Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Rabu, 14 September 2016
No. 166 tahun X
Usut Pungli di Belawan
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri untuk menindak dan menangkap kemungkinan adanya pelaku praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Belawan, Sumut. Saya perintahkan kepada Kapolri, pelaku-pelaku pungli ditangkap, enggak ada toleransi lagi, kalau tidak, akan seperti ini terus, kata Presiden Jokowi kepada wartawan setelah Peresmian Pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, kemarin. Presiden mengatakan di Pelabuhan Belawan, dwelling time (lama waktu bongkar dari kapal ke pelabuhan) masih mencapai tujuh hari karena masih ada praktik pungli yang tidak diinginkan. Padahal ia menegaskan penetapan dwelling time yang lebih singkat tidak
semata berlaku di Tanjung Priok tapi untuk semua pelabuhan termasuk Tanjung Perak, Jawa Timur; Tanjung Emas, Jawa Tengah; Belawan, hingga Soekarno-Hatta, Makasar. Laporan yang saya terima yang sudah cukup baik di Tanjung Priok dan Makasar, yang lain masih belum, katanya. Presiden menegaskan tidak akan memberikan toleransi apapun kepada para pelaku pungli di lapangan. Kita tangkap saja kalau ada yang masih main-main seperti itu, tidak ada perintah lain, katanya. Presiden menargetkan dwelling time bisa mencapai angka dua hari sebagaimana sejak dua tahun lalu ia sampaikan. Meski di Tanjung Priok diakuinya sudah semakin membaik, ia menegaskan semua pelabuhan capai target angka dua. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BERKURBAN DI SEKOLAH - Beberapa siswa menata daging hewan kurban sebelum dibagikan pada hari kedua Idul Adha 1437 Hijriyah di SMP 17 , Banda Aceh, kemarin. Para siswa mulai dari SD hingga SMU memilih sekolah sebagai tempat menyerahkan hewan kurban.
Tak Terjebak Jangka Pendek RUU Pemilu
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan revisi UU Pemilu yang akan diusul kan pemerintah ke DPR tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek. Harus dipastikan UU Pemilu bisa menjamin proses demokrasi, berjalannya demokrasi jujur dan adil, kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Presiden mengakui bahwa sejak reformasi, UU Pemilu, baik UU tentang Anggota DPR, DPRD, DPD maupun UU Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden telah dirombak beberapa kali. Bahkan saya lihat setiap pemilu ada perubahan UU Pemilu, ungkapnya. Jokowi menyatakan, perubahan UU Pemilu ini merupakan sebuah keniscayaan karena sejalan dengan dinamika perubahan sistem ketatanegaraan dan upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Presiden juga mengungkapkan RUU Pemilu untuk menyiapkan regulasi baru menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pemilu Legeslatif dan Pemilihan Presiden dilakukan secara bersamaan. Untuk itu saya minta dalam rancangan UU yang diusulkan
pemerintah subtansinya menyederhanakan, menyelaraskan tiga UU yang sebelumnya terpisah, ungkap Jokowi. Ketiga UU yang akan disatukan adalah UU Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPD (legislatif); UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta UU Penyelenggaraan Pemilu. Saya juga ingin menekankan semangat pembentukan UU pemilu yang baru ini bukan semata-mata menindaklanjuti putusan MK tetapi juga menyempurnakan yang sifatnya subtansial berdasarkan pengalaman praktek pemilu sebelumnya, baik dari segi teknis penye-
lenggaraan, tahapan pemilu, tata kelola penyelenggaraan pemilu dan pencegahan praktek politik uang, harapnya. Jokowi juga berharap rancangan UU Pemilu yang baru ini juga bisa jadi instrumen menyederhanakan sistem kepartaian, mewujudkan lembaga perwakilan yang lebih akuntabel, serta memperkuat sistem presidential. Untuk itu pemilihan mengenai sistem pemilu, ambang batas parlemen, sistem pencalonan presiden dan wapres, penataan daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi harus betul-betul dikalkulasi secara matang, pesan Jokowi. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PENGGAGALAN UPAYA PENYELUNDUPAN - Menkeu Sri Mulyani (kedua kanan) berjabat tangan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri), Mensos Khofifah Indar Parawansa (tengah) dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi (kanan) usai memberikan keterangan pers di Terminal Peti Kemas Kalibaru Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin.
Polri Berkomitmen
Terus Memperkuat Posisi Polda dan Polres
KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat posisi Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) demi meningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian usai melantik 10 perwira tinggi Polri di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Setelah menaikkan tipe dua Polda, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara, menjadi tipe A,
ke depan akan ada tiga Polda lagi mendapatkan perlakuan serupa. Polda Lampung, Riau dan Kepulauan Riau juga akan dipimpin bintang dua. Setelah itu akan ditambah dua lagi, Polda Sumatera Barat dan Maluku. Kami mempertimbangkan ker-
awanan dan luas wilayahnya, ujar Tito. Dengan kenaikan tipe tersebut, Polda-polda yang dimaksud dipimpin oleh seorang perwira tinggi berbintang dua yaitu Inspektur Jenderal Polisi dan wakilnya Brigadir Jenderal Polisi, berbintang satu. Kebijakan Kapolri ini otomatis akan membuat jumlah perwira tinggi berbintang dua di Mabes Polri akan berkurang. Kami memang ingin mendorong mereka di Polda-Polda, bukan di Mabes, ucap Tito. Selain Polda, Kapolri serius untuk memperkuat Polres, di antaranya Polres Bogor dan Polres Sidoarjo. Kedua polres ini dinaikkan tipologinya karena memiliki penduduk yang cukup banyak dan ada objekobjek vital di daerah tersebut. Penduduknya bisa tiga juta orang. Di Bogor, misalnya, ada Istana Presiden. Jadi akan dinaikkan, dari yang sekarang dipimpin Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) menjadi Komisaris Besar (Kombes) Polisi, tutur Tito. Adapun saat ini Indonesia memiliki sekitar 500 Polres dan 5.000 Polsek di seluruh Indonesia. Ke depan, Polri ingin membangun 26 Polres tambahan di provinsi-provinsi baru. Namun, tidak semua disetujui oleh pemerintah. Baru tujuh Polres disetujui karena ada penghematan anggaran, kata Kapolri. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PESAWAT TRIGANA TERGELINCIR - Sejumlah petugas memeriksa pesawat kargo milik maskapai penerbangan Trigana Air Sevice yang tergelincir saat mendarat pukul 07.33 WIT di Bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam tergelincirnya pesawat kargo yang mengangkut 14.913 ton bahan bakar minyak itu, tapi menyebabkan aktivitas bandara untuk sementara ditutup hingga pesawat dipindahkan.
Djarot :
PDIP Akan Usung Calon Sendiri
JAKARTA - Ketua DPP PDIP bidang Keanggotaan dan Organisasi, Djarot Saiful Hidayat memastikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan maju dengan mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017. Prosesnya sudah kita lalui, tentunya dinamika sudah kita amati. Bagaimana keputusan partai masih digodok terus. Memang posisi PDIP itu satu-satunya partai yang bisa mengusung ca-
lon sendiri. Kita pastikan bahwa PDIP akan mengusung calon sendiri, kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, kemarin. Jika partai politik lainnya ingin bergabung dengan PDIP untuk mengusung pasangan calon tersebut, partainya akan menyambut dengan tangan terbuka, katanya. Menurutnya, dengan bergabungnya partai politik lain bersama PDIP m aju dalam Pilgub DKI 2017, tujuannya harus satu, memberikan yang terbaik bagi kelangsungan kesejahteraan DKI Jakarta, baik
dari sisi pembangunan kota maupun dari sisi kesejahteraan warga Jakarta. Karena memilih pasangan calon bukan orang per orang, tetapi menyatukan dua orang menjadi satu sehingga butuh prinsip sejalan, serasi dan seirama, katanya. PDIP tidak ingin pasangan calon yang diusungnya saat m emenangkan Pi lgub DKI 2017, ternyata tidak memiliki hubungan baik dalam enam bulan ata u sat u ta hun ke depan. Hal itu banyak terjadi di daerah-daerah, hubungan gubernur dan wakil gubernur
terpecah karena terjadinya perbe daan pendapa t atau adu argumentasi, katanya. Jangan sampai pengalaman di banyak daerah, k etika Pilgub maju sejalan. Tetapi ketika sudah enam bulan atau satu tahun, pisah jalan, berkelahi. Tidak boleh, DKI Jakarta tidak boleh seperti itu. Keduanya harus serasi dong. Harus sal in g m ele ngk api satu sama lain. Harus betul-betul seirama karena tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama, kata Djarot. (ant)