HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 92 TAHUN KE 13
E-mail: hariansuarantb@gmail.com
SABTU, 1 JULI 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kasus K2 Dompu
Jadi Referensi Polda NTB Usut K2 Kota dan Kabupaten Bima Mataram (Suara NTB) Pekerjaan mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang pada pengangkatan honorer Katagori 2 (K2) belum selesai. Setelah di Kabupaten Dompu, penyelidikan akan berlanjut ke Kota dan Kabupaten Bima dengan indikasi modus yang sama. Menurut rencana, Polda NTB akan menjadikan kasus K2 Dompu sebagai referensi mengusut kasus baru di kota Bima dan Kabupaten Bima. Sebagai gambaran awal, kasus K2 Bima ditangani hampir bersamaan dengan kasus K2 Dompu, tahun 2015 lalu. Namun dengan pertimbangan bukti lebih kuat pada 134 hon-
(Suara NTB/dok)
Firli
TO K O H Berpeluang Dihentikan DUGAAN korupsi pengadaan alat penghancur eceng gondok di Bendungan Batujai, Praya senilai Rp 1,5 miliar, berpeluang dihentikan. Pasalnya, alat penghancur eceng gondok yang merupakan proyek milik dari BWS Nusa Tenggara I itu disebut dapat berfungsi. Laporan masyarakat sebelumnya menduga alat itu mangkrak. Kasus itu mulai diselidiki sejak 2014. Pantauan kepolisian terakhir alat itu dapat digunakan. Kapolres Lombok Tengah, AKBP Kholilurrochman menjelaskan, proyek pengadaan itu disebut sudah sesuai dengan nomenklatur. “Alatnya sesuai, spek sesuai dan bisa dioperasikan,” ujarnya saat ditemui di Mapolda NTB. Kesimpulan awal itu didapatkan dari keterangan ahli yang sudah dimintai keterangan. “Batujai itu kan besar ya, memang kalau alat itu kecil. Tapi pengadaannya sudah sesuai,” terangnya. Atas dasar itu pihaknya berencana menghentikan penyelidikan kasus itu. “Ya bisa jadi. Sambil kita cari tambahan bukti baru,” imbuh dia. Bersambung ke hal 15 Kholilurrochman (Suara NTB/dok)
orer Dompu yang bermasalah, penyidik Subdit III Tipikor ‘’menyimpan’’ sementara kasus K2 Bima. Tapi jauh sebelumnya, penyidik sudah menyita dokumen dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima. Sementara kasus K2 Kota Bima, diusut oleh penyidik Polres Bima Kota. Terakhir, sekitar Mei 2017 lalu, tim penyidik Tipikor Sat Reskrim setempat, meminta petunjuk dari Polda NTB untuk kelancaran proses penyelidikan. Menjawab Suara NTB Jumat (3/6) siang, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si menyebut bahwa dua tahapan sedang dilakukan penyidik Subdit III dan dan Polres Bima Kota yang sedang mengusut kasus itu. “Pertama penyelidikan. Apakah masuk dalam peristiwa pidana, ini titik start-nya. Harus dibuktikan dulu apakah ini peristiwa pidana. (kedua) Jika pidana, baru mekanismenya ke penyidikan, kumpulkan saksi dan alat bukti baru,’’ jelasnya. Bersambung ke hal 15
Disos Pastikan Masyarakat Miskin Dapat Bantuan Perbaikan RTLH Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) NTB memastikan masyarakat miskin yang kondisi rumahnya tidak layak huni akan mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah. Rata-rata masyarakat miskin di NTB sudah memiliki lahan tetapi secara administrasi belum memiliki sertifikat. Sehingga, pihaknya akan meminta surat keterangan dari kepala desa yang
menyatakan bahwa lahan tersebut tidak dalam proses sengketa. Dengan demikian, masyarakat miskin yang menjadi calon penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan dapat dibangunkan rumah yang layak. ‘’Maksudnya persyaratan lahannya harus jelas itu, tanah itu tidak dalam sengketa. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/bul)
LEBARAN TOPAT - Tujuh hari setelah Hari Raya Idul Fitri, sebagian masyarakat di Lombok merayakan Lebaran Topat. Perayaan Lebaran Topat akan berlangsung, Minggu (2/7) esok. Sesuai dengan nama perayaannya, hidangan yang mendominasi perayaan ini adalah ketupat (topat). Tampak sejumlah pedagang kulit ketupat sedang menjajakan kulit ketupat di salah satu pasar tradisional di Mataram, Jumat (30/6) kemarin.
Perairan Utara Pulau Moyo Menyimpan Reservoir Migas Mataram (Suara NTB) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB menemukan, perairan utara Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa menyimpan cadangan atau reservoir minyak dan gas (migas). Namun, seberapa besar cadangan migas
di lokasi tersebut masih belum diketahui lantaran belum dilakukan eksplorasi secara intensif. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM NTB, Ir. Gde Tatar Sutaryana menjelaskan eksplorasi awal sudah banyak dilakukan terutama di
perairan utara Pulau Sumbawa. Bahkan, sudah ditetapkan blok-blok migas. ‘’Kita memiliki potensi migas, sudah banyak dilakukan eksplorasi terutama di wilayah utara, sudah ditetapkan blok-blok migas. Bersambung ke hal 15
Harga Cabai Rawit Anjlok Rp 4.500 Per Kg Mataram (Suara NTB) Petani cabai di Kecamatan Suralaga, Lombok Timur (Lotim) mengaku merugi dengan anjloknya harga cabai rawit saat ini. Harga cabai rawit di tingkat petani hanya Rp 4.500 per Kg. Rendahnya harga cabai saat musim panen ini dinilai tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan mencapai puluhan juta per hektar. Kepala Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Lombok Timur, Zainul Muttaqin, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (30/6) siang kemarin mengaku para petani cabai merugi dengan rendahnya harga saat ini. Bersambung ke hal 15
Dinilai Lemah, Perencanaan Tim Saber Pungli Mataram (Suara NTB) Melempemnya Tim Satgas Saber Pungli mengindikasikan lemah dalam proses perencanaan. Terutama dalam menyusun standar operasional. Kelemahan mulai dari pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan yang membentuk Tim Satgas Saber Pungli, maupun internal tim. Harusnya, sebelum dibentuk dan menjalankan tugas serta fungsi-
nya, perencanaan patut menjadi perhatian cermat. Sorotan ini disampaikan peneliti Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatullah, SH.,MH , setelah mencermati pernyataan dari Tim Saber Provinsi NTB yang mengeluhkan anggaran. ‘’Kalau dalam pelaksanannya tidak optimal, maka itu
(Suara NTB/ars)
PERINGATAN - Sebuah spanduk peringatan agar jauhi pungutan liar (pungli) terpasang di pintu masuk utama Pasar Mandalika Bertais, Kecamatan Sandubaya Mataram. Pemasangan spanduk ini sebagai langkah preventif atau pencegahan peluang terjadinya pungli di pasar.
tidak mengherankan. Karena proses di perencanaannya saja masih lemah. Sehingga terbentuknya tim Saber untuk wujudkan good government dan clean government masih sulit terwujud,” kritik Johan. Dia membahas mulai dari persoalan anggaran. Baru terungkap, ketika anggaran selalu menjadi dasar atau alasan tidak optimalnya Tim Satgas Saber Pungli sehingga belum bisa bekerja secara optimal. Memang, anggaran jadi faktor pendukung dalam proses penegakan hukum. Tapi persoalan anggaran sebaiknya tidak jadi faktor utama, karena bisa jadi preseden buruk bagi pemerintah daerah dan Tim Satgas Saber Pungli tersebut di tengah-tengah masyarakat. ‘’Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berani tidak Tim Satgas Saber Pungli secara transparan membuka berapa alokasi anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut kepada publik? Kenapa begitu? Sebab, ini akan menentukan apakah Tim Saber Pungli masih layak dipertahankan atau tidak. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
ANJLOK - Hamparan tanaman cabai di Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Harga cabai saat ini anjlok di tingkat petani hanya Rp 4.500 per Kg. Anjloknya harga cabai membuat petani merugi.