Edisi 12 Januari 2018 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 141 TAHUN KE 70

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

jumat paing, 12 januari 2018

Fredrich Yunadi

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Pemerintah akan Impor Beras 500.000 Ton

Jakarta (Bali Post) – Belum seminggu Kementerian Pertanian merilis data bahwa stok beras cukup untuk empat bulan ke depan dan menjamin tak ada impor tahun 2018 karena di berbagai daerah sedang panen. Namun, Kementerian Perdagangan malah merencanakan untuk mengimpor 500.000 ton beras khusus untuk memperkuat stok dalam rangka menekan harga beras di tingkat konsumen. “Beras itu dari berbagai negara, yaitu Vietnam dan Thailand,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers usai rapat bersama distributor dan asosiasi pedagangan ritel di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis malam kemarin.

Bali Post/ant

Pascakecelakaan, Novanto Langsung Dibawa ke Ruang VIP Bukan IGD Jakarta (Bali Post) – Dokter Umum Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Michael Chia Cahaya, memilih irit bicara seusai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka advokat Fredrich Yunadi di gedung KPK, Jakarta, Kamis kemarin. “Tidak ada komentar ya,” kata Michael yang diperiksa sekitar 8 jam 30 menit itu. Selanjutnya, ia memilih bungkam saat ditanya awak media soal pemeriksaannya kali ini. Ia terus menghindari kejaran wartawan sampai masuk ke dalam taksi yang telah menunggunya di luar gedung KPK. Sementara itu, terkait pemeriksaan Michael, KPK ingin mendalami soal kronologi peristiwa saat Setya Novanto masuk dan menjalani perawatan di RS Medika Permata Hijau setelah

@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom

mengalami kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017 lalu. “Secara umum, kami melihat dalam kasus ini bagaimana kronologis peristiwanya. Hal. 19 Sengaja Mencegah DIPERIKSA - Dokter RS Medika Permata Hijau Michael Chia Cahaya bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Kamis (11/1) kemarin. Michael Chia Cahaya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fredrich Yunadi terkait tindak pidana berupa dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan upaya penyidikan perkara kasus KTP elektronik dengan tersangka Setya Novanto. Bali Post/ant

Menurut Enggartiasto, impor akan dapat dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan mitra agar pemerintah bisa melakukan pengendalian. Ia juga memastikan akhir Januari, pasokan beras impor akan mulai masuk sehingga dapat mengisi kekosongan hingga musim panen pada bulan Februari dan Maret mendatang. “Akhir bulan (Januari), masuk beras impornya. Kita siapkan pasokan beras impornya, kita isi sehingga Februari (harga) sudah bisa normal kembali,” ujarnya. Menurut dia, sekarang ini harga beras medium sudah mulai terkendali karena tidak ada lagi lonjakan harga. Kendati demikian, harga beras di pasaran belum stabil sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi. Adapun kategori beras khusus yang akan diimpor pemerintah, lanjut Enggar, adalah jenis beras khusus yang tidak ditanam di dalam negeri. Ia pun memastikan beras yang masuk kategori IR-64 bukanlah beras khusus yang akan diimpor. Pemerintah mengklaim akan membeli beras kategori khusus itu dengan harga berapa pun namun akan tetap dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp 9.450 per kilogram. “Jenis berasnya sesuai dengan Peraturan Menteri

Perdagangan nomor 01 tahun 2018, itu kategori beras khusus yang kami bisa masukkan langsung. Harganya kita enggak peduli berapa tetapi saya jual harga medium,” katanya. Enggar menuturkan bahwa masalah melonjaknya harga beras, terutama beras kualitas medium, sebaiknya tidak perlu dipertentangkan penyebabnya berada di hulu atau hilir. Menurut dia, saat ini yang terpenting bukanlah menggali penyebabnya, melainkan memenuhi kebutuhan beras untuk rakyat. “Kita isi saja dahulu. Nanti sibuk cari penyebabnya malah kita lupa selesaikan masalah kebutuhan rakyat. Ini urusan perut,” tuturnya. Sebelumnya, Kementerian Pertanian mengklaim Indonesia tidak perlu melakukan impor beras karena produksi Desember 2017 di lahan seluas 1,1 juta hektar menghasilkan 6 juta ton gabah kering giling atau 3 juta ton beras. “Pemerintah Indonesia tidak perlu melakukan impor beras. Desember hingga Januari ini dapat dilihat, di berbagai daerah panen raya, termasuk di Gunung Kidul,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian Momon Rusmono, Selasa lalu. Hal. 19 Kebutuhan Nasional

Putusan MK Soal ”Presidential Threshold”

PENDIDIKAN

Perkuat Koalisi Dukung Jokowi

Soal USBN Banyak Kelemahan Jakarta (Bali Post) – Guru besar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Said Hamid Hasan menilai soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang 25 persen soalnya berasal dari pemerintah pusat banyak kelemahannya. “Pemerintah jangan menganggap guru tidak mampu membuat soal. Padahal, soal yang dibuat nasional, banyak sekali kelemahan dan tidak mampu mengukur kompetensi siswa yang diinginkan,” ujar Said Hamid di Jakarta, Kamis kemarin. Dia melihat dalam kebijakan ini, guru dan siswa dijadikan alasan yang tidak berdasar. Menurut dia, jika guru tidak mampu membuat soal yang benar, artinya Mendikbud tidak percaya bahwa hasil penilaian guru SD selama enam tahun tidak benar. “Dengan kata lain, Mendikbud tidak percaya pada kemampuan guru dan hasil pendidikan secara nasional. Jika benar demikian, teori penilaian menyatakan bahwa penilaian berkelanjutan tidak diakui, dan tidak ada teori apalagi kenyataan bahwa ujian satu kali mampu mengukur hasil belajar selama enam tahun. Apalagi berkenaan dengan kemampuan berpikir tingkat pemahaman dan di atasnya,” papar dia. Jika hasil penilaian guru sehari-hari berkorelasi secara positif pada signifikansi 80 persen atau lebih, lanjut dia, maka baru dapat dikatakan USBN memiliki validitas. “Jika korelasi antara hasil guru dan USBN seperti itu, artinya guru mampu membuat soal yang baik. Hal. 19 Landasan Teori

Jakarta (Bali Post) – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketentuan ambang batas presidensial (presidential threshold) 20 persen sesuai usulan pemerintah dan didukung sebagian partai politik di DPR. “Keputusan tersebut diharapkan akan memperkuat sistem presidensial,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Kamis kemarin. Keputusan tersebut, lanjut dia, juga selaras dengan hakikat tujuan pemilu, yakni Presiden yang terpilih akan mendapat dukungan signifikan di DPR sehingga akan memperkuat kinerja pemerintah. “Keputusan tersebut secara tidak lang-

sung merupakan seleksi bagi munculnya pemimpin yang berkualitas,” tutur mantan Panglima TNI itu. Menko Polhukam menambahkan dengan keputusan tersebut maka akan memperkecil jumlah pengelompokan partai politik dalam rangka mendukung calon presiden yang akibatnya akan memperkecil potensi konflik yang biasanya terjadi pada saat-saat pemilu. “Sehingga stabilitas politik nasional akan tetap terjaga,” ucap Wiranto. Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menilai putusan MK terkait ambang batas pencalonan presiden, sudah sesuai harapan mayoritas partai. “Itu sesuai dengan yang diharapkan

serta sesuai dengan undang-undang yang didorong oleh partai politik. Dengan demikian, kami mengapresiasi,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis kemarin. Airlangga menilai, putusan MK itu juga akan memperkuat koalisi partai pemerintah untuk mengusung kembali Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. “Insya Allah (koalisi) akan semakin kuat,” ucap Airlangga. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi yang diajukan Partai Idaman terhadap pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur presidential threshold. Dalam pasal itu partai politik

atau gabungan parpol diwajibkan memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. Partai Idaman menilai pasal itu sudah tidak dapat diberlakukan lagi karena menggunakan hasil pemilu legislatif 2014 sebagai ambang batas pilpres 2019. Selain itu, ambang batasnya tidak lagi relevan lantaran pada 2019 pemilu legislatif dan Pilpres diselenggarakan serentak. Kendati demikian, MK berpandangan bahwa pasal itu tetap konstitusional serta tidak diskriminatif sehingga ketentuannya tetap berlaku dalam Pilpres 2019. (ant)

Bali Post/ant

SIDANG - Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (kiri), bersama Hakim MK I Dewa Gede Palguna memimpin sidang gugatan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 di ruang sidang gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1) kemarin.

Bali Restart

Nasib SDM Bali Jangan Diabaikan BALI Restart juga harus dimulai dari dunia pendidikan. Selama ini, banyak komponen masyarakat yang tak pernah menghiraukan nasib SDM Bali yang juga generasi emas Bali 2045. Kita bisa lihat nasib anak-anak pengungsi erupsi Gunung Agung yang jumlahnya lebih dari 20 ribu orang. Mereka tak mendapat pendidikan yang layak, apalagi disebut berkualitas. Inilah fakta yang harus dicermati untuk mempersiapkan generasi emas Bali.

Betapapun hebatnya kebijakan tanpa digerakkan oleh SDM yang unggul tetap saja takkan menghasilkan keluaran yang maksimal. Makanya pengamat pendidikan yang juga Rektor Undiknas Prof. Gede Sri Darma, DBA., memaparkan bicara Bali Restart pada dasarnya membicarakan nasib anak muda alias SDM Bali ke depan. Mereka ini harus menjadi fokus garapan semua komponen. ‘’Kita-kita ini kan sudah jauh tertinggal, gemana kita memperkuat generasi zaman now Bali saat ini dan akan datang,’’ tegasnya. Semua itu bisa digarap mulai dari pendidikan nonformal lewat pelatihan dan keterampilan, dan pendidikan formal yang akan mempersiapkan mereka menjadi SDM Bali yang tangguh. Kedua, SDM Bali saat ini harus sudah go digital, bukan lagi menuju atau mempersiapkan diri menuju digital. Sebab saat ini,

segala aspek kehidupan akan serba-digital. Makanya, SDM Bali kini dan akan datang sudah harus mampu menjalani kehidupan serba-digital. Inilah yang mencirikan karakter SDM Bali zaman now. ‘’Percuma kita membicarakan program ini dan itu beserta pola penganggarannya, namun kita lupa memberi penguatan pada SDM Bali yang sudah harus go to digital,’’ tegasnya. Pengamat pendidikan tinggi yang juga Ketua Stikom Bali, Dr. Dadang Hermawan, membenarkan SDM Bali kini dan yang akan datang harus sudah digital. Namun, dia sayangkan di tengah kemajuan zaman yang cepat berubah, angka partisipasi kasar (APK) masyarakat Bali melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi masih di bawah rata-rata nasional yakni 26 persen sedangkan secara nasional rata-rata 30 persen. Hal. 19 Lebih Rendah

Dr. Dadang Hermawan

Prof. Gede Sri Darma


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.