Edisi 16 Desember 2016 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Jumat, 16 Desember 2016

No. 232 tahun X

Pengemban Pengamal Pancasila

Pejabat Bakamla Ditahan JAKARTA - KPK menetapkan mantan pelaksana tugas (plt) sekretaris utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit pada APBD-Perubahan 2016. “Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam pasca penangkapan dan gelar perkara, KPK meningkatkan status ke penyidikan dengan menetapkan ESH (Eko Susilo Hadi) disangkakan pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK

Jakarta, kemarin. Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. Eko saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Informasi dan Hukum Kerja Sama Bakamla merangkap Kuasa Pengguna Anggaran. KPK juga menetapkan tiga orang sebagai pemberi suap. (ant)

Suluh Indonesia/ant

OTT SUAP - Pegawai PT. Melati Techonofo Indonesia Hardy Stefanus (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa penyidik KPK, di Jakarta, kemarin.

Densus Klaim

Tangkap 11 Teroris JAKARTA - Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan sejauh ini Densus 88 Antiteror Mabes Polri telah meringkus 11 orang terduga teroris jaringan MNS yang berbaiat ke ISIS. “Ada 11 orang yang diamankan, mereka teridentifikasi satu jaringan,” kata Irjen Boy Rafli di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Densus 88 menangkap tiga terduga teroris, MNS dan AS (laki-laki) serta DYN (perempuan). MNS dan AS ditangkap di jalan layang Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Sementara DYN ditangkap di rumah kontrakan di Jalan Bintara

Jaya 8 Bekasi. M. Nur Solikhin alias MNS (26) berperan sebagai pimpinan jaringan ini. Ia juga merekrut langsung DYN, AS, Suyanto, dan KF serta menerima transfer dana dari petempur ISIS asal Indonesia, Bahrun Naim. Agus Supriyadi (AS) alias Agus bin Panut Harjo Sudarmo (36 tahun) berperan menyewa mobil rental untuk mengantar bom ke Bekasi, bersama MNS menerima bom dari Suyanto di Karanganyar dan mengantarkannya ke Bekasi. Dian Yulia Novi (DYN) alias Ayatul Nissa Binti Asnawi (27 tahun), merupakan ibu rumah tangga. Ia diproyeksikan sebagai calon “pengantin” aksi

bom bunuh diri. Kemudian Suyanto (40 tahun) alias Abu Iza alias Abu Daroini Bin Harjo Suwito ditangkap didaerah Sabrang Kulon Matesih, Kabupaten Karanganyar, Solo. Suyanto yang bekerja sebagai petani ini perannya menyediakan rumah menjadi tempat untuk merakit bom, mengantar bom tersebut dari rumahnya ke pom bensin dekat waduk di Karanganyar untuk diserahkan. Selanjutnya, tim Densus 88 kembali menangkap tiga terduga teroris jaringan MNS. Ketiganya ditangkap di tiga daerah berbeda, yakni terduga teroris berinisial KF (22 tahun)

ditangkap di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur; APM (25 tahun) ditangkap di Solo, Jawa Tengah dan WP (24 tahun) ditangkap di Klaten, Jateng. Khafid Fatoni (KF) alias Toni bin Rifai yang merupakan mahasiswa, berperan membuat bahan peledak TATP di rumahnya di Ngawi berdasarkan panduan dari Bahrun Naim melalui komunikasi internet dan merakit bom bersama MNS di rumah Suyanto. “KF sering berkomunikasi dengan Bahrun Naim,” ujarnya. Arinda Putri Maharani (APM) merupakan ibu rumah tangga, perannya mengetahui rencana pembuatan bom dan menerima dana. (ant)

Suluh Indonesia/ant

REKONTRUKSI MASJID - Presiden Joko Widodo (kiri) berdoa usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan kembali Masjid Besar At-Taqarrub di Desa Keude Trienggadeng, Pidie Jaya, kemarinJokowi melakukan peletakan batu pertama rekonstruksi masjid besar At-Taqarrub yangambruk karena gempa.

KPK Kumpulkan Bukti

TNI Akan Berikan Akses TNI akan memberikan akses kepada KPK untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit pada APBDP 2016. Ketua KPK Agus Raharjo di KPK Jakarta, kemarin mengatakan, KPK juga berkomunikasi dengan Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI terkait dugaan oknum TNI yang terlibat. Pihak TNI juga menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk memberikan akses ke KPK dan memberikan pengamanan kalau KPK melakukan upaya hukum paksa dan butuh pengamanan TNI,” kata katanya di Jakarta, kemarin.

KPK menetapkan Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla merangkap Kuasa Pengguna Anggaran Eko Susilo Hadi sebagai tersangka penerima suap senilai Rp2 miliar dari PT Melati Technofo Indonesia untuk memenangkan proyek pengadaan alat monitoring satelit senilai sekitar Rp200 miliar. Suap tersebut merupakan bagian dari 7,5 persen “commitment fee” dikali total anggaran. “Anggaran

APBN-P adalah anggaran yang dibuat tengah tahun, revisi anggaran seharusnya sebagai upaya-upaya penghematan dan terarah betul tapi dalam prakteknya masih ada praktikpraktik korupsi dalam pengadaan padahal pengadaan ini sangat strategis untuk keamanan dan kepentingan RI yang dikelola Bakamla. Kalau anggaran pertahanan negara saja dikorupsi tentu akan berdampak pada ketahanan RI,” kata Laode. Laode pun meyakini bahwa KPK dapat bekerja sama dengan Puspom TNI dalam mengungkapkan kasus ini hingga tuntas. Namun Laode mengakui bahwa KPK hanya berwenang untuk mengadili warga sipil dan bukan orang yang berasal dari militer. Eko Susilo Hadi merupakan jaksa yang dipekerjakan di Bakamla. Hal itu sesuai dengan pasal 42 UU 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. “Yang berhubungan dengan militer KPK tidak punya kewenangan oleh karena itu sejak sekarang KPK berkoordinasi dengan Pom TNI untuk mengkoordinasikan itu dan tni sangat dukung upaya-upaya KPK,” tambah Laode. Namun Laode belum bisa menyampaikan apa saja yang dilakukan Eko sehingga ia mendapatkan suap Rp2 miliar tersebut. “Sebagai kuasa pengguna anggaran peran dia (Eko) belum bisa dijelaskan karena masih diperiksa secara intensif tapi,’’ jelasnya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

OTT PEJABAT BAKAMLA - Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kedua kiri) menyaksikan petugas KPK menunjukkan barang bukti uang saat konferensi pers operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Bakamla di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Operasi itu, selain menangkap sejumlah orang juga penyidik KPK menyita uang asing berniali Rp 2 miliar.

Jokowi Instruksikan

Utamakan Pembangunan Fasilitas Umum SIGLI - Pemerintah Indonesia mengutamakan pembangunan fasilitas umum pascagempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie, Provinsi Aceh seperti sekolah dan tempat ibadah. “Model seperti ini nanti juga akan kita lakukan untuk sekolah-sekolah SD, sekolah-sekolah SMP, SMA, SMK semuanya sama. Jadi dibersihkan, kemudian segera dibangun, terutama memang fasilitas-fasilitas umum terlebih dahulu,” kata Presiden Joko Widodo usai peletakan batu pertama pemban-

gunan Masjid At Taqarrub di Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, kemarin. Menurut Presiden, pembangunan masjid tersebut ditargetkan selesai sebelum bulan Ramadhan 2018. Selain itu, Presiden juga meminta dana stimulan dapat disegerakan bagi bantuan pembangunan rumah yang rusak berat. Sementara untuk dana stimulan bagi pembangunan rumah yang mengalami kerusakan sedang dan ringan masih menunggu surat keputusan dari Gubernur Aceh. Pemerintah melalui BNPB

akan menyalurkan dana stimulan sebesar Rp40 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan berat dan Rp20 juta untuk rumah yang rusak ringan. Kepala Negara mengatakan terdapat mekanisme yang harus dilakukan dalam memberikan bantuan melalui verifikasi kerusakan.“Tetapi saya sudah perintah minggu depan semuanya harus sudah bersih dan segera dimulai pembangunan terutama untuk sekolah ya,” kata Jokowi. Selain itu, Presiden juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

untuk mengkoordinasikan pembagian bantuan di lapangan seperti logistik maupun bantuan pangan serta proses pembangunan. Presiden telah menyambangi posko bencana di Masjid Istiqomah Kecamatan Meureudu, serta menjenguk beberapa rumah warga yang ambruk dan gedung sekolah SDN Peulandok Tunong yang rusak di Kecamatan Trienggadeng. Kunjungan itu dilakukan Kepala Negara saat kepulangan dari lawatan kenegaraan di India dan Iran. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.