Edisi 29 November 2016 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Selasa, 29 November 2016

No. 220 tahun X

Pengemban Pengamal Pancasila

GNPF-Polri

Bentuk Tim Bahas Teknis Aksi Monas JAKARTA - Polri dan tim Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) sepakat membentuk tim terpadu untuk mengatur teknis pelaksanaan Aksi Bela Islam III yang akan digelar di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada 2 Desember 2016. “Kami sepakat perlunya dibentuk tim antara GNPF dengan Polri dan TNI untuk mengatur teknis pelaksanaan aksi yang mencakup penetapan kiblat, posisi panggung dzikir, mimbar, logistik, tempat wudhu,” kata Ketua ormas Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di kantor MUI, Jakarta, kemarin. Menurutnya, tim ini akan ditempatkan di beberapa titik di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan Thamrin untuk

mengarahkan para peserta aksi menuju Monas. Sementara tugas lainnya adalah mengatur shaf jamaah salat Jumat di Monas. “Tim ini juga akan akan mengatur peserta aksi yang bukan beragama Islam,” ujarnya. Pada Senin, Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan Kapolri sepakat bahwa lokasi demonstrasi pada 2 Desember 2016 akan digelar di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, dari pukul 08.00 - 13.00 WIB. Kesepakatan ini tercapai usai silaturahmi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyambangi kantor MUI. Dalam aksi tersebut akan dilakukan sejumlah kegiatan diantaranya doa, tausiah. (ant)

Kadispar Sultra Ditahan KENDARI - Penyidik Kejati Sultra menahan tersangka Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ZK (54) di Rutan Punggolaka, Kendari terkait sangkaan melakukan korupsi. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sultra Janes Mamangkey di Kendari, kemarin mengatakan penyidik menahan tersangka ZK dengan pertimbangan obyektif dan subyetif. “Penahanan 20 hari pertama untuk seorang tersangka bertujuan guna proses hukum. Penyidik menggunakan pertimbangan obyektif dan subyektif,” kata Janes. Tersangka ZK didampingi penasehat hukumnya Dahlan Moga, SH MH menjalani pemeriksaan selama delapan jam di Gedung Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra.

Sebelum digiring ke Rutan Punggolaka tersangka didampingi penasehat hukum dan perwakilan keluarga lebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan Tim Medis Kejaksaan. Tersangka ZK selalu kuasa pengguna anggaran (KPA) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sultra tidak memenuhi panggilan pertama karena alasan sakit. Kasus korupsi pembangunan wahana olahraga di Teluk Kendari telah menyeret tiga tersangka, yakni Kadis Pariwisata Sultra ZK (54), pejabat pembuat komitmen AA (39), dan kontraktor pelaksana pekerjaan AN (41) sebagai Direktur PT Wulandari Perkasa. Tersangka AA telah ditahan di Rutan sedangkan kontraktor belum memenuhi panggilan penyidik. (ant)

Suluh Indonesia/ant

HUKUM CAMBUK - Petugas Wilayatul Hisbah (polisi syariat) mengatur posisi terpidana pelanggar hukum syariat Islam (kedua kanan) untuk dilakukan eksekusi hukuman cambuk di halaman Masjid Ar-Rahman Desa Panterik, Banda Aceh, Aceh, kemarin.

Langgar AD/ART Partai DPP Golkar

JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris mengungkapkan dalam waktu dekat Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto akan menggelar pertemuan. Pertemuan terkait keputusan DPP Partai Golkar yang akan mengembalikan posisi Ketua DPR RI kepada Setya Novanto. Menurut Fahmi Idris, Dewan Pembina Golkar menyikapi serius persoalan ini karena berpendapat ada keputusan yang dibuat oleh DPP Partai Golkar tidak dilakukan sebagaimana aturan yang ada dalam AD/ART

Partai Golkar. Sebab, DPP partai tidak melibatkan Dewan Pembina sebelum mengambil keputusan. “Keputusan DPP yang mengembalikan posisi Ketua DPR kepada Setya Novanto telah melanggar pasal 25 Anggaran Dasar yang menyebut bahwa Dewan Pembina merupakan badan yang berfungsi memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada DPP Partai Golkar dan bersamasama menentukan kebijakan yang bersifat strategis,” katanya di Jakarta, kemarin. Mantan Menteri Perindustrian ini menjelaskan kebijakan strategis itu kemudian dijabarkan kembali secara rinci dalam pasal 21 ayat 2 Angga-

ran Rumah Tangga yang mengatur tentang jabatan-jabatan strategis dalam penempatan struktur ketatanegaraan. Jabatan itu yaitu pertama, penetapan alon presden dan wakil presiden, dan kedua adalah penetapan pimpinan lembaga negara. ”Makanya ini akan dilakukan pembicaraan antara Dewan Pembina dan DPP. Dewan Pembina sendiri baru akan melakukan rapat Senin ini untuk memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk bertemu dengan ketua umum,” terangnya. Pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf mengakui dalam membuat ketentuan AD/ART mengenai penempatan jabatan negara, partai ber-

pedoman pada UU Partai Politik yang mengatur tentang halhal yang menyangkut tentang fungsi kepartaian seperti membuat program, penentuan jabatan negara. “Makanya AD/ ART Parpol itu sebenarnya juga UU karena itu merupakan amanat dari UU Parpol. Makanya AD/ART juga harus dipatuhi sebagaimana halnya UU Parpol itu sendiri.Jadi ketika ada pelanggaran maka tentunya harus ada sanksi kepada pihak yang melanggarnya,” jelasnya. UU juga mengatur tentang sanksi apabila terjadi pelanggaran aturan partai. Ada katergorinya yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. (har)

Suluh Indonesia/ant

JOKOWI TANAM POHON - Presiden Joko Widodo menyirami sebuah pohon dalam acara peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, kemarin. Acara menanam pohon dengan jumlah 338.000 pohon dalam waktu satu jam yang diselenggarakan Koperasi Produsen Anugrah Bumi Hijau di daerah setempat masuk dalam "Guinness World Records".

Revisi UU ITE Berlaku

Cegah Penyalahgunaan Media Sosial HASIL revisi UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan batasan-batasan dan norma dalam berekspresi di media sosial. Demikian dikatakan anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya. Tantowi mengatakan, UU tersebut sudah diberlakukan mudah-mudahan dengan adanya UU ITE segala sesuatu terkait komisi di medsos ada pagar-pagarnya,” kata Tantowi di Gedung Nus. Tantowi mengatakan revisi UU ITE hadir di tengah

ketidakpastian pengaturan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak di media sosial. Dia beranggapan aturan baru UU ITE bisa mencegah kepentingan pihak tertentu untuk merusak nama baik orang lain melalui media sosial

sehingga media sosial tidak dijadikan sarana konflik kepentingan. “Sosmed bukan ruang hampa, kebebasan di negara kita tidak benar-benar bebas. Kita akan berhadapan dengan kepentingan orang lain nama baik orang lain, karena itu UU ini dengan secermatnya mengadakan pengaturan interaksi,” ujarnya. Namun Tantowi membantah jika UU ITE yang baru akan membungkam suara kritis masyarakat karena penyusunannya dilakukan sesuai aspirasi masyarakat dengan cara yang komprehensif. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan semangat utama dari revisi UU ITE ini ada dua yaitu dari sisi masyarakat dan dari sisi pemerintah. Dia menjelaskan, dari sisi masyarakat adalah agar kebebasan mereka dalam mengeluarkan pendapat secara sopan dan santun serta menikmati internet sehat tetap terjaga dengan baik. “Kebebasan berpendapat dijamin, tetapi tetap tidak boleh melanggar hak orang lain, berperilaku buruk dengan memfitnah orang,” ujarnya. Politikus PKS itu menjelaskan, dari sisi pemerintah, agar negara tidak dengan mudah menahan seseorang lantaran sikap kritisnya kepada kebijakan publik. Menurut dia, revisi UU ITE itu manusiawi karena menjamin hak-hak rakyat. (har)

Suluh Indonesia/ade

PERTEMUAN - Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Ketua MUI Ma’ruf Amin (2kanan), Pimpinan FPI Rizieq Shihab (kanan) dan sejumlah tokoh agama usai memberikan keterangan kepada wartawan di kantor MUI Jakarta, kemarin. Polri dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) sepakat bahwa aksi demonstrasi Bela Islam jilid III akan digelar di lapangan Monas, Jakarta pada 2 Desember 2016 dari rencana semula di Bunderan Hotel Indonesia (HI) dan sepanjang MH Thamrin dan Sudirman.

Densus Klaim

Tangkap Teroris Jaringan Majalengka JAKARTA, - Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri kembali membekuk seorang terduga teroris bernama Hendra alias Abu Pase yang merupakan bagian dari jaringan Majalengka, Jabar. “Pada Minggu, 27 November sekitar pukul 17.09 WIB bertempat di Jalan Ismaya Raya, Pondok Benda, Kota Tangsel, Banten telah dilakukan penangkapan terhadap Hendra alias Abu Pase yang merupakan kelompok Rio Majalengka,” kata Kadivhu-

mas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin. Menurut Irjen Boy Rafli, Hendra yang merupakan warga Aceh ini diketahui sebagai pemberi dana operasional dan membuat bahan peledak. Sementara di tempat yang berbeda, tim Densus menangkap terduga teroris lainnya bernama Saiful Bahri alias Abu Syifa di Desa Baros, Serang. Sehari sebelumnya, Densus 88 menangkap terduga teroris bernama Bahrain Agam di Aceh Utara. “Pada Sabtu, 26

November, tim Densus berhasil menangkap Bahrain Agam di Desa Blang Tarakan, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara,” ujarnya. Ketiganya diduga terkait dengan terduga teroris Rio Priatna Wibawa yang telah ditangkap di Desa Girimulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui Bahrain berperan merancang bom, ikut membeli bahan-bahan peledak dan memberikan dana Rp7 juta

untuk keperluan aksi. Sementara Saiful berperan membantu Rio membangun laboratorium di rumah Rio yang digunakan untuk membuat bom serta turut merencanakan aksi pengeboman di beberapa objek vital. “Para tersangka masih diperiksa intensif,” ujarnya. Keempatnya merupakan jaringan sel JAD yang berbaiat kepada ISIS, dalam hal ini dipimpin petempur ISIS asal Indonesia, Bahrun Naim. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.