Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 14 Februari 2017
No. 32 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
Ahli Bahasa Beratkan Terdakwa Ahok JAKARTA - Mahyuni, ahli Bahasa Indonesia dari Universitas Mataram yang dihadirkan JPU dalam sidang Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa pidato Ahok di Kepulauan Seribu sudah keluar dari konteks. “Kesan saya sebagai ahli itu topiknya mengarah ke kampanye, seolah-olah dia tidak yakin akan dipilih karena secara tiba-tiba berpidato soal gubernur memakai Surat Al-Maidah ayat 51,” kata Mahyuni saat memberikan kesaksian dalam lanjutan sidang Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, kemarin. Ia pun menyayangkan pidato Ahok yang menyinggung Al-Maidah ayat 51 karena diketahui tujuan awalnya adalah kunjungan kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu “Tidak usah dikaitkan dengan yang lain, yang saya ketahui
kan kunjungan kerjanya soal masalah ikan,” ucap Mahyuni. JPU dijadwalkan menghadirkan empat ahli antara lain ahli Agama Islam Muhammad Amin Suma, ahli Bahasa Indonesia Mahyuni dan dua ahli hukum pidana masing-masing Mudzakkir dan Abdul Chair Ramadhan. Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (ant)
Novel Diperiksa Bareskrim JAKARTA -Sekretaris Dewan Syuro ormas Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dana Yayasan Keadilan Untuk Semua. “Iya pemeriksaan pertama. Harusnya hari Jumat (10/2), tapi enggak bisa, kami kan punya jadwal agenda sendiri,” kata Novel di Kantor Bareskrim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, kemarin. Ia mengatakan tidak mengetahui persis dalam kasus apa keterangannya diperlukan polisi. Sementara kuasa hukum Novel, Ali Lubis mengatakan kliennya bukanlah pengurus Yayasan Keadilan Untuk Semua, bahkan tidak pernah mendengar nama yayasan tersebut.
“Bahkan Habib Novel sendiri tidak pernah mendengar nama yayasan itu. Beliau bingung tiba-tiba dipanggil Bareskrim sebagai saksi, kaitannya apa?” ujar Ali. Penyidik Bareskrim telah memeriksa tiga orang lainnya sebagai saksi dalam kasus yang sama, yakni Ketua GNPF MUI Ustadz Bachtiar Nasir, Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua, Adnin Armas dan stafnya. Ali menambahkan kliennya hanya mengenal Ustadz Bachtiar Nasir hanya sebatas rekan sesama ulama. “Antar ulama pasti saling kenal lah nama-namanya. Ya cuma sebatas rekan sesama ulama,” katanya. Dalam kasus ini, penyidik berusaha mengusut unggahan di media sosial yang meminta masyarakat menyumbangkan uang untuk Aksi Bela Islam. (ant)
Suluh Indonesia/ade
Manahan MP Sitompul
Polemik Penonaktifan Ahok
Pemerintah Minta Fatwa
Suluh Indonesia/ant
DISTRIBUSI LOGISTIK PILKADA - Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) membawa logistik Pilkada Kabupaten Muaro Jambi dari Sekernan menuju Rantau Majo di Muaro Jambi, kemarin. Pilkada serentak 2017 di Provinsi Jambi akan diselenggarakan di tiga kabupaten.
Menag :
Pilihan Pilkada Hak Tiap Warga Negara PERNYATAAN Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di media sosial menuai kritik di masyarakat. Menteri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyatakan ‘memilih cagub berdasar keyakinan agama sama sekali tak langgar konstitusi’. Lukman Hakim Saifudin di Gedung DPR Jakarta, kemarin mnenyatakan, karena banyak yang menanyakan bagaimana penggunaan hak itu. Menurut saya, bagaimana pun juga baik Pilkada, Pileg, Pilpres itukan hak tiap warga negara. Menurut Menag, masyarakat Indonesia sudah lazim bila memilih sesuatu berdasarkan keyakinan agama mereka. “Di mana bagi masyarakat kita yang dikenal masyarakat yang agamis, masyarakat yang religius, maka berbagai tindakan itu berlandaskan agama yang
dianutnya. Termasuk dalam menggunakan hak pilihnya,” lanjutnya. Atas dasar itu, Menag mengatakan menjadi hak tiap warga negara apabila dalam menetukan pilihannya didasarkan atas pertimbangan agama yang diyakininya baik dalam memilih presiden, anggota dewan maupun kepala daerah. “Karenanya, kita di tengah-tengah keragaman ini tidak perlu kemudian saling menafikan atau menyalahnyalahkan kalau kemudian sesama umat beragama itu
berbeda-beda pilihan. Kita harus menghormati dan menghargai perbedaan pilihan masing-masing,” ujarnya. Sebaliknya, Menag menegaskan menjadi hak tiap warga negara pula apabila sesama umat beragama yang sama, pemilih memiliki pilihan yang berbeda. Oleh karena itu, semua pihak diminta dapat memahami persoalan ini secara mendalam. “Karena masingmasing yang berbeda itu melandaskan diri pada agama yang dianutnya, dan agama adalah sesuatu yang harus dihormati dan dijunjung tinggi,” imbuhnya. Menag menekankan soal pilihan sepenuhnya berada ditangan pemilih. Dengan demikian apapun pilihannya dan agama seseorang semua terpulang kepada hak toap warga negara. “Jangan karena perbedaan pilihan, kemudian menyebabkan kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sesama umat beragama, apapun agama yang dianut, kemudian terpecah belah. Justru sebaliknya, kita harus saling menghomati dan menghargai pilihan masing-masing yang berbedabeda,” terang Menag. Mendekati hari H pencoblosan pilkada serentak gelpmbang kedua pada 15 Februari 2017, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan soal pertimbangan dalam menentukan calon gubernur. Menururnya alasan agama boleh menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan, dan tidak melanggar komstitusi. “Kita bangsa religius yg menjadikan agama sebagai acuan bersikap. Memilih cagub berdasar keyakinan agama sama sekali tak langgar konstitusi,” kata Lukman. (har)
JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan meminta pendapat dari MA terkait penafsiran pasal yang didakwakan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Langkah hukum yang ditempuh pemerintah tersebut terkait protes masyarakat atas keputusan Kemendagri yang tidak menonaktifkan Ahok yang sudah berstatus terdakwa. Rencananya, konsultasi dengan MA akan dilakukan hari ini. “Kami hargai semua pendapat, kami rencanakan untuk paling lambat besok pagi menyampaikan ke MA,” kata Tjahjo Kumolo usai mengikuti rapat Pansus Ran-
cangan UU Penyelenggaraan Pemilu di Gedung DPR, Jakarta, Sekemarin. Tjahjo menjelaskan konsultasi dilakukan untuk menginventarisasi semua masalah yang slah satunya adalah meminta penjelasan dari lembaga peradilan tertinggi itu, apakah keputusan Kemendagri yang tidak menonaktifkan Ahok dianggap sudah tepat atau tidak. “Apakah ini salah atau benar, semua orang punya tafsir, maka dari itu kami minta kepada MA yang lebih fair,” kata Tjahjo. Tjahjo mengatakan keputusannya tidak memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena ancaman hukumannya 5 tahun. Dalam persidangan, dakwaan
primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahok dengan pasal 156 a huruf a KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Sedangkan untuk dakwaan subsidair, Ahok didakwa dengan pasal 156 KUHP. Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena menyebut dan mengaitkan surat Al Maidah 51 dengan Pikada DKI. Penyebutan surat Al Maidah 51 saat bertemu warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Tjahjo menyebut dakwaan kepada Ahok merupakan dakwaan alternatif, bukan dakwaan tunggal. “Kan itu dakwaan alternatif, Mas dan Mbak sekalian bisa cek ke seluruh
pengadilan, apa benar itu dakwaan alternatif,” kata Tjahjo. Tjahjo menegaskan, pemerintah bertindak diskriminatif, sebab ada juga kepala daerah yang statusnya terdakwa tetapi tidak diberhentikan. “Padahal, ada lho kepala daerah yang dia terdakwa, tetapi tidak saya berhentikan selain Ahok karena dia dituntut di bawah lima tahun. Saya enggak mau sebut, ini masa tenang dan yang bersangkutan juga ikut pilkada sekarang,” kata Tjahjo. Sementara itu, Ahok kembali berulah dengan menyatakan, pilihan berdasarkan agama melanggar konstitusi. Namun MUI menegaskan, hal itu tidaklah melanggar konstitusi bahkan dijamin konstitusi. (har)
Suluh Indonesia/ant
TERIMA PP MUHAMMADIYAH - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberi keterangan pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Pertemuan antara lain membahas undangan kepada Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Tanwir PP Muhammadiyah di Ambon pada 24-26 Februari hingga Pilkada Serentak 2017 yang digelar pada 15 Februari mendatang.
Terkait Penonaktifan Ahok
DPR Resmi Gulirkan Hak Angket JAKARTA - Usul pembentukan pansus hak angket tentang pengangkatan kembali calon petahana pilkada DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta resmi diajukan. Saat surat pengajuan angket diajukan kepada pimpinan DPR terdapat 90 anggota DPR dari empat fraksi yang menjadi pendukung pengajuan hak tersebut. Penyerahan Hak Angket ini diterima oleh tiga orang pimpinan DPR yakni Fadli
Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto. Para pengusul menginginkan agar melalui angket DPR melakukan investigasi keputusan Mendagri yang tidak menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI. Usulan hak angket ini telah didukung empat fraksi, yakni Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS. “Terimakasih atas inisiator hak angket, kami atas nama pimpinan akan meneruskan surat usulan ini sesuai dengan konstitusi kita semua sama di mata hukum,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menerima surat
permohonan pengajuan hak angket di ruang pimpinan DPR. Fadli mengaku dirinya merasa ada kejanggalan dalam persoalan ini. “Kami merasa ada kejanggalan dan harus diuji bersama di dalam angket ini atas pengangkatan Ahok,” kata Fadli yang juga Wakil Ketua umum Partai Gerindra. Dia menegaskan usulan hak angket sudah melampui syarat pengajuan yaitu minimal terkumpul 25 tanda tangan anggota DPR dan lebih dari dua fraksi. “Ini sudah cukup untuk usulan hak angket, syarat se-
bagai usulan untuk dibawa ke Paripurna. Karena sesuai UU MD3,” katanya. Partai Demokrat mengusulkan penggunaan hak angket di DPR untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah khu-susnya Kemendagri mengangkat kembali Basuki T. Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta padahal statusnya terdakwa. ‘’Dipastikan akan masuk ke DPR,’’ dan minimal 2 fraksi,’’ kata Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan. (har)