Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 23 Januari 2017
No. 16 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
17 WNI Dideportasi JAKARTA - Sebanyak 17 WNI dideportasi dari Turki. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke 17 WNI yang didatangkan dari Turki tersebut langsung diamankan pihak kepolisian. “17 orang itu diduga merupakan relawan yang melakukan kegiatan di Suriah,” kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno di Jakarta, kemarin. Agung mengatakan pemulangan WNI tersebut merupakan hasil kerjasama dan koordinasi antara Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta dengan Densus 88 Antiteror Polri. Sebanyak 17 orang itu datang dengan penerbangan Turkish Airlines TK 056 pada Sabtu (21/1) pukul 18.10 WIB. Saat ini 17 WNI tersebut dalam pemeriksaan intensif Densus 88 Antiteror
Mabes Polri. Agung menjelaskan ke 17 WNI berasal dari beberapa kota di Indonesia. Antara lain Padang, Sumatera Barat; Pandeglang, Banten; Ujung Pandang, Sulawesi Selatan; Malang, Jawa Timur; Lampung; Makassar, Sulawesi Selatan; Poncorejo, Jawa Tengah; Gowa, Sulawesi Selatan; dan Jakarta. Sebelumnya, aparat kepolisian juga berhasil memulangkan tiga WNI yang dideportasi dari Turki pada Sabtu (24/12/2016) tiba di Terminal 2D kedatangan Bandara Internasional Soekarno - Hatta. Mereka dipulangkan menggunakan pesawat Turkies Airlines TK 56. Ketiganya terindikasi akan bergabung perang di Suriah. Mereka adalahTomi Gunawan asal Pekanbaru, Jang Johana asal Bandung, dan Irfan asal Jakarta.(har)
Suluh Indonesia/ant
SIMULASI PEMILU PELAJAR - Pelajar Sekolah Menengah Cikal Amri Cipayung berpose seusai melakukan simulasi Pemilu saat mengunjungi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (19/1).
Presiden Jokowi :
Bangun Nilai Sopan Santun
Suluh Indonesia/ant
DUA NAPI KABUR - Kapolres Cilacap AKBP Yudho hermanto menunjukan foto dua narapidana Lapas Batu Nusakambangan yang melarikan diri saat operasi pencarian, Di Dermaga Polair Cilacap, kemarin. Dua orang Napi kasus narkotika atas nama M. Husein bin Ismail dan Syarjani Abdullah bin Muhamad Yunus, dinyatakan melarikan diri dari Lapas Batu Nusakambangan, Sabtu (21/1) pukul 14.00 wib.
Bali Harus Lakukan Perubahan SEKITAR sembilan tahun lalu, seorang putra Bali mendirikan The Ary Suta Center di Jakarta. Dia adalah Dr. I Putu Gede Ary Suta yang juga mantan Ketua Bappepam. Lembaga yang dipimpinnya bergerak sebagai agen kecerdasan, untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di universitas selama ini. Ary Suta lihat setiap provinsi punya universitas negeri, tapi semuanya membuka jurusan yang sama. Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Kajian Sosial, dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat, jarang diberikan sentuhan mengenai kepemimpinan, jarang diberi sentuhan bagaimana memformulasikan strategi yang baik. Oleh karena itu, lanjut Ary Suta, The Ary Suta Center memiliki visi membangun kompetensi, menciptakan nilai, dan memenangkan persaingan.
Masyarakat harus kompeten di bidangnya sesuai bidang ilmu dan keahlian yang dimiliki. Disini, kecerdasan diperlukan untuk bisa membangun kompetensi. Sementara kecerdasan baru akan lahir jika seseorang berada pada tiga kondisi. “Satu, kita menerima perbedaan. Dua, mengurangi atau menghilangkan rasa takut, dan terakhir positif thingking. Kalau ketiga ini tidak ada, sulit untuk cerdas,” jelasnya. Menurut Ary Suta, kompetensi mampu menjawab semua persoalan.
Dari kompetensi akan lahir kedewasaan. Dari kedewasaan akan lahir kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang akan menjadi tempat duduk mulia lahirnya kebahagiaan. “Kita mengumpulkan orang-orang yang menghargai perbedaan. Tidak sekalipun kita pernah membicarakan hal yang egosentris negatif, karena kalau pikiran negatif, tidak akan lahir kecerdasan. Kalau fikiran kita ketakutan, orang pintar menjadi bodoh,” katanya. Ary Suta menambahkan, setiap orang harus tahu apa yang menjadi core kompetensinya. Sama halnya ketika bicara Bali, 9 kabupaten/kota yang ada harus memiliki corenya masing-masing. Badung misalnya, memiliki hotel dan airport, kemudian Tabanan core-nya adalah pertanian, atau Gianyar dengan core kesenian. “Jadi kekuatan-kekuatan itu masing-masing harus dipadukan. Jangan semuanya bikin airport. Kalau tiap kecamatan bikin airport bagaimana,” ucapnya mencontohkan. Bicara Bali, Ary Suta berpendapat Pulau Dewata harus melakukan perubahan. Satusatunya jalan yang paling objektif untuk dilakukan perubahan, Bali harus mempunyai pemimpin yang bisa menjadi pelopor perubahan. Selain itu, rakyat juga harus dididik terkait Bali yang sebetulnya kecil namun menjadi destinasi pariwisata dunia. “Bali ini karena kecil, rakyat itu harus diberikan wawasan bahwa yang datang ke Bali itu dunia. Bagaimana kalau dunia itu kehilangan rasa Bali? Cek lagi core-nya. Bali itu core-nya integritas, kesopanan, senyum, keramahan,” papar mantan calon Gubernur Bali periode 2003-2008 ini. (kmb)
BOGOR - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah terus memerangi “hoax” (kabar bohong) yang tersebar di media sosial. “Saya kira sudah lama kita bertarung dengan yang namanya kabar bohong, yang namanya hoax itu, saya kira kita sudah bertarung lama lah dan ini terus-menerus,” kata Presiden usai mengikuti kejuaraan panahan Bogor Terbuka 2017 di Lapangan Pusdik Zeni TNIAD di Kota Bogor, kemarin. Presiden juga menegaskan bahwa di mana-mana dirinya selalu menyampaikan bahwa seluruh masyarakat harus memulai membangun budaya baru, terutama ke-
santunan dan kesopanan dalam berujar di media sosial. “Membangun nilai-nilai kesopanan, nilai kesantunan dalam berucap dalam menyampaikan ujaran-ujaran di medsos, jangan menghasut, jangan memfitnah, menyebarkan kabar bohong, jangan menyebarkan ujaran kebencian. Selalau saya sampaikan di mana-mana,” katanya. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa dalam keterbukaan pada saat ini, “hoax” telah terjadi di banyak negara sehingga dirinya tidak akan mengeluh untuk menghadapinya. “Saya kira kita berhadapan dengan masalah keterbukaan ini ya seperti itu. Ya kita hadapi karena semua negara juga
menghadapi. Nggak perlu banyak keluhan ya,” katanya. Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah terus memerangi “hoax” (kabar bohong) yang tersebar di media sosial. “Saya kira sudah lama kita bertarung dengan yang namanya kabar bohong, yang namanya hoax itu, saya kira kita sudah bertarung lama lah dan ini terus-menerus,” kata Presiden. Presiden juga menegaskan bahwa di mana-mana dirinya selalu menyampaikan bahwa seluruh masyarakat harus memulai membangun budaya baru, terutama kesantunan dan kesopanan dalam berujar di media sosial. “Membangun
nilai-nilai kesopanan, nilai kesantunan dalam berucap dalam menyampaikan ujaran-ujaran di medsos, jangan menghasut, jangan memfitnah, menyebarkan kabar bohong, jangan menyebarkan ujaran kebencian. Selalau saya sampaikan di mana-mana,” katanya. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa dalam keterbukaan pada saat ini, “hoax” telah terjadi di banyak negara sehingga dirinya tidak akan mengeluh untuk menghadapinya. “Saya kira kita berhadapan dengan masalah keterbukaan ini ya seperti itu. Ya kita hadapi karena semua negara juga menghadapi. Nggak perlu banyak keluhan ya,” katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TEMBAKAU GORILA - Dirnarkoba Polda Metro Jaya Nico Afinta (kanan) meminta pelaku memperagakan pengoplosan tembakau gorila saat ungkap kasus tindak pidana narkotika di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengamankan tiga tersangka pengedar tembakau gorila dengan total barang bukti sebenyak 10 kilogram yang diedarkan secara online melalui Instagram.
Kasus Dana Bansos Pramuka
Polri Berniat Periksa Presiden JAKARTA - Karopenmas Polri Brigjen Pol Rikwanto menegaskan penyidik Bareskrim tidak perlu meminta keterangan Presiden Jokowi sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015. “Presiden Jokowi yang saat itu menjabat sebagai gubernur tidak perlu diperiksa berkaitan dengan SK Pemberian Dana
Hibah kepada Kwarda DKI Jakarta,” kata Brigjen Rikwanto di Jakarta, kemarin. Pasalnya yang menjadi masalah dalam kasus tersebut adalah adanya dugaan penyimpangan pada penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang telah diterima oleh Kwarda DKI. “SK Pemberian Dana Hibah tidak bermasalah, yang jadi masalah itu penggunaannya terjadi penyimpangan atau tidak,” katanya. Dalam penyelidikan kasus tersebut, penyidik Bareskrim
telah memeriksa lebih dari 10 orang saksi, di antaranya mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni. Sylviana menegaskan bahwa dalam pengelolaan dana hibah Pemprov DKI Jakarta di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tidak terjadi korupsi. “Sudah ada auditor independen yang menyatakan semua kegiatan ini wajar. Audit laporan keuangan Kwarda Gerakan Pramuka 2014 telah diaudit pada 23 Juni 2015 dengan pendapat wajar,” kata perem-
puan yang maju dalam Pilkada DKI sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 tersebut. Ia pun menambahkan bahwa dari penggelontoran dana hibah sebesar Rp6,8 miliar tersebut, ada beberapa kegiatan kepramukaan yang tidak bisa terealisasi sehingga dilakukan pengembalian dana yang tidak terpakai ke kas daerah. “Ada bukti pengembalian ke kas daerah sejumlah Rp801 juta,” imbuhnya. (ant)