20 HALAMAN NOMOR 221 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
E-mail: balipost@indo.net.id
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (115rb Like) http://facebook.com/balipost
SENIN WAGE, 4 APRIL 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.004 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Pasubayan Gelar Persembahyangan di Tiga Pura Gianyar (Bali Post) – Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi melakukan persembahyangan bersama di Pura Samuan Tiga, Pura Ulun Danu Batur dan Pura Besakih, Minggu (3/4) kemarin. Persembahyangan diikuti 28 bendesa adat dan ForBALI. Tujuannya, memohon agar Ida Sang Hyang Widhi dengan segala manifestasinya melindungi Bali dari segala bentuk perusakan lingkungan, khususnya reklamasi Teluk Benoa. Persembahyangan diawali di Pura Samuan Tiga, Gianyar. Bendesa Adat Kuta Wayan Swarsa mengungkapkan, pada abad XI di Pura Samuan Tiga, Mpu Kuturan
menyatukan berbagai sekte di Bali menjadi Tri Murti. Muncullah konsep Kahyangan Tiga serta desa adat di Bali. Kearifan lokal inilah yang sampai sekarang membentengi Bali dari berbagai ancaman. ‘’Seribu tahun lalu Mpu Kuturan merumuskan kearifan lokal yakni desa pakraman di pura ini. Kami selaku pangayah adat, kami menyatakan bakti kami dengan membulatkan tekad melawan tindakan perusak lingkungan, khususnya reklamasi Teluk Benoa,’’ tegasnya. Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi juga mendak Ida Batara Tirta di tiga pura. Dasar pemikirannya, tidak ada yadnya yang tidak di-
akhiri dengan tirta. Tirta tersebut nantinya akan kairing ke Teluk Benoa sebagai bentuk motivasi perjuangan masyarakat Bali menolak reklamasi. ‘’Kami tidak cuma bergerak secara sekala, juga dilindungi secara niskala,’’ katanya. Usai persembahyangan di Pura Samuan Tiga, Minggu (3/4) kemarin, mereka masimakrama dengan Wakil Bupati Gianyar I Made Mahayastra. Dalam pertemuan tersebut, Mahayastra menegaskan Pemkab Gianyar menolak reklamasi Teluk Benoa. Dia berharap segala perbedaan sikap dan pandangan terhadap reklamasi Teluk Benoa bisa
melebur jadi satu, sehingga masyarakat Bali bisa membulatkan tekad melestarikan alam Bali. Pertemuan antara Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi dengan Wabup Mahayastra tidak direncanakan sebelumnya. Sebab, Mahayastra saat itu kebetulan sedang ngayah di Pura Samuan Tiga bersama sejumlah alumni SMAN 1 Gianyar. ‘’Saya sekarang ini ngayah di pura ini sebagai masyarakat, kapasitas saya sebagai alumni SMAN 1 Gianyar bukan wakil bupati,’’ kata Mahayastra mengawali pembicaraannya dalam pertemuan. Hal. 19 Sejak Awal
Bali Post/nik
TOLAK REKLAMASI - Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi foto bersama usai persembahyangan bersama di Pura Samuan Tiga, Gianyar, Minggu (3/4) kemarin.
Modus Korupsi Perizinan Reklamasi Diyakini Sama
Bali agar Desak KPK Menelusurinya Jakarta (Bali Post) -
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) akan mendorong masyarakat Bali untuk mendesak aparat penegak hukum dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri adanya cacat hukum maupun dugaan unsur korupsi dalam proses perizinan terkait izin lokasi rencana reklamasi Teluk Benoa. Demikian pula terhadap perubahan regulasi yaitu keluarnya Perpres No. 51/2014 yang mengubah kawasan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan.
Bali Post/ant
GUNUNG BROMO - Asap putih membubung dari kawah Gunung Bromo terlihat dari Penanjakan 2, Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (3/4) kemarin.
‘’Kasus tertangkapnya Mohamad Sanusi dan penetapan tersangka Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dalam pemberian izin reklamasi menjadi pembuka kasus korupsi yang melibatkan swasta dan pembuat regulasi terkait pengubahan sebuah status kawasan konservasi,’’ kata
Ketua Departemen Advokasi Walhi Kurniawan Sabar di Jakarta, Minggu (3/4) kemarin. Kurniawan mengatakan, terbongkarnya kasus korupsi dalam pemberian izin reklamasi Teluk Jakarta oleh KPK, menjadi pintu bagi masyarakat daerah lainnya untuk secepatnya mendesak
aparat penegak hukum mengungkap modus pemberian izin reklamasi yang terjadi selama ini. ’’Kami meyakini, banyak investor yang bermain untuk memperoleh lahan murah dengan cara mereklamasi pantai. Dan kami meyakini bukan hanya terjadi di Teluk Jakarta saja, juga di daerah lain termasuk kemungkinan
di Teluk Benoa,’’ katanya. Oleh karena itu, Walhi berharap peran aktif masyarakat untuk menghentikan kegiatan reklamasi yang bisa dimulai dengan membongkar praktik korupsinya. ‘’Kami akan memberikan advokasi kepada masyarakat Bali untuk mendatangi KPK, kejaksaan maupun kepolisian serta instansi terkait lainnya, untuk menelusuri unsur korupsi yang terjadi dalam proses perizinan dan pembuatan kebijakan dalam rencana reklamasi Teluk Benoa,’’ kata Kurniawan. Walhi meyakini modus yang sama juga dilakukan di daerah lainnya yang wilayah-
nya memiliki proyek reklamasi. Menurutnya, ada beberapa celah bagi investor untuk bisa bermain. Pertama, menyangkut penggunaan ruang. ‘’Salah satu modusnya adalah pemberian izin lokasi penggunaan tata ruang dan zonasi. Celah ini digunakan investor untuk memudahkan berinvestasi,’’ ujarnya. Lalu dari aspek legalitas berupa izin pelaksanaannya. ‘’Karena harus menyesuaikan pemanfaatan, maka regulasinya harus direvisi, bisa PP, Perpres bahkan hingga tingkat Undang-Undang. Hal. 19 Dapat Legalitas
Kasus Agung Podomoro
Ahok Yakin Tak Terlibat Jakarta (Bali Post) – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meyakini jajaran Pemprov DKI tak terlibat kasus reklamasi pesisir Jakarta. Ahok begitu yakin karena selama ini Pemerintah DKI justru ngotot mempertahankan syarat 15 persen hasil dari NJOP harus diberikan kepada pemerintah. Ahok menilai 15 persen yang diserahkan kepada pemerintah terlalu besar bagi pengembang. ‘’Pemprov tidak mungkin terlibat, justru pemprov yang mempertahankan 15 persen itu,’’ kata Ahok di rumah susun sederhana sewa Marunda, Jakarta Utara, Minggu (3/4) ke-
Cristiano Ronaldo
marin. Kata dia, sudah beberapa kali mereka (pengembang) minta 15 persen dihilangkan. ‘’Saya bilang enggak bisa. Makanya saya jamin 15 persen itu enggak mungkin hilang, karena itu duit Pemda DKI,” lanjut Ahok. Ahok mengatakan pemerintah harus mendapatkan 15 persen dari penjualan tanah. Ia memperkirakan setiap pulau bisa menghasilkan Rp 2 triliun yang nantinya bisa digunakan Pemerintah DKI untuk membangun banyak rumah susun, jalan inspeksi, dan rumah pompa. ‘’Kita bisa dapat uang begitu banyak buat bangun rusun dan rumah pompa. Saya enggak mau nego. Kamu enggak mau, ya… sudah, bubar saja,’’ tegas Ahok.
Ahok juga mengatakan saat ini pihak Agung Podomoro Land belum melancarkan pembangunan atau reklamasi Teluk Jakarta dan belum ada pengembang lain yang menyatakan minatnya. ‘’Enggak tahu pengembang yang mana, sepertinya pengembang lain belum. Podomoro belum mulai reklamasi,’’ kata Ahok. Kasus ini terkuak setelah KPK menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja. Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, kasus ini merupakan persoalan lama sejak zaman kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dan pihaknya tetap akan menyelidiki serta menelusurinya sampai tuntas. Hal. 19 Kalangan Eksekutif
Bali Post/rtr
Madrid Kalahkan Barcelona REAL Madrid mengalahkan Barcelona 2-1 dalam pertandingan La Liga Spanyol bertajuk El Clasico di Stadion Camp Nou, Barcelona, Minggu (3/4) dini hari. Kemenangan ini tak mengubah posisi Madrid di urutan ketiga klasemen sementara dengan 70 poin, sementara Barca tetap di peringkat satu dengan 76 poin. Barcelona nyaris membuka keunggulan pada menit ke-9, saat Luis Suarez gagal menyambut bola umpan tarik Neymar di depan gawang yang sudah kosong. Lionel Messi juga menciptakan peluang pada menit ke-19 lewat tendangan bebas, namun bola melayang tipis di atas mistar gawang. Pada menit ke-30 giliran Ronaldo menebar ancaman kala melepaskan tembakan bebas di depan kotak penalti Barca, namun bola sepakannya melambung di atas gawang. Benzema juga mendapatkan peluang emas dengan melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti pada menit ke-42, sayangnya bola berakhir di luar lapangan usai melewati mistar gawang. Gol pembuka akhirnya tercipta pada babak kedua, tepatnya di menit ke-56 lewat aksi Gerard Pique. Menerima umpan sepak pojok Rakitic, Pique yang terlepas dari kawalan Pepe, berhasil melakukan sundulan keras yang membuat bola memantul ke tanah sebelum bersarang di gawang Madrid. Hal. 19 Cetak Gol
Bali Post/ant
M. Sanusi
Sebut Gaya Hidup Sanusi Mewah GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan M. Sanusi bergaya hidup mewah. ‘’Saya tahunya dia (Sanusi) hidup mewah. Jam tangannya miliaran, mobilnya miliaran. Saya tidak tahu. Mungkin dia orang kaya,’’ ucap Ahok, Jumat lalu. Ahok mengatakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai gaya hidup pejabat. ‘’Dengan adanya LHKPN, masyarakat bisa mengetahui gaya hidup dan jumlah harta milik pejabat, baik sebelum, selama menjabat, maupun setelah akhir jabatan,’’ ka-
Jajak Pendapat
tanya. Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 31 Maret di suatu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, Sanusi diduga menerima uang dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja. Berikut kronologi penangkapan Sanusi versi KPK seperti disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta. Hal. 19 Menerima Uang
Menurut Anda, apakah Bali perlu membuat “Master Plan” pengelolaan transportasi?
Perlu
Benahi Tata Kelola Transportasi Bali BEBAN Bali dalam mengelola laju pertumbuhan kendaraan bermotor sudah tak sebanding dengan daya dukung yang ada. Bali saat ini cenderung menuju kepadatan lalu lintas yang berpotensi tak terurai. Tidak adanya kebijakan strategis dalam tata kelola transportasi juga akan mengantarkan Bali menjadi daerah yang memiliki tingkat kemacetan parah. Indikatornya, Denpasar sebagai barometer pengelolaan lalu lintas di Bali kini sudah berada dalam zona merah dari sisi kemacetan.
Menyikapi hal ini, Pusat Data Bali Post melakukan jajak pendapat di seluruh Bali. Berdasarkan tabulasi atas jawaban responden, tercatat 78,30 persen responden mendesak Pemprov Bali dan kepolisian segera melakukan kajian terhadap tingkat kelayakan jumlah mobil dan sepeda motor di Bali. Beban lalu lintas ini pun harus dikorelasikan dengan tingginya armada truk angkutan barang dan bus pariwisata yang melintasi jalan-jalan di Bali. Pada jajak yang dilakukan selama sepekan terakhir
ini dengan mengajukan kuesioner dan wawancara via telepon, pemerintah diharapkan menggandeng akademisi dan pelaku pariwisata untuk memetakan kelayakan jalan dan mobilitas angkutan umum, taksi dan kendaraan pribadi di Bali. Tak hanya itu, responden juga meminta agar Bali segera membuat master plan pengelolaan transportasi Bali agar tidak semua ruang dikorbankan untuk pembangunan jalan baru. Hal. 19 Layanan Memadai
Tidak Perlu
Tidak Tahu 1,65% 20,05% 78,30% grafis: tomik cahya