Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Selasa, 19 Juli 2016
No. 127 tahun X
Presiden Kunjungi Puskesmas
JAKARTA - Presiden Jokowi mengunjungi Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur, terkait kasus vaksin palsu yang meresahkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Pada hari ini, pagi ini, kita melaksanakan vaksinasi ulang untuk korban-korban vaksin palsu yang telah didata yang telah ditelusuri baik oleh Bareskrim, oleh Puskesmas, maupun oleh Kemenkes, kata P residen di Puskesmas Ciracas yang terletak di Jalan H Baping RT 09/06 Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, kemarin. Ia mengatakan, di wilayah Ciracas yang terdata sampai saat ini ada 167 korban vaksin palsu, namun hari ini baru dilakukan vaksin ulang terhadap 36 korban. Presiden menegaskan, vaksinasi ulang akan dilakukan bertahap sampai seluru-
hnya terselesaikan sesuai data yang ada. Jadi memang bertahap, besok diundang lagi berikutnya diundang lagi sampai semuanya terselesaikan sesuai dengan data-data yang telah dilakukan, katanya. Mantan Gubernur DKI itu datang ke Puskesmas Ciracas salah satunya untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Masyarakat mend apatkan informasi y ang benar mendapatkan penjelasan yang baik, baik dari Puskesmas maupun dari kementerian dan juga pelayanan dari Kemenkes dari Dinkes di DKI, katanya. Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan agar masyarakat tetap tenang karena menurut dia, kasus vaksin palsu menyangkut waktu yang lama dan perlu kehati-hatian. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PENDAMPINGAN - Orang tua mendampingi anaknya di hari pertama sekolah di SD Jabungan, Semarang, kemarin. Dalam tahun ajaran baru ini Mendikbud menyerukan kampanye hari pertama masuk sekolah dengan mengajak orang tua mengantarkan anaknya.
Industri Farmasi Diperbaiki Presiden Minta
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menganggap kasus vaksin palsu yang terungkap dalam beberapa waktu terakhir bisa menjadi momentum yang baik untuk memperbaiki tata kelola industri farmasi di Tanah Air. Saya melihat ini adalah sebuah momentum kita semuanya untuk memperbaiki tata kelola distribusi baik menyangkut industri farmasi menyangkut industri, dan distribusi obatobatan termasuk vaksin, kata Presiden Jokowi saat mengunjungi Puskesmas Ciracas di Jl. H. Baping RT 9 / RW 6 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, kemarin.
Ia mengatakan perbaikan tata kelola industri farmasi bertujuan agar masyarakat mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang baik. Hal itu, kata dia, menjadi tujuan yang sebenarnya dari upaya perbaikan tata kelola industri farmasi. Saya kira golnya ke sana. Sekali lagi ini adalah momentum memerluka n k e ha ti - ha t ia n ka re n a menyangkut anak-anak kita, katanya. Presiden juga telah menginstruksikan jajarannya termasuk Kapolri dan Kabareskrim untuk terus meneliti satu persatu secara detail jaringan-jaringan
dan pelaku peredaran/produsen vaksin palsu sehingga ke depan tidak terulang kembali. Bagi korban vaksin palsu, hingga saat ini terus dilakukan pendataan untuk kemudian dilakukan vaksin ulang secara bertahap. Presiden juga mengimbau masyarakat yang sekiranya merasa dirugikan dalam kasus vaksin palsu segera melapor melalui posko pengaduan yang telah disediakan. Silakan mendaftar, kalau belum terdaftar silakan mendaftar ke Puskesmas. Saya kira kan juga ada posko aduannya, kata Presiden. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KAPOLRI HADIRI SILATURAHMI - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir (kiri) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat menghadiri silaturahmi PP Muhammadiyah di Jakarta, kemarin. Dalam silaturahmi yang dihadiri pengurus dan warga Muhammadiyah itu Kapolri berharap Muhammadiyah dapat membantu polri untuk mengatasi berbagai persoalan sosial.
BUMN
Perlu Monopoli Peredaran Vaksin
WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan, selama ini produksi maupun distribusi vaksin banyak dimonopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, sudah menjadi kesadaran bahwa vaksin dan obat-obatan tidak boleh sembarangan beredar sehingga semua vaksin distribusinya dikontrol oleh empat perusahaan negara. Jadi sebetulnya kalau kita mau melacak apa namanya modus operandi dari kejahatannya ya itu. Kita bisa melacak dari kenyataan bahwa sebetulnya ini barang monopoli, kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Dengan demikian, sangat mudah melacak vaksin yang disebar dan dipalsukan karena meman g itu m erupak an barang monopoli. Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah
melakukan investigasi secara m e ny e luruh da n t erb uka. Se b ab, t i d ak s ela ya k nya produk yang sudah dimonopli oleh pemerintah bisa dipalsukan oleh swasta, katanya. Fahri menilai rumah sakit sebetulnya sudah tahu bahwa vaksin diimpor melalui oleh pemerintah melalui BUMN. Sehingga mereka sadar, vaksin tidak bisa beredar sembarang. Dalam peredaran obat/vaksin palsu, produsen, distributor, dan penjual yang seharusnya ditelusuri, dan dalam hal ini, perlu dipertanyakan kinerja pemerintah karena pihak-pihak yang terlibat itu berada dalam pengawasan ketat pemerintah. Oleh karena itu, ia mempert-
anyakan fungsi pengawasan yang tidak berjalan tersebut. Saya bilang, harusnya investigasi Badan Pengawasan, ini terbuka, di mana permainannya, ujarnya. Mengenai nama-nama perusahaan yang disebut memonopoli vaksin, Fahri enggan menyebutnya. Dia juga tidak ingin sepenuhnya menyalahkan sepenuhnya kepada rumah sakit. Sebab, kadang-kadang rumah sakit hanya kebobolan, karena tidak ada pengawasan dari lembaga di atasnya. Fahri menekankan kesalahannya selama ini ada pada pemerintah, yang lalai dalam melakukan pengawasan. Kesalahannya jangan ditimpakan ke pihak lain orang yang salah pemerintah kok, membubarkan RS itu kan konsekuensinya besar, kalo ada yang sakit bagaimana memangnya pemeribtah punya alternatif ?,
katanya lagi. Komisi IX DPR sedang mempertimbangkan membentuk panitia pengawas kasus vaksin palsu dalam rangka mengawal kinerja pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay mengatakan rencana pembentukan itu masih akan dibicarakan lagi dalam rapat internal Komisi IX DPR, termasuk bentuk dari panitia pengawas yang berupa panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus). Mudahmudahan hari ini atau besok lusa bisa diselesaikan. Mungkin hari ini akan dibentuk, kata Saleh. Secara terpisah, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta agar Polri melakukan penyelidikan secara komprehensif. (har)
Suluh Indonesia/ant
HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH SURABAYA - Murid SD mengantre bersalaman dengan gurunya saat hari pertama masuk sekolah di SDN Simomulyo V, Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/7). Hari ini merupakan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2016/2017.
KPK-Polri
Tingkatkan Kerja Sama
JAKARTA - Kabareskrim Mabes Polri Irjen Pol. Ari Dono Sukmanto menemui pimpinan KPK pada Senin untuk meningkatkan kerja sama kedua institusi. Kami ingin ke depan KPK dan Polri lebih meningkatkan sinergi agar harapan masyarakat bisa diwujudkan dengan baik, ujar Ari Dono usai pertemuan tersebut. Dia mengatakan, bentuk pembicaraan kerja sama itu diantaranya terkait dengan penyidikan kasus di KPK. Kabareskrim mengatakan, sekiranya kasus yang ditangani KPK terlalu banyak, lembaga antikorupsi tersebut bisa membaginya dengan
Polri ataupun kejaksaan. Apa yang menjadi beban itu akan kita tangani bersama, kata Ari. Adapun beberapa hal lain yang dibahas dalam pertemuan dengan pimpinan KPK tersebut adalah tentang rencana pembangunan gedung baru Bareskrim Mabes Polri dan terkait penambahan penyidik KPK. Penambahan itu juga dibicarakan dan akan dilakukan bertahap, kata Ari. Dia menambahkan, pertemuan tersebut tidak secara khusus membicarakan kasus yang sedang ditangani KPK. Vaksin Palsu Sementara itu, Ari Dono menolak memberikan keterangan
apapun mengenai perkembangan kasus vaksin palsu yang ditangani kepolisian. Tanpa memberikan komentar terkair kasus yang cukup menggemparkan tersebut, Ari Dono berlalu masuk ke dalam mobil dan langsung meninggalkan gedung KPK. Terkait kasus vaksin palsu, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan 20 tersangka dan 16 orang diantaranya telah ditahan. Kemenkes juga telah merilis daftar 14 RS, enam bidan dan dua klinik yang terbukti menggunakan vaksin palsu. Kasus Vaksin palsu ini telah meresahkan masyarakat Indonesia. (ant)