Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 16 November 2016
No. 211 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasi la
Teror Hancurkan Bangsa JAKARTA - Tokoh agama Romo Benny Susetyo mengatakan tindakan teror dapat menghancurkan bangsa secara cepat atau perlahan karena memicu ketidakstabilan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kita tentu prihatin ada bom kemarin yang menimbulkan korban tidak berdosa. Teror menhancurkan harapan bangsa, kata Benny kepada wartawan di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan Indonesia merupakan suatu negara yang dibangun dengan pondasi kemajemukan sehingga tidak seorangpun boleh merusaknya dengan memaksakan kehendak dan melakukan kekerasan. Teror, kata dia, hanya akan mengusik
kerukunan karena memicu ketidakpastian di tengah masyarakat. Teror membuat suasana tidak kondusif dan ekonomi masyarakat terganggu yang nantinya membuat bangsa semakin terpuruk dan persoalan bertambah. Jika situasi tidak rukun, lanjut dia, akan banyak modal yang ke luar dari Indonesia. Pemodal akan lari ke luar negeri selain Indonesia untuk mencari tempat aman guna berinvestasi. Terlebih, di dunia maya belakangan cenderung mendramatisasi peristiwa teror dengan pro kontranya yang justru menambah kisruh keadaan karena menebar citra buruk Indonesia. Teror menghancurkan akal sehat dan peradaban, katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BUPATI SABU DITAHAN - Bupati Sabu Raijua NTT Marthen Dira Tome (tengah) yang mengenakan rompi tahanan meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, kemarin.
Presiden Tegaskan
Negara Dalam Keadaan Aman JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dan menjamin bahwa saat ini negara dalam keadaan aman dan terkendali. Hal tersebut ditegaskannya usai memberikan pengarahan kepada Komando Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) di markas komando KORPASKHAS di Lanud Sulaiman, Bandung, Jawa Barat, kemarin. Pernyataan ini disampaikan Presiden menjawab pertanyaan seorang jurnalis yang menanyakan kunjun-
gan ke beberapa markas TNI dan Polri yang telah dilakukan Presiden seolah menunjukkan adanya kekhawatiran. Saya datang ke markas-markas di TNI dan Polri ini untuk memberikan rasa tenteram bagi masyarakat. Karena pasukan semuanya pada posisi siap mengamankan negara. Jadi justru menentram kan. Negara aman, sangat aman, katanya. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke markas komando KORPASKHAS pada hari ini selain untuk memeriksa kesiapan pasukan, juga untuk meng-
ingatkan kepada para prajurit bahwa mereka semua adalah garda terdepan dalam menjaga kemajemukan bangsa. Hal itulah yang selalu ditekankan Presiden Joko Widodo pada setiap kunjungan dan arahannya ke sejumlah prajurit TNI dan Polri beberapa waktu belakangan. Kita ingin mengingatkan bahwa bangsa ini beragam suku, agama, ras, dan bahasa daerah. Kalau tidak kita persatukan mau jadi apa bangsa ini. Dan TNI-Polri menjadi salah satu perekat persatuan dan kesatuan kita, ungkap
presiden. Selain itu, dalam arahannya tersebut, Presiden Joko Widodo selaku panglima tertinggi TNI menginstruksikan agar KORPASKHAS selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, serta senantiasa menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Presiden juga mengingatkan agar para pasukan selalu mewaspadai segala ancaman yang dapat memecah-belah bangsa. (ant)
Suluh Indonesia/ant
INDEKS KEMACETAN JAKARTA - Suasana kemacetan lalu lintas di Jalan Mt.Haryono, Jakarta, kemarin. Menurut survey bank data media internasional Numbeo, Jakarta menempati peringkat ke-17 sebagai kota termacet di dunia dan memiliki indeks kemacetan 237,25 dengan rata-rata waktu tempuh di jalan 48,57 menit one way.
Fenomena Kasus Ahok
Persoalan Ekonomi Jangan Sampai Terabaikan PENGAMAT Ekonomi Enny Sri Hartarti mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak terlalu menghabiskan kerjanya mengurus persoalan politik, khususnya penanganan kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Meski stabilitas ekonomi sanga bergantung dengan stabilitas namun tidak semua energi harus dihabiskan mengurusi masalah politik. Enny Sri Hartati di Jakarta, kemarin mengatakan, politik memang tetap harus diurus, tapi mengurus ekonomi juga
tidak kalah pentingnya. Presiden tidak bisa menggunakan seluruh kemampuan dan energinya hanya untuk mengu-
rus satu asapek sementara aspek lain diabaikan. Stabilitas politik penting bagi ekonomi, tapi semua tetap harus dilakukan dengan skala prioritas. Penegasan tersebut disampaikan Enny menanggapi safari Presiden Jokowi yang kembali menyambangi markas TNI di Bandung. Presiden mengunjungi Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara dan sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat. Di markas elit pasukan TNI Angkatan Udara itu, presiden kembali menekankan pentingnya TNI menjaga kemajemukan. Saat ini banyak agenda presiden jadi terabaikan dan musti dibatalkan kalau hanya yang berkaitan mengurus soal Ahok, sarannya. Ia mengingatkan saat ini rakyat sedang mengalami kesulitan karena tidak terkontrolnya harga-harga bahan pangan. Padahal, persoalan ekonomi adalah persoalan ril yang dirasakan rakyat sehingga menurutnya tidak bisa masalah yang dihadapi rakyat tersebut diselesaikan dengan cara pencitraan seperti halnya dalam politik. Ekonomi itu ril dirasakan rakyat dan konkrit. Kalau harga cabe, gula, bawang, beras, daging naik, maka tidak bisa dikatakan tidak naik. Penyelesaiannya pun tidak bisa ditunda. Kalau masalah politik bisa diselesaikan instant, tapi tidak demikian dengan ekonomi, katanya. Oleh karena itu, penanganan masalah ekonomi harus betul-betul nyata. (har)
Suluh Indonesia/ade
GELAR PERKARA AHOK - Sejumlah perwakilan dari pihak pelapor mengikuti gelar perkara dugaan kasus penistaan agama di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, kemarin. Gelar perkara dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama tersebut dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan sejumlah ahli baik dari pihak pelapor maupun terlapor.
Hormati Apapun
Hasil Gelar Perkara Kasus Ahok JAKARTA - Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta masyarakat dapat menerima dan menghormati apapun keputusan penyidik Polri terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penegasan tersebut disampaikan pimpinan DPR terkait gelar perkara kasus tersebut oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, yang hasilnya akan diumumkan hari ini (16/11/2016) atau Kamis (17/11/2016). Negara ini ada m asalah dalam
demokrasi harus diselesaikan secara hukum, walaupun penegakan hukum belum begitu baik, kita sudah mulai harus menghormati apapun keputusan dari penegak hukum, kata Ade Komarudin di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Saat ini, proses hukum yang dijalani Ahok dalam tahap penyelidikan. Dari gelar perkara akan menentukan ada tidaknya unsur pidana atas pidato dan pernyataan Ahok terkait laporan dugaan penistaan agama oleh calon petahana pilkada serentak DKI Jakarta itu. Gelar perkara juga akan
menetukan peningkatan status proses hukum dari penyelidikan ke penyidikan. Apabila diputuskan melanggar bersalah dan melanggar pidana, status hukum Ahok dari saksi menjadi tersangka. Sebaliknya, apabila diputuskan tidak bersalah maka proses hukum terhadap Ahok dihentikan. Ade meminta jangan sampai ada perpecahan bangsa apapun keputusan yang diambil Polri. Apapun hasilnya kita tidak ingin lagi membuat bangsa ini harus rugi karena masalah ini. Kita ingin agar tetap perdamaian, persatuan nasional
tetap terjaga, ujarnya. Dia menegaskan persatuan dan kesatuan bangsa tidak boleh pecah hanya karena masalah ini. Sekali lagi jangan korbankan negeri ini hanya karena pilkada DKI. Saya juga imbau tolong penegak hukum selami rasa keadilan masyarakat, tukas Akom. Ketua Presideum Indonesian Police Watch, Neta S Pane berharap Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak terpengaruh dengan tekanan dari berbagai pihak terkait kasus Ahok ini. (har)