Edisi 28 April 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN NOMOR 245 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

E-mail: balipost@indo.net.id

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (122 rb Like) http://facebook.com/balipost

KAMIS PON, 28 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

Soal ’’Dualisme’’ Putusan Sabha Pandita Pandita telah sesuai mandat dari Dharma Adhyaksa. Atas mandat itu Sabha Walaka pun membuat rumusan yang kemudian dirapatkan bersama tim. ‘’Jadi redaksionalnya, bahasanya dibantu oleh teman-teman. Setelah itu baru diperlihatkan kepada Dharma Adhyaksa, beliau kami persilakan membaca. Beliau memang bilang asal intinya sudah kawasan suci, ada dasarnya dan ada kajian,’’ ujarnya. Dasar serta kajian yang dipakai, lanjut Wirata, adalah Perda Tata Ruang baik provinsi maupun kabupaten, Perpres 51 Tahun 2014, serta kajian dari ForBALI yang dibuat oleh ahli serta Tim Planologi

Unhi Denpasar. Rekomendasi Tim 9 PHDI yang sudah direvisi dalam pesamuhan juga dimasukkan dalam keputusan resmi Sabha Pandita. Di dalam perda maupun perpres telah tercantum mengenai kawasan suci dan tempat suci. Sementara kajian dari ForBALI memperkuat kawasan suci Teluk Benoa melalui peta 70 titik suci di sana. ‘’Orang kalau menyebut kawasan suci, tidak ada petanya kan tidak begitu kuat, gampang dibantah atau gampang diragukan. Supaya tidak ada tujuan kepentingan-kepentingan, ini peta planologinya ada,’’ jelasnya. Hal. 19 Proses Pesamuhan

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Jangan Bohongi Umat

Sabha Walaka Menyesalkan Denpasar (Bali Post) S a b h a Wa l a k a s u d a h merampungkan keputusan resmi hasil Pesamuhan Sabha Pandita PHDI di Gedung PHDI Bali, 9 April lalu. Keputusan tentang kawasan suci Teluk Benoa itu bernomor 1/ Kep/SP PARISADA/IV/2016. Itu artinya, keputusan lain di luar keputusan resmi ini khususnya yang diedarkan secara door to door oleh dua anggota Tim 9 PHDI adalah tidak sah dan patut disesalkan. Demikian penegasan Ketua Sabha Walaka Putu Wirata Dwikora, Rabu (27/4) kemarin. Ia menjelaskan mekanisme penyusunan redaksional keputusan Pesamuhan Sabha

@balipostcom (4.064 Follower) http://twitter.com/balipostcom

’’Masalah beliau memutuskan apa nanti kan silakan itu dan di sini tidak ada kata-kata tolak ataupun terima reklamasi Teluk Benoa. Hanya berhenti kepada kawasan suci Teluk Benoa sesuai hasil Pesamuhan Sabha Pandita.’’ Wirata Dwikora Ketua Sabha Walaka

DHARMA Adhyaksa PHDI Ida Pedanda Gde Ketut Sebali Tianyar Arimbawa mengaku belum memikirkan bagaimana cara untuk menyikapi keputusan ‘’tandingan’’ yang diedarkan oleh dua anggota Tim 9 PHDI. Kendati, tindakan itu memunculkan kesan dualisme terkait keputusan Pesamuhan Sabha Pandita. Dikonfirmasi melalui telepon seluler, Rabu (27/4) kemarin, Ida Pedanda hanya meminta Parisada khususnya para sulinggih agar kompak. Selama ini Sabha Walaka juga sudah biasa membantu penyusunan redaksional keputusan Sabha Pandita. ‘’Apalagi yang dibuat? Kan sudah Sabha Walaka ditugasi. Kenapa lagi sulinggih door to door, tidak baik kelihatan begitu,’’ ujarnya. Ida Pedanda menegaskan, kalau sudah ada keputusan yang sah, mestinya keputusan yang sah itulah yang diikuti. Jangan malah dikembang-kembangkan lagi sehingga membuat masalah baru. ‘’Yang sah disosialisasikan, jangan lagi membuat masalah baru,’’ tandasnya.

Sementara itu, Wakil Dharma Adhyaksa Ida Mpu Siwa Budha Dhaksa Darmita mengatakan, kawasan suci Teluk Benoa sudah diputuskan pada Pesamuhan 9 April lalu. Keputusan itu pun sudah ditandatangani para pemimpin sidang, baik ketua maupun anggota yang terdiri dari 8 wakil Dharma Adhyaksa. ‘’Dengan demikian, kalau ada lagi keputusan yang nyeleneh, itu berarti pemalsuan, pembohongan umat, pembohongan terhadap masyarakat, publik. Bagaimana kalau kita mengadakan pesamuhan besar yang sudah diputuskan sedemikian rupa, ada lagi keputusan nyeleneh, ada apa di balik itu kan perlu kita pikirkan,’’ ujarnya. Ida Mpu menilai dua pandita yang ke sana-ke mari menemui para wakil Dharma Adhyaksa untuk mencari tanda tangan, dari segi dharma sesana kepanditaan sebetulnya sudah menyimpang. Ida Mpu yang juga didatangi dua anggota Tim 9 itu dengan tegas menolak untuk tanda tangan. Hal. 19 Dibaca Lagi

Reklamasi Jangan Dikendalikan Swasta Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo memimpin rapat membahas reklamasi di Teluk Jakarta. Presiden menekankan bahwa proyek ini tidak boleh di-drive atau dikendalikan swasta, tetapi sepenuhnya dikontrol pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan tentunya Pemda DKI, Banten dan Jabar. Demikian penegasan Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat, Rabu (27/4) kemarin. Presiden Jokowi, kata Pramono, telah memberikan tiga arahan terkait proyek besar itu. Pertama, untuk betul-betul memperhatikan aspek lingkungan. Kedua, tidak boleh menabrak aturan hukum yang berlaku. Terakhir, Presiden menekankan bahwa proyek ini tidak ada artinya tanpa mengedepankan memberikan manfaat bagi rakyat,

terutama adalah para nelayan. Hal serupa juga diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia menjelaskan, rapat terbatas di Istana tentang reklamasi membahas investor yang harus tetap dihargai namun pemerintah tidak ingin diatur oleh mereka. Hal. 19 Secara Menyeluruh

Bali Posta/nt

DIHENTIKAN - Mural penolakan reklamasi Makassar terpampang di bawah jembatan fly over Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (27/4) kemarin. Pemerintah Provinsi dan DPRD setempat sepakat menghentikan pembahasan dan proses reklamasi Pantai Losari karena masih menuai protes, termasuk masalah perizinan reklamasi yang kini berproses hukum di PTUN Makassar.

Kasus Suap

Di Rumah Sekretaris MA, KPK Sita Rp 1,7 Miliar

Kapoksi PAN DPR Tersangka Jakarta (Bali Post) KPK menetapkan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi V DPR Andi Taufan Tiro dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebagai tersangka. Mereka terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR anggaran 2016. ‘’Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, KPK menetapkan lagi dua orang tersangka yaitu ATT (Andi Taufan Tiro) selaku anggota DPR Komisi V dan kedua adalah AHM (Ahmad Hi Mustary), dia adalah Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Keduanya diduga menerima hadiah atau janji dari AKH (Abdul Khoir),’’ kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, Rabu (27/4) kemarin. Andi Taufan Tiro disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Hal. 19 Menerima Hadiah

Bali Post/ant

PASUKAN - Presiden Joko Widodo dan Presiden Serbia Tomislav Nikolic saat melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan pada upacara kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/4) kemarin. Kunjungan kenegaraan pertama kali Presiden Serbia Tomislav Nikolic ke Indonesia tersebut untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan bilateral antara kedua negara.

Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita Rp 1,7 miliar dari rumah Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi terkait penyidikan dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ‘’Berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK terkait suap pengajuan permohonan PK yang didaftarkan di PN Jakpus, penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan nilai total Rp 1,7 miliar,’’ kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/4) kemarin. KPK pada 21 April telah menggeledah rumah Sekretaris MA Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, serta kantor Nurhadi di gedung MA. Rincian uang tersebut adalah 37.603 dolar AS yaitu Rp 496.923.850; 85.800 dolar Singapura atau Rp 837.281.425; kemudian 170 ribu yen Jepang atau senilai Rp 20.244.675; kemudian 7.501 riyal Arab Saudi atau sejumlah Rp 26.433.600; 1.355 euro atau sejumlah Rp 19.912.550 dan Rp 354.300.000. ‘’Uang sedang diselidiki dan Pak Nurhadi juga belum diperiksa, apakah akan melibatkan PPATK itu tergantung pada kebutuhan penyidik,’’ tambah Yuyuk. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK

Laode M Syarif menyatakan bahwa uang tersebut terkait dengan perbuatan pidana sejumlah kasus. ‘’(Uang dari) kumpulan dari bermacam-macam kasus, itu yang sedang diteliti. Jumlah uangnya itu kasus A berapa, kasus B berapa itu sedang diteliti,’’ kata Laode M Syarif. Namun, KPK belum dapat menentukan sumber uang tersebut. ‘’Belum tentu (satu sumber) juga, itu yang sedang dipelajari. Itu yang bisa kami sampaikan di sini bahwa identifikasi itu sudah ada di satu holding yang itu,’’ ungkap Laode. Satu holding yang dimaksud adalah kelompok bisnis Lippo Group karena salah satu perkara yang diduga terkait adalah sengketa antara PT Direct Vision yang merupakan bagian dari Lippo Group dengan Grup Astro, korporasi yang berasal dari Malaysia dan Belanda. Kedua kelompok bisnis itu pecah kongsi dan masuk ke pengadilan arbitrase Singapura International Arbitration Center (SIAC) dengan putusan Grup Lippo harus membayar ganti rugi 230 juta dolar AS dan Rp 6 miliar ke Astro All Asia Network Plc. Namun atas putusan itu Lippo Group mengajukan pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi kalah hingga tingkat kasasi, sehingga Lippo pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK). (ant)

Teror Penembakan di Magelang

Korban 13 Orang, Semuanya Wanita

Bali Post/ade

NAPI - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyalami para napi usai memimpin upacara peringatan Hari Pemasyarakatan ke-52 di Lapas Kelas I A Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (27/4) kemarin. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta agar kualitas sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan harus ditingkatkan agar menjadi pribadi yang baik.

Magelang (Bali Post) – Jumlah korban penembakan menggunakan senapan angin di Kota Magelang, Jawa Tengah, terus bertambah. Saat ini tercatat 13 orang, kata Kapolres Magelang Kota AKBP Edi Purwanto. ‘’Informasi terus berkembang, mohon maaf saya tidak bisa memastikan bahwa korban itu hanya semula enam, berkembang lagi tujuh, dan sekarang data kami sudah 13 orang dan data ini sedang kami dalami dan nanti akan saya laporkan ke Polda,’’ katanya di Magelang, Rabu (27/4) kemarin. Kapolres mengatakan korban adalah kaum perempuan dan terkena tembakan di bagian pinggang ke bawah. ‘’Hal ini menjadi keprihatinan kami, bukan hanya

13, mungkin ada masyarakat yang terkena tidak mau melaporkan. Tetapi tidak apa-apa, kami harus proaktif menanyakan pada masyarakat dan menggali untuk kasus ini supaya lebih cepat terungkap. Meskipun semula korban tidak lapor, sekarang sudah pada mulai lapor,’’ katanya. Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan sedang mendalami kasus penembakan oleh orang tidak dikenal menggunakan senapan angin di Kota Magelang, Jawa Tengah. ‘’Mengenai motif sedang dilakukan upaya pencarian. Penembakan terjadi berturut-turut, dan kita tahu korbannya wanita,’’ kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Rabu kemarin. Boy mengatakan pihaknya belum

bisa mengaitkan peristiwa tersebut dengan jaringan teroris tertentu karena modus operandi dan alat yang digunakan berbeda. ‘’Hasil deteksi sementara jenisnya senapan angin yang bisa membuat orang sakit, bahkan kalau mengenai titik tertentu bisa menyebabkan luka berat,’’ katanya. Boy mengungkapkan apabila penembakan misterius dengan senapan angin tersebut dilakukan terus-menerus maka akan mampu memunculkan ketakutan di masyarakat. Jika terbukti ada niat untuk menciptakan teror dan rasa takut yang meluas, maka pelaku bisa dituntut dengan pasal terorisme dalam UU Nomor 15 Tahun 2003. (ant)

Bali Post/ant

LENGANG - Suasana lengang di kawasan pusat perbelanjaan Kota Magelang, Jawa Tengah, yang menjadi tempat terjadinya sejumlah teror penembakan misterius, Rabu (27/4) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.