Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 25 November 2016
No. 218 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasi la
BNN Ungkap Pencucian Uang JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tercatat sebesar Rp153 miliar dari hasil kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Kasus TPPU tersebut dilakukan oleh tersangka Murtala (33) yang terkait dengan jaringan M. Nasir dan Abdullah yang diduga kuat melakukan pencucian uang hasil kejahatan narkoba, kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari di Jakarta, kemarin. Murtala ditangkap pada 19 November 2016 di Medan saat ia akan melakukan perjalanan ke Malaysia. Tersangka diduga kuat menerima uang hasil penjualan narkotika melalui transfer antarbank dari para pembeli narkotika yang sedang mendekam di sejumlah Lembaga Pe-
masyarakatan (Lapas) yaitu Darkasih, M. Irsan dan Samsul Bahri. Untuk menghilangkan jejak dan menghindari pantauan tim penyidik BNN dan PPATK, Murtala melakukan transfer dana dengan menggunakan fasilitas Real Time Gross Settlement (RTGS) atau sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika ke rekening atas nama istrinya sebesar kurang lebih Rp1,2 miliar, kata Arman. Selanjutnya rekening istrinya tersebut digunakan sebagai transaksi jual beli narkotika baik dari agen maupun ke bandar bernama Muzakkir yang merupakan seorang narapidana di Lapas Tanjung Gusta. Diketahui Muzakkir ini juga termasuk dalam jaringan M. Nasir dan Abdullah, katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BATAL DITAHAN - Tersangka kasus dugaan penyebaran kebencian terkait unggahan video Basuki Tjahaja Purnama, Buni Yani usai diperiksa di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Meski tidak ditahan, Buni Yani dikenakan pencegahan bepergian keluar negeri.
Terima Suap
Jaksa Ditangkap JAKA RTA - Jaksa Agung HM Prasetyo membenarkan adanya penangkapan seorang jaksa di Jatim berinisial AF atas dugaan menerima suap senilai Rp1,5 miliar. Saya sudah perintahkan untuk ditangkap, katanya di sela-sela Rakerna s Kej aksaa n 2016 di Bogor, kemarin. Ia menyeb utkan pe nangkapan itu dilakukan oleh Saber Pungli Kejati Jatim. Dari hasil kesepakatan dengan Kejati Jatim, kata dia, Kejagung mengambil alih penanganan kasus itu. Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan saat ini Jaksa AF dalam perjalanan ke Jakarta. Nanti akan kita periksa secara profesional, proporsional, katanya. Kasusnya terkai t dengan penj uala n tanah, katanya.
Pihaknya juga akan memeriksa pihak pemberi suap tersebut. Nanti akan kita panggil, katanya. Saat dit anya sebenarnya penangkapan itu dilakukan oleh KPK tapi diamankan oleh Kejagung, ia membantahnya itu murni penangkapan oleh kejaksaan. Sementara itu, Kajati Jatim Maruli Hutagalung enggan m enan gga pi adanya penangkapan anak buahnya itu. Tadi kan sudah dijelaskan oleh jaksa agung, katanya. Dari informasi yang beredar bahwa tim kejaksaan sudah mencurigai oknum jaksa itu yang menerima uang Rp1,5 miliar yang kemudian melakukan penguntitan sejak di Pengadilan Negeri Surabaya.
Tim satber langsung menangkap tangan saat penyerahan uang yang diduga untuk pengamanan perkara. Praset yo mem benarkan oknum jaksa yang ditangkap Tim Sapu Bersih Pungli Jatim, merupakan anggota tim jaksa pe rkara m anta n M ente ri BUMN Dahlan Iskan. Iya, salah satu jaksa yang menangani perkara Dahlan Iskan, namun saya tidak tahu apakah ada kaitannya, katanya. Perkara yang ditangani oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi Dahlan Iskan, pelepasan aset BUMD Jatim yakni PT Panca Wira Usaha Jatim. Untuk diketahui, Dahlan Iskan ditetapkan tersangka kasus aset PWU berdasarkan surat perintah penyidikan ber-
nomor Print-1198/O.5/Fd.1/10/ 2016 tertanggal 27 Oktober 2016. Dia diduga melakukan pelanggaran pada penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung pada tahun 2003 lalu. Waktu itu, Dahlan menjabat Dirut PT PWU dua periode, dari tahun 2000 sampai 2010. Sebel um Dahlan , peny idi k sudah me netap kan mantan Kepala Biro Aset PWU, Wishnu Wardhana sebagai tersangka. Setelah Dahlan jadi tahanan kota, kini tinggal Wishnu Wardhana saja yang mendekam di Rutan Medaeng. Sementara itu, dari hasil kesepakatan dengan Kejati Jatim, kata dia, Kejagung mengambil alih penanganan kasus itu dari Kejati Jatim. Prasetyo menduga oknum jaksa berinisial AF merupakan pelaku tunggal. Asumsinya pelaku tunggal, uang tidak mengalir kemana-mana. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PEMKOT MADIUN DIGELEDAH - Tim KPK membawa koper berisi berkas usai melakukan penggeledahan ruang Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) di lingkungan kantor bersama Graha Krida Praja Pemkot Madiun, kemarin. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun senilai Rp76,5 miliar dengan tersangka Wali kota Madiun Bambang Irianto.
Ketua DPR Diganti
Sejumlah Fraksi Tidak Bereaksi RENCANA pergantian Ade Komarudin dari jabatannya sebagai Ketua DPR makin mendekati kenyataan setelah pimpinan menerima surat pengajuan dari Fraksi Golkar berisi pengangkatan kembali Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto. sebagai Ketua DPR. Koq bisa ? Dalam waktu dekat, surat tersebut segera dibahas dalam rapat pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti. Kemarin sore, saya lihat sudah ada. Ada dua surat yang diterima. Pertama dari Fraksi Golkar yang ditanda tangani Plt Ketua Fraksi
Kahar Muzakir, dan surat DPP di tandatangi oleh Ketua Harian dan Sekjen Golkar, kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Jakarta, kemarin. Agus menjelaskan isi surat dari DPP Partai Golkar maupun dari Fraksi Golkar sama yaitu
pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto dengan alasan, pergantian bertujuan untuk mengembalikan nama baik partai pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam kasus Papa Minta Saham . Menurut Agus, dalam suratnya Fraksi Golkar tidak menyebut jabatan apa yang akan ditempatkan kepada Ade Komarudin apabila tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPR RI. Intinya dari DPP Partai Golkar adalah pergantian Ketua DPR Ade Komarudin ke Setya Novanto, terang Agus yang juga Wakil Ketua um um Partai Demokrat. Sesuai ketentuan dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), setelah pimpinan DPR menerim a surat m aka pimpinan DPR akan menggelar rapim DPR untuk membahasnya, kemudian akan dibacakan dalam rapat paripurna. Setelah itu, surat tersebut dibahas di dalam Badan Musyawarah (Bamus) yang terdiri dari pimpinan DPR, dan pimpinan Fraksi. Setelah itu baru disetujui di dalam rapat paripurna. Soal penolakan dari sejumlah pihak bahkan dari sejumlah anggota DPR, Agus mengatakan pada prinsipnya apabila tidak ada ketentuan yang dilanggar maka pimpinan DPR tetap melaksanakannya. Surat tersebut harus dilaksanakan sesuai aturan, kata dia. (har)
Suluh Indonesia/ant
MAKLUMAT KAPOLDA - Baliho berisi maklumat Kapolda Metro Jaya terpasang di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan mengeluarkan maklumat bagi peserta unjuk rasa yang berisi empat poin pedoman menyampaikan pendapat di muka umum menjelang rencana aksi susulan pada 25 November dan 2 Desember 2016 yang salah satunya menegaskan larangan upaya makar.
Pansus RUU Pemilu
Rumuskan Pemilu Serentak JAKARTA - Pansus RUU Pemilu telah resmi terbentuk. Untuk menyelesaikan RUU tersebut, Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy meyakini jika target penyelesaian pemilu bisa leebih cepat pada 28 April 2017 akan terealisasikan. Rapat pembahasan RUU Pemilu kami targetkan selesai 28 April 2017. Dengan begitu, pemilu serentak dapat dilakukan di bulan Mei. Itu tidak terlambat karena tahapan pemilu dimulai 22
bulan sebelumnya, bukan 24 bulan, kata Lukman Edy di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Untuk itu, dalam satu bulan ke depan, pansus akan mengundang sejumlah pihak untuk memperkaya daftar inventarisasi masalah (DIM). Pihak-pihak yang akan diundang, di antaranya, Mendagri , KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tak hanya itu, katanya semua fraksi meminta agar DIM yang baru ini selesai pada Januari 2017. Setelah itu, akan dilakukan pembahasan RUU ber-
sama pemerintah. Masa tugas Pansus RUU Pemilu tidak bisa diperpanjang tanpa batas karena memiliki tenggat waktu yang jelas. Kami tentu akan bekerja sesuai jadwal dan tahapan yang telah kami buat, sehingga RUU ini bisa selesai tepat waktu, kata Lukman. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Benny Kabur Harman mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak pemerintah dalam hal ini Menteri
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan jajarannya. Minggu depan (minta penjelasan pemerintah). Kalau soal mekanisme (pembahasan) setelah itu, katanya. Seperti diketahui, PansusRUU Pemilu telah menetapkan empat orang pimpinan, diantaranya paket dengan komposisi Ketua Pansus diisi oleh Lukman Edy (Fraksi PKB). Tiga wakilnya adalah Ahmad Riza Patria (Gerindra), Yandri Susanto (PAN), dan Benny (Demokrat). (har)