20 HALAMAN NOMOR 241 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (122 rb Like) http://facebook.com/balipost
MINGGU UMANIS, 1 MEI 2016
@balipostcom (4.071 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
’’Otonan’’ Kera Tabanan (Bali Post) Ada pemandangan menarik serangkaian odalan Tumpek Landep tahun ini khususnya di DTW Alas Kedaton, Marga Tabanan, Sabtu (30/4) kemarin. Gebogan setinggi 2,5 meter mewarnai piodalan Tumpek Kandang, selain banten otonan wre (kera) di objek wisata yang berlokasi di Deda Pakraman Kukuh tersebut. Tujuannya, sebagai wujud syukur sekaligus untuk makanan tambahan kera. Sebelum diarak keliling objek, Gebogan Buah seberat 2 ton ini lebih dulu dipersembahkan di Pura Dalem Kahyangan Kedaton. Prosesi otonan Wre atau wanara dipimpin Bendesa Adat Kukuh I Gede Subawa dan di-puput pamangku Pura Dalem Kahyangan. Setelah ritual otonan untuk Wre yang upacaranya dipimpin Jero Mangku Ketut Sudira, barulah gebogan buah ini diarak keliling objek. Bendesa Adat Kukuh, I Gede Subawa, mengatakan, ngrebeg gebogan buah ini baru pertama kali digelar di Alas Kedaton. “Ini upacara tambahan di luar banten otonon sato (binatang, red). Sebagai bentuk puji syukur, kera dan kelelawar tetap lestari di Alas Kedaton,” ungkap Subawa. Ngrebeg gebogan ini sebagai makanan tambahan untuk kera di Alas Kedaton. Buahbuahan pun dipilih jenis lokal seperti sotong (jambu), manggis, jeruk, apel, dan pisang. (kmb28) PAJEGAN - Serangkaian Tumpek Kandang, umat Hindu di Alas Kedaton, Sabtu (30/4) kemarin, mengarak pajegan buah setingi 2,5 m. Saat itu dilakukan otonan bagi seluruh kera. BPM/kmb23
Ketika KPK Geledah Rumah Nurhadi
Dokumen dan Uang Rp 1,7 M Dibuang di Kloset Jakarta (Bali Post) Masyarakat patut mengapresiasi kinerja KPK dalam menangani kasus Sekretaris MA, Nurhadi. KPK menyita sejumlah dokumen dan uang senilai Rp 1,7 miliar dari penggeledahan rumah Sekretaris MA, Nurhadi, di Jl. Hang Lekir, Jaksel.
Informasi yang didapat dari KPK, Sabtu (30/4) kemarin, menyebutkan saat penyidik masuk ke rumah megah Nurhadi, tim langsung menggeledah beberapa ruangan. Beberapa dokumen penting yang dicari-cari tidak ditemukan di ruangan-ruangan rumah Nurhadi. Dua orang penyidik kemudian
memasuki toilet yang berada di dekat kamar Nurhadi. Saat membuka toilet, penyidik menemukan beberapa berkas yang sudah dirobek-robek dan dibuang ke dalam lubang kloset. Beberapa dokumen disobek-sobek dan di-flush di toilet. Penyidik berhasil menyelamatkan beberapa berkas penting, meskipun
dalam keadaan sobek dan basah. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang pun membenarkan ada beberapa dokumen yang disita dari rumah Nurhadi dalam keadaan robek dan basah. “Iya, memang infonya begitu dari anak-anak,” ujar Saut. Hal. 19 Kepanikan Keluarga
Pura Dalem Tengaling PURA Dalem Tengaling merupakan pura kawitan Mahagotra Tirta Harum. Pura yang diempon Banjar Guliang Kangin dan Dadia Taman Bali ini berlokasi di Banjar Guliang Kangin Desa Tamanbali, Bangli, tepatnya di seberang barat dari setra tunon Guliang Kangin. Sebagaimana pura pada umumnya, Pura Dalem Tengaling memiliki tiga halaman yakni utama mandala, madya mandala, dan nista mandala. Di utama mandala Pura Dalem Tengaling terdapat kurang lebih 17 palinggih. Dua dari 17 palinggih di antaranya merupakan palinggih pokok yakni Palinggih Pengaruman Ida Batara Dalem Tengaling dan Palinggih Tirta Harum. Hal. 19 Disucikan
DPR kini sedang merivisi UU Pilkada. Salah satu wacana penting yakni semakin beratnya persyaratan bagi calon indepeden di mana surat dukungan (KTP) meningkat 3,5 persen dari sebelumnya serta wajib menyertakan meterai. Kedua, Bawaslu diberi wewenang untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang melanggar aturan seperti praktik money politic. Dua wacana ini terlontar di ten-
gah derasnya parpol di DPRD DKI Jakarta untuk ‘’menjegal’’ popularitas Gubernur Ahok yang maju lewat calon independen. Namun, tak disadari persyaratan berat itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Jika ini disepakati dipastikan parpol ikut membuat calon independen kian terjepit serta mengancam demokrasi nasional. Hal. 19 Syarat Dukungan
Tak Boleh Diskriminatif
ilustrasi/TUSUARIA
SUDAH dua kali Kabupaten Gianyar menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Selama itu pun pesta demokrasi di kawasan seni ini selalu diwarnai pertarungan head to head. Namun untuk Pilkada 2018 nanti, KPU Kabupaten Gianyar berencana menyiapkan anggaran untuk satu paslon independen dan tiga paslon dari parpol. Ketua KPU Kabupaten Gianyar A.A Gde Putra Sabtu (30/4) kemarin, mengatakan dua kali dilangsungkannya Pilkada di Kabupaten Gianyar memang selalu diwarnai pertarungan dua calon. Seperti head to head pada Pilkada 2008 antara A.A. Gde Agung Bharata dengan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati. Begitu pula pada pertarungan Pilkada 2012 diisi pertarungan dua calon yakni A.A. Gde Agung Bharata dengan Cokorda Gde Putra Nindya. “Dua kali dilaksanakannya Pilkada di Kabupaten Gianyar memang selalu head to head,“ katanya. Hal. 19 Tak Bisa Diprediksi
USD 37.603 atau sekitar Rp 496 juta. SGD 85.800 atau sekitar Rp 837 juta. 170 ribu Yen atau sekitar Rp 20,244 juta. 7.501 Riyal atau sekitar Rp 26,433 juta. EUR 1.335 atau sekitar Rp 19,912 juta Rp 354.300.000.
CALON INDEPENDEN SEMAKIN TERJEPIT
JAGAT BALI
Gianyar Siapkan Anggaran untuk Paslon Independen
UANG YANG DISITA KPK DARI RUMAH NURHADI
Revisi Undang-Undang Pilkada terutama terkait calon independen perlu memuat poin kualitas yang diperlukan oleh calon yang berasal dari jalur perseorangan tersebut. Anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian, menjelaskan memang ada pembahasan mengenai calon independen dalam revisi. “Tujuannya bukan untuk mengganjal calon independen, namun memperkuat sistem pilkada secara keseluruhan,” tuturnya. Hetifah menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada di antaranya mengacu pada pelaksan-
aan pilkada serentak yang pertama. Pada kenyataannya, pada proses pilkada masih ditemui banyak masalah terutama tentang calon independen. “Calon independen hanya dijadikan alat pemecah suara. Calon independen hanya dijadikan sebagai pelengkap agar pilkada tidak diikuti calon tunggal. Calon independen hanya dijadikan alat memaksakan kepentingan kandidat saat tidak mendapat dukungan parpol. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya. Hal. 19 Tak Mulus
Di Buleleng, Muncul Tiga Paslon Independen PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Buleleng semakin ramai. Pasangan incumbent Putu Agus Suradnyana, S.T. dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG., digadang-gadang siap melawan tiga calon independen yakni Dewa Nyoman Sukrawan-Gede Dharma Wijaya, I Gusti Ketut Adi Yustika Aryawan-Luh Made Marwati, dan Ketut Sudiarta-Budi Hartawan.
BPM/
MAKIN RAJIN - Luh Made Marwati berpasangan dengan I Gusti Ketut Adi Yustika Aryawan, makin rajin mencari dukungan fotokopi KTP ke sejumlah pasar di Buleleng.
Menariknya Pilkada Buleleng akan menjadi perhatian seluruh parpol di Bali. Sebagai kawasan paling luas di belahan Bali Utara, Buleleng juga dikenal keras terhadap dunia perpolitikan. Pertarungan antarkader di Buleleng diyakini akan menjadi loncatan parpol meraup suara di Pilgub Bali 2018. Pasangan independen YusMarwati, rajin turun ke lapangan mencari KTP. Luh Marwati adalah pedagang koran di sekitar Jalan Diponegoro dekat Pasar Anyar Kota Singaraja. Dia maju sebagai bakal calon Wakil Bupati Buleleng. Marwati bertekad
membawa perubahan kepada masyarakat di Buleleng. Sewaktu berkeliling menemui pedagang di areal pasar, banyak warga mempersiapkan fotokopi KTP ditujukan untuk Yus-Marwati. “Sehabis menjual koran, saya keliling mencari dukungan dan mengumpulkan KTP. Beberapa lapak di Pasar Buleleng dan Pasar Anyar, saya datangi lalu memperkenalkan diri menjadi calon Wakil Bupati Buleleng. Kalau terpilih kelak, saya akan memerhatikan masyarakat kecil di Buleleng,” paparnya. Hal. 19 Kumpulkan KTP