Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Rabu, 12 Oktober 2016
No. 186 tahun X
5 Pegawai Kemenhub Ditangkap
JAKARTA - Satuan Tugas Penindakan Pungutan Liar dari kepolisian menangkap lima pegawai Kementerian Perhubungan terdiri atas dua pegawai negeri sipil, tiga pegawai honorer, dan satu pihak luar dari swasta yang diduga terlibat tindakan pungutan liar, kemarin. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Kantor Kemenhub, Jakarta, mengatakan polisi juga menyita barang bukti uang tunai Rp61 juta dari lantai 12 Gedung Karya Kemenhub dan Rp34 juta dari lantai 6 Gedung Karya Kemenhub dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu. Operasi penindakan pungli ini akan kita lakukan juga di banyak instansi tidak hanya Kementerian Perhubungan, kata Tito. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono menjelas-
kan dua lantai di Gedung Karya tersebut merupakan lokasi pengurusan izin dari semua direktorat di Kemenhub. Kebetulan, OTT yang kita lakukan berada di pengurusan izin dari Ditjen Perhubungan Laut, kata Awi. Selain uang tunai diduga untuk pungli, polisi juga menyita buku tabungan yang diduga merupakan rekening untuk dana pungli dengan saldo Rp1 miliar. Lima pegawai Kemenhub yang ditangkap adalah dua orang Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat golongan II-D, dan tiga pegawai honorer. Inisialnya AR, AD, D, T, dan NM, ujarnya. Awi mengatakan pungli tersebut untuk memudahkan pengurusan surat atau lisensi pelaut dan buku pelaut yang legalisasinya dilakukan Kemenhub. (ant)
Suluh Indonesia/ant
Hentikan Pungli
KETUA DPD - Anggota DPD dari Bengkulu Muhammad Saleh (kanan) berjalan usai terpilih menjadi pimpinan DPD dari Wilayah Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Presiden Perintahkan
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memperingatkan seluruh kementerian dan instansi agar menghentikan segala bentuk pungutan liar (pungli), terutama yang berkaitan kepada pelayanan kepada masyarakat. St op yang namanya pungutan liar, terutama kepada yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Tangkap dan langsung pecat pegawai yang melakukan pungli, pesan Presiden Jokowi di Jakarta, kemarin. Hal tersebut disampaikan saat P residen melakukan kunjungan mendadak ke Kementerian Perhubungan, terkait kasus tangkap tangan dugaan pungutan liar perizinan di kementerian tersebut. Presiden mengatakan, pemerintah akan terus melakukan penertiban dan penangkapan kepada semua pi-
hak yang melakukan pungli kepada masyarakat. Sekali lagi saya tegaskan stop yang namanya pungutan liar dan saat ini sudah ada yang namanya operasi pemberantasan pungli, tegas Presiden. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang sudah bekerja maksim al mem bongkar kasus tangkap tangan dugaan pungutan liar perizinan di kementeriannya agar dapat memberikan efek jera bagi para oknum pelaku. Saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN di semua tingkatan, dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras, ujar Menhub. Sejak dilantik dan mulai menjalankan tugas sebagai Ment-
eri Perhubungan, Budi sudah menegaskan kepada jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua pemangku kepentingan dan tidak melakukan praktik pungli. Satu bulan menjabat sebagai Menhub, Budi Karya mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian, khususnya di bidang pelayanan perizinan Karena ini sudah m enyangkut ranah hukum pidana maka pihak berwajib dalam hal ini kepolisian langsung berkoordinasi aktif. Kami menemukan fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke pihak kepolisian untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi operasi tangkap tangan di unit perijinan, ucap Menhub Budi. Operasi Tangkap Tangan Jokowi membenarkan adan-
ya penangkapan pelaku pungutan liar atau pungli terkait administrasi di laut oleh oknum dari Kemenhub. Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) baru dibicarakan, rapat baru saja selesai dan kami langsung dapat laporan dari Kapolri, bahwa di Kementerian Perhubungan telah ditangkap banyak pungli untuk pengurusan hukum laut dan surat kapal yang angkanya berbeda-beda ada yang ratusan ribu serta ada yang jutaan, kata Presiden. Ia menjelaskan hanya ingin meninjau langsung dan memastikan proses penggeledahan terhadap dugaan praktik pungutan liar. Presiden juga mengingatkan kepada seluruh instansi dan lembaga untuk menghentikan praktik pungli, karena sudah ada OPP. Saya perintahkan langsung tangkap dan pecat oknum yang terbukti, tegasnya. (ant/son)
Suluh Indonesia/ant
TEMUI PRESIDEN - Hakim Agung Gayus Lumbuun (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan tertutup tersebut Presiden bersama Hakim Agung Gayus Lumbuun membahas kebijakan reformasi hukum.
OPP :
Mampukah Mumupus Tradisi Pungli ?
PEMERINTAH memutuskan pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar dan penyelundupan (OPP) sebagai bagian langkah awal pelaksanaan reformasi hukum. Seskab Pramono Anung dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam Wiranto usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin mengatakan, secara prinsip Presiden dan Wapres setuju dengan diadakannya operasi pemberantasan pungli dan
penyelundupan. Seskab menyebutkan sasaran OPP antara lain adanya pungutan dalam pelayanan SIM, SCKC, BPKB, STNK, penanganan bukti pelanggaran dan penyelundupan. Pramono menyebutkan terkait OPP itu, Presiden Jokowi
menugaskan Menko Polhukam untuk merumuskan, menyelesaikan dan segera melaksanakan operasinya. Mungkin dalam waktu sekarang ini ada terapi kejut, nanti akan dilaporkan Kapolri (Jenderal Tito Karnavian), tadi Kapolri sudah lapor kepada Presiden, kata Seskab. Pramono menyebutkan dalam ratas itu, Presiden Jokowi juga memberi arahan tentang pembangunan lapas baru karena yang ada saat ini sudah melebihi kapasitas. Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menjelaskan setelah ada paket kebijakan ekonomi, maka kini pemerintah mulai melakukan reformasi hukum atau revitalisasi hukum nasional. Banyak peraturan, ada 60.000 lebih, itu perlu penyederhanaan. Itu menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan kepercayaan masyarakat menjadi rendah, katanya. Menurut Wiranto, sasaran yang akan dicapai adalah pulihnya kepercayaan publik dan ada kepastian hukum. Ia menyebutkan dari banyak masalah hukum, dapat dibagi menjadi tujuh kelompok antara lain terkait pelayanan publik, penyelesaian kasus, manajemen perkara, penguatan SDM, dan pembangunan budaya hukum. Tahap awal melakukan operasi pungli, suap, penyelundupan yang merajalela. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN TINJAU LOKASI OTT KEMENHUB - Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menhub Budi Karya Sumadi (kedua kiri) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau lokasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kemenhub Jakarta, kemarin. Dalam OTT tersebut, lima pegawai Kemenhub dan calo serta menyita uang tunai sebesar Rp 95 juta.
DPR Tegaskan :
Calon Petahana Wajib Cuti
JAKARTA - Ketua Ko-
misi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan bakal calon petahana yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 wajib cuti setelah ditetapkan sebagai calon pada 24 Oktober 2016 untuk menjalani masa kampanye. Yang petahana harus cuti di luar tanggungan negara. Itu adalah kewajiban bukan opsi atau pilihan, tapi adalah kewajiban
pada saat masuk masa kampanye. Sanksinya kalau tidak cuti didiskualifikasi, kata Rambe di, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan sudah menjadi suatu syarat kalau calon petahana yang mengikuti pilkada wajib cuti pada masa kampanye, yakni 28 Oktober 2016-11 Februari 2017 sehingga jika melanggar aturan itu maka akan didiskualifikasi. Terkait gugatan uji materi terhadap kewajiban cuti calon petahana ke Mahkamah Konstitusi, Rambe menekankan jika pada saat penetapan calon ke-
pala daerah, gugatan belum juga dikabulkan maka calon petahana harus cuti jika ingin lanjut ke pilkada 2017. Gugatan apapun kalau sudah tanggal 24 Oktober 2016 ini ditetapkan persyaratan, semua harus dipenuhi, tidak ada menunggu hasil keputusan (Mahkamah Konstitusi), ini sudah tahapan, kita tidak bisa mel anggar tahapan, ujarnya. Dia mengatakan kewajiban cuti juga merupakan tanggung jawab moral calon petahana yang mengikuti pilkada serentak di seluruh Indonesia pada
2017. Ini tanggung jawab moral, dari ketentuan yang ada juga kita imbau, ini aturan yang harus dilaksanakan, ujarnya. Dia mengatakan kewajiban cuti tidak bisa menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Sekalipun setelah penetapan calon, Mahkamah Konstitusi menetapkan calon petahana tidak harus cuti, Rambe mengatakan calon petahana tetap harus cuti karena sudah memasuki tahapan yang dijadwalkan. (ant)
K ta
Suluh Indonesia, Rabu 12 Oktober 2016
2
Ki las
PKL Masuki Mall
SETIAP mall di Jakarta harus menyediakan lahan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Luas lahan yang wajib disediakan mall 10-20 persen dari besaran luas yang dibangun. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Namun saat ini banyak pengelola mall yang salah menafsirkan aturan tersebut dengan menghitung jumlah 20 persen termasuk kios-kios yang berada di dalam bangunan. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, hampir semua pengelola mall salah menafsirkan. Masuki mengatakan, tafsirannya terlalu banyak. Menurut mereka 20 persen itu sudah termasuk yang jualan di dalam, di gang-gang. Tafsiran itu yang berdebat. Bahkan tak jarang, PKL yang sudah ditampung di dalam tidak mampu bersaing dengan PKL di luar mall. Karena pengelola mall membentuk koperasi untuk menentukan harga jual. (kmb)
16 Unit Rusun Disegel
SEBANYAK 16 unit Rumah Susun (Rusun) Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, disegel. Penyegalan dilakukan lantaran para penghuni melanggar surat perjanjian (SP). Kepala Unit Pengelola Rusun Pulogebang, Ageng Darmintono mengatakan, pelanggaran di 16 unit itu ditengarai sudah sejak lama. Ageng mengatakan, penindakan sengaja dilakukan malam hari karena para pnghuninya selalu beralasan sering pulang malam dan pagi. Sehingga untuk membuktikannya, sweeping dilakukan malam hari. Ternyata ditemukan ada 16 unit yang jarang ditempati penghuninya. Dari 16 unit yang disegel, sembilan langsung digembok lantaran penghuninya tidak sesuai dengan surat perjanjian. Kemudian dua unit dihuni oleh warga yang masih lajang dan akan direlokasi ke Rusun Rawa Bebek. Sedangkan lima unit lainnya juga tidak sesuai SP. Dari 16 unit yang disegel rata-rata sudah ditempati 1-2 tahun. (kmb)
Cegah Kanker Serviks
SELAMA periode Januari-Agustus 2016, 32 warga Jakarta Barat tercatat positif mengidap kanker serviks dan menjalani p engobatan di RSUD Cengkareng. Kepala Seksie Pengendalian Masalah Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Zayanah mengatakan, 32 warga yang positif menderita kanker serviks ini ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 2.782 pasien di wilayahnya. Ia merinci, 32 warga yang mengidap kanker serviks dengan usia 30-39 berjumlah 13 orang, di bawah 30 tahun sebanyak 11 orang dan usia 40-50 tahun ada sebanyak delapan orang. Zayanah menjelaskan, pihaknya saat ini membuka pelayanan pemeriksaan kanker serviks di Puskesmas Tambora sejak 11-19 Oktober 2016 dengan metode IVA secara gratis. Masyarakat boleh datang ke Puskesmas Tambora. Kalau periksa di rumah sakit bayar Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta. (kmb)
Suluh Indonesia/ant
JAKARTA RUSUN FESTIVAL - Sejumlah anak mengikuti lomba menggambar saat Jakarta Rusun Festival 2016 di Jakarta, kemarin. Kegiatan yang diikuti 100 anak dari sejumlah rusun di Jakarta tersebut bertujuan menumbuhkan sikap positif dan apresiatif di kalangan anak-anak rusun serta diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif.
PNS Jalani Tes Narkoba Ahok Dorong
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana mendorong pemeriksaan narkoba pada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ibu Kota. Sekarang kita mau dorong semua PNS diperiksa (narkoba), dites rambut dan tes urine juga, katanya di Balai Kota Jakarta, kemarin.
Ahok tidak merinci rencana waktu pelaksanaan pemeriksaan tersebut, namun ia mengaku akan melibatkan BNN Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan itu. Menurut dia, pemeriksaan itu menjadi salah satu upaya pemerintah provinsi menjadikan ibu kota bebas dari berb-
agai macam zat dan obat-obatan terlarang. Selain pencegahan dari internal pegawai, tindakan penumpasan narkoba juga dilakukan Ahok dengan menutup tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi memakai narkotika. Ini kita sudah buat peraturan, kalau ada ketemu
kasus sampai dua kali, kami pastikan tutup tempat itu. Dan tidak boleh buka usaha sejenis lagi, jelasnya. Terkait dengan itu, Ahok mengaku akan menutup kembali satu tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Barat. Kami sudah perintahkan kemarin supaya hari ini surat penutupan
Diskotek Mille s dikeluarkan. Sama seperti kasus Stadium, katanya. Sebelumnya, penutupan tempat hiburan malam Mille s, di Mangga Besar, Jakarta, dilakukan petugas karena menemukan seorang pria yang diduga perwira polisi membawa sabu dan ekstasi. (kmb)
Cegah Narkoba Masuk Pulau
Pemkab Awasi Ketat Pintu Masuk
JAKARTA - Lurah dan camat di Kepulauan Seribu diminta mengawasi barang yang masuk melalui pelabuhan di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diambil untuk mencegah peredaran permen mengandung narkoba yang terindikasi telah masuk sejumlah pulau permukiman. Saya akan panggil Lurah Pulau Tidung dan Untung Jawa terkait adanya permen narkotika yang masuk ke wilayahnya. Sementara waktu paling tidak di pintu masuk pulau-pulau harus lebSuluh Indonesia/ant
BERSIHKAN SAMPAH - Petugas kebersihan membersihkan sampah pada aliran Sungai Ciliwung yang menyumbat Pintu Air Manggarai, Jakarta, kemarin. Pembersihan itu dilakukan untuk melancarkan aliran Sungai Ciliwung yang melewati Pintu Air Manggarai dan mencegah datangnya banjir saat hujan deras di wilayah tersebut.
Razia Apartemen Kalibata
2 WNA Diamankan Imigrasi
JAKARTA - Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan menangkap empat warga negara asing (WNA) asal Bangladesh dan Nigeria yang diduga ilegal di Apartemen Kalibata City. Petugas mengamankan empat WNA diduga melanggar keimigrasian itu pada Senin (10/10) malam, kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Cucu Koswala di Jakarta, kemarin. Cucu mengungkapkan petugas menciduk dua warga Bangladesh berinisial TRK (22) me-
langgar Pasal 78 dan BH (22) menyalahi Pasal 71 juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Keduanya diamankan di Tower Akasia, ujar Cucu. Petugas juga mengamankan dua warga Nigeria berinisial APC (32) dan ODC (34) di Tower Kemuning dengan indikasi melanggar Pasal 71 juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman deportasi. Dikatakan Cucu, petugas sempat terlibat pengejaran ter-
hadap salah satu warga asal Bangladesh karena berupaya melarikan diri. Cucu menuturkan penangkapan terhadap keempat warga ilegal itu berkat laporan masyarakat kepada petugas S ekretariat Timpora Jakarta Selatan yang berada di Tower Sakura Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi itu, petugas Timpora memantau selanjutnya mengamankan para warga negara asing tanpa dokumen keimigrasian tersebut. (kmb)
ih diperketat, kata Budi Utomo, Bupati Kepulauan Seribu, kemarin. Budi mengatakan akan berkoordinasi dengan Polres Kepulauan Seribu untuk memperketat pengawasan seluruh barang yang masuk ke pulau pemukiman. Satpol PP dan aparat kepolisian akan diturunkan menjaga pelabuhan sebagai pintu masuk barang, ujarnya. Selain pengawasan, lanjut Budi, pintu masuk dari darat ke sejumlah pulau seperti di Tan-
jung Pasir dan Rawasaban, Tangerang juga harus diperbaiki. Termasuk pintu masuk dari Marina Ancol maupun Pelabuhan Kali Adem, agar mempermudah pengontrolan barang masuk ke pulau, tuturnya. Ia menjelaskan, peredaran narkoba berubah bentuk menjadi jenis permen maupun rokok mainan yang disukai anakanak. Narkoba tersebut bertujuan merusak generasi muda. Kami juga berharap peran serta masyarakat turut terlibat
mengawasi sehingga bahaya narkoba dapat ditangkal, jelasnya. Sekadar dijetahui petugas gabungan yang terdiri dari polisi, Satpol PP dan aparatur kelurahan Pulau Tidung menggelar razia makanan jajanan yang dijual di empat sekolah dasar negeri (SDN). Keempat sekolah tersebut meliputi SDN 03, MIN 26, SDN 02, SDN 01 Pulau Tidung. Hasilmya petugas menyita puluhan jenis jajanan yang mengandung narkoba. (kmb)
Basuki Optimis
Tanggul Laut Kurangi Banjir Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun tanggul laut tipe A. Tanggul tersebut untuk menggantikan tanggul sebelumnya yang hanya memiliki tinggi 2,8 meter. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimis jika pembangunan tanggul ini bisa mengurangi banjir di Ibukota. Karena 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Banjir bisa diatasi. Kami sedang membangun tanggul 3,8 meter, katanya di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
Tanggul sepanjang kurang lebih 92 kilometer ini dibangun dari Cakung-Cilincing hingga Tanjung Priok. Pembangunannya dikerjakan oleh Pemprov DKI dan Kementerian PUPR. Saat ini pembangunan sudah berjalan. Basuki menambahkan, tanggul ini berbeda dengan Giant Sea Wall. Ini merupakan tanggul awal untuk melindungi Jakarta dari banjir rob. Orang bilang ini Giant Sea Wall. Itu
bukan Giant Sea Wall, itu tanggul A. Giant Sea Wall itu sampai C dan masih dikaji sebenarnya, ujarnya. Menurut Basuki tanggul tidak hanya dibangun lebih tinggi, tetapi juga lebih lebar. Tujuannya agar lebih kuat dan tidak mudah jebol. Setelah tanggul selesai dibangun, rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membangun rumah susun (rusun) di sekitar kawasan Cakung-Cilincing. Rusun tersebut akan diperuntukan bagi nelayan. Kami akan bangun misalnya dari Cakung-Cilincing ke Tanjung Priok. Tepi daratnya itu kami akan bangunkan semua rusun untuk nelayan. Makanya nanti orang-orang itu akan
tinggal di apartemen menghadap laut. Enggak kalah sama orang Pantai Mutiara semua, tandasnya. Sebelumnya, pem erintah Belanda dan Korea Selatan membantu melakukan kajian Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa). Menurut Ahok, kajian awal yang sudah selesai yakni mengenai tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tipe A, yang membentang di sepanjang pantai Jakarta. Bahkan saat ini di sebagian titik pantai sudah dimulai pengerjaan pembangunan. Giant Sea Wall (tipe B dan C -red) itu belum akan dibangun, masih dikaji, paparnya. (kmb)
Metr politan
Suluh Indonesia, Rabu 12 Oktober 2016
3
Revisi UU Pemilu
Pemerintah Masih Lakukan Kajian
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan pemerintah masih mengkaji hal-hal yang diusulkan dalam revisi UU Pemilihan Umum (Pemilu) yang diharapkan berlaku efektif dalam jangka panjang. Masukan pemerintah ini yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, menyangkut kepentingan nasional, memperkuat sistem pemerintahan presidensial ya harusnya cermat, hati-hati, kata Tjahjo ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Menurut menteri, Presiden Joko Widodo memberi arahan, selain undang-undang berlaku untuk jangka panjang, revisi juga perlu mengutamakan aspirasi
masyarakat umum dan memperhatikan keputusan Mk. Presiden, jelas Tjahjo, juga meminta Undang-Undang Pemilu nantinya lebih memperhatikan aspirasi dan kedaulatan partaipartai politik sebagai pengusung calon anggota DPRD, DPR maupun calon presiden. Tjahjo juga menjelaskan terdapat pertimbangan mengenai penyesuaian jumlah anggota DPR RI. Pemerintah melakukan rapat kabinet terbatas mengenai UU Pemilu tersebut pada pekan ketiga September 2016. Tjahjo berkunjung ke Kantor Presiden untuk melakukan rapat terbatas bersama Presiden Jokowi terkait reformasi hukum
pada Selasa siang. Sebelumnya, Presiden mengungkapkan RUU Pemilu dilakukan untuk menyiapkan regulasi baru guna menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pemilu Legeslatif dan Pemilihan Presiden dilakukan secara bersamaan. Untuk itu saya minta dalam rancangan UU yang diusulkan pemerintah subtansinya menyederhanakan, menyelaraskan tiga UU yang sebelumnya terpisah, ungkap Jokowi. Ketiga UU yang akan disatukan adalah UU Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPD (legislatif); UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta UU Penyelenggaraan Pemilu. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KASUS HAM MASA LALU - Tokoh Hak Asasi Manusia (HAM) Makarim Wibisono (kanan) dan Zumrotin K. Susilo (kiri) memberikan keterangan pers terkait penanganan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Jakarta, kemarin. Aktivis HAM menyoroti kinerja pemerintahan Presiden Jokowi yang belum menjalankan mandat terkait kasus HAM berat.
Harus Jaga Persatuan Kampanye Politik
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengharapkan kampanye di momen pilkada maupun pilpres harus menjaga persatuan dan kesatuan sehingga para kandid at t idak men yi ng gu n g masalah suku,agama,ras, dan antargolongan dalam materi kampanyenya. Secara prinsip harus menjaga persatuan dan kesatuan, kita setuju untuk tidak boleh menyentuh a spek SARA d a lam k a m-
panye, katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, kemarin. Ta ufik me ng at ak an, a pa pun proses demokrasi itu jangan sampai tejadi hal-hal yang memiliki potensi disintegrasi bangsa terutama menyangkut isu-isu SARA yang tidak bertanggung jawab. Dia berharap kepada siapa pun harus berhati-hati membe rika n pernyat aan k arena tiap orang harus saling asih
asah dan asuh kepada sesama. Mayoritas mengayomi dan minoritas yang merupakan bagian bangsa ini harus memberikan dukungan dan menghormati, ujarnya. Sementara itu terkait permintaan maaf bakal calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama terkait isu SARA, Taufik menilai harus mencermati terlebih dahulu karena proses hukum dengan proses penyampaian maafkan
adalah dua hal yang berbeda. Dia menjelaskan, proses hukum t erkait de nga n a da yang melaporkan dan ada pihak yang melapor. Selama pihak melaporkan dan pihak terlapor sudah ada kesepahaman tentunya itu ruang yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun namun hanya kedua belah pihak, ujarnya. Politisi PAN itu menilai pelajaran berharga dari peristiwa i tu ada l ah ja nga n sa m pai
DPR Minta KPI
Pilkada ternodai hanya karena masalah perbedaan pandangan dan pilihan. Selain itu menurut dia, jangan sampai pilkada dinodai oleh hal-hal yang menyentuh potenai disintegrasi bangsa. Saya tidak melihat secara utuh videonya. Namun ini secara prinsip, bagaimanapun pemilihan kepala daerah sensifit it as denga n i su s ara harus dihindari oleh semua pihak, katanya. (ant)
Buat Sistem Evaluasi Siaran
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Komisi Penyiaran Indonesia membuat sistem evaluasi konten siaran secara berkala sehingga izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dapat dievaluasi secara berkala, setidaknya setiap tahun sekali. Hal itu guna memastikan konsistensi dari pem ilik IPP dalam menjalankan bisnis penyiaran tersebut sebagaimana saat mereka mengajukan izin pertama kali, kata Sukamta di Jakarta, kemarin. Menurut dia, KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika harus membuat sistem evaluasi dan penilaian setiap
tahun bagi setiap pengelola radio dan televisi yang telah mendapatkan IPP tetap. Sukamta mengatakan, selama ini belum ada sistem yang jelas ataupun perangkat regulasi yang mengatur secara teknis tentang evaluasi perpanjangan IPP untuk televisi ataupun radio. Tidak heran ketika momentum perpanjangan izin dari 10 televisi jaringan yang bersiaran luas secara nasional ini, KPI dan Kemenkominfo terkesan tidak siap dalam melakukan evaluasi penilaian, terutama terhadap kualitas program siaran yang ditayangkan oleh 10 stasiun televisi tersebut, ujarnya. (ant)
DPR Desak Pemerintah
Bentuk Lembaga Khusus Haji
Suluh Indonesia/ant
PEMBUKAAN RAPIMNAS PII - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kedua kiri) berbincang bersama Ketua Umum PII Hermanto Dardak (kanan), Wakil Ketua Umum Heru Dewanto (kiri) dan Ketua Dewan Pakar Bobby Gafur Umar , disela pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Persatuan Insinyur Indonesia, di Jakarta, kemarin. Rapat yang berlangsung 11-12 Oktober 2016 dihadiri 300 orang anggota PII dari seluruh Indonesia.
LSM :
Putusan KIP Momentum Baru Kasus Munir
SEJUMLAH lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan LBH Jakarta menyatakan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) adalah momentum baru pengungkapan kasus Munir. Kontras-Omah Munir-LBH Jakarta, kemarin menyebutkan, mereka melalui proses sengketa informasi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus pe mb unu han Mu nir (TPF Munir) kepada masya-rakat. Sebelumnya pada 27 April 2016, Kontras bersama dengan LBH Jakarta dan Suciwati, istri Munir Said Thalib,
m e nd a tang i KIP u n tuk mendaftarkan proses sengketa informasi. Sengketa informasi tersebut pun terdaftar dengan nomor register 025/ IV/KIP-PS-2016. Sidang KIP kasus Munir sudah enam kali bersidang dan pada Senin (10/10), Majelis KIP Kasus Munir telah membacakan p utu sanny a y ang pada in ti nya telah me ngabul kan permohonan dari Kontras dan LBH Jakarta yakni memerintah-
kan Pemerintah RI mengumumkan dokumen TPF Munir. Melalui putusan ini, Komisi Informasi dinilai LSM telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung budaya keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Put usa n in i j uga dapa t menjadi momentum bagi Pemerintahan untuk membuka kembali proses pengungkapan kasus Munir yang sudah tertunda hingga 12 tahun lamanya. Untuk itu, Kontras dan LBH Jakarta mendesak agar putusan KIP terkait kasus Munir dipatuhi dan Presiden segera mengumumkan dokumen hasil penyelidikan TPF Munir kepada masya rakat, se rta menindaklanjuti kembali setiap fakta yang dicantumkan dalam dokumen hasil dari penyelidikan yang telah dilakukan oleh
TPF Munir. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji menyelesaikan kasus-kasus narkoba dan kejahatan lain pada masa lalu yang belum tuntas, misalnya pembunuhan terhadap pejuang hak asasi manusia Munir Said Thalib. Ini juga memerlukan sebuah t indakan dan penegakan hukum yang tegas, kata Presiden Jokowi. Pertemuan itu dimaksudkan untuk mendengar secara langsung masukan-masukan demi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. Presiden meminta masukan dari para pakar dan praktisi hukum mengenai penyelesaian kasus-kasus kejahatan narkoba dan hak azazi manusia yang belum tuntas, serta penataan kembali aturan-aturan hukum yang bertumpang tindih. (ant)
JAKARTA - Komisi VIII DPR mendesak pemerintah untuk segera membentuk lembaga khusus penyelenggara ibadah haj i yakni Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) agar penyelenggaraan ibadah haji lebih berkualitas. Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq dan Khotibul Umam Wiranu pada diskusi Forum Legislasi: RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin. Pandangan yang sama disampaikan, Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Abdul Kholiq Ahmad. Menurut Maman, pem-
bentukan BPIH sudah diamanahkan dalam UU No 34 tahun 2014 tentang tentang Haji, tapi sampai saat ini pemerintah belum membentuknya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meyakini pengelolaan ibadah haji melalui lembaga khusus akan lebih fokus dan berkualitas. Melalui lembaga khusus, kita harapkan penyelenggaraan ibadah haji akan lebih efisien dan akuntabel, katanya. Maman melihat, selama ini penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama, yang menjalankan fungsi sebagai regulator dan operator, sehingga terjadi tumpang tindih. (ant)
Megap litan
Suluh Indonesia, Rabu 12 Oktober 2016
4
Ki las
Pencuri Pabrik Koveksi
KEPOLISIAN Sektor Tambun, Bekasi, Jawa Barat, meringkus enam pelaku pencurian bahan baku usaha konveksi yang terjadi di PT Kaho Indah Citra, Tambun Selatan, Senin malam. Kapolsek Tambun AKP Bobby Kusumarwardhana di Cikarang, kemarin mengatakan, komplotan tersebut spesialis mencuri kain di perusahaan garmen dan kerap meresahkan kalangan pengusaha. Keenam pelaku tersebut berinisial DE (27), SN (34), FI (29), DW (21), SD (26) dan AG (23), sebanyak tiga di antaranya berstatus karyawan pabrik tersebut. Dikatakan Bobby, penangkapan itu berhasil dilakukan pihaknya berkat informasi yang datang dari tiga karyawan pabrik yang merasa curiga dengan perilaku rekannya itu. Pelaku nyaris dihakimi massa namun diselamatkan Tim Buru Sergap Polsek Tambun di lokasi kejadian. (ant)
Gedung Berhantu Dibongkar
PEMBONGKARAN gedung berhantu di kawasan CBD sektor VII Bintaro Jaya RT 02 RW 01, Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren kota Tangsel di pastikan akan mempengaruhi lalu lintas di daerah tersebut. Untuk itu, Kepolisian Resort (Polres) Kota Tangsel telah menyiapkan sistem rekayasa lalu lintas. Kepala Satuan Lalu Lintas, Ajun Komisaris Lalu Hedwin Hanggara kemarin. Lebih lanjut Hedwin mengatakan, rencana rekayasa arus lalu lintas berlaku pada 14-15 Oktober besok. Berlakunya mulai pukul 22.00 hingga 07.00. Hedwin menambahkan, untuk jalur dari sektor IX arah gedung Panin Grup akan ditutup. Mulai dari depan pasar modern dan dialihkan ke simpang Bank Central Asia. Kemudian jalur dari Polres Tangsel menuju arah Bintaro Xchange ditutup di flyover. (nov)
Mengundurkan Diri Ketua DPRD Bekasi
CIKARANG - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja m engundurkan diri karena maju menjadi bakal calon wakil Bupati dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Februari 2017. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti akan menjadi pejabat pelaksana tugas (Plt) penggantian Ketua DPRD setempat yang telah mengundurkan diri dari jabatannya, kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris di Bekasi, kemarin. Menurut dia dalam pemutusan Plt ini sudah dilakukan Rapat Pimpinan (Rapim) terkait
surat ajuan DPD Partai Golkar mengenai pengunduran diri Eka, kini tersiar kabar bahwa yang akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD ini adalah Jejen Sayuti. Plt Ketua DPRD setempat resminya nanti akan diumumkan dalam Rapat Paripurna, katanya. Dikarenakan, jabatan Plt ini dibutuhkan untuk mengisi kekosongan sementara pimpinan DPRD hingga Gubernur Jawa Barat menurunkan SK Ketua DPRD penggantian Eka, yaitu Sunandar. Pergantian Ketua DPRD ini sudah diatur dalam Undang-
Suluh Indonesia/ant
PENGEDAR SABU ANAK BAWAH UMUR - Petugas Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan menunjukan lima terssangka pengedar sabu dan sejumlah barang bukti kepada media saat gelar perkara di Mapolres Tangerang Selatan, kemarin. jajaran Sat Narkoba Polres Tangsel berhasil mengungkap peredaran sabu yang dilakukan oleh sejumlah anak yang masih dibawah umur yang biasa mengedarkan barang haram tersebut dikawasan elite BSD Serpong dan Bintaro.
Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) Nomor 17 tahun 2014. Ia menambahkan sesuai regulasi itu pengganti Eka berasal dari Golkar juga. Karena dalam regulasi itu mengatur yang menjadi Ketua DPRD adalah parpol yang memiliki kursi wakil rakyatnya terbanyak di DPRD. Maka dari itu, ketua DPRD pengganti Eka bakal dari Golkar. Ini dilakukan setelah Golkar menentukan pengganti Pak Eka maka penggantinya ini diajukan ke Pemprov Jabar. Nah selama proses ini berjalan maka
Di Tangsel
Angka Sengketa Informasi Menurun Drastis
kita harus ada pemimpinnya. Dengan mundurnya Ketua DPRD setempat, dalam peraturan harus ada pergantian sementara hingga aurat keputusan dari Gubernur Jawa Barat dikeluarkan. Jadi dalam pengangkatan kursi ketua juga harus mengikuti aturan yang berlaku sesuai diperundang undang Indonesia. Daris menjelaskan dalam pengangkatan ini sudah melihat kursi yang di dapat oleh beberapa partai. Seperti halnya Golkar dengan 10 kursi, urutan kedua itu PDIP. (ant)
TANGSEL - Kasus sengketa informasi publik di Kota Tangsel diklaim berkurang. Tahun lalu tercatat 16 kasus, sedangkan pada 2016 hingga Oktober terdata hanya delapan kasus. Rapat dan koordinasi antara PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) Utama dan PPID Pembantu di Dinas rutin dilakukan. Ini dapat menekan jumlah sengketa informasi, ungkap ASDA III Pemkot Tangsel, Nur Slamet di Tangsel, kemarin. Lebih lanjut Nur Slamet
mengatakan, mayoritas yang disengketakan oleh pemohon adalah m engenai anggaran yang dikeluarkan dalam suatu pekerjaan pada suatu SKPD. Sementara itu, Kabag Aspirasi dan Opini Publik pada Biro Humas dan Protokol Provinsi Banten, Epi Rustam mengatakan terdapat penurunan yang signifikan terkait kasus sengketa informasi dari tahun 2015 terdapat 387 sementara di 2016 sampai dengan bulan Oktober ada 72, termasuk dari Kota Tangsel. Menurun drastis, penurunan tersebut dikarena-
kan adanya koordinasi antara PPID berserta PPID Pembantu yang terdapat di lingkungan Dinas di Kabupaten Kota yang meningkatkan kinerja, katanya. Rustam mengaku melalui koordinasi dan rapat rutin, banyak yang dibahas, termasuk mengklasifikasi informasi apa saja milik pemerintah daerah yang bisa diakses oleh masyarakat. Komisi Informasi Publik Provinsi juga selektif dalam menerima kasus yang masuk, katanya. (nov)
BEKASI - Kepala Polri, Jenderal Tito Karnavian mengingatkan bahwa tolak ukur keberhasilan pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada 2017 harus diwarnai dengan kesejukan dan kedamaian. Dalam peranannya meminta kepada Polres Metro Bekasi, bersama Panwaslu untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017, katanya di Kabupaten Bekasi, kemarin. Menurut dia dalam pemili-
han kepala daerah yang akan digelar pada Februari 2017 meminta agar kepolisian dan pegawai negeri sipil lainnya harus bersikap netral dalam menjalankan fungsi kinerjanya masing-masing. Namun keberhasilan Pilkada ditentukan dari sikap Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan seluruh jajaran keamanan untuk berlaku netral dan tidak memihak. Selain itu juga mengingatkan kepada pasangan calon
dan pendukung harus memberikan semangat positif, media juga harus memberitakan yang sejuk, jangan memihak satu sama lain. Ia menambahkan politik di Indonesia saat ini sudah beranjak dewasa dengan menginjak usia yang ke-18. Sehingga sebagai negara demokrasi tidak seharusnya membuat konflik yang merugikan masyarakat banyak. Indonesia sudah berjalan selama 18 tahun, kedewasaan sikap politik sangat
diperlukan, katanya. Dalam peranannya kepolisian akan lakukan penjagaan ketat dan mengerahkan semua anggota untuk melakukan pengawalan, serta pengamanan guna tercipta suasana kondusif. Selain itu juga disiagakan unit Cyber crime guna menelusuri jejak para hatespeech yang sering bermunculan saat terjadi Pilkada yang akan dilakukan pada beberapa daerah yang melakukannya. (ant)
Pilkada Harus Damai
Percepat Proyek Waduk Ciawi
Suluh Indonesia/ant
DUKUN BUNUH PENGIKUT - Tersangka AH alias Aji (tengah) menjalani pra rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap pengikutnya Shendy Eko Budianto dan Ahmad Sanusi di salah satu TKP kawasan Sukmajaya, Depok, kemarin. AH mengklaim bisa mendatangkan emas itu melakukan 33 adegan rekonstruksi.
BOGOR - DPRDBogor sepakat mendukung percepatan program pemerintah dalam merealisasikan pembangunan Waduk Ciawi sebagai upaya penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Jaro, mengatakan realisasi dari rencana pembangunan waduk Ciawi, di Kapung Wangun, Desa Ciawi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor seluas -+90 hektar saat ini tinggal menunggu persetujuan Pemprov Jabar dan Pusat, untuk nantinya segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), tentang Perubahan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kawasan Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur). Ini penting, karena Perda Perubahan RTRW itu akan menjadi dasar sekaligus payung hukum dari pembangunan waduk itu, kata Ade Jaro di Bogor, kemarin.
Politisi Golkar itu, menyampaikan bahwa DPRD Bogor pada prinsipnya sangat mendukung program penanganan banjir Jakarta dengan membangun waduk-waduk di wilayah Kabupaten Bogor. Yang terpenting bagi kami di dewan, bagaimana waduk itu bisa mendatangkan manfaat untuk rakyat di Kabupten Bogor. Untuk itu, kita sepakat mengawal dan mendukung program itu baik dari sisi kebijakan maupun politis, ujarnya. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, T. Iskandar, belum lama ini juga mengungkapkan, bahwa terkait pembangunan waduk Ciwai, Pemerintah Pusat telah melaksanakan proses lelang pembangunan waduk tersebut. (ant)
Di Depok
Waspadai Gas Melon Dioplos Dengan Air
MENINDAK lanjuti beredarnya isu kelangkaan serta kecurangan yang terjadi pada tabung gas elpiji bersubsidi tiga kilo gram yang dioplos air. Walikota Depok melakukan sidak.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan Operasi Mendadak (Sidak) guna mencari fakta laporan tersebut. Sidak yang dipimpin langsung Wali Kota Depok Mohammad Idris, didampingi Kepala Kota Depok Ahmad Kafrawi menelusuri salah satu Warung yang berada di Jalan Akses UI, kawasan Kelapa Dua Depok, kemarin. Kami mendapat laporan dari warga yang mencurigai adanya gas tiga kilo berisi air. Saat ini kami masih terus menginvestigasi konsumen dan penjual, ujarnya usai sidak. Pihaknya juga mengakui saat ini permintaan gas me-
mang tengah meningkat, hal ini disinyalir menjadi pem icu oknum-oknum yang tak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi tersebut dan berbuat curang. Permintaan sedang banyak dan pengecer merasa kekurangan pasokan. Makanya mereka nekat membeli gas dari pedagang keliling. Bahayanya lagi, yang menjual hanya warung rumahan yang tidak ada ijin menjual gas. Kasusnya sedang diselidiki pihak kepolisian, kami hanya mengawasi, paparnya kembali. Se m en tara it u, pem il i k w arung Ya ni m e nga ku ditawari gas oleh pedagang keliling dengan harga Rp18.500, dan Ia menjual kepada konsum en dengan h arga Rp22
ribu. Namun, ketika diangkat, berat gas melebihi aturan semestinya. Saya beli empat gas dan sudah terjual t iga tabung, mereka yang beli bilang gasnya cuma nyala lima menit terus mati lagi. Pas diangkat juga beratnya hampir 12 kilo, kalau dikocok bunyi air bukan pasir sebagaimana mestinya, jelas Yani. Kelangkaan tabung gas tiga kilo menjadi penyebab pemilik warung memilih membeli di pedagang keliling. Keterbatasan kuota tabung di pangkalan juga menjadi faktor mengapa warga beralih ke pedagang keliling. Gas sekarang langka, susah juga dicari. Makanya saya beli di pedagang keliling, katanya. (jif)
Suluh Indonesia/bas
BURSA KERJA - Sejumlah pencari kerja antre berdesakan mendaftar di bursa kerja Bekasi, kemarin. Pemkot Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi para pencari kerja dengan menampilkan sekitar 40 perusahaan.
pini
F OK US
A
Mental Priyayi
DA gula ada semut, begitu pepatah mengatakan. Di mana ada rezeki atau peluang (kerja), di sanalah masyarakat berebut harapan. Urbanisasi pun tak terhindarkan. Hal ini juga dialami Bali. Sebagai destinasi pariwisata terkenal seantero jagat, pulau mungil ini menjanjikan mimpi-mimpi bagi para semut pencari kerja. Tak hanya di sektor pariwisata, tetapi berbagai sektor sebagai multiplier effect dari pariwisata. Baik itu industri kreatif, home industry, usaha kecil, dan berbagai usaha sektor informal lainnya. Kaum urban (pendatang) yang menyerbu Bali, tidaklah semuanya memiliki bekal keterampilan memadai, terutama lagi di bidang pariwisata. Karena itulah, mereka berupaya memanfaatkan berbagai ceruk yang ditimbulkan sebagai multiplier effect sektor pariwisata ini. Mereka pun menggarap sektor informal yang memang menjadi keahlian mereka dan kurang mampu digarap masyarakat lokal (asli) Bali. Mulai dari tukang potong rambut, sablon, pedagang kaki lima (PKL), usaha laundry, tukang bangunan bahkan sampai tukang tebas padi dan panjat pohon kelapa pun diambil kaum urban ini. Atas kondisi ini, muncul sindiran (tudingan) bahwa tenaga kerja (naker) Bali itu bermental priyayi, terlalu pilih-pilih pekerjaan, tidak mau kotor atau menjadi pekerja kasar sedikit saja. Bisa jadi tudingan itu benar adanya, namun bisa jadi juga itu salah. Benar jika melihat kondisi riil di lapangan, jarang tenaga kerja lokal Bali yang mau menjadi pembantu rumah tangga, meski kini istilahnya telah diperhalus menjadi asisten rumah tangga. Mereka lebih senang disebut sebagai pegawai garmen, penjaga toko, pegawai salon dan sejenisnya dibandingkan disebut pembantu rumah tangga. Mereka lebih mempertahankan gengsi dibandingkan dengan kenyataan upah yang diterima. Padahal dari segi rupiah bersih yang diterima, bisa jadi menjadi asisten rumah tangga jauh lebih besar karena yang diterima itu bersih, mengingat mereka tidak perlu lagi merogoh dompet untuk membayar sewa kos, uang makan dan minum, beli peralatan mandi dan mencuci pakaian dan keperluan lainnya karena semua sudah disediakan sang majikan. Belum lagi jika sewaktu-waktu jatuh sakit, biaya untuk kesehatan ini cukuplah lumayan. Tetapi itu tidaklah seratus persen seperti itu yang terjadi. Sebab, di sisi lain, tenaga kerja Bali ternyata lebih memilih sebagai tenaga terampil dibandingkan asal kerja. Dalam arti, mereka telah dibekali keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Buktinya, jarang tenaga kerja wanita (TKW) dari Bali yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri. Kebanyakan mereka bekerja sebagai tenaga terapis di spa, perhotelan dan sejenisnya. Demikian pula untuk tenaga kerja prianya, kebanyakan bekerja di kapal pesiar, perhotelan, mekanik atau yang membutuhkan keterampilan khusus di bidangnya di luar negeri. Termasuk untuk tukang bangunan, misalnya, tenaga lokal Bali lebih memilih mengerjakan bangunan yang memerlukan sentuhan arsitektur atau stil Bali, bukan sekadar tukang tembok dan sejenisnya. Untuk mewujudkan hal itu, di sinilah peran pemerintah untuk menggarap dan menyediakan fasilitas tersebut. Pemerintah sudah seharusnya tidak lagi bermental priyayi ingin dilayani dan dihormati saja. Bagaimana mengubah mental priyayi tenaga kerja yang ada jika pemerintah sendiri justru masih bermental priyayi. Terlebih lagi, dalam menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA). Tidak cukup hanya sebatas bekal keterampilan semata yang diperlukan, tetapi juga sebuah sertifikasi sebagai sebuah pengakuan mereka memang layak bekerja di bidangnya. Dalam hal ini, pemerintah dapat membantu sertifikasi tenaga kerja lokal ini. Hal ini telah dilakukan beberapa pemerintah daerah di Bali, dan semestinya juga diikuti semua daerah lainnya. Tidak sebatas satu bidang sertifikasi saja, tetapi semua bidang yang dibutuhkan pasar. Jangan malah sebaliknya, mereka dipersulit dalam pengurusan sertifikasi. Istilah lama dalam birokrasi kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipercepat memang sudah harus masuk kubur di era MEA dan persaingan global ini. Tugas berat memang untuk menghilangkan mental priyayi ini. ***
Bang D
el
5
Menyoal Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja Indonesia Suluh Indonesia, Rabu 12 Oktober 2016
BERBICARA soal tenaga kerja Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari dinamika hubungan antara arus permintaan dan penawaran tenaga kerja sebagian besar tergantung pada proyek-proyek pemerintah (Sjahrir, 1995:1). Selain itu, besarnya peran pemerintah dalam bidang pengaturan tenaga kerja juga terlihat pada kehidupan ekonomi di pedesaan dan pada tumbuhnya pusat-pusat perkotaan.
Tingginya jurang pemisah antara pem bangunan di daerah pedesaan dengan pembangunan di daerah perkotaan telah menjadi pemicu terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota, dalam rangka mengadu nasib untuk mencari lapangan kerja. Pembangunan dalam tiga dekade terakhir ini telah membawa perubahan besar bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Terkait hal itu, Piliang (2004:95) mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mutahir dewasa ini telah memengaruhi berbagai aspek dunia kehidupan sosial. Bukan hanya itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informatika juga telah menimbulkan tantangan serius terhadap berbagai prinsip yang membentuk masyarakat, seperti relasi sosial, struktur sosial, sistem sosial, dan realitas sosial. Bahkan konsep sosial, sosialitas, dan society itu sendiri kini dihadapkan pada berbagai kemungkinan dekonstruksi. Misalnya, dengan kemajuan teknologi informasi, manusia dewasa ini telah mampu memindahkan ruang-ruang realitas sosial ala Newtonian ke dalam ruang-ruang sosial virtual, yakni semacam simulasi sosial (simulakra sosial). Simulasi sosial dimaksudkan dalam konteks ini adalah sebuah relasi sosial yang bersifat artifisial, yakni relasi sosial yang tidak tercipta secara alamiah di sebuah teritorial nyata (misalnya di sebuah desa, kota, atau tempat lainnya, yang dapat disentuh secara fisik) melainkan di dalam sebuah teritorial halusinasi yang terbentuk dari bit-bit dunia maya. Ketika kondisi ini terjadi, maka menurut Piliang genderang kematian realitas sosial telah ditabur. Akibat kematian realitas sosial seperti ini, setiap orang sepenuhnya akan hidup di dalam ruang sosial artifisial, dan menjalankan segala aktivitas di dalamnya dalam wujud yang artifisial pula, termasuk dalam menjalankan berbagai bentuk pekerjaan. Misalnya, dalam hal berdagang (jual-beli) masyarakat dewasa ini tidak jarang melakukannya melalui ruang-ruang artificial (dunia maya), yakni melalui sistem online, melamar pekerjaan kini juga telah dilakukan dengan sistem online, bahkan tukang ojek pun proses transaksinya kini dapat dilakukan melalui ruang artificial (baca: dengan sistem on-
Oleh I Ketut Suda*
Simulasi sosial dimaksudkan dalam konteks ini adalah sebuah relasi sosial yang bersifat artifisial, yakni relasi sosial yang tidak tercipta secara alamiah di sebuah teritorial nyata (misalnya di sebuah desa, kota, atau tempat lainnya, yang dapat disentuh secara fisik) melainkan di dalam sebuah teritorial halusinasi yang terbentuk dari bit-bit dunia maya. Ketika kondisi ini terjadi, maka menurut Piliang genderang kematian realitas sosial telah ditabur.
line). Melihat perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi yang demikian canggihnya membuat kualitas tenaga kerja Indonesia, di berbagai sektor menja-
di terancam. Pasalnya, dari Ikhtisar Data Pendidikan Dasar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015/2016, sebanyak 946.013 orang siswa (dari 4.381.997 siswa) yang
lulus SD tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Kemudian data lainnya menunjukkan bahwa sebanyak 68.066 orang siswa (dari total 25.885.053 pserta didik SD) mengalami putus sekolah di bangku SD. Berdasarkan data tersebut diperkirakan lebih dari 40 persen tenaga kerja Indonesia saat ini hanya berpendidikan SD (Sekolah Dasar). Sementara di sisi lain, tenaga kerja kita dewasa ini dihadapkan pada persoalan ruang artificial (dunia maya) yang membutuhkan keahlian khusus (soft skill) yang secara umum di Indonesia dapat diraih oleh anak-anak melalui proses studi lanjut. Tingginya angka putus sekolah pada level pendidikan dasar di Indonesia sampai saat ini tentu akan menjadi persoalan tersendiri bagi upaya perebutan peluang kerja bagi masyarakat angkatan kerja ke depanya. Ditambah lagi terjadinya perubahan mendasar pada berbagai tatanan sosial-budaya dalam skala global membuat tenaga kerja Indonesia semakin sulit untuk bersaing di pasar kerja. Demikian pula berkembangnya relasi-relasi sosial baru yang tercipta lewat peranan teknologi informasi tersebut, juga menjadi tantangan besar bagi masyarakat saat ini untuk bisa bersaing merebut peluang yang ada. Berbagai realitas tandingan (counter reality) yang telah tercipta dalam berbagai wujudnya (seperti televisi, internet, dan handphone) telah mengaburkan batasbatas di antara ruang artifisial dengan ruang sesungguhnya (ruang nyata), yang oleh Piliang, (2004:97) disebut sebagai ruang pososial (post social), membuat masyarakat, terutama masyarakat yang tidak sempat menikmati pendidikan dalam bentuk studi lanjut akan semakin sulit dalam menghadapi persoalan hidupnya. Berangkat dari fenomena tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya memfokuskan perhatian pada upaya peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui proses pendidikan. Sebab, jika hal ini tidak diantisipasi oleh pemerintah, maka dikhawatirkan anak-anak bangsa ini tidak akan mampu menghadapi persaingan hidup ke depannya. Ditambah lagi ada indikasi keengganan orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan dalih biaya pendidikan di negeri ini sangat mahal, maka pupuslah harapan generasi muda kita untuk bisa bersaing dalam menghadapi kehidupan yang semakin modern ini. *Penulis, Guru Besar Sosiologi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia.
Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.
Mungkinkah Acara Televisi Kita Memberikan Ilmu yang Baik
KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempattempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa
memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap unt uk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta
SURAT A NDA
Pemerintah Semakin Jelas
PEMERINTAH kita saat ini semakin jelas dan terlihat kinerjanya. Saya sebagai rakyat sangat bisa merasakan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Saya hidup di tengah masyarakat ekonomi kelas bawah dan memang itulah kenyataan wajah Indonesia tidak bisa ditutup-tu tupi. W alaupun jalanan dipenuhi berbagai merk mobil mewah ratusan juta yang ditumpangi sendirian dan itu terjadi pada banyak individu mengendari mobil mewah sendiri-sendiri dan di sela-selanya ada berduyunduyun sepeda motor dengan berbagai kelas juga tentunya namun mayoritas adalah sepeda motor kalangan bawah yang hanya un-
tuk sekedar menembus kemacetan bukan untuk gaya-gayaan seperti kalangan motor tertentu. Dari zaman Pak Harto kita selalu dilatih untuk malu dengan wajah kita yang sebenarnya. Inilah wajah kita. Dari dahulu hingga sekarang adalah samar dan gak jelas. Sangat jelas terlihat pemerintah seperti orang bingung. Pemerintahan tanpa arah. Seakan akan elit politik seperti anak bayi yang lagi sibuk ngaduk-ngaduk makanannya sendiri lalu dimasukkan kemulutnya lalu blepotan dan tumpah karena masih baru belajar makan. Semoga Pemerintah menemukan Jati Dirinya. Sujatmiko Srengseng, Jakarta Barat
Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud
PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian
menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur
Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi. Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi
Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.
lahraga
Suluh Indonesia, Rabu 12 Oktober 2016
6
Tafisa Apresiasi
Penyelenggaraan Oleh Indonesia JAKARTA - The Association for International Sport for All (TAFISA) mengapresiasi penyelenggaraan TAF ISA World Sport for All Games keenam oleh tuan rumah Indonesia. Saya ucapkan selamat untuk Indonesia. Para peserta dari 83 negara sangat menikmati kegiatan permainan tradisional dan olahraga di sini, ujar Presiden TAFISA Ju-Ho Chang dalam jumpa pers menandai selesainya kegiatan empat tahunan tersebut di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Selasa. Menurut dia, penyelenggaraan pesta Pesta Olahraga-Rekreasi Masyarakat Dunia tersebut sudah menunjukkan suatu hal yang sangat baik yaitu perpaduan b udaya, persatuan dalam keberagaman. Selain itu, tercipta pula jalinan persahabatan antarpeserta dari berbagai negara. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan selamat, tutur dia. Sebab, keadaan sepeti itu tidak ditemukan di Eropa, kampung halamannya. Saya bisa katakan Indonesia adalah negara nomor satu dalam hal olahraga dan permainan tradisional, kata Wolfgang. Pujian juga datang dari Vitor Pataco, perwakilan pemerintah Portugal, negara yang akan menjadi tuan rumah TAFISA World Sport for All Games Ketujuh tahun 2020. Vitor mengatakan dirinya
dan rakyat Portugal yang datang dan bertanding di kejuaraan olahraga permainan tradisional di Indonesia merasa bahwa TAFISA 2016 di Jakarta memberikan mereka pengalaman berharga. Dirinya sangat menghargai sifat ramah dan bersahabat dari warga Indonesia. Kami akan berusaha menjadi tuan rumah yang sama baiknya dengan Indonesia, tutur Vitor. TAFISA World Sport for All Games Ke-enam pada tahun 2016 sendiri sudah dimulai sejak Kamis (6/10), dibuka secara resmi pada Sabtu (8/10), dan ditutup pada Selasa (11/10). Sampai hari terakhir pelaksanaan, kata Ketua Panitia Pelaksana Hayono Isman, ada perwakilan dari 83 negara yang berpartisipasi. Bahkan, panitia sudah menerbitkan sekitar 32.000 tanda pengenal (ID), yang diperlukan untuk peserta, ofisial, panitia termasuk pewarta. Jujur saja itu diluar perkiraan, karena kami hanya siapkan 20.000 ID. Ini menunjukkan antusiasme komunitas olahraga rekreasi dan permainan tradisional untuk mengikuti acara ini cukup tinggi, tutur Hayono yang juga Ketua Umum Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). (ant)
JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berencana membatalkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 2017 di Jawa Tengah karena keberadaannya hampir sama dengan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas). Banyak hal yang menjadi pertimbangan. Selain efisiensi anggaran kami juga harus bisa memilih salah satu antara PON Remaja dan Popnas. Sesuai arahan Pak Menteri akhirnya kami memilih meniadakan PON Remaja, kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto di Jakarta, kemarin. Menurut Gatot, untuk memilih antara Popnas dengan PON Remaja ini pihaknya memang melakukan kajian sehingga diketahui keunggulan dan kelemahannya. Hanya saja, hingga saat ini pihaknya belum memberikan keputusan resmi terkait pembatasan PON Remaja yang rencananya digelar Juni 2017. Dipilihnya Popnas, karena kejuaraan ini mempertandingk an c aban g o la hra ga yan g banyak dipertandingkan pada kejuaraan-kejuaraan internasional. Sedangkan untuk PON Remaja cabang olahraganya dinilai tak terlalu signifikan untuk jenjang berikutnya. Memang semuany a ada plus mi nusnya. Tapi h aru s segera punya sikap terkait hal ini, kata pria yang juga Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora itu. D em i me nind akla nju ti keputusan yang bakal diambil, kata dia, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan KONI Pusat maupun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal ini dilakukan a ga r KON I Pu sat se g era menginformasikan masalah ini ke KONI provinsi. Begitu juga gubernur Ganjar Pranowo. Kami juga akan mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Ten gah su p aya p e rsi a pa n yang dilakukan tidak terlalu jauh. Mumpung masih segini, kata mantan Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu. M e s k i b e re n c a na m e m batalkan pelaksanaan PON Re ma ja, p ihak K emenpora j ug a m e n ga k ui j ika b uka n pe rk ara mudah ka rena ada prosedur yang harus dilalui. U nt u k te kn i s n y a p e m batasan ini harus melalui rapat anggota tahunan (RAT) KONI Pusat. Memang lewat RAT pem-
ba hasan nya , itu mereka yang gelar. Yang jelas, kami harus pilih Popnas dibanding PON Remaja karena kami yang memfasilitasi nanti, kata Gatot menegaskan. PON Remaja yang sebelumnya menjadi jenjang atlet mempertandingkan 23 cabang olahraga dan batasan usia atlet yang bisa turun dikejuaraan ini adalah 17 tahun. Sedangkan Popnas yang dijadwalkan digelar di Jawa Tengah, September 2017 mempertandingkan 20 cabang olahraga. (ant)
Kemenpora
Berencana Batalkan PON Remaja 2017
Suluh Indonesia/ant
KONFERENSI PERS TAFISA GAMES - Presiden TAFISA Ju-Ho Chang (kedua kanan), Sekjen TAFISA Wolfgang Baumann (kanan), Ketua Panitia Pelaksana The 6th TAFISA World Sport for All Games 2016 Hayono Isman (kiri) dan Perwakilan Pemerintah Portugal Vitor Pataco (kedua kiri) memberikan keterangan pers tentang hasil pelaksanaan TAFISA Games 2016 di Media Centre, ABC Mal, Ancol, Jakarta, kemarin. The 7th TAFISA World Sport for All Games 2020 akan digelar di Kota Lisbon, Portugal.
Tak Ada Kongres PSSI Tandingan Pemerintah Berharap
JAKARTA - Pemerintah berharap pelaksanaan Kongr e s P SS I de ng a n a g e nda utama pemilihan kepengurusan baru ti dak ada ta ndingan, m eski hingga saat ini belum ada titik temu lokasi pelaksanaan antara Makassar atau Yogjakarta. Hingga saat ini belum ada perke mba ngan. Tapi kami tidak ingin permasalahan ini berujung pada sanksi seperti dulu. Kami juga tidak menghendaki adanya kongres tandingan, kata Kepala Komuni-
kasi Kemenpora Gatot S Dewa Broto di Jakarta, kemarin. PSSI berdasarkan hasil rapat Komite Eksekutif (EXCO) m e n et a pka n M a k a s s a r s e baga i t uan rumah pada 17 Oktober 2016, namun Kemenpora merekomendasikan kongres digelar di Yogjakarta. K e du a l e m ba g a i ni b er s i kuku h m e mpe r ta ha nka n keputusannya. Menurut Gatot, untuk menggelar kongres harus mendapatkan izin keramaian dari aparat kepolisian dan untuk mendapatkannya
terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kemenpora. Dengan demikian s e m ua n ya ha r us a d a t it i k temu. M e ski b er p e gan g te g uh pada keputusannya, kata Gatot, pihaknya sebenarnya terus m el a kuka n kom uni kas i dengan PSSI melalui Sekjen Azwan Karim guna mencari jalan keluar. Pihaknya tidak i ng i n m e na m ba h m a s a l a h ya ng a ka n be ru jung pa da sanksi seperti yang terjadi sebelumnya. Kami berharap ini bukan sebuah bentuk int e r ve ns i . K a m i j uga s i a p duduk bersama jika ada permintaan. Selama ini tidak ada permohonan, kata pria yang
j ug a De pu ti P e nin gka t a n Prestasi Kemenpora itu. Sementara itu, PSSI hingga saat ini terus melakukan persiapan pelaksanaan kongres di Makas sar. A pa la gi re nc a na pe la ks ana a n kongres ini sudah diketahui oleh federasi sepak bola Asia atau AFC maupun federasi sepak bola dunia atau FIFA yang renca nanya pe rw akila nnya bakal hadir di Kongres PSSI. Menurut anggota Komite Eksekutif (EXCO) PSSI Tony Aprilani, pemindahan lokasi kongres membutuhkan prose s d a n s e su ai de nga n tahapan yang ada. Ap alagi penet apan lokasi nya sudah s es ua i de n ga n m ek an i sm e
or ga n is a s i da la m h al in i PSSI. K ongres PS SI t ah un i n i terbilang cukup ketat. Selain karena belum ada keputusan bersa m a so a l t em p at, pe rsaingan antar calon juga sem a ki n me ni ngk at. Ba h ka n salah satu calon, Edy Rahm a y ad i m e ng kl a im t e l a h m enda patkan dukungan 97 dari 107 pemilik suara. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka delapan calon lainnya yaitu Erwin Aksa, Moeldoko, Bernhard Limbong, Djohar Arifin Husin, Sarman, Kurniawan Dwi Yulianto,Tony Aprilani dan Eddy Rumpoko hanya akan berebut 10 suara sisa saja. (ant)
lahraga
Suluh Indonesia, Rabu 12 Oktober 2016
7
Giggs
Kritik Mourinho
LONDON - Salah satu pemain legendaris Manchester United Ryan Giggs melontarkan kritik atas skema taktik yang diterapkan Jose Mourinho yang dinilai keliru menempatkan Marcus Rashford ketika membela skuad Iblis Merah. Di mata Giggs, seharusnya Rashford menempati posisi sebagai striker utama ketika m em bela M U, se ba ga iman a dikutip dari laman Daily Star. Kritik Giggs itu terlontar ke pada Mouri nho m en yusu l kemena ngan t im nas In gg ris dengan skor 2-0 at as Mal ta pada l aga pe ka n i n i. G igg s yakin bahwa Rashford dapat m emb eri sum bangan posi tif bagi MU kalau saja pemai n berusia 19 tahun itu menempati posisi sebagai penyerang te nga h. Sejat inya, ia pe n y era ng tengah. Hanya saja, masalahnya ia tidak bermain di posisi itu ketika membela klub, kata G iggs. Pe rmaina n ny a demikian memukau dan banyak memberi pengaruh positif bagi tim. Selain Giggs, legenda Arsenal Ian Wright memberi opini positif ketika mengomentari penampilan Rashford. Ia punya ke ce pa ta n da n k em am puan menyelesaikan setiap peluang dengan mencetak gol, katanya juga. (ant)
Terima Kenyataan Dibangkucadangkan Southgate Suluh Indonesia/ap
KRITIK MOURINHO - Ryan Giggs kritik skema taktik Jose Mourinho yang dinilai keliru menempatkan Marcus Rashford ketika membela skuad Iblis Merah.
Rooney harus
LJUBLJANA - Kapten Timnas Inggris Wayne Rooney menerima kenyataan dia tidak lagi menjadi pilihan utama untuk klub dan negaranya setelah dibangkucadangkan oleh manajer sementara Timnas Inggris Gareth Southgate untuk laga penyisihan Piala Dunia Grup F melawan Slovenia karena alasan taktik. Southgate kemudian memberikan ban kapten kepada pemain Liverpool Jordan Henderson, sedangkan tempat Rooney diberikannya kepada Eric Dier. Rooney akan menja-
di pemain pengganti. Rooney yang duduk di samping Southgate dalam jumpa pers, mengaku ini adalah periode yang sulit baginya. Ini sepak bola. Dia punya 23 pemain untuk dipilih. Saya sudah bermain 13 tahun tanpa henti untuk Inggris dan telah memberikan segalanya, dan waktunya tiba saat Anda tidak menjadi nama pertama pada lembar tim. Ini peluang untuk pemain-pemain lain, kata Rooney seperti dikutip Reuters. Tentu saja, Anda ingin ada
di lapangan namun peran saya sebagai kapten tidak berubah di luar lapangan. Saya akan 100 persen mendukung para pemain dan semoga kami menang, sambung dia. Southgate menegaskan keputusannya itu tidak ada kaitannya dengan perjuangan keras Rooney untuk tampil bagus. Menurut dia ini adalah strategi menjinakkan Slovenia yang membuat Inggris membutuhkan gelandang khusus untuk menghadapi negara itu. Rooney yang bulan ini berusia 31 tahun diejek sebagian
penonton saat Inggris menang 2-0 melawan tim lemah Malta di Wembley. Pemain yang paling sering membela Timnas Inggris dengan 117 penampilan dan pencipta gol terbanyak sepanjang masa Timnas Inggris itu belakangan tampil buruk sehingga menjadi pemain pengganti dalam tiga laga terakhir Manchester United. D i a b a r u m e n c ip t a k a n satu gol dari 12 pertandingan selama m usim ini dan h a n ya m e n j a r i ng ka n s a t u gol dari tujuh laga internasional terakhirnya. (ant)
Suluh Indonesia/ap
ALASAN TAKTIK - Wayne Rooney (kiri) menerima kenyataan tak lagi menjadi pilihan utama setelah dibangkucadangkan manajer sementara Timnas Inggris Gareth Southgate untuk laga penyisihan Piala Dunia Grup F melawan Slovenia karena alasan taktik.
Maradona Sebut Icardi Pengkhianat
MILAN - Salah satu legenda sepak bola Argentina Diego Maradona menyebut kapten Inter Milan Mauro Icardi sebagai pengkhianat, meski pemain berusia 23 tahun itu mengemas enam gol selama berlaga si Liga Italia (Serie A) di musim 2016/17. Icardi mengukir penampilan gemilang selama melakoni Liga Italia dengan mencetak enam gol dalam tujuh penampilan, sebagaimana dikutip dari laman squawka.com. Maradona mengungkapkan hal itu jelang melakoni laga amal dan perdamaian Vatican. Ia mengatakan penampilan Icardi bagi timnas Argentina sangat mengecewakan. Saya tidak tahu kalau Icardi membela timnas Argentina, katanya menjawab pertanyaan wartawan Marca. Saya ti dak o mo ng b ahw a (d ia) pengkhianat. Seluruh fans Inter Milan memberi dukungan penuh kepada Icardi. Mereka berharap kepada Icardi agar terus membela Nerazzurri agar dapat finis di tiga besar di klasemen Liga Italia di akhir musim. Musim lalu, Icardi mengukir prestasi sebagai pencetak gol terbanyak bagi klub dengan mengemas 16 gol. Capaian itu membuktikan ia berperan krusial bagi Inter Milan. Akurasi tembakan Icardi mencapai 35 persen selama melakoni Liga Italia di musim ini. (ant)
Pogba
Raih Peringkat Tertinggi
Suluh Indonesia/ap
DISEBUT PENGHIANAT - Kapten Inter Milan Mauro Icardi disebut sebagai pengkhianat karena saat bermain untuk Timnas tak segemilang bermain di klub.
PARIS - Paul Pogba membayar lunas keraguan publik setempat dengan meraih peringkat tinggi versi harian yang terbit di Prancis L Equipe. Skuad Le Bleus mengalahkan Bulgaria 4-1 dalam laga pekan ini. Pemain bintang Manchester United itu kemudian mendapat suntikan semangat dari manajer timnas Prancis Didier Descham ps agar terus m eningkatkan performa dengan penampilan terbaik. Pasukan asuhan Deschamps menghadapi tugas tidak ringan karena menghadapi laga melawan Belanda pada Senin pekan ini. Dan Pogba menjawab kritik atas dirinya dengan penampilan apik.
Prancis menang 1-0 atas Belanda. Dan peran Pogba tidaklah kecil atas kemenangan itu. Hasil positif itu tentu membungkam kritik deras media Prancis atas penampilan gelandang itu, sebagaimana dikutip dari laman Givemesport. Publikasi Prancis L Equipe kemudian membobot Pogba dengan skor delapan meski ia tidak cukup meraih penghargaan sebagai pemain terbaik. Penghargaan lain juga diberikan kepada pemain Arsenal Laurent Koscielny yang bermain luar biasa ketika melawan Belanda di Amsterdam. (ant)
Nasi nal
Suluh Indonesia, Rabu 12 Oktober 2016
8
Petani Lebak Diminta
Tak Manfaatkan Jasa Tengkulak
LEBAK - Petani Kabupaten Lebak, Banten, diminta tidak menggunakan tengkulak untuk menjual komoditi produksi pertanian pangan, hortikulturan dan palawija. Kami mendorong petani menjual langsung ke Pasar Subuh Rangkasbitung, karena bisa menguntungkan, kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Dede Supriatna di Lebak, kemarin. Penjualan komoditas pertanian langsung ke pasar bisa menikmati keuntungan bagi petani dibandingkan ditampung oleh tengkulak. Saat ini, kebanyakan petani masih menggunakan tengkulak dengan alasan lebih cepat menerima uang. Padahal, harga yang ditampung tengkulak tidak mengun-
tungkan pendapatan petani. Karena itu, pihaknya mengajak petani agar menjual produk komoditas pertanian ke pasar Subuh Rangkasbitung. Kami yakin pasar subuh itu dapat memutus mata rantai tata niaga penjualan produk pertanian tanpa tengkulak, katanya. Selama ini, kata dia, kehadiran pasar subuh bisa membantu pendapatan petani karena menjual secara langsung ke konsumen. Sebab, pasar subuh Rangkasbitung berpeluang besar terhadap pemasaran petani lokal untuk memenuhi permintaan tanaman sayur-sayuran dan tidak mendatangkan dari luar daerah. Pemerintah daerah terus
mengembangkan budi daya agrobisnis pertanian hortikultura karena dapat meningkatkan pendapat an ekonomi petani. Kami minta petani terus mengembangkan tanaman sayuran dan palawija guna meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, katanya. Nanil (50) seorang petani Desa Asem Margaluyu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak mengatakan dirinya merasa terbantu dengan pasar subuh itu karena bisa menjual langsung ke konsumen. Penjualan ke pasar subuh itu kini bisa mengeruk keuntungan cukup lumayan dibandingkan dijual ke tengkulak. (ant)
P2TP2A Sebut :
12 Anak Alami Pemerkosaan
SUKABUMI - Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga Oktober 2016 mencatat ada 12 anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan ayah tirinya. Ke-12 anak perempuan yang menjadi korban tersebar di beberap a kecamatan, n amun mayoritas berada di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, kata Ketua Harian P2TP2A Ka bup ate n Su kab umi, El is Nurbaeti di Sukabumi, Selasa. Adapun data yang diterima dari P2TP2A yakni sebanya dua kasus di Kecamatan Jampangtengah yang korbannya berusia 12 dan 15 tahun, satu ka sus di Keca matan Jampangkulon korbannya berusia 14 tahun, Kecamatan Cicurug
sat u kasu den gan k orban berusia 10 tahun. Kemudian di Kecamatan Cikidang satu kasus yang korbannya berusia 16 tahun, satu kasus di Kecamatan Palabuhanratu korbannya 11 tahun, Kecam atan Bojo nggenteng sat u kasu s korban nya 14 tahun, Kecamatan Kalibunder satu anak berusia 15 tahun. Selanjutnya di Kecamatan Warungkiara yang korbannya anak 13 tahun, Kecamatan Sukalarang satu kasus dengan korban berusia 16 tahun, Kecamatan Surade satu kasus korban berusia 10 tahun, Kecamatan Nagrak satu korban anak berusia 13 tahun dan terakhir di Kecamatan Curugkembar yang korbannya duduk di kelas IX SMP atau baru berusia 15 tahun.
Menurutnya, untuk kasus ini pelakunya sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Sementara, para korban saat ini masih dalam penanganan pihak P2TP2A Kabupaten Sukabumi seperti memberikan terapi kejiawaan dan sosial. Lanj ut dia, kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti pemerkosaan ini memang rentan terjadi, apalagi hubungan anak dan orang tuanya hanya sebatas anak angkat atau tiri. Pihaknya juga miris dengan kondisi tersebut, karena b a nya k k a su s s e r upa yang ternyata korban dan pe l a k unya a d al a h or a ng dekat baik ada hubungan keluarga maupun tetangga a t a u or a ng y a ng s a l i ng mengenal. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DAMPAK JEMBATAN NYARIS AMBRUK - Pasien Puskesmas dipindahkan melewati jembatan Ciputrapinggan yang nyaris roboh akibat diterjang pipa PDAM dan derasnya air Sungai Citanduy di Kampung di Kampung Putrapinggang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (11/10). Kementrian Pekerjaan Umum (PU) akan membangunkan jembatan Bailey atau jembatan sementara.
Rekam E-KTP Dipungli Di Pemekasan
PAMEKASAN - Komisi I DPRD Pamekasan meminta praktik pungutan liar (pungli) pembuatan KTP elektronik oleh oknum pegawai di lingkungan pemkab segera dihentikan, dan oknum pelakunya diberi sanksi. Harus ada tindakan tegas dari pihak berwenang, karena jika praktik pungli KTP itu berlanjut akan mencemarkan nama baik institusi pemkab dan abdi negara secara umum, kata Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail di Pamekasan, kemarin. Politikus Partai Demokrat ini mengemukakan hal tersebut menanggapi beredarnya rekaman
vedio tentang praktik pungutan yang dilakukan oknum PNS di salah satu kantor kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Dalam vedio berdurasi dua menit lebih itu terlihat jelas salah seorang oknum PNS meminta bayaran Rp100 ribu untuk pembuatan satu lembar KTP elektronik. Kalau Rp100 ribu, sehari selesai. Jika membayar Rp60 ribu akan selesai dua minggu, demikian kata oknum PNS seperti yang terekam dalam vedio itu. Ismail menjelaskan, pem-
buatan KTP elektronik sebenarnya gratis, karena semua biaya ditanggung pemerintah. Namun, sambung dia, masyarakat banyak yang belum mengetahui, karena selama ini tidak ada pengumuman resmi terkait prosedur atau tata cara pengurusan KTP. Makanya dalam rapat koordinasi dengan Dispenduk Capil Pamekasan beberapa hari lalu, kami meminta agar teknik pengurusan KTP hendaknya diumumkan di papan pengumuman, sehingga masyarakat tahu prosesnya, kata Ismail. Mantan Ketua Badan
Ekesekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan ini juga meminta agar semua ketentuan terkait layanan publik juga diumumkan kepada publik melalui website Pemkab Pamekasan. Menurut Ismail di era informasi yang didukung dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, jangkaun informasi melalui internet sudah lebih luas, bahkan hingga ke pelosok desa, seiring dengan banyaknya smartphone (telepon pintar) yang dimiliki masyarakat Pemekasan. (ant)
Guru Honorer Sukabumi
Terima Gaji Sebulan Rp 600 Ribu
SUKABUMI - Ribuan guru honorer di Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya diberikan upah Rp600 ribu per bulan per orang atau jauh dari kata layak dan di bawah UMK Sukabumi yang mencapai Rp1,9 juta. Di Kota Sukabumi terdapat sekitar dua ribu guru honorer, mereka bekerja profesional, namun sayang jerih payah mereka tidak dibarengi oleh kesejahteraan. Bahkan, jika dibandingkan dengan buruh
Suluh Indonesia/ant
PENYEBERANGAN PERAHU TAMBANG - Sejumlah pelajar turun dari perahu tambang Bengawan Solo di Desa Kauman, Bojonegoro, kemarin. Beberapa lokasi penyeberangan perahu tambang Bengawan Solo tetap mengangkut penumpang, meskipun air sungai terpanjang di daerah setempat masuk siaga banjir.
pabrik upah mereka jauh di bawahnya, kata Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung Nurullah Koswar di Sukabumi, kemarin. Menurutnya, dengan penghasilan yang minim tersebut mayoritas guru honorer nyambi pekerjaan lain, bahkan ada yang jadi penarik ojek, tukang parkir bahkan penjaga sekolah. Maka dari itu, pihaknya
meminta kepada pemerintah khususnya Pemkot Sukabumi untuk lebih memperhatikan nasib guru honorer ini, karena jika dibandingkan dengan yang sudah berstatus PNS, jam terbang mengajar guru honorer lebih lama. Selain itu, hingga kini masih ada guru yang sudah mengajar selama 20 tahun tetapi statusnya honorer sehingga tidak jelas nasibnya dan hidup ser-
ba kekurangan. Namun, tetap profesional dalam memberikan pendidikan yang berkualitas di kota ini. Banyak guru honorer yang tinggal di rumah tidak layak huni dan harus pontang panting membiayai kebutuhan keluarganya, tambahnya. Dudung mengatakan tuntutan guru honorer sebenarnya tidak muluk-muluk seperi kejelasan status, peningkatan kesejahteraan. (ant)
SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yan g m e n g u a s a i kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah perci ntaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas
atas. Untuk yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar, kenang wanita keibuan yang membahasakan Bunda kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai penjaga konser-
konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit, unjarnya.(nm)
SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM
Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. WA: 081210851111 Tlp :081311326629