Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 28 April 2016
No. 80 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Rumah Nurhadi Digeledah
KPK Sita Rp 1,7 M JAKARTA - KPK menyita Rp1,7 miliar dari rumah Sekretaris MANurhadi terkait penyidikan dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan di PN Jakpus. ‘’Berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK terkait suap pengajuan permohonan PK yang didaftarkan di PN Jakpus, penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan nilai total Rp1,7 miliar,” kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, kemarin. KPK pada 21 April telah menggeledah rumah Sekretaris MA Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, serta kantor Nurhadi di gedung MA. Rincian uang tersebut adalah 37.603 dolar AS yaitu Rp496.923.850; 85.800 dolar Singapura atau Rp837.281.425; kemudian 170 ribu Yen Jepang atau senilai Rp20.244.675; kemudian 7.501 riyal Arab Saudi atau sejumlah Rp26.433.600; 1.355 euro atau sejumlah Rp19.912.550 dan Rp354.300.000. ‘’Uang sedang diselidiki dan Pak Nurhadi juga belum diperiksa, apakah akan melibatkan PPATK itu tergantung pada kebutuhan penyidik,” tambah Yuyuk. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan bahwa uang tersebut terkait dengan perbuatan pidana sejumlah kasus. ‘’(Uang dari) kumpulan dari bermacam-macam kasus, itu yang sedang diteliti. Jumlah uangnya itu kasus A berapa, kasus B berapa itu sedang diteliti,” kata Laode M Syarif. Namun KPK belum dapat menentukan sumber uang tersebut. (ant)
Anggota F-PAN Tersangka JAKARTA - KPK menetapkan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi V DPR Andi Taufan Tiro dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR anggaran 2016. Andi Taufan Tiro disangkakan pasal pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling
banyak Rp1 miliar. Sedangkan kepada Amran disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. Artinya dalam perkara ini sudah ada tujuh tersangka karena KPK telah terlebih dahulu menetapkan lima orang tersangka yaitu anggota Komisi V DPR dari fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti, dua orang rekan Damayanti yaitu Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SOAL UN SMP - Petugas Disdik Provinsi Sumatera Selatan mengecek tumpukan soal Ujian Nasional (UN) SMP di Pergudangan Sriwijaya Emas, Palembang, kemarin. Soal UN untuk siswa SMP dan SMPLB serta Paket C akan mulai didistribusikan menuju 17 Kabupaten/Kota.
Reklamasi Jakarta
Tak Boleh Langgar Hukum JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaksanaan proyek reklamasi Jakarta tidak melanggar kaidah hukum dan aturan yang berlaku. ‘’Presiden meminta tidak boleh ada pelanggaran kaidah hukum dan aturan yang berlaku,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah rapat terbatas membahas Reklamasi Jakarta (National Capital Integrated Coastal Development/ NCICD) yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Oleh karena itu, ia menambahkan Presiden Jokowi meminta agar dilakukan sinkronisasi di semua kementerian/ lembaga termasuk Kementerian LHK, KKP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan sebagainya agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari. Ia menambahkan pada
kesempatan itu Presiden Jokowi meminta agar ada masterplan besar yang harus diselesaikan secara gamblang untuk menjawab persoalan lingkungan termasuk yang berkaitan dengan biota laut, mangrove dan lain-lain. ‘’Presiden menekankan bahwa proyek ini tidak ada artinya tanpa mengedepankan dan memberikan manfaat bagi rakyat terutama adalah para nelayan setempat,” katanya. Pramono mengatakan bahwa proyek tersebut harus dikontrol dan diarahkan sepenuhnya oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah (DKI, Banten dan Jawa Barat). ‘’Bagi proses reklamasi yang sudah berjalan karena sudah ada moratorium nanti akan dilakukan pembenahan dan untuk itu Gubernur DKI, Gubernur Banten dan Gubernur Jabar diminta untuk mensinkronkan dan kemudian mengintegrasikan semua peraturan pe-
rundangan dan juga menyampaikan kepada Bappenas untuk menjadi masterplan besar bersama,” katanya. Rapat Terbatas Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama Wakil Presiden, Gubernur DKI, Gubernur Jabar dan Gubernur Banten serta menteri terkait untuk membahas Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek itulah yang selanjutnya akan disebut sebagai Garuda Project. Menurut Pramono, proyek tersebut sebenarnya berbeda dengan reklamasi di 17 pulau sebelumnya. Presiden juga telah memberikan arahan sekaligus meminta kepada Bappenas selama moratorium dalam enam bulan ini untuk menyelesaikan program besar antara NCICD agar terintegrasi dengan proyek reklamasi 17 pulau. (ant)
PP Disiapkan Suluh Indonesia/ant
KUNJUNGAN KENEGARAAN PRESIDEN SERBIA - Presiden Joko Widodo (kedua kiri) mendampingi Presiden Serbia Tomislav Nikolic (ketiga kiri) saat melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan pada upacara kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Kunjungan kenegaraan pertama kali Presiden Serbia Tomislav Nikolic ke Indonesia tersebut untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan bilateral antara kedua negara.
Tanah Jakarta
Alami Penurunan Permukaan PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sangat mengkhawatirkan penurunan muka tanah di DKI Jakarta yang sudah mencapai rata-rata 7,5 cm sampai 12 cm per tahun. Proyek reklamasi dinilai dapat menjadi pendorong makin sulitnya upaya revitalisasi alur sungai dan pengendalian banjir akibat penurunan permukaaan tanah. Dengan penurunan permukaan tanah berpotensi menyebabkan aliran air sungai secara gravitasi tidak bisa dilakukan hingga bermuara ke laut.
Demikian kesimpulan dari pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahan pembuka rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarinkemarin. Rapat membahas permasalahan reklamasi Teluk Jakarta (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD). Presiden Jokowi mencon-
toh, penurunan permukaan tanah di Ibukota Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, ratarata 7,5-12 cm per tahun. Diperkirakan seluruh wilayah di Jakarta Utara yang bersentuhan langsung dengan wilayah perairan laut, permukaan tanahnya akan berada di bawah air laut pada tahun 2030. “Akibatnya, pada saat tersebut 13 sungai yang melewati Jakarta tidak bisa mengalirkan airnya secara gravitasi ke teluk Jakarta,” kata Presiden Jokowi. Dari kondisi itu, menurut Presiden pengendalian sumberdaya air dan lingkungan di wilayah DKI Jakarta harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Untuk itu, pembangunan pesisir laut dan pantai di
Ibukota Jakarta atau NCICD yang sudah digagas lama, dinilai menjadi sebuah jawaban solusi menangani kekhawatiran tersebut. ‘’Jangan dipersempit yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta. Dan pada sore hari ini kita tidak berbicara masalah hukum yang berkaitan dengan reklamasi meskipun kita undang ketua KPK,” ingat Presiden. Dia menegaskan pembangunan pesisir Jakarta sebagai Ibukota Negara harus memperhatikan lingkungan, kaidah hukum dan kedilan bagi nelayan. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta harus memiliki ketahanan dan daya dukung lingkungan. (har)
Apabila Tax Amnesty Macet SERPONG - Presiden Joko Widodo menyatakan akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) jika pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) di DPR mandek. ‘’Kita sudah siapkan PP kalau tax amnesty di sana (DPR) punya masalah,” kata Presiden usai membuka Indonesia E-Commerce Summit and Expo di Indonesia Convention and Exhbition (ICE) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, kemarin. Jokowi mengatakan bahwa proses pembahasan RUU Tax
Amnesty yang penting sudah berjalan dan saat ini menjadi kewenangan DPR. Dalam pemberitaan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan sebagian fraksi masih ingin memelajari soal tax amnesty, yaitu terkait landasan dan kemanfaatannya. Agus juga mengatakan RUU tax amnesty akan dibawa dalam rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi sehingga belum dapat dibahas saat ini dan dimungkinkan mundur. Dalam Rapat Terbatas Senin
(25/4), Presiden Joko Widodo menegaskan sikap pemerintah terkait pengampunan pajak (tax amnesty) yang dirumuskan dalam rancangan undang undang dan sedang dibahas di DPR untuk kesejahteraan rakyat melalui penerimaan negara. ‘’Saya sampaikan bahwa posisi pemerintah terkait tax amnesty sangat jelas bahwa pemerintah ingin tax amnesty bermanfaat nyata bagi kepentingan nasional, bagi kepentingan rakyat kita terutama dalam hal penerimaan negara,” kata Presiden Jokowi. (ant)
Suluh Indonesia/ant
WARGA KAMPUNG AQUARIUM - Sejumlah warga beraktivitas di sekitar tenda posko kemanusiaan yang dibangun di tempat bekas permukiman kampung aquarium di Penjaringan, Jakarta, kemarin. Sejumlah warga kampung aquarium membangun tenda dan kembali menempati kawasan tersebut.