Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu, 25 Mei 2016
No. 97 tahun X
BNN Sita Sabu 6 Kg JAKARTA - BNN mengungkap dua kasus penyelundupan narkoba dengan total barang bukti kurang lebih sebanyak enam kilogram sabu-sabu. ‘’Dalam pengungkapan kedua kasus tersebut petugas menangkap tujuh orang tersangka di mana empat orang di antaranya adalah wanita,” kata Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari di Jakarta, kemarin. Kasus pertama dengan barang bukti dua kilogram sabu-sabu dan petugas berhasil menangkap empat wanita berinisial A (32), Q (27), LM (19), dan N (27) di bandara Juanda, Surabaya. ‘’Keempat kurir narkoba tersebut merupakan penumpang pesawat dari bandara Kualanamu, Medan dengan tujuan bandara Juanda, Surabaya. Setibanya di Bandara Juanda pada
pukul 11.20 WIB, keempatnya diamankan petugas setelah dilakukan penggeledahan,” kata Arman. Dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu-sabu kristal yang disembunyikan di balik jilbab dan di bagian bawah celana dalam dari masing-masing tersangka. Sabu-sabu yang berasal dari Aceh tersebut dalam penangkapan ini merupakan pesanan pembeli di Bangkalan Madura, Jawa Timur. Selanjutnya keempat tersangka dan barang bukti dibawa ke Jakarta untuk proses lebih lanjut,” kata Arman. Selanjutnya dilakukan pengembangan dari kasus tersebut dengan menggunakan empat orang wanita sebagai kurir sebelumnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SEKRETARIS MA DIPERIKSA - Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman diperiksa di gedung KPK Jakarta, kemarin. Nurhadi sempat mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap.
PDIP
Tidak Akan Dukung Ahok
Suluh Indonesia/ant
KPK TETAPKAN TERSANGKA - Penyidik KPK menunjukkan barang bukti senilai Rp150 juta hasil operasi tangkap tangan di gedung KPK Jakarta, kemarin. KPK menetapkan Ketua PN Kepahiang, Bengkulu Janner Purba sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap.
JAKARTA - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak akan mendukung calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. ‘’PDI-P itu partai pemenang, sebagai partai pemenang dia akan bangga kalau mengusung kadernya sendiri. Itu kekhasan PDI-P,” katanya di Jakarta, kemarin. Dalam perjalanan poli-
tiknya, kata Siti, kalaupun PDIP mendukung tokoh yang bukan kader asli seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Presiden Joko Widodo, partai itu memastikan bahwa figur yang didukungnya tidak menuai kontroversi publik. ‘’Pak Ahok sudah menuai kontroversi panjang, dan PDI-P mungkin salah satu yang kurang `’reg’ dengan pak Ahok,” ujarnya. Selain itu, PDI-P juga dianggap memiliki banyak calon yang bisa diusung sebagai gubernur DKI. Sementara itu, Gubernur
Basuki menyatakan tetap tidak akan menggunakan jalur partai untuk mengikuti Pilkada DKI 2017 karena tidak ingin mengecewakan relawan p e n d u k u n g n y a , ” Te m a n Ahok”. Ia menyadari pentingnya dukungan partai sebagai “kendaraan politik” dalam pilkada namun mengaku tak mau mengecewakan anak-anak muda yang secara sukarela bekerja untuk dia. ‘’Kamu mau enggak kecewakan anak-anak muda yang udah kerja secara militan?” kata Ahok di Balai
Kota DKI Jakarta, kemarin. Apalagi, Ahok melanjutkan, relawannya ingin mencoba gaya kampanye baru yang katanya belum pernah dicoba di negeri ini yakni kampanye berbayar seperti yang dilakukan Barack Obama saat mengikuti pemilihan presiden Amerika Serikat beberapa tahun lalu. Dia juga mengatakan bahwa kalau ingin mencalonkan diri lewat jalur partai, maka ia bisa langsung ke PDI-P karena ia sudah mendapat dukungan dari Megawati Soekarnoputri, ketua umum PDIP. (ant)
Jimly Asshidiqie :
Jabatan Pimpinan Partai Politik Harus Dibatasi KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mewacanakan adanya reformasi struktur kelembagaan partai, salah satunya menyangkut pembatasan periode jabatan pemimpin partai politik. Jimly ketika ditemui di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, kemarin mengatakan, kecenderungan pemimpin partai makin lama (menjabat) makin tidak demokratis ke dalam, perlu ada aturan yang membatasi kepengurusan partai politik. Partai nanti tidak sehat karena dipimpin oleh tokoh yang itu-itu saja, sehingga boleh jadi kreativitas internal tidak tumbuh. Jabatan pemimpin partai
yang tidak dibatasi juga bisa menyebabkan demokratisasi internal tidak berkembang. Padahal, partai diharapkan sebagai instrumen demokrasi dalam membangun negara. Oleh karena itu, Jimly mengusulkan agar masa jabatan pemimpin parpol bisa dibatasi, misalnya untuk dua atau tiga periode kepengurusan. Mantan Ketua MK tersebut tidak memungkiri bahwa jabatan pemimpin partai diperebut-
kan karena menjadi batu loncatan untuk menjadi calon presiden. Namun, Jimly menyebut pemberlakuan pemilihan umum legislatif dan presiden serentak dapat meminimalkan hal itu. ‘’Calon presiden jangan ditentukan secara internal tertutup, sehingga akan dicari tokoh dengan elektabilitas tinggi. Sebaiknya mulai sekarang kader partai rajin bertemu dengan rakyat daripada rebutan jadi pemimpin parpol,” kata dia. Selain itu, Jimly mewacanakan tentang mekanisme penyelesaian konflik internal partai sebaiknya bisa diselesaikan di internal partai. Hal tersebut bertujuan supaya tidak mengganggu agenda negara. Jimly juga menyoroti masuknya pemodal ke dalam partai. Dia berpendapat harus ada aturan tegas mengenai dana partai dan sanksi-sanksi atas pelanggaran terhadapnya. ‘’Supaya jangan ada modal di balik partai, kalau tidak berarti kedaulatan modal bahaya juga. Ini berlaku untuk semua parpol,” kata dia. Hal senada diungkapkan peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro berpendapat wacana reformasi struktur kelembagaan politik melalui pembatasan periode jabatan pemimpin partai mampu menciptakan sirkulasi organisasi yang terukur sehingga kaderisasi tidak tersumbat. ‘’Kita harapkan partai itu ‘move on’, seperti ada darah yang mengalir dengan memberikan kesempatan pada orang muda. Sudah menjadi hukum alam bahwa organisasi harus regenerasi,” kata Siti. Dia menyebut sirkulasi dan regenerasi tersebut sebagai persyaratan partai modern yang profesional, efektif, efisien, transparan. (har)
Suluh Indonesia/ant
MENGHADAP PRESIDEN - Petugas Paspampres berbicara dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) sebelum para petinggi Partai Golkar ini menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.Mereka melaporkan hasil Munaslub Golkar di Bali beberapa waktu lalu, serta menyampaikan program antara lain Golkar yang semakin intensif mendukung pemerintah.
Nurhadi Dicurigai
Menyembunyikan Sopirnya JAKARTA - Sekretaris MA Nurhadi membantah menyembunyikan supirnya bernama Royani yang menjadi saksi penting dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan di PN Jakpus. ‘’(Royani) ada di kantor,” kata Nurhadi seusai diperiksa selama sekitar 8 jam di gedung KPK Jakarta, kemarin.
KPK sedang mencari Royani karena Royani sudah dua kali dipanggil tapi tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan sehingga Royani diduga disembunyikan. Royani diduga menjadi perantara penerima uang dari sejumlah pihak yang punya kasus di MA. ‘’Siapa yang ngomong begitu?” jawab Nurhadi saat menjawab pertanyaan wartawan yang bertanya apakah ia menyembunyikan Royani. KPK sudah mencegah Nurhadi dan Eddy bepergian
ke luar negeri terkait dengan penyidikan perkara ini. Rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir bahkan sudah digeledah pada 21 April dan ditemukan uang senilai total Rp1,7 miliar yang terdiri dari sejumlah pecahan mata uang asing. ‘’(Uang) belum diklarifikasi. Saya tadi hanya ditanya tugas dan fungsi,” jawab Nurhadi singkat. Nurhadi juga membantah menyuruh panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution untuk menaikkan berkas Peninjauan
Kembali (PK) yang diduga punya kaitan dengan konglomerasi besar. ‘’Tidak ada, tidak ada,” jawab Nurhadi. KPK juga memanggil petinggi PT Paramount Enterprise Eddy Sindoro, namun ia kembali tidak memenuhi panggilan KPK setelah pada 20 Mei lalu Eddy juga tidak memenuhi panggilan. ‘’Eddy Sindoro tidak hadir tanpa ada keterangan. Dia sudah dua kali dipanggil tetapi tidak datang,’’ kata jubir KPK Yuyuk. (ant)