Edisi 31 Januari 2017 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Selasa, 31 Januari 2017

No. 22 tahun XI

Pengemban Pengamal Pancasila

Habib Rizieq Shihab

Ditetapkan Tersangka Penodaan Pancasila BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus penodaan dasar negara Pancasila dan pencemaran nama baik mantan Presiden Soekarno. “Penetapan dari saksi terhadap Rizieq Shihab, kami naikan jadi tersangka,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus di Markas Polda Jabar, Bandung, kemarin. Ia menjelaskan, penetapan status tersangka itu berdasarkan gelar perkara yang menunjukkan semuanya sudah memenuhi unsur untuk menaikan statusnya menjadi tersangka. ‘’ Hasil gelar perkara, semua unsur pidana telah terpenuhi,” katanya. Polda Jabar, lanjut dia, akan

segera memanggil Rizieq Shihab untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. “Sesegera mungkin saudara Rizieq Shihab akan kita panggil sebagai tersangka,” katanya. Ia menambahkan, status tersangka Rizieq ditetapkan setelah gelar perkara dengan pemeriksaan 18 saksi, antara lain ahli bahasa, sejarah, filsafah dan pidana. Sebelumnya, Polda Jabar melakukan gelar perkara kedua dalam penyidikan kasus dugaan penghinaan lambang negara Pancasila dengan terlapor Habib Rizieq. Ia pun mengatakan Rizieq berpeluang besar menjadi tersangka dalam kasus tersebut. “Ya kemungkinan besar statusnya akan ditingkatkan menjadi tersangka,” katanya. (ant)

Tahanan Disiram Air Panas SEMARANG - Sejumlah tahanan Polrestabes Semarang, Jawa Tengah, mengalami luka, seorang di antaranya kondisinya parah, setelah disiram air panas oleh seorang perwira berpangkat AKP di kesatuan tersebut. Kasi Propam Polrestabes Semarang Kompol I Ketut Rahman di Semarang, Senin, membenarkan insiden yang terjadi pada 25 Januari lalu itu. “Masih pengumpulan keterangan saksi,” katanya. Insiden penyiraman air panas itu sendiri bermula ketika tahanan penghuni ruang R11 sedang memanaskan air dengan menggunakan korek api dan botol air mineral. Tindakan tersebut ternyata menimbulkan asap yang akhirnya mengarah ke lantai 2 gedung tahanan dan barang buk-

ti itu. AKP S, Kepala Unit Turjawali Satuan Sabhara Polrestabes Semarang yang berada di lantai 2 terganggu dengan keberadaan kepulan asap tersebut. Ia kemudian langsung turun dan mendapati adanya tahanan yang memanaskan air di dalam ruang tahanan. AKP S yang emosi kemudian menyiramkan air yang mendidih itu ke tahanan yang ada di ruang tersebut. Sejumlah tahanan terkena cipratan air panas tersebut, namun tahanan kasus narkotika bernama Ahmad Faizal Rachman (23) yang mengalami luka paling parah. Menurut Rahman, penyelidikan juga dilakukan tentang keberadaan AKP S yang masuk ke dalam sel. (ant)

Suluh Indonesia/ade

DIPERIKSA KPK - NG Fenny, tersangka dugaan suap uji materiil UU Peternakan dan Kesehatan menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Jakarta, kemarin.

Jokowi Tegaskan

RI Tak Terdampak Kebijakan Trump

Suluh Indonesia/ant

BURUH LAPORKAN FAHRI - Ketua koalisi organisasi buruh migran Indonesia di Hongkong yang tergabung dalam Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI), Nur Halimah (kiri) didampingi wakil ketua Sri Martuti memperlihatkan surat pelaporan ketika mendatangi MKD DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, kemarin.

Khotib Bersertifikat

Upaya Standarisasi Pengkhutbah Jumat MENGINGAT pengkhutbah (Khotib) shalat Jumat yang dalam ceramahnya kerap menyampaikan pesan-pesan yang provokatif, menghina, mencaci-maki, dan menyudutkan orang atau kelompok lain maka diusulkan perlunya standarisasi penceramah agama. Oleh karena itu, pemerintah tengah merumuskan untuk mengkaji standarisasi penceramah shalat Jumat tersebut. “Soal khatib Jumat itu bukan barang baru. Jauh sebelum saya menjadi Menag RI sudah muncul. Bertolak dari berbagai masukan karena ini eskalasi intensi atau aktivitas politik makin tinggi. Ini lalu kemudian menimbulkan intensifitas yang tinggi. Masukan yang kami terima, banyak yang mengeluh ceramah di masjid saling mencela, menghina, bukan karena ke-

pada umat lain, tetapi kepada sesama umat Islam,” tegas Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Ruang Komisi VIII DPR RI Jakarta, kemarin. Menurut Lukman, pihak yang menjadi subjek sertifikasi adalah khatib Salat Jumat. Yaitu, harus terpenuhi syarat minimal shalat Jumat. “Dalam isu kaitan penceramah, kami ambil titik moderat kaitannya dalam shalat Jumat karena tidak bisa dipisahkan dalam ibadah,”

kata politisi PPP itu. Namun demikian, Lukman mengatakan belum melihat pentingnya bagi ustadz dan atau mubaligh untuk bersertifikat. “Jadi, kami fokus kepada shalat Jumat karena menyangkut syarat sahnya salat Jumat, harus terpenuhi secara minimal. Karena itu muncul kosa kata standarisasi, agar shalat Jumat memenuhi rukunnya agar sah. Ada juga yang tidak memenuhi rukun sehingga bermasalah,” tambahnya. Sebelumnya, Lukman mengungkapkan Kemenag RI akan merumuskan standar kualifikasi untuk penceramah agama. Langkah itu dilakukan agar tidak ada ceramah yang mengandung hujatan. “Sekarang Kementerian Agama bekerja keras untuk merumuskan apa kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan sebagai standar khatib dan penceramah itu,” jelasnya. Namun, pihak Kemenag tidak ingin menjadi lembaga yang memberikan sertifikat terhadap penceramah tersebut. Pihaknya akan berbicara dengan beberapa pihak yang berkompeten dalam bidang keagamaan terkait siapa akan memberikan sertifikat untuk penceramah apakah dari MUI atau ormas agama gabungan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan wacana mengenai sertifikasi khatib atau penceramah shalat Jumat merupakan aspirasi dari masyarakat. ‘’Pemerintah melalui Kemenag hanya memfasilitasi saja aspirasi yang berkembang,” kata Lukman. Dia mengatakan pemerintah sebagai fasilitator akan memberikan wewenang standarisasi khatib kepada ulama. (har)

BOYOLALI - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia tidak terkena dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump yang melarang visa dari tujuh negara Muslim untuk masuk ke AS. “Kita tidak terkena dampak dari kebijakan itu kenapa ditanyakan, kita kan tidak terkena dampak dari kebijakan itu,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pertanyaan wartawan setelah meluncurkan program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM di Dusun Tumang Desa Cepogo, Boyolali, kemarin. Presiden Jokowi menegaskan, prinsip konstitusi Indonesia telah secara jelas

dan tegas untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Namun, dalam konteks isu tersebut, Indonesia bukan negara yang terdampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. “Prinsip konstitusi, saya kira jelas bahwa yang namanya keadilan, yang namanya kesetaraan itu harus terus diperjuangkan tapi kan kita tidak terkena dampak apa-apa dari kebijakan itu,” katanya. Oleh karena itu, ia menekankan kepada seluruh warga negara Indonesia tidak perlu resah karena kebijakan tersebut tidak berdampak langsung ke Indonesia. “Wong tidak terkena dampak kok keresahan, bagaimana sih wong yang

terkena hanya berapa, hanya 7 negara,” katanya. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah menandatangani 10 perintah eksekutif (executive order). Salah satu di antaranya yakni pelarangan visa kepada warga 7 negara, yaitu Irak, Iran, Suriah, Libya, Yaman, Sudan, dan Somalia. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR Rofi Munawar menilai kebijakan Presiden AS Donald Trump yang melarang warga dari tujuh negara mayoritas Muslim masuk ke AS dapat mempersulit dialog antara dunia Islam dan Barat. “Kebijakan Trump telah menimbulkan keresahan bagi umat Mus-

lim dunia. Situasi ini akan semakin menyulitkan dialog dunia Islam dan barat untuk membangun kondisi dunia yang lebih kondusif,” kata Rofi. Sebelumnya , Trump menandatangani surat perintah yang memberlakukan penundaan selama empat bulan untuk mengizinkan pengungsi dari Suriah masuk ke Amerika Serikat dan untuk sementara melarang masuk pengunjung dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sebanyak 22 negara anggota Liga Arab menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap perintah yang dikeluarkan Trump dan menilai bahwa larangan masuk itu tidak dapat dibenarkan. (ant)

Suluh Indonesia/ant

LEDAKAN TEWASKAN DUA WARGA - Tim Puslabfor Polri membawa barang bukti usai melakukan olah TKP ledakan di sebuah rumah kos, kawasan Karangasih, Cikarang, Bekasi, kemarin. Peristiwa ledakan yang mengakibatkan kebakaran sebuah rumah kos tersebut menewaskan dua orang yang merupakan pemilik kos serta satu orang luka bakar, sementara penyebabnya masih dalam penyelidikan polisi.

Patrialis Akbar

Resmi Mengundurkan Diri JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyebutkan bahwa Hakim Konstitusi non-aktif Patrialis Akbar telah menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi. “MK baru saja menerima surat yang ditulis tangan dari rekan kita, Pak Patrialis Akbar, yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Hakim MK,” ujar Arief usai pertemuan dengan Komisi

III DPR RI di Gedung MK Jakarta, kemarin. Arief kemudian mengatakan, dalam waktu dekat MK akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mengisi kekosongan atas Hakim MK setelah pengunduran diri Patrialis Akbar. Terkait dengan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MK HK), Arief mengatakan, sidang etik itu akan tetap dilaksanakan meskipun Patrialis sudah menyatakan mengundurkan diri. “Masih akan ber-

sidang dengan itu, justru akan lebih mudah dan cepat untuk diproses nantinya,” kata Arief. Beberapa jam sebelum Arief Hidayat memberikan keterangan, juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan bahwa status Patrialis Akbar di Mahkamah Konstitusi masih dibebaskan dari segala tugas dan wewenang sebagai Hakim Konstitusi hingga MK HK mengeluarkan putusan. “Beliau masih Hakim Konstitusi, tapi tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara, untuk urusan

pemberhentian itu nanti dengan SK Presiden,” jelas Fajar ketika dihubungi di Jakarta, Senin. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 11 orang yang diduga terlibat dalam kasus suap perkara uji materi UndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi. Patrialis diduga menerima uang suap dari pihak yang berperkara. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 31 Januari 2017 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu