20 HALAMAN
NOMOR 146 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
rabu paing, 17 januari 2018
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
DPR Takkan Revisi UU KPK
Tekuk Tampines Rovers
Bali United Tantang Chiangrai
Jakarta (Bali Post) – DPR-RI tidak akan mendorong revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian penegasan Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo, Selasa (16/1) kemarin. Ia mengatakan, bila dilakukan revisi UU KPK maka akan menambah beban pembahasan rancangan undangundang yang ada, sehingga tidak realistis dengan upaya menyelesaikan RUU yang menjadi prioritas.
Gianyar (Bali Post) Tim tuan rumah Bali United menekuk tamunya, Tampines Rovers, Singapura dengan skor 3-1 (1-1) pada babak play-off Liga Champion Asia (LCA), di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (16/1) kemarin. Atas hasil ini, pada babak berikutnya, Tim Serdadu Tridatu bakal bertandang ke markas Chiangrai United, Thailand, Selasa (23/1) mendatang. Sejak kick-off, penampilan Fadil Sausu dan kawan-kawan spontan membombardir benteng pertahanan Tampines Rovers yang dikawal kapten Mustafic Fahrudin, Mohammad Afiq Yunos, Muhammad Amirul Adli Bin Azmi, serta Safirul Bin Sulaiman. Pada menit pertama, sepakan Stefano Lilipaly yang mengarah ke gawang mampu ditepis kiper Tampines Rovers Muhammad Syazwan Bin Buhari. Gol pembuka kemenangan Bali United tercipa melalui tendangan spekulasi jarak jauh yang dilesakkan kapten Fadil Sausu di menit ke-16. Gocekan kaki kiri Fadil yang keras membuat bola meluncur deras ke gawang, dan tak mampu dibendung kiper Tampines Rovers Muhammad Syazwan Bin Buhari. Hal. 19 Disambut Gemuruh
Ia juga mengatakan dalam beberapa waktu ke depan akan melakukan review mana RUU yang diprioritaskan untuk bisa segera selesai. DPR juga segera membahas mengenai UU MD3 dan juga rekomendasi akhir dari Pansus Hak Angket KPK. Bambang Soesatyo mengatakan bahwa hubungan DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus harmonis, sehingga dirinya bertekad untuk mewujudkannya. ‘’Setelah saya melihat perkembangan terakhir, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan KPK,’’ katanya. Dia meyakini kalau hubungan DPR dengan KPK berjalan harmonis maka hubungan DPR dengan semua institusi pemerintahan maupun lembaga masyarakat juga akan berjalan baik. Bambang Soesatyo menjelaskan, untuk mewujudkan hamonisasi antara DPRKPK, dirinya akan mendorong agar Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK dapat segera mengeluarkan rekomendasi akhir. ‘’Selesaikan rekomendasi Pansus karena menjadi titik gesekan di antara dua lembaga, padahal tujuan kita baik. Saya meyakini rekomendasi yang muncul, KPK melihatnya sebagai bahan perbaikan,’’ ujarnya. Selain itu, ia berjanji akan menciptakan hubungan yang harmonis antara DPR dan pemerintah, yaitu dengan membuat teduh suasana di internal DPR. Menurutnya, DPR dan pemerintah harus berpikir
MENANG - Pemain Bali United berebut bola dengan tim tamu Tampines Rovers pada laga kualifikasi playoff Liga Champion Asia di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (16/1) malam. Bali United menang atas tamunya 3-1.
Bambang Soesatyo untuk kepentingan rakyat yaitu mewujudkan lapangan pekerjaan, sembako murah, dan rumah terjangkau. ‘’Saya ingin membawa DPR yang teduh, kalau parlemen teduh maka hubungan dengan pemerintah pasti lebih bagus,’’ tuturnya. Politisi Partai Golkar itu menyadari bahwa DPR di dua tahun ini menghadapi tiga agenda politik besar, pertama; tahun 2018 akan melaksanakan pilkada serentak dengan beberapa titik rawan. Kedua, menurutnya, dihadapkan dengan friksi atau gesekan di internal partai terkait penentuan nomor calon anggota legislatif karena tiap kader pasti bersaing untuk mendapatkan ‘’nomor cantik’’. ‘’Lalu dihadapi dengan lobi-lobi penentuan calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga pasti ada gesekan antarelite partai untuk mendapatkan rekomendasi,’’ katanya. (ant)
Bali Post/kmb
Bom Bunuh Diri, Haram Islamabad – Lebih dari 1.800 ulama Muslim Pakistan mengeluarkan fatwa melarang pengeboman bunuh diri melalui buku yang diresmikan pemerintah, Selasa (16/1) kemarin. Negara Asia Selatan itu bertahun-tahun diliputi kekerasan pegaris keras, yang sering menggunakan bom bunuh diri dan khotbah bahwa perjuangan mereka adalah perang suci untuk memberlakukan aturan Islam. Serangan bunuh diri sering dikutuk sebagai fanatik dan tidak bermoral, terutama saat warga terbunuh, namun gerilyawan menganggap taktik tersebut sebagai senjata paling efektif. Dalam usaha menekan kekerasan itu, yang mengakibatkan puluhan ribu korban sejak awal 2000an, para ulama tersebut menyatakan bahwa pengeboman bunuh diri dilarang atau haram. ‘’Fatwa ini memberikan dasar kuat bagi stabilitas masyarakat Islam moderat,’’ kata Presiden Pakistan Mamnoon Hussain dalam tulisannya di buku tersebut, seperti dilansir Reuters. Pengecam dari luar dan dalam Pakistan menuduh pemerintah dan militer bersikap nyaman terhadap kelompok radikal demi tujuan politik dan militer, serta mengatakan bahwa negara tersebut telah lama menutup mata terhadap penceramah radikal di masjid. Pejabat Pakistan sering menolak tuduhan AS tentang kolaborasi dengan milisi militan Islam di Afghanistan dan India, dan mengatakan bahwa keuntungan besar telah dicapai dalam dekade terakhir terhadap sayap militan seperti Taliban Pakistan. Hal. 19 Garis Keras
Mayjen TNI Benny Susianto
Kerja Sama Ciptakan Situasi Kondusif
CENDERAMATA - Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto (dua kiri) menyerahkan cenderamata kepada Mayor Jenderal TNI Komaruddin S, S.IP., M.Sc. pada pisah sambut, Selasa (16/1) kemarin.
Mangupura (Bali Post) Setelah pergantian pimpinan di Kodam IX/Udayana, Selasa (16/1) kemarin digelar prosesi pisah kenal Pangdam IX/Udayana, di Nusa Dua. Pangdam IX/Udayana saat ini dijabat Mayor Jenderal TNI Benny Susianto, menggantikan Mayor Jenderal TNI Komaruddin S, S.IP., M.Sc. Acara pisah sambut ini dihadiri Gubernur Bali, Gubernur NTB, Gubernur NTT serta unsur muspida lainnya. Acara itu juga dimeriahkan tarian kolaborasi antara kesenian Bali, NTB dan NTT. Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto dalam sambutannya menyampaikan, sebagai pejabat baru, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dan kerja sama yang baik dari semua pihak. Baik dari Polri, pemda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif di wilayah jajaran Kodam IX/ Udayana. Karena dengan kerja sama dan koordinasi yang baik maka semua permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, ia juga berharap kepada
Bupati Kukar Nonaktif Tersangka TPPU
Bali Post/ant
BARANG BUKTI - Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengangkat salah satu barang bukti saat memberi keterangan pers tentang TPPU oleh Bupati Kutai Kertanegara nonaktif, Selasa (16/1) kemarin.
Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ‘’Rita Widyasari bersama-sama Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai bupati. Diduga Rita Widyasari dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp 436 miliar,’’ kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/1) kemarin. Terkait dugaan penerimaan gratifikasi itu, kata Syarif, KPK menemukan dugaan TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. ‘’Atas
harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Rita Widyasari bersama-sama Khairudin selama periode jabatan Rita Widyasari sebagai bupati,’’ ucap Syarif. Ia menyatakan bahwa Rita Widyasari dan Khairudin diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya. ‘’Sejauh ini, penyidik telah menyita sejumlah aset, yaitu tiga unit mobil masing-masing Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser serta dua unit apartemen. Hal. 19 Terima Gratifikasi
semua pihak agar dapat memberikan masukan dan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Pangdam IX/Udayana. ‘’Masukan bermanfaat bagi saya untuk menentukan kebijakan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam rangka menciptakan situasi yang tetap kondusif di wilayah Kodam IX/Udayana,’’ ujarnya. Atas nama seluruh keluarga besar Kodam IX/Udayana, pada kesempatan tersebut ia juga mengucapkan selamat jalan kepada Mayor Jenderal TNI Komaruddin S, S.IP., M.Sc. untuk mengemban tugas yang baru. Sementara Mayor Jenderal TNI Komaruddin S. dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada prajurit dan PNS Kodam IX/Udayana serta seluruh komponen masyarakat yang telah membantu kelancaran selama menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana. Demikian juga terima kasih kepada Gubernur Bali, NTB dan NTT serta segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Polri atas kerja sama yang telah berlangsung selama ini. (kmb23)