Edisi 20 Juni 2017 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Pengemban Pengamal Pancasila

Selasa, 20 Juni 2017

No. 114 tahun XI

Tiga Teroris Diamankan MATARAM - Tiga warga yang diduga terlibat dalam jaringan teroris asal Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, telah diamankan aparat kepolisian. Waka Polda NTB Kombes Pol Imam Margono, mengungkapkan, tiga terduga teroris asal Bima yang diamankan Densus 88/Antiteror bersama anggotanya pada Sabtu (17/6) itu berasal dari kelompok Jamaah Ansharut Daullah. “Yang berperan sebagai pelaku utama merakit bom dan melakukan survei terhadap anggota polisi bernama Kurniawan Bin Hamzah,” kata Kombes Pol Imam Margono dalam jumpa persnya di Mapolda NTB, kemarin. Pria berusia 23 tahun itu diketahui berasal dari Desa Dore, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Dia diamankan

bersama dua rekannya, yakni Nasrul Hidayat (21) dan Rasyid Ardiansyah (35). Nasrul Hidayat alias Dayat, yang juga berasal dari Desa Dore, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, saat ini diketahui masih berstatus mahasiswa. Dalam dugaannya, Dayat berperan sebagai kurir. “Kurir maksudnya dia yang membeli kebutuhan, seperti membeli bahan-bahan kimia cair,” ujar mantan Wakapolda Papua itu. Kemudian untuk Rasyid Ardiansyah alias Yoga, asal Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Bima Kota. Yoga dalam pemeriksaannya diketahui pernah terlibat dalam jaringan teroris di Ciputat pada tahun 2012. “Perannya saat itu sebagai pelaksana FAI (pengumpulan dana untuk aksi terorisme),” ucap Imam. (ant)

Suluh Indonesia/ant

KASUS SUAP DPRD JATIM - Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Mochamad Basuki (kiri) berjalan menuju mobil tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, kemarin. KPK memeriksa M. Basuki dalam kasus menerima suap.

Jangankan Miryam

Pansus Bisa Panggil Presiden JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan DPR dalam menjalankan penyelidikan hak angket dapat memanggil siapapun warga WNI untuk dimintai keterangan. Hal itu disampaikan Fahri menanggapi sikap KPK yang tak mengizinkan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani untuk dihadirkan di Pansus. “Selama dia masih hidup dia bisa dipanggil oleh DPR. Karena jangankan Miryam, Presiden Republik Indonesia pun boleh dipanggil oleh angket. Tidak ada satu pun WNI yang tidak bisa dipanggil oleh angket,” kata Fahri di

Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. “Itu lah kelebihannya angket,” sambung dia. Fahri mengingkatkan, prosedur pemanggilan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menyebutkan bahwa dalam rangka penyelidikan hak angket, DPR memiliki kesempatan untuk melayangkan pemanggilan hingga tiga kali. Jika Miryam tak hadir setelah tiga kali pemanggilan, maka Politisi Partai Hanura itu akan dipanggil paksa menggunakan bantuan Kepolisian. Hal itu, kata Fahri, sudah pernah dilakukan pada masa lalu. “Kami sudah pernah ada

kerja sama denga Mabes Polri waktu kasus Century. Ada pemanggilan paksa terhadap saksi, saya kira itu bisa dilanjutkan,” tuturnya. Ketua KPKAgus Rahardjo sebelumnya telah menyatakan tidak akan mengizinkan Miryam S Haryani untuk memenuhi panggilan pansus hak KPK. “Enggak-enggak, jawabannya tadi sudah disiapkan,” kata Agus, Jumat (16/6/2017). DPR telah mengirim surat ke KPK pada 15 Juni 2017. Surat terkait permintaan menghadirkan Miryam itu ditujukan kepada Ketua KPK. Dalam surat tersebut, Pansus Angket KPK meminta agar Miryam dihadirkan pada Senin

pukul 14.00. Surat ditandatangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Miryam diminta pansus untuk hadir guna dimintai keterangan terkait surat yang dikirim kepada pansus melalui anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. Dalam surat tersebut, Miryam membantah telah ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III saat memberi keterangan kepada KPK. Berdasarkan kajian para pakar, pembentukan Pansus Hak Angket KPKoleh DPR RI cacat hukum, dan syarat dengan kepentingan politik mengingat diantara anggota ada yang terlibat. (har)

Suluh Indonesia/ant

PRESIDEN BUKA PUASA DI MABES TNI - Presiden Joko Widodo (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersiap menghadiri buka puasa bersama di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin. Acara tersebut dihadiri ribuan prajurit, veteran, dan seribuan anak yatim.

Tarik Ulur Ambang Batas Pencalonan Presiden PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Pemilu masih menemui jalan buntu terkait sejumlah isu antara lain mengenai kesepakatan ambang batas pencalonan presiden. Awal pekan ini, semestinya kesepakatan telah diambil antara DPR RI dan pemerintah atas lima isu krusial terakhir yang menjadi pembahasan paling alot dalam rancangan undangundang itu. Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy menjelaskan kemungkinan sistem paket dalam memutuskan lima isu krusial

masing-masing ambang batas parlemen, ambang batas partai mengajukan calon presiden, kuota suara per daerah pemilihan, sistem pemilu, dan metode konversi suara. Terkait ambang batas pencalonan Presiden, sejumlah parpol memiliki beberapa pendapat. Lukman menjelaskan variasi pertama, ambang batas parlemen sebesar 5 persen, am-

bang batas partai mengajukan calon presiden sebesar 10-15 persen kuota suara per daerah pemilihan 3-8, sistem pemilu terbuka, dan metode konversi suara jenis sainta lague murni. Lukman mengatakan untuk variasi kedua, ambang batas parlemen sebesar 5 persen, ambang batas partai mengajukan calon presiden sebesar 2025 persen, kuota suara perdaerah pemilihan 3-8 suara, sistem pemilu terbuka terbatas, dan metode konversi suara sainta lague murni. Ia memaparkan variasi ketiga, ambang batas parlemen 4 persen, ambang batas partai mengajukan calon presiden 0 persen, kuota suara per-daerah pemilihan 3-10 suara, sistem pemilu terbuka, dan metode konversi suara quota harre,” ujarnya. Variasi Keempat Politisi PKB itu menjelaskan variasi keempat, ambang batas parlemen 4 persen, ambang batas partai mengajukan calon presiden 10-15 persen, kuota suara per-daerah pemilihan 310 suara, sistem pemilu terbuka terbatas, dan metode konversi suara sainta lague murni. Sementara itu pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tetap menginginkan “presidential threshold” atau ambang batas pencalonan Presiden dalam skema 20-25 persen sesuai dengan UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (har)

Suluh Indonesia/ant

BAHAS PENGUNGKAPAN TEROR NOVEL BASWEDAN - Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) berjabat tangan dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat memberikan konferensi pers setelah melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, kemarin. Kedatangan Kapolri ke markas lembaga antirasuah itu untuk membahas pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

FAO Puji Kebijakan Menteri Susi JAKARTA - Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) memuji peran Indonesia dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (Illegal, Unreported, Unregulated/IUU Fishing), seperti disampaikan dalam keterangan pers dari KBRI Roma di Jakarta, kemarin. Direktur Jenderal FAO, Jose Graziano Da Silva, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara mitra kerja FAO yang penting, utamanya dalam upaya pengimplementasian Agenda Pemban-

gunan Berkelanjutan 2030 FAO. Hal itu disampaikan Da Silva di sela-sela prosesi penyerahan Surat Penunjukan (Letter of Appointment) Duta Besar Esti Andayani sebagai Wakil Tetap Pemerintah Indonesia untuk FAO di Markas Besar FAO, Roma, Italia. Duta Besar Esti Andayani menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara Indonesia dan FAO yang selama ini terjalin dengan sangat baik. “Saya mengharapkan di masa mendatang hubungan antara Indonesia dan FAO dapat semakin ditingkatkan, khususnya terkait

bidang ketahanan pangan dan nutrisi,” ujar Dubes Esti. Indonesia yang menjadi negara pihak pada Kesepakatan tentang Langkah-langkah Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Mendeteksi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal secara nyata telah berkontribusi aktif dalam pemberantasan praktik IUU Fishing. Dalam berbagai kesempatan di tataran internasional, Pemerintah Indonesia juga secara konsisten menyerukan pentingnya pemberantasan berbagai aspek kejahatan yang terkait erat, seperti penyelundu-

pan dan perbudakan.ýÿ Sejak Indonesia menjadi anggota FAO, telah ada lebih dari 650 proyek yang diimplementasikan di seluruh Indonesia. Sementara saat ini, nilai kesepakatan kerja sama dengan FAO mencapai 350 juta dolar AS untuk jangka waktu lima tahun hingga 2020. Angka itu merupakan yang tertinggi dibandingkan proyek kerja FAO dengan negara lainnya. Untuk dikethaui, kebijakan Susi yang menenggelamkan kapal ikan asing telah mengurangi pencurian ikan. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.