20 HALAMAN NOMOR 228 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
E-mail: balipost@indo.net.id
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (117rb Like) http://facebook.com/balipost
SENIN UMANIS, 11 APRIL 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.014 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Hapus Dua Rekomendasi Tim 9
Sabha Pandita Sangat Kritis Denpasar (Bali Post) -
Keputusan Sabha Pandita bahwa Teluk Benoa adalah kawasan suci, dinilai cukup bagus dan menarik. Setidaknya di tengah kecurigaan masyarakat terhadap posisi PHDI dalam kasus reklamasi Teluk Benoa, Sabha Pandita sudah memberi kepastian bahwa Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Demikian disampaikan Koordinator ForBALI Wayan ‘’Gendo’’ Suardana, Minggu (10/4) kemarin. ‘’Kenapa menarik, karena Sabha Pandita justru sangat kritis terhadap hasil Tim 9, sehingga men-delete dua poin rekomendasi yang cenderung memberi peluang bagi rencana reklamasi berkedok revitalisasi di Teluk Benoa,’’ ujarnya. Kata Gendo, dengan pen-
etapan Teluk Benoa sebagai kawasan suci oleh Sabha Pandita maka tidak akan memberikan ruang atau celah bagi adanya proyekproyek reklamasi atau pembuatan pulau-pulau baru sebagaimana direncanakan PT TWBI. Keputusan ini sejatinya cukup menjadi dasar
bagi pemerintah untuk menolak Amdal PT TWBI karena tidak memenuhi aspek sosial budaya dan tidak bisa dipulihkan atau ditanggulangi dengan cara apa pun. Demikian keputusan Sabha Pandita ini sekaligus bisa menjadi dasar bagi pemerintah menghentikan rencana
reklamasi Teluk Benoa, termasuk mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014. Pasalnya, perpres tersebut telah senyatanya mencederai Teluk Benoa sebagai kawasan suci sebagaimana telah diputusan Sabha Pandita. ‘’Meski demikian, walaupun hasil keputusan Sabha Pandita cukup bagus, masyarakat harus tetap waspada dan jangan larut dalam euforia karena sebagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya, bisa saja ada manuver-manuver
dari pihak-pihak yang ingin mereklamasi Teluk Benoa,’’ imbuhnya. Akademisi Universitas Udayana I Putu Anom mengatakan, putusan Sabha Pandita agar benar-benar dicermati, disikapi secara jernih dan dilaksanakan oleh semua umat Hindu, pemerintah dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, serta pelaku pariwisata di Bali. Jangan sampai ada multitafsir sesuai kepentingan masing-masing. Hal. 19 Masalah Pendangkalan
Bali Post/wan
MULANG PAKELEM – Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi melaksanakan upacara mulang pakelem di Teluk Benoa, usai persembahyangan di Pura Sakenan, Minggu (10/4) kemarin.
Pasubayan Desa Adat Sembahyang Bersama di Pura Sakenan Denpasar (Bali Post) Pasubayan Desa Adat Menolak Reklamasi melakukan persembahyangan bersama di Pura Sakenan, Serangan, Minggu (10/4) kemarin. Sejumlah tokoh dan ratusan warga 28 desa pakraman mengikuti persembahyangan tersebut. Wayan Gendo Suardana, Koordinator ForBALI, mengatakan persembahyangan ini
merupakan puncak dari tiga rangkaian persembahyangan. Sebelumnya, Pasubayan Desa Adat Menolak Reklamasi telah melakukan persembahyangan ke Pura Samuan Tiga, Batur, Besakih pada 3 April. Setelah itu pada 6 April telah melakukan persembahyangan ke Pura Dalem Ped, Nusa Penida. Hal. 19 Diberikan Kekuatan
Bali Post/wan
SEMBAHYANG BERSAMA – Ratusan warga dari Badung, Gianyar, Bangli dan Denpasar memadati jalan menuju Pura Sakenan saat digelar persembahyangan bersama Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi, Minggu (10/4) kemarin.
Tim 9 Kaji KSPN Besakih dan Teluk Benoa
Perdebatan pada Pesamuhan Sabha Pandita
HASIL kajian dan rekomendasi Tim 9 PHDI yang terungkap di Pesamuhan Sabha Pandita PHDI sejatinya memuat dua isu besar. Masing-masing Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Besakih, Gunung Agung dan sekitarnya serta kawasan Teluk Benoa. Terkait KSPN Besakih,
PESAMUHAN Sabha Pandita PHDI Pusat, Sabtu (9/4), pada akhirnya memutuskan Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Jalannya pesamuhan tidak dipimpin langsung oleh Dharma Adhyaksa Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa. Ida Pedanda masih dalam perawatan di ruang jantung RS Sanglah. Informasi yang dikumpulkan pada pesamuan itu menyebutkan bahwa Ida Pedanda sejatinya memberikan mandat kepada tiga Wakil Dharma Adhyaksa untuk memimpin sidang. Masingmasing kepada Ida Mpu Siwa Budha Daksa Dharmita sebagai ketua merangkap anggota, Ida Rsi Bujangga Hari Anom Palguna dan Ida Acharya Agni Yogananda sebagai anggota. Namun, mandat itu dirombak, dengan mengembalikan kepemimpinan sidang kepada
Tim 9 tegas ingin menguatkan hasil kajian Tim 11 KSPN dan surat Gubernur Bali yang merekomendasikan untuk mengeluarkan beberapa KSPN pada lampiran PP No.50 Tahun 2011. Termasuk di dalamnya KSPN Besakih, Gunung Agung dan sekitarnya. Hal. 19 Pamelastian
Bali Post/ist
DI JAKARTA - Sejumlah komponen di Jakarta, Minggu (10/4) kemarin, menggelar aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa. Sebelumnya, mereka menggelar panggung musik tolak reklamasi Teluk Benoa di Universitas Sahid, Jakarta.
Muncul Usulan Tolak Reklamasi 8 Wakil Dharma Adhyaksa yang hadir yakni Pedanda Gde Bang Buruan Manuaba (sebagai ketua sidang), Pedanda Gde Kerta Arsa, Pedanda Gde Panji Sogata, Mpu Siwa Budha Dhaksa Darmitta, Mpu Jaya Sattwikananda, Mpu Jaya Achyaryananda, Rsi Bujangga Hari Anom Palguna dan Mpu Siwa Putra Manuaba. Sidang lalu diisi dengan paparan tunggal dari Ketua Tim 9 Mpu Jaya Achyaryananda tentang kajian Teluk Benoa. Sementara paparan Sabha Walaka yang sudah diagendakan, didrop atas usulan Ida Acharya Agni Yogananda. Alasannya, Sabha Walaka sudah memaparkan rekomendasinya dalam Pesamuhan Sabha Pandita, 23 Oktober 2015 di Jakarta.
Lantaran Pesamuhan Sabha Pandita 9 April 2016 ini merupakan kelanjutan yang di Jakarta, paparan Sabha Walaka dianggap tidak perlu. Ketua Sabha Walaka Putu Wirata Dwikora sempat membacakan bahwa menurut Anggaran Dasar, Sabha Walaka bertugas menyiapkan bahan dan mendampingi Sabha Pandita dalam pasamuhan, utamanya pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar. Namun Acharya Yogananda tetap tidak setuju. Naskah tertulis Tim 9 secara umum menyebutkan bahwa ada tempat suci di Teluk Benoa, dan menyebut beberapa pura di wilayah pesisir Teluk Benoa. Tempat suci tersebut harus dijaga kesuciannya dan tidak boleh dirusak. Namun, peluang
untuk melakukan revitalisasi muncul dalam butir b dan c halaman 8 Rekomendasi Tim 9. Khususnya butir c dalam kalimat ‘’wajib dikelola agar memberikan asas manfaat secara sosial budaya, ekonomi dan kesejahteraan sebesarbesarnya serta memberikan peluang partisipasi sebesarbesarnya bagi masyarakat setempat khususnya terutama umat Hindu umumnya dalam rangka ketahanan politik sosial budaya ekonomi masyarakat.’’ Melalui perdebatan alot, butir b dan c halaman 8 Rekomendasi Tim 9 ini akhirnya didrop. Di antara Sabha Pandita yang secara tegas merekomendasikan Teluk Benoa sebagai kawasan auci dan angkat bicara adalah Ida Mpu Siwa Budha Daksa Darmita
(Geria Sukawati), Ida Mpu Siwa Putra Parama Daksa Manuaba (Geria Bongkasa), Ida Mpu Daksa Yaksa Manuaba (Geria Jalan Bedahulu Denpasar), Ida Rsi Bujangga Lokanata (Geria Jalan Badaksari Denpasar), Ida Pedanda Gde Kerta Arsa (Geria di Lombok), Ida Mpu Murti Biru Dhaksa (Geria di Jembrana), Ida Dang Guru Suweca Dharma (Geria Lampung), Ida Mpu Jaya Premananda (Gwria dan Pasraman Manik Gni Pupuan, Tabanan), Ida Rsi Bujangga Hari Anom Palguna (Geria di Jembrana). Ida Pedanda Gede Kerta Arsa dari Mataram secara terang-terangan mengusulkan agar Sabha Pandita tidak hanya menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan suci, tetapi bisa lebih tegas dengan menyatakan menolak reklamasi. Hal. 19 Peluang Reklamasi
Di Jakarta, Tolak Reklamasi Teluk Benoa PERLAWANAN masyarakat menolak reklamasi Teluk Benoa di Bali, kini kian menggema ke seluruh pelosok negeri ini. Aksi solidaritas yang dilakukan di Jakarta dan juga di beberapa daerah di Indonesia merupakan protes terhadap pemerintah yang mengabaikan fakta-fakta ekologis, sosial, dan religi Teluk Benoa dan relasinya dengan
masyarakat Bali. ‘’Pesan dari aksi solidaritas ini tegas dan jelas. Kami menyerukan dicabutnya Perpres No. 51 Tahun 2014! Aksi solidaritas ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, juga dilakukan di Bandung, Palangkaraya, Belitung, Makassar, di hari yang sama. Hal. 19 Suara Masyarakat
grafis:asd/BP
Jajak Pendapat
Rakerda DPD REI Bali 2016
’’Bisnis’’ Regulasi Menguat
Bersama Pemerintah Sukseskan Program Sejuta Rumah
BISNIS regulasi kini menjadi perbincangan publik. Penegasan KPK bahwa korupsi melibatkan korporasi, mengindikasikan ada banyak pembuatan regulasi di negeri ini didanai pihak ketiga. Hal. 19 Pemilik Modal
grafis:asd/BP
SESUAI AD/ART Real Estate Indonesia (REI), Pengurus DPD REI Bali dan jajarannya menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Senin (11/4) ini di Hotel Fave, Jalan WR Supratman, Denpasar Timur. Kegiatan ini merupakan event tahunan organisasi atau minimal wajib diselenggarakan sekali dalam satu masa kepemimpinan/ kepengurusan DPD REI. Tema yang diusung ‘’REI Bali Bersama Pemerintah Daerah Mendukung Program Sejuta Rumah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah’’. Menurut Ketua Panitia I Gede Suardita, S.E., Minggu (10/4) kemarin, kegiatan yang wajib dilaksanakan masing-masing DPD REI di seluruh Indonesia ini, mendapat dukungan sangat positif berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Terutama perbankan yang
dominan berinteraksi langsung dengan kegiatan para developer, yaitu Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI) dan BPR Lestari. ‘’Bankbank tersebut sebagai sponsorship terlaksananya Rakerda REI tahun ini,’’ ucap Suardita didampingi Sekretaris Gede Semadi Putra. Terealisasinya rakerda itu, lanjut Direktur PT Bumi Cempaka Asri (BCA) ini, tidak lepas dari semangat anggota REI Bali dan kerja keras panitia. ‘’Juga berkat dukungan berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya,’’ ujarnya. Terkait tema rakerda tahun ini, selaras dengan program pemerintah pusat dalam membangun sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
yaitu program sejuta rumah yang digiatkan Presiden RI Ir. Joko Widodo. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok yaitu kebutuhan papan, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai regulator memberikan payung hukum dalam bentuk undang-undang dan diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah pusat. Di bawah Kementerian PU-Pera, DPD REI Bali berharap regulasi dan kebijakan di sektor perumahan rakyat menjadi lebih holistik dan terintegrasi dengan sektor pendukung perumahan permukiman itu sendiri yaitu infrastruktur dan fasilitas utilitas. Selain itu, harus disesuaikan dengan adat dan budaya masyarakat setempat untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan lingkungan. Hal. 19 Belum Sinkron
RAKERDA - Ketua Panitia Rakerda DPD REI Bali 2016 I Gede Suardita, S.E. (kiri) didampingi Sekretaris Gede Semadi Putra saat jumpa pers di Fave Hotel Tohpati, Denpasar Timur, Minggu (10/4) kemarin.