20 HALAMAN
NOMOR 145 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
selasa umanis, 16 januari 2018
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Mantan Polisi yang 77 Orang Luka-luka Gagal Nyalon Bisa Balik Jadi Polisi Selasar Tower II BEI Ambruk Jakarta (Bali Post) – Lantai selasar di Tower II Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (15/1) siang ambruk. Tercatat 77 orang mengalami luka-luka, baik karena jatuh maupun tertimpa reruntuhan. Sebagian besar di antaranya adalah mahasiswa yang sedang melakukan kunjungan ke BEI. Tetty, saksi yang juga korban, mengatakan lantai yang roboh berada persis di atas Bagian Informasi, sehingga dia memperkirakan yang mengalami luka parah antara lain adalah karyawan di bagian tersebut. ‘’Lantai yang roboh di atas bagian informasi, resepsionis. Saya sendiri tidak tahu bagaimana keadaan mereka karena setelah itu banyak debu sehingga tidak terlihat,’’ kata Tetty Siahaan saat ditemui di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Hal. 19 Selamatkan Diri
Jakarta (Bali Post) – Sejumlah perwira tinggi, menengah dan bintara Polri dipastikan ikut dalam kostestasi pilkada serentak 2018. Setelah mendaftar ke KPU mereka juga telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Polri.
Bali Post/rtr
KORBAN LUKA - Korban yang terluka ditolong sejumlah kerabatnya di luar gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam kejadian ambruknya selasar di gedung BEI, sebanyak 77 orang mengalami luka-luka di mana 75 di antaranya dirawat di sejumlah rumah sakit di Jakarta.
Bali Post/rtr
MEMERIKSA KERUSAKAN - Pekerja dan petugas keamanan memeriksa kerusakan pasca-ambruknya lantai salasar Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (15/1) kemarin.
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mengakui bahwa sepuluh anak buahnya maju dalam pilkada mendatang. Namun, ia mengatakan, mantan anggota Polri yang gagal dalam proses pencalonannya pada pilkada, boleh kembali mengabdi sebagai polisi. ‘’Kita nunggu sampai penetapan. Kalau saat tahapan penetapan mereka tidak maju dan mereka ingin tetap mengabdi sebagai polisi, tidak ada larangan untuk menolak mereka,’’ ujar Tito di Kemendagri, Jakarta, Senin (15/1) kemarin. Penegasan Kapolri ini berbeda dengan pernyataan Kadivhumas Polri Irjen Pol. Setyo Wasisto, seminggu lalu. Wasisto mengatakan, anggota Polri yang ikut kontestasi dalam pilkada serentak harus mengundurkan diri. Apabila tidak terpilih, yang bersangkutan tidak boleh kembali lagi menjadi anggota Polri. ‘’Itu konsekuensi,’’kata Wasisto kala itu. Sementara itu, Tito menegaskan tidak akan memaksa mantan polisi yang gagal maju menjadi kepala daerah untuk kembali masuk Polri. ‘’Kalau seandainya mereka ingin tetap pensiun dini, kita juga akan memfasilitasi. Ini juga tidak ada larangan,’’ tambahnya. Sebelumnya, Tito menyebutkan sepuluh anggota Polri aktif ikut menjadi peserta Pilkada 2018 dan mereka telah mengajukan surat pengunduran diri ke Biro Sumber Daya Manusia Polri. Tiga di antaranya perwira tinggi dan sisanya merupakan perwira menengah serta bintara. Seperti berita sebelumnya, Kadi-
Tito Karnavian vhumas Polri Irjen Pol. Setyo Wasisto mengatakan bahwa tiga perwira tinggi Polri yang akan mengikuti kontestasi pilkada serentak 2018 telah mengundurkan diri dari institusi Polri. ‘’Bahwa tiga pati yang mengikuti kontestasi cagub-cawagub sudah mengajukan pengunduran diri,’’ kata Irjen Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin lalu. Selain itu sejumlah perwira menengah dan brigadir juga sudah mengajukan surat pengunduran diri. Hal. 19 Pengunduran Diri
Dilantik sebagai Ketua DPR-RI
Soesatyo Janji Perkuat KPK
Jakarta (Bali Post) Tudingan bahwa DPR di era Setya Novanto berupaya memperlemah KPK, rupanya tak akan terulang pada kepemimpinan Bambang Soesatyo. Ia yang dilantik Senin (15/1) kemarin sebagai Ketua DPR-RI menggantikan Novanto telah menyatakan akan memperkuat dan mendorong sinergi dari tiga lembaga hukum yang ada, yaitu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. ‘’Jika ketiga lembaga ini semakin kuat dan efektif, maka harapan akan sebuah negeri yang bersih dengan pemerintahan yang kuat serta berwibawa akan semakin mudah untuk terwujud,’’ katanya dalam sambutannya usai diambil sumpahnya oleh Ketua MA. Hal. 19 Rapat Paripurna
Jaga Ketahanan Pangan
Tak Cukup Sawah Abadi Alih fungsi lahan telah menjadi kekhawatiran sejak lama. Bahkan sekarang juga tetap berlangsung. Walaupun wacana untuk menyetor sering kali diwacanakan. Sejumlah desa pakraman telah menuangkan dalam pararem. Namun hasilnya tetap saja terjadi alih fungsi lahan. Tak hanya di Denpasar dan Badung, hampir di seluruh kabupaten di Bali terjadi alih fungsi. Penetapan sawah abadi kini dijadikan solusi. DPRD Bali telah menggagas dan memasukkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi Bali. Sasarannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Bali Post/ant
UCAPKAN SUMPAH - Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo mengucapkan sumpah dipimpin Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Senin (15/1) kemarin.
Hanura Pecah
Ketua Umum dan Sekjen Saling Pecat Jakarta (Bali Post) Praktik mahar politik yang dilakukan oleh orang per orang di internal partai yang dilakukan tanpa sepengetahuan partai menjadi titik pangkal aksi saling pecat Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) dengan Sekjen DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding. Hal. 19 Bendahara Umum
Mempertahankan Kepribadian ’’Nak Bali’’
Denpasar (Bali Post) Secara garis besar penetapan sawah abadi tidak ada dalam Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali. Perda tersebut hanya memuat soal lahan basah tidak boleh dipergunakan untuk bangunan fisik. Di sisi lain, di mana tempat-tempat yang bisa ditentukan menjadi sawah abadi merupakan kewenangan kabupaten/kota melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masing-masing. ‘’Dalam perda itu disebutkan lahan basah untuk menjaga ketahanan pangan dan ruang terbuka hijau. Di RDTR itu sebenarnya harus dibuat mengenai sawah abadi. Umpama di Tabanan itu di Jatiluwih,’’ ujar Sekretaris Komisi III DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana, Senin (15/1) kemarin. Hal. 19 Lahan Pribadi
GURU Besar Fakultas Pertanian Unud Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, M.P. mengatakan, menjaga ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan mengandalkan sawah abadi. Perlu inovasi teknologi di bidang pertanian. Diakui, antusias petani Bali merespons teknologi pertanian dan penggunaan bibit unggul cukup baik, sehingga beras yang dihasilkan petani cukup baik. Untuk itu pemerintah mesti fokus membela kepentingan petani. Tak hanya dalam penyediaan pukup dan
bibit, juga teknologi pascapanen. Ini penting, jangan sampai petani mengalami kerugian akibat kesalahan dalam penanganan pascapanen. Selain itu, kepastian harga gabah yang dipatok pemerintah mesti ditetapkan secara pasti. Jangan sampai harga dipermainkan dengan alasan kandungan air yang melebihi persyaratan. ‘’Jadi komitmen pemerintah pusat sampai daerah harus sama. Semuanya membela dan memberdayakan kepentingan petani,’’ tandasnya.
Sementara itu, pemerhati pertanian Djaya Wirata mengatakan lahan sawah abadi sangat berpengaruh dalam mewujudkan ketahanan pangan. Namun bukan sebatas swah abadi, tetapi harus ada upaya untuk menggairahkan generasi muda terjun di sektor pertanian. ‘’Percuma sawahnya ada, namun petaninya tidak ada. Sebab, sebagian dari mereka memilih ke kota untuk bekerja di sektor yang lain,’’ ingatnya. Hal. 19 Subsidi Pupuk
Di Denpasar, Menyusut 20-30 Ha Setiap Tahun
Bali Post/dok
TERJEPIT - Seorang petani mengerjakan sawahnya yang terjepit bangunan.
Denpasar (Bali Post) Denpasar sebagai kawasan perkotaan menghadapi persoalan yang krusial dalam pertanian. Selain semakin kecilnya minat generasi muda menekunipertanian, lahan pun semakin menyusut. Diperkirakan setiap tahun lahan sawah di Denpasar menyusut 20-30 hektar (ha). Alih fungsi lahan ini akibat semakin banyaknya kebutuhan akan perumahan. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar I Gede Ambara Putra, Senin (15/1) kemarin, mengatakan luas sawah di Kota Denpasar awal tahun 2017 sebanyak 2.464 hektar, namun karena banyaknya alih fungsi dan pembuatan LC hingga awal tahun 2018 mengalami penyusutan men-
jadi 2.444 hektar. Di antara empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar, lahan yang paling sempit saat ini adalah wilayah Kecamatan Denpasar Barat yang hanya menyisakan lahan pertanian sebanyak 300 hektar dibanding kecamatan lainnya. Ambara Putra mengatakan, pihaknya belum bisa membatasi penjualan tanah persawahan yang ada di Kota Denpasar. Karena saat ini belum ada perda yang mengikat penjualan lahan, apalagi lahan tersebut milik pribadi. Ia mengungkapkan, saat ini hanya bisa melakukan upaya pelestarian untuk menangkal hilangnya lahan pertanian di Kota Hal. 19 Subak Lestari