20 HALAMAN
NOMOR 277 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (137 rb Like) http://facebook.com/balipost
rabu paing, 1 Juni 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.166 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Dideportasi dari Singapura
La Nyalla Langsung Diperiksa Kejaksaan Jakarta (Bali Post) – Hampir dua bulan La Nyalla Mattalitti sembunyi di luar negeri. Persembuyiannya akhirnya terhenti, Selasa (31/5) kemarin. Pemerintah Singapura mendeportasi Ketua Kadin Jawa Timur itu karena melebihi izin tinggal (over stay). La Nyalla Mattalitti lansung diterbangkan ke Jakarta. Setibanya di Tanah Air, La Nyalla yang juga Ketua Umum PSSI langsung dibawa ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan.
Bali Post/ade
TIBA - La Nyalla Mattalitti, buronan Kejaksaan, tiba di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (31/5) malam. La Nyalla merupakan tersangka kasus korupsi di Jawa Timur.
Kepala Humas Imigrasi Heru Santoso membenarkan La Nyalla Mattalitti dalam posisi over stay di Singapura dan diserahkan kepada pejabat imigrasi di KBRI negara tersebut. Dia mengatakan yang bersangkutan dengan pengawalan petugas imigrasi dari KBRI Singapura kembali ke Indonesia dengan pesawat GA835 dengan rute penerbangan Singapura-Bandara Soekarno-Hatta pukul 17.35 waktu setempat dan tiba pukul 18.30 WIB. ‘’Selanjutnya yang bersangkutan diserahkan kepada pihak penyidik kejaksaan,’’ katanya. Kejaksaan Agung menyatakan La Nyalla
Mattalitti akan langsung diperiksa di Gedung Bundar oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) setelah dipulangkan dari tempat pelariannya di Singapura karena melebihi izin tinggal (over stay). ‘’Ya, langsung di Jakarta, nantilah dibawa ke Jawa Timur,’’ kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung di Jakarta, Selasa kemarin. Sebelumnya, tiga kali kejaksaan kalah dalam menghadapi gugatan praperadilan La Nyalla Mattalitti terkait dengan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan Kejaksaan
Kasus Khusus La Nyalla
Sprindik Empat Kali, Punya Kurir Uang KASUS yang menjerat La Nyalla Mattalitti memang khusus. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur harus mengeluarkan empat kali sprindik (surat perintah penyidikan) terhadap Ketua Kadin Jawa Timur itu. Keluarnya sprindik yang keempat, karena kejaksaan tiga kali dikalahkan pengadialn dalam sidang praperadilan yang diajukan pihak La Nyalla. ‘’La Nyalla tersangka lagi,’’ kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung, Selasa (31/5) kemarin. Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim mengeluarkan sprindik berkaitan dengan penetapan La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Jawa Timur untuk Kamar Dagang
TKW Divonis Hukuman Gantung di Malaysia Jakarta (Bali Post) – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah akan meningkatkan pendampingan hukum terhadap TKW asal Ponorogo Rita Krisdianti (28) yang divonis hukuman gantung di Penang, Malaysia. ‘’Pendampingan hukum tidak berkurang, bahkan akan ditingkatkan,’’ kata Retno usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Norwegia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/5) kemarin. Retno mengatakan pendampingan hukum ini tetap dilakukan dalam upaya proses pengajuan banding terhadap vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama Penang, Malaysia. ‘’Kita tetap menghormati hukum yang berlaku di negara tersebut, tetapi kewajiban pemerintah melakukan pendampingan hukum agar hak-hak hukum warga negara kita dipenuhi,’’ kata Retno. Pengadilan Penang, Malaysia, memvonis Rita dengan hukuman gantung pada senin (30/5) karena didakwa menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 4 kilogram. Rita Krisdianti telah bekerja dua tahun sebagai pembantu di Hongkong, kemudian Rita ke Makau dan tinggal di sebuah rumah kos milik IW. Kemudian Rita berkenalan dengan dua orang yakni ES dan RT. ES dan RT menawarkan Rita bekerja sama berjualan kain dan meminta Rita ke Thailand melalui New Delhi guna mengambil barang titipan. Saat kembali ke Thailand melalui Penang, Malaysia, Rita ditangkap petugas Bandara Internasional Bayan Lepas pada 10 Juli 2013. Hal. 19 Empat Kilogram
Tinggi Jawa Timur dalam kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun kejaksaan yang tidak mau mengalah atas proses tersebut, kemudian mengeluarkan sprindik baru dalam kasus yang sama terhadap La Nyalla. Padahal pengadilan sudah melarang dikeluarkannya sprindik baru untuk kasus yang sama. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak 29 Maret 2016 menetapkan La Nyalla Mattalitti dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah tidak ada di rumahnya ketika akan dipanggil paksa. (kmb4/ant)
Ditahan di Rutan Salemba KETUA Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung sampai 20 hari ke depan. ‘’Pemeriksaannya kan tengah berlangsung, nanti sudah diperiksa 1x24 jam kemudian ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung,’’ kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Timur I Made Suarnawan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (31/5) malam. Sebelumnya Aspidsus Kejati Jatim itu menyatakan pe-
dan Industri (Kadin) Jatim, yang digunakan untuk pembelian saham perdana (IPO) Bank Jatim. Dengan sprindik baru lagi, kejaksaan juga mengeluarkan daftar cegah tangkal (cekal) yang baru bagi tersangka La Nyalla yang juga Ketua Umum PSSI itu. Selain keluar empat sprindik untuk satu tersangka, kekhususan lain kasus La Nyalla adalah adanya kurir uang untuk tersangka yang selama ini sembunyi di luar negeri. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung menyebutkan buronan dana hibah Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti memiliki kurir yang mengantarkan uang tunai ke persembunyiannya di luar negeri. Hal. 19 Tempat Persembunyian
meriksaan Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti di Jakarta pascadipulangkan dari Singapura karena faktor keamanan. ‘’Faktor keamanan (La Nyalla) diperiksa di Kejaksaan Agung,’’ katanya. Dikatakannya, sampai sekarang La Nyalla masih diperiksa oleh penyidik Kejati Jatim dengan menggunakan tempat di gedung bundar. ‘’Langkah selanjutnya kita melakukan penahanan sampai 20 hari ke depan,’’ katanya. Hal. 19 Tempat Pelarian
PTUN Jakarta Menangkan Gugatan Nelayan
Izin Reklamasi Pulau G Teluk Jakarta Dibatalkan
Bali Post/ant
NELAYAN - Sejumlah nelayan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (31/5) kemarin. Majelis hakim PTUN memutuskan bahwa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa tidak sah dan surat keputusan itu harus dicabut.
Jakarta (Bali Post) Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menerima dan mengabulkan gugatan nelayan yang mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang reklamasi. Putusan dibacakan hakim ketua Adhi Budhi Sulistyo dalam sidang putusan yang digelar di PTUN Jakarta, Selasa (31/5) kemarin. Dalam gugatannya, nelayan memohon agar PTUN Jakarta membatalkan izin reklamasi Pulau G oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan pengembang Agung Podomoro Land. Para nelayan telah mendaftarkan gugatan sejak September 2015, dengan nomor perkara 193/G.LH/2015/ PTUN-JKT. ‘’Mengabulkan gugatan penggugat menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur tentang pemberian izin pada PT Muara Wisesa Samudera,’’ ujar hakim Adhi saat membacakan putusan. Mendengar putusan tersebut, para nelayan yang memenuhi ruangan menyambut riuh gembira. Seorang nelayan langsung berlari ke depan meja majelis hakim dan melakukan sujud sebagai ungkapan rasa syukur. Dalam putusan tersebut majelis hakim juga memerintahkan penangguhan pelaksanaan SK Gubernur DKI tentang Reklamasi Pulau G sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal. 19 Harus Dicabut
PHDI Bertemu Kapolda Bali
Serahkan Putusan Penetapan Kawasan Suci Teluk Benoa Denpasar (Bali Post) Tim PHDI Pusat bersama aliansi tokoh dan masyarakat Bali masimakrama dengan Kapolda Bali Irjen Pol. Sugeng Priyanto, Selasa (31/5) kemarin. Mereka menyampaikan keputusan Pesamuhan Sabha Pandita tanggal 9 April 2016 terkait penetapan Kawasan Suci Teluk Benoa (KSTB). Diharapkan Kapolda bersama jajarannya untuk bersama-sama membantu secara tidak langsung menyosialisasikan keputusan itu. ‘’Walau domainnya (Polda) bidang keamanan, tetapi karena ada situasi ramai di masyarakat, ada pro dan kontra reklamasi di lapangan di tingkat praktisi, jangan sampai keputusan ini dianggap jadi penyebab konflik. Justru keputusan ini sebagai jalan menyatukan umat Hindu untuk menjaga kawasan suci itu dan polisi menjaga keamanan,’’ tegas Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Ir. Putu
Wirata Dwikora, S.H. usai audiensi. Ia mengatakan, kalau nanti ada keputusan versi lain, diharapkan Kapolda ada komunikasi dengan PHDI supaya tidak muncul masalah-masalah baru di lapangan. Memang tidak ada kata-kata pro dan kontra reklamasi dalam keputusan itu. Sekalipun ketika perdebatan, berbagai masukan tentang itu ada. Tetapi setelah ada keputusan, bahwa Teluk Benoa adalah kawasan suci yang harus dilestarikan dan diselamatkan. ‘’Kapolda menyatakan tugas beliau atau domainnya keamanan. Kita apresiasi itu. Kami berikan masukan supaya Polda melaksanakan tugasnya dengan baik. Beliau bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, netral tidak melihat pro dan kontra. Sama dengan Parisada, tugasnya membuat keputusan sesuai domainnya yaitu agama dan kesucian,’’ ucap Wirata.
Selain itu, Parisada telah mengirim keputusan tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, termasuk menteri-menteri terkait. ‘’Kami juga mohon waktu untuk audiensi menjelaskan secara lebih lengkap konsep kawasan suci ini. Juga aspirasi umat Hindu ada di dalamnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kami bisa audiensi dengan Bapak Presiden dan menteri terkait,’’ tegasnya. Hal. 19 Satu Pihak AUDIENSI - Tim PHDI Pusat bersama aliansi dan tokoh masyarakat Bali audiensi dengan Kapolda Bali di Mapolda Bali, Selasa (31/5) kemarin. Audiensi ini untuk menyampaikan keputusan Sabha Pandita terkait penetapan Kawasan Suci Teluk Benoa.
Bali Post/eka