘’Sesuai UU Parpol pasal 34 disebut iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat 1. Tidak ada limitasi jumlah. Kalau dari luar dibatasi Rp 1 miliar, kalau dari dalam tidak,’’ kata Agun. Hal. 19 Paling Banyak


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 07 Mei 2016 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu