Edisi 13 Oktober 2016 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

www.suluhindonesia.com

Pengemban Pengamal Pancasi la

Kamis, 13 Oktober 2016

No. 187 tahun X

OTT Kemenhub :

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

JAKARTA - Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka terkait operasi tangkap tangan pungutan liar (pungli) perizinan perkapalan di Kemenhub. Ketiga tersangka diduga melakukan pungli, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan di Jakarta, kemarin. Ketiga tersangka itu yakni ahli ukur Direktorat Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub Endang Sudarmono, Kasi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub Meizy dan PNS Golongan 2D Abdu Rasyid. Iriawan menyebutkan ketiga tersangka menerima pungli pengurusan surat ukur permanen dan lSeaferer Identity Document . Terkait tiga orang lainnya yang sempat diamankan,

Kapolda Metro Jaya menuturkan masih berstatus saksi karena belum ditemukan alat bukti yang cukup. Ia mengungkapkan pihaknya mendalami status ketiga saksi itu karena mengaku dipaksa menyerahkan uang suap untuk mengurus dokumen. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi terdiri dari enam PNS Kemenhub dan seorang dari pihak swasta yang diduga mengurus dokumen izin perkapalan. Ketiga tersangka dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 huruf a dan b dan atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. (ant)

KPK Periksa Gamawan Fauzi

JAKARTA - KPK memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) periode 2011-2012. Ini pertama kalinya saya belum tahu ini, kata Gamawan saat tiba di gedung KPK Jakarta, kemarin. G amawan adalah Menteri Dal am Negeri periode 2009-2014 yang bertanggung jawab atas pengadaan E-KTP ini. Tersangka dalam kasus ini adalah mantan Dirjen Dukcapil Irman yang juga Kuasa Pengguna Anggaran proyek pengadaan E-KTP dan mantan Direktur P en g elo la In fo r ma si A d m ini st ra si Kependudukan Ditjen Dukcapil sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek

E-KTP Sugiharto. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP itu adalah Rp2 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp6 triliun. Irman dan Sugiharto disangkakan pasal ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP Pasal tersebut mengatur tentang orang yang mela nggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. (ant)

Suluh Indonesia/ant

Satgas Saber Pungli

PUTU BERSAKSI - Tersangka kasus dugaan suap pengalokasian anggaran proyek 12 ruas jalan SumbarI Putu Sudiartana diperisaka sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Pemerintah Bentuk

JAKARTA - Pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang diharapkan selesai dan mulai beroperasi resmi dalam waktu sepekan ke depan. Sebutan untuk satgas operasi pemberantasan pungli atau OPP adalah Saber Pungli, kata Menko Polhukam Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Wiranto menyebutkan Presiden Jokowi mengharapkan pungli bisa disapu bersih di Indonesia sehingga namanya Satgas Saber Pungli. Beliau melihat pungli tidak hanya di satu kementerian saja. Beliau melihat di se-

luruh Nusantara ada keluhan terkait pungli dari rakyat, kata Wiranto usai dipanggil Presiden Jokowi untuk membicarakan kelanjutan OPP. Menurut Wiranto, Presiden memerintahkan segera dibentuk Satgas yang efektif yang bisa menjamah, merayap ke seluruh lapisan masyarakat yang dirugikan akibat pungli. Wiranto menyebutkan anggota satgas itu nantinya terutama berasal dari kepolisian. Satgas juga akan membuka pengaduan masyarakat secara online sehingga satgas bisa menanganinya, katanya. Ketika ditanya kapan satgas itu beroperasi, Wiranto mengatakan sudah mulai beroperasi

dengan operasi di Kemenhub. Sementara itu, Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terus berupaya keras untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) m enyusul operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan. Menurut Luhut yang ditemui seusai membuka pertemuan kepala badan keamanan laut se-Asia di Jakarta, Rabu, upaya menghilangkan pungli dan penegakan hukum ke depan akan dilakukan lebih keras dan bertahap. Ini bagian dari program pemerintah, reformasi hukum. Hasil ratas kemarin, pemerintah masuk pada bagian untuk menghilang-

kan masalah pungli dan penegakan hukum, katanya. Menko Bidang Kemaritiman itu menuturkan, upaya yang dilakukan pemerintah itu misalnya mulai di sistem perpajakan yang menggunakan sistem elektronik. Sehingga dapat mengurangi juga pungli-pungli itu, ujarnya. Di sektor energi sendiri, lanjut dia, pemerintah telah memangkas sejumlah perizinan untuk bidang minerba, minyak dan gas bumi. Sekarang (izinizin) kita bebasin. Misalnya proses izin di Kementerian ESDM untuk minerba dan migas itu ada 104 perizinan kita pangkas menjadi tinggal enam, katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ade

MANTAN MENDAGRI - Mantan Mendagri Gamawan Fauzi diperiksa penyidik KPK di Jakarta, kemarin. Gamawan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP-elektronik).

Wapres :

Indonesia Bisa Jadi Contoh Perdamaian Dunia

Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat bahwa Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mewujudkan perdamaian di tengah kondisi dunia yang penuh konflik dan resesi ekonomi. Wapres Jusuf Kalla dalam konferensi pers Dialog Menuju Budaya Perdamaian Bridges di Jakarta, kemarin, wapres mengatakan, Indonesia juga menghadapi tantangan yang sama, tapi kita bersyukur bahwa Indonesia yang berada di

tengah-tengah, jauh lebih aman dan stabil dibandingkan negara-negara lain. Wapres Jusuf Kalla bertindak sebagai ketua kehormatan Dialog Menuju Budaya Perdamaian Bridges di Indonesia, acara yang menghadirkan pe-

menang Nobel Perdamaian, Fisika, Kimia, dan Kedokteran untuk memberikan kuliah umum dan dialog dengan masyarakat Indonesia, khususnya pelajar dan mahasiswa. Menurut Wapres, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia telah memberikan contoh tentang toleransi dan saling menghormati dalam hidup berdampingan bersama pemeluk agama lain. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, tapi juga rumah bagi banyak umat Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha, dan secara keseluruhan berhasil menjaga persatuan dan harmoni berdasarkan Pancasila dan motto Bhinneka Tunggal Ika, kata dia. Para pemenang Nobel yang akan hadir di Indonesia adalah Nobel ekonomi 2007 Profesor Eric Stark Maskin, Nobel Perdamaian 2012 HE Jose Manuel Barroso, Nobel Fisika 1979 Profe sor Shel don Lee Glashlow, Nobel Kedokteran 1993 Dr Sir Richard J Roberts, Nobel Ekonomi 2003 Robert Fry Eugle III, Nobel Fisika 1990 Profesor Jerome Isaac Friedman, dan Nobel Kimia 2003 Dr Peter Agre. Selain di Indonesia, Dialog Bridges yang diprakarsai International Peace Foundation di Wina, Austria, itu juga akan diselenggarakan di Thailand, Filipina, Mala ysia , Kam boja, Vietnam, dan Singapura. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PATUNG MADAME TUSSAUD - Presiden Joko Widodo menyambut pemahat patung lilin asal Inggris Laura (kedua kanan), bersama General Manager Museum Madame Tussauds Jenny You (ketiga kanan) sebelum pengukuran dan pemotretan Presiden untuk pembuatan patung lilin Museum Madame Tussaud Hongkong di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Perppu Kebiri Disetujui

Hanya Fraksi Gerindra Menolak

JAKARTA - Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak akhirnya disahkan oleh DPR menjadi UU. Revisi UU melalui Perppu tersebut disahkan melalui rapat paripurna DPR di Jakarta, kemarin. Rapat yang dipim pin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sempat memanas setelah Faksi Gerindra menyatakan menolak Perppu. Salah satu butir penting dari revisi UU ini ini adalah penambahan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual

dengan sanksi kebiri kimia. Anggota Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menjelaskan sikap kukuh penolakan fraksinya berdasarkan masukan dari para dokter yang mengadukan pemberatan sanksi hukuman kebiri. Menurutnya, kajian pemerintah dalam penerbitan perppu hanya memberi harapan kosong bagi anak-anak Indonesia. Ia berharap perppu bukan menghadirkan harapan semu. Kami mendukung langkah untuk memperberat sanksi bagi pelaku, tapi UU Kebiri ini sulit

dilaksanakan, maka Fraksi Gerindra menolak Perppu ini menjadi UU, tegas Saraswati. Sebanyak 99 ormas pegiat anak-anak seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), LBH Apik, Walhi, Kontras dan lain-lain juga menolak Perppu ini. Kok kita dianggap tidak pro perlindungan anak. Menkumham juga tak pernah hadir kecuali diwakilkan. Jadi, aneh Perppu ini disahkan tapi akan direvisi. Padahal, UU Perlindungan Anak tahun 2015 sudah direvisi untuk yang ketiga kalinya, ujarnya.

Komnas Perempuan juga menyuarakan penolakan sama. Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Azriana mengatakan penolakan karena kebiri seperti sudah diterapkan di Inggris, Jerman, dan Denmark justru tidak mengurangi kejahatan kekerasan sekssual anak. Biaya kebiri untuk satu orang per 3 bulan Rp 700 ribu, sehingga kalau pelakunya banyak, maka anggaran negara yang dikeluarkan juga besar. Jadi, biayanya cukup mahal, jelasnya. (har)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.