Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 17 Maret 2016
No. 51 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Anggota Brimob Bunuh Diri JAKARTA - Anggota Brimob Detasemen D Polda Metro Jaya Brigadir Aris Candra tewas diduga bunuh diri usai menembak istrinya AF hingga meninggal dunia pada Rabu sekitar pukul 09.30 WIB. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya Kombes Pol. Musyafak di Jakarta, kemarin mengatakan Brigadir Aris tewas akibat luka tembak pada bagian kepala. ‘’Sejak Sabtu kemarin kondisinya koma dan tadi pagi juga koma,” kata Musyafak. Brigadir Aris meninggal dunia usai menjalani perawatan selama sepekan di RS Polri Kramatjati Jakarta Timur. Sesuai undang-undang, Musyafak menuturkan bahwa penyidik kepolisian akan menghentikan penyidikan kasus penembakan yang diduga dilakukan ang-
gota Brimob itu karena pelaku meninggal dunia. ‘’Itu (menghentikan kasus) kewenangan penyidik. Akan tetapi, jika pelaku meninggal dunia, kasus dihentikan,” ujar perwira menengah kepolisian itu. Sebelumnya, oknum anggota Brimob Polda Metro Jaya Brigadir Aris diduga menembak istrinya AF hingga meninggal dunia di Kampung Tegaldanas Tower Desa Hegarmukti Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Sabtu lalu. Usai menembak istrinya, Brigadir Aris mencoba bunuh diri dengan melepaskan tembakan pada bagian kepala. Namun, kondisinya masih kritis. Brigadir Aris sempat menjalani perawatan intensif selama 7 hari di RS Polri Jakarta Timur. Namun, akhirnya meninggal dunia. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TOL JORR DIRAMPAS - Jaksa Agung M Prasetyo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) usai penandatanganan Eksekusi Barang Rampasan di Gedung Kejagung, Jakarta, kemarin.
LHKPN Pintu Telusuri
Harta Tidak Wajar JAKARTA - KPK menilai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat menjadi pintu masuk bagi penegak hukum dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menelusuri harta milik penyelenggara negara yang tidak wajar. ‘’Kita ingin mengejar harta-harta yang diperoleh tidak sah. Kita lihat income-nya, kalau meragukan kita panggil orangnya dan suruh membuktikan,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK Jakarta, kemarin. Tapi itu hanya ‘declare’, undang-undangnya tidak sampai ke sana. ‘Declare’ saja dan sanksinya juga administratif, kalau tidak wajar mau diapakan. Tidak bisa kita panggil untuk melakukan pembuktian terbalik, ucapnya. Saat ini KPK sedang menggodok naskah akademis untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penyerahan LHKPN yang ikut menga-
Suluh Indonesia/ant
RAKIT PENYEBERANGAN DARURAT - Sejumlah pelajar menumpang rakit bambu menyeberangi sungai Bedono saat berangkat sekolah di Desa Rebug, Kemiri, Purworejo, kemarin. Sejak setahun terakhir warga setempat terpaksa menggunakan rakit bambu sebagai sarana penyeberangan darurat karena jembatan penghubung antardesa roboh diterjang banjir.
Pemerintah Tak Akan Menghalangi Calon Independen PEMERINTAH tidak menginginkan revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) menjadi ajang jegal menjegal oleh partai politik terhadap calon yang maju dari jalur independen. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, persyaratan calon independen tidak perlu diperberat. ‘’Jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup menghalanghalangi calon independen. Karena bagaimanapun demokrasi kita ini sudah terbukti dan mendapatkan pujian dunia
internasional,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Namun, apabila DPR menginginkan memperberatnya melalui salah satu poin revisi UU Pilkda dengan menambahkan jumlah syarat dukungan calon independen, pemerintah tetap akan pada sikapnya.
Pemerintah beranggapan, UU No.8 Tahun 2015 yang mengatur tentang calon independen termasuk mengenai persyaratannya sudah cukup baik. ‘’Kemarin dalam ratas Presiden juga memberikan arahan mengenai hal itu. Posisi pemerintah sampai hari ini menganggap bahwa hal yang berkaitan dengan independen sudah cukup diatur dalam UU 8/2015,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai upaya menaikkan jumlah syarat dukungan kepada calon independen, sebagai hal yang wajar. ‘’Dengan alasan untuk proporsionalitas dan saya kira sah-sah saja,” katanya. Dia meminta semua pihak, tidak perlu takut dan khawatir bahwa partai politik melalui kadernya di DPR berupaya
menghalangi calon independen dalam Pilkada Serentak tahap kedua yang akan digelar pada Tahun 2017. Apalagi, katanya, syarat DPT kepada partai politik hingga saat ini juga belum rampung dibahas. Sehingga syarat untuk calon independen pun masih bisa berubah-ubah. ‘’Tapi yang jelas kalau syarat partai politik juga akan melakukan syarat yang cukup berat untuk memperoleh kursi di DPRD atau kabupaten/kota. Sehingga syaratnya juga berat hingga yang perorangan juga saya kira repotnya lebih berat karena individual,” ujarnya. Ia mengungkapkan DPR hingga saat ini masih menunggu draf RUU Pilkada dari pemerintah. (har)
tur mengenai sanksi dan penyederhanaan format LHKPN. Data LHKPN yang sudah dikumpulkan KPK juga sudah diserahkan kepada Ditjen Pajak untuk ditelusuri pembayaran pajaknya. Pahala mengaku selama ini masih banyak penyelenggara negara yang enggan untuk menyerahkan LHKPN ke KPK dengan berbagai alasan. ‘’Kalau dibilang LHKPN repot, kita sudah terima sekitar 250 ribu LHKPN. Masa mereka bisa yang lain tidak? Kalau dibilang susah mengisi untuk pertama kali, memang susah, tapi ada yang memang tidak niat,” ungkap Pahala. Setelah seorang penyelenggara negara menyerahkan LHKPN, selanjutnya, menurut Pahala, KPK akan mengirim surat ke bank, Badan Pertanahan Nasional dan e-Samsat (Dispenda). Ke bank tanya ini orang rekeningnya mana saja, isinya berapa. Ke BPN saya tanya ada
tidak sertifikat atas nama ini orang, istri atau anaknya. Ke Samsat saya tanya ada tidak kendaraan atas nama ini orang. Dapat datanya lalu kita bandingkan dengan yang dilaporkan. Kalau beda, dilakukan klarifikasi. Kita panggil dan tanya kenapa berbeda. Ada yang mengaku lupa, kita cuma bisa bilang ‘betulkan.”. Kalau misalnya di bank ada transaksi aneh kita bawa ke bagian pengaduan masyarakat tapi belum ada yang sukses. Jadi sejauh ini kekuatan LHKPN cuma begitu,” jelas Pahala. Saat ini, ada sejumlah peraturan yang mengatur mengenai pelaporan LHKPN yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Berdasarkan ketentuan tersebut, ada sejumlah kewajiban bagi para penyelenggara negara yaitu (1) Bersedia diperiksa kekayaannya. (ant)
BNPT-BNN Selevel SURABAYA - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan status lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) akan segera sama seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebab sudah dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo. ‘’BNN saya kira statusnya akan segera sama seperti BNPT, mudahmudahan Perpresnya selesai minggu depan. Sebab tadi malam presiden menyampaikan hal itu kepada saya,” ucap Luhut usai menghadiri rapat peningkatan keamanan dan ketertiban Provinsi Jatim, di Surabaya, Rabu.
Luhut mengatakan, dengan adanya perubahan status tersebut posisi BNN akan langsung di bawah presiden dengan koordinasi Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Sebelumnya, Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo bertekad menaikkan status BNN menjadi setingkat kementerian, sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam memberantas narkotika karena sudah sangat mengkawatirkan. Wacana itu juga disampaikan karena terbatasnya sarana dan prasarana termasuk izin yang dimiliki BNN, sehingga seharusnya di bawah koman-
do presiden. Selain Luhut, sejumlah pihak termasuk Komisi III DPR RI juga menyambut baik hal itu, sebab terkait dengan status Indonesia sebagai daerah darurat narkoba yang menjadi pertimbangan khusus DPR. Menanggapi perubahan status itu, Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso beberapa waktu lalu di Jakarata mengaku secara tugas sangat berat dibandingkan ancaman yang harus dihadapi. ‘’Penduduk Indonesia berjumlah 250 juta, di mana 125 juta di antaranya adalah usia produktif,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KEPALA BNPT DAN BAKAMLA - Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Kepala BNPT Irjen Polisi Tito Karnavian (kiri) bersama Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Arie Soedewo (tengah) usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, kemarin.