HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 91 TAHUN KE 13
E-mail: hariansuarantb@gmail.com
JUMAT, 30 JUNI 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Mulai Padat, Arus Balik Lebaran di Lembar dan LIA Giri Menang (Suara NTB) – Arus balik di Pelabuhan Lembar mulai padat sejak Rabu (28/6) atau H+2 Lebaran. Sedikitnya 4.938 penumpang menyeberang menuju Pelabuhan Padangbai, Bali melalui pelabuhan ini. Peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di Lombok International Airport (LIA). Pantauan Suara NTB di Pelabuhan Lembar, penumpang didominasi pengguna sepeda motor dan pejalan kaki. Peningkatan penumpang juga terjadi H+3 Kamis (29/6) kemarin. Tercatat 4.938 orang penumpang yang menyeberang dengan kendaraan berbagai jenis. Sementara jumlah kendaraan yang menyeberang sebanyak 1.989 unit.
Puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi pada Sabtu-Minggu besok. Di Pelabuhan Lembar, antrean kedaraan roda dua terjadi mulai pukul 10.00 Wita. Penumpang tampak memadati areal parkir menunggu jadwal keberangkatan kapal. Tampak juga truk-truk dan mobil pribadi parkir di areal parkir menunggu keberangkatan. Menurut Bambang petugas kapal Jembatan Nusantara ditemui di lokasi, arus balik Lebaran mulai padat sejak Rabu (28/6). ‘’Hari ini (kemarin) mulai padat sekitar pukul 10.00 Wita. Puncaknya mungkin Sabtu dan Minggu besok ini,’’jelasnya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/her/kir)
MELONJAK - Lonjakan arus balik di Pelabuhan Lembar, mulai terjadi H+2 Lebaran (atas). Hal yang sama juga terjadi di LIA, kemarin.
Tidak Punya Lahan
TO K O H
Masyarakat Miskin Tak Dapat Bantuan Perbaikan RTLH Mataram (Suara NTB) Penyediaan rumah yang layak masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemprov NTB dan kabupaten/kota. Dari 248 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di NTB, hanya mampu dituntaskan sebanyak 10 ribu unit pertahun.
Butuh Anggaran Besar PEMPROV NTB akan menggenjot penerimaan pendapatan dalam APBD Perubahan 2017 maupun APBD Murni 2018. Terlebih, tahun depan, Pemprov membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengejar target proyek percepatan pembangunan jalan provinsi dan anggaran Pilkada serentak 2018. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah menjelaskan Pemprov butuh anggaran yang cukup besar untuk mencapai target RPJMD yang belum tercapai. Sehingga, penerimaan dari piutang PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang tertunggak beberapa tahun (Suara NTB/dok) terakhir dapat masuk H. Ridwan Syah dalam APBD Perubahan 2017. ‘’Harapan kita, dividen PT. DMB segera masuk. Karena belanja kita banyak. Terutama untuk belanja yang terkait dengan indikator-indikator RPJMD. Misalnya kemiskinan dan lain-lain masih butuh banyak. Termasuk tahun 2018 ada Perda Percepatan Jalan yang harus diselesaikan. Terus ada Pilkada yang juga butuh anggaran cukup besar,’’ kata Ridwan ketika dikonfirmasi di Mataram. Bersambung ke hal 15
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugiartha, MT yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin mengatakan butuh waktu sekitar 24 tahun untuk menuntaskan RTLH yang ada
‘’
I Gusti Bagus Sugiartha
supaya menjadi rumah layak huni. Sugiartha menjelaskan, pihaknya hanya memberikan bantuan perbaikan RTLH kepada masyarakat miskin yang memiliki lahan yang jelas. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban
Di Dinas Perumahan itu salah satu persyaratannya, lahannya harus jelas
program bedah rumah tersebut. ‘’Salah satu persyaratan untuk dapat dibantu adalah lahan harus jelas. Kalau tak punya lahan memang kita tak bisa membantu membangunkan rumah layak huni. Karena berkaitan dengan pertanggungjawabannya nanti,’’ kata Sugiartha. Bagi masyarakat miskin tak berdaya yang tidak punya lahan, menurutnya bukan ranah Dinas Perumahan dan Permukiman untuk membangunkan rumah yang layak huni. Tetapi, barangkali menjadi tugas Dinas Sosial. Pasalnya, kata Sugiartha, salah satu persyaratan dalam pemberian bantuan perbaikan RTLH adalah lahan calon penerima bantuan harus dipastikan benarbenar jelas atau clear. ‘’Di Dinas Perumahan itu salah satu per-
syaratannya, lahannya harus jelas,’’ tambahnya. Sugiartha menyebutkan, jumlah RTLH di NTB mencapai 248 ribu unit, tersebar di 10 kabupaten/kota. Sementara, RTLH yang bisa ditangani Pemprov dan Pemda kabupaten/kota hanya 10 ribu unit per tahun. ‘’Artinya, kita hanya bisa menyelesaikan persoalan ini sampai 24 tahun ke depan. Tentunya, kita tak mungkin bisa memilah-milah mana yang menjadi duluan dan belakangan kita kerjakan semua RTLH,’’ katanya. Dengan jatah perbaikan RTLH yang ada, lanjutnya, pihaknya berkoordinasi dengan Pemda kabupaten/kota dan Kementerian PUPR untuk prioritas RTLH yang akan ditangani. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Giliran Kasus K2 Bima KPK Minta Pemprov Buat Diusut Polda NTB Pergub Kode Etik
Mataram (Suara NTB) Setelah penyidikan kasus pengangkatan honorer K2 Kabupaten Dompu, tim penyidik Polda NTB mulai menggeser pengusutan ke kasus dengan objek sama di Kabupaten Bima. Materi penyelidikan, untuk perekrutan honorer K2 tahun 2014. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, Drs. H. Abdul Wahab dihubungi akhir pekan kemarin mengakui itu, karena tim penyidik sebelumnya mendatangi kantornya untuk meminta do-
kumen terkait perekrutan K2. Indikasinya terkait dugaan kecurangan terhadap pengangkatan 601 orang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). ‘’Ya, memang sedang diusut (Polda NTB). Karena ada dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang,’’ katanya menjawab Suara NTB. Dari informasi yang diketahuinya, ada sejumlah masalah terjadi. Sehingga jadi alasan kasus tersebut diusut Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Bersambung ke hal 15
Pengadaan Barang dan Jasa Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemprov NTB membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kode Etik Pengadaan Barang dan Jasa. Proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang diatensi KPK, selain pengelolaan APBD dan perizinan di NTB. Kepala Biro Administrasi
Pengendalian Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. Swahip, MT mengatakan, sebenarnya Pemprov sudah punya aturan mengenai kode etik bagi pelaksana pengadaan barang dan jasa dalam bentuk SK Kepala Biro. Bersambung ke hal 15 Swahip (Suara NTB/dok)
Polisi Jadi Target Teroris
Kapolda NTB Ingatkan Jajarannya Waspada Mataram (Suara NTB) Digagalkannya aksi teroris di Desa Dore, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, mengungkap sejumlah rencana aksi terorisme dengan sasaran anggota Polri. Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, M. Si mengingatkan agar semua jajarannya tetap waspada, deteksi dini dan antisipasi. ‘’Yang diancam sekarang ini kebetulan anggota Polri. Besok bisa jadi tentara, bisa jadi masyarakat. Itulah yang namanya teroris, menciptakan keresahan di masyarakat, ‘’ kata Kabid Humas Polda
NTB, AKBP.Dra.Hj. Tri Budi Pangastuti, MM mengutip pernyataan Kapolda NTB Brigjen Pol. Firli, M. Si saat kunjungan ke Bima, Kamis (29/6). Sebelum tertangkapnya tiga terduga teroris di Desa Dore dan Kelurahan Penatoi Kota Bima, seorang anggota Polsek jadi incaran malam hari. Pelakunya diduga datang untuk tujuan teror. Akhirnya berbuntut penangkapan tiga orang tersebut. Meski sudah ditangkap, personel tidak boleh lengah. Kabid Humas juga mengin-
gatkan, agar setiap personel Polri meningkatkan kewaspadaannya di manapun berada. Ini untuk mencegah bertambahnya korban akibat aksi terorisme setelah kejadian sebelumnya di Polda Sumatera Utara. ‘’Rekan-rekan tetap meningkatkan kewaspadaan, baik di rumah, di perjalanan, di kantor, karena kejadian di Medan. Ada serangan kelompok teroris yang berafilisasi kelompok ISIS. Artinya, petugas jaganya harus di atur,’’ ujar Kabid Humas mengingatkan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
ANTISIPASI - Penjagaan di pintu masuk Mako Polda NTB untuk antisipasi gangguan dan ancaman terorisme.