Edisi 19 April 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN NOMOR 236 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

E-mail: balipost@indo.net.id

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (119 rb Like) http://facebook.com/balipost

SELASA WAGE, 19 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (4.035 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Pajak Progresif Sepeda Motor

Rakyat Kecil Makin Tak Berdaya REAKSI masyarakat menolak pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai hasil jajak pendapat Pusat Data Bali Post (Senin, 18/4) diapresiasi Kadin Bali. Kebijakan ini memang tak perlu diterapkan di Bali. Dampaknya tak signifikan bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk dalam upaya menekan kemacetan lalu lintas. Langkah ini justru berpotensi jadi beban baru bagi krama Bali. Rakyat kecil makin tak berdaya.

’’Bali harus mencari terobosan. Jangan menyasar pajak dari rakyat terus-menerus. Lakukan penggalian pajak atas investasi yang selama ini dilakukan dengan menyiasati aturan.’’

‘’Saya bisa memahami jika masyarakat Bali menolak penerapan pajak progresif u n t u k s e p e d a m o t o r. P a j a k i n i cenderung menjadi beban masyarakat kelas menengah ke bawah. Mestinya kelompok ini diayomi oleh pemimpinnya,’’ ujar Ketua Umum Ka-

A.A. Ngurah Alit Wiraputra Ketua Umum Kadin Bali

din Bali A.A. Ngurah Alit Wiraputra saat masimakrama di Kantor Redaksi Bali Post, Senin (18/4) kemarin. Ia mengingatkan agar eksekutif dan DPRD Bali tidak mengambil terobosan instan dalam mengelola pendapatan daerah, termasuk mencari solusi mengatasi kemacetan. Hal. 19 Aset Daerah

Jangan Terkesan Hanya Kejar PAD

’’Sebaiknya dahulukan pengembangan dan peningkatan layanan angkutan umum. Jangan sampai kebijakan itu terkesan hanya mengejar PAD saja. Kebijakan sebaiknya benar-benar memberikan solusi terhadap kondisi kemacetan dan keselamatan di jalan.’’ Kompol Putu Dedi Ujiana Kanit Dikyasa Dit. Lantas Polda Bali

RENCANA penerapan pajak progresif untuk sepeda motor, mendapat tanggapan dari berbagai komponen. Anggota DPRD Denpasar A.A. Ngurah Gede Widiada didampingi rekannya, Umar Dany, Senin (18/4) kemarin, mengatakan sepeda motor bukan merupakan barang mewah, sehingga tidak tepat bila dikenakan pajak progresif. ‘’Ini sudah sangat memberatkan,’’ujar Umar Dany menambahkan. Widiada menyatakan pemerintah harusnya mencari objek pajak lain. Misalnya menggarap investasi yang lebih berpeluang untuk dikenakan pajak. ‘’Kalau sepeda motor dikenakan pajak, maka akan memberatkan masyarakat kecil. Karena saat ini sepeda motor sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat,’’ kata politisi asal Peguyangan ini. Menurut Widiada, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini yakni membuat regulasi untuk membatasi keberadaan sepeda motor. Bukan malah sebaliknya, mengenakan pajak progresif. Karena itu tidak akan mampu mengurangi jumlah sepeda motor di Denpasar. ‘’Membatasi sepeda motor sangat mendesak di Denpasar, hanya caranya yang harus dicarikan solusinya. Pola mana yang digunakan, sehingga bisa menguntungkan semua pihak,’’ jelasnya. Hal. 19 Beban Rakyat

Pajak Progresif Sepeda Motor

Berdasar Konsep Keadilan

Denpasar (Bali Post) Revisi Perda No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah salah satunya merancang pajak progresif untuk sepeda motor selain kendaraan roda empat. Konsep progresif diubah dari Kartu Keluarga (KK) menjadi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Artinya, pajak progresif baru dikenakan pada pembelian kedua sepeda motor menggunakan satu KTP yang sama. ‘’Kita sekarang mengubah konsep progresif itu dari KK ke KTP dengan konsep keadilan,’’ ujar anggota Pansus

Bali Post/kmb23

SEPEDA MOTOR - Sejumlah pengendara sepeda motor berjalan pelan di kawasan Jalan By-pass Ngurah Rai, Simpang Dewa Ruci, Denpasar.

A.A. Ngurah Adhi Ardhana, Senin (18/4) kemarin. Adhi menambahkan, penggunaan KTP sudah mengakomodir hak masyarakat yang memang memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan. Namun memberi keadilan juga bagi orang lain, bila dikaitkan dengan kemacetan. Oleh karena itu, spirit dari revisi perda sebenarnya adalah bagaimana mengendalikan kendaraan bermotor. ‘’Pertama, kita sudah adil semua bisa membeli kendaraan bermotor dengan harga yang sama, dengan pajak yang

sama, kan begitu. Kedua, kalau dia mau lebih dari satu kendaraan tentu tidak adil dengan yang lain, dia memengaruhi manusia yang lainnya. Di sinilah kita menerapkan progresifnya. Poinnya keadilan, untuk rata maksimal satu. Berikutnya, keadilan harus dibayar,’’ jelas politisi PDI-P ini. Anggota pansus lainnya, Gede Kusuma Putra, mengatakan masyarakat justru dipermudah dengan perubahan konsep dari KK menjadi KTP. Hal. 19 Kendaraan Kedua

KLHK Pertimbangkan Dampak Sosio Kultural

Siti Nurbaya Menteri LHK

Jakarta (Bali Post) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan belum mengambil keputusan terkait proses izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) rencana reklamasi Teluk Benoa sampai semua kajian yang dilakukan tuntas. Kajian yang dilakukan KLHK bukan hanya menyangkut aspek lingkungan, juga kepentingan di masyarakat. ‘’Kita sedang mempertimbangkan dampak dari sosio kultural yang sangat dahsyat muncul di permukaan. Kita sedang mendalami itu. Jadi kelihatannya memang ada persoalan serius menyangkut kepentingan di masyarakat,’’ kata Menteri LHK Siti Nurbaya usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR-RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/4) kemarin. Hal. 19 Proses Reklamasi

Adhi Ardhana Anggota Pansus

Presdir PT Kapuk Naga Indah Diperiksa KPK

Amdal Teluk Benoa

’’Kita sedang mempertimbangkan dampak dari sosio kultural yang sangat dahsyat muncul di permukaan. Kita sedang mendalami itu. Jadi kelihatannya memang ada persoalan serius menyangkut kepentingan di masyarakat.’’

’’Kita sekarang mengubah konsep progresif itu dari KK ke KTP dengan konsep keadilan.’’

Bali Post/ant

DIPERIKSA - Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah Nono Sampono seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/4) Denpasar.

Jakarta (Bali Post) – Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah, Nono Sampono, Senin (18/4) kemarin diperiksa KPK. Nono diperiksa sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pantura Jakarta. ‘’Sebagai warga negara saya wajib memenuhi permintaan KPK untuk memberikan keterangan,’’ kata Nono Sampono seusai diperiksa selama delapan jam di Gedung KPK, Jakarta. Dia mengaku ditanya 15 pertanyaan. Namun, ia tidak menjawab mengenai keinginan perusahaannya tentang besaran nilai jual objek pajak (NJOP), yaitu lima persen dari lahan efektif pulau-pulau reklamasi, berbeda dari permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

yang meminta 15 persen. ‘’Gak, gak ada kaitan,’’ jawabnya, yang juga anggota DPD masa jabatan 2014-2019 itu. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengungkapkan, Nono Sampono dimintai keterangan terkait proses perusahaannya mendapat hak reklamasi. ‘’Yang didalami tentang proses-proses yang terjadi hingga perusahaan mendapatkan hak reklamasi,’’ kata Nugraha. PT Kapuk Naga Indah diketahui mendapat jatah reklamasi lima pulau (pulau A, B. C, D, E) dengan luas 1.329 hektar, sementara PT Muara Wisesa Samudera mendapat jatah reklamasi pulau G dengan luas 161 hektar. Hal. 19 Duta Besar


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 19 April 2016 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu