Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 27 April 2016
No. 79 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Penunggak Pajak Disandera MATARAM - Salah seorang penunggak pajak senilai Rp4,7 miliar berinisial RS dari Pulau Sumbawa, NTB telah mendekam dipenjara karena tidak menyelesaikan kewajibannya hingga batas waktu yang ditentukan. ‘’Penyanderaan badan (gijzeling) atas penanggung pajak dengan tunggakan pajak yang sudah inkrah telah dilakukan tadi pagi,” kata Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusra Suparno di Mataram, kemarin. Suparno mengatakan tindakan penagihan pajak aktif berupa penyanderaan badan dibacakan langsung oleh juru sita pajak negara KPP Pratama Raba Bima di hadapan penanggung pajak RS. ‘’Gijzeling” dilakukan setelah upaya-upaya penagihan secara persuasif
tidak mendapat respon positif dari penanggung pajak, dimulai dari data “feeding” berupa himbauan I dan himbauan II, pemeriksaan khusus, hingga terbit surat ketetapan pajak. Bahkan, langkah persuasif seperti penyitaan aset, pemblokiran rekening bank dan upaya pencegahan, tidak membuat penanggung pajak serta merta melunasi tunggakan pajaknya hingga akhirnya diusulkan penyanderaan terhadap penanggung pajak. Penyanderaan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh DJP apabila penanggung pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan pajaknya, sedangkan yang bersangkutan sebenarnya mampu untuk melunasinya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SAKSI KORUPSI E-KTP - Mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dicecar pertanyaan oleh wartawan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Anny diperiksa KPK sebagai saksi pada kasus korupsi proyek pengadaan paket e-KTP di kemendagri.
Rumah Sekretaris MA Digeledah
KPK Sita Uang Tunai
Suluh Indonesia/ant
RUU PENGAMPUNAN PAJAK - Ketua PPATK Muhammad Yusuf (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah) dan Saut Situmorang (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut untuk meminta masukan terkait pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
JAKARTA - KPK menyatakan bahwa uang yang ditemukan di rumah Sekretaris MAterkait dengan sejumlah kasus, namun perkara-perkara tersebut masih diusut oleh KPK. ‘’(Uang yang, red.) ada hubungannya dengan perkara, kalau uang ada di pengadilan tidak mungkin tidak berhubungan dengan negara. Tapi uang tersebut masih diselidiki, nanti kami berikan ‘update’. Saat ini sedang dipilah-pilah karena penyidik kami mendapatkan
banyak uang,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK JAkarta, kemarin. KPK pada 21 April menggeledah rumah Sekretaris MA Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru dan menemukan sejumlah uang dalam perkara. Penggeledahan itu terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan PK yang didaftarkan di PN Jakpus. ‘’(Uang dari, red.) kumpulan dari bermacammacam kasus, itu yang sedang diteliti. Jumlah uangnya itu ka-
sus A berapa, kasus B berapa itu sedang diteliti,” kata Laode. Hingga saat ini, KPK juga belum dapat menentukan sumber uang tersebut. ‘’Belum tentu (satu sumber, red.) juga, itu yang sedang dipelajari, itu yang bisa kami sampaikan di sini bahwa identifikasi itu sudah ada di satu ‘holding’ yang itu,” katanya. Satu “holding” yang dimaksud adalah kelompok bisnis Lippo Grup karena salah satu perkara yang diduga terkait adalah sengketa antara PT Direct Vision yang merupakan
bagian dari Lippo Group dengan Grup Astro, korporasi yang berasal dari Malaysia dan Belanda. Kedua kelompok bisnis itu pecah kongsi dan masuk ke pengadilan arbitrase Singapura International Arbitration Center (SIAC) dengan putusan Grup Lippo harus membayar ganti rugi 230 juta dolar AS dan Rp6 miliar ke Astro All Asia Network Plc. Namun atas putusan itu, Lippo Group mengajukan pembatalan putusan ke PNJakpus, tapi kalah. (ant)
Presiden Berharap
Pengusaha Memberikan Informasi Yang Jujur PRESIDEN Joko Widodo berharap pengusaha di Indonesia memberikan informasi yang jujur dalam Sensus Ekonomi 2016 yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Presiden Jokowi dalam Pencanangan “Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)” dan Peresmian Pembukaan Rakornis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara Jakarta, kemarin mengingatkan, seluruh pengusaha, pengusaha besar, di sini hadir Ibu Mooryati Sudibyo dan pengusahapengusaha yang lain yang gede, yang menengah, yang kecil, yang mikro, agar memberikan data-data benar. Ini
tidak ada urusannya dengan pajak, jadi tidak usah takut. Ia meminta agar pengusaha jujur dan tidak perlu takut menginformasikan data, misalnya soal omzet yang ditanyakan oleh petugas sensus. Hal itu kata Presiden penting karena data yang akurat dan detil menjadi cermin dari daya saing dan produktivitas dunia usaha Indonesia. ‘’Tidak usah takut jadi kalau usahan-
ya omzetnya misalnya 1.000 ya ngomong aja 1.000 kalau 2.000 ya ngomong saja 2.000 enggak usah didiskon 2.000 ngomong 1.000,” katanya. Data yang valid, kata dia, penting untuk melihat daya saing dan produktivitas dunia usaha Tanah Air. ‘’Kondisi industri kecil kita, pengusaha mikro seperti apa sehingga kondisi kebijakan kita akan menjadi semakin jelas jangan sampai muncul sebuah potret yang salah yang keliru sehingga kita salah mengambil kebijakan, memformulasikan kebijakan,” katanya. Presiden juga menyadari bahwa tugas sensus ekonomi 2016 bukan merupakan tugas yang enteng. Apalagi sekarang banyak menjamur bisnis berbasis online. ‘’Fokuslah pada hasil yang ingin kita dapat yakni potret yang akurat dari kondisi dan potensi ekonomi dari wilayah yang paling kecil di pedesaan, kecamatan, kota/ kabupaten dari usaha mikro, kecil, menengah, besar, potret harus kita dapatkan,” katanya. Presiden juga mengucapkan selamat bertugas kepada personel BPS dan seluruh tenaga pendukung survei sensus ekonomi 2016 yang mencapai 340.000 petugas lapangan. Para petugas itu akan bertugas di 81.789 desa dan kelurahan sehingga BPS akan memiliki data yang detil dan akurat yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk memformulasikan kebijakan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. ‘’Kepada seluruh kementerian/lembaga terkait saya instruksikan untuk mendukung penuh keberhasilan survei ini juga pemerintah provinsi, kabupaten/ kota yang akan dilaksanakan nantinya 1-31 Mei yang akan datang,” kata Presiden. (ant)
Suluh Indonesia/ant
UPAYA PEMBEBASAN SANDERA - Presiden Joko Widodo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan terkait upaya pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Filipina maupun juga dengan kelompok Abu Sayyaf untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik.
Kasus DPRD Muba
Enam Ketua Fraksi Ditahan JAKARTA - KPK menahan enam anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, setelah mereka diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun anggaran 2015. Tiga orang tersangka dengan mengenakan rompi oranye yang keluar leb-
ih dulu sekitar pukul 15.55 WIB, Selasa, di kantor KPK, Jakarta, yaitu Ketua Fraksi Nasdem Depy Irawan, Ketua Fraksi PKS Dear Fauzul Azim dan Ketua Fraksi Demokrat Iin Pebrianto. Sekitar 20 menit kemudian keluar juga Ketua Fraksi PAN DPRD Muba Ujang M. Amin, Ketua Fraksi Golkar Jaini dan Ketua Fraksi PKB Parlindungan Harahap yang juga mengenakan rompi tahanan dan tidak menyampaikan pernyataan apapun.
‘’Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan enam orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun anggaran 2015 di rumah tahanan kelas I Jakarta Timur cabang KPK yang terletak di gedung KPK selama 20 hari pertama,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, kemarin. Keenam orang tersebut
ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2016 lalu. Dalam perkara ini sudah ada 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Empat tersangka awal yaitu pemberi suap adalah Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istrinya Lucianty, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Faisyar. (ant)