Edisi 17 Maret 2017 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Jumat, 17 Maret 2017

No. 48 tahun XI

Pengemban Pengamal Pancasila

WNI Bebas Hukuman Mati JAKARTA - Masamah binti Raswa Sanusi, WNI asal Cirebon, Jawa Barat, yang ditahan di Penjara Tabuk, Arab Saudi, atas dakwaan membunuh anak majikannya berumur 11 bulan, haru dan bahagia karena ia dinyatakan bebas oleh hakim Pengadilan Tabuk. Senin, 13 Maret 2017, menjadi hari bersejarah dan tak terlupakan bagi wanita ini karena hakim di Pengadilan Tabuk membebaskannya dari hukuman mati qishas, demikian keterangan yang diperoleh dari KJRI Jeddah, Kamis. Alkisah pada tahun 2009, WNI asal Cirebon itu ditahan di Penjara Tabuk. Sejak saat itu, Masamah yang baru tujuh bulan bekerja di rumah majikannya terpaksa harus merasakan dinginnya tembok penjara. Ia sempat divonis hukuman kurungan

selama lima tahun, namun jaksa penuntut umum menyatakan banding yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Banding. Selanjutnya Mahkamah Tabuk kembali menggelar persidangan atas kasus Masamah hingga tahap akhir persidangan. Sejak kasus ini bergulir, majikan atau ahli waris korban bersikukuh menuntut Masamah dengan hukuman mati qishas. Hasil sidang pada 26 Februari 2017 menetapkan bahwa sidang yang digelar 13 Maret 2017 sedianya menjadi tahap pembacaan vonis terhadap terdakwa. Namun, hakim ternyata masih mempertimbangkan untuk menggali lebih dalam keterangan dari saksi-saksi yang dulu pernah dihadirkan termasuk keterangan dari kepala Mahkamah Umum Tabuk terkait legalitas pengakuan Masamah sebelumnya.(ant)

Suluh Indonesia/ade

MANTAN MENDAGRI GAMAWAN FAUZI JADI SAKSI - Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat memberikan kesaksian dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek e-KTP yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (16/3) kemarin.

Mantan Sekjen Kemendagri

Akui Terima Uang E-KTP JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini mengaku menerima uang 500 ribu dolar AS terkait proyek kasus proyek KTP elektronik (KTP-E). “Betul yang mulia. Pada sekitar 2013 di masa akhir jabatan kami, kami dihubungi Pak Irman terdakwa I waktu itu mengatakan ada sedikit rejeki,” kata Diah Anggraeni ketika menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim John Halasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis. Diah mengaku pertama

kali menerima uang dari Irman senilai 300 ribu dolar AS dikirim oleh stafnya Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Irman ke rumahnya. Mantan sekjen Kemendagri ini juga mengaku juga menerima uang dari Andi Agustinus senilai 200 ribu dolar AS dan sempat menanyaakan uang apa dan Andi menjawab tidak ada yang memikirkan dirinya. Diah Anggraeni mengaku setelah dua hari menerima uang tersebut mengaku menghubungi Irman untuk mengambilkan uang tersebut.

Dia bermaksud akan mengembalikan uang tersebut, namun Irman mengatakan jika mengembalikannya maka berarti akan bunuh diri. “Saya tidak berani cerita kepada keluarga saya Yang Mulia. Uang itu saya simpan sampai berbuih,” kata Diah Anggraeni. Dia mengaku bahwa uang tersebut terkait dengan proyek KTP-E setelah dirinya diperiksa KPK dan menyampaikan akan mengembalikan uang tersebut. Diah Anggraeni memberikan keterangan saksi atas dua ter-

dakwa, yakni Irman dan Sugiharto didakwa merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dalam proyek KTP-E. Bertemu Novanto Diah Anggraini juga mengakui pernah bertemu dengan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait dengan proyek KTP elektronik. Dalam sidang lanjutan kasus proyek KTP-E di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, Diah mengaku bertemu di Hotel Gran Melia Jakarta sekitar pukul 06.00 WIB pada bulan Februari 2010.(ant)

Suluh Indonesia/ant

PRESIDEN RESMIKAN PLBN BADAU - Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan warga setempat saat peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (16/3). Dengan PLBN diharapkan dapat meningkatkan ekspor

Gamawan: DPR Usulkan

Ubah Anggaran E-KTP MANTAN Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Komisi II DPR RI periode 2009-2014 mengusulkan perubahan sumber anggaran proyek pengadaan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi bersumber APBN. “DPR minta supaya diupayakan dengan anggaran APBN murni karena sebelumnya ada PHLN,” kata Gamawan saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus

proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis. Gamawan mengaku perubahan anggaran e-KTP ini dibahas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara

Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI. Mantan Mendagri ini mengaku dalam pengadaan proyek e-KTP ini pihaknya sudah meminta bantuan KPK untuk mengawal penganggarannya. Gamawan mengungkapkan KPK menyarankan proyek tersebut untuk dikawal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Saya minta Sekjen bersurat ke LKPP dan BPKP minta dikawal, didampingi istilahnya,” ucapnya. Gamawan mengungkapkan pihaknya juga meminta LKPP untuk mengawal lelang elektronik proyek tersebut, namun di tengah jalan terjadi perbedaan pendapat dengan Pejabat Pembuat Komitmen. “Karena antar-lembaga, PPK dan LKPP beda, bukan kewenangan saya. Saya suratkan ke Wakil Presiden,” ungkap Gamawan. Selanjutnya dibentuk tim yang dibentuk oleh Wakil Presiden untuk memediasi perbedaan LKPP dan PPK dan Gamawan merasa persoalan tersebut sudah selesai. Gamawan mengaku bahwa dirinya tidak pernah mendengar adanya “mark-up” atau pengelembungan dari laporan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan ketua panitia pengadaan. “Saya tidak tahu tentang itu, karena yang saya tahu itu yang dilaporkan saja. Saya tanya tender ada banyak vendor bilang tidak ada yang di bawah Rp7 triliun,” katanya.(ant)

Suluh Indonesia/ant

VONIS SIDANG KECURANGAN PILKADA - Dua terdakwa pelaku politik uang untuk pasangan Wahidin-Andika dalam Pilgub Banten, Hidayat Wijaya (kiri) dan Afrizal Nur (kanan), menyimak pembacaan vonis saat sidang kasus Kecurangan Pilgub Banten di PN Serang, Banten, Kamis (16/3). Keduanya dihukum tiga tahun penjara ditambah denda masing-masing Rp200 juta setelah tertangkap petugas Panwas.

Penilaian UN Diserahkan

Ke Masing-masing Rektor JAKARTA - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menyerahkan sepenuhnya keputusan penggunaan nilai Ujian Nasional (UN) kepada para rektor perguruan tinggi negeri (PTN). “Penggunaan nilai UN untuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), kami serahkan sepenuhnya kepada masing-masing rektor,” ujar Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

(Belmawa) Kemristekdikti, Prof Intan Ahmad, di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan kewenangan penerimaan mahasiswa merupakan otonomi dari rektor. Begitu juga pemanfaatan nilai UN untuk SNMPTN dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penerimaan mahasiswa. “Rektor yang menentukan berapa persen bobot dari nilai UN tersebut digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru.” Jumlah sekolah yang mendaftar pada SNMPTN

2017 mengalami peningkatan tajam, 18.002 sekolah dan jumlah pendaftar mencapai 893.323 orang. Jika dibandingkan, dengan peserta SNMPTN 2016, berjumlah 645.202 orang. Ketua Umum Panitia SNMPTN/SBMPTN 2017, Ravik Karsidi, mengatakan jumlah pendaftar SNMPTN pada tahun ini mengalami kenaikan dikarenakan bergabungnya sejumlah PTN baru yang melaksanakan SNMPTN. “Pada tahun lalu, jumlah PTN yang ikut hanya 64, sedangkan tahun ini mencapai 74

PTN,” kata Ravik. Sejumlah PTN baru yang ikut SNMPTN pada tahun ini yakni UPN Veteran Jogjakarta, Jakarta, dan Jawa Timur. Kampus baru lainnya adalah Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Universitas Timor (Unimor), dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Pendaftaran SNMPTN 2017, lanjut Ravik, sudah ditutup. Saat ini sedang dilakukan pencetakan kartu peserta seleksi yakni mulai 14 Maret hingga 14 April. (ant)

K ta

Suluh Indonesia, Jumat 17 Maret 2017

2

Kilas Pelaku Politik Uang Diarak CALON wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno meminta masyarakat, tim relawan dan LSM bila menangkap tangan pelaku politik uang agar mengaraknya keliling kampung. “Kami meminta masyarakat dan tim relawan maupun LSM untuk turun dan kita dukung operasi tangkap tangan, kalau ada yang melakukan itu ‘diupload’ fotonya. Teman teman sepakat itu akan diumumkan dan disayembarakan dan akan diarak keliling,” kata Sandiaga di Jakarta Timur, Kamis. Bahkan mendapatkan laporan bahwa ada beberapa rumah yang disewa dan digunakan oleh beberapa elemen oknum untuk mulai menggunakan politik uang, katanya. Dia juga meminta bila pihaknya menangkap tangan pelaku politik uang agar diserahkan ke pihak berwajib. “Kita harus serahkan kepada pihak berwajib, kalau bisa dipasang foto ini pelaku tidak pidana politik uang,” kata Sandiaga. Usulan tersebut menanggapi adanya laporan dari warga.(ant)

Sri Bintang Ditangguhkan PENYIDIK Kepolisian Daerah Metro Jaya menangguhkan penahanan aktivis Sri Bintang Pamungkas yang berstatus sebagai tersangka dugaan tindak pidana upaya makar. “Salah satu pertimbangannya adalah alasan kesehatan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Kamis. Argo menuturkan Sri Bintang mulai menjalani penangguhan penahanan pada Rabu (15/3) setelah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Komando Brimob Polri Kelapa Dua Depok Jawa Barat selama 103 hari. Argo menyebutkan penyidik juga mempertimbangkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan istri Sri Bintang karena faktor kesehatan. Diungkapkan Argo, penyidik kepolisian memiliki penilaian subyektif untuk menangguhkan penahanan terhadap seorang tersangka seperti alasan kesehatan, kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri.(ant)

FPU Satyalancana BhaktiBuana SEBANYAK 139 personel Polri yang tergabung dalam kontingen Formed Police Unit (FPU) IX mendapatkan tanda penghormatan Satyalancana Bhakti Buana dari pemerintah Indonesia. Penyematan tanda kehormatan tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Saiful Maltha, di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Kamis. Menurut Irjen Saiful, Bhakti Buana diberikan kepada anggota polisi yang telah melaksanakan misi kemanusiaan di luar negeri seperti misi kemanusiaan di Darfur, Sudan. Tak hanya mendapatkan tanda kehormatan dari Pemerintah Indonesia, 139 anggota FPU IX juga mendapatkan penghargaan berupa medali dari PBB yang telah diberikan saat mereka masih di Sudan. “Dalam setiap penugasan UN Mission, anggota akan mendapatkan UN Medals,” ujarnya. Pemberian tanda kehormatan Satyalancana Bhakti Buana sekaligus menandai dibubarkannya penugasan kontingen FPU IX. Selanjutnya para mantan anggota kontingen akan mendapatkan cuti selama 14 hari untuk beristirahat.(ant)

Suluh Indonesia/ant

BERSIHKAN SAMPAH KALI GENDONG - Petugas Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air DKI Jakarta mengangkut sampah yang menumpuk di Kali Gendong, Muara Baru, Jakarta, Kamis (16/3). Pengangkutan sampah di kali itu guna mengantisipasi banjir yang sering menggenangi kawasan Muara Baru.

Menteri Yohana: Waspadai Maraknya

Penjualan Organ Tubuh Anak JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise meminta semua pihak mewaspadai kasus penculikan anak yang disertai dengan penjualan organ tubuh. Hal ini dikatakan Yohana menanggapi maraknya pemberitaan terkait kasus penculikan anak yang disertai penjualan organ tubuh di berbagai wilayah Indonesia yang dilakukan oleh orang yang men-

yamar sebagai orang gila, pengemis, atau gelandangan. “Tindakan tersebut merupakan bentuk dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang harus diwaspadai bersama,” kata Yohanna di Jakarta, Kamis. Kasus penculikan dan penjualan organ tubuh anak ini memang belum bisa dipastikan kebenarannya, karena pihak Kepolisian menjelaskan bahwa kasus ini merupakan kabar tidak benar yang telah disebar-

kan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial atau pesan singkat. Tetapi akibat meluasnya pemberitaan ini, beberapa orang yang dicurigai sebagai pelaku penculikan menjadi korban amuk warga hingga nyaris tewas. Yohana pun berpesan kewaspadaan yang dilakukan warga harus disertai dengan memastikan informasi yang didapat terlebih dahulu.

“Terbukti atau tidaknya kebenaran kabar ini, saya sangat menyayangkan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga sekitar dalam menangani kasus yang terjadi. Saya mengimbau seluruh masyarakat agar dapat menyikapi pemberitaan ini dengan lebih menyaring terlebih dahulu sebelum memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat serta dapat menyampaikan pesan atau informasi melalui media sosial sesuai

dengan fakta,” kata dia. Yohanna mengatakan, Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk tujuan eksploitasi ekonomi guna mendapatkan keuntungan menurut UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diberikan sanksi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta. (ant)

Gratifikasi Raja Salman JAKARTA - Direktorat Gratifikasi KPK membeberkan laporan penerimaan hadiah (gratifikasi) oleh sejumlah pejabat negara yang diperoleh dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud. “Kami mengapresiasi para pelapor karena hanya dengan integritas dan kejujuranlah mereka melaporkan gratifikasi,” kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono di gedung KPK Jakarta, Kamis. “Gratifikasi yang dilaporkan pada 7-15 Maret. Pertama dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pada 7 Maret, dan terakhir kemarin. Ada beberapa

Freeport ke Menko Polhukam JAKARTA - Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas melaporkan situasi perusahaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Tony yang didampingi Direktur Freeport Clementino Lamury mendatangi Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Kamis, dan mengaku memenuhi undangan untuk bertemu Menko Polhukam. “Kami menyampaikan laporan menyeluruh situasi terakhir. Itu saja,” jelas Tony usai pertemuan tersebut. Saat ini, pemerintah dan PT

Freeport sedang berselisih terkait perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta

membuat pernyataan kesediaan membangun “smelter” dalam jangka waktu lima tahun. Pemerintah menyodorkan perubahan status PT Freeport Indonesia (PTFI) dari sebelumnya KK menjadi IUPK agar bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia. Namun, Freeport bersikeras tidak dapat melepaskan hakhak hukum yang diberikan dalam KK yang disepakati pada 1991. Lantaran tidak ingin beralih status menjadi IUPK dan bersikukuh mempertahankan status KK.(ant)

cess cut diamond 2.130 cts, rectagle cut diamond 2.140 cts dan 32 white diamond 2.536cts; ballpoint merk Mouawad dan tasbih hitam. Giri pun mengapresiasi Kerajaan Arab Saudi yang ingin membina hubungan baik dengan Indonesia dan memberikan cinderamata kepada para pejabat pemerintah. “Jadi kadang pemberian ini menjadi budaya dan memang ini tidak bisa kita tolak. Namun demkian kita punya UU Pemberantasan Tipikor yang mengatur hadiah yang diterima penyelenggara negara atau pegawai negeri apabila terkait

dengan jabatan bisa dianggap suap. Jadi kita akan klarifikasi, menganalisa apakah hal tersebut,” tambah Giri. Ia pun menghimbau kepada semua pihak yang menerima barang serupa dan relatif mewah untuk melaporkan kepada KPK karena ada risiko pidana dalam penerimaan tersebut meski pemberi tidak memiliki niat apapun untuk pengaruhi keputusan penerima hadiah. “Dari sisi penerima, tidak dilaporkan selama 30 hari kerja, dianggap suap,” tambah Giri seraya menambahkan masih butuh waktu menghitung total nilai gratifikasi.(ant)

Berantas Kartel Pangan

Suluh Indonesia/ant

TARGET PENDAPATAN PARKIR - Seorang warga melintas di antara mobil yang diparkir di Jakarta, Kamis (16/3). Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan parkir Rp1,8 triliun per tahun, yang berasal dari parkir dalam gedung dan parkir di pinggir jalan.

barang yang cukup menarik,” tambah Giri. Pemberian yang dilaporkan adalah dua buah pedang berwarna keemasan, sebilah belati, satu set aksesoris yang terdiri dari jam tangan Rolex SkyDweller, jam meja Rolex-Desk Clock 8235, manset emas merek chopard, pulpen emas merek chopard, dan tasbih. Kemudian satu set aksesoris yang terdiri dari jam tangan Mouawad Grande Ellipse, cincin emas 18 karat bertahtakan satu princess cut diamond 3.120 cts (carats) dan 16 white diamonds 1.395 cts, manset bertahtakan satu prin-

Harus Sinergi antar Lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menekankan perlunya sinergi antarlembaga untuk memberantas “kartel” perdagangan untuk menstabilkan harga pangan di Indonesia. “Pemberantasan praktik kartel tidak bisa dilakukan sendiri,” kata Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto di Jakarta Kamis. Rikwanto menuturkan pemberantasan kartel perdagangan komoditas pangan harus melibatkan kementerian terkait termasuk pemerintah daerah dan lainnya. Rikwanto menyebutkan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengawasi se-

cara intensif praktik kartel membantu Kementerian Perdagangan dalam rangka menstabilkan harga. Polri diungkapkan Rikwanto memiliki Direktorat Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang menduga kekurangan pasokan komoditas pangan dipengaruhi cuaca atau “permainan” kelompok tertentu. Tim khusus itu dibentuk antarlintas instansi dengan tugas pokok dan fungsi menye-

lidiki sesuai kewenangannya berdasarkan data yang diperoleh. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahja Widayanti mengtakan keberadaan kartel mengganggu rantai distribusi barang pangan. Tjahja menuturkan Kemendag RI memantau praktik kartel melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dan analisa terhadap harga yang terbentuk dari mekanisme pasar. Kemendag bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk pengawasan dan menjaga stabilitas harga, serta pasokan barang kebutuhan pokok.

Tjahja mengungkapkan KPPU sebagai lembaga berwenang mengawasi dan menindak persaingan usaha yang tidak sehat kemudian memutuskan pelaku usaha itu bersalah atau tidak dengan hukuman denda. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pemerintah telah menambah persyaratan impor seperti membayar lunas pajak dan bea masuk asesuai ketetapan untuk mengantisipasi kartel. Kemendag juga bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Bulog dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk menyamakan harga sejumlah komoditas.(ant)

Metr politan

Suluh Indonesia, Jumat 17 Maret 2017

3

Perkosaan-Pencabulan

Diminta Dihapus dari Bab Kesusilaan KUHP KETUA Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana meminta bagian tentang perkosaan dan pencabulan dikeluarkan dari Bab Tindak Pidana terhadap Kesusilaan pada revisi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (RUU KUHP). “Kami menyarankan perkosaan dan pencabulan dipindahkan ke Bab Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang yang lebih relevan,” kata Azriana di Jakarta, Kamis. Azriana mengatakan yang dirugikan pada tindak pidana terhadap kesusilaan adalah masyarakat karena dilakukan di depan umum. Tindakan asusila yang dilakukan di depan umum akan mengganggu sehingga diartikan

merugikan masyarakat. Hal itu berbeda konteks dengan perkosaan dan pencabulan. Apalagi, perkosaan dan pencabulan bisa saja dilakukan tidak di depan umum, meskipun beberapa kasus pencabulan dilakukan di tempat terbuka. “Perkosaan dan pencabulan harus dipahami sebagai serangan terhadap seseorang, sebagaimana penganiayaan, bukan masalah pantas atau tidak pantas di masyarakat,” tuturnya. Pemindahan perkosaan dan pencabulan ke Bab Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang juga diharapkan secara perlahan akan mengubah cara pandang masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap korban. “Korban harus diposisikan sebagai korban itu sendiri. Pemindahan itu juga untuk menghapuskan stigma terhadap korban perkosaan dan pencabulan,” katanya. Menurut Azriana, hal itu juga untuk mengurangi reviktimisasi dan kriminalisasi terhadap korban perkosaan dan pencabulan, termasuk meneguhkan perspektif aparat penegak hukum untuk menutup rapat peluang impunitas terhadap pelaku. (T.D018) Ridwan Chaidir.(ant)

Suluh Indonesia/ant

KTERBITKAN JUKNIS PEMBATALAN- Juru Bicara Koalisi Masyarakat Yapen Pemantau Pemilu Ian Mandenas (baju batik warna coklat) mengadakan konpers bersama di Jakarta, Kamis (16/3) kemarin. Koalisi meminta KPUJ Pusat segera menerbitkan Juknis pembatalan pasangan calon petahana pilkada Kabupaten Kepualauan Yapen, Papua Tonny Tesar-Frans Sanadisetelah dinyatakan didiskualifikasi Panwas setempat.

KPU Pusat Diminta Segera Keluarkan

Juknis Pembatalan Calon Petahana Tonny-Frans JAKARTA - Koalisi Masyarakat Yapen Pemantau Pemilu meminta KPU Pusat segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) pembatalan calon petahana pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Tonny Tesar-Frans Sanadi. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang memutuskan mendiskulifikasi pencalonan pasangan nomor urut dua

tersebut. Permintaan koalisi menyusul kedatangan KPUD Kepulauan Yapen dan KPUD Provinsi Papua menemui KPU Pusat untuk konsultasi membicarakan dan membahas petunjuk teknis dari KPU Pusat atas rekomendasi dari Panwas. “Kami mendesak dan mendukung penuh langkah tegas pihak Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen agar proses pem-

berian sanksi sesegera mungkin dilaksanakan agar menjadi pembelajaran bagi siapapun yang mencalonkan diri pada pilkada di kemudian hari,” kata Juru Bicara perwakilan koalisi, Ian Mandenas di Jakarta, Kamis (16/3) kemarin. Pada keterangan pers bersama tersebut, koalisi juga didampingi tim kuasa hukum, saksi dan ketua tim pemenangan calon nomor urut satu

Benyamin Arisoy-Nathan Bonay. Ketua tim kuasa hukum Benyamin-Nathan, Iwan Niode membeberkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Tonny-Frans antara lain adanya mobilisasi massa dari Kabupaten Memberamo Raya saat pelaksanaan pilkada 15 Februari 2017 lalu, serta pelaksanaan PSU pada 10 Maret. Adanya money politic berupa pembagian beras dan uang Rp

20.000 per pemilih. Lalu adanya pencoblosan ganda di Kampung Perea dan Dorau Distrik Windes, adanya surat keterangan domisili dari dari Kepala Dinas Dukcapil berdasarkan perintah Tonny selaku Bupati saat pelaksanaan PSU. Kemudian, keterlibatan perangkat Aparatur Sipil Negara (ASN), mobilisasi anak di bawah umur untuk pencoblosan saat PSU.(har)

Rano Karno

Gugat Hasil Pilkada Banten

Suluh Indonesia/ant

KORUPSI E-KTP - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) bersama Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Yenti Garnasih menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3). Diskusi tersebut membahas tema ‘Perlukah Pansus Hak Angket E-KTP ?’

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 untuk Pilkada Provinsi Banten, Rano KarnoEmbay Mulya Syarief, menggugat hasil Pilkada Provinsi Banten di Mahkamah Konstitusi. “Telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang kemudian merugikan hak konstitusional pemohon dan menimbulkan kecacatan dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Banten,” ujar kuasa hukum Rano-Embay, Sirra Prayuna, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis. Sirra menyebutkan adanya dugaan pelanggaran dan ke-

curangan yang terjadi di 13 kecamatan seperti pemilih yang menggunakan surat keterangan palsu di hampir setiap tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu adanya dugaan pembongkaran kotak suara secara ilegal di beberapa kecamatan, karena dilakukan tanpa didampingi saksi. “Di Kecamatan Karawaci terdapat pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6 dan tidak bisa memilih dengan menggunakan e-KTP,” kata Sirra. Lebih lanjut kuasa hukum Rano-Embay sebagai pihak pemohon, meminta Majelis Hakim Konstitusi supaya penerapan Pasal 158 UU Pilkada

tidak membatasi permohonan sengketa Pilkada Banten, karena selisih suara dalam sengketa Pilkada Provinsi Banten melebihi ambang batas selisih suara atau lebih dari satu persen. Pasangan Wahidin-Andika memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada Provinsi Banten yaitu 2.411.213 suara. Sementara Rano-Embay meraih 2. 321. 323 suara sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 89. 890 suara atau 1, 89 persen suara. Julah tersebut dinilai sangat tipis. (ant)

14 Orang yang Kembalikan Uang Suap E-KTP

Seharusnya Dijadikan Tersangka Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Ganarsih mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya langsung menjadikan 14 orang yang telah mengembalikan uang kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) sebagai tersangka. Sebab, pengembalian uang korupsi merupakan bukti yang membenarkan terjadinya sebuah tindak pidana korupsi.

“Pasal 4 (UU Tindak Pidana Korupsi) jelas mengatakan pengembalian tidak serta merta menjadikan yang bersangkutan tidak bisa dipidana, tidak bisa diproses. Itu sudah jelas, apalagi kalau mengembalikan berati mnegakui pernah menerima dan itu uang proyek yang seharusnya untuk e-KTP tetapi mampir ke dia berarti dia pelaku korupsi,” kata Yenti Ganarsih dalam diskusi ‘Perlukah Pansus Korupsi e-KTP?’ di Gedung DPR, Jakarta, Kamis

(16/3) kemarin. Yenti yang juga anggota panitia seleksi pimpinan KPK, mengatakan kalau KPK tidak menjadikan 14 orang itu sebagai tersangka, maka justru dianggap tidak adil bagi mereka yang belum tentu menerima tetapi namanya sudah disebut oleh KPK. Bagi penyidik KPK, dengan pengembalian uang korupsi maka sebetulnya akan mudah bagi KPK mengungkap kasus ini sebab sudah ada pen-

gakuan tentang tentang kebenaran adanya korupsi e-KTP. “Itu lebih mudah dibuktikan dibanding dengan dua orang terdakwa yang sekarang ini (terdakwa Irman dan Sugiharto),” katanya. Yenti berharap KPK dapat menyampaikannya rumusan dakwaan dengan benar, baik konstruksi dakwaan maupun orang-orang yang menerima dan mengembalikan. Sebab 14 orang yang telah mengembalikan uang dengan nilai total sebesar Rp 250 miliar itu justru tidak disembunyikan namanya serta tidak langsung ditersangkakan dengan UU TPPU. Sedangkan 60 orang yang disebut baru akan menerima sehingga belum masuk pada adanya perbuatan korupsi tetapi sudah masuk dalam dakwaan hanya berdasarkan keterangan saksi. Pembicara lainnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menantang KPK membuka nama-nama yang telah mengembalikan uang dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Dia menuding KPK seolah-olah menutupi kasus

korupsi tersebut dan juga telah membocorkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Saya minta, sekarang tolong bocorkan semua nama yang terima uang dan semua nama yang mengembalikan uang” kata Fahri. Dia mengingatkan, saat proyek tersebut berlangsung Ketua KPK Agus Rahardjo menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pernah terlibat dalam pembahasan dan memberi persetujuan bahwa proyek e-KTP bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, Fahri menantang Ketua KPK Agus Rahardjo membuka skandal pejabat negara dalam proyek Simpang Susun Semanggi. Fahri mengatakan hal itu setelah dia mempelajari sejumlah dokumen dan mendapatkan informasi bahwa ada pengusaha yang diberi kebebasan membangun pulau dalam proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta dengan kompensasi membangun proyek simpang susun Semanggi. (har)

Megap litan

Suluh Indonesia, Jumat 17 Maret 2017

4

Kilas 37 Situ Diukur Ulang SEBANYAK 37 Situ di kawasan Tangerang dan Tangerang Selatan (Tangsel) akan diukur ulang. Pengukuran ulang dimulai di Situ Sasak, Pamulang, Kota Tangsel. “Kita mulai di Situ Sasak Tinggi atau Situ Pamulang. Ini menjadi pilot project verifikasi situ di wilayah Jabodetabek,” ungkap Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iskandar kemarin. Lebih lanjut Iskandar mengatakan, 37 situ yang dimaksud antara lain di Kabupaten Tangerang 24 situ, Kota Tangerang empat situ dan Kota Tangsel sembilan situ. Iskandar menambahkan, verifikasi situ ini merupakan pertama di Indonesia. Tujuannya, yakni untuk mencegah terus menyusutnya lahan situ. Terlebih, diakuinya ada juga situ yang sudah dinyatakan hilang. “Seperti Situ Sasak ini yang berdasarkan data di Provinsi Banten, data kami (BBWSCC), maupun data di Pemprov Jawa Barat dulu itu luasnya 31 hektar, tapi luas eksisting sekarang hanya 10 hektar. (nov)

Polsek Ciputat Digugat Ibu RT SEORANG ibu rumah tangga warga Jalan Bakti RT 03/07 Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Desi Arianih, Kamis (16/3) menggugat Polsek Ciputat. Gugatan yang dilayangkannya dikarenakan adanya beberapa poin penting yang tidak dipenuhi oleh pihak Polsek Ciputat dalam penetapan Desi sebagai tersangka. “Panggilan pertama dari Polsek Ciputat kepada Desi itu tidak mencantumkan tanggal dan cap resmi dari Polsek Ciputat. Lalu pasal yang dituduhkan hanya 170 KUHP pidana tentang pengeroyokan saja,” ungkap kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan, Indah Darmawanti kemarin. Lebih lanjut Indah mengatakan, Desi menggugat Polsek Ciputat Rp990 ribu melalui permohonan praperadilan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Menurut Indah, kasus yang menjerat Desi terjadi pada Januari 2017. Saat itu adanya pertengkaran antara Desi dengan rekannya terkait pembagian tanah. “Memang sebelumnya sudah saling kenal antara Desi dan pelapor. Dalam pertengkaran itu, Desi pakai tangan kosong mencakar pelipis bagian mata pelapor,” katanya.(nov)

Suluh Indonesia/bas

PEMAKAMAN KH. HASYIM MUZADI - Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kanan) menabur bunga di pusara KH Hasyim Muzadi di Kompleks Pondok Pesantren Al Hikam, Beji, Depok, Jawa Barat, Kamis (16/3). Mantan Ketua Umum PBNU yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut meninggal dunia di Malang pada Kamis (16/3) pagi, setelah sempat dirawat di ruang ICU Rumah sakit Lavalette Malang.

Tewas di Kolam Retensi SEORANG warga Kampung Bulak Perwira, Kecamatan Bekasi Utara Muhammad Rifky Rahman (13) tewas, setelah tenggelam di kolam retensi Perumahan Villa Indah Permain, Kamis siang. “Jasad korban ditemukan oleh tim evakuasi pukul 11.20 WIB, setelah sempat hilang selama beberapa jam,” kata Kasubag Humas Polrestro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari, di Bekasi. Menurut dia, warga Kampung Bulak Perwira RT 02/07 itu, ditemukan tewas di dasar kolam retensi Perumahan Villa Indah Permai RT04/ RW35, Telukpucung, Bekasi Utara sedalam 20 meter. “Jenazah korban kemudian dibawa keluarganya di Kota Bekasi untuk dikebumikan,” katanya. Erna mengatakan, peristiwa itu berawal saat korban sedang mencari ikan bersama teman-temannya pada pagi hari di tepi kolam retensi. “Saat mencari ikan menggunakan jala kecil, tubuh Rifky tercebur ke dalam polder sedalam 20 meter. Rekan korban tidak ada yang menolongnya karena takut ikut tercebur ke dalam kolam retensi,” katanya. (ant)

KH. Hasyim Muzadi

Dimakamkan di Depok DEPOK - Wafatnya ulama kenamaan Indonesia, Hasyim Muzadi meninggalkan duka mendalam bagi warga Depok. Hal itu pula yang dirasakan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna. Menurutnya, meski terkenal sebagai tokoh nasional, Hasyim masih mau turun langsung berkontribusi untuk membina warga Depok lewat sejumlah pengajian yang dihadirinya.

Dikatakan Pradi, dirinya mengingat kali terakhir bertemu dengan Hasyim Muzadi ketika kegiatan Maulid Nabi. Saat itu almarhum menyempatkan diri untuk hadir, walaupun hanya sekitar 15 menit saja. Menurutnya, almarhum selalu menyempatkan hadir jika ada undangan acara keagamaan. Tidak hanya itu, almarhum juga selalu mengizinkan tempatnya digunakan, asalkan untuk keg-

iatan kemaslahatan Islam. “Kami sangat beruntung beliau tinggal di Kukusan, beliau adalah panutan dan teladan,” ujar Pradi yang menunggu di kediaman almarhum di kawasan Kukusan Depok, Kamis (16/03). Pradi juga mengatakan, almarhum merupakan tokoh yang memiliki kharisma sangat tinggi dan juga merupakan tokoh agama yang bisa

merangkul semua komponen masyarakat. Selama ini, kata Pradi, banyak kegiatan bersama almarhum yang bisa dimanfaatkan warga Depok, khususnya di bidang pendidikan agama. “Kami sangat kehilangan, karena kami pernah merasakan kehadiran beliau,” katanya. Hasyim Muzadi menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 06.00 WIB. Rencananya, jenazah tokoh Nahdlatul Ula-

ma (NU) itu akan dikebumikan di Ponpes Al-Hikam, Depok. Mantan Ketum PBNU ini wafat di usia 72 tahun. Sebelum wafat, Hasyim sempat menjalani perawatan intensif di RS Lavalette, Malang, Jawa Timur. Liang lahat makam Hasyim juga telah disiapkan santri-santri Ponpes Al Hikam dengan dibantu aparat Kodim 0508 Depok, berada di samping Masjid Pesantren Al Hikam .(jif)

Emil Akui Sudah

Bangun Jembatan

CIREBON- Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil mengakui sudah melakukan komunikasi dengan beberapa partai politik untuk maju di Pilgub Jabar 2018. “Saya tidak pilih-pilih, karena saya bukan anggota partai yang bisa ngatur-ngatur dan siapa pun yang akan mendukung alhamdulillah,” kata Emil di Cirebon, Kamis. Pihaknya mengakui sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik, seperti PKS, PDIP, Nasdem, PPP, PKB dan Demokrat. Emil menuturkan semua partai sudah diajak komunikasi, namun sampai saat ini baru Nasdem yang sudah memberikan dukungan dan akan mendeklarasikan pada hari Minggu depan. “Semua sudah diajak komunikasi, namun yang sudah ada hitam diatas putih itu baru partai Nasdem dan hari Minggu nanti ada deklarasi di Bandung,” tuturnya. Emil menambahkan meskipun didukung oleh partai politik, namun dipastikan dalam kinerjaya ia akan mengabdi kepada masyarakat dan tidak akan menjadi wayang partai. Dia juga berterimakasih kepada masyarakat yang mulai mendukung untuk maju di Pilgub Jabar, baik dari warga Cirebon, Cimahi dan sebagainya. “Kalau ada sebagian masyarakat yang menginginkan saya tetap di Bandung juga itu hak mereka, tapi ada beberapa masyarakat juga yang mendukung untuk di Pilgub,” tambahnya. Emil mngucapkan terima kasih kepada siapapun yang mendukungnya untuk maju pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, meski begitu keputusan apakah akan maju atau tidak tergantung pada hari pendaftaran. ”Betul dan saya mengucapkan terima kasih. Hanya menjadi gubernurnya keputusan pas hari pendaftaran,” kata Emil yang mengaku berharap mendapat dukungan sebanyak mungkin parpol.(ant)

TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, tidak memiliki kewenangan untuk membangun jembatan di perbatasan dengan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berada di Desa Sukamanah, Kecamatan Jambe. “Kewenangan itu ada pada Pemprov Banten dan kami sudah melayangkan surat kepada instansi terkait untuk dapat direalisasikan,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Tangerang Iskandar Mirsyad di Tangerang, Kamis. Iskandar mengatakan pihaknya saat ini menunggu jawadan dari intansi berwenang Pemprov Banten agar jembatan penghubung dua provinsi itu terwujud. Pernyataan tersebut terkait Pemkab Tangerang diharapkan untuk segera mewujudkan pembangunan jembatan Sukamanah, Kecamatan Jambe karena merupakan akses ekonomi bagi warga kedua daerah yang selama ini terputus. Camat Jambe Rudi Lesmana mengatakan keberadaan jembatan itu sangat dibutuhkan bagi warga di Kecamatan Jambe maupun di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor karena lokasi itu berdekatan hanya dibatasi sungai. Upaya pembangunan jembatan itu pernah diusulkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan kepada instansi terkait Pemkab Tangerang tahun 2015. Sedangkan upaya membangun jembatan dengan panjang 30 meter tersebut direalisasikan tahun 2016, mengunakan dana hibah, tapi gagal karena alasan tertentu.(ant)

Komunikasi dengan Partai Politik

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan G.09-Promo

Perbatasan Bukan Kewenangan Pemkab

Suluh Indonesia/bas

NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG -Pekerja dengan alat berat mengeruk endapan sampah bercampur lumpur di Sungai Ciliwung kawasan Pasar Baru, Jakarta, Kamis (16/3). Pengerukan tersebut untuk menormalkan kedalaman sungai sehingga aliran air semakin lancar.

Warga Afrika Belajar Bertani di Jawa Barat KUNINGAN- Sebanyak 12 warga Afrika bergabung dalam pelatihan, “International Training on Agriculture for African Countries” yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia, untuk mempelajari cara-cara pengembangan pertanian di Kuningan, Jawa Barat. “Saya merasa senang mendapat kesempatan datang ke sini untuk mempelajari pertanian Indonesia dan ketika kami kembali pulang ke negara masing-masing, kami dapat menerapkan ilmu yang kami dapat di sini,” kata Salisu Mawaida Suleiman, salah seorang peserta pelatihan dari Nigeria di Kuningan, Jawa Barat, Kamis.

Program “International Training on Agricultural for African Countries” yang diselenggarakan Direktorat Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri RI itu diikuti oleh 12 peserta dari 11 negara Afrika, yaitu Zimbabwe, Angola, Ethiopia, Gambia, Madagaskar, Sudan, Kenya, Mozambik, Tanzania, Nigeria, Namibia. Program pengembangan kapasitas di bidang pertanian untuk warga Afrika itu dilaksanakan di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Cara Tani di Kuningan, Jawa Barat mulai 15 Maret hingga 30 April 2017. Suleiman yang bekerja untuk Kementerian Pertanian Ni-

geria mengatakan bahwa selama di Indonesia dia ingin meningkatkan keahlian dan pengetahuannya di bidang pertanian, khususnya tentang budidaya padi. Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang tepat untuk mengadakan pelatihan pertanian karena sektor pertanian Indonesia dinilai baik oleh negara-negara Afrika, terutama dalam hal produksi padi. “Dalam hal pembangunan kapasitas, Indonesia mempunyai kemampuan yang sangat mumpuni, khususnya untuk pertanian,” ujar Suleiman. Pelatihan pertanian yang diberikan pemerintah Indonesia tersebut bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan dan keahlian para petani Afrika dalam menanam padi dari sejak menabur benih sampai masa panen, proses teknologi padi, produksi jagung, cara penanaman dan perawatan pohon kopi. Dalam pelatihan itu, para peserta juga akan mempelajari cara mengolah singkong dan ubi jalar yang dari segi komoditas banyak terdapat di negara-negara Afrika. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu Niniek Kun Naryatie mengatakan pelatihan pertanian untuk negara Afrika yang diberikan oleh pemerintah RI melalui program pengembangan kapasitas

itu merupakan komitmen Indonesia dalam menjalankan Kerja Sama Selatan-Selatan. “Kerja Sama Selatan-Selatan adalah bagian dari kebijakan politik Indonesia, di mana kita membantu negara-negara Afrika untuk mengisi kemerdekaan mereka dengan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar dia. “Kita memilih melakukan pelatihan pertanian ini bukan hanya karena Indonesia baik dalam sektor ini, tetapi juga karena pertanian memang tulang punggung dari ekonomi kita,” lanjut Niniek. Sebanyak 15 program dikembangkan untuk negaranegara di kawasan Afrika.(ant)

pini F OKUS Buatlah sang ‘’Tokoh’’ Malu DA apa sebenarnya di negeri ini? Kegaduhan politik timbul tiada henti. Hilang satu, muncul lagi. Mengapa kita selalu terjebak ke dalan euforia politik negatif yang jelas-jelas sangat menguras tenaga dan pikiran. Setelah mereda sebentar Pilgub DKI putaran pertama, dan akan mungkin lebih heboh lagi di putaran kedua, publik dikejutkan lagi oleh skandal korupsi e-KTP. badai datang silih berganti. Dan kasus terakhir ini, walau masih samar-samar akan menyeret nama-nama besar. Sampai sejauh ini baru dua terdakwa yang duduk manis di sidang meja hijau. Kita akan melihat dan melihat lagi drama menyedihkan sekaligus menjijikkan yang dipertontonkan para oknum elite negeri ini. Yang lebih mencengangkan, skandal ini nilainya puluhan triliun rupiah. Baik, mari kita berandai-andai sebentar. Kalau uang segitu banyak yang dibagi-bagi itu dipakai membangun rumah rakyat sederhana, sudah ribuan yang terbangun. Kalu dipakai membangun fasilitas sekolah, kesehatan, infrastruktur di daerah tertinggal dan sebagainya. Alangkah eloknya. Nah, ini dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi ataukah golongan. Dari mana kita mencari kata maaf untuk kejahatan seperti ini? Inilah soalnya, pembangunan karakter serta mental tidak tepat sasaran. Apalagi mereka yang bisa mengambil kebijakan yang punya otoritas memerintah. Mereka tidak punya semangat, integritas, loyalitas untuk melayani sebagai kader partai, sebagai pejabat pemerintah serta sebagai anak bangsa yang justru harus memajukan serta menyejahterakan rakyatnya. Mereka tidak punya hal itu sama sekali. Ini sungguh meyedihkan. Kalau berita-berita yang beredar itu benar, maka akan menimbulkan kegaduhan. Mereka yang saat ini dihormati dan masih menjalankan fungsinya sebagai pejabat pemerintah, aka tetap menimbulkan gejolak kalau sendainya mereka tersangkut. Sekali lagi, ksus ini sangat menyedihkan. Perilaku mereka menyedihkan dan kita sebagai rakyat dibuat sedih. Sedih karena mereka membuat malu dan sedih karena mereka merampok uang rakyat. Lalu, masih adakah rasa sedih yang lain melihat kondisi ini terus berlarut-larut? Rasanya isi penjara akan semakin sesak oleh ulah oknum yang terus menggerogoti uang rakyat. Hasil pendidikan politik, pendidilan agama, budaya, budi pekerti, wawasan kebangsaan atau entah apalagi namanya, yang jelas mereka itu tidak punya. Yang jelas, KPK serta penegak hukum lainnya harus jelas dan menyingkap kasus ini agar terang bendetang. Semua mesti padu. Pemerintah pun harus siap agar tidak terlalu terkejut. Mungkin yang agak riskan adalah bagaimana sikap parpol yang kadernya terjerat kasus ini. Selain itu, para pendukung fanatik juga diharapkan sadar dan berlapang dada bahwa tokoh panutan mereka terbukti melanggar hukum dan mesti menerima segala risikonya. Jangan berbuat aneh-aneh sehingga merugikan diri sendiri dan publik. Satu hal lagi, pemerintah dan aparat juga harus tegas. Jangan sampai ada yang memancing di air keruh, jangan ada penumpang gelap yang menunggangi kasus ini. Biarkan aparat bekerja dengan tenang dan proporsional dan profesional. Buatlah kasus ini sangat benderang sehingga wajah sang perampok uang rakyat ini merasa malu. Jangan jadikan mereka seperti selebritis di depan kamera televisi. Buatlah mereka malu. ***

A

Bang D

el

Mantan Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang KTP-e

Tunggu di Proses ...

Suluh Indonesia, Jumat 17 Maret 2017

5

Skandal E-KTP, Problem Moral Pejabat Publik DUGAAN adanya bancakan duit yang melibatkan pihak legislatif (DPR) dan pihak eksekutif (pemerintah) terkait dengan proyek KTP elektronik, yang sekarang kasusnya sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kian menebalkan keyakinan publik negeri ini ihwal betapa bobroknya moral sebagian politisi dan pejabat publik kita.

Sebagaimana ramai diwartakan media dan menjadi bahan perbincangan publik luas, banyak pihak dari kalangan legislatif maupun eksekutif yang diduga menikmati duit korupsi super jumbo dari proyek KTP elektronik. KPK menyatakan bahwa dalam proyek KTP elektronik itu telah terjadi penggelembungan dana sebesar Rp 2,55 triliun. Penggelembungan inilah yang diduga kuat menjadi sumber bancakan para politisi dan pejabat publik kita yang terlibat dalam pengelolaan proyek KTP elektronik. Konon, uang yang menjadi bancakan bervariasi nilainya, mulai dari miliaran rupiah, puluhan miliar rupiah, ratusan ribu dolar AS, hingga ada yang menerima jutaan dolar AS. United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk kepentingan pribadi melalui cara-cara penyuapan, pemerasan, kolusi, nepotisme, penipuan dan penggelapan. Sejatinya, praktik korupsi di negeri ini merupakan masalah yang kompleks. Ia bersifat multidimensional, baik menyangkut sebab dan akibatnya. Secara demikian, korupsi bukan hanya bisa dilihat sebagai masalah struktur politik dan kekuasaan semata, tetapi juga bisa dilihat sebagai masalah struktur ekonomi, budaya, sosial atau pun moral kelompok dan moral perseorangan. Suka atau tidak, negara kita sejauh ini termasuk salah satu negara paling korup di dunia. Virus korupsi merajalela menyusup ke berbagai sendi kehidupan di negeri ini. Praktik korupsi pun telah benar-benar menjadi budaya dan bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku bangsa ini, dalam level apa pun. Selain menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga merongrong fondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Inti dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya layanan publik yang andal dan terpercaya. Praktik korupsi meniadakan keduanya. Sudah barang tentu, berbagai laku korup yang dipraktikkan oleh sebagian politisi dan pejabat publik kita kita sama sekali jauh dari semangat nasionalisme untuk menegakkan Indonesia Raya sekaligus mengharumkan bangsa dan negara ini. Dalam konteks penyelenggaraan kehidupan bernegara di negeri

Oleh Djoko Subinarto*

Sesungguhnya, reformasi yang menelan ongkos yang tidak kecil di ujung tahun 1990-an lalu membawa harapan besar akan hadirnya para politisi dan pejabat publik yang bersih, jujur dan amanah, yang setiap langkah dan setiap lakunya bersandar pada hati nurani yang bening, dan bukan bersandar pada kepentingankepentingan sempit pragmatis jangka pendek yang mengedepankan kalkulasi keuntungan pribadi maupun kelompok.

ini, jangan heran pula kalau sebagian kalangan kini lebih suka memelesetkan konsep trias politika yang kita anut menjadi trias koruptika lantaran kinerja buruk yang ditampilkan oleh ketiga cabang kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sesungguhnya, reformasi yang menelan ongkos yang tidak kecil di ujung tahun 1990-an lalu membawa harapan besar akan hadirnya para politisi dan pejabat publik yang bersih, jujur dan amanah, yang setiap langkah dan setiap lakunya bersandar pada hati nurani yang bening, dan bukan bersan-

dar pada kepentingan-kepentingan sempit pragmatis jangka pendek yang mengedepankan kalkulasi keuntungan pribadi maupun kelompok. Akan tetapi, harapan seperti itu ternyata masih jauh panggang dari api. Kita semua menyaksikan betapa reformasi yang gegap gempita itu hanya membawa perubahan kosmetik superfisial pada kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Faktanya, laku korup dan khianat dari para politisi dan pejabat publik kita semakin kentara. Kalau akhirnya ada sementara kalangan yang menilai bahwa para politisi

dan pejabat publik kita dewasa ini sedang mengalami krisis moral sangat serius, maka itu benar adanya dan bukan igauan mengadangada. Benar dan Salah Menilik asal usul katanya, ‘‘moral’’ berasal dari bahasa Latin yaitu ‘‘moralis’’. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Prancis dan Inggris menjadi ‘moral’. MerriamWebster Dictionary mendefinisikan ‘moral’ antara lain sebagai “segala sesuatu yang terkait dengan prinsip-prinsip benar dan salah dalam berperilaku”. Sementara itu, Online Etymology Dictionary memberi batasan kata ‘moral’ sebagai “perilaku yang pantas dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat”. Krisis moral politisi dan pejabat publik kita boleh jadi bersumber dari lemahnya tekad mereka dalam menjunjung prinsip-prinsip benar dan salah. Padahal, mereka ini adalah panutan yang harus tampil paling depan dalam menunjukkan ketegasan dalam menegakkan prinsip-prinsip benar dan salah. Persoalan utamanya agaknya terletak pada landasan yang dijadikan acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Sejauh ini, para politisi dan pejabat publik kita lebih banyak bersandar pada prinsip kepentingan pribadi serta kepentingan kelompok dan cenderung mengabaikan prinsip apa yang benar dan apa yang tidak benar. Akibatnya, dalam konteks kenegaraan, penyelenggaraan negara berjalan sebatas apa yang dirasa bakal menguntungkan mereka serta lingkaran di sekitar mereka. Dengan demikian, persoalan benar atau tidak benar bukan lagi hal yang menjadi acuan utama dalam hal ini. Buntutnya, sebagian besar politisi dan pejabat publik kita cuma sibuk mengkreasi hal-hal kecil dan jangka pendek, sebatas bagaimana meraih dan mempertahankan jabatan, misalnya, serta mengeruk keuntungan-keuntungan finansial sekaligus menyelamatkan kepentingan-kepentingan personal dan kelompok dalam lingkaran mereka. Di tengah kenyataan melorotnya moral sebagian politisi dan pejabat publik kita, ada baiknya kita renungkan apa yang sering dinasihatkan oleh para negarawan bijak: “Morals are what keep nations alive”. Moral adalah hal yang membuat sebuah bangsa bisa tetap ada dan bertahan. Jika moral sebuah bangsa hancur, maka bangsa itu akan hancur pula. *Penulis adalah kolumnis, alumnus Universitas Padjadjaran, Bandung

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Mungkinkah Acara Televisi Kita Memberikan Ilmu yang Baik KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempattempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa

memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

Pemerintah Semakin Jelas PEMERINTAH kita saat ini semakin jelas dan terlihat kinerjanya. Saya sebagai rakyat sangat bisa merasakan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Saya hidup di tengah masyarakat ekonomi kelas bawah dan memang itulah kenyataan wajah Indonesia tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun jalanan dipenuhi berbagai merk mobil mewah ratusan juta yang ditumpangi sendirian dan itu terjadi pada banyak individu mengendari mobil mewah sendiri-sendiri dan di sela-selanya ada berduyunduyun sepeda motor dengan berbagai kelas juga tentunya namun mayoritas adalah sepeda motor kalangan bawah yang hanya un-

tuk sekedar menembus kemacetan bukan untuk gaya-gayaan seperti kalangan motor tertentu. Dari zaman Pak Harto kita selalu dilatih untuk malu dengan wajah kita yang sebenarnya. Inilah wajah kita. Dari dahulu hingga sekarang adalah samar dan gak jelas. Sangat jelas terlihat pemerintah seperti orang bingung. Pemerintahan tanpa arah. Seakan akan elit politik seperti anak bayi yang lagi sibuk ngaduk-ngaduk makanannya sendiri lalu dimasukkan kemulutnya lalu blepotan dan tumpah karena masih baru belajar makan. Semoga Pemerintah menemukan Jati Dirinya. Sujatmiko Srengseng, Jakarta Barat

Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian

menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 17 Maret 2017

6

PSSI Isyaratkan

Klub Punya Cadangan Pemain U-23 JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengisyaratkan semua klub peserta Liga 1 harus memiliki cadangan pemain U-23 di luar tim agar mereka bisa langsung mengganti posisi pesepak bola U-23 yang dipanggil masuk timnas. Sebab, seperti yang disampaikan Ketua Umum PSSI Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi di Jakarta, Kamis, PSSI ingin agar setiap tim masih berada di jalur aturan Liga 1 mengenai pemain U23, yaitu mengontrak minimal lima pesepak bola U-23 dan memainkan minimal tiga di antaranya dalam pertandingan, walau ada beberapa pemain yang absen karena harus pemusatan latihan bersama timnas. “Jadi kalau ada pemain U-23 dipanggil timnas, klub harus langsung mencari penggantinya,” ujar Edy. Salah satu klub yang beberapa pemain U-23nya dipanggil tim nasional adalah Arema FC. Di skuad timnas asuhan pelatih Luis Milla, ada tiga pemain Arema FC yaitu Bagas Adi Nugroho, Hanif Sjahbandi dan Nasir. Jika rencana timnas melakukan TC selama beberapa waktu, diantaranya di Eropa, selama periode Maret sampai April, Arema bisa kehilangan tiga pilarnya itu ketika Liga 1 mulai bergulir. “Karena itulah kami mau mencari pemain pengganti. Nanti selama di timnas, gaji mereka dibayar oleh PSSI, sementara kontrak di klub tidak berubah,” kata Manajer Arema FC, Rudi Widodo. PSSI memang menerapkan beberapa aturan yang belum pernah diterapkan di liga teratas Indonesia sebelumnya, di Liga 1 tahun 2017. Regulasi tersebut yaitu setiap klub hanya boleh mengontrak maksimal tiga pemain asing, di mana dua merupakan pemain non-Asia dan satu pemain Asia atau disebut aturan dua plus satu. Namun, klub bisa memiliki empat pemain asing kalau bisa mendatangkan pesepak bola ternama atau disebut marquee player. Syarat marquee player yang ditetapkan PSSI adalah umur harus di bawah 35 tahun, pernah bermain setidaknya di tiga putaran Piala Dunia terakhir (untuk hal ini pada tahun 2006, 2010 dan 2014) dan bebas dari negara mana saja. Salah satu marquee player yang sudah mengonfirmasi kepastian bermain di Liga 1 adalah Michael Essien, pesepak bola asal Ghana dan pernah bermain untuk Real Madrid, Chelsea dan AC Milan, yang telah dikontrak Persib Bandung. Kemudian, setiap klub diharuskan mengontrak sedikit-dikitnya lima pemain dengan umur di bawah 23 tahun (U-23) dan wajib memainkan paling sedikit tiga orang pada setiap laga dengan total durasi sedikitdikitnya 45 menit. (ant)

Suluh Indonesia/ant

CADANGAN PEMAIN U-23 - Ketua Umum PSSI Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi mengisyaratkan semua klub peserta Liga 1 harus memiliki cadangan pemain U-23 di luar tim agar mereka bisa langsung mengganti posisi pesepak bola U-23 yang dipanggil masuk timnas.

Naturalisasi Ezra Walian Temui Titik Terang JAKARTA - Proses naturalisasi Ezra Walian dan ayahnya yaitu Glenn Arthur Walian menemui titik terang, setelah pihak Komisi X DPR RI menyetujui pengajuan kewarganegara Indonesia bagi pesepakbola yang saat ini memegang paspor Belanda itu. Persetujuan tersebut didapat pada rapat terbuka yang juga menghadirkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi di ruang rapat Gedung Nusantara I Kompleks DPR/MPR Jakarta, Kamis. Dalam rapat tersebut Menpora memberikan beberapa pertimbangan yang membuat Ezra dan ayahnya layak untuk dinaturalisasi. Salah satu pertimbangannya adalah prestasi gemilang di tim Jong Ajax Be-

landa. Sedangkan sang ayah diperlukan keilmuannya untuk masuk manajer kurikulum program pengembangan usia muda. “Kami ucapkan terima kasih atas persetujuannya. Dengan adanya keputusan ini semoga proses perpindahan kewarganegaraan ini bisa secepatnya terwujud. Yang terpenting, naturalisasi bukan sebuah opsi, namun menutup kebutuhan saat ini. Kedepan, pembinaan usia muda menjadi keharusan agar kebutuhan pemain tercukupi,” kata Menpora dalam keterangannya. Meski telah memberikan persetujuan, pihak Komisi X DPR RI tetap memberikan beberapa catatan yang di antaranya adalah pihak wakil

Marquee Player Memotivasi Calon

Pesepak Bola JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyatakan keberadaan pesepak bola ternama dunia atau disebut marquee player dapat memotivasi anak-anak muda untuk menjadi seorang pesepak bola. “Ini bagus karena pemain bola di kita masih kurang,” ujar Ketua Umum PSSI Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi di Jakarta, kemarin. Ini bisa terjadi, karena marquee player bisa meningkatkan antusiasme penonton menyaksikan Liga 1, yang dimulai 15 April 2017, baik di stadion maupun siaran televisi. Dalam beberapa kesempatan, Edy Rahmayadi memang mengungkapkan sedikitnya pemain sepak bola di Indonesia. Dia pernah berkata, jumlah pemain sepak bola di Tanah Air hanya 67.000 orang dari 250 juta penduduk Indonesia. “Malaysia saja punya sekitar 585 ribu pesepak bola dari sekitar 24,4 juta penduduknya. Di Thailand ada 1,3 juta dari 64 juta penduduk. Kalau di Eropa, misalnya Spanyol, mereka memiliki 4,1 juta pemain sepak bola dari 46,8 juta penduduk,” kata dia kala memberikan wejangan kepada pengurus PSSI periode 2016—2020 yang baru dilantik, Januari 2017. Adapun marquee player adalah pesepak bola asing yang dianggap berkelas dunia. Menurut peraturan PSSI di Liga 1, pemain itu harus berumur di bawah 35 tahun, pernah bermain setidaknya dalam tiga putaran Piala Dunia terakhir (untuk hal ini pada tahun 2006, 2010 dan 2014) dan bisa berasal dari negara mana saja. Salah satu marquee player yang sudah mengonfirmasi kepastian bermain pada Liga 1 adalah Michael Essien yang telah dikontrak Persib Bandung. Jika memiliki marquee player di tim, sebuah klub bisa memiliki empat pemain asing. (ant)

rakyat ini meminta dalam rapat bisa dihadiri oleh Ezra Walian maupun Glen Arthur Walian. Selain itu, harus mendapatkan jaminan dari induk organisasi sepak bola Indonesia jika dengan datangnya pemain ini prestasi bisa lebih baik. “Produknya inikan sepak bola. Paling tidak secara peringkat di FIFA, Indonesia bisa terus naik. Naturalisasi jangan hanya sekadar koleksi, tapi yang terpenting adalah prestasi,” ujar Wakil ketua Komisi X DRP RI Ferdiansyah. Dengan adanya keputusan ini diharapkan menjadi acuan karena untuk penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia tetap dilakukan oleh instansi yang berenang berdasarkan peraturan perundang-undan-

gan yang berlaku. Keputusan ini selanjutnya akan dilaporkan ke presiden. Ezra Walian merupakan pemain kelahiran 22 Oktober 1997. Pemain keturuan Manado ini saat ini memperkuat tim Jong Ajax yang berlaga di kompetisi Divisi 2 Liga Belanda atau lebih dikenal Eerste Divise. Pemain dengan posisi striker ini bahkan sudah merasakan sebagai tulang punggung timnas muda Belanda mulai dari U15, U-16 dan U-17. Dari seluruh laga yang pernah dilalui, Ezra telah menyumbangkan delapan gol dari tujuh pertandingan termasuk lima gol yang dilesatkan ke gawang San Marino pada kualifikasi Piala Ero-

Kesiapan

Indonesia dalam Asian Games Patut Diapresiasi JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Vena Melinda mengapresiasi kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018, khususnya kesiapan Sumatera Selatan sebagai salah satu kota yang menjadi tempat perhelatan ajang olahraga terbesar di Asia itu. “Saya merasakan bahwa panitia bersama pemerintah (Sumsel) bekerja lebih keras, baik, dan disiplin demi menyukseskan pesta olahraga seAsia ini,” ujar Vena dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, kemarin. Kesiapan Pemprov Sumsel soal percepatan pembangunan fisik, baik venue pertandingan dan sarana moda transportasi di komplek Jakabaring Sport City

sangat lah baik. Selain mempercantik Sumsel, kata politikus Partai Demokrat ini, persiapan fisik dengan pembangunan kompleks Jakabaring dan Light Rapid Transit (LRT) akan meningkatkan perekonomian Sumsel dan masyarakat setempat. “Saya membaca bahwa di Palembang akan dibangun lokasi pembang u n a n s i r k u i t M o t o G P. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp600 miliarRp700 miliar. Ini merupakan stimulus untuk meningkatkan perekonomian Palembang (Sumsel),” jelasnya. Jika sirkuit MotoGP tersebut selesai dibangun, kata dia, maka Sumsel juga akan menjadi banyak soro-

tan media asing. Sirkuit ini tidak hanya akan menjadi ajang latihan untuk bikers muda potensial bangsa namun juga akan mendatangkan turis yang menghidupkan pariwisata di Palembang. Namun demikian, dirinya berharap pemerintah tetap dapat lebih memerhatikan Sumsel khususnya soal penyelenggaran cabang olahraga. Saat ini Sumsel mendapatkan lebih sedikit cabang olahraga dari Jakarta yaitu 10 cabang olahraga dari total 42 cabang olahraga. “Namun, dengan semua waktu yang tersisa, saya tetap optimistis (pemerintah) dapat mempertimbangkan persoalan itu, asalkan semua elemen pendukung (penyelenggaran) sudah lengkap,” katanya. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 17 Maret 2017

Monaco Balikkan Defisit Dua Gol untuk Singkirkan City

7

Pelatih AS Panggil Pemain Veteran

Untuk Pertandingan Krusial WASHINGTON - AS memanggil pemainpemain veteran yakni Clint Dempsey, Tim Howard, dan Geoff Cameron untuk pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia mendatang melawan Honduras dan Panama, demikian diumumkan pelatih Bruce Arena pada Rabu. Penyerang Dempsey kembali setelah menepi sejak Piala Amerika tahun lalu karena masalah detak jantung yang tidak beraturan, sedangkan kiper Howard telah pulih dari cedera otot adductor yang didapatnya saat AS kalah 1-2 dari Meksiko pada pertandingan kualifikasi yang dimainkan pada November. “Clint memiliki sejarah yang hampir mustahil untuk disamai,” kata Arena, yang menggantikan Juergen Klinsmann setelah kekalahan tersebut. “Kami tahu bahwa masih ada hari-hari bagus ke depan untuk Clint. Ia melaku-

kan kemajuan besar dalam pra musim dan dua pertandingan pertamanya bersama Seattle, dan menurut kami ia adalah pemain yang masih dapat membantu kami dalam pertandingan-pertandingan itu — mungkin dengan peran yang dikurangi — namun seorang pemain yang masih memiliki sejarah luar biasa dalam mencetak gol dan menciptakan peluang-peluang.” AS kalah 0-4 dari Kosta Rika setelah menelan kekalahan dari Meksiko, dan perlu untuk mulai mendulang angka saat menjamu Honduras pada 24 Maret dan ketika bertandang ke markas Panama empat hari kemudian jika mereka ingin memelihara peluang lolos ke Rusia 2018. Gelandang LA Galaxy Jermaine Jones juga dimasukkan dalam skuad berisi 24 pemain meski ia diskors, yang membuatnya dipastikan akan absen pada pertandingan melawan Honduras. (ant)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Neymar Selamat dari Dakwaan

Pajak di Pengadilan Banding

Suluh Indonesia/ap

RAYAKAN KEMENANGAN - Para pemain AS Monaco merayakan kemenangan atas Manchester City pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Louis II stadium, di Monaco, kemarin. AS Monaco mengejutkan Manchester City untuk mencapai perempat final Liga Champions usai membalikkan defisit dua gol dari pertandingan pertama.

MONACO - AS Monaco mengejutkan Manchester City untuk mencapai perempat final Liga Champions pada Rabu (Kamis WIB), membalikkan defisit dua gol dari pertandingan pertama dengan kemenangan 3-1 yang membuat mereka unggul gol tandang. Para pemain andalan klub Prancis itu Kylian Mbappe, Fabinho, dan Tiemoue Bakayoko mencetak gol untuk Monaco pada malam Eropa yang layak dikenang bagi klub kerajaan itu, yang menggarisbawahi pertumbuhan status mereka sebagai salah satu klub paling menarik di Eropa. City, yang memenangi pertandingan pertama dengan

skor 5-3, dibuat tak berdaya pada babak pertama dan kemasukan dua gol, namun mereka mampu bereaksi setelah turun minum dan Leroy Sane memperkecil ketertinggalan timnya ketika Monaco terlihat kelelahan. Monaco, yang tidak diperkuat Radamel Falcao akibat cedera, menjadi satu-satunya tim Prancis yang tersisa di kompetisi ini setelah Paris St Germain (PSG) disingkirkan Barcelona. Pasukan Leonardo Jardim memulai pertandingan dengan baik, dan menekan lawannya ketika kecepatan Mbappe memaksa City bermain bertahan. Pemain 18 tahun ini kemudian membuka gol, menyambar um-

pan silang mendatar Silva dari sisi kiri dari jarak dekat pada menit kedelapan. City ditekan Monaco dan pada menit ke-29, Fabinho mencetak gol dari umpan akurat Benjamin Mendy. City terlihat akan menghantam City melalui serangan balik, namun tim tuan rumah mampu meredam pemain-pemain sayap Leroy Sane dan Raheem Sterling di area pertahanannya. Tim tamu, yang gagal mencatatkan tembakan pada babak pertama, mengendalikan permainan pada awal babak kedua ketika mereka bermain lebih tinggi di lapangan dan menekan lawannya. Andrea Raggi melakukan intersep krusial un-

Suluh Indonesia/ap

Maju ke Perempat Final Liga Champions Oblak, Bernd Leno, menggagalkan peluang Angel Correa untuk membawa Atletico unggul sebelum turun minum, melompat ke sisi kiri untuk menepis tembakan yang tertuju ke gawangnya. Correa nyaris mencetak gol luar biasa pada babak kedua namun tidak mampu mengarahkan bola ke gawang, sedangkan pencetak gol terbanyak Antoine Griezmann juga nyaris membawa Atletico memimpin, namun sepakan cungkilnya masih melebar. Serangan balik tanpa ampun Atletico di Leverkusen berarti pertandingan leg kedua akan berkurang kesengitannya dibandingkan saat kedua tim terakhir kali bertemu di Vicente Calderon pada 2015, ketika tim Spanyol itu melaju ke delapan

besar setelah adu penalti. Memainkan pertandingan Eropa pertamanya di bawah pelatih baru Tayfun Korkut, Leverkusen mencari keunggulan sejak awal dan memiliki peluang untuk melakukannya ketika Volland menggebrak ke kotak penalti namun tembakannya melampaui tiang jauh. Tim Jerman itu terus mencari celah namun Atletico memiliki peluang yang lebih baik, pertama saat Koke memaksa Leno melakukan penyelamatan kemudian Correa memaksa kiper internasional itu kembali beraksi. Bagaimanapun, intervensi paling mengejutkan dari kedua gawang terjadi ketika Oblak menggagalkan peluang Brandt sebelum meluncur untuk menahan tembakan Volland dan

main sepak bola itu pada 2015 dengan tuduhan menghindari pajak senilai 63 juta reais terkait pemasukan yang didapat dari klub Santos dan Barcelona antara 2011 sampai 2014. Neymar mengajukan banding pada tahun lalu. Para auditor gagal untuk membuktikan kasus mereka terhadap pengadilan banding, bahwa Neymar semestinya membayar pajak pemasukan individual sebesar 27,5 persen terkait pendapatannya, dan bukannya tingkat pajak perusahaan yang lebih rendah yang digunakannya dalam pengembalian pajak. Saat kasus kantor pajak telah diputuskan, para jaksa federasl diperkirakan akan mendakwa Neymar dan ayahnya di pengadilan kriminal untuk penghindaran pajak dan penipuan. (ant)

tuk menggagalkan peluang Sergio Aguero, yang diberi umpan oleh Sterling, dan Subasic kemudian melakukan penyelamatan untuk menggagalkan peluang penyerang Argentina itu dalam situasi satu lawan satu. Monaco kemudian dibuat kerepotan sebelum City mengurangi ketertinggalan pada menit ke-71, ketika tembakan Sterling ditepis Subasic menuju jalur pergerakan Sane, yang melepaskan tembakan ke bagian atas gawang. Hal itu membuat City unggul agregat, namun Monaco membalikkan situasi enam menit kemudian ketika Bakayoko menanduk bola tendangan sudut Thomas Lemar. (ant)

Atletico MADRID - Kiper Atletico Madrid Jan Oblak menjadi pahlawan ketika klub Spanyol itu mencapai perempat final Liga Champions untuk tahun keempat secara beruntun, setelah bermain imbang 0-0 dengan Bayer Leverkusen pada pertandingan leg kedua 16 besar pada Rabu (Kamis WIB). Pemain internasional Slovakia Oblak melakukan tiga penyelamatan beruntun untuk menggagalkan sepakan Julian Brandt dan Kevin Volland pada babak kedua, dan ia mencatatkan sejumlah penyelamatan penting lainnya pada fase akhir pertandingan untuk meredam tim Jerman dan mengamankan kemenangan agregat 4-2. Atletico tampil lebih baik pada babak pertama dan penyelamatan menawan dari sejawat

BRASILIA - Pengadilan banding pajak Brazil memutuskan penyerang Barcelona Neymar dapat menyerahkan hak-hak citranya kepada bisnis keluarga dan menolak dakwaan-dakwaan yang dijatuhkan oleh auditor federal, mereka bekerja sama untuk menghindari pajak. Neymar masih menghadapi putusan-putusan lain terhadap dakwaan-dakwaan pengadilan yang menuduh ia menghindari pajak-pajak di Brazil saat ditransfer ke Barcelona pada 2013. Bagaimanapun, putusan awal akan mengurangi denda sebesar 200 juta reais (64 juta dolar), pengembalian pajak, dan bunga yang dikenakan kantor pajak Brazil kepada sang bintang sepak bola, kata pengacaranya, Marcos Neder, kepada para pewarta. Kantor pajak federal Brazil mendakwa pe-

memblok sepakan berikutnya dari penyerang Jerman itu. Oblak kemudian menggagalkan peluang Karim Bellarabi dalam dua kesempatan terpisah, membuat pertandingan ini berakhir dengan skor imbang tanpa gol. “Rasanya hebat bagi Atletico untuk mencapai perempat final sebanyak empat tahun secara beruntun, ini sangat penting bagi kami dan kami harus berjuang untuk berada di sini,” kata Oblak, yang berada di sisi yang kalah pada final Liga Champions tahun lalu saat Atletico takluk dari Real Madrid. “Tidak mudah untuk melaju sejauh ini dalam empat tahun secara beruntun, dan saya berharap kami terus bertumbuh seperti yang kami lakukan dalam tahun-tahun ini.” (ant)

KARTU MERAH - Pemain Sevilla Samir Nasri (kanan) mendapat kartu merah usai berseteru dengan penyerang Leicester City, Jamie Vardy pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di The King Power Stadium kemarin.

Nasri Sebut Vardy Curang

Setelah Mendapat Kartu Merah MADRID - Gelandang Sevilla Samir Nasri menuding Jamie Vardy melakukan kecurangan setelah pemain Prancis itu diusir keluar lapangan akibat menanduk penyerang Leicester itu pada pertandingan Liga Champions mereka yang dimainkan pada Selasa. Leicester, yang kalah 1-2 pada leg pertama di Spanyol, membalikkan situasi dengan kemenangan 2-0 di Stadion King Power yang membuat mereka menjadi satu-satunya tim Inggris yang mencapai perempat final kompetisi klub elit Eropa itu musim ini. Nasri, yang dipinjam Sevilla dari Manchester City, diberikan kartu kuning kedua oleh wasit asal Italia Daniele Orsato akibat tandukannya terhadap Vardy. “Bagi saya, ia curang karena jika ia merupakan pemain asing, Anda, pers Inggris, akan men-

gatakan ia curang. Bagi saya, ia curang,” kata Nasri kepada para pewarta. “Mereka menang 2-0, memainkan pertandingan layaknya seorang pria. Anda tidak dapat lebih baik daripada kami namun Anda menang 2-0 dan akan lolos, hanya memainkan pertandingan.” Leicester memberikan dukungannya terhadap Vardy dan sang pemain juga menyangkal komentar-komentar pemain Prancis itu. “Saya tidak curang dan saya tidak pernah seperti itu. Hanya itu yang dapat saya katakan untuk masalah ini,” kata Vardy seperti dikutip BBC. Juru bicara Leicester City berkata, “Klub menyangkal tudingan apapun yang mempertanyakan integritas profesional Jamie atau pemain-pemain lainnya.” (ant)

Nasi nal

Suluh Indonesia, Jumat 17 Maret 2017

8

Sidak Miras Jelang Nyepi MANGUPURA - Camat Petang, Kabupaten Badung, Bali, Ida Bagus Nata Manuaba melakukan inspeksi mendadak terkait peredaran minuman keras di wilayahnya dalam rangka menyambut Hari Nyepi Tahun Baru Saka 1938. “Sidak ini dilakukan agar malam pengerupukan berjalan aman dan lancar,” kata Camat Petang Ida Bagus Nata Manuaba saat ditemui di Mangupura, Kamis. Ia juga mengimbau pemuda-pemudi di wilayahnya agar saat perayaan malam pengerupukan atau pawai ogoh-ogoh tidak mabuk-mabukan dan menyalakan petasan. Bagus Nata menegaskan, upaya ini sebagai langkah

pencegahan atau preventif. “Apabila mereka (pedagang) melangar, kami lakukan upaya represif dengan melibatkan aparat keamanan dan Satpol PP untuk tindakan tegas,” ujarnya. Ia mengklaim, upaya preventif sudah dilakukan sejak dini dengan menyampaikan larangan kepada warga melalui aparat desa setempat. “Kami sudah mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menjual petasan dan miras,” ujarnya. Ia mengimbau masyarakat Petang turut serta menjaga keamanan di wilayah masingmasing karena akan ada 50 ogoh-ogoh yang diarak mengikuti pawai serangkaian kegiatan dalam rangka men-

yambut Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Selasa (28/3). Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Petang I Putu Balik mengatakan sidak miras diawali di Desa Carangsari menyasar warung penjual tuak dan arak. “Di lokasi ini, tim memberikan sosialisasi agar tidak menjual miras menjelang perayaan Nyepi. Kemudian Sidak dilanjutkan ke Desa Getasan dan Desa Petangi,” ujarnya. Ia mengatakan upaya ini melibatkan aparat kepolisian, koramil, dan Satpol PP untuk memantau peredaran miras. “Kami berupaya menekan peredaran miras karena rentan memicu gesekan anak muda,” ujar Putu Balik. (ant)

Suluh Indonesia/ant

MONUMEN GMT - Monumen Gerhana Matahari Total (GMT) yang berada di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (16/3). Monumen ini menjadi penanda fenomena alam gerhana matahari total pada 9 Maret 2016 itu sering dikunjungi wisatawan

Presiden :

Stop Penyelundupan Di Perbatasan Suluh Indonesia/ant

KORUPSI E-KTP - DI daerah penggiat anti korupsi melihat replika Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/3). Masyarakat di daerah mendesak KPK mengusut tuntas kasus mega korupsi e-KTP melibatkan banyak pejabat

Enam Polisi

Ditahan Kasus Pengeroyokan BATAM - Polresta Barelang Kota Batam, Kepulauan Riau, masih melakukan penyidikan terhadap enam oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan penganiayaan terhadap dua orang di Bengkong, Batam, 11 Maret 2017. “Keenamnya masih ditahan dan Polresta Barelang masih melakukan penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga di Batam, Kamis. Dasar penyidikan adalah Laporan Polisi No. LP-B/11/I/ 2017/Kepri/Resta BRLG/Sek Bengkong tentang “Curas” yang dilaporkan oleh Arista Habibi dan Syed Ahmad Lutifallah yang terjadi pada 11 Maret 2017, sekira pukul 03.00 WIB di seberang Sekolah

Mondial Kelurahan Sadai Batam. Enam tersangka pelaku penganiayaan tersebut adalah AA, INP, FAP, IB, DW, BS yang semuanya berpangkat Bripda (Brigadir Polisi Dua). “Tersangka dikenakan tindak pidana umum dan disidik oleh Satreskrim Polreta Barelang. Nanti setelah vonis, akan ditindaklanjuti dengan kode etik profesi,” kata dia. Kejadian tersebut, kata dia, diawali kesalahpahaman pada saat mereka berpapasan. Keenam pelaku sedang tidak bertugas dan mengenakan pakaian sipil. Selanjutnya mereka dilaporkan ke Polsek Bengkong oleh korban dan kemudian dilimpahkan ke unit IV Satreskrim Polresta Barelang.

Tindak lanjut proses penyidikan terkait perkara tersebut yang ditangani oleh Unit IV Satreskrim Polresta Barelang kemudian telah dilakukan BAP saksi dua korban dan enam orang terlapor. Kejadian di atas telah dimediasi antara pelapor dan terlapor mengenai kesepakatan damai namun sampai saat ini belum ada titik terang terkait kesepakatan tersebut. “Dalam kesepakatan mediasi dari pihak korban telah meminta uang sejumlah Rp180 juta kepada enam orang terlapor untuk kesepakatan damai yang sampai saat ini belum terealisasi,” kata dia. Karena tidak ada kesepakatan, kasus tersebut tetap diproses secar pidana. (ant)

PUTUSSIBAU- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan tegas mengatakan agar segala bentuk penyelundupan di daerah perbatasan untuk segera dihentikan. “Barang selundupan harus stop dan harus masuk Indonesia secara resmi agar jelas pemasukan untuk negara,” kata Jokowi saat meresmikan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara Indonesia - Malaysia di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Kamis. Tidak hanya itu, presiden juga menegaskan agar pengelolaan

perbatasan harus terintegritas sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Jokowi bangunan PLBN yang berada di perbatasan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia apalagi bangunannya lebih megah dibandingkan negara tetangga. Dikatakan Jokowi untuk di Kalimantan Barat ada tiga Pos Lintas Batas yaitu di Entikong, Aruk dan Badau. “Kita tidak akan malu lagi sebagai beranda depan den-

gan tetangga,” tutur Jokowi. Hanya saja dirinya berpesan untuk daerah perbatasan akan dibangun pasar modern agar masyarakat juga dapat menikmati pertumbuhan ekonomi. Presiden meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu Indonesia - Malaysia di Kecamatan Badau wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat (Kalbar). “Ada tiga Pos Lintas Batas di Kalimantan Barat yaitu di Entikong, Aruk dan Badau, semuanya sudah dibangun,” kata Jokowi saat meresmikan

PLBN terpadu Indonesia - Malaysia di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu. Dikatakan Presiden bangunan Pos Lintas Batas Negara itu merupakan kebanggan masyarakat Indonesia. “Saya untuk yang ketujuh kalinya datang ke Kalimantan Barat, termasuk untuk meresmikan Pos Lintas Batas Negara,” kata Jokowi. Meskipun demikian Jokowi berpesan agar dibangun pasar modern di perbatasan agar masyarakat menikmati roda perekonomian. (ant)

3.340 Karyawan

Freeport Sudah Dirumahkan TIMIKA - Jumlah karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya yang telah dirumahkan dan kena pemutusan hubungan kerja (PHK) terus bertambah dan hingga Kamis ini sudah mencapai 3.340 orang. Vice President PT Freeport Indonesia Bidang Security & Risk Manajemen Amirullah di Timika, Kamis, mengatakan PT Freeport Indonesia menempuh kebijakan efisiensi dengan cara merumahkan sebagian pekerjanya, bukan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK semenjak pertengahan Februari 2017. Adapun perusahaan-perusahaan subkontraktor Freeport, katanya, sebagian telah melakukan PHK karyawannya.

Kondisi itu terjadi semenjak PT Freeport tidak lagi mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan ekspor konsentrat ke luar negeri. “Total sampai hari ini jumlah karyawan yang dirumahkan dan di-PHK sebanyak 3.340 orang,” jelas Amirullah saat menghadiri pertemuan dengan Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw bertempat di Hotel Serayu, Timika. Amirullah mengatakan karyawan yang dirumahkan hanya menerima gaji pokok. Dalam kesempatan itu, Amirullah menjelaskan sejak 8 Maret PT Freeport telah men-

girim kembali konsentratnya ke pabrik smelter di PT Smelting Gresik, Jawa Timur. Dengan tidak mendapat izin ekspor untuk 60 persen dari total produksi konsentratnya, Freeport kini hanya bisa memasok 40 persen konsentrat ke pabrik smelter di Gresik. Adapun pabrik pengolahan biji Freeport yang berlokasi di Mil 74, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua akan kembali beroperasi aktif mulai 21 Maret. Konsentrat Freeport yang diolah dari pabrik pengolahan Mil 74, Tembagapura, dialirkan melalui pipa ke wilayah dataran rendah Mimika untuk ditam-

pung di kawasan Pelabuhan Portsite Amamapare. Sementara itu jajaran Papua Affairs Department (PAD) yang khusus mengurus karyawan asli Papua yang bekerja di PT Freeport kini mulai melakukan sosialisasi ke isteri-isteri karyawan asli Papua tentang situasi dan kondisi yang dihadapi PT Freeport. Senior Manajer PAD PT Freeport Soleman Faluk mengatakan isteri-isteri karyawan asli Papua yang bekerja di PT Freeport harus siap mental jika sewaktu-waktu suami mereka terpaksa menerima kebijakan dirumahkan sebagai imbas dari situasi yang kini dihadapi PT Freeport. (ant)

Pembangunan Jalan

Kemiri-Depapre Tunggu Rekomendasi KPK JAYAPURA - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Paua Djuli Mambaya menyatakan pembangunan jalan Kemiri-Depapre, Kabupaten Jayapura, dilanjutkan bila sudah ada rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kita harus mendapat rekomendasi dari KPK untuk melanjutkan lagi. Kalau ada rekomendasi pasti saya lanjutkan,” ujarnya di Jayapura, Kamis. Ia memandang pekerjaan yang diduga KPK telah merugikan negara hingga Rp42 miliar dan mengakibatkan Kepala Di-

nas Pekerjaan Umum (PU) Papua saat itu, MK, menjadi tersangka sehingga harus ditunda hingga proses hukumnya selesai. “Itu ‘kan dalam penanganan KPK, saya pikir tidak elok kalau kita mau masuk ke situ dengan situasi yang sudah tertangani. Biarlah prosesnya tuntas, setelah itu kita masuk dalam kosntruksi karena itu pekerjaan untuk rakyat, tidak ada istilah berhenti untuk perbaikan infrastruktur untuk rakyat,” katanya.

Djuli mengakui bila dalam pekerjaan jalan Kemiri-Depapre ada perbedaan pandangan antara Dinas PU dengan pihak auditor sehingga KPK menganggap ada pelanggaran hukum yang harus ditindak. “Masalahnya ada dalam perbedaan persepsi antara PU dengan hasil audit BPK, saya kira kalau KPK menanggap itu ada temuan ya kita tunggu saja,” katanya. Ia yang baru dilantik menjadi Kepala Dinas PU Papua pada 27 Februari 2017 mengaku belum sempat memerik-

sa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara menyeluruh sehingga belum dapat memastikan apakah ada penganggaran untuk pekerjaan jalan tersebut. Namun Djuli menegaskan kan membuat kebijakan untuk menunda pekerjaan tersebut hingga seluruh masalah hukum yang ada selesai. “Saya belum lihat penganggarannya, kalau pun ada pasti kita akan alihkan ke pembangunan lain,. Tidak bisa kita masuk ke hal yang sedang berproses hukum,” katanya. (ant)