Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 24 Februari 2016
No. 37 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Polisi Sita Ganja 2,17 Ton SUKABUMI - Petugas gabungan dari BNN dan Polres Sukabumi Kota disebar untuk terus memburu pemilik ganja seberat 2,170 ton. ‘’Informasi terus kami kumpulkan dan anggota pun sudah disebar agar pemilik ganja bisa segera ditemukan untuk mengembangkan kasus ini,” kata Humas BNNK Sukabumi Unang Hidayat di Sukabumi, Selasa. Menurutnya, ganja yang ditemukan di sebuah truk yang terparkir di Kampung Pasir Ipis, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi sudah ditinggalkan oleh pemilik beserta sopir dan kernetnya. Selain itu, tidak jauh dari lokasi penemuan ganja yang beratnya 2 ton lebih itu petugas juga menemukan sebuah truk tronton di Jalan Raya Sukabumi-Cianjur
yang dalam truk tersebut juga ditemukan satu bata ganja kering dengan berat sekitar dua kilogram. Diduga truk tersebut, juga mengangkut ganja kering yang kemudian ganja itu dibongkar muat ke beberapa truk yang ukurannya lebih kecil. Selain berkoordinasi dengan pihak keamanan di Sukabumi, BNNK Sukabumi juga berkoordinasi dengan BNNK Cianjur dan Jabar karena truk bermuatan itu awalnya berasal dari Cianjur. ‘’Dari keterangan yang kami peroleh truk yang mengangkut ganja tersebut bergerak dari beberapa lokasi yang saat ini masih dalam pengembangan. Bahkan informasi dari warga yang melihat adanya bongkar muat, sehingga diduga sudah ada ganja yang berhasil diedarkan dalam jumlah besar,” tambahnya. (ant)
RUU KPK Diminta
Ditarik Dari Prolegnas Suluh Indonesia/ant
AKSES JALAN PINTAS - Sejumlah siswa melintasi jembatan gantung untuk saluran irigasi yang membentang di atas sungai perbatasan Kabupaten Boyolali-Kabupaten Karanganyar di dusun Plempungan, Desa Bolon, Kacamatan Colomadu, Karanganyar, kemarin. Meski berbahaya, jembatan buatan zaman kolonial Belanda itu menjadi akses pilihan warga dan anak-anak sekolah untuk menyeberang antar dua wilayah.
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menegaskan fraksinya meminta revisi UU KPK ditarik dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2016 agar mempertegas dan memperjelas sikap penguatan terhadap KPK. ‘’Fraksi PKS mengusulkan RUU KPK dicabut saja dari Prolegnas agar jelas dan tegas,” katanya di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan proses revisi harus dilakukan oleh DPR dan pemerintah seh-
ingga kedua belah pihak harus satu suara. Menurut dia, apabila Presiden tidak mau membahas revisi itu maka tidak ada artinya RUU KPK masuk Prolegnas. ‘’Kami menilai percuma saja kalau Presiden tidak mau membahas karena pembahasan RUU harus bersama dua lembaga,” ujarnya. Jazuli mengatakan, dulu revisi UU KPK usul inisiatif pemerintah dan masuk dalam Prolegnas namun pemerintah malah mencabut dan menjadi
usul inisiatif DPR. Dia menjelaska, Jokowi pun saat ini meminta pembahasannya ditunda sehingga daripada DPR menjadi tujuan kritik masyarakat maka lebih baik RUU KPK ditarik dari Prolegnas. ‘’Daripada DPR menjadi bulan-bulanan publik lebih baik cabut saja, selesai masalahnya dengan jelas,” katanya. Hal yang sama disampaikan Fraksi Partai Gerindra. ‘’Kami mau dicabut dari Prolegnas 2016, jangan sekadar ditunda,” kata Sekretaris F-Gerindra Fary
Djemy Francis. Ia mengatakan kalau hanya menunda, bisa dibahas kembali atau tidak sehingga fraksinya minta dikeluarkan dari Prolegnas. Menurut Fary, empat poin revisi UU KPK melemahkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi sehingga lebih baik dikeluarkan dari Prolegnas. ‘’Namun kami tetap mengapresiasi keputusan untuk menunda revisi UU KPK, namun kalau mau disosialisasikan empat poin maka kami tetap menolak,” ujarnya. (har)
DPR Minta
Tayangan TV Bernuansa LGBT Dihentikan KETUA Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan, lembaga penyiaran, terutama stasiun televisi, jangan menjadi media promosi pelaku dan perilaku lesbian, gay, biseks, dan transgender (LGBT). Pemerintah diminta lebih tegas kepada stasiun TV yang kerap memberi ruang kepada program acara yang mengindikasikan promosi LGBT. Bentuk sanksi yang bisa diberikan antara lain pemerintah mempertimbangkan tidak memperpanjang izin penyiaran yang secara kebetulan dalam
waktu dekat akan habis masa kontraknya. ‘’Jika tidak ada komitmen itu, maka sepantasnyalah KPI dan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi mereka yang akan berakhir masa berlakunya,” katanyadi Jakarta, kemarin.
Anggota F-PKS DPR ini mengatakan komitmen ini penting dan mendesak karena tayangan televisi yang menampilkan pelaku dan perilaku LGBT cenderung meningkat. ‘’Dan fakta ironinya, tayangan semacam itu justru populer dan pada gilirannya menghasilkan iklan lebih besar,” ujarnya. Dia juga menyinggung beberapa hal terkait komitmen pengelola penyiaran. ‘’Kenapa komitmen lembaga penyiaran ini sangat diperlukan ? Pertama, jika kita merujuk pada peraturan perundang-undangan, baik di bidang penyiaran maupun yang terkait, sangat jelas acuan norma yang tidak memberi ruang bagi pelaku dan perilaku LGBT,” jelasnya. Sementara kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan menjadi azas dan tujuan yang mengikat semua lembaga penyiaran. “Atas dasar ini pula, pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia berkewajiban menegakkan aturan dan kepatuhan terhadap aturan,” imbuhnya. Kedua, lembaga penyiaran khususnya televisi mampu menayangkan siarannya kepada masyarakat luas karena menggunakan frekuensi yang dikuasai negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. ‘’Pertanyaannya adalah apakah program tayangan yang menampilkan pelaku dan perilaku LGBT sesuai dengan kepentingan masyarakat luas?” ujarnya. Jika program tayangan TV sudah jelas bertabrakan dengan kepentingan masyarakat luas, maka pemerintah dan KPI berwenang menjatuhkan sanksi. KPI, lanjut dia, bisa memberhentikan tayangan itu. (har)
Suluh Indonesia/ant
KEBEBASAN - Ketua Komnas HAM Nur Kholis (kedua kanan) berfoto bersama Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid (kiri), Wakil Dubes Kanada Helene Viau (kedua kiri) di sela-sela acara Kongres Nasional KBB di Jakarta, kemarin. Kongres membahas soal penguatan peran pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Ketua DPR Diduga
Nikmati Gratifikasi Tumpangan Pesawat JAKARTA - Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan akan menelusuri motif aduan dugaan gratifikasi pemberian fasilitas tumpangan pesawat mewah yang digunakan Ketua DPR Ade Komarudin untuk keliling kegiatannya. Saat ini, MKD akan mempelajari lebih dulu perkara ini untuk mengetahui ada atau tidaknya muatan politis dalam aduan ini. ‘’Dalam rangka apa pelaporan ini ?
Dalam rangka suatu even munas atau murni? Motifnya harus dievaluasi,” kata Junimart Girsang di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Bukan tidak mungkin, menurut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini, MKD menghentikan tindaklanjut dari aduan apabila ditemukan adanya muatan politis serta tidak ditemukannya bukti kuat yang mendukung adanya gratifikasi. “Bisa kami drop. Kami tidak mau MKD jadi alat
mempermalukan orang,” tegasnya. Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Roem Kono mengatakan ketidaksetujuannya apabila MKD digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang hanya untuk mengejar kepentingannya. Roem Kono mengaku sangat tidak ertis apabila benar MKD digunakan untuk menjegal meski dirinya bukan tim sukses dari Ade Komarudin. ‘’Ada cara begitu saya (pikir) tidak etis dan tidak ele-
gan. Saya mengimbau untuk tidak dengan cara negatif begitu. Utamakan visi dan misi,” kata Roem Kono yang disebut-sebut sebagai tim sukses Setya Novanto. Ia berharap pemilihan Ketua umum baru Golkar, harus menjadi momen konsolidasi kader. Oleh karena itu, ia khawatir aksi saling jegal menjegal dengan cara-cara yang tidaka terpuji justru berdampak buruk bagi partai. (har)