Edisi 09 April 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN NOMOR 226 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

E-mail: balipost@indo.net.id

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (117 rb Like) http://facebook.com/balipost

SABTU WAGE, 9 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (4.014 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Pasamuhan Sabha Pandita tentang Teluk Benoa

Fokus pada ’’Kawasan Suci’’, Bukan Reklamasi PASAMUHAN Sabha Pandita Parisada, Sabtu (9/4) ini, diharapkan fokus dan berkomitmen membahas soal Kawasan Suci Teluk Benoa, dan tidak terseret pada pro-kontra reklamasi Teluk Benoa. Soal menolak ataukah menerima reklamasi Teluk Benoa, merupakan domain dari elemen-elemen masyarakat Bali di luar Sabha Pandita.

’’Ini perlu direnungkan oleh sulinggih yang diberi kepercayaan oleh umat untuk melindungi umatnya dan wilayah Hindu di Bali, karena pembiaran seperti itu bukan saja sikap tidak bertanggung jawab di mata saya, tetapi sangat berbahaya bagi eksistensi Hindu dan umat Hindu di Bali. Tolong kami jangan diberi pelajaran yang buruk dari pemimpin spiritual kita.’’

Keputusan Sabha Pandita diharapkan bersifat lebih umum menyangkut kawasan Teluk Benoa didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan kompetensi Parisada. Demikian rangkuman pendapat beberapa Pandita Parisada terkait pelaksanaan Pasamuhan Sabha Pandita Parisada, 9 April ini. Pasamuhan Sabha Pandita di Jakarta pada Oktober 2015 yang lalu ‘’gagal’’ menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan suci, karena para pandita ‘’terjebak’’ pada pro-kontra reklamasi Teluk Benoa. Karena memang bukan bidangnya, Pasamuhan Sabha Pandita 2015 tidak bisa menelurkan keputusan tentang Teluk Benoa, karena mereka masuk pada masalah ‘’reklamasi Teluk Benoa’’. Hal. 19 Ahli Lingkungan

Gde Made Sadguna Anggota ATMB

Sabha Pandita Harus Pro-Rakyat

Sebanyak 20 Pandita Mengonfirmasi Hadir Denpasar (Bali Post) Rekomendasi Tim 9 PHDI mengenai Teluk Benoa kabarnya belum sampai di tangan Dharma Adhyaksa atau Ketua Sabha Pandita PHDI. Begitu juga belum diterima oleh Sabha Walaka PHDI. Padahal, Pasamuhan Sabha Pandita PHDI sudah diagendakan Sabtu (9/4) malam ini pukul 19.00 Wita di gedung PHDI Bali. Hal. 19 Secara Resmi

Denpasar (Bali Post) Sabha Pandita PHDI Pusat diharapkan menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Jangan sampai hasil pasamuhan yang digelar Sabtu (9/4) ini justru bertolak belakang dengan apa yang menjadi keinginan mayoritas masyarakat adat. ‘’Janganlah sampai Sabha Pandita berpikir yang berbeda. Kawasan Teluk Benoa adalah kawasan suci dan fakta menunjukkan di sana ada banyak pura yang di-empon oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan,” ujar Bendesa Adat Tanjung Benoa I Made Wijaya, Jumat (8/4) kemarin. Hal. 19 Kepentingan Ekonomi TOLAK REKLAMASI - Warga adat pesisir dan massa ForBALI menggelar aksi demo di Renon, beberapa hari lalu. Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Bali Post/dok

Pembebasan 10 WNI

RI Minta Filipina Segera Bersikap Jakarta (Bali Post) Melalui satelit, pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengetahui persis posisi 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf, kelompok separatis Filipina. Namun, pemerintah masih menunggu sikap resmi pemerintah Filipina dalam menuntaskan persoalan ini. ‘’Kita dari pantauan satelit sebenarnya juga memantau posisi kapal kita, atau orang-orang kita itu sekarang ada di mana. Terus terang, kita sudah tahu secara detail. Kita memiliki peralatan itu dan kita sudah tahu mereka ada di mana, tetapi kita menghormati pemerintah Filipina, dan ini harapannya bisa segera dibebaskan,’’ kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jumat (8/4) kemarin. Menurut Pramono, pemerintah siap mengirimkan pasukan TNI dan Polri untuk membebaskan mereka, jika Filipina tidak bisa segera menyelesaikan masalah penyanderaan WNI. Terkait itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai kesiapan untuk membebaskan WNI yang disandera kelompok separatis di Filipina. Tetapi, belum akan menggunakan kekuatan militernya karena masih mengedepankan langkah-langkah persuasif. ‘’Sekali lagi kita tetap mengedepankan langkah-langkah yang bersifat human, persaudaraan, kemudian secara lebih soft diplomasi juga kita lakukan,’’ katanya. Hal. 19 Negara Tetangga

Setelah Fahri, PKS Pecat Gamari Jakarta (Bali Post) Selain Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memecat anggota Komisi I DPR Gamari Sutrisno dari seluruh jenjang keanggotaan partai. Pemecatan terhadap Gamari karena dianggap melakukan pelanggaran syariah yang berujung pada pelanggaran disiplin partai. ‘’Kalau keterangannya, itu kan pelanggaran syariah. Kemudian dinasihati tapi beliau tidak mau menerima. Akhirnya pelanggaran disiplin partai yang kedua. Karena setelah pelanggaran syariah itu, memprosesnya dewan syariah. Dan beliau tidak mematuhi atas teguran,’’ kata Ketua Bidang Polhukam DPP PKS Al Nuzzammil Yusuf, Jumat (8/4) kemarin. Menurut Al Muzammil, Gamari sudah melakukan pelanggaran berulangkali. Namun, ia tidak bisa mengungkapkan detail kesalahan yang dilakukan Gamari, karena PKS mempunyai etik kepartaian. ‘’Kalau pelanggaran syariah tidak bisa disebut,’’ kata Al Muzammil. Sementara itu, Gamari Sutrisno mengaku selama menjadi kader partai dan dua periode keanggotaan DPR, dirinya tidak pernah melanggar atau melawan kebijakan partai. Hal. 19 Membingungkan

Tahun Depan, Simpanan Siapa pun akan Terungkap Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para pengemplang pajak, bahwa 2017-2018 akan terjadi keterbukaan perbankan internasional. Bank-bank di seluruh dunia akan membuka data nasabahnya, sehingga sehebat apa pun seseorang menutupi kekayaannya dari kejaran pajak, suatu saat akan terungkap. ‘’Begitu sangat terbukanya dunia ini. Tetapi nanti 2017-2018 dibuka total. Ini-

lah keterbukaan, mau tidak mau harus kita hadapi,’’ kata Presiden Joko Widodo saat memberi pengarahan pada rapat kerja pemerintah yang dihadiri gubernur, bupati/wali kota beserta wakil gubernur, wakil bupati/ wakil wali kota di Istana Negara, Jumat (8/4) kemarin. Presiden Jokowi mengatakan, jauh sebelum heboh ‘’Panama Papers’’ dirinya sudah mengantongi sederet nama yang tak pernah membayar pajak. ‘’Meski keduluan oleh ‘Panama Papers’, tetapi

sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundel nama-nama. Bapak simpan di Swiss saya tahu, bapak simpan di Singapura saya tahu,’’ kata Jokowi. Dia mengaku senang karena kasus ini mendorong masyarakat dunia untuk membuka simpanan siapa pun yang ada di bank seluruh dunia, yang akan dibuka secara total. Artinya, cepat atau lambat, siapa pun, termasuk warga negara Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri akan terbuka.

Dalam dokumen milik firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca, yang bocor dan dikenal sebagai ‘’The Panama Papers’’ itu terdapat sederet pengusaha dan politisi Indonesia. Indonesia, menurut Jokowi, sudah masuk ke Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sebentar lagi tidak bisa menolak adanya skema serupa di kalangan Uni Eropa, Amerika Serikat, Cina dan lainnya. Hal. 19 Bisa Bersaing

ARAHAN Presiden Joko Widodo menyampaikan arahannya kepada peserta Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/4) kemarin. Rapat kerja pemerintah tersebut dihadiri gubernur, wakil gubernur, bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota seluruh Indonesia.

Bali Post/ant

KPK Geledah Rumah Sanusi

Bali Post/ant

GEDUNG KPK - Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi meninggalkan gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, Jumat (8/4) kemarin. M Yuliadi diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersangka Arieswan Widjaja.

Jakarta (Bali Post) – KPK menggeledah rumah Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. ‘’Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penggeledahan di rumah tersangka MSN (Mohamad Sanusi) di kawasan Cipete, Jakarta Selatan,’’ kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komjsk Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat (8/4) kemarin. Belum dijelaskan apa yang disita dalam penggeledahan itu. Jumat kemarin, KPK juga memeriksa empat orang saksi dalam kasus yang sama yaitu Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi, pihak keamanan salah satu hotel di Jakarta Selatan yaitu Dwi Riska Setiawan dan Heryadi dan sopir dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra M.

Taufik, Riki Sudani. ‘’Keterangan mereka untuk mengonfirmasi beberapa hal terutama pembahasan ranperda. Mengenai mengapa sopir M Taufik dulu yang diperiksa, hal tersebut masuk dalam strategi penyidikan, tetapi keterangannya dibutuhkan untuk mengonfirmasi pertemuan-pertemuan berkaitan dengan pembahasan ranperda dan hal-hal yang berkaitan dengan itu,’’ ujarnya. Menurut Priharsa, pertemuan pembahasan ranperda bisa berupa pertemuan formal di DPRD DKI Jakarta maupun pertemuan informal di luar gedung DPRD DKI Jakarta. ‘’Pertemuan bisa formal dan informal yang bisa dilakukan di kantor atau tempat lain, tetapi saya tidak bisa menyampaikan detail pertemuan apa dan berlangsung di mana, tetapi yang jelas pertemuan-pertemuan terkait dengan ranperda,’’ katanya. Sementara M. Yuliadi diperiksa terkait dengan pengurusan dokumen di DPRD DKI Jakarta. ‘’Yuliadi dimintai keterangan berkaitan dengan pekerjaannya, yaitu pengurusan dokumen dan penyusunan agenda,’’ ujarnya. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 09 April 2016 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu