Issuu on Google+

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Jumat, 13 Januari 2017

No. 10 tahun XI

Pengemban Pengamal Pancasila

Sumur Minyak Meledak PALEMBANG - Sumur minyak ilegal di Desa Tanjung Keputran, Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, meledak dan mengakibatkan 18 korban luka bakar cukup parah. “Sumur yang meledak tersebut adalah milik warga dan termasuk ilegal, padahal sumur tersebut pernah ditutup, maka kami sedang mencari tahu siapa yang membuka kembali sumur itu,” kata Kapolres Musi Banyuasin AKBP Julihan Muntaha di Palembang, kemarin. Ia mengatakan ledakan sumur minyak ilegal itu terjadi pada Rabu (11/1) malam saat pekerja sedang memindahkan minyak ke dalam drum. Pada saat bersamaan muncul ledakan dari mesin pompa dan menimbulkan percikan api lalu menyambar drum minyak.

Sambaran api menyebabkan kebakaran besar dan para pekerja kesulitan ke luar dari kobaran api. Beruntung warga segera ke lokasi dan membawa semua pekerja ke Puskesmas Pembantu Sialang Agung guna pertolongan pertama, selanjutya dirujuk ke RSUD Sekayu Musi Banyuasin. Korban banyak menderita luka bakar, di antaranya Kuswandi (41), Adam Fauzi (19), Emi Karmansyah (26), Redi (21), Suparman (25), Widodo Arianto (24), Sulaiman (19), Wigo (20) Usman (19), Taufik (37), Parihorn (41), Deka Handika (17), dan Yonsak (33). Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan akan mengungkap jaringan pengeboran sumur minyak ilegal (ilegal driling) bekerja sama dengan tim gabungan kepolisian-Pertamina. (ant)

Suluh Indonesia/ant

WALI KOTA CIMAHI DIPERIKSA - Tersangka yang juga Wali Kota nonaktif Cimahi Atty Suharti Tochija berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Kalangan Birokrasi

Pelaku Utama Korupsi

Suluh Indonesia/ant

MANTAN PANSEL KPK - Mantan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Natalia Subagyo (tengah), Diani Sadiawati (kanan), Yenti Garnasih (kiri) berjalan keluar usai bertemu Pimpinan KPK untuk membahas kelanjutan kasus-kasus KPK yang tertunda di Jakarta, kemarin.

JAKARTA - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan peringkat pertama pelaku korupsi di Indonesia berasal dari kalangan birokrasi. “Korupsi adalah masalah klasik. Berdasarkan data kami, sejak 2004 sampai semester II 2016, birokrasi ada di urutan pertama pelaku korupsi di Indonesia. Urutan kedua adalah DPRD dan kepala daerah,” ujar Ade Irawan dalam acara diskusi bertajuk “Jual Beli Jabatan Modus Baru Korupsi’ yang diselenggarakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, kemarin. Menurut Ade, praktik korupsi yang dilakukan birokra-

si umumnya berupa pemerasan, memanipulasi tender, menganggarkan kegiatan fiktif, hingga korupsi kecil-kecilan seperti memanipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku. “Jika birokrasi melakukan korupsi maka tujuan dari keberadaan birokrasi sebagai pelayan masyarakat menjadi tidak berjalan,” kata Ade. Dia mengatakan, faktor utama praktik korupsi birokrasi berasal dari faktor eksternal yakni adanya tekanan dari atasannya yakni kepala daerah. Oknum kepala daerah kerap memaksa birokrat yang menjadi bawahannya untuk melakukan korupsi. “Birokrasi menjadi eksekutor keputusan korupsi atasannya. Misalnya

atasannya akan membagi-bagi jatah anggaran, nanti yang mengeksekusi birokrasinya,” jelas dia. Ade menekankan praktik korupsi di lingkup birokrasi merupakan cerita lama, di mana birokrat akhirnya menjadi pelayan penguasa bukan abdi masyarakat. “Makanya terjadi jual beli jabatan. Dan jual beli jabatan ini bukan hanya bicara uang negara yang hilang, tapi bicara dampak yang lebih dahsyat, di mana negara tidak mampu melayani warganya,” kata Ade. Ade menilai langkah jangka pendek yang dapat diterapkan guna menghilangkan praktik korupsi di lingkungan birokrasi adalah dengan memperkuat

keberadaan masing-masing institusi yang ada. “Kalau ditangkap kepala daerahnya saya kira tidak akan pernah kapok. Karena korupsi dengan model suap dua-duanya diuntungkan,” kata dia. Sebelumnya, jual beli jabatan yang terjadi di Klaten dan sejumlah daerah lainnya diyakini bukan akhir dari tindak pidana korupsi. Perdagangan jabatan ini justru menjadi awal dari korupsi di daerah. Ade Irawan mengatakan, dalam kasus jual beli jabatan, birokrasi dituntut untuk terus melayani pejabat-pejabat politik agar posisi mereka aman. Termasuk mencari dan menyediakan logistik bagi pejabat politik. (ant)

Pemerintah Diminta

Tidak Perlu Khawatir Demo Mahasiswa WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah tidak khawatir dengan aksi bela rakyat 121 yang akan digelar serentak Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di semua daerah, karena merupakan wujud kegelisahan mahasiswa dengan situasi saat ini. Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, kemarin mengatakan, gerakan mahasiswa muncul karena kegelisahan mereka terhadap suasana masyarakat yang semakin menderita karena berbagai kenaikan harga. Fahri menjelaskan dalam teori gerakan mahasiswa, mereka tidak bisa dibayar dan disu-

ruh-suruh sehingga tampil atas panggilan zaman. Karena itu dirinya meyakini bahwa aksi yang digelar mahasiswa itu bersumber dari kegelisahan yang independen. “Mereka tampil atas panggilan jaman atas situasi yang berkembang tiba-tiba, tidak terencana, itu bersumber dari keg-

elisahan yang independen,” ujarnya. Fahri meminta pemerintah tidak khawatir dan menjawab semua kritik serta aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurut dia kalau mahasiswa sudah mendapatkan jawaban dari pemerintah maka tuntutan mereka akan mereda. “Mahasiswa itu tidak ada pretensi pollitik, mereka bekerja dengan apa yang mereka lihat di lapangan,” katanya. Menurut dia, Indonesia merupakan negara dengan tradisi gerakan mahasiswa yang kuat sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Dia menilai pemerintah tinggal menjawab saja semua kritikan yang disampaikan mahasiswa tersebut. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek akan melakukan Aksi Bela Rakyat 121 pada 12 Januari 2017 di depan Istana Merdeka, Jakarta. Ketua BEM PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) Fikri Azmi mengatakan aksi tersebut digelar terkait kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat, seperti kenaikan biaya mengurus STNK dan BPKB. “Kami mahasiswa Jabodetabek akan menggelar aksi bela rakyat, menuntut pemerintah untuk segera bertanggung jawab dengan kebijakan yang mereka ambil,” ujar Fikri Azmi. Fikri menambahkan, banyak kebijakan pemerintah memberatkan masyarakat. (ant)

Suluh Indonesia/ade

MAHASISWA DEMO JOKOWI : Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Indonesia berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, kemarin. Unjuk rasa yang dikenal dengan aksi 121 tersebut merupakan wujud keresahan rakyat terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) hingga kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor.

Presiden Inginkan

Pemerataan Pasukan di Titik Terluar JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin ada pemerataan pasukan TNI yang berada di berbagai titik terluar Indonesia. ‘’Sebagai negara kepulauan dan rentang geografis yang sangat luas, saya melihat saat ini penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, di titik selatan bagian timur, di titik selatan bagian barat masih kurang,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas (ratas) tentang

sinkronisasi gelar TNI dengan pembangunan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Ratas itu dihadiri antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Menkopolhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri Djahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri Kabinet Kerja lain. “Padahal titiktitik tersebut bukan hanya wilayah terluar terdepan dari NKRI, tapi juga wilayah yang

sangat potensial untuk tumbuh menjadi pusat-pusat penggerak ekonomi nasional, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Presiden Jokowi. Presiden ingin ada penataan gelar pasukan TNI untuk membangun postur pertahanan negara yang kuat sehingga dapat mengatasi semua ancaman terhadap kedaulatan negara. “Untuk itu, saya minta agar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang

tidak lagi bersifat Jawasentris, tapi harus Indonesiasentris,” tegas Presiden. Dalam dua tahun terakhir, menurut Presiden, pemerintah fokus untuk mempercepat membangun pinggiran, membangun kawasan timur, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia sehingga pembangunan dilakukan lebih merata sehingga mengatasi kesenjangan antara wilayah terutama kawasan barat dan kawasan timur Indonesia. (ant)


K ta

Suluh Indonesia, Jumat 13 Januari 2017

2

Kilas Stabilisasi Harga Cabai PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memanfaatkan lahan tidur untuk perkebunan cabai. Ini dilakukan guna mengatasi mahalnya harga cabai saat ini. Namun untuk keseimbangan pasokan dibutuhkan intervensi dari pemerintah pusat. Sumarsono, Pelaksana Tugas (Plt) Gubenur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin mengatakan, kalau ini cuaca buruk, suplai tak bertambah dan harga cabai pasti naik lagi. Maka itu intervensinya memang harus mencari keseimbangan distribusi cabai dari produsen di Indonesia. Itu kewenangan pusat untuk meredistribusikan. Sementara itu, Pemprov DKI memiliki cara sendiri untuk mengatasi berkurangnya pasokan cabai. Pemprov DKI akan memanfaatkan lahan tidur untuk menanam cabai. Karena belakangan ini pasokan cabai ke Jakarta berkurang drastis. Kebutuhan setiap harinya mencapai 120 ton, sementara pasokan hanya sebanyak 4070 ton saja. Jadi intinya pemanfaatan lahan tidur ini mendesak untuk dilakukan, (kmb)

Fokus Tangani Rob PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah fokus menangani banjir rob di kawasan Jakarta Utara yang saat ini masih menyisakan persoalan. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menyampaikan, pihaknya bersama instansi terkait telah menggelar rapat membahas penanganan banjir rob di Jakarta Utara. Ia mengatakan, caranya tetap dibangun tanggul yang besar dan tinggi. Dengan demikian air tidak masuk. Pria yang akrab disapa Soni ini menjelaskan, banjir di kawasan Jakarta Utara, khususnya Muara Angke terjadi bukan akibat hujan lokal. Melainkan karena naiknya permukaan air laut yang meluap melewati tanggul. Menurut Soni, hasil kesepakatan sementara. Kami rapat di Kali Adem kemarin. Fokus sekarang itu bukan banjir tapi rob. Ia menambahkan, hal lainnya yang akan dilakukan di kawasan Jakarta Utara yakni menata Pelabuhan Kali Adem dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana transportasi menuju Kepulauan Seribu. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

RELOKASI PEMUKIMAN - Suasana pemukiman warga bantaran Sungai Ciliwung yang berada di kolong jembatan Bukit Duri, Jakarta, kemarin. Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Pusat menganggarkan dana sekitar Rp5 triliun sampai Rp6 triliun untuk merelokasi sebanyak 1.185 bangunan atau 10.000 ribu jiwa yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk segmentasi Kampung Melayu-Manggarai.

Penanganan Banjir Jakarta

Terkendala Warga Bantaran Kali

Truk Sampah Menebar Bau DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta agar masalah lingkungan di sekitar tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat bisa diperbaiki. Sebab banyak keluhan masyarakat terkait bau, terutama yang dilewati truk sampah. Pandapotan Sinaga, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, kemarin berharap bisa dicarikan solusinya, apalagi Dinas Kebersihan sudah digabung dengan lingkungan hidup. Seharusnya, lanjut Pandapotan, seluruh truk sampah yang menuju lokasi dilengkapi teknologi penghilang bau seperti di negara lainnya. Terlebih saat ini truk yang sudah digunakan adalah truk tertutup sehingga dinilai seharusnya sudah lebih baik. Jalan ke lokasi merupakan daerah permukiman penduduk, belum lagi kemacetannya. Kalau truk kita tidak dicarikan solusi penghilang bau maka akan merugikan masyarakat di sana. (kmb)

JAKARTA - Upaya penanganan banjir di Jakarta masih mengalami kendala terutama banyaknya warga yang tinggal di bantaran kali, kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Imbasnya, kata pria yang lebih akrab dipanggil Soni itu di Jakarta, Kamis, program normalisasi kali dan waduk yang tengah digalakkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum dapat berjalan secara optimal. “Saya dapat laporan bahwa pogram normal-

isasi kali maupun waduk belum bisa berjalan dengan sempurna, belum 100 persen, belum semuanya dinormalisasi,” ujar Soni. Meskipun demikian, dia mengungkapkan bahwa penanganan banjir di wilayah ibu kota saat ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terlebih, langkah penanganan itu sudah dilakukan sejak jauh hari. “Saya yakin, walaupun curah hujan meningkat, banjir pasti dapat diatasi dengan baik,” tutur Soni.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, selain banyaknya warga yang tinggal di bantaran kali, permasalahan hukum juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya penanganan banjir di Jakarta. “Masalah hukum juga jadi penyebab terhambatnya pekerjaan normalisasi. Misalnya, soal gugatan yang diajukan oleh warga Bukit Duri (Jakarta Selatan) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Makanya, kami selesaikan satu-satu,” ungkap

Soni. Soni meminta agar seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bersinergi menyelesaikan masalah banjir rob di ibu kota. “Masalah banjir rob itu tidak bisa diselesaikan sendirisendiri. Semua SKPD terkait harus saling bersinergi dalam penanganannya,” katanya. Menurut dia, penanganan masalah banjir rob yang kerap melanda wilayah Jakarta Utara tidak dapat dilakukan secara parsial atau setengah-setengah, tetapi harus secara total

dan terintegrasi. “Banyak faktor yang menyebabkan banjir rob itu bisa masuk ke lingkungan pemukiman warga. Makanya, cara menanganinya tidak bisa setengah-setengah, harus secara keseluruhan,” ujar Sumarsono. Pria yang lebih sering dipanggil Soni itu pun menuturkan salah satu upaya yang daoat dilakukan untuk menangani masalah tersebut, yakni dengan mengembangkan kawasan terpadu Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara. (kmb)

Pemkab Gulirkan

Program Peningkatan Produksi Pangan JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mendorong program peningkatan produksi pangan. Upaya ini perlu dilakukan untuk menyikapi meningkatnya harga sejumlah komoditas. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Eric Pahlevi Zakaria mengatakan, penambahan lahan pertanian dengan memanfaatkan pulau kosong bisa dilakukan, salah satunya, di Pulau Payung. “Program ini, selain meningkatkan produk-

tivitas pertanian di Kepulauan Seribu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Eric. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Darjamuni mengatakan, pihaknya siap mengalokasikan bibit cabai untuk warga di Kepulauan Seribu. “Kalau lahan di Kepulauan Seribu ada, warga tinggal minta saja. Kita akan bantu kirim bibitnya,” tandas-

nya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta dinas terkait bisa mensosialisasikan masa tanam cabai bagi para petani. Sebab musim hujan yang tidak menentu menyulitkan petani untuk mengetahui waktu yang cocok untuk masa tanam. “Sekarang iklim sudah bisa dibaca lewat teknologi, informasikan ke petani kita agar menghindari gagal panen,” ujar Tubagus Arif, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya, salah satu penyebab gagal panen belakangan adalah masalah musim hujan yang panjang. “Jadi bukan hanya andalkan petani, pemerintah harus ciptakan solusinya. Karena kalau gagal panen karena cuaca merugikan petani juga,” ucapnya. Apalagi saat ini ada program penanaman cabai di masyarakat berupa pemberian bibit. Hal ini menurutnya stimulan yang baik. “Jadi harus ada pendampingan berkesinambungan,’’ jelasnya. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

AKSI GURU SWASTA - Sejumlah guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Aksi yang diikuti ratusan guru itu menuntut tunjangan sertifikasi bagi guru agama yang bernaung di Kemenag yang hingga kini belum terbayar serta menolak diskrimasi terhadap guru swasta.

Masyarakat Diminta

Waspadai Politik Uang JAKARTA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu meminta masyarakat mewaspadai politik uang dan jual beli suara pada Pilkada DKI Jakarta. “Masyarakat perlu ikut mengawasi, waspada dan mencegah terjadinya politik uang saat pelaksanaan Pilkada nanti,” kata Syarifudin, Ketua Panwaslu Kepulauan Seribu, saat melakukan sosialisasi di Pulau Pramuka, kemarin. Dijelaskan Syarifudin, politik uang sangat rentan terjadi saat Pemilu. Namun, hal ini dapat dicegah bila semua pihak ikut peduli melakukan penga-

wasan. Terlebih, pelaku politik uang terancam hukuman pidana. “Bisa dikenakan sanksi penjara minimal enam tahun, bagi siapa saja yang melakukan politik uang,” tandasnya. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri jajaran lurah di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, tokoh masyarakat, ormas, LMK, FKDM dan perwakilan partai politik. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjamin warganya tidak kehilangan hak pilih dalamPilkada DKI Jakarta 2017. Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Ismer Harahap menga-

takan, warga yang telah memenuhi persyaratan dijamin untuk bisa menggunakan hak pilihnya. “Dalam pilkada kerukunan tetap harus terjaga dan itu yang terpenting,” kata Ismer. Sementara, Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Seribu, Syarifudin mengatakan, warga Kepulauan Seribu sudah sangat cerdas menilai konsep calon dalam mensejahterakan rakyatnya ketimbang mengikuti isu-isu negatif. Bahkan, hingga kini di Kepulauan Seribu belum ditemukan adanya kampanye negatif. (kmb)

LPSK Imbau

Siswa Laporkan Kekerasan di Sekolah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengimbau siswa proaktif melaporkan aksi kekerasan di sekolah agar kejadian tewasnya taruna junior Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Amirullah Adityas Putra (18) tidak terulang. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Jakarta kemarin mengatakan, para siswa tidak hanya diam dalam kasus penganiayaan di STIP. Semendawai mengatakan pelajar harus melaporkan kepada pengelola sekolah maupun aparat hukum ketika terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan senior. Semendawai menuturkan bila potensi kekerasan dilaporkan lebih awal kemungkinan timbul jatuh korban

meninggal dunia dapat dicegah. “Kejadian kekerasan di lingkungan sekolah sudah berulang kali terjadi. Selain diperlukan kepekaan dari tenaga pendidik bagi para siswa juga diminta tidak takut melaporkan potensi kekerasan di sekolahnya,” ujar Semendawai. Semendawai juga mengharapkan saksi yang memiliki informasi kekerasan terhadap Amirullah dapat memberikan keterangan kepada kepolisian.

Kepada pihak sekolah juga diminta tidak menutupi kasus dan membuka akses bagi aparat kepolisian untuk mengusut kematian Amirullah. Semendawai menyatakan polisi sudah mengantongi beberapa saksi yang juga taruna maupun pembina di STIP agar diberikan perlindungan sesuai ketentuan. Semendawai juga mengapresiasi Menteri Perhubungan yang sudah turun langsung terkait kejadian tersebut dan menyerukan akan melindungi, serta merahasiakan identitas para saksi. Terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian Amirullah di STIP Jakarta Utara, Semendawai meminta para siswa atau sia-

papun yang memiliki informasi terkait kejadian ini, harus berani memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. “Kepada pihak sekolah juga diminta tidak menutupi kasus dan membuka akses bagi aparat kepolisian untuk melakukan pengusutan,” tegasnya. Menurut dia, aparat kepolisian tentu sudah mengantongi beberapa saksi dalam kasus ini, yang kemungkinan juga taruna di STIP. Kepada para saksi diharapkan tidak sampai terjadi intimidasi kepada dari pihak manapun karena hak-hak saksi dilindungi undang-undang. “Apalagi, dalam kasus ini, para saksi masih terkategori anakanak,” tuturnya. (kmb)


Metr politan

Suluh Indonesia, Jumat 13 Januari 2017

3

Zulkifli Hasan :

Pendidik Adalah Kunci Bentuk SDM Berkualitas KETUA MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa pendidik di berbagai tingkat lembaga pendidikan merupakan kunci dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) Republik Indonesia yang berkualitas. Zulkifli Hasan dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan, pendidik adalah kunci untuk membentuk SDM Indonesia sehingga bisa memiliki daya saing yang tinggi baik di tingkat nasional maupun hingga level global. Ketua MPR juga telah menerima kedatangan delegasi sebanyak 14 anggota delegasi Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) yang dipimpin Ketua ILPPTNB Fadillah Sabri di Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR /DPD JAkarta, kemarin. Delegasi ILP-PTNB menemui Ketua MPR RI Zulkifli Hasan terkait dengan agenda tunggal

penyampaian aspirasi tentang status kepegawaian. Fadillah mengungkapkan bahwa kedatangan delegasi adalah mewakili suara kepegawaian baik dosen maupun tenaga kependidikan dari 36 Perguruan Tinggi Negeri Baru se- Indonesia yang tergabung dalam ILPPTNB. Dia mengungkapkan, status kepegawaian para dosen menjadi tidak jelas setelah 36 perguruan tinggi diubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Sebenarnya pemerintah telah mengupayakan persoalan tersebut dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya Perpres No.10 Tahun 2016 dan Permenristekdikti Nomor 38 Tahun 2016, namun nyatanya sampai saat ini persoalan status tersebut dinilai tidak kunjung selesai, sehingga berimbas pada kinerja. Merespon hal tersebut, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memberikan perhatian serius terhadap masalah itu dan berharap pemerintah terutama kementerian terkait agar menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih berharap kualitas pendidikan meningkat. (ant)

Suluh Indonesia/ant

RAPIM KEMHAN 2017 - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan keterangan kepada awak media seusai Rapat Pimpinan Kemhan 2017 di Jakarta, kemarin. Rapim yang dihadiri Mendagri, Menkeu, Menteri BUMN dan Menteri PPN/Kepala Bapennas itu membahas tema meningkatkan semangat bela negara, profesionalisme TNI, dan kemandirian industri pertahanan didukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.

OSO Nilai

Ambang Batas Tidak Perlu JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan ambang batas parlemen tidak diperlukan, agar tidak ada kesan dalam penyusunan peraturan, menghambat partaipartai kecil untuk berkembang. “Menurut saya ambang batas parlemen tidak perlu. Jangan mengunci partai-partai kecil untuk berkembang atau menutup partai akan masuk karena itu bebaskan saja,” kata OSO

di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan dalam pembahasan Rancangan UndangUndang Penyelenggaraan Pemilu dalam Panitia Khusus Pemilu yang sudah berjalan, harus mengakomodir semua kepentingan partai politik. Menurut dia, partai-partai besar jangan merasa dirinya sudah besar karena semua parpol sama-sama berjuang untuk kepentingan bangsa dan nega-

ra. “Kita sama-sama berjuang untuk negara, sehingga mau menang silahkan berjuang namun jangan jumlah itu untuk mempengaruhi sesuatu,” ujarnya. Oso mengatakan harus diberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakilnya menurut hati nuraninya. Karena itu menurut dia, sesama partai jangan saling mengunci untuk berkembang karena tidak baik dalam iklim

demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sekretaris Jenderal Hanura Sarifudin Sudding mengatakan ambang batas parlemen (Parliament Threshold-PT) tidak relevan lagi karena awalnya PT dibuat untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol yang mencapai angka 20 persen. Namun menurut dia, saat ini Pemilu serentak tidak memerlu-

kan ambang batas parlemen sehingga ketika semua parpol berhak mengusung capres dan cawapres maka PT tidak dibutuhkan lagi. “Kita harus menghargai pilihan rakyat yang terbuang ketika ada seorang calon anggota legislatif yang terpilih namun partainya tidak lolos ambang batas parlemen,” ujarnya. Menurut dia apabila hal itu terus terjadi merupakan kemunduran demokrasi. (ant)

Fahri Hamzah Siap

Jadi Pengusul Pansus Makar

Suluh Indonesia/ant

MODUS BARU KORUPSI BIROKRASI - Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Waluyo (kedua kanan), Peneliti ICW Ade Irawan (kanan), Kabag Hukum KASN Rahmat Siregar (kedua kiri), dan Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endy (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi di Jakarta, kemarin. Diskusi tersebut digelar dengan tema Jual Beli Jabatan Modus Baru Korupsi.

Wawan Purwanto :

Jadikan Media “Mainstream” Sebagai Acuan JAKARTA - Pengamat intelijen Wawan H Purwanto menyarankan masyarakat menjadikan media “mainstream” sebagai acuan informasi di tengah maraknya media penyebar berita palsu (hoax) dan penyebar propaganda radikalisme, akhir-akhir ini. “Berita-berita di media mainstream, terutama media ‘online’ (daring), lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang media yang tidak jelas. Apalagi, sekarang ini banyak situs abal-abal,” kata dia di Jakarta, kemarin. Menurut dia, masih banyak masyarakat yang belum paham memilah antara media penyebar informasi yang benar dan penyebar informasi bohong. Buktinya, berita atau foto yang disebar media abal-abal di media sosial bisa viral meski isinya tidak berdasar alias “hoax”. Wawan menilai keberadaan media penyebar hoax dan propaganda radikalisme sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apalagi kalau berita itu bersifat menghasut. Ia menilai langkah pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menangani media tersebut, salah satunya memblokir situssitus bermuatan negatif dan SARA, sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia pun yakin penegak hukum bisa diandalkan untuk menembus dan mencari pembuat dan sumber berita yang disebarkan media hoax dan radikalisme itu. (ant)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan siap menjadi salah satu pengusul pembentukan Panitia Khusus Kasus Makar karena mulai berjalan pengadilan terhadap pemikiran yang berkembang di masyarakat oleh negara. “Kalau pansus itu merupakan usulan anggota, silakan saja. Saya sendiri mau menjadi pengusul,” kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, kemarin. Menurut dia, saat ini di Indonesia mulai berjalan pengadilan terhadap pemikiran seseorang dan kondisi itu tidak baik untuk negara demokrasi. Dia menegaskan dalam negara demokrasi tidak mengadili orang yang berpikir dan

berpendapat namun mengadili penjahat. “Demokrasi tidak mengadili pikiran, negara demokrasi itu mengadili penjahat, bukan orang yang berpikir dan berpendapat,” ujarnya. Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Wenny Warouw mengusulkan dibentuknya Pansus Dugaan Makar terkait tuduhan makar kepada 11 aktivis dan tokoh nasional karena kasus itu dinilai dipaksakan. “Saya usulkan agar dibentuk Pansus, supaya masalah ini terang benderang dari mana asal usulnya. Saya minta kepada pimpinan DPR mendukung pembentukan Pansus,” kata Wenny . Untuk itu, Wenny juga mengusulkan agar sejumlah tokoh

yang menjadi tersangka kasus makar menemui Komisi III DPR untuk mendorong terbentuknya Pansus Makar. Hal itu menurut dia karena pemeriksaan penyidik Polri terhadap para tersangka kasus dugaan makar tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. “Saya sebagai mantan penyidik, mendengar keterangan dari saudara soal pemeriksaan itu, saya terus terang merasa geli,” katanya. Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Mayjen (Purn) Syamsu Djalal meminta kepolisian untuk tidak memaksakan pengenaan pasal makar kepada sejumlah orang yang dituduh merancang rencana aksi tersebut. (ant)


Megap litan

Suluh Indonesia, Jumat 13 Januari 2017

4

Pemkot Tangsel

Lakukan Rotasi Jabatan Bertahap TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, melakukan rotasi jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara bertahap. Kegiatan rotasi dilakukan secara bertahap oleh Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie. Pada pekan pertama bulan Januari tahun 2017, Pemkot Tangerang melakukan rotasi terhadap 28 pejabat eselon dua. Dalam arahannya, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menekankan kepada para pejabat untuk segera menyesuaikan diri dengan posisi yang baru dan melakukan percepatan kinerja dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Tujuan akhirnya adalah peningkatan profesionalisme kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. Dalam rotasi tersebut, Airin melakukan perubahan posisi jabatan kepala OPD.

Diantaranya adalah Retno Prawati sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Eddy An Malonda sebagai Kepala Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Dendy Pryandana sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Kemudian pada hari ini, Pemkot Tangerang Selatan kembali melakukan rotasi dan melantik pejabat administrator eselon tiga sebanyak 160 orang. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan jika persiapan untuk melakukan rotasi ini membutuhkan waktu satu bulan. Selanjutnya, pihaknya akan kembali melakukan rotasi terhadap 500 pegawai lainnya tingkat eselon empat. Dirinya berharap, pejabat tingkat eselon tiga yang dilakukan rotasi posisi agar segera bekerja dan membangun wilayah. “Pahami segera tugas dan fungsi untuk pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

TARGET REVITALISASI PASAR 2017 – Suasana Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi, kemarin. Kemendag pada 2017 melalui dana Tugas Pembantuan berencana akan membangun dan merevitalisasi 272 pasar rakyat dan sedangkan 728 unit pasar direvitalisasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan menargetkan pembangunan 1.000 pasar per tahun.

Walkot Bekasi Katakan

Kilas Buang Sampah Sembarangan TEMPAT pembuangan sampah di Kelurahan Jombang, Ciputat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) nampaknya masih minim. Hal ini terbukti dari kurangnya ketersediaan bak-bak sampah atau TPS di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka sehingga mengakibatkan tumpukan sampah di belakang pagar kelurahan Jombang. Ketua RT 03/02 Kelurahan Jombang Ciputat H. Sumanta, kemarin mengatakan, disini ini kalau buang sampah dibelakang kantor kelurahan, karena sudah satu bulan lebih tidak diangkut. Baunya sangat menganggu. Lebih lanjut Sumanta mengatakan, warga membuang sampah di belakang kantor kelurahan sendiri atas ijin dari lurah setempat karena memang tidak adanya TPS. Sudah lama mobil yang mengangkut sampah tidak datang-datang. Sumanta berharap adanya bak sampah agar bisa lebih mudah untuk membuang sampah. (nov) Sementara itu, Sek

Pejabat Berbuat Onar MENYUSUL kericuhan yang terjadi saat pelantikan pejabat eselon kota Tangerang Selatan (Tangsel) beberapa waktu lalu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat bakal melakukan proses pemanggilan terhadap pejabat bersangkutan. Sanksi tegas akan diberikan jika memang mengindikasikan ada kesengajaan mencoreng nama baik. Kepala BKPP Kota Tangsel, Apendi kemarin mengatakan, sSanksi akan diberikan, namun nanti setelah kami panggil termasuk ingin mengetahui motif apa melakukan tindakan memalukan itu. Lebih lanjut Apendi mengatakan, jika memang tindakan memalukan itu berkaitan dengan mutasi, Apendi menilai Kemal Mustapa (pejabat yang memulai onar) sebagai orang yang tidak menerima pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Apendi, evaluasi juga akan dilakukan termasuk pembinaan. (nov)

Dukung Siswa Beli Bangku Sekolah BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendukung kebijakan sejumlah kepala sekolah di wilayah itu yang melakukan penarikan uang pembelian bangku dan meja belajar dari orang tua siswa selama prosedurnya dipenuhi. “Walaupun alokasi dana pendidikan kita pada 2016 mencapai 28 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daer-

ah (APBD), namun itu belum mencukupi untuk pembelian mebel sekolah,” katanya di Bekasi, kemarin. Menurut dia, Dinas Pendidikan setempat telah mengalokasikan dana Rp60 miliar untuk kebutuhan belanja mebel pada 2016, namun belum seluruhnya berhasil terserap. Kondisi itu mengakibatkan sejumlah sekolah yang masih

mengalami kekurangan meja dan kursi belajar terpaksa memungut uang sumbangan dari sejumlah orang tua siswa. Kondisi itu salah satunya terjadi di SMPN 34 Kota Bekasi yang memungut uang bangku sebesar Rp140 ribu per siswa dan menimbulkan kekecewaan oran tua siswa. Rahmat menilai, selama prosedur penarikan uang

Dagangan Puluhan PKL Disita Petugas

Suluh Indonesia/ant

PANEN TALAS BOGOR - Petani memanen talas di perkebunan kawasan Ciawi, Bogor, kemarin. Talas hasil panen tersebut dipasarkaan di wilayah Bogor dan Puncak dengan harga Rp7.000-Rp15.000 per buah.

Lebih Transparan

Depok Rencanakan Godok Sistem e-government

RENCANA penerapan e-government (e-gov) terus digodok Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Aplikasi e-government tersebut nantinya bakal terintegrasi dengan kegiatan Organisasi Perangkat

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Kalau hanya sepuluh atau 20 orang tua ada yang tidak setuju, itu bukan persoalan,” katanya. Selanjutnya, kata dia, silakan konsultasikan hasil keputusan tim diskusi itu kepada Kepala Dinas Pendidikan agar dibuat keputusan. Rahmat juga menyebutkan keuntungan dari pembelian mebel secara swadaya, di antaranya tidak dipajak. (ant)

Demi Adipura

Begal Mobil Online KEPOLISIAN Resor Bogor, Jawa Barat melakukan pengungkapan dan penahanan satu dari empat tersangka pelaku begal mobil grab yang terjadi di KM 30 Tol Jagorawi Bogor pada Maret 2016. Bogor AKBP Andi M Dicky Pastika Gading di Polres Bogor, kemarin mengatakan, tiga pelaku lainnya masuk daftar pencarian orang supaya masyarakat bisa membatasi ruang gerak tersangka. Ia menyampaikan pelaku Juli Ekowinoto (JE) yang merupakan warga Jakarta Pusat tertangkap di luar provinsi Jawa Barat yakni di sebuah rumah milik saudara JE di Cilacap Jawa Tengah dan berpura-pura pinsan saat dibekuk. Sejak kasus begal tersebut terjadi, JE dan dua teman lainnya kabur berpindah tempat sehingga pihak kepolisian sedikit kesulitan mendeteksi keberadaan para tersangka. Dari tangan tersangka JE petugas telah mengamankan barang bukti berupa telepon selular. (ant)

bangku itu ditempuh secara utuh oleh kepala sekolah, kebijakan tersebut sah-sah saja dilakukan. Prosedur yang dimaksud di antaranya pembentukan tim diskusi komite sekolah serta meminta persetujuan dari Dinas Pendidikan. “Proses yang benar adalah sekolah membuat tim diskusi komite sekolah dan memanggil orang tua murid.

Kepala UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Depok, Agus Setiawan sudah menyatakan kesiapannya untuk besinergi dan mensukseskan program e-gov. Menurutnya, LPSE memiliki fungsi monitoring yang sangat vital. “E-gov untuk mengintegrasikan aplikasi yang tersebar di beberapa OPD serta sebagai transparansi publik. Nah, LPSE ikut andil dalam hal itu, salah satunya sebagai monitoring penyelenggaraan lelang,” ujarnya di Depok, kemarin. Dikatakannya, para penggiat LPSE merupakan pelopor keberhasilan e-gov yang paling banyak digunakan di seluruh Indonesia. Sebab, pengguna Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) tidak hanya pada internal pemerintah saja, tapi juga mencakup transaksi yang melibatkan penyedia barang atau jasa dari pihak ketiga dalam jumlah signifikan. “Posisi LPSE menjadi vital, sebab Fungsi LPSE menyelenggarakan lelang itu. Jadi kami sebagai fasilitator mereka. Misalnya pembangunan gedung baru RSUD, lelangnya melalui kami. Semakin baik pengelolaan LPSE-nya, maka lelangnya akan semakin cepat , transparan, akuntabel dan secara otomatis pembangunan makin cepat,” paparnya. Dia menambahkan, LPSE ini merupakan bukti komitmen Kota Depok, di mana pengadaan barang atau jasa dilakukan

lebih terbuka, terjangkau, kompetitif, efisien dan lebih transparan. Selain itu, juga menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyediakan informasi yang benar bagi masyarakat. “Untuk dampak keberadaan LPSE memang tidak dirasakan langsung. Melainkan, melalui beberapa proses dan ketika sampai di akhir tahun akan terlihat bahwa Silpa berkurang karena anggarannya terserap,” jelasnya. Untuk diketahui, untuk menghindari praktik korupsi dan kecurangan lainnya, sudah saatnya pemerintah mewajibkan pemerintah menggun akan transaksi saecara online mengingat era digital tak dapat dihindari. (jif)

BOGOR – Demi mendapatkan piala Adipura, Pemerintah Kota Bogor tega membongkar dan menyita barang dan lapak para pedagang kaki lima (PKL) yang mangkal di sejumlah jalan di kotanya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Heri Karnadi, mengatakan penertiban PKL di kotanya ini dilakukan atas perintah Walikota Bogor dalam upaya menjaga ketertiban dan keindahan kota atas keberadaan para PKL yang selama ini berjualan memaki bahu jalan dan trotoar sehingga mengganggu kepentingan umum. “Terlepas ada penilaian Adipura atau tidak, yang pasti ini sudah menjadi tugas kami dalam menegakan Perda di Kota Bogor. Operasi penertiban hari ini melibatkan tim gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Kodim dan Polresta Bogor,” terangnya di Bogor, kemarin. Menurut Heri, para PKL yang ditertibkan kebanyakan

tersebar di sejumlah kawasan pusat kota seperti di sepanjang Jalan Kapten Muslihat, kawasan Jembatan Merah, kawasan Mawar, Simpang Asem di Jalan Merdeka, Jalan Dewi Sartika hingga di jalan-jalan protokol. Diantaranya di kawasan Baranangsiang depan pool bus Damri, seberang Terminal Baranangsiang, juga di seberang dan pelataran depan Masjid Raya. “Kami sudah berulangkalai peringatkan, bahkan tertibkan tapi mereka kembali dan kembali lagi berjualan di lokasi. Untuk itu hari ini terpaksa lapak dan dagangan mereka kita sita,” tegasnya. Lapak PKL yang ditertibkan kebanyakan berjualan di tempat-tempat fasilitas publik yang terlarang. Diantaranya di atas trotoar, badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalulintas di sekitar lokasi. “Ada tadi Ibu-ibu yang sempat histeris dan coba melawan petugas agar lapak dan dangan mereka tidak diangkut. Tapi ya, kita harus tegas melaksanakan aturan,” ujarnya. (bas)

Suluh Indonesia/bas

PENERTIBAN PKL – Petugas Sat.Pol.PP Kota Bogor saat menertibkan dan menyita puluhan lapak PKl di Jalan Merdeka Kota Bogor, kemarin.


pini F OKUS Membangun Generasi Profesional AMPIR semua bangsa di dunia ini senang beretorika. Kita apalagi. Retorika memang diperlukan sebagai penyemangat, sebagai titik acuan untuk sebuah cita-cita, juga sebuah ajakan kebersamaan untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Sayangnya kita tampaknya sudah kelebihan retorika. Sebenarnya itu baik, tetapi seringkali retorika itu tidak dibarengi kerja nyata serta sungguh-sungguh dengan tekad yang sangat kuat. Jadi, kalau seandainya sudah demikian, retorika bukan semata retorika tetapi sebuah kerja nyata yang bisa dinikmati masyarakat. Sekarang soal Generasi Emas. Dikatakan, pada saat negeri ini akan berusia 100 tahun pada 2045, maka sudah saatnya generasi emas akan mewarnai setiap gerak langkah dalam kesinambungan berbangsa serta bernegara. Jadi, kalau mengacu pada termin waktu itu, maka sudah selayaknyalah sekarang, mulai saat ini kita berbenah untuk mewujudkan hal itu. Generasi emas tidak bisa sim salabim. Bukan sulap, bukan sihir. Hal itu dipersiapkan dengan sangat matang dan serius. Perjalanannya akan diwarnai dengan berbagai rintangan. Mulai dari yang sangat mudah sampai yang sangat sulit. Bisa jadi berdarahdarah. Bukan perkara gampang asal menyebut tanpa dibarengi kerja keras. Sangat keras. Sudah siapkah kita untuk mewujudkan hal itu? Terus terang saja belum. Pemerintah kita, tidak hanya pada era Jokowi-JK ini, tetapi juga sebelumnya sangat belepotan membenahi bangsa ini. Kalaupun ada upaya-upaya serius, namun belum cukup. Tetapi kita bukan berarti tidak hormat, tidak angkat topi, kita lakukan itu. Tetapi perlu usaha yang lebih tegas lagi dan sinergi dari berbagai kelompok untuk membuahkan hasil yang sangat signifikan. Bagaimana kita akan mewujudkan generasi emas kalau sistem pendidikan saja masih amburadul? Kata amburadul mungkin terlalu ekstrem, okelah. Yang jelas sistem pendidikan kita masih mencari-cari pola serta bentuk. Tetap saja ganti menteri ganti kebijakan. Bagaimana para murid belajar dengan tenang? Juga soal biaya pendidikan yang semakin membumbung. Untung saja pemerintah sudah mengentaskan gerakan sapu bersih pungli sehingga berbagai pungutan di sekolah mulai berkurang. Apakah ini sebuah upaya positif? Ya, tetapi tentu belum cukup. Masih banyak lagi hal yang perlu dilakukan. Juga soal pembinaan generasi muda dari berbagai bahaya. Mulai dari intrusi budaya asing sampai bahaya narkoba. Sudahkan pemerintah melakukan proteksi yang optimal? Terutama narkoba? Sangat jauh panggang dari api. Generasi ini sudah sedemikan dirasuki dan diancam oleh narkoba tetapi tetap saja pemerintah belum menunjukkan upaya yang sangat keras untuk menanggulangi hal ini. Lihat saja, maraknya penyelundupan narkoba, produksi narkoba, distribusi, hingga sasaran terhadap konsumennya dan masih banyak lagi. Lihat juga bagaimana penegakan hukum soal narkoba ini masih lemah. Sangat lemah dan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi bandarnya. Sudah banyak korban narkoba, dari generasi muda sampai yang tua. Ini sangat membuat miris. Lalu bagaimana kita bisa mencetak generasi emas kalau kondisi serta lingkungannya begini? Itulah sebabnya, tidak instan dan perlu kinerja yang sinergis. Belum lagi soal begitu suburnya penyebaran paham radikalisme. Kurang kentalnya semangat kebangsaan serta tanah air. Ini merupakan potensi yang bisa menggagalkan usaha menuju generasi emas. Retorika itu penting, namun jangan berhenti sampai di situ. ***

H

Bang D

el

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah tidak khawatir dengan aksi mahasiswa bela rakyat

Aspirasi harus didengar ... !

Suluh Indonesia, Jumat 13 Januari 2017

5

Mewujudkan Generasi Emas Hadapi Persaingan Global GENERASI Emas akhir-akhir ini sering menjadi topik bahasan yang intens dalam berbagai diskusi dan seminar, didasarkan atas pandangan dan keyakinan bahwa pada tahun 2020-2035 di Indonesia (termasuk Provinsi Bali), secara demografis akan didominasi oleh generasi yang tergolong dalam usia produktif dan dominasi usia produktif tersebut akan mampu menjadi keunggulan bangsa, apabila generasi produktif tersebut tergolong dalam golongan “generasi emas”;.

Generasi EMAS adalah akronim dari generasi yang energik, multitalenta, aktif dan spiritualis;. Dengan ciri utama: generasi yang cerdas secara spiritual, emosional, sosial dan intelektual serta sehat. Ciri-0ciri seperti ini, merupakan ciri generasi muda yang didambakan oleh founding father bangsa Indonesia. Hal ini tercermin sangat jelas dalam bait-bait lagu Kebangsaan Indonesia Raya, di antaranya “bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya”. Banyak pendekatan yang menyatakan bahwa, untuk mewujudkan generasi emas tersebut, hanya diletakkan tanggung jawabnya pada dunia pendidikan semata. Hal tersebut kurang tepat, karena dalam rangka ‘membangun jiwanya dan membangun badannya’, sehingga menjadi generasi yang cerdas secara spiritual, emosional, sosial, intelektual dan sehat membutuhkan dukungan yang lebih kofrehensif dalam berbagai aspek pembangunan. Dalam konteks pembangunan yang konfrehansif, alat ukur yang dipergunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan itu sendiri meliputi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, gini rasio dan pendapatan per kapita masyarakat;. Keberhasilan dalam konteks inilah, yang pada tingkat lebih lanjut diikuti oleh kebijakan khusus yang pro generasi emas, pada akhirnya secara signifikan mampu mewujudkan generasi emas di suatu negara atau di suatu daerah. Sebuah negara dapat digolongkan sebagai negara yang berada pada golongan berpendapatan menengah apabila pendapatan perkapita masyarakatnya sudah mencapai rata-rata US $ 3,000. Masyarakat yang sudah mencapai pendapatan seperti ini, ditandai oleh mayoritas masyrakatnya sudah mampu memenuhi kebutuhan fisikologis, kemudian mulai masuk untuk memenuhi jenjang kebutuhan lebih lanjut seperti kebutuhan menciptakan rasa aman dan nyaman, sosial, kebutuhan mendapatkan penghargaan dan pujian, serta kebutuhan untuk

Oleh Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., M.M., Ak.CA*

Penyempurnaan sistem pendidikan yang berorientasi terhadap kesempatan pendidikan yang berkeadilan, dan mengedepankan kualitas serta memperhatikan sungguh-sungguh penanaman dan pemahaman budi pekerti. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan kesejahteraan para guru dan tenaga pendukungnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat diupayakan terus meningkat diikuti oleh semakin sempitnya tingkat kesejangan melalui pemerataan infrastruktur di seluruh Bali.

mengaktualisasi diri (Maslow). Apabila kita kaji capaian hasil-hasil pembangunan di Bali, berdasarkan indikator tingkat kemiskinan, pengangguran, IPM, dan gini rasio, sebagai warga masyarakat Bali sudah selayaknya kita ikut berbangga, karena dari sisi tingkat penduduk miskin posisi Bali nomor dua terendah di Indonesia, demikian juga

dari sisi tingkat pengangguran, Bali pada posisi terendah di Indonesia. Angka Indek pembangunan Manusia yang diukur dari aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, saat ini Bali mencapai tingkat lima besar dari 34 provinsi di Inonesia. Demikian juga dari sisi kesejangan, baik kesenjangan antarpenduduk dan antarwilayah,

posisi Bali dalam posisi tingkat kesenjangan sedang (2015 : 0,38) Berdasarkan atas hasil-hasil pembangunan yang diukur dari berbagai indikator, maka, dalam rangka mewujudkan generasi emas di Bali, maka tingkat kemiskinan harus ditekan serendah-rendahnya, tingkat pengangguran ditekan dan minimal dipertahankan, melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih besar lagi, angka IPM diusahakan masuk pada tiga besar di tingkat nasional, melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan sampai di tingkat desa, termasuk penyediaan tenaga medis dan paramedis, penyempurnaan dan perbaikan sistem integrasi JKBN ke JKN yang berorientasi kepada perbaikan pelayanan kepada masyarakat sampai ke tingkat bawah. Penyempurnaan sistem pendidikan yang berorientasi terhadap kesempatan pendidikan yang berkeadilan, dan mengedepankan kualitas serta memperhatikan sungguh-sungguh penanaman dan pemahaman budi pekerti. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan kesejahteraan para guru dan tenaga pendukungnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat diupayakan terus meningkat diikuti oleh semakin sempitnya tingkat kesejangan melalui pemerataan infrastruktur di seluruh Bali. Di samping pendekatan melalui keberhasilan pembangunan secara konfrehensif, mewujudkan generasi emas harus diikuti dengan kebijakan khusus di antaranya memperluas sekolah-sekolah untuk masyarakat miskin yang berkualitas di seluruh kabupaten di Bali, khususnya kabupaten yang masih mempunyai penduduk miskin. Memberikan kesempatan melalui kesempatan yang lebih besar kepada siswa-siswa berprestasi untuk mengikuti pendidikan S-1, S-2 dan S-3 di universitas–universitas terbaik di seluruh dunia melalui dukungan APBD, melalui seleksi yang ketat, jujur, terbuka dan objektif. Mengembangkan gerakan wirausaha generasi muda di Bali untuk mencapai minimal 2% penduduk Bali adalah kaum wirausaha, serta mempertahankan anggaran di bidang pendidikan minimal 30% dari APBD Provinsi Bali. *Penulis, Dosen Program Pascasarjana (Magister Manajemen) Universitas Warmadewa. Alumni Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Mungkinkah Acara Televisi Kita Memberikan Ilmu yang Baik KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempattempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa

memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

Pemerintah Semakin Jelas PEMERINTAH kita saat ini semakin jelas dan terlihat kinerjanya. Saya sebagai rakyat sangat bisa merasakan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Saya hidup di tengah masyarakat ekonomi kelas bawah dan memang itulah kenyataan wajah Indonesia tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun jalanan dipenuhi berbagai merk mobil mewah ratusan juta yang ditumpangi sendirian dan itu terjadi pada banyak individu mengendari mobil mewah sendiri-sendiri dan di sela-selanya ada berduyunduyun sepeda motor dengan berbagai kelas juga tentunya namun mayoritas adalah sepeda motor kalangan bawah yang hanya un-

tuk sekedar menembus kemacetan bukan untuk gaya-gayaan seperti kalangan motor tertentu. Dari zaman Pak Harto kita selalu dilatih untuk malu dengan wajah kita yang sebenarnya. Inilah wajah kita. Dari dahulu hingga sekarang adalah samar dan gak jelas. Sangat jelas terlihat pemerintah seperti orang bingung. Pemerintahan tanpa arah. Seakan akan elit politik seperti anak bayi yang lagi sibuk ngaduk-ngaduk makanannya sendiri lalu dimasukkan kemulutnya lalu blepotan dan tumpah karena masih baru belajar makan. Semoga Pemerintah menemukan Jati Dirinya. Sujatmiko Srengseng, Jakarta Barat

Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian

menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi ‰ Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.


lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 13 Januari 2017

6

Irfan Bachdim

Merapat ke Bali United

Suluh Indonesia/ant

PEGANG JERSEY - Manager Pelatih Bali United Indra Sjafri (kanan) memegang jersey untuk Irfan Bachdim (kiri) yaitu pesepak bola yang baru bergabung dengan klub sepak bola Bali United saat perkenalan di Kuta, Kamis (12/1). Klub sepak bola Bali United merekrut dua pesepak bola baru untuk memperkuat tim “Tridatu” itu sebagai persiapan menghadapi musim kompetisi resmi tahun 2017.

Dewan Disiplin Anti Doping

Bekerja Dua Bulan JAKARTA - Dewan Disiplin Anti Doping yang dibentuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bakal bekerja selama dua bulan untuk mengklarifikasi hasil temuan doping terhadap 12 atlet PON dan dua atlet Peparnas 2016. “Memang benar, Dewan Disiplin hanya dua bulan saja agar tugasnya tidak berbenturan dengan LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia). Yang tugas dewan ini adalah untuk mengurai dengan detail hasil tes doping,” kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto di Jakarta, kemarin. Meski telah memutuskan masa kerja Dewan Disiplin Anti Doping, Gatot belum menjelaskan dengan detail siapa nama-

Pelatnas Pertina Tunggu Keputusan

Lokasi Latihan

JAKARTA - Pemusatan pelatihan nasional Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) masih menunggu keputusan lokasi latihan bagi atlet-atlet pelatnas selepas menerima honor dari Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Selasa (3/1). “Kami akan meminta kejelasan dari pengurus Pertina dalam Musyawarah Kerja Nasional nanti. Kami belum tahu apakah akan kembali ke lokasi latihan di Sukabumi atau ke lokasi lain,” kata pelatih Pertina Adi Swandana kepada Antara di Jakarta, Kamis. Pelatnas Pertina berlatih di GOR Icuk Sugiarto Kecamatan Kedudampit, Kabupaten Sukabumi sejak Komplek Gelora Bung Karno direnovasi untuk persiapan Asian Games 2018. “Kami menang termasuk dalam cabang olahraga yang telah ditawarkan untuk menempati lokasi pelatnas di Cibubur, Jakarta Timur. Kami dijadwalkan berlatih di Cibubur pada Maret,” ujar Adi. Selain kepastian lokasi latihan, pelatnas Pertina juga akan menambah enam orang atlet selain tujuh orang atlet yang telah lolos tes fisik dan kesehatan dari Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas pada akhir 2016. “Kami meminta tambahan tiga atlet putra dan tiga atlet putri pada April nanti. Tambahan atlet dibutuhkan untuk menghadapi SEA Games di Malaysia pada Agustus,” ucapnya. Pertina menetapkan target dua medali emas dalam SEA Games 2017. (ant)

nama yang telah ditunjuk. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora itu hanya menjelaskan jika dewan tersebut hanya diisi tiga orang. Ketiga orang yang telah ditunjuk menjadi Dewan Disiplin Anti Doping tersebut merupakan ahli hukum olahraga, orang yang terlibat langsung dalam pemeriksaan doping dari PB PON dan satu orang lagi berasal dari perwakilan pemerintah dalam hal ini Kemenpora. “Untuk menentukan kami juga melakukan koordinasi dengan KONI. Ada enam nama yang diajukan, namun kami hanya mengambil satu satu. Penentuan tiga orang ini disesuaikan dengan ketentuan WADA (badan anti doping dunia),” katanya menambahkan.

Saat ini, kata Gatot, surat penetapan Dewan Disiplin Anti Doping sudah berada di tangan Menpora Imam Nahrawi dan tinggal ditandatangani. Pihaknya optimistis surat tersebut secepatnya ditandatangani orang nomor satu di Kemenpora itu. Dewan Disiplin Anti Doping ini jika surat ditandatangani akan bekerja dengan cepat yang salah satunya memanggil semua atlet yang telah ditetapkan menggunakan doping saat turun di PON maupun Peparnas 2016 di Jawa Barat. Pihaknya dewan akan melakukan klarifikasi secara langsung. “Disini dewan akan menanyakan secara langsung apakah benar menggunakan doping

atau hanya ketidaktahuan atlet terkait obat atau suplemen yang digunakan. Dewan akan membuktikan apakah hasil tes doping itu benar. Termasuk jika akan melakukan banding,” kata Gatot menegaskan. Terkait dengan kewenangan Dewan Disiplin Anti Doping, Gatot menjelaskan jika dewan berhak memberikan sanksi jika atlet tersebut benar-benar terbukti dengan meyakinkan menggunakan doping saat turun pada kejuaraan multi event paling besar di Tanah Air itu. Sebelumnya berdasarkan hasil tes doping yang dilakukan di India, ada 14 atlet yang terbukti menggunakan doping. Dari jumlah tersebut mayoritas berasal dari cabang olah raga binaraga. (ant)

KUTA - Tim sepak bola Bali United secara resmi merekrut penyerang tim nasional Indonesia Irfan Bachdim dengan durasi satu tahun, karena diyakini mampu mendongkrak performa tim asal Pulau Dewata itu. Pelatih Bali United Indra Sjafri di Kuta, Kamis, mengatakan dengan merekrut Irfan Bachdim diharapkan ditahun ketiga ini, Bali United dapat meraih prestasi dalam ajang Indonesia Super League (ISL) Maret 2017. “Kami melihat kemampuan Irfan sangat baik dan dia pemain bertalenta yang pantas untuk memperkuat tim Bali United,” ujar Indra Sjafri. Selain Irfan, Bali United juga merekrut satu pemain bertahan baru kelahiran asal Pulau Dewata Ngurah Nanak yang dinilai layak untuk bergabung dengan tim yang berjulukan Serdadu Tridatu ini. “Di tahun ketiga, kali ini kami ingin perkuat tim ini untuk meraih prestasi dan dari semua pemain yang resmi bergabung dengan Bali United 65 persen merupakan pemain lama, 30 persen putra daerah Bali dan lima persen pemain asing,” ujarnya. Untuk tahun kelima, Bali United akan merekrut 60 persen pemain putra Bali, agar pemain muda berbakat di Pulau Dewata memiliki kesem-

patan membela daerahnya di ajang nasional. Sementara itu, pemain anyar Bali United Irfan Bachdim mengaku senang dapat bergabung dengan tim asal Pulau Dewata ini dan berjanji akan bermain maksimal membela tim yang baru mengontraknya selama satu tahun. “Saya memilih bergabung dengann Bali United karena mendapat dukungan dari keluarga (istri) saya dan saya melihat pelatih Bali United sangat bagus dan melihat potensi tim ini akan baik ke depannya,” ujar pemain Timnas Indonesia pada Piala AFF 2010 itu. Irfan mengharapkan, dapat terus membela tim asal Pulau Bali ini tidak hanya satu tahun, namun untuk jangka panjang. “Istri dan keluarga saya nantinya akan tinggal di Bali dan mereka sangat mendukung saya,” ujarnya. Senada dengan itu, pemain baru Bali United yang menempati posisi bertahan, Ngurah Nanak, mengucapkan syukur karena dapat membela klub asal tanah kelahirannya dan berjanji akan berjuang untuk Bali United. “Banyak hal yang ingin saya pelajari dari pelatih Indra Sjafri dan siap mengikuti arahan pelatih untuk dapat memperkuat tim asal Pulau Dewata ini,” katanya. (ant)

Pemain Asing SM

Bertekad Cepat Beradaptasi JAKARTA - Pemain asing Satria Muda Pertamina (SM) asal Amerika Serikat, Carlos Charles Smith bertekad untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan timnya agar tampil maksimal di Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017. “Saat ini saya ingin mengenal setiap pemain, juga budaya di Indonesia,” ujar Carlos di Jakarta, kemarin. Pemain berusia 27 tahun itu menganggap ikatan erat antarpemain penting agar dapat mencapai target juara. Namun, sebagai pemain yang belum pernah bermain di Indonesia, Carlos sadar butuh waktu untuk menyesuaikan diri. “Mungkin sekarang agak sulit, tetapi saya yakin seiring berjalannya kompetisi kami semua bisa saling mengerti satu sama lain,” tutur pebola basket bertinggi 206 centimeter tersebut.

Carlos Smith sendiri memulai karier profesionalnya di bola basket pada tahun 2014. Dia sudah pernah bermain di Slovakia dan pada tahun 2015 lalu, dia berlaga untuk klub Sabios de Manizales di Liga Kolombia. Pemain bernomor 16 itu biasa bermain di posisi power forward atau small forward. Namun, dengan postur yang tinggi dan berat mencapai 107 kilogram, dia juga dapat diplot sebagai center. Selain Carlons, SM juga dapat memanfaatkan jasa satu pemain asing lagi di IBL 2017, yaitu Tyreek Jewel, seorang point maupun shooting guard. IBL 2017 merupakan turnamen profesional pertama untuk Tyreek. Sebelumnya jebolan St. Francis University bertinggi badan 185 centimeter ini bermain di National Collegiate Athletic Association (NCAA). Walau dua pemain asing

yang didapatkan dari sistem draft tersebut baru saja bermain di Indonesia, kapten SM Arki Dikania Wisnu menganggap mereka bisa membaur dengan tim. “Tantangannya memang komunikasi. Namun sejauh ini semua masih berjalan baik. Mereka bisa bekerja keras untuk tim,” tutur Arki. Liga Bola Basket Indonesia (IBL) musim terbaru mulai berjalan pada 20 Januari sampai Mei 2017. Pertandingan awal Seri I dilaksanakan di GOR Kertajaya, Surabaya. Selain Kota Pahlawan, Jakarta, Semarang, Bandung dan Yogyakarta juga akan menggelar IBL yang diadakan dalam format delapan seri. Untuk meningkatkan daya tarik kompetisi, 11 klub yang mengikuti IBL wajib menggunakan jasa maksimal dua pebola basket asing yang dipilih dengan sistem draft. (ant)


lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 13 Januari 2017

7

United

Perpanjang Kontrak Fellaini

Suluh Indonesia/ap

MANCHESTER - Klub Liga Inggris Manchester United memutuskan untuk memperpanjang kontrak gelandang Marouane Fellaini, kemarin. Fellaini mulai menjadi bagian dari tim Setan Merah pada tahun 2013. Saat itu, gelandang asal Belgia tersebut diikat dengan kontrak selama empat tahun dengan pilihan klausul penambahan kontrak selama satu tahun. Klausul inilah yang diaktifkan oleh MU yang membuat Fellaini akan bertahan di Old Trafford sampai tahun 2018. Pada musim 2016-2017, Fellaini kerap kali mendapat kritikan akibat permainannya yang tidak konsisten. Namun, pelatih MU Jose Mourinho terus memberikan pembelaan. Terakhir, saat menghadapi Hull City di semifinal leg pertama Piala Liga Inggris, Selasa (10/ 1), Fellaini bermain baik dan mencetak satu gol yang membantu timnya menang dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut membuat langkah MU menuju babak final Piala Liga Inggris pada Februari 2017 di Wembley semakin ringan. (ant)

TAMBAH TIM PIALA DUNIA - Presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA) Kozo Tashima mengaku Asia siap ambil bagian dalam penambahan anggota tim Piala Dunia seperti yang diputuskan FIFA.

Presiden JFA Sebut Asia

Siap Tambah Tim Piala Dunia TOKYO - Keputusan FIFA untuk menambah jumlah peserta Piala Dunia menjadi 48 tim akan menjadi katalis bagi perkembangan sepak bola di negara-negara yang terpinggirkan dari turnamen sepak bola utama itu, demikian Presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA) Kozo Tashima. Tashima adalah anggota Dewan FIFA, yang pada Selasa memilih untuk menambahi 16 tim pada jumlah 32 tim saat ini dari edisi 2026 turnamen ini. Sejumlah kritik mencemaskan ekspansi itu akan menurunkan standar

keseluruhan turnamen, namun Tashima menegaskan dengan memberi contoh Jepang, yang telah ambil bagian pada lima Piala Dunia terakhir, dan mengatakan itu akan menghadirkan dorongan bagi perkembangan sepak bola secara global. “Banyak tim di Asia juga begitu dekat untuk siap sepenuhnya untuk berpartisipasi” kata Tashima kepada Reuters pada Kamis. “Jepang sama saja ketika kami pertama kali berpartisipasi pada 1998. Kami mencicipi rasa seperti apa sep-

ak bola pada level dunia dan mampu untuk tampil konsisten pada lima Piala Dunia berikutnya. Ini berkontribusi begitu besar terhadap perkembangan sepak bola Jepang.” “Saya percaya negara-negara di Asia, Oseania, Eropa, contohnya Islandia, dan negara-negara kecil lain layak memiliki kesempatan yang sama.” Kashima menegaskan kemenangan Islandia atas Inggris di Piala Eropa untuk mencontohkan poinnya. “Di masa lalu, turnamen-turnamen lebih mengenai Eropa melawan

Amerika Selatan, namun sekarang, banyak tim nasional lain menjadi lebih kuat,” tuturnya. “Kami sekarang berada dalam generasi di mana bahkan Islandia mampu mengalahkan Inggris. Keputusan kami berdasarkan pada fakta bahwa penambahan jumlah tim akan menjadi, tanpa diragukan, kemajuan sepak bola, secara global.” Titik pembicaraan lain di sepak bola Asia adalah uang yang digelontorkan klub-klub Liga China untuk menarik pemain-pemain papan

Trio Prancis Teken Kontrak Baru di Arsenal LONDON - Trio pemain Prancis Laurent Koscielny, Olivier Giroud, dan Francis Coquelin telah meneken kontrak baru berdurasi panjang di Arsenal, kata klub Liga Inggris itu pada Kamis. Koscielny, yang telah mencatatkan 273 penampilan sejak kedatangannya pada 2010, mengungkapkan melalui akun Twitternya bahwa ia memperpanjang masa kerjanya sampai 2020. Penyerang Giroud, yang mengoleksi sembilan gol dari 19 penampilannya musim ini, merupakan pencetak gol terbanyak klub pada musim lalu dengan 24 gol di semua kompetisi, sedangkan Coquelin merupakan sosok kunci di lapangan tengah yang telah mengoleksi 131 penampilan untuk klub. “Kami sangat senang bahwa tiga anggota penting tim kami berkomitmen jangka panjang untuk kami,” kata manajer Arsene Wenger kepada situs resmi klub (www.arsenal.com). “Olivier memiliki pengalaman besar pada permainan sekarang dan telah menjadi pemain yang semakin dan semakin lengkap sejak bergabung dengan kami. Francis telah melakukan gebrakan-gebrakan teknik yang besar dalam beberapa tahun terakhir karena ia begitu fokus setiap hari.” “Laurent tentu saja merupkan bagian kunci dari skuad kami dan saya percaya ia merupakan salah satu bek terbaik di dunia saat ini. Maka secara keseluruhan ini merupakan kabar hebat bagi kami.” Perpanjangan kontrak ketiganya akan menghadirkan rasa lega bagi Arsenal setelah muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai kemampuan mereka mempertahankan pemain-pemain terbaiknya, di tengah negosiasi yang berlarut-larut dengan dua pemain berpengaruh Alexis Sanchez dan Mesut Ozil.” Arsenal saat ini menghuni peringkat keli-

atas dari luar negeri. Tashima berpikir hal itu akan sangat membantu persepak bolaan Jepang. “Menurut saya ini sangat normal bahwa pemain-pemain masuk ke pasar dengan menghargai diri mereka dengan tinggi,” tuturnya. “Maka ketika pemain-pemain pergi ke China, level sepak bola China naik. Saya tidak berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan hal itu. Hal yang harus kami lakukan adalah membangun tim-tim yang dapat menandingi kekuatan mereka, dan terkait hal itu,

ini menjadi stimulasi yang bagus untuk kami.” Ia menyarankan China untuk meniru model Jepang. “Jepang melakukan hal yang sama pada 1990-an ketika Liga Jepang pertama kali dibentuk. Namun hal yang penting adalah, kami yakin bahwa kami menilai pemain-pemain ini memang merupakan pemain yang bagus, dan meyakinkan bahwa mereka benar-benar berkontribusi kepada sepak bola Jepang,” tambahnya. “Penting bagi China untuk melakukan hal yang sama.” (ant)

Messi Bawa Barca Masuk Delapan Besar BARCELONA - Lionel Messi, Luis Suarez dan Neymar menyumbangkan gol ketika Barcelona mengalahkan Athletic Bilbao 3-1 pada pertandingan Rabu waktu setempat, untuk membalikkan ketertinggalan dari leg pertama dan memastikan melangkah ke perempat final Piala Raja Spanyol. Tendangan voli dari Luis Suarez memberi keunggulan awal bagi Barca pada menit ke-35, dan pemain internasional Brazil Neymar menambah gol lewat penalti tiga

menit memasuki babak kedua dan sekaligus memberi keunggulan bagi Barca setelah tim itu kalah 12 pada pertandingan leg pertama. Namun Athletic dengan cepat memperkecil ketertinggalan setelah bek pengganti Gorka Elustondo memberi umpan silang kepada Enric Saborit yang menjadi gol pada menit ke-51. Messi selanjutnya memastikan gol ketiga bagi Barca pada menit ke-79, dan memastikan tim itu masuk perempat final. (ant)

Redmond

Beri Kemenangan Bagi Saints Atas Liverpool

Suluh Indonesia/ap

TEKEN KONTRAK - Trio pemain Prancis Laurent Koscielny (tengah), Olivier Giroud (kanan), dan Francis Coquelin didampingi pelatih Arsene Wenger telah meneken kontrak baru berdurasi panjang di Arsenal.

LONDON - Sebuah gol indah yang dicetak striker Southampton Nathan Redmond memberi kemenangan 10 atas Liverpool pada pertandingan leg pertama semi final Piala Liga Inggris di St Mary’s. Redmond mampu menerobos ke area kotak penalti sebelum berkerjasama apik dengan Jay Rodriguez menggiring bola dan melesakkan bola dengan kaki kanan melewati Loris Larius pada menit

ke-20. Namun Saints, kehilangan peluang selanjutnya mencetak gol, termasuk dua dari Redmond, ketika tim itu bertandang untuk mempertahankan keunggulan di leg kedua di Anfield dalam dua pekan mendatang. Sementara itu Manchester United juga mengalahkan Hull City 2-0 di pertandingan semi final leg pertama di Old Trafford kemarin. (ant)


Nasi nal

Suluh Indonesia, Jumat 13 Januari 2017

8

Legislator Desak

RSUD Wates Benahi Pelayanan KULON PROGO - Kalangan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pihak RSUD Wates untuk memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan ibu hamil yang akan melahirkan. “Kami banyak mendapat laporan dari masyarakat soal buruknya pelayanan RSUD Wates, terutama bagi ibu yang akan melahirkan,” kata Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono di Kulon Progo, kemarin. Ia mengatakan, saat ini infrastruktur kesehatan RSUD Wates sudah memadai tinggal mensukseskannya, yakni pelayanan kesehatan dari hulu sampai hilir. Tapi, pihak RSUD Wates perlu perhatian khusus, dari sisi perlakuan terhadap ibu hamil dan ibu yang akan mela-

hirkan. Ibu yang akan melahirkan harus ikut antre di ruang tunggu, mendaftar dengan antrean pendaftaran yang panjang, bahkan belum langsung ditangani. Selain itu, pihaknya mendapat laporan bahwa adanya diagnosa dokter yang sering tidak tepat. “Kalau RSUD Wates sudah tidak mampu menangani pasien yang sakit, lebih baik dirujuk ke rumah sakit yang lain,” katanya. Anggota Komisi IV DPRD Kulon Progo Agung Raharjo meminta RSUD Wates memperbaiki antrean pelayanan yang panjang. Antrean pada bagian pendaftaran bisa diurai dengan menempatkan seorang Customer Service (CS) yang stand by 24 jam. Pendaftaran pasien poli bisa via telepon atau pesan singkat.

Pendaftar akan mendapat respon berupa nomor antrean, dan perkiraan jam dilayani. “Kalau ini dilakukan, waktu pasien berada di RS bisa dipersingkat. Saat ini ada pasien yg antre dari jam 6 pagi dan selesai dilayani 14.00 WIB. Delapan jam di RS bisa membuat pasien kelelahan dan bertambah parah sakitnya. Sering saya dengar pasien yg seharusnya kontrol di RSUD enggan melaksanakannya karena tidak mau terlalu lama antre di RS,” kata Agung. Selain itu, lanjut Agung, antrean di apotek dapat diurai dengan cara yang sama, yakni menempatkan CS. Pasien yang menyampaikan resep, diberitahu nomor antrean dan perkiraan waktu terlayani. (ant)

Puluhan Anak Sungai Sembilang

Terancam Putus Sekolah BANYUASIN - Puluhan anak tamatan Sekolah Dasar Negeri di kawasan perairan Sungai Sembilang Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan setiap tahun terancam putus sekolah dan tak bisa menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun. “Anak-anak tamatan Sekolah Dasar yang bermukim di kawasan perairan Dusun IV Sungai Sembilang terhambat melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) disebabkan jauhnya jarak tempuh dengan tempat tinggal mereka membutuhkan waktu dua jam lebih perjalanan,” kata Suharmo, warga Sungai Sembilang, kemarin. Bukan hanya persoalan jarak tempuh saja, tetapi juga mahalnya biaya transportasi dari Dusun IV Sungai Sembilang ke

Pusat Kecamatan Sungsang, sehingga menjadi beban berat bagi warga perairan. Untuk biaya transportasi pulang dan pergi melalui sungai setidaknya membutuhkan Rp50 ribu/perhari, kata Suharmo. “Jika anak-anak setelah lulus SD harus melanjutkan ke SMP di pusat kecamatan di Sungsang harus menggunakan transportasi kendaraan mobil membutuhkan biaya Rp70 ribu/per hari,” katanya. Kondisi ini selalu menjadi ancaman putus sekolah bagi anak-anak yang hidup di wilayah perairan Dusun IV Sembilang Dangku sangat tinggi,” ujar Asmawi salah satu pendidik di SDN 17 Dusun Sembilang Dangku. “Anakanak tidak bisa melanjutkan

pendidikan ke jenjang SMP sebab di dusun ini hanya ada sekolah dasar saja,” katanya. Masyarakat Dusun IV Sembilang mengharapkan pembangunan SMP dan SMA, karena pada tahun 2013 sempat diajukan pembangunan SMP satu atap, namun tidak terealisasi. “Disamping bangunan SDN 17 ini sudah dibuat pondasi untuk dibangun lokal SMP satu atap, namun tidak dilanjutkan dengan alasan yang tidak jelas. Sementara total 26 siswa yang lulus per tahunnya dari sekolah dasar hanya dua anak saja meneruskan ke tingkat lanjutan,” katanya. Sementara Mirna, salah satu siswi SDN 17 Dusun Sembilang Dangku berharap bisa terus bersekolah. (ant)

Suluh Indonesia/ant

BANJIR PASURUAN - Warga berjalan menembus banjir yang merendam kawasan Kraton, Pasuruan, kemarin. Hujan yang turun beberapa hari terakhir dan meluapnya Sungai Welang merendam ratusan rumah di lima wilayah di kecamatan di Pasuruan.

Anggota Polres Mimika

Aniaya Warga Hingga Tewas TIMIKA - Kapolres Mimika, Papua AKBP Victor Dean Mackbon menjamin transparansi proses hukum salah satu anak buahnya yang terlibat kasus penganiayaan warga, Zakarias Waer (36) hingga meninggal dunia. “Sebagaimana komitmen kami kepada keluarga korban, proses hukum kepada anggota yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian almarhum Zakarias Waer akan dilakukan transparan baik hukum positif maupun proses etika profesi di internal kepolisian,” kata Victor di Timika, kemarin. Zakarias Waer, warga Kampung Mware, Distrik Mimika Timur dianiaya oleh oknum ang-

gota Polsek Mimika Timur pada Minggu (1/1). Setelah dirawat beberapa hari di RSUD Mimika, korban meninggal dunia. Victor mengatakan pelaku sudah ditahan dan dijerat dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan. “Saya sudah perintahkan tim untuk mempercepat proses kasus ini. Jangan ditunda,” kata Victor. Polres Mimika juga berjanji untuk menafkahi isteri dan kedua anak dari korban. “Isteri dan anak-anak almarhum menjadi anggota keluarga besar Polres Mimika. Saat acara-acara kepolisian

maupun acara-acara besar lainnya, keluarga almarhum tetap akan diberi perhatian terusmenerus, siapapun yang nanti menjabat Kapolres Mimika,” kata Victor yang pernah bertugas sebagai Waka Polres Malang itu. Victor menambahkan jajarannya bertanggung jawab terhadap seluruh biaya mulai dari perawatan korban di RSUD Mimika hingga dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kamoro Jaya-SP 1 Timika beberapa hari lalu. Bahkan secara pribadi, Victor Mackbon mengangkat putri bungsu almarhum Zakarias Waer sebagai anak asuhnya.

“Saya akan bertanggung jawab membiayai pendidikan anak ini sampai dia nanti bisa mandiri dan berkeluarga. Ini komitmen saya secara pribadi,” ujar Victor. Victor mengatakan kasus penganiayaan oleh oknum anggota Polsek Mimika Timur terhadap almarhum Zakarias Waer menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota Polres Mimika. Setiap anggota Polri, katanya, harus dapat menempatkan diri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan malah melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang mencelakai masyarakat. (ant)

Warga Kupang Barat

Segel Dua Sekolah Negeri

Suluh Indonesia/ant

UNJUK RASA MAHASISWA SEMARANG - Polisi berupaya menghalau mahasiswa yang mencoba masuk ke Kantor DPRD Jateng saat menggelar unjuk rasa 'Aksi 121' di Semarang, kemarin. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah agar mencabut kebijakan menaikkan harga BBM, tarif penerbitan STNK/ BPKB, dan tarif dasar listrik karena dinilai membebani rakyat.

Di Agam

44 SD Segera Digabungkan LUBUK BASUNG - Sebanyak 44 dari 447 unit sekolah dasar di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bakal digabungkan ke sekolah lain karena jumlah muridnya sedikit. “Sekolah yang akan digabungkan ini sekitar 10 persen dari jumlah sekolah yang ada di Agam,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam, Isra di Lubuk Basung, kemarin. Ia mengatakan 44 unit sekolah ini tersebar di 16 kecamatan di daerah itu dan paling banyak terdapat di Kecamatan Palembayan, Matur, Palupuh, Ampek Nagari dan Malalak. Di Kecamatan Palembayan, tegasnya, SDN 22 Sipinang memiliki siswa delapan orang.

Kedelapan siswa ini berasal dari siswa kelas satu hanya dua orang, kelas dua sebanyak dua orang dan kelas tiga sampai kelas enam hanya satu orang. “Sekolah ini berada di daerah pelosok dengan jumlah penduduk cukup sedikit. Penggabungan ini menyatukan beberapa sekolah menjadi satu sekolah dan ini disebabkan jumlah murid di SD itu terlalu sedikit,” katanya. Saat ini, jelasnya, pihaknya telah menyosialisasikan penggabungan kepada wali murid dan masyarakat, karena sebagian mereka tidak setuju penggabungan itu. “Apabila mereka setuju, maka sekolah ini akan kita gabungkan ke sekolah terde-

kat sehingga murid tidak terlalu jauh untuk sekolah. Ini dilakukan untuk efektivitas dan memaksimalkan pelayanan pendidikan,” katanya. Selain itu, pihaknya telah menarik kepala sekolah dan menepatkan majelis guru hanya satu orang. Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan dan Kesra DPRD Agam, Syaflin mengatakan penggabungan ini bisa mengatasi kekurangan jumlah guru SD, karena Agam masih kekurangan guru sekitar 1.000 orang. Selain itu, bangunan SD tersebut bisa dimanfaatkan oleh dinas lain dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (ant)

KUPANG - Sejumlah warga di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, menyegel dua sekolah negeri di desa tersebut karena kepala sekolah di sekolah itu memberhentikan salah satu pegawai tata usaha. “Kami terpaksa menutup sekolah-sekolah ini karena anak kami sekaligus pemilik lahan tempat dibangunnya dua sekolah ini diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas,” kata tokoh masyarakat Desa Oematnunu Titus Hakmone kepada wartawan di Desa Oematnunu, Kupang Barat 15 Kilometer dari Kota Kupang, kemarin. Pantauan pewarta dua

sekolah negeri yang disegel tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Oelii Kupang Barat dan Sekolah Dasar Negeri Oelili. Di depan pintu pagar kedua sekolah tersebut dipasang sejumlah dahan pohon yang telah dipotongpotong dan di pojok kiri atas ada plang yang tertulis sekolah tersebut telah ditutup. Titus mengatakan, pihaknya menutup kedua sekolah tersebut karena lahan yang digunakan untuk membangun sekolah Negeri

itu adalah milik mereka. Sebelum sekolah tersebut dibangun pada tahun 1998, menurutnya sudah ada perjanjian antara pemerintah daerah setempat dengan pemilik lahan tersebut bahwa jika sekolah tersebut dibangun maka keluarga pemilik lahan itu akan bekerja sebagai penjaga sekolah dan tata usaha di kedua sekolah tersebut. Namun dalam perjalanan, lanjut Titus, kepala Sekolah di kedua sekolah tersebut mengeluarkan surat keputusan baru yang berisi pemecatan seorang tata usaha dan dua penjaga sekolah yang selama

ini hanya dibayar Rp150 ribu per bulan selama kurang lebih sudah 10 tahun. “Pembayarannya juga dilakukan dari uang Komite. Jadi sebelum anak kami diterima bekerja kembali di sekolah ini, sekolah ini akan tetap kami tutup, sebab selama ini penghasilan yang ia peroleh hanya dari bekerja menjadi tata usaha dan penjaga sekolah,” tambahnya. Sebagai perwakilan dari keluarga Hakmone yang telah memberikan lahan tersebut untuk dibangun sekolah, maka ia meminta agar baik kepala sekolah dari pengurus Komite sekolah tersebut diganti. (ant)

Pemprov Jateng

Distribusi Kartu Tani di 21 Kabupaten MAGELANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan dan mendistribusikan secara serentak kartu tani di 21 kabupaten/kota untuk memudahkan petani mendapatkan sarana produksi pertanian bersubsidi. Peluncuran kartu tani dipusatkan di Magelang, kemarin, antara lain dihadiri Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Rini M Soemarno. Pada peluncuran kartu tani tersebut dilakukan video conference dengan sejumlah kabupaten/kota. Gubernur Jateng menanyakan permasalahan yang dihadapi daerah dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Ganjar menyebutkan hingga 8 Januari 2017 sebanyak 239.856 kartu telah dibagikan kepada petani, kemudian 828.832 kartu siap dibagikan di bulan Januari 2017 dan 681.100 kartu sedang dalam proses. “Kartu tani ini sebagai basis data untuk mengambil kebijakan publik dan BUMN dengan sinerginya akan membantu, maka Jateng cukup beruntung,” katanya. Ia mengatakan mereka yang tidak mempunyai kartu tani, nantinya tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi atau kemudahan lain-

nya. “Sekarang tinggal mau menerima subsidi atau tidak yang harganya murah, kalau mau mendapatkannya petani harus mendaftar,” katanya. Ia mengatakan kalau tidak terdaftar kejadiannya seperti yang lalu, yang tidak mempunyai hak bisa membeli sehingga pupuk “piknik”. Bisa piknik ke perkebunan, ke daerah lain sehingga tidak tepat sasaran. Menteri BUMN menyampaikan terima kasih pada Gubernur Jateng yang telah berinisiatif memulai pendataan petani karena memang yang paling berat itu pendataan pertama. “Kami mencoba

Jateng sebagai pionir, kami ingin menyelesaikan sebelum Lebaran 2017. Semua petani yang pada dasarnya berhak mendapatkan subsidi pupuk itu sudah terdaftar,” katanya. Ia mengatakan melalui kartu tani tersebut lebih mudah pendataannya untuk bersinergi dengan BUMN misalnya pabrik pupuk, Bulog, perbankan untuk mendapatkan kredit, dan Pertani untuk bibit dan obat-obatan pertanian. Ia menuturkan Jawa Timur juga sudah mulai untuk petani tebu dan dalam waktu dekat juga akan dilakukan Provinsi Lampung. (ant)


Edisi 13 Januari 2017 | Suluh Indonesia