20 HALAMAN
NOMOR 147 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis pon, 18 januari 2018
217
sungai
162
sungai
JUMLAH SUNGAI
401sungai
22
sungai
Berair Mati sepanjang (Berair saat tahun hujan)
lintas kota
KEBUTUHAN AIR SEKTOR PARIWISATA Spa
Mandi
rata-rata 1.300 liter/wisatawan/hari
Kuta 800 liter/wisatawan/hari Jimbaran Seminyak
Kolam renang
1.300
liter/wisatawan/hari
1.400
liter/wisatawan/hari
3.270
Ubud
liter/wisatawan/hari sumber: PusDat Bali Post
KAWASAN hutan di Bali kerap mendapat sorotan. Selain luasnya mengalami penyusutan, juga terjadi penebangan yang masif. Hutan Bali Barat, contohnya. Di kawasan tersebut banyak areal hutan yang sudah gundul. Hanya ditumbuhi semak. Ini tentu akan berdampak pada ketersediaan air di Bali. Selain itu, Bali juga menghadapi pencemaran sungai. Dari 22 sungai lintas kabupaten, Tukad Mati berkategori cemar berat. Sementara Tukad Badung mengalami pencemaran sedang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bali I Gede Suarjana mengatakan, kawasan hulu tidak saja wajib dijaga oleh pemerintah, juga semua pihak harus menjaganya termasuk kalangan bisnis. DLH khususnya bertugas melakukan evaluasi dan monitoring, serta pengawasan. ‘’Pemerintah khususnya DLH, berupaya menjaga agar jangan sampai ada kegiatan yang bertentangan dengan tata ruang di kawasan hulu. Kalau sudah bertentangan dengan tata ruang, itu namanya pelanggaran,’’ ujarnya, Rabu kemarin. Suarjana menambahkan, DLH juga berkewajiban untuk menjaga sempadan danau, sungai, dan pantai dari pelanggaran. Oleh karena itu, segala izin tidak boleh dikeluarkan sebelum ada persetujuan dari tata ruang. Apabila dari pantauan DLH ditemukan ada pelanggaran, maka akan disampaikan kepada instansi terkait seperti misalnya Dinas Kehutanan. ‘’Tidak ada anggaran khusus di Dinas Lingkungan Hidup, di Dinas Kehutanan atau BKSDA, itu yang punya (anggaran menjaga kawasan hulu - red),’’ imbuhnya. Menurut Suarjana, DLH selama ini lebih fokus pada kegiatan pengawasan dan pemantauan kualitas air. Sementara kegiatan pemeliharaan dilakukan oleh instansi lain seperti Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Balai Wilayah Sungai Bali Penida, dan Dinas PU. ‘’Kita kan memantau, misalnya kalau ada
yang membuang sampah. Kemudian, menetapkan status mutu sungai dan kelas air,’’ ujarnya. Terkait sungai di Bali, lanjut Suarjana, ada satu dari 22 sungai lintas kabupaten yang masuk dalam kategori cemar berat yakni Tukad Mati. Selanjutnya, Tukad Badung dari segi kualitas termasuk cemar sedang, dan sisanya cemar ringan. ‘’Terjadinya cemar sedang atau cemar berat artinya bahwa beberapa parameter ada yang melampaui baku mutu. Katakanlah seperti BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), kemudian TSS (berkaitan dengan kekeruhan air - red),’’ ujarnya. Suarjana melanjutkan, air sungai yang mengalami cemar itu sebetulnya masih bisa diolah untuk air minum. Namun, biaya pengolahan akan semakin besar tergantung tingkat pencemarannya. ‘’Sungai itu semuanya bisa diolah, tidak ada yang tidak bisa diolah. Tapi semakin tercemar akan semakin besar biaya pengolahannya,’’ tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali IGN Wiranatha memaparkan, perlindungan kawasan hulu, utamanya hutan merupakan hal yang vital untuk menjaga ketersediaan air. Hutan di Bali luasnya 136.831,66 hektar (ha). Setiap tahun, anggaran untuk menjaga keberadaan hutan mencapai kurang lebih Rp 7,5 miliar. Hal. 19 Kawasan Hutan
Bali Post/dok
TUKAD BADUNG - Aliran Tukad Badung yang membelah pusat Kota Denpasar. Tukad Badung merupakan satu-satunya yang berkategori cemar sedang. Sementara Tukad Mati mengalami pencemaran berkategori berat.
Presiden Jokowi Pertahankan Hartarto
Perguruan Tinggi Belum Peka Ancaman Korupsi Medan (Bali Post) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan perguruan tinggi di Indonesia belum terlalu peka soal ancaman dan dampak korupsi. ‘’Meski kita tertatih, prestasi Indonesia dieradikasi korupsi ada. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia jika dilihat di ASEAN awalnya paling rendah. Data 2016, angka Indonesia 3,7 berada di posisi tiga dan Malaysia justru ada di angka 4,7,’’ kata Ketua KPK dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Rabu (17/1) kemarin. Hal itu, menurutnya, merupakan gambaran bahwa hasil pemberantasan korupsi ada, tetapi masih perlu keterlibatan semua pihak. Persoalannya, menurutnya, masih banyak yang melihat seolah korupsi itu hal biasa saja, padahal kelaparan di Papua salah satu cermin. ‘’Dana otonomi khusus begitu besar, larinya ke mana?’’ kata Agus. ‘’Gambaran pendidikan Indonesia dengan anggaran Rp 400 triliun, tetapi masih ada ditemukan sekolah bobrok, terutama untuk sekolah dasar,’’ ujarnya. Keadaan semacam itu, dinilainya mengherankan. Apalagi, dikemukakannya pula, perguruan tinggi Indonesia di jajaran dunia peringkatnya pun masih kalah dari negara-negara lain. Hal. 19 20 Negara
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Tukad Badung Cemar Sedang
CADANGAN AIR DI BALI
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
JK: Urus Partai Malam Hari Jakarta (Bali Post) – Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, masih dipertahankan sebagai Menteri Perindustrian oleh Jokowi. Sementara itu, Menteri Sosial yang dijabat Khofifah Indar Parawansa diganti oleh Idrus Marham yang juga Sekjen DPP Golkar. Usai pelantikan, Presiden Jokowi mengatakan tidak mudah untuk mencari pengganti Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, mengingat sisa masa jabatan yang tinggal satu setengah tahun. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga mengatakan ketua partai yang menjadi menteri bisa mengurus partai pada malam hari, sehingga tetap bisa lebih berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah. ‘’Urusan partai itu kan bisa diurus malam-malam,’’ katanya setelah pelantikan pejabat negara di Istana Negara
Bali Post/ant
PELANTIKAN - Mantan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai upacara pelantikan Mensos, Rabu (17/1) kemarin. Presiden melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Khofifah yang maju dalam Pilgub Jawa Timur.
Jakarta, Rabu kemarin, mengenai Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak pertengahan Desember 2017. Posisi Airlangga, menurut JK, berbeda dengan Khofifah Indar Parawansa, yang mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial karena akan mengikuti pemilihan gubernur Jawa Timur. ‘’Beda dengan Khofifah karena di Jawa Timur. Ini Jakarta, jadi masih ada waktu untuk mengurus kebijakan di kabinet dan tentu akan ada penegasan-penegasan lagi,’’ katanya. Saat ditanya apakah itu berarti Airlangga tetap akan di kabinet, JK hanya mempersilakan apabila ada yang menafsirkannya demikian. JK juga mengatakan bahwa setiap partai punya kebijakan yang berbeda. ‘’Kalau Pak Airlangga jelas kebijakannya, bahwa dia menteri dulu baru ketua umum, kemudian ada waktu yang harus setidaknya 90 persen tetap mengurus kemeteriannya, itu pesan kita,’’ kata JK. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik empat pejabat pemerintah yaitu Idrus Marham, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan Marsekal TNI Yuyu Sutisna. Sejumlah menteri Kabinet Kerja menghadiri acara tersebut sejak pukul 08.30 WIB. Hal. 19 Dewan Pertimbangan
Kemelut Hanura
Wiranto Pastikan Tak Ada Munaslub
Bali Post/ade
NELAYAN - Ribuan nelayan dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (17/1) kemarin. Mereka mendesak pemerintah melegalkan penggunaan cantrang bagi para nelayan. Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima perwakilan nelayan di Istana Merdeka, Jakarta.
Jakarta (Bali Post) – Pendiri Partai Hanura Wiranto yang juga Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menegaskan tidak ada musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pascamosi tidak percaya kepada Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang. ‘’Tidak ada itu istilah munaslub, kami akan lakukan evaluasi,’’ kata Wiranto di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1) kemarin. Kata Wiranto, konflik internal biasa dalam kepartaian. ‘’Kami introspeksi, tapi tidak harus menghancurkan partai. Prinsipnya saya mengajak ayo rukun karena tugas ke depan berat. OSO saya ajak bicara, kami sepakat introspeksi dan tetap melakukan usaha untuk kompak karena ini Partai Hanura,’’ tambah Wiranto. Wiranto mengaku dirinya sebagai Ketua Dewan Pembina Hanura yakin konflik tersebut akan diselesaikan dalam satu hari. ‘’Hari ini juga selesai kok, akan kami atur, tidak akan kami jelaskan dulu. Tapi kami kembali lakukan langkah-langkah zero option, tidak ada pemecatan itu,’’ ungkap Wiranto. Wiranto juga menilai bahwa dirinya masih
percaya kepada OSO. ‘’Tidak usah bicara teknis, partai saya dirikan dan bangun, dan saya percaya OSO melanjutkan itu. Hanura kekuatannya di hati nurani, kami menyelesaikannya secara hati nurani, pecat-memecat urusan internal kami, kami tidak mau urusan internal terkespos ke publik karena yang bisa selesaikan hanya kita,’’ jelas Wiranto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura I Gede Pasek Suardika mengatakan, DPP Partai Hanura masih memberi kesempatan kepada sejumlah DPD Provinsi dan DPC Kabupaten/Kota yang sempat membelot untuk kembali merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO). ‘’Saat ini yang sudah resmi bergabung kembali adalah DPD dan DPC Jatim, Yogyakarta, Jawa Barat, Maluku, Kaltara, Kaltim. Dan sejumlah wilayah lainnya,’’ kata Suardika dalam keterangan pers usai Rapat Koordinasi Pimpinan DPD Hanura di seluruh Indonesia di Hotel Manhattan, Jakarta, Rabu kemarin. Hal. 19 Pemilu 2019
Bali Post/ant
BERBINCANG -- Menkopolhukam sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto (kanan) berbincang dengan Ketua DPD-RI sekaligus Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1) kemarin.