HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 100 TAHUN KE 13
E-mail: hariansuarantb@gmail.com
SELASA, 11 JULI 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
PADA 5 Juli 2017, Bank NTB merayakan hari lahirnya yang ke 53 tahun. Tidak ada yang istimewa
pada perayaan tahun ini. Kecuali kado untuk kalangan internal, agar terus memperkokoh integritas sehingga
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
bank milik daerah ini semakin profesional. Itulah yang paling ditekankan oleh Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir kepada seluruh jajaran di internal bank yang dipimpinnya ini. Bisnis perbankan diyakini adalah bisnis trust (kepercayaan). Karena itulah, untuk mendapatkan kepercayaan dari seluruh kalangan, bank harus dijalankan secara profesional oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Kapal besar, namanya Bank NTB yang ia nakhodai ini, terus berikhtiar untuk mewujudkan cita-cita bersamanya itu. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/Humas Bank NTB)
PELEPASAN BALON - Pelepasan balon oleh Direktur Utama Bank NTB H.Komari Subakir bersama para komisaris dan pejabat teras Bank NTB pada HUT ke 53 yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng.
DD Tujuh Desa di Lobar Ditahan, Pencairan di KSB Lambat Giri Menang (Suara NTB) Peringatan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB yang memberikan tenggat waktu kepada delapan kabupaten di daerah ini untuk menyampaikan laporan pertanggungawaban penggunaan dana desa (DD) tahap I sampai 24 Juli mendatang, tampaknya tidak akan bisa dipenuhi. Pasalnya, masih banyak kendala yang ditemukan di lapangan. Di Lombok Barat (Lobar) misalnya, DD tujuh desa di sana masih ditahan. Sementara di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pencairan DD sangat lambat. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, tujuh desa di kabupaten ini masih ditahan lantaran belum memenuhi persyaratan. Pihak Pemda belum membolehkan desa mengeksekusi DD terse-
Lakukan RUPS Ulang GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memastikan konsolidasi atau merger delapan PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB akan tetap berjalan. Gubernur sudah menemui Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. HW. Musyafirin, MM dan Bupati Sumbawa, H. Husni Djibril, B.Sc akhir pekan kemarin sembari melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa. ‘’Konsolidasi atau perubahan bentuk dari PD ke PT itu mandatori, Bersambung TGH.M.Zainul Majdi ke hal 15 (Suara NTB/dok)
Cegah Penumpukan Kendaraan DERMAGA II Pelabuhan Kayangan pada pekan lalu mengalami kerusakan. Namun sudah dilakukan perbaikan dan difungsikan kembali sejak Minggu (9/7) kemarin. Meskipun sudah dilakukan perbaikan, dermaga II mengalami penurunan kemampuan, dari maksimal berat kendaraan 30 ton menjadi 20 ton. Untuk mencegah penumpukan kendaraan dan penumpang yang akan menuju Pulau Sumbawa, dilakukan pemangkasan dwelling time atau waktu bongkar muat. Dari yang biasa 45 menit menjadi 30 menit. ‘’Yang pertama kita lakukan untuk dwelling time di situ 30 menit. Penuh atau tidak penuh kapalnya tetap jalan,’’ kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. L. Bayu Windya, M.Si ketika dikonfirmasi Senin (10/7) siang kemarin. Bersambung ke hal 15
ini terlalu kaku. Kabid Pemdes Dinas PMD Lobar Kesuma Supake mengaku, Pencairan DD tahun 2017 untuk triwulan pertama hampir telah dicairkan oleh seluruh desa. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Di luar persoalan Dana Desa (DD) tahap II yang terancam tertunda pencairannya, penggunaan di tingkat desa ada yang berujung pada proses hukum. Seperti yang terjadi di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) setempat kini diproses Kejaksaan. Diusutnya penggunaan untuk dua nomenklatur anggaran di Desa Bayan ini atas laporan masyarakat terkait peruntukkannya pada sejumlah item proyek. Bersambung ke hal 15
Jadi Irup Hari Bhayangkara Ke-71
TO K O H
KO M E N TTAA R
but. Sementara itu, pihak Asosiasi Kepala Desa (Akad) Lobar mengkhawatirkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) rawan dipolitisasi. Karena pengalokasian DD mengacu sistem ini harus satu dalam sistem. Selain itu, pengalokasian dana
Penggunaan DD Bayan Dilaporkan ke Kejaksaan
TGB Apresiasi Kinerja Kepolisian Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi menaruh harapan besar agar kepolisian meningkatkan kinerjanya. Meski sejumlah kerawanan keamanan terjadi, selama ini NTB tetap kondusif. “Kita di dunia ini mengapresiasi nyata ikhtiarikhtiar kepolisian dalam fungsi menegakkan hukum dan memelihara ketertiban dan keamanan,” ujarnya, Senin (10/7). Gubernur NTB bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) peringatan Hari Bhayangkara ke-71 di eks Bandara Selaparang. Turut hadir jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopminda) NTB. Gubernur yang akrab disapa TGB itu menambahkan, atas kerja menjaga kondusivitas NTB itu, sejalan dengan harapan masyarakat terhadap kepolisian untuk meningkatkan kinerjanya. Menurut saya,kita menaruh harapan besar ke depan untuk lebih ditingkatkan.Kita juga harus mengapresiasi dan menghargai. Anggota (kepolisian) tersebar ke pelosok negeri. Ia mengambil contoh saat Ramadhan dan Lebaran lalu. Kerja Satgas Pangan yang dikomandoi kepolisian, khususnya Polda NTB membantu dalam menjaga tingkat inflasi. ‘’Sebelumnya dalam bulan puasa sampai lebaran, inflasi sampai 1,7 atau 1,6 persen. Tapi kemarin hanya 0,5 persen. Ini penurunan inflasi yang luar biasa. Yang mau macammacam kemarin itu sudah mikir karena ada satgas khusus,” terangnya. Bersambung ke hal 15
SEMATKAN - Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi menyematkan tanda penghargaan kepada salah seorang personel Polri disaksikan Kapolda NTB, Firli (Suara NTB/why)
Penambahan Dermaga di Padangbai
Usulan NTB Belum Direspons Kemenhub L. Bayu Windya (Suara NTB/nas)
Mataram (Suara NTB) Menyikapi persoalan sering terganggunya penyeberangan Lembar (Lombok Barat) – Padangbai (Bali), Pemprov NTB sudah menyurati Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengusulkan supaya Kemenhub menambah dermaga penyeberangan di Pelabuhan Padangbai. Sehingga, jumlah dermaga yang ada di Pelabuhan Lembar dan Padangbai menjadi seimbang, masing-masing tiga dermaga. Saat ini, di Pelabuhan Lembar jumlah dermaga sebanyak tiga buah. Sementara di Pelabuhan Padangbai baru dua dermaga. Namun, usulan tersebut masih belum direspons Kemenhub. “Pak Gubernur sudah bersurat kemarin. Kita berharap mudah-mudahan menjadi perhatian lebih serius lagi dari pihak Kementerian Perhubungan. Untuk minimal di sisi
Padangbai sama dengan Lembar, tiga dermaga di sana,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. L. Bayu Windya, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (10/ 7) siang kemarin. Akibat belum seimbangnya jumlah dermaga antara Pelabuhan Lembar dan Padangbai, kata Bayu, dwelling time atau waktu bongkar menjadi sekitar satu jam dalam kondisi normal. Bayu mengatakan, hingga saat ini masih belum ada kepastian Kemenhub akan mengalokasikan anggaran untuk menambah pembangunan dermaga di Pelabuhan Padangbai. “Kita usulkan, selanjutnya terserah yang punya kewenangan, yakni Kementerian Perhubungan,”katanya. Menurutnya, percuma Pelabuhan Lembar bagus, jika fasilitas atau dermaga yang ada di Pelabuhan Padangbai tidak memadai. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
ANTRE - Suasana Pelabuhan Lembar. Banyak keluhan muncul belakangan ini soal sering terganggunya penyeberangan Lembar– Padangbai, akibat lamanya kapal antre di Pelabuhan Padangbai karena dermaganya hanya dua.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 11 Juli 2017
Halaman 2
PARLEMENTARIA
Dewan Ajukan Raperda Inisiatif Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram kembali menggelar rapat paripurna, Senin (10/7). Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dihadiri oleh Asisten I Setda Kota Mataram, mewakili Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Juru bicara DPRD Kota Mataram pada paripurna itu, Drs. I Ketut Sugiarta menyampaikan, bahwa sebagai bagian dari tahapan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif Dewan. Maka, dalam Rapat Paripurna Dewan kali ini merupakan kegiatan lanjutan dari Rapat Peripurna Dewan sebelumnya yang dilaksanakan Kamis (6/7). Dimana telah disepakati untuk mengajukan Raperda Hak Inisiatif DPRD Kota Mataram tersebut. ‘’Dan dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan pandangan, penjelasan dan alasan dalam pengajuan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Mataram. Bahwa DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peranan yang sangat penting dan strategis di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah serta mewujudkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang di dalam RPJMD. Untuk itu, dalam rangka mendukung peran DPRD tersebut dibutuhkan dukun-
(Suara NTB/ist)
LAGU INDONESIA RAYA - Paripurna penyampaian raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Mataram diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. gan baik yang bersifat materil maupun non materil melalui optimalisasi pengelolaan APBD dan pemanfaatan sumber daya manusia guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Sebagai bentuk penghargaan oleh pemerintah kepada lembaga perwakilan rakyat di daerah yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik berdasarkan prinsip tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka, peranan dan keberadaan DPRD sebagai representasi dari masyarakat Kota Mataram disediakan hak keuangan dan administratif sesuai dengan Peraturan
Monitor Operasional Motor Sampah PEMERINTAH Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan rutin memonitor operasional kendaraan roda tiga atau motor sampah yang telah dibagikan ke semua lingkungan. Pengawasan ini dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan kendaraan oleh operator. Kendaraan tersebut dilarang untuk kegiatan lain dan hanya diperbolehkan untuk mengangkut sampah. Lurah Dayan Peken, Haerul Hakim kepada Suara NTB menyampaikan pengawasan dilakukan bersama kepala lingkungan. (Suara NTB/ynt) “Kita selalu monitor bersama Haerul Hakim kepala lingkungan. Jadi di situlah perlunya kita berkoordinasi terus dengan kepala lingkungan dan petugas itu,” jelasnya, Senin (10/7). Saat penyerahan kendaraan roda tiga tersebut, pihaknya juga meminta para operator berkumpul di kantor lurah. Sebelum diserahkan, pihaknya memberi pengarahan agar kendaraan tersebut digunakan sesuai peruntukannya. Ia pun tak ingin kejadian di kelurahan lain dimana ditemukan operator menggunakan motor roda tiga untuk kegiatan lain terjadi di wilayahnya. Karena disampaikan Haerul, bagi operator yang kedapatan mengangkut barang lain selain sampah biasanya akan difoto dan disebarkan. Sejauh ini ia mengatakan belum pernah menerima laporan ada operator di wilayahnya yang menyalahgunakan pemanfaatan motor roda tiga tersebut. “Kita masih seperti yang diharapkan, artinya sesuai peruntukannya. Karena kita juga enam lingkungan jadi monitor kendaraannya jadi lebih mudah,” terangnya. Dengan adanya motor roda tiga ini, pola pengangkutan sampah di wilayahnya tak ada yang berubah. Semua sampah diangkut ke TPS yang ada di wilayahnya. Pengangkutan selama ini juga tetap mengacu pada jadwal pembuangan sampah yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram yaitu pukul 18.00-06.00. “Sistem yang sudah ada itu bagaimana dimaksimalkan dengan adanya kendaraan itu. Tetap pola lama dan sekarang (pengangkutan) diperlancar dengan adanya kendaraan roda tiga ini,” paparnya. Dulu di TPS yang berada di pinggir jalan itu kerap ditemukan warga luar Mataram yang membuang sampah sehingga volume sampah di wilayah itu cukup tinggi. Namun kini menurut Haerul tak ada lagi ditemukan warga luar Mataram yang membuang sampah ke wilayahnya. Hanya saja sampah kerap berserakan karena aktivitas para pemulung. Ia pun kerap menegur pemulung yang mendatangi TPS pada malam hari dan diingatkan agar tak membuat sampah berserakan. Pasalnya sampah yang berserakan hingga pinggir jalan membuat kawasan itu terkesan kumuh. (ynt)
(Suara NTB/ist)
PIDATO - Juru bicara DPRD Kota Mataram pada rapat paripurna Senin (10/7), Drs. I Ketut Sugiarta membacakan pidato pengantar penyampaian raperda tersebut. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
(Suara NTB/dok)
H. Mahmuddin Tura mau harus dikurangi volume pekerjaan,” tambahnya. Dengan anggaran itu sambungnya, diprediksi bisa meningkatkan kualitas jalan sepanjang 40 kilometer. Mahmuddin menambahkan, paket sudah dilelang bahkan sebagian telah tanda tangan kontrak. Rekanan dan nilai paket berbeda - beda. Peningkatan jalan hotmix paket II nilainya Rp 4,9 miliar. Peningkatan jalan paket IV nilain-
tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa untuk mendukung peningka-
Bertahun-tahun, Keramba Jaring Apung Masih Mangkrak Mataram (Suara NTB) – Bertahun-tahun, keramba jaring apung yang berada di pesisir Pantai Penghulu Agung, Kelurahan Ampenan Selatan masih mangkrak dan tak lagi dimanfaatkan para nelayan. Alat ini merupakan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beberapa tahun lalu. Dikonfirmasi perihal mangkraknya keramba jaring apung ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram, Hj. Baiq Sujihartini, SE.,MM menyampaikan dulu alat tersebut pernah dipakai nelayan. Namun tak beberapa lama terhenti. Pasalnya menurut Sujihartini, modal yang harus dikeluarkan nelayan cukup besar dengan hasil yang didapatkan dari keramba jaringa apung tersebut. Sehingga para nelayan yang sebelumnya menjadi sasaran penerima bantuan tersebut enggan menggunakannya. Beberapa tahun lalu saat DKP masih bergabung dengan Dinas Pertanian, alat tersebut diarahkan sebagai tempat pembesaran atau budidaya ikan seperti kerapu, bawal, dan lainnya. Saat itu nelayan diarahkan tak menjual ikan hasil tangkapan yang ukurannya kecil tapi dibudidayakan melalui keramba jaring apung, tapi juga tak berjalan. Menurut Sujihartini, tak
dimanfaatkannya keramba jaring apung untuk pembesaran ikan karena selama ini produksi ikan para nelayan di Mataram hanya jenis tongkol. “Karena memang kita produknya tongkol saja di sini, tidak bisa yang lain. Jadi hasil dengan biaya yang dikeluarkan itu tidak memadai,” ujarnya ditemui di Kantor DPRD Kota Mataram, Senin (10/7). Karena perhitungan ekonomi yang menurutnya tidak menguntungkan nelayan, maka keramba jaring apung dibiarkan terbengkalai di tepi pantai. “Jadi sekarang dibiarkan dulu sambil kita mengkaji ulang nanti bisa dimanfaatkan untuk apa. Sementara (dibiarkan mangkrak),” jelasnya.
Keramba jaring apung yang diberikan KKP beberapa tahun lalu digunakan nelayan untuk budidaya lobster. Nelayan berhenti menggunakan lobster karena biayanya cukup mahal, tidak sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan. Budidaya lobster yang beberapa waktu lalu dikembangkan nelayan di Penghulu Agung mengalami kemandekan. Kemandekan ini disebabkan harga bibit lobster yang cukup mahal. Pasalnya nelayan tak mampu lagi membeli bibit lobster yang harganya naik dari Rp 12 ribu per ekor menjadi Rp 17 ribu pada saat itu. Akhirnya dua keramba jaring apung yang cukup besar dengan 12 lubang itu sekarang hanya nganggur di tepi pantai. (ynt)
(Suara NTB/ynt)
MASIH MANGKRAK – Keramba jaring apung di tepi Pantai Penghulu Agung ini masih mangkrak sejak sekitar empat tahun lalu.
Dinas PUPR Khawatir Wacana Pemotongan DAK Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khawatir dengan rencana pemotongan dana alokasi khusus (DAK) oleh Kementerian Keuangan. Lantaran, beberapa daerah termasuk Kota Mataram serapan keuangan masih rendah. Karena diketahui, serapan keuangan Pemkot Mataram pada semester I baru mencapai 25 persen dari anggaran yang dikelola Rp 1,3 triliun lebih. “Terus terang saya khawatir ada wacana pemotongan ini lagi,” kata Kadis PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura. Dia menyebutkan, DAK dikelola di tahun 2017 senilai Rp 79 miliar. Anggaran ini diperuntukan pembangunan jalan. Yang menjadi persoalan apabila anggaran itu dipotong tengah jalan sementara proyek telah dikontrak semua. Artinya, ini bisa mempengaruhi volume pekerjaan. “Mau tidak
dan Anggota DPRD sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
ya Rp 6,13 miliar. Peningkatan jalan hotmix III senilai Rp 10,21 miliar. Paket jalan I sepanjang 3,270 km nilainya Rp 6,33 miliar. “Sudah sebagian kita kontrak tinggal pembayaran uang muka,” akunya. Menurutnya, ancaman penarikan anggaran oleh Pemerintah Pusat akibat tidak bisa mengeksekusi anggaran hingga 20 Juli telah aman. Artinya, penggunaan DAK minimal 25 persen telah lewat. Akan tetapi, ancaman pemotongan karena serapan keuangan rendah justru jadi kekhawatiran. Secara fisik nantinya tentu mempengaruhi volume pekerjaan. Paling tidak, paket ada pekerjaan yang dikurangi. Pemkot Mataram tidak mungkin menanggulangi dengan anggaran cukup besar. Apalagi program di SKPD lain sangat banyak. “Ndak kuat kalau ditanggung APBD,” tuturnya. (cem)
tan kinerja serta pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD perlu diberikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian dan belanja penunjang kegiatan DPRD berdasarkan prinsip efisiensi, efektifas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan pagu anggaran belanja DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pembentukan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ini, sifatnya hanya untuk melakukan penyempurnaan terhadap produk hukum daerah yang mengatur terkait penghasilan dan tunjangan Dewan selama ini, yang sebelumnya diatur dalam Peratu-
ran Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007. Pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut telah sesuai dengan status jabatan dan pencapaian kinerja yang tercermin dari keberhasilan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD secara kelembagaan. Selain itu, pembentukan Perda ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang menegaskan agar pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Perda. Sejalan dengan maksud tersebut, dan dalam rangka untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance), mendorong terciptanya sistem pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, semakin meningkatnya kinerja DPRD yang tercermin di dalam pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi (pembentukan Perda), anggaran dan pengawasan, serta penguatan tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama Eksekutif. Maka, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Mataram. (fit/*)
Masih Setengah Hati DALAM rangka memaksimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sector pajak dan retribusi, Komisi melakukan rapat kerja internal. ‘’Kami lihat, untuk pajak ini ada beberapa langkah, selain pendataan pajak hotel dan restoran,’’ ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini kepada wartawan di DPRD Kota Mataram, Senin (10/7). Hasil rapat internal Komisi II tersebut, akan menjadi bahan bagi komisi yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan ini dalam rapat gabungan komisi. Ko(Suara NTB/fit) misi II, lanjut Zaini, ingin HM. Zaini mengetahui sejauh mana keseriusan Pemkot Mataram dalam mengelola sumber-sumber PAD. Karena, ada dua potensi PAD yang selama ini selalu menjadi masalah yang tidak ada ujungnya. Yakni retribusi pasar dan retribusi parkir tepi jalan umum. ‘’Dari target, kadang-kadang tidak mencapai target. Kita mau usulkan kalau pasar ini ada terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik dalam hal pengelolaan pasar maupun parkir,’’ katanya. Komisi II menginginkan Pemkot Mataram melakukan kajian terkait persoalan ini. Zaini mengatakan, dulu Pemkot Mataram berencana akan melakukan kajian mengenai pembentukan perusahaan daerah. ‘’PD (Persusahaan daerah) pasar dan PD parkir,’’ cetusnya. Menurut dia, kalau Pemkot Mataram berkutat pada pola konvensional seperti ini, tidak ada perubahan signifikan. Terutama dari sektor PAD. Kondisi ini, katanya, tidak bisa disikapi dengan cara yang biasa-biasa. Melainkan harus menggunakan cara yang ekstra. Ia mencontohkan pembentukan PD pasar di Badung, Bali menghasilkan peningkatan PAD hamper empat kali lipat. Dengan pembentukan PD pasar dan PD parkir diyakini akan member pengaruh positif yang signifikan dari segi peningkatan PAD. Sehingga, pengelolaan pasar dan parkir, menjadi lebih fokus. Ketua DPD Partai Demokrat Kota Mataram ini menyanyangkan, kajian yang dilakukan Pemkot Mataram, belum ada hasil yang jelas. ‘’Dari dulu kajian-kajian terus,’’ sesalnya. Dikatakan Zaini, tidak ada salahnya Pemkot Mataram mencontoh cara pengelolaan pasar dan parkir yang sudah diterapkan daerah lain. Karena memang PD pasar dan PD parkir sudah terbukti berhasil dengan menyumbang PAD yang cukup signifikan peningkatannya,’’ demikian Zaini. Ia melihat, Pemkot Mataram masih setengah hati dalam melakukan pembenahan masalah pasar dan juga parkir. ‘’Padahal, kalau Mataram ini potensinya luar biasa,’’ pungkasnya. (fit)
Dikes Imbau JCH Antisipasi Virus MERS Co-V Mataram (Suara NTB) – Musim haji segera tiba. Jutaan jemaah calon haji (JCH) dari seluruh dunia akan berkumpul di tanah suci Makkah mulai pertengahan Agustus mendatang. JCH Kota Mataram sendiri diketahui akan berangkat pada 11 Agustus mendatang yang masuk kloter pertama atau kloter utuh. Untuk kesehatan para JCH, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram mengimbau kepada JCH asal Kota Mataram agar mengantisipasi penularan virus korona Sindrom Pernapasan Timur Tengah (Middle East Respiratory Syndrom Corona Virus/MERS Co-V). Apalagi baru-baru ini seorang jemaah umrah asal Sumbawa diduga terkena virus ini. Hal ini disampaikan Kepala Dikes Kota Mataram, dr.
H. Usman Hadi, Senin (10/7). Salah satu upaya pencegahan yang wajib dilakukan JCH ialah imunisasi. “Laksanakan imunisasi. Wajib itu. Supaya nanti tidak terinfeksi oleh corona virus atau yang menyebabkan MERS itu,” imbaunya ditemui di Kantor DPRD Kota Mataram. Selain mengikuti imunisasi atau vaksinasi sebelum berangkat ke tanah suci, para JCH juga diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat. Setelah berada di tanah suci, JCH harus rutin menggunakan masker. Setelah pulang dari ibadah haji, ia juga mengimbau bagi yang mengidap penyakit yang agak berat seperti demam berkepanjangan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan baik Puskesmas maupun rumah sakit. Tak hanya bagi para JCH, ia juga mengimbau bagi warga yang baru pulang dari umrah
agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika merasakan panas atau demam berkepanjangan. Penyakit MERS ini juga tak bisa langsung dipastikan menyerang pasien. Pasalnya harus dilakukan pemeriksaan sampel pasien ke Kementerian Kesehatan. Vaksinasi meningitis yang memang selama ini diwajibkan bagi para JCH disampaikan Usman sebagai salah satu upaya antisipasi berbagai penyakit termasuk MERS Co-V. “Setiap mau pergi umrah ataupun TKI wajib periksa kesehatannya dulu. Makanya salah satunya meningitis itu wajib hukumnya,” ujarnya. Ia pun mengimbau kepada penyelenggara umrah maupun KBIH agar mewajibkan jemaahnya melakukan vaksinasi meningitis ini. “Sepulangnya itu kalau untuk haji ada pemeriksaannya. Kalau untuk umrah
(Suara NTB/dok)
H. Usman Hadi tidak, karena umrah itu memang ada yang dari Jakarta, Surabaya, dan lainnya dan tidak ada mengawasi. Makanya kita minta Kemenag bagaimana mengatasi ini,” jelasnya. (ynt)
SUARA NTB Selasa, 11 Juli 2017
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
105 Orang TKI NTB Ditangkap Polisi Malaysia Pengaruhi PAD Sektor Perizinan EVALUASI Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mandek di Pemprov NTB. Ini berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perizinan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menyebutkan, beberapa izin tertunda karena harus menunggu hasil evaluasi RTRW. Di tahun 2018 kemungkinan (Suara NTB/cem) ada perubahan. Awalnya bisa Cokorda Sudira Muliarsa berubah tata ruang prosesnya akan lebih cepat pengurusan izin. Sekarang terbentur dengan tata ruang. Secara otomatis, PAD dari sektor perizinan seperti IMB dan HO berpengaruh. Di tahun 2016, target PAD IMB senilai Rp 3 miliar. Turun Rp 500 juta di tahun 2017 atau senilai Rp 2,5 miliar. Demikian pula mengikuti HO dari Rp 1,3 miliar menjadi Rp 700 juta. “Kita lihat apakah ada rencana pembangunan skala besar,” kata Cokorda di ruang kerjanya, Senin (10/7). Dampaknya kata Cokorda, sangat dirasakan. Pihaknya akan melihat perkembangan sebelum akhir tahun anggaran. Bisa saja, target naik ataukah sebaliknya. Tergantung hasil evaluasi RTRW. Disebutkan, realisasi PAD di semester I untuk IMB dari target Rp 2,5 miliar, realisasi mencapai 31,91 persen. HO dari target Rp 700 juta, realisasi mencapai 43,52 persen. Izin angkutan dari target Rp 20 juta, realisasi baru 34,17 persen. “Yang jelas perubahan RTRW pengaruh realisasi PAD,” katanya. Cokorda tidak berani memasang target sektor perizinan di tahun 2018. Sebab, ini tergantung situasi lapangan. Jika memungkinkan bisa diubah. Apalagi beberapa izin seperti SIUP dan TDP telah dihapus biaya. Kecuali ada perubahan lokasi maupun pengurusan administrasi. “Sekarang ini belum berani kita pasang target,” katanya. (cem)
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 105 orang TKI asal NTB ditangkap Polisi Diraja Malaysia. Mereka termasuk yang dikategorikan TKI Ilegal. Pemerintah masih berkoordinasi untuk memulangkannya. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H. Wildan melalui Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Abdul Hadi, MM. informasi ini diketahui setelah mewakili kepala dinas, mengikuti Rapat Koordinasi Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural di Jakarta akhir pekan kemarin. Sebanyak 105 orang TKI llegal asal NTB ini, dan 209 orang TKI dengan status sama yang ditangkap oleh Kepolisian setempat. Seperti diketahui, Imigrasi Malaysia bakal melakukan razia terhadap pekerja ilegal atau
Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI) di seluruh negara bagian secara besar-besaran sejak akhir bulan Juni 2017 ini. Setelah berakhirnya program pendaftaran ECard atau Kartu Pekerja Ilegal Sementara. Program E-Card berlaku untuk para pekerja 15 negara yakni Banglades, Filipina, India, Indonesia, Kazakhstan, Kamboja, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Langka, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan dan Vietnam. Dalam rapat tersbut, kata Abdul Hadi, pemerintah membahas seluruh langkah yang dilakukan dalam penanganannya. Dari tingkat pusat, sudah diben-
tuk Satgas Penanganan TKI Non Prosedural yang diikuti langsung oleh daerah. Satgas ini terdiri dari unsur Disnakertrans Provinsi NTB, Polda NTB, Imigrasi Mataram, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, BP3TKI dan Dukcapil Provinsi NTB. Beberapa kesepatan yang dihasilkan pada rapat di tingkat pusat, dibeberakan Abdul Hadi. Diminta kepada tim Satgas Provinsi untuk meningkatkan penjagaan, baik dibandara maupun pelabuhan. Penjagaan ini dilakukan dalam rangka mempersempit ruang gerak para calon TKI yang akan berangkat meng-
gunakan jalur yang tidak direkomendasikan pemerintah. Selain itu, sosiallisasi kepada masyarakat, atau pencari kerja diharapkan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, Disnakertrans memperkuat koordinasi dengan tim Satgas lainnya. Tambah Abdul Hadi, peningkatan pemberdayaan juga harus dilakukan kepada eks TKI. Artinya, apa yang dihasilkan dari luar negeri, agar dimanfaatkan lebih produktif. Bila memungkinan, para mantan TKI akan menjadi agen-agen pembaharauan di tingkat masyarakat di daerahnya, melalui modal yang telah dimiliki. Pemerintah Malaysia akan melakukan tindakan hukum bagi TKI yang tertangkap, serta menindak majikan yang menerima TKI Non Prosudural. “Sedang dilakukan upaya pemulangan oleh Malaysia sampai ke
(Suara NTB/bul)
H. Wildan Jakarta. Dan dari Jakarta ke provinsi, dibebankan menjadi tanggungan Kemenaker. Sementara dari Provinsi ke daerah asal, sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah,” demikian Abdul Hadi. (bul)
Gratis Hari Ini, Edukasi Investasi Keuangan Berbasis Digital
Mataram (Suara NTB) kat mana saja. Beberapa pemaAnda ingin tahu cara mudah teri akan memberikan anda peinvestasi keuangan berbasis mahaman tentang layanan digital. Komunitas bitconnect keuangan dan investasi masa coin (BCC) akan memberikan depan. Mr. Santoso, Promotor edukasi secara terbuka dan BCC Indonesia, Mr. Satish Kummenyeluruh di Lombok (NTB). bhani selaku Promotor BCC Asia Karena itu, hadirilah kegiatan- dan Mr. Yuris Prasetya BCCI Denya, terbuka untuk umum. velopment Director. Komunitas BCC akan memUntuk diketahui bersama, bitberikan eduka- connect adalah komunitas mata si secara gam- uang kripto yang terdesentralisablang tentang si, open source, per to per, yang meproduk keuan- mungkinkan orang untuk menygan berbasis impan dan menginvestasikan digital ini bit- kekayaan mereka dalam bentuk connect. Dibuka mata uang non pemerintah yang (Suara NTB/bul) untuk umum, dikendalikan dan bahkan BCC dan tim di Mataram kemarin. dilaksanakan mendapatkan bunga yang besar BCC adalah komunitas yang di Hotel Lom- atas investasi mereka. Berbagai pendapatan dari volatilats harga hanya dari rumah. “Untuk mengetahui lebih jelas mengelola dan menawarkan bok Plaza Ma- pilihan peluang investasi di bit- bitcoin setiap hari dengan suku Sedangkan Telkomsel Idea CompeMataram (Suara NTB) taram pada Se- connect yang dengan mudah bisa bunga fluktuatif setiap hari (rata- tentang produk-produk itu, kami poduk investasi keuangan digital. tition merupakan kegiatan kompetisi ide Sejalan dengan komitmen untuk mengundang masyarakat NTB Pertama beroperasi secara global lasa 11 Juli anda nikmati, hanya dengan satu rata hingga 40 persen perbulan). inovasi melalui video, yang dapat diikuti mendorong pemanfaatan teknologi seSelain itu, ada juga produk untuk mengikutinya, siapa saja,” pada 2016 lalu, dan resmi terben2017 (hari ini). flatform terbaik dari BCC. oleh para mahasiswa aktif sebagai ajang cara positif untuk kemajuan bangsa,Beberapa model investasi yang Tradeyakniprodukyangmenawar- demikian Promotor BCC Indone- tuk di Indonesia pada awal tahun Dimulai pukul pembuktian intelektualitas mereka denTelkomsel mengadakan kompetisi bagi 18.30 Wita ditawarkan diantaranya, Stake kan keuntungan dari perdagangan sia, Mr. Santoso bersama Promo- 2017 ini. Komunitas ini membugan menunjukkan analisa dan kemampara anak muda Indonesia yang bernahingga selesai. yakni sebuah produk menyimpan bitconnect dengan mata uang lain- tor Asia, Mr. Satish Kumbhani, ka kesempatan untuk bergabung puan bisnis yang dimilikinya. Dengan ma ‘Kontes Selfie Telkomsel’ dan ‘TelkoP e s e r t a bitconnect coin dalam dompet (wal- nya (termasuk rupiah). Terakhir Promotor NTB, Mr. Ibang dan dan berinvestasi. Komunitas ini tema ”Increase Telkomsel Digital Busimsel Idea Competition’. boleh dari un- let) dan dapatkan pertumbuhan adalah Mine, adalah produk bitcon- Direktur PT. BB Indonesia Mr. adalah penggagas dan pelaksaness Through Customer Behaviour Bertemakan ‘Anak Muda Membansur dan lapis- 120 persen pertahun. Selanjutnya nectcoingratisdenganmenambang Yuris Prasetya dan tim di Mat- na konsep investasi keuangan Changes”, video yang diikutsertakan dagun Bangsa’, kompetisi ini ditujukan agar termodern. (bul) an masyara- Lending, yakni sebuah produk menggunakan CPU adatu GBU aram, Senin (10/7) kemarin. pat langsung diunggah pada YouTube para anak muda Indonesia dapat terus masing-masing peserta. Video tersebut menggali kreativitas dan potensi yang berdurasi maksimal 3 menit dan berisi dimiliki sehingga dapat terus beradaptaide dan opini yang didukung data riset si di era digital yang sangat dinamis. dari sumber kredibel dengan penyajian Vice President SME and Commuyang menarik dan kreatif. nity Sales Management, Lindayanti tamu adalah mereka yang benar-besung sebagai pramuwisata, lakukan profesional. Mataram (Suara NTB) Kompetisi video ide inovasi ini dapHarjono dalam keterangan tertulisnnar memiliki lisensi guide. Di NTB “Karena ini berdampak kepaharus yang sudah mendapatkan Himpunan Pramuwisata at diikuti pada periode 18 Agustus – 18 ya kepada media ini, Senin (10/7) keanggota HPI sudah mencapai seripendidikan dan berlisensi. Agar da kita semua kalau tidak baik. Indonesia (HPI) Provinsi September 2017. Video yang terkummarin mengatakan, anak muda bu,” demikian Dr. Ainuddin. (bul) kegiatan kepariwisataan di- Karena itulah, yang melayani NTB mulai garang. Bekerpul akan dinilai oleh para juri yang termerupakan ujung tombak perkembanjasama dengan stakeholders diri dari dua orang manajemen Telkogan bangsa di era digital saat ini. Melalain sebagai tim yang di SKmsel serta seorang ahli di bidang induslui karya yang dituangkan dalam benkan oleh Dinas Pariwisata tri CMT (Communication, Media, Intuk foto kreatif dan ide inovatif. Provinsi NTB, dilakukan dustry), dan diumumkan bertepatan “Kedua ajang ini bertujuan untuk penertiban terhadap aktividengan Hari Sumpah Pemuda di tangmenggali potensi mereka sehingga tas guide-guide ilegal. gal 28 Oktober 2017. Tiga orang pekedepannya mereka siap mendukung Penertiban telah mulai dimenang dengan ide terbaik akan berIndonesia yang serba digital,” ujarnya. lakukan, sejak akhir pekan hak mendapatkan uang pendidikan Rp Kontes Selfie Telkomsel kemarin. Sasaran pertaman25.000.000, T-Cash Rp 5.000.000, Macmerupakan kompetisi selfie/wefie yang ya adalah kawasan wisata book Pro untuk pemenang pertama, dapat diikuti oleh seluruh pelanggan Sembalun, Lombok Timur. uang pendidikan Rp 15.000.000, T-Cash Telkomsel yang masih berstatus pelaGuide-guide ilegal akan disisir Rp 5.000.000, Samsung S8 untuk pejar SMP, SMA atau yang sederajat dan selama dua bulan ke depan. menang kedua, uang pendidikan Rp mahasiswa aktif, dengan mengunggah Hal ini dilakukan agar 15.000.000, T-Cash Rp 5.000.000 unfoto mereka di sosial media Instagram. wisatawan mendapatkan intuk pemenang ketiga, dan iPhone 7 unPenyelenggaraan kompetisi selfie ini formasi dan pelayanan yang tuk pemenang favorit dengan dibagi menjadi dua periode yang berprofesional. jumlah like terbanyak. Informasi lebih beda. Periode pertama diadakan pada Dari sweeping yang dilaklanjut mengenai kompetisi video inova1 Juli – 10 Agustus 2017 dengan sanakan Sabtu akhir pekan si, dapat dilihat di tsel.me/ideacomp. subtema ‘Semangat Merah kemarin, 10 pramuwisata di“Dengan memfasilitasi pengemPutih’ untuk menyambut Hari Kemertertibkan. Dataranya di Sembangan kreativitas dan potensi anak dekaan Indonesia, sedangkan periode balun, Lombok Timur dan Semuda Indonesia, diharapkan kami juga kedua akan diadakan pada pertenganaru Lombok Utara. dapat sekaligus mengasah kecintaan han bulan Agustus hingga Oktober “Sepuluhan orang yang mereka terhadap bangsanya sendiri,” 2017. Pemenang untuk masing-masterjaring, ada yang anggota demikian Linda. (bul) ing periode akan diumumkan pada HPI tapi tidak memperpantanggal 17 Agustus 2017 dan jang izin. Ini menjadi tugas akhir Oktober 2017. organisasi. Selanjutnya ada Pada akhir setiap periode, akan yang tidak memiliki dokudipilih 500 foto yang berhak mendamen (illegal), itu kita arahpatkan hadiah berupa saldo T-Cash kan diproses, di BAP (Berita atau pulsa dengan nilai sebesar Rp Acara Pemeriksaan),” kata 50.000. Dari 500 foto di masingKetua HPI Provinsi NTB, Dr. masing periode, akan dipilih 17 foto Ainuddin, SH, MH., pada terbaik untuk periode pertama, dan Suara NTB di Mataram, Se28 foto terbaik untuk periode kedua nin (10/7) kemarin. yang berhak mendapatkan berbagai Pengacara kondang ini hadiah menarik seperti Macbook menjelaskan. Dalam sweeping Air, Drone DJI Mavic, Samsung S8, yang dilakukan, kendaraan iPhone 7, GroPro Hero5, iPod, Mirpembawa wisatawan distop rorless Camera, dan Xiaomi Smart dan diperiksa kelengkapan Watch. Informasilengkapmengenai (Suara NTB/ist) dokumen guide, layaknya rakompetisi selfie ini bisa didapatkan KONTES SELFIE - Salah satu model zia lalu lintas. Bagi yang dikedi tsel.me/selfie1. kontes selfie yang digelar Telkomsel. tahui sebagai guide ilegal, proses berlanjut. Sementara untuk driver, diberikan pemahaman agar membawa Senin, 10/07/17 wisatawan dengan pakaian yang rapi dan sopan. “Tidak boleh menggunakan kaos oblong, jangan menggunakan sandal jepit. Tidak boleh, bukan etika membawa wisatawan itu. Inilah yang kita berikan pemahaman secara langsung,” demikian Dr. Ainuddin. HPI melakukan sweeping pertamanya bersama Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Pol PP selaku PPNS langsung, Kejaksaan dan Kepolisian yang saat itu berhalangan. Sweeping yang dilakukan, menurutnya dalam rangka mengawasi dan menjalankan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Dalam Perda ini juga mengatur tentang ancaman denda sebesar Rp 50 juta, atau kurungan selama enam bulan. “Yang terjaring, akan diproses dan masuk pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memutuskan dia mendapat sanksi apa,” ujarnya. Pramuwisata menurut Dr. Ainuddin adalah garda terdepan pariwisata. Karenanya, mereka yang terlibat lang-
Kembangkan Potensi Generasi Muda
Telkomsel Adakan Kontes ”Selfie” dan Ide Inovatif
NTB Mulai Disterilkan dari ’’Guide’’ Ilegal
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 11 Juli 2017
Halaman 4
Masih Tumpang Tindih BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) membantah lambannya penyaluran air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Sebaliknya BPBD justru melihat ada persoalan penyaluran yang masih tumpang tindih terkait alokasi lintas instansi. Kepada Suara NTB, Senin (10/7), Kepala BPBD KLU, M. Iwan Maret Asmara, S.Sos., mengungkap dalam beberapa pekan telah dilakukan penyalu(Suara NTB/dok) ran ke beberapa titik yang menM. Iwan Maret Asmara jadi prioritas kekeringan. Namun untuk mengalokasikan air bersih secara menyeluruh diperlukan status darurat. Hal ini berkaitan dengan periode penanganan kondisi kebencanaan dalam periode yang ditetapkan oleh kepala daerah, misalnya 3 sampai 4 bulan. “Mengapa kita perlu surat dari bawah, karena kita bekerja dalam prosedur. Surat-surat itu sebagai alas dokumen kami ke bupati sebagai telaah dalam menetapkan status darurat atau tidak,” katanya. Iwan mengklaim telah dua kali bersurat ke kecamatan dan desa agar melaporkan kondisi kekeringan warga di tingkat bawah. Selain itu, BPBD juga melakukan pemantauan langsung kondisi masyarakat. Hanya saja, Iwan menyayangkan lambannya respons dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa menjawab Surat BPBD. Pasalnya, hanya beberapa desa saja yang merespons BPBD. “Sejauh ini belum banyak desa yang masuk, tapi sebenarnya saya tidak berpatokan pada itu, penyaluran tetap jalan. Hubungan komunikasi kita dengan kadus juga bagus, dan belum ada informasi kekeringan ekstrem yang disampaikan,” paparnya. Hingga saat ini, BPBD masih berupaya merampungkan data terkait jumlah titik kekeringan secara keseluruhan. BPBD masih mengacu pada data 2016 di mana sekitar 100 titik yang teridentifikasi kekeringan dan perlu penanganan. BPBD berharap, adanya progres penurunan titik kekeringan mengingat jaringan pipa PDAM sudah masuk di beberapa wilayah kecamatan. “Kalaupun turun, prediksi kita tidak jauh karena pembangunan fasilitas air belum signifikan di titik distribusi,” ujarnya. Iwan melanjutkan sejauh penanganan air bersih yang dilakukan, BPBD masih memfokuskan di titik kekeringan seperti Desa Salut dan Desa Selengen. Diakui pula, kekeringan memang akan berjalan dan akan semakin parah seiring masuknya bulan Juli hingga Desember mendatang. “Jadi bukan kita tidak tanggap, karena memang di daerah sana, pada musim banjir juga tetap minta air bersih,” jelasnya. Iwan meminta agar lintas SKPD dan LSM menyikapi kekeringan secara arif. Artinya, sejauh ini kekeringan hanya identik dengan BPBD. Padahal secara pelayanan, Dinas Sosial lebih berperan karena kekeringan belum masuk katagori bencana. (ari)
Daeng M. Ikhsan akan Gantikan Posisi Fadil Na’im Selong (Suara NTB) Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Daeng M. Ikhsan semakin berpeluang untuk duduk di kursi salah satu unsur pimpinan di DPRD Lombok Timur (Lotim). Hal itu setelah dikantongi SK DPP Hanura yang sudah dimasukkan ke DPRD Lotim dan sudah dilaksanakannya rapat Badan Musyawarah (Banmus) tentang jadwal waktu dan penyelenggaraan rapat paripurna XII masa sidang III tahun 2017 tentang pergantian wakil ketua. Rapat Banmus digelar, Senin (10/7) yang membahas penetapan keputusan DPRD tentang persetujuan usul pergantian Wakil Ketua DPRD Lotim dari almarhum Drs. Fadil Na’im kepada Daeng M. Ikhsan, SH. Adapun paripurna pergantian wakil ketua akan dilaksanakan, Selasa (11/7) ini. Dalam paripurna akan dibacakan secara langsung surat masuk terkait usul pergantian salah satu Wakil Ketua DPRD Lotim yang kemudian ditindaklanjuti ke bupati dan gubernur. Daeng M. Ikhsan, yang juga merupakan Ketua DPC Hanura Lotim, mengatakan, selaku kader partai ia mengaku siap mengemban tugas yang diamanahkan oleh partai. Diketahui, pergantian yang terjadi pada kursi yang cukup strategis di tubuh DPRD Lotim itu dikarenakan Fadil Na’im yang juga sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPC Hanura Lotim meninggal beberapa waktu lalu. (yon)
Kadus Dipecat, Warga Datangi Camat Pemenang Tanjung (Suara NTB) Camat Pemenang, H. Ahmad Dharma, SH., harus berurusan dengan puluhan warga dari 4 dusun lantaran keputusan Kepala Desa (Kades) Persiapan Menggala, Kecamatan Pemenang memberhentikan 4 kepala dusun (kadus). Empat kadus yang dipecat itu antara lain, Kadus Kerujuk, Kadus Lembah Sari, Kadus Pengempus dan Kadus Jeruk Manis. Warga terlihat langsung berkumpul di Kantor Camat, Senin (10/7). Mereka memprotes keputusan Camat dan Kades Persiapan Menggala yang memberhentikan kadus baru dan mengangkat perangkat desa unsur kewilayahan di 4 dusun tersebut. Terlebih lagi, warga menuding pihak kecamatan dan desa tidak melakukan sosialisasi. “Apakah ada aturan (Perda) yang dilanggar, sehingga kadus kami diberhentikan dan tiba-tiba saja diangkat kadus baru,” tanya Abdul Wahab, warga Dusun Kerujuk saat diterima oleh Camat. Warga menyayangkan, pengangkatan perangkat desa baru seolah ditutupi oleh Kades persiapan. Masyarakat baru mengetahui kadusnya dipecat saat dibagikannya raskin oleh kadus baru. Masyarakat lantas meminta agar camat mengaktifkan lagi kadus yang telanjur diberhentikan. Mereka beralasan tidak ingin melihat ada gejolak akibat keputusan yang belum diketahui latarbelakangnya oleh warga tersebut. “Kami di dua dusun yakni Kerujuk dan Jeruk Manis tetap akan mempertahankan kadus lama kami,” tegasnya. Menanggapi itu, Camat Pemenang, H. Ahmad Dharma, SH., memaparkan, tuntutan warga akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Plt. Kades Persiapan Menggala. Selanjutnya mantan Kabag Hukum ini juga meminta berkas-berkas mantan kadus yang diberhentikan untuk diperiksa. Dari sana akan diketahui apakah secara administratif para mantan kadus tidak memenuhi syarat atau tidak sebagai perangkat desa unsur kewilayahan. “Saya akan minta SK Kadus lama sejak awal menjabat hingga sekarang, dikumpulkan kemudian diserahkan. Dari sana kita bisa menyimpulkan,” ungkap Dharma. Camat berjanji aspirasi warga akan ditindaklanjuti dalam agenda yang akan digelar secepatnya. Kepada warga dijelaskan, bahwa masing-masing pihak harus mempedomani regulasi Perda yang mengatur jabatan kadus. Penjelasan camat tersebut setidaknya membuat warga lega, hingga warga pun bubar dengan teratur dari ruang hearing. (ari)
(Suara NTB/ari)
PROTES - Puluhan warga di empat dusun di Desa Persiapan Menggala mendatangi Kantor Camat Pemenang, Senin (10/7). Mereka memprotes keputusan kades yang memecat empat kadus tanpa alasan yang tidak diketahui masyarakat.
(Suara NTB/yon)
RUSAK - H. Yaqub, salah satu petani tembakau di Sakra Barat menunjukkan tanaman tembakaunya yang rusak akibat curah hujan yang cukup tinggi.
Curah Hujan Tinggi, Kerugian Hantui Petani Tembakau di Lotim Selong (Suara NTB) Intensitas curah hujan yang terjadi beberapa hari belakangan ini terjadi berdampak langsung terhadap tanaman tembakau petani. Pasalnya, banyak tanaman tembakau petani di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang berpotensi mati, karena kelebihan kadar air, terutama tembakau yang baru ditanam ataupun berusia muda. H. Yaqub, salah satu petani di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat ini hanya bisa merata nasib tembakaunya yang kini sudah mulai layu. Kondisi itu disebabkan curah hujan yang melanda belakan-
gan ini cukup tinggi. Tidak dipungkirinya, kerugian sudah pasti akan datang, karena sulit tanaman tembakau yang sudah layu dan kelebihan air bisa tumbuh normal kembali. “Kalau sudah begini, (layu, red), sulit untuk bisa hidup. Kalaupun selamat, tidak bisa tumbuh normal atau sehat,” ujarnya ditemui Suara NTB di sawahnya, Senin (10/7). Hal senada disampaikan petani tembakau lainnya, Saparudin. Diakuinya, jika kondisi cuaca terus seperti ini, dalam satu hektar para petani tembakau dapat merugi hingga Rp 25 juta. Oleh kare-
na itu, ia berharap kepada pemerintah supaya secepatnya dapat memberikan solusi dalam penanganan tanaman tembakau yang saat ini sudah mulai layu. “Tembakau saya usianya baru 2 bulan, tapi sudah berapa biaya yang sudah kita keluarkan. Kita siap-siap merugi apabila sudah seperti ini,”ungkapnya. Sementara, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lotim, Lalu Sahabudin menjelaskan terkait dengan tingginya curah hujan belakangan ini. Pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan beberapa ketua kelompok pet-
SKPD Harus Gandeng Kejaksaan
ULP Disarankan Lebih Jeli Menangkan Kontraktor Selong (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyarankan kepada Dinas Sosial (Disos) Lombok Timur (Lotim) untuk menggandeng Kejaksaan Negeri Lotim dalam pengadaan paket sandang pangan tahun ini. Perlunya dilibatkan kejaksaan sebelum dilakukan serah terima agar nantinya pengadaan paket sandang pangan senilai Rp 22 miliar lebih tidak tersangkut hukum di kemudian hari. ‘’Selain itu, ULP supaya lebih jeli dalam memenangkan kontraktor pada proses tender dalam setiap proyek,’’ saran Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, ST., MKom., Senin, (10/7). Selain itu, Khaerul Rizal juga meminta Kadis Sosial dan PPK untuk bersikap tegas dalam proses serah terima paket sandang pangan. Artinya, harus bisa meyakinkan bahwa paket tersebut sesuai dengan spek. Itulah mengapa perlunya menggandeng Kejaksaan dalam pengadaan paket sandang pangan yang dihajatkan bagi 80.000 warga miskin di Lotim sebagaimana yang dilakukan oleh Bupati Lotim, H. Moch AL Bin Dachlan dalam membangun Dermaga Labuhan Haji. “Jadi saya sarankan kepada Kadis Sosial untuk proses sebelum serah terima itu supaya menggandeng Kejaksaan,”sarannya. Terkait dengan proses tender
(Suara NTB/yon)
H. M. Khaerul Rizal yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP), politisi Partai Demokrat ini juga menyarankan supaya kontraktor yang sudah dimenangkan dalam pemenangan tender dalam sejumlah proyek di Lotim, namun gagal supaya digaris merah. Dewan mengaku bingung melihat pihak ULP
yang selalu bermasalah saat memenangkan tender. “Ada apa sebenarnya pada Lombok Timur, kok sering sekali bermasalah?” tanyanya. Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Lotim, Maydi juga meminta supaya ULP bertanggung jawab atas amburadulnya pengadaan paket sandang pangan tahun ini. Di mana, ULP memiliki tanggung jawab besar dalam setiap kontraktor yang dimenangkan untuk mengerjakan proyek-proyek yang ada di Lotim. Salah satunya pengadaan paket sandang pangan. Ditegaskannya, sebelum dimenangkan kontraktor dalam proses tender, ULP harus lebih jeli melihat latar belakang dari kontraktor-kontraktor yang masuk dalam proses tender tersebut. “Ini kan, ketika kontraktor itu dimenangkan langsung sibuk ke sana ke mari pinjam modal. Jadi sejumlah item dalam proses tender harus diperhatikan oleh ULP,”kritiknya. (yon)
ani tembakau untuk memantau kondisi tanaman tembakau petani. Dari pantauan tersebut, ditemukan ada beberapa tanaman tembakau yang rusak maupun semakin bagus setelah terjadinya curah hujan yang berkepanjangan. Tembakau-tembakau yang mengalami kerusakan, tambahnya, terdapat di wilayah Keruak, Sakra Barat dan beberapa wilayah di bagian selatan. Sementara, untuk di bagian timur dan utara, tanaman tembakau petani tergolong aman. Terkait dengan kerusakan itupun, Lalu Sahabudin mengharapkan kepada pemerintah
melalui OJK, sesuai janji pada 2016 lalu bahwa pemerintah akan mengadakan asuransi mikro khususnya pada petani tembakau dengan iuran hanya sebesar Rp 50 per satu musim. Untuk itu, petani dapat mengklaim asuransi tersebut apabila terjadi gagal panen, maupun tanaman tembakau layu dan lain sebagainya. “Itu bisa diklaim. Akan tetapi saat ini pemerintah melalui OJK belum menepati janji yang disampaikannya waktu itu. Sementara untuk asuransi ternak dan padi sudah terealisasi,” ungkapnya. (yon)
Kantor Bahasa Lakukan Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Wartawan di Lotim Selong (Suara NTB) Kantor Bahasa NTB, Senin (10/7), melakukan penyuluhan Bahasa Indonesia terhadap para wartawan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kegiatan yang bertempat di gedung Birrul Walidain NW Pancor juga diikuti oleh puluhan peserta lainnya dari penyiar radio serta pemerhati jurnal dari beberapa perguruan tinggi. Moh. Irfan, salah satu panitia kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia di Lotim mengatakan, kegiatan penyuluhan merupakan bentuk kerjasama antara Kantor Bahasa dengan para penyiar radio, jurnalis dan pemerhati jurnal perguruan tinggi khususnya yang ada di Kabupaten Lotim. Salah satu tujuannya untuk membedah permasalahan-permasalahan penggunaan bahasa Indonesia yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sering men-
imbulkan kontroversi antara hasil tulisan dengan isi pemaknaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak jarang bahasa menimbulkan masalah. Adanya penyuluhan itu, lanjutnya, akan dapat menambah wawasan terhadap penulis tentunya maupun awak media agar tidak terjadi permasalahan di tengahtengah masyarakat khususnya masalah kebahasaan. Dalam kegiatan itu, hadir sejumlah pemateri, pakar bahasa, pemerhati bahasa dan dari unsur akademisi. Penyuluhan itu dibuka langsung oleh Kepala Kantor Bahasa NTB, Dr. Syarifuddin, M.Hum. “Peserta sebanyak 55 orang terdiri dari unsur penyiar radio, jurnalis, pemerhati jurnal dan lainnya dengan waktu pelaksanaan selama satu hari dan tentunya akan ada tindak lanjutnya,” terang Moh. Irfan. (yon)
(Suara NTB/yon)
PENYULUHAN - Kegiatan penyuluhan Bahasa Indonesia dari Kantor Bahasa NTB di Gedung Birrul Walidain NW Pancor, Senin (10/7).
Empat Pasangan Pengantin di Lotim Nikah Massal Sebanyak empat pasangan pengantin di Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Senin (10/7) mengikat janji suci pernikahan. Pernikahan yang dilakukan di waktu dan tempat yang sama itu cukup menghebohkan masyarakat serta tamu undangan karena tergolong pernikahan yang langka. MULAI dari awal duduk empat pasangan pengantin di tempat yang sudah disediakan, ribuan masyarakat baik tamu undangan maupun masyarakat setempat di Desa Gunung Rajak penasaran akan pelaksanaan nikah massal yang baru satu sekali dilaksanakan tersebut. Diiringi cuaca mendung, ke empat mempelai laki-laki terlihat semangat mengucapkan ijab qabul yang secara bergiliran dilakukan. Ijab qabul pertama dimulai dari pengantin yang paling kanan, yakni ant-
ara TGH. Ahmad Firdaus, QH, SH., dengan pujaan hatinya, Baiq Safinatunnaja, S.ST. Proses ijab qabul untuk pasangan pertama ini berjalan lancar. Selanjutnya, ijab qabul diikuti oleh pasangan pengantin antara Lalu Dalilul Falihin, S.SI., dengan Naelul Yusri, SH. S.Pd, kemudian diikuti lagi dengan pasangan TGH. Lalu Ahmad Damhuri, QH., dengan pasangannya Baiq Husna Maab, QH, dan terakhir Lalu Muh. As’ari dengan Rabiatul Adawiyah. Hj. Syarqawi, salah satu or-
ang tua dari pengantin menyebutkan jika pelaksanaan akad nikah secara bersamaan itu tanpa adanya proses perencanaan yang matang dilakukan. Melainkan, agenda nikah untuk ke empat pasangan pengantin itu hanya dilakukan kurang dari satu minggu. Selain itu, katanya, terdapat beberapa pasangan pengantin yang tanpa pacaran dan hanya berhubungan via telepon. Selain itu, katanya, ke empat pasangan kekasih yang mengikat janji suci pernikahan di waktu dan tempat yang sama itu juga masih merupakan ada ikatan keluarga satu sama yang lain. “Ada empat keluarga dari empat pasangan kekasih yang menikah secara barengan itu,” jelasnya. Sementara, salah satu pengantin, TGH. Lalu Ahmad Damhuri, mengungkapkan ke-
bahagiaannya kepada wartawan usai mengucapkan ijab qabul dengan mempersunting Baiq Husna Maab. Dikatakannya, pernikahan secara bersa-
maan dengan tiga pasangan lainnya tidak pernah direncanakannya. Namun, katanya, inilah kehendak Allah yang tidak bisa hindari. (yon)
(Suara NTB/yon)
JANJI SUCI - Empat pasangan pengantin di Desa Gunung Rajak Sakra Barat saat mengikat janji suci pernikahan di waktu dan tempat yang sama.
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 11 Juli 2017
Halaman 5
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB
Tindaklanjuti PP Nomor 18/2017
DPRD Loteng Ajukan Perda Inisiatif Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah mengajukan satu lagi usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota dan Pimpinan DPRD. Pengusulan ini sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak dan Kedudukan Keuangan dan Protokol Anggota DPR dan DPRD. Pengajuan raperda insiatif dilakukan bersamaan dengan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Se-
mentara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Loteng tahun 2018 pada rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (10/7). Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Loteng, H. Burhanudin Yusuf, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., mengatakan PP 18/2017 mengatur besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi anggota DPR dan DPRD. Di mana untuk penghasilan anggota dan pimpinan DPRD perlu diatur dengan peraturan daerah (perda) tersendiri. Pasalnya, besaran penghasilan tetap dan tunjangan
anggota DPRD tidak bisa diseragamkan, karena sangat berkaitan dengan kemampuan dan kondisi anggaran di masing-masing daerah. Dan, dalam raperda inisiatif, tidak hanya mengatur besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi anggota DPRD Loteng saja. Tetapi juga berkaitanya dengan hak dan kewajiban bagi anggota DPRD Loteng itu sendiri. “PP 18 tahun 2017 hanya mengatur besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi anggota DPRD saja. Sementara pada raperda inisiatif yang kita ajukan ini, juga memuat tentang hak dan kewajiban para anggota DPRD Loteng. Termasuk mekanisme
pemberian penghasilan dan tunjangan,” jelasnya. Suhaimi mengatakan, pihaknya tidak ingin terkesan hanya menuntut hak saja dengan mengatur besaran penghasilan tetap dan tunjangan yang akan diterima. Tetapi perlu juga diatur kewajibankewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD Loteng. Berkenaan dengan berlakukannya peraturan itu nantinya. Pada raperda insiatif tersebut membuat 6 bab dengan 28 pasalnya yang mengatur mulai tata cara penentuan besaran penghasilan dan tunjangan bagi anggota DPRD Loteng sampai kewajiban-kewa-
jiban yang harus dilaksanakan oleh para anggota DPRD Loteng. Termasuk hak dan kedudukan keprotokoleran anggota serta pimpinan DPRD Loteng. Pihaknya berharap proses pembahasan raperda inisiatif tersebut bisa segera tuntas dalam waktu yang tidak lama. Mengingat banyak agenda lainnya yang juga masih harus dituntaskan oleh anggota DPRD Loteng pada masa sidang tahun 2017 ini. “Semakin cepat pembahasan raperda, maka agenda yang bisa diselesaikan juga lebih banyak lagi,” ujar Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Loteng ini. (kir/*)
(Suara NTB/kir)
SAMPAIKAN - Ketua BPPD DPRD Loteng, Suhaimi, saat menyampaikan usulan raperda inisiatif DPRD Loteng, Senin (10/7).
Kemiskinan Diklaim Menurun Belum Ditransfer Pusat BANTUAN Program Keluarga Harapan (PKH) di Lombok Barat (Lobar) sejauh ini belum cair, lantaran belum ditransfer pusat. Akibatnya bantuan PKH kepada 10 ribu penerima yang belum disalurkan harus menunggu. Sebelumnya, bantuan PKH ini telah dicairkan bagi 11 ribu warga di lima kecamatan. Selain bantuan PKH, bantuan untuk warga cacat juga molor. Bantuan bagi warga cacat ini seharusnya cair bulan Mei lalu, namun sampai saat ini dana ini belum cair. (Suara NTB/dok) Untuk mempercepat pencaiHj. Made Ambarwati ran dana ini, pihak Dinas Sosial (Disos) pun bakal ke Kemensos untuk mempertanyakan langsung. “Bantuan untuk warga cacat ini belum cair, seharusnya bulan Mei lalu. Termasuk bantuan PKH ini baru lima kecamatan yang cair, sedangkan lima kecamatan belum datang kartunya. Jumlah penerima ini sebesar 11 ribu yang belum menerima,” jelas Kepala Disos Lobar Hj. Made Ambarwati belum lama ini. Dijelaskan lebih jauh, bantuan lansia miskin diajukan ribuan lebih, namun berdasarkan pagu di pusat hanya memberikan 125 orang saja. Jatah per orang dalam satu bulan hanya Rp 200 ribu, pihaknya meminta agar tambah Rp 300 ribu agar sama dengan bantuan orang cacat, namun masih menunggu jawaban dari pusat. Dalam waktu dekat, jelasnya, pihaknya akan mengajukan ke pusat untuk meminta tambahan bagi lanjut usia dan cacat. Bantuan bagi warga cacat, jelasnya, juga masih sedikit, hanya 185 orang saja padahal jumlahnya di lobar mencapai 800 orang lebih di Lobar. Bantuan bagi warga cacat ini sebesar Rp 300 ribu per bulan, “tapi sekarang ini bantuan ini belum turun dana ini, memangnya sudah keluar bulan Mei lalu,” jelas Ambar. (her)
Selangkah Lagi, BNNK Loteng Terbentuk Praya (Suara NTB) Harapan untuk terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lombok Tengah (Loteng) selangkah lagi bakal terwujud. Pemkab Loteng selaku pengusul kini tinggal menunggu proses verifikasi dari Badan Nasional Narkotika (BNN) Pusat. Pasalnya, seluruh persyaratan yang diminta untuk terbentuknya BNNK sudah dipenuhi oleh Pemkab Loteng. “Tinggal proses verifikasi dari BNN pusat saja. Kalau persyaratan pembentukan BNNK sudah kita penuhi seluruhnya,” aku Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Senin (10/7). Dalam hal ini, ujarnya, persyaratan yang sudah dipenuhi, seperti kesiapan personel, aset berupa gedung untuk kantor BNNK dan persyaratan-persyaratan lainnya. Termasuk jika diharuskan untuk menyiapkan dukungan anggaran operasional BNNK Loteng, Pemkab Loteng sudah siap. Hal itu menunjukkan kalau Pemkab Loteng benar-benar serius membentuk BNNK sebagai salah satu bentuk usaha dari Pemkab Loteng dalam menekan dan mengantisipasi peredaran narkoba di daerah ini. Apalagi, peredaran narkoba di Loteng sejauh ini sudah sangat memprihatinkan, sehingga diperlukan langkah dan upaya nyata, untuk bisa menekan kasus narkoba. “Salah satunya ya ini dengan membentuk BNNK. Sehingga upaya pencegahan peredaran narkoba bisa lebih optimal lagi,” ujarnya. Diakuinya, pencegahan peredaran narkoba dinilai belum optimal, karena hanya mengandalkan aparat kepolisian saja. Tapi nantinya, dengan adanya BNNK bisa membantu aparat kepolisian dan upaya pencegahan peredaran narkoba bisa lebih maksimal.(kir)
Penerima PKH Loteng Justru Bertambah Praya (Suara NTB) Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini dipastikan bertambah, menjadi 28 ribu kepala keluarga (KK) lebih. Di satu sisi, angka kemiskinan di daerah ini justru diklaim terus menurun. “Dari tahun ke tahun jumlah penerima PKH Loteng terus bertambah. Termasuk tahun ini,” aku Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.,M.Si., Senin (10/7). Ia mengaku, besaran kuota penerima banguan PKH sepenuhnya merupakan kewenangan
pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya menerima saja, sehingga kalau kemudian dikorelasikan dengan angka kemiskinan di Loteng yang terus menurun, pihaknya tidak bisa mengubah keputusan pemerintah pusat. “Memang benar angka ke-
Petani Terancam Merugi hingga Miliaran Rupiah Praya (Suara NTB) Kondisi curah hujan yang masih cukup tetap tinggi hingga saat ini membuat para petani tembakau di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini semakin resah. Bayangan akan kerugian cukup besar pun sudah mulai dipikirkan para petani. Kerugian yang dialami petani pun diprediksi cukup besar mencapai hingga miliaran rupiah. “Potensi kerugian akibat cuaca terhadap para petani tembakau masih kita data. Karena luas area tanaman tembakau yang terkena dampak cuaca, masih belum bisa dipastikan,” aku Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, di kantor Bupati Loteng, Senin (10/7). Untuk itu, pihaknya sudah menerjunkan tim khusus yang ditugaskan untuk melakukan pendataan luas area tanam tembakau. Termasuk luas area tembakau yang rusak akibat cuaca. “Tim sendiri hari ini (Senin kemarin,red) sudah mulai turun ke lapangan,” terangnya. Hasil dari tim itulah nantinya bisa dihitung seberapa besar dampak cuaca terhadap tanaman tembakau petani di daerah ini. Dengan begitu, pihaknya bisa menentukan langkah dan kebijakan seperti apa yang akan diambil guna menanggulangi dampak dari kejadian yang tersebut.
Dinas Pertanian Loteng menargetkan luas tanaman tembakau tahun ini mencapai 7.000 hektar. Namun yang sudah tanam sampai sejauh ini diperkirakan sudah mencapai 3.000 ribu hektar. Mengingat, masih ada beberapa are pertanian yang ditargetkan akan menanam tembakau masih belum memulai proses penanaman. “Data ini masih baru perkiraan. Nanti setelah tim selesai bekerja, baru bisa terlihat berapa sesungguhnya luas area tanaman tembakau yang sudah mulai tanam tahun ini,” aku Iskandar. Sementara itu, Amaq Bagas, petani asal Praya Timur mengaku besaran biaya tanam tembakau beragam. Di mana untuk petani yang menanam tembakau dilahan sendiri, untuk satu hektarnya bisa mengeluarkan biaya tanam sampai Rp 15 juta per hektar. Sedangkan bagi petani yang menanam tembakau di lahan sewaan, biayanya bisa mencapai Rp 25 juta. “Bisa dibayangkan dengan luas tanam tembakau yang ada dikalikan dengan besarnya biaya tanam untuk setiap hektarnya, berapa besar kerugian yang dialami petani tembakau di daerah ini,” ujarnya, seraya menambahkan, jika melihat kondisi tanaman tembakau petani sekarang,
Farin dan Umar Said Mendaftar di Golkar lalu lalang. Kedatangan Farin ini pun diterima langsung oleh Ketua DPD II Partai Golkar sekaligus Penanggung Jawab Panitia Pilkada Golkar, Hj. Sumiatun, Ketua Panitia Pilkada Golkar, L. Hermayadi dan sejumlah tim pilkada lainnya. Ketua Panitia Pilkada Lobar L. Hermayadi menjelaskan, Golkar melakukan penjaringan balon kepala daerah yang dibuka resmi Jumat lalu. Sejak dibuka pendaftaran di Golkar, sejauh ini sudah ada lima kandidat yang mengambil formulir baik secara resmi maupun informal. Yang telah resmi mendaftar, jelasnya, baru satu, yakni Dr. H. L. Sajim Sastrawan menyusul balon Nauvar F. Farinduan dan Umar Said. Ia memastikan proses penjaringan ini dilakukan dengan jujur, adil dan bijaksana, se-
alokasinya mencapai sekitar Rp 87 miliar. “Anggaran PKH yang masuk ke Loteng sejauh ini cukup besar,” tambahnya. Lebih lanjut mantan Asisten III Setda Loteng ini menjelaskan, dari 28 ribu KK penerima PKH yang sudah disalurkan dananya baru sekitar 700 KK. Sisanya akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah pusat sampai tuntas akhir tahun ini. “Untuk tahun ini, dana PKH baru mulai disalurkan kepada penerima. Dan, akan terus disalurkan sampai selesai,” janjinya. (kir)
Tanaman Tembakau Rusak
Diantar Ratusan Relawan Giri Menang (Suara NTB) Putra semata wayang mantan Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd., Nauvar F. Farinduan mendaftar resmi di Partai Golkar Lobar, Senin (10/7). Kedatangannya ke Kantor DPD II Partai Golkar ini, Nauvar F. Farinduan ditemani sang ibu dan tokoh masyarakat serta tokoh masyarakat. Tak beberapa lama, giliran mantan Ketua DPRD Lobar H. Umar Said, SAg., juga datang mendaftar. Farin - sapaan akrab Nauvar bersama tim pendukung dan relawannya berjalan kaki diiringi gendang beleq dari perempatan Taman Kota Giri Menang menuju Kantor DPD II Golkar. Konvoi yang dikawal oleh aparat Polsek Gerung ini melewati depan kantor bupati dan pendopo sempat mencuri perhatian warga yang
miskinan kita turun. Jumlah penerima bantuan PKH juga bertambah. Tapi itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena dalam menentukan penerima bantuan PKH sesuai dengan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP),” jelasnya. Lagi pula, bantuan PKH
tidak murni hanya bagi keluarga yang kurang mampu saja. Ada juga keluarga dengan kriteria tertentu juga menerima program tersebut, kendati tidak masuk katagori keluarga miskin. Karena PKH fokus untuk membantu mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga. Nursiah mengatakan, sejak tahun 2011 lalu, alokasi anggaran pusat yang disalurkan kepada keluarga penerima PKH sudah mencapai Rp 187 miliar. Dan, untuk tahun ini
hingga apapun hasilnya dapat melahirkan pemimpin masa depan yang baik membawa kemajuan bagi Lobar. Rencananya, figur lain menyusul datang mendaftar, yakni Petahana H. Fauzan Khalid, TGH. Muammar Arafat dan H. L. Jaya Asbani. Sementara pada kesempatan itu, Farin, menjelaskan, kedatangannya kali ini diantar ratusan relawan dan pendukungnya, baik dari unsur tokoh agama, masyarakat, tuan guru, pedagang, petani dan unsur lainnya. Bahkan ia mengklaim pendukungnya sebanyak 700 lebih. Awalnya, pendukung yang mengantarnya hanya 50 orang, namun terus berkembang menjadi ratusan orang. Banyaknya massa yang mengantarnya mendaftar di Golkar bukan karena jumawa, namun ini bagian
langkah kecil yang tertunda sejak sekian lama. “Kami ingin menenujukkan bagaimana mengembalikan kejayaan Lobar sehingga Lobar dapat mencapai maju, unggul mandiri, sejahtera dan bermartabat,” jelas Farin. Tak selang beberapa lama H Umar Said memndaftarkan diri di Golkar, mantan Ketua DPRD Lobar dan NTB ini datang bersama sejumlah tim pendukungnya. Kedatangan H. Umar Said pun diterima langsung oleh Ketua DPD II Hj. Sumiatun. Dalam kesempatan itu Umar Said menyaampaikan bahwa secara pribadi dirinya mendaftar di Golkar untuk maju sebagai wakil bupati. Ia berharap agar dapat didukung oleh Golkar. “Kendati demikian sebagai kader, apapun keputusan partai nantinya saya terima,” jelas Umar singkat. (her)
(Suara NTB/her)
(Suara NTB/her)
DAFTAR - Nauvar F. Farinduan saat mendaftar di Kantor DPD II Partai Golkar Lobar sebagai bakal calon bupati.
DAFTAR - Politisi partai Golkar H. Umar Said mendaftar di Partai Golkar sebagai bakal calon wakil bupati.
(Suara NTB/kir)
LAYU - Kondisi tanaman tembakau petani di wilayah Desa Bonder Kecamatan Praya Barat yang kini sudah mulai layu, karena hujan lebat. Pihak Dinas Pertanian Loteng sedang mendata areal tanaman tembakau yang berpotensi rusak akibat hujan. tidak seluruhnya rusak. Ada juga yang kondisinya masih cukup bagus. Namun kalau kondisi cuaca terus-terusan seperti sekarang ini, dengan curan hujan yang begitu tinggi bisa-bisa petani men-
galami kerugian total. Karena tanaman tembakau dipastikan akan rusak dan mati, kalau hujan terus turun degan intensitas cukup tinggi. Ia pun mengaku, para petani di daerah ini tidak bisa berbuat
apa-apa, karena di luar kemampuan para petani. “Kita tidak bisa mencegah hujan turun. Jadi petani hanya bisa pasrah. Sembari berharap hujan tidak sampai merusak tanaman tembakau kami,” akunya. (kir)
Farin Klaim Hasil Survei Elektabilitas Naik Giri Menang (Suara NTB) Sosok Nauvar F Farinduan mengklaim hasil survei yang dilakukan beberapa kali sebagai bakal calon Bupati Lombok Barat (Lobar) menunjukkan elektabilitasnya naik. Bahkan ia mengklaim suaranya patut diperhitungkan. Diakuinya, tahun lalu hasil survei yang dilakukan elektabilitasnya kecil, namun survei terbaru ia mengklaim suaranya lebih besar. Farin sendiri bakal bertarung dengan sejumlah kandidat yang juga kader Golkar, seperti Ketua DPD II Partai Golkar Lobar Hj. Sumiatun, TGH. Muammar Arafat dan H. Umar Said memperebutkan rekomendasi Partai Golkar. Termasuk sejumlah non kader yang mendaftarkan diri di Partai Golkar. Menurut Farin yang ditemui di Gerung, Senin (10/7), Golkar adalah partai besar dan juga dewasa, sehingga dalam menentukan sikap tidak ujuk-ujuk, bukan masalah suka atau tidak suka. Sebab di Golkar dalam menunjuk siapa yang akan diusung punya ukuran, yakni survei. Dalam hal ini, ujarnya, semua kader Golkar
dipersilakan untuk ikut dalam proses penjaringan atau ikut berkompetisi, namun hasil survei yang memutuskan. “Hari ini saya bisa katakan, karena kita sudah melakukan tiga kali survei insya Allah suara kita patut diperhitungkan, kalau dia kecil berarti survei tahun lalu. Kalau saya lebih besar, berarti survei hari ini,” klaim Farin tanpa menyebut persentase elektabilitasnya. Terkait komunikasi politik dengan parpol lain, ia mengaku semua parpol diajak komunikasi penjajakan. Sejauh ini tahapan parpol kebanyakan proses penjaringan dan dirinya sudah mendaftar di lima partai, yakni Hanura, PDIP, PPP dan PAN. Menyoal kandidat wakilnya sendiri, ia mempertimbangkan dari sisi geopolitik tengah dan utara. Artinya, perwakilan Narmada dan Lingsar atau Gunungsari-Batulayar. Selain itu pertimbangan lainnya, dalam memperjuangkan daerah ini jangan sampai terkotak-kotak, pasangan balon harus punya kesepahaman yang utuh tidak saja terhadap visi-misi, namun bagaimana membangun daerah harus bersama, sehingga dalam perjalanan proses seandainya terpilih tidak terkotak-kotak ak-
ibat berebut jatah bagian. Sejauh ini ia mengklaim terdapat tujuh figur yang mengajukan diri ingin menjadi balon pendampingnya, mereka berasal dari tokoh parpol, tokoh organisasi keagamaan di NTB. Semuanya meminta mendampinginya dalam bursa pencalonan nanti. Terkait kapan deklarasi, Farin mengakui sampai sekarang masih proses pengerucutan di parpol. Setelah memperoleh dukungan parpol barulah berbicara terkait personal kandidat. “Selama kita belum memiliki partai, buat apa berbicara macam-macam,” jelasnya. Sementara itu, ketua DPD II Golkar Hj. Sumiatun, berencana akan mendaftarkan diri hari Rabu besok. Terkait kesiapan bersaing memperoleh rekomendasi Golkar, ia menegaskan sangat siap. Bahkan menurutnya semakin banyak kandidat semakin bagus. Begitu juga H. Umar Said, jika dirinya siap bersaing dengan kandidat kader lainnya. Namun demikian dirinya menyerahkan sepenuhnya keputusan ke parpol. “Saya serahkan sepenuhnya ke partai,” jelasnya. (her)
SUARA NTB Selasa, 11 Juli 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Sekda Sumbawa Evaluasi Proyek Gagal Tender
BERKUNJUNG Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi Bupati KSB, H. W. Musyafirin dan Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, saat berkunjung ke PPUI-KM KSB,
Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyerapan anggaran mulai menunjukkan kemajuan yang bagus. Namun beberapa proyek yang masih gagal tender perlu dievaluasi. Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, menyatakan progres serapan anggaran sudah diatas 30 persen. Setelah mampu menyelesaikan beberapa pembayaran, seperti ganti rugi pembebasan lahan bandara, walaupun belum seluruhnya. Begitu pula tender yang masih berproses. “Kita optimis di akhir tahun anggaran, tidak akan lagi menumpuk seperti tahun sebelumnya,” katanya. Namun beberapa proyek yang masih gagal tender, seperti pengadaan bibit cabe di Dinas Pertanian, serta beberapa ruas jalan tentu akan dievaluasi. Agar bagaimana waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan. “Kita akan evaluasi apa yang menyebabkan terhambatnya tender proyek tersebut. Setelah itu kita lakukan pembinaan ke OPD terkait,” pungkasnya. (arn)
Itkab Sumbawa Barat Turun Periksa Dana BOS Taliwang (Suara NTB) Guna memastikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai aturan, Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat telah menjadwalkan turun ke sekolahsekolah melakukan pemeriksaan. Inspektur Itkab KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si mengatakan, pihaknya telah membentuk tim untuk kegiatan pemeriksaan tersebut. Termasuk menyiapkan sejumlah sekolah yang akan dijadikan sampel pemeriksaan. “Tahap awal ini kita pakai sampel dulu. Jadi ada beberapa sekolah yang kita siapkan secara acak untuk diperiksa,” terangnya kepada media ini, Senin (10/7). Fokus pemeriksaan pengelolaan dana BOS yang akan dilaksanakan Itkab KSB, terhadap penggunaan anggaran tahun 2017. Menurut Ady, pihaknya sengaja melakukan pemeriksaan pengelolaan anggaran tahun berjalan untuk melihat langsung teknis sekolah dalam membelanjakan dana yang berasal dari pusat tersebut. “Kami tidak saja ingin lihat laporannya, tapi juga pelaksanaannya. Maka kita periksa yang sedang berjalan,” tegasnya. Meski pemeriksaan dilakukan secara sampel, Itkab KSB meminta seluruh sekolah pengelola dana BOS mempersiapkan diri. Sebab pemeriksaan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan di seluruh sekolah jika ditemukan adanya kesalahan pengelolaan. “Kita lihat sampelnya. Kalau banyak yang bermasalah tidak menutup kemungkinan di sekolah lain bahkan semuanya juga melakukan yang sama (kesalahan, red),” timpalnya. Ady mengakui selama ini, pihaknya banyak mendengar informasi jika ada sekolah yang menyalanggunakan dana BOS. Sayang informasi tersebut oleh pihaknya belum dapat ditindaklanjuti karena tidak ada laporan resmi yang masuk ke inspektorat. “Saya dengar ada banyak. Makanya kita coba periksa yang sekarang dulu, mau lihat apakah benar isu-isu itu,” cetusnya. Selanjutnya Ady menyampaikan, sesuai ketentuan pengelolaan dana BOS oleh sekolah harus berjalan transparan. Pihak sekolah bersama komite sekolah harus memberikan setiap informasi pemanfaatan dana BOS ke seluruh wali murid di sekolah bersangkutan. “Kalau tidak ada transparansi maka perlu dicurigai ada apa-apa di sana,” sebutnya. Ia pun menyarankan, kepada seluruh masyarakat atau wali murid agar peka dan turut mengawasi penggunanaan dana BOS oleh sekolah. Dan jika menemukan adanya penyimpangan, maka segera laporkan ke inspektorat. “Laporkan saja ke kami. Kami pasti akan tindaklanjuti laporannya dengan turun langsung ke sekolah tersebut,” janjinya. H. Ady Mauluddin (bug)
(Suara NTB/bug)
Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat siap mengakomodasi hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2017. Bahkan Pemkab sudah menyiapkan anggaran di APBD-Perubahan sekitar belasan miliar untuk mengakomodasi masalah ini. Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST, kepada Suara NTB, Senin (10/7) kemarin mengatakan, karena PP ini baru keluar, maka pihaknya masih memerlukan petunjuk lanjutan dalam proses pencairan dan aktualisasi di lapangan. Apabila tidak ada petunjuk lanjutan, maka pihaknya akan menunda terlebih dahulu pencairan terhadap anggaran ini. Mengingat sebelumnya, sudah ada kejadian yang sama terjadi, tetapi setelah dilakukan pencairan, uang tersebut diminta untuk dikembalikan lagi ke kas dearah. “Kita masih menunggu petunjuk lanjutan kaitannya dengan masalah ini, apabila sudah ada petunjuk maka kita akan langsung cairkan. Karena kita sudah siapkan anggaran di APBD-P tahun 2017 ini,” ungkapnya. Dikatakannya, dengan anggaran belasan miliar tersebut, pihaknya yakin tidak akan menganggu program yang ada. Dengan kata lain tidak akan terjadi pemangkasan anggaran terhadap beberapa program yang sudah memiliki porsi anggaran tertentu. Apalagi pendapatan daerah di tahun 2017 ini cukup banyak sekitar Rp 1,4 triliun, maka tidak akan mengganggu porsi anggaran yang lain. Sedangkan pendapatan di APBD-P tahun 2017 juga ada sekitar Rp 400 miliar untuk bisa digunakan dalam tahun berjalan ini. “Saya yakin anggaran yang akan kita berikan sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2017 ke pimpinan dan anggota DPRD ini tidak akan mengganggu porsi anggaran yang lain, karena anggaran kita cukup banyak,” tandasnya. (ils) Fud Syaifuddin
Taliwang (Suara NTB) Kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur NTB, DR. TGH. Zainul Majdi, Jum’at (7/7) lalu, ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak saja bertemu dengan pemerintah setempat. Gubernur juga berkesempatan mengunjungi elemen lainnya, salah satunya ke Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiah Khilafatul Muslimim (PPUI-KM) KSB. Kedatangan Gubernur ke PPUI-KM KSB bersama rombongan didampingi, Perwakilan Binda NTB, Letkol Andi Baso, bupati dan wakil bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST, Dandim 1607 Sumbawa Letkol Arm. Sumanto, S.Sos, wakil ketua DPRD KSB Amir Ma’ruf Husain, SPdI, Kasat Binmas Polres KSB Iptu M. Fajar dan sejumlah jajaran pejabat Pemda KSB ini disambut langsung oleh Ustad Zulkifli Rahman Al Khatib, pimpinan PPUI-KM KSB sekaligus Amir Daulah KM. Dalam sambutannya, Ustad Zulkifli Rahman Al
Khatib menyampaikan, ucapan terima kasihnya kepada Gubernur NTB yang bersedia mendatangi PPUI-KM KSB. “Kami sebelumnya tidak menyangka pak Gubernud bersama datang bersedia hadir ke pondok kami ini,” ujarnya. Di hadapan gubernur, ia menjelaskan, kegiatan tiga jenjang pendidikan mulai dasar hingga menengah. Di mana masa pendidikannya untuk tingka Sekolah Dasar (SD) selama 5 tahun, SMP dan SMA masing-masing selama 2 tahun. “Sistem pendidikan yang kami terapkan tidak sama dengan sekolah umum dan Ponpes lainnya karena pendidikan yang kami laksanakan khusus untuk membentuk diri siswa. Tidak untuk pendidikan mencari pekerjaan misalnya menjadi pegawai (PNS, red),” sebutnya. Menurutnya, pendidikan islam yang diterapkan di PPUIKM khusus untuk menunjang agar siswa dapat memimpin diri sendiri ke depannya. Karenanya sejumlah tawaran
kerja sama yang diajukan beberapa pihak dengan harapan para lulusan PPUI-KM bisa bekerja selepas menjalani pendidikan ditolak. “Ada perusahaan yang menawari kerja sama dengan harapan kalau siswa kami nanti lulus mereka bisa bekerja di sana. Tapi kami tolak. Kami di sini hanya melaksanakan pendidikan keagamaan yang sesuai dengan syariat islam,” cetusnya. Bupati KSB Dr. H. W. Musyafirin, MM sambutanya mengatakan, kehadiran Ormas keagamaan di KSB sangat banyak membantu pemerintah. Salah satunya PPUI-KM KSB yang selama ini baik secara langsung maupun tidak telah memberikan sumbangsihnya khususnya di sektor pendidikan. “Selama ini tidak ada pertentangan sehingga daerah kami selalu kondusif pak gubernur. Dan kami di sini sangat memahami bahwa perbedaan itu selalu ada, tetapi bukan berarti itu menjadi persoalan,” sebutnya.
Selanjutnya bupati menyampaikan, Pemda KSB sejauh ini terus meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Karenanya, tidak saja pada sekolah umum sekolah khusus seperti pondok pesantren melalui program pemerintah turut disokong dalam berbagai bentuk bantuan. “Pak gubernur, untuk pondok yang mengikuti kurikulum pemerintah kami alokasikan anggaran masing-masing Rp 1 miliar,” paparnya. Sementara itu, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Madji dalam sambutannya mengatakan, hal terpenting kedatangannya bersama rombongan untuk menyambung silaturrahmi antara sesama. “Nabi selama hijrah selalu melakukan silaturrahmi di tempat-tempat yang disinggahinya. Hal ini dilakukan tujuannya untuk memberi pesan bahwa islam itu mengedepankan perdamaian dan persaudaraan,” katanya. Dalam kesempatan itu, Gubernur memuji nama PPUI-KM KSB. Menurutnya,
ukhuwah islamiah adalah nama yang sangat indah karena di dalamnya terkandung semangat persaudaraan, perdamian dan kebaikan. “Saya berharap nama ini juga menjadi semangat pondok dalam menyebarkan syiar keagamaan di tengah masyarakat. Karena sekarang ini banyak negara-negara mayoritas islam yang hacur karena tidak bisa menjaga ukhuwah islamiah,” timpalnya. Terakhir gubernur mengingatkan, dalam pelaksanaan syiar islam agar masing-masing kelompok tidak menganggap diri yang terbaik atau paling benar. Karena dalam islam perbedaan menjadi sebuah keniscayaan dan hal tersebut harus dikelola secara baik untuk mencapai kedamaian. “Hal-hal perbedaan yang hanya akan menyulut perpecahan jangan dikedepankan. Kita tentu tidak ingin negara kita ini menjadi negara-negara yang pecah karena hanya memperdebatkan perbedaan,” tukasnya. (bug/*)
Kejaksaan Dalami Selisih Harga Kasus Mobil Ambulans di Sumbawa Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa tengah melakukan pendalaman terhadap selisih harga pembelian satu unit mobil ambulans yang dilakukan oleh RSUD Sumbawa tahun 2015 lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi penggelembungan anggaran dalam pengadaan mobil tersebut atau tidak. Kepala Kejari Sumbawa Paryono SH, MH kepada Suara NTB, Senin (10/7) kemarin mengatakan, dalam penanganan kasus ini, pihaknya sudah menemukan adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan dalam pengadaan mobil ini. Hanya saja pihaknya belum bisa membuka secara nyata kaitannya dengan PMH yang dilakukan dalam pengadaan mobil ini. Hal tersebut masih disembu-
nyikan lantaran kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Tetapi yang jelas PMH dalam kasus ini sudah ditemukan. “Yang jelas kita sudah temukan PMH dalam pengadaan mobil ini, tinggal kita menunggu waktu saja,” ungkapnya. Dikatakannya, karena PMH sudah ada, tinggal perlu dilakukan pendalaman terhadap selisih harga dalam pengadaan mobil ini. Hal tersebut dilakukan guna memastikan apakah
ada dugaan mark-up anggaran atau tidak didalam pengadaannya. Apakah kasus ini terjadi karena kesalahan administrasi atau murni tindak pidana. “Kita masih dalami kasus ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kepastian apakah kasus ini bisa maju atau tidak,” imbuhnya. Dalam memastikan langkah tersebut, saat ini pihaknya juga sedang membangun kordinasi dengan pihak Lembaga Ke-
bijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ataupun instansi lainnya. Seperti di beritakan, pengadaan mobil ambulans emergency ini diusulkan RSUD Sumbawa Tahun 2015 lalu yang kemudian pengadaannya dilakukan Bagian Aset Setda Sumbawa dengan nilai anggaran sekitar Rp 1,9 Miliar. Hanya saja dalam pengadaan mobil tersebut, diduga terjadi masalah. Sebab diduga terjadi mark up anggaran dalam pengadaan mobil tersebut. (ils)
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ils)
KSB Akomodasi Pembiayaan Hak Keuangan dan Administratif DPRD
Ketua Dewan Enggan Komentari Lima Tahun di KSB, WNA Mesir Dipulangkan Pertemuan dengan Gubernur Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa, enggan berkomentar lebih jauh soal hasil pertemuan dengan Gubernur terkait merger BPR NTB. Padahal sebelumnya, Wakil Bupati Sumbawa akan membahas masalah ini dalam pertemuan lebih lanjut dengan DPRD. “Saya tidak ada komentar terkait dengan (Merger BR)
itu. Sedang dalam proses telaahan oleh eksekutif,” katanya singkat saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (10/7). Di tempat terpisah, Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, juga menyatakan akan ada pembicaraan internal antara eksekutif dan legislatif terkait rencana merger BPR ini, pasca kedatangan Gubernur NTB Sabtu lalu. Sebab Bupati tidak
berharap ada perbedaan pendapat dua lembaga. “Harapan Gubernur memang diminta masalah ini segera diselesaikan. Namun kita perlu bicara lebih mendalam dengan DPRD soal masalah ini. Segera kita bicarakan. Yang jelas, masih berproses untuk mencari kesimpulan kedua lembaga,” pungkasnya. (arn)
Mutasi Kepala Sekolah dan Guru Segera Digelar Sumbawa Besar (Suara NTB) Mutasi Kepala Sekolah dan guru yang sempat tertunda bakal segera digelar. Setelah proses penyelesaian ijazah rampung semuanya. Mengingat rotasi ini kebutuhan nyata saat ini untuk mengisi kekosongan. Seiring dengan banyaknya kepala sekolah dan guru yang pensiun. “Kita tunda dulu, karena sekarang sedang dalam penyelesaian penulisan ijazah siswa yang tamat SD maupun SMP. Sempat kita bahas rotasi di sekolah sekolah, nanti tinggal menunggu proses penye(Suara NTB/bug) lesaian ijazah rampung,” se-
but Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi saat ditemuai, Senin (10/ 7) kemarin. Rotasi ini merupakan kebutuhan nyata di lapangan. Sebab banyak kepala sekolah dan guru pensiun. Begitu proses ijazah selesai, maka mutasi secepatnya dilakukan. Sementara untuk mutasi pejabat struktural di lingkugan Pemkab Sumbawa bisa setiap saat dilakukan. Tergantung dari kewenangan Bupati. “Bisa setiap saat (Mutasi). Tidak harus banyak orang. Tetapi bisa satu atau dua orang dan dalam hitungan menit bisa kita bahas,” pungkasnya diplomatis. (arn)
Taliwang (Suara NTB) Ibrahim Saad Warga Negara Asing (WNA) asal Mesir sudah enam tahun tinggal di Dusun Poto Tano, Desa Poto Tano, Sumbawa Barat. WNA yang hanya bekerja sebagai tukang bangunan dan sudah memiliki keluarga dan beberapa anak terpaksa harus dipulangkan ke negara asal (deportasi) lantaran tidak memiliki dokumen yang jelas. Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Sumbawa Drs. Syahrifullah kepada Suara NTB, Senin (10/7) kemarin mengatakan, saat ini paspor sudah diterima pihaknya untuk segera dilakukan deportasi. Hanya saja pihaknya masih kesulitan finansial untuk memulangkan WNA tersebut. Sehingga pihaknya akan segera menghubungi Konsulat dan Duta Besar (Dubes) Mesir yang ada di Jakarta untuk bisa mengeluarkan biaya supaya WNA ini bisa dipulangkan ke negara asal. Selain masalah anggaran, pihak terkait juga perlu mempertimbangkan keberadaan keluarganya disi-
ni jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. “Paspornya sudah ada di kita, kalau ada biaya dalam waktu dekat kita akan segera pulangkan,” ujarnya. Dikatakannya, pemulangan WNA ini dilakukan supaya bisa menjadi pembelajaran bagi WNA yang lain. Karena bagaimanapun kelengkapan dokumen harus bisa dimaksimalkan, karena bagi setiap yang tidak memiliki dokumen lengkap pasti akan dipulangkan. Hanya saja terhadap WNA tersebut saat ini pihaknya belum melakukan penahanan hanya diwajib laporkan saja. Hal tersebut terjadi karena yang bersangkutan memiliki seorang istri dan tiga orang anak. Atas pertimbangan kemanusiaan, pihaknya tidak bisa menahan karena harus menafkahi keluarganya. “Kita tidak bisa tahan dia karena dia harus menafkahi keluarganya, kita hanya wajib laporkan saja,” tukasnya. Ketika anggarannya sudah ada maka pihaknya akan langsung melakukan deportasi. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 11 Juli 2017
Halaman 7
Gubernur Minta Masyarakat Bima Jaga Keamanan Bima (Suara NTB) – Bima memiliki beragam jenis destinasi wisata yang dapat dikembangkan dengan baik. Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi M.A, mengatakan, untuk mengembangkannya, yang diutamakan adalah menjaga keamanan. Sebab, menurut Gubernur yang akrab disapa Tuang Guru Bajang (TGB) ini, keadaan daerah (Bima) yang tidak aman, akan membuat orang berpikir dua kali untuk datang atau berkunjung. “Untuk di Bima yang paling penting jaga keamanan dan kenyamanan,” kata Gubernur di Kota Bima, Minggu (10/7). Dikatakan, kalau ada hal-hal yang kurang bagus, diharapkan tidak diunggah ke sosial media (sosmed). Karena hal tersebut akan diketahui dan dibaca oleh orang seluruh dunia. “Jangan sampai di koran-koran ada berita buruk tentang Bima. Tidak hanya keamanan, destinasi wisata utama juga harus dibenahi dan diperbaiki,” katanya. Diakuinya, wisata massal belum banyak di Bima. Tapi wisata untuk minat khusus, salahsatunya, orang yang suka adventure lebih suka datang ke Bima, karena suasana petualang yang cukup besar. “Bima juga dua pintu menuju pulau Komodo, dan ini potensi yang luar biasa,” katanya. Tidak hanya itu, di Bima memiliki situs peninggalan kesultanan Bima, seperti Mesjid Sultan Salahuddin dan Museum Asi Mbojo. Yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata syariah. Dia menambahkan, misalnya ada kendala. Baik anggaran dan soal kewenangan administrasi lahan. Hal itu bisa dikomunikasikan, bahkan hingga ke pemerintah pusat. “Kalau memang ada kebutuhan ekonomi yang nyata kita akan komunikasikan,” pungkasnya. (uki)
Golkar Buka Pendaftaran Balon Walikota Bima Kota Bima (Suara NTB) – DPD Partai Golkar Kota Bima, mulai membuka posko pendaftaran bagi bakal calon (Balon) Walikota Bima, yang akan diusung oleh partai berlambang beringin ini, pada Pilkada Kota Bima 2018 mendatang. “Minggu (9/7), DPD partai Golkar sudah membuka pendaftaran balon walikota Bima,” kata, Plt Pimpinan Kecamatan (PK) partai Golkar Kecamatan Rasanae Barat, Haeruddin S.Ag, mewakili 4 PK se Kota Bima, Senin (10/7). Dikatakan, pihaknya membuka posko pendaftaran hanya untuk balon Walikota. Terhitung mulai 9 hingga 14 Juli 2017 mendatang. Tempat pendaftaran dipusatkan di sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bima di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba. “Kita buka hanya untuk balon Walikota. Sementara wakilnya akan ditentukan sendiri oleh balon Walikota yang lolos nanti,” katanya. Diakuinya, pihaknya membuka posko pendaftaran tersebut, menindaklanjuti arahan atau instruksi dari tim Pilkada DPD Partai Golkar Provinsi NTB yang diketuai Ir. H. Misbach Mulyadi dan Sekretaris Hj. Baiq Isvie Rupaeda SH. “Begitu menerima arahan dan instruksi dari Tim DPD I. Kami di DPD II langsung menindaklanjutinya,” akunya. Haeruddin menegaskan, siapa saja bisa mendaftar, karena tidak ada kriteria khusus yang menjadi syarat. Baik kader maupun warga, diberikan kesempatan yang sama, sepanjang ingin maju sebagai balon walikota. Selain itu, untuk meringankan para calon, tidak ada syarat yang memberatkan. Balon yang ingin mendaftar hanya mengisi formulir disediakan, kemudian menandatangani diatas materai Rp 6.000. “Tidak ada berkas yang lain, hanya mengisi formulir. Kemudian dikembalikan sesuai batas waktu yang ditetapkan,” katanya. Haeruddin menambahkan, terkait polemik partai Golkar Kota Bima yang hingga kini belum memiliki ketua definitif, tidak menjadi kendala pihaknya membuka pendaftaran. “Sebab berkas ini dibutuhkan pada saat pengajuan resmi calon di penyelenggara pemilu,” katanya menambahkan. Sementara, Senin (10/7) sudah ada tiga balon walikota yang mengambil formulir, diantaranya dua orang kader internal, yakni H. M. Lutfi SE, dan Hj. Fera Amalia SE. Serta salah seorang warga Kota Bima bernama, Ir. H. Sutarman M.M. “Pengambilan formulir diambil oleh perwakilan tiga kandidat masing-masing, dalam waktu yang berbeda,” pungkas Haeruddin. (uki*)
(Suara NTB/uki)
ARAHAN - Plt Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Rasanae Barat, Haeruddin, memperlihatkan arahan DPD Partai Golkar NTB untuk membuka pendaftaran, didampingi 3 PK Partai Golkar se Kota Bima.
Satgas Pungli Kota Bima Masih Gunakan Anggaran Sendiri Kota Bima (Suara NTB) – Tim Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan liar (Satgas Saber Pungli) Kota Bima, sejak dikukuhkan akhir 2016 lalu. Rupanya masih menggunakan anggaran bahkan fasilitas pada institusi masing-masing anggota. “Hingga saat ini, kami masih menggunakan anggaran dan fasilitas dari instansi masing-masing untuk kegiatan operasional,” ungkap Ketua Pelaksana Tim Satgas Saber Pungli Kota Bima, Kompol Made Wiranata, kepada Suara NTB. Diakuinya, dalam tim Satgas tersebut, ada sejumlah instutisi yang tergabung sebagai anggota. Diantaranya dari, pejabat Pemerintah Kota Bima, unsur Polri/TNI, Kejaksaan hingga Pengadilan negeri (PN). “Satgas Pungli berupa tim gabungan,” katanya. Saat ditanyakan apakah ada dukungan anggaran dari pemerintah Kota ? Wakapolres Bima Kota ini, justru tersenyum dan justru mengomentari, kinerja Satgas Saber, tidak hanya di wilayah hukum Kota Bima tapi juga Kabupaten. “Anggota tim Satgas Pungli Kota Bima ada dua wilayah hukum yang ditangani, yakni Pemkot dan Pemkab Bima, serta Dinas vertikal,” sebutnya. Meski demikian, sejak dilantik pada akhir tahun 2016 lalu. Wiranata mengklaim, dua item kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihaknya. Berupa kegiatan preemtif dan preventif. “Satgas ini tidak hanya melakukan upaya penegakan hukum atau tindakan represif. Tapi juga tahap upaya sosialisasi dan himbauan,” katanya. Walaupun sejak dilantik, pihaknya kerap menerima laporan. Hanya saja, ada laporan tidak bisa ditindaklanjuti. Kareba sebelum melakukan penindakan, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan tim gabungan, supaya ada keseimbangan hukum. “Misalnya ada laporan apakah perlu dilakukan penindakan atau lebih kepada tahap pembinaan. Yang jelas kinerja Satgas Pungli Kota Bima, masih tetap jalan,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/jun)
DIAMANKAN - 1.330 batang kayu yang diamankan Makodim Dompu, Sabtu (8/7) Pukul 17.00 Wita.
Anggota Kodim Kembali Amankan Kayu Jenis Sonokeling Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 1.330 balok kayu jenis sonokeling diamankan Kodim 1614/Dompu di Jalan Ompu Beko Lingkungan Bali Bunga Kandai Dua, Sabtu (8/7) Pukul 17.00 Wita. Kayu dengan bentuk bervariasi itu diangkut menggunakan truk bernomor polisi Dr 8619 AF. Rencananya kayu ini akan dibawa ke Mataram. Dandim Letkol CZI Arif Hadiyanto, SIP melalui Danunit Inteldim, Lettu Kav M Kasim mengatakan penemuan barang bukti berawal saat fuso ini melakukan bongkar muatan kerena mengalami kerusakan mesin. “Ditemukan satu unit fuso
Nopol DR 8619 AF sedang melakukan bongkar muat kayu jenis sonokling bentuk balok dan papan di Lingkungan Bali Bunga,” katanya kepada Suara NTB saat dihubungi, Minggu (9/7). Penahanan dan pemeriksaan barang bukti dilakukan
bersama anggota KPH TPMRW berikut jajaran Polres Dompu, hasilnya banyak ditemukan kejanggalan dalam dokumen pengangkutanya. Seperti mencoret tangan dokumen nota angkut dan suratnya menggunakan nota angkutan DKO (daftar kayu olahan).
MTQ Ke XXXI
Bupati Imbau Hidupkan Kembali Budaya Magrib Mengaji Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, BSc, mengimbau menghimbau Camat, Lurah, Kades agar menghidupkan kembali budaya mengaji ditengah masyarakat. Sebab pada dasarnya masyarakat Sumbawa adalah masyarakat yang religius. “Masih segar dalam ingatan saya pada masa lalu kegiatan mengaji hampir terdengar di setiap rumah antara magrib dan isya, suasana seperti itu betul-betul melahirkan kesejukan dan mengundang keberkahan. Jika ini mampu dihidupkan kembali maka setiap kecamatan tidak akan kesulitan lagi mencari peserta untuk mengikuti MTQ ke tempat yang lebih tinggi,” tegasnya, saat membuka MTQ KE XXXI tingkat Kabupatgen Sumbawa, di Kecamatan Utan Jumat lalu, sebagaimana disampaikan Kasubag Pemberitaan Humas Protokol Sumbawa, R. Rudi Yulianto, M.Sc M.Ap, Senin (10/7). Melalui budaya magrib mengaji pula, anak, remaja dan generasi muda akan tumbuh dan memiliki akhlaq mulia. Sehingga pada akhirnya dapat menjadi insan Qur’ani. Diketahui, MTQ kali ini memiliki jumlah peserta jauh lebih banyak dari tahun lalu. Untuk jumlah peserta sebanyak 776 orang sedangkan tahun 2016 di Kecamatan Sumbawa tercatat 463 orang.
(Suara NTB/arn)
MTQ - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat membuka MTQ Kabupaten di Utan. Apabila ditambah lagi dengan memberikan penilaian. Agar ofisial, pelatih, pendamping memberikan penilaian dengan dan dewan hakim maka jum- baik, dan mudah-mudahan lah keseluruhan rombongan pada MTQ kali ini akan lahir para Qori/ah, Mufazzil/ah, dan MTQ sebanyak 1059 orang. Bupati Sumbawa berharap cabang-cabang lainnya dalam MTQ ini dapat semakin mem- perlombaan MTQ ini. Sejalan dengan itu, sepererat hubungan silaturrahim kita sebagai modal dan pondasi karang ini sudah banyak tumdalam membangun tanah sa- buh pondok-pondok pendidimawa menuju Sumbawa Hebat kan Islami sehingga kedepan Dan Bermartabat. Bupati men- semakin banyak generasi yampaikan penghargaan kepa- penerus yang islami dan berada guru ngaji, ustad/za yang den- khlak mulia. Tahun lalu Syifa yang juga gan iklas telah mengajarkan anak-anak Al-Qur’an, tajwid orangtuanya dan neneknya yang benar. Cara membaca yang berasal dari kecamatan Utan benar dan cara melantunkannya menjuarai MTQ tingkat nadengan baik sehingga mampu sional sebagai juara satu. Mudah mudahan pada MTQ menggugah keimanan. Sejalan dengan itu, lanjut ini akan lahir anak-anak yang Rudi, Bupati juga berharap tidak berprestasi di tingkat agar para dewan hakim yang Provinsi, namun juga nasiontelah diberi kepercayaan untuk al dan Internasional. (arn)
TMMD Ke-99
TNI Ciptakan Nuansa Kekeluargaan dengan Masyarakat Dompu (Suara NTB) – Proses sentuhan akhir pengerjaan bangunan musala di 12 Desa yang berada di Kecamatan Pekat makin menunjukan eratnya rasa kekeluargaan prajurit TNI dengan masyarakat. Seperti halnya pada saat rehabilitasi Musala Nurul Amin di Dusun Soridei Desa Karombo. Melalui kegiatan itu, terlihat masyarakat dan TNI saling bahu membahu dalam bekerja, tak tampak sedikitpun perbedaan strata sosialnya. Bahkan masyarakat secara leluasa memberi saran dan masukan demi maksimalnya penyelesaian rehab musala yang disasar program TMMD ke 99 ini. “Kita sangat apresiasi dan bangga dengan kehadiran TNI, seakan hubungan kekeluargaan dengan pemerintah itu terbangun kembali,” kata warga setempat, Samsudin kepada Suara NTB di sela kegiatan gotong royong. Penyelesaian rehab mushala ini lanjut dia sudah berlangsung hampir sepekan dengan sasaran plester tembok, atap, keramik dan unsur bangunan lainya. Intinya musala yang dibangun beber-
(Suara NTB/jun)
TEMBOK - Masyarakat Dusun Soridei Desa Karombo saat memelester tembok Musala Nurul Amin, Sabtu (8/7). apa tahun lalu tersebut akan direhab total saat TMMD ini. Sementara untuk efektifnya proses pengerjaan kata Syamsudin, usai upacara pembukaan itu Kodim Dompu langsung membuat kelompok gotong royong, sejauh ini rehab sudah hampir 50 persen. “Kita dibagi perkelompok untuk gotong royong tiap harinya, sudah lumayan penyelesaianya sekitar 50 persen,” ujarnya. Babinsa Desa Karombo Koptu Hairil yang dikonfirmasi terkait keterlibatan masyarakat menyebutkan, dari 58 Kepala Keluarga (KK) yang ada sejauh ini tingkat
partisipasinya masih cukup baik. Baik dari kalangan muda, orang tua bahkan anak-anak. Hal tersebut, jelas dia, menunjukan semangat kerjasama masyarakat Pekat masih sangat tinggi. Mereka yang tidak bisa terlibat karena kesibukan mendesak pun berusaha membantu TNI dengan menyediakan keperluan makan dan minum para Pekerja. “Sangat aktif masyarakatnya di sini, selain membantu dengan tenaga juga mereka menyumbangkan sekedar makanan untuk yang bergotong royong,” pungkasnya. (jun)
Mengingat adanya beberapa kejangglan ini lanjut M Kasim, patut kemudian untuk dicurigai. Karena bisa saja ini bersumber dari hutan lindung maupun hasil penebangan liar. Sehingga harus dilakukan penahanan guna proses penyelidikan lebih lanjut. “Hasil pengecekan di TKP bahwa dokumennya patut dicurigai karena tidak sesuai,” jelasnya. Sementara untuk jumlah kayu ini sebut dia, tercatat sekitar 1.330 batang dengan volume 13,56 kubik, baik yang
sudah berbentuk balok maupun papan. Saat ini barang bukti sudah digiring ke Makodim untuk diamankan, sedangkan dokumen pengakutan tengah ditindaklanjuti KPH TPMRW. “Kita sudah Koordinasi dengan kepala KPH untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. BB-nya mobil fuso Nopol DR 8619 AF, kayu 1.330 batang, foto copy surat-surat kayu, SIM, dan STNK diamankan di Kodim 1614/Dompu,” pungkasnya. (jun)
Penyesuaian Hak Keuangan Dewan Setelah Revisi Perda Dompu (Suara NTB) Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI memastikan penyesuaian hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Dompu pada APBD Perubahan 2017. Namun penyesuaian sesuai PP No.18 tahun 2017 ini dilakukan setelah Perda tentang Hak keuangan dan protokoler pimpinan dan anggota DPRD Dompu direvisi. “Karena ini pedoman, secara mutatis mutandis harus kita ikuti,” kata H. Agus Bukhari kepada Suara NTB di sela – sela acara jalan sehat, Minggu (9/7). Tidak hanya Perda yang harus direvisi, menurut H. Agus Bukhari, juga harus direvisi Perbup tentang perjalanan dinas. Karena dalam PP No 18 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan
dan anggota DPRD Dompu ini juga terkait perjalanan dinas. Selama ini, mekanismenya sama antara perjalanan dinas pejabat birokrasi dengan perjalanan dinas Dewan, yaitu menggunakan sistem real cost. “Perjalan Dewan ini dengan sistem lumsum yang baru ini. Kalau sistem kita (birokrat/eksekutif) ini real cost,” ungkapnya. Terkait hak keuangan dan administrasi yang mengalami perubahan dari perubahan PP ini, dikatakan H Agus Bukhari, hanya dilakukan penyesuaian – penyesuaian. Tetapi besaran pendapatan yang akan diterima masing – masing pimpinan dan anggota Dewan belum bisa diputuskan. “Di sana (PP), ada disebutkan. Ada tiga kriteria. Besar, sedang dan kecil. Nanti kita masuk kategori yang mana? Kita bahas dulu,” jelasnya. (ula)
Pelaporan DD Idealnya Akhir Juli Dompu (Suara NTB) Pencairan tahap pertama Dana Desa (DD) dari kas daerah ke kas Desa di Kabupaten Dompu rata – rata dilakukan awal Juli 2017. Idealnya, pelaporan penggunaannya dilakukan akhir Juli dan Agustus 2017 bisa diajukan untuk pencairan tahap kedua. Lambannya pencairan DD karena beberapa tahapan dan syarat pencairan anggaran yang terlambat dipenuhi Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, H Supardi, S.Sos, MSI kepada Suara NTB, Senin (10/7) kemarin, mengungkapkan, pencairan DD tahap pertama sebanyak 60 persen di Dompu rata – rata dilakukan awal Juli dari kas daerah ke kas Desa. Ada beberapa tahapan dan syarat yang harus dipenuhi Desa sehingga bisa mencairkan DD. Diantaranya harus merampungkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran Desa tahun 2016 lalu dan membuat LKPJ keuangan Desa tahun 2016, melunasi pajak tahun 2016, memiliki APBDes tahun 2017 dan persyaratan lainnya. “Kita tetap memproses cepat. Jangan sampai tahapan kita langgar karena ingin cepat,” katanya. Setelah pencairan tahap pertama, H. Supardi mengaku, sekitar 25 Juli mendatang pihaknya akan turun ke Desa dan memverifikasi pelaksanaan di lapangan. Karena setidaknya, Desa membutuhkan waktu sekitar 1 bulan melaksanakan kegiatan dan melaporkannya. “Menurut saya, keluar uang
awal. Paling tidak akhir Juli mereka membuat laporan, sehingga pencairan tahap kedua Agustus,” katanya. Namun peringatan dari Kementerian Keuangan melalui Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPB) NTB di media, kata H Supardi, juga telah didiskusikan dengan Kadis Provinsi NTB dan akan menyuratinya dalam waktu dekat. Karena di NTB, masih banyak daerah yang belum cairkan DD ke kas Desa karena beberapa kendala di lapangan. “Kita termasuk paling cepat cairkan DD. Sekarang, kita tinggal 2 Desa yang belum cairkan yaitu Desa Mangge Asi dan Desa Tanju,” ungkapnya. Warning Kemenkeu, lanjut H. Supardi, bukan hanya untuk NTB tapi seluruh Indonesia. Sehingga ini lebih dimaknai sebagai harapan untuk mempercepat serapan anggaran. “Karena targetnya sampai ke masyarakat paling tidak pertengahan Juli,” jelas H. Supardi. H. Supardi mengaku, untuk tahap pertama pencairan DD sebesar 60 persen tahun 2017 sebanyak Rp 36,6 M dan masih tersisa ada sekitar Rp 20an M untuk pencairan tahap kedua sebanyak 40 persen. Sementara total anggaran yang dikucurkan ke Desa tahun 2017, baik yang bersumber dari DD maupun alokasi dana Desa (ADD) sekitar Rp 112 M. Dua Desa yang belum mencairkan DD tahap pertama karena belum menyelesaikan SPJ anggaran 2016 yaitu Desa Mangge Asi dan Desa Tanju karena masih menunggak pembayaran pajak 2016 sekitar Rp 50 juta. (ula)
SUARA NTB Selasa, 11 Juli 2017
POLHUKAM
Halaman 8 (Suara NTB/why)
Masih Belum Seimbang PIMPINAN Komisi IV DPRD NTB yang membidangi masalah infrastruktur, Nurdin Ranggabarani, SH, MH, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di dua pulau besar Provinsi NTB masih belum berimbang. Proporsi pembangunan infrastruktur jalan masih jauh dari yang diharapkan. Seharusnya menurut Nurdin, keseimbangan pemerintah provinsi terhadap 10 kabupaten/kota harus sama tanpa melihat luas wilayah ataupun penduduk. Sehingga dalam proses (Suara NTB/ndi) perencanaan, pembanNurdin Ranggabarani gunan, dan keuangan perlu mendapat perhatian yang sama. Sehingga tidak terjadi ketimpangan secara alokasi. “Saya sering mengatakan bahwa kita punya dua anak, satu bongsor satu kurus, lalu kemudian apakah kita akan belikan dia baju yang sama dengan ukuran S kan tidak adil, begitu juga dengan ukuran XL juga tidak adil, ya begitulah analoginya,” kata Nurdin. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini juga menolak alasan bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur antara pulau Sumbawa dan Lombok karena Sumbawa itu dikatakan terlalu besar sehingga tak nampak pembangunan. “Kalau itu yang kita katakan, maka ini berarti kita menyesali diri, jika Sumbawa itu besar. Kenapa harus besar, itu kan hal yang dialami, sehingga harus proporsional. Kalau kebutuhan Sumbawa itu riilnya besar, kenapa tidak dianggarkan besar,” ujarnya. Nurdin menyebutkan panjangan jalan provinsi NTB yakni 1.772,27 Km, dan panjang jalan Nasional, 632 Km. Sementara itu, untuk di pulau Lombok, panjang jalan nasional kurang dari 100 Km, sementara di pulau Sumbawa memiliki jalan nasional sepanjang 500 Km. Namun demikian, jika dibandingkan kualitasnya, sangat berbeda jauh. “83% jalan itu ada di pulau Sumbawa, tapi Sumbawa itu diperlakukan seperti itu sejak NTB itu ada. Kalau kemudian sekarang dikasi lebih, belum bisa ditebus ketertinggalan yang bertahuntahun,” ujar Nurdin. Meskipun demikian, Nurdin mengakui jika sudah ada perubahan yang cukup signifikan dari sisi pembangunan infrastruktur di masa periode kepemimipinan Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi-Muh. Amin. Namun meskipun demikian, masih jauh untuk mengejar ketertinggalan dari pulau Lombok. “Ada perubahan, ada perbaikan dari sisi proporsi, tetapi kita masih belum bisa mengejar Lombok. Misalnya jumlah bendungan, ada berapa jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pertanian yang ada di Lombok, kan sangat jauh,” pungkasnya. (ndi)
Kawal Pariwisata NTB GENAP dua bulan Kolonel Pnb Dodi Fernando menjabat Danlanud Rembiga. Hasil pemetaannya di awal bertugas, NTB pantas menyandang sebagai surga pariwisata. Sesuai dengan keahliannya, Danlanud mengambil peran pembinaan wisata olahraga, yakni paragliding. Ia juga menjabat sebagai pembina Federasi Aerosport Indonesia Provinsi NTB. “Selaku pembina aerosport, kita akan lakukan pembinaan dan pengembangan dengan event-event yang menarik wisatawan,” (Suara NTB/why) ujarnya ditemui Senin (10/7). Dodi Fernando Event terdekat yakni Country Paragliding di Desa Mantar, Sumbawa Barat pada 18-24 Juli mendatang. Ia mengungkapkan, event berskala internasional itu akan diikuti 100 peserta dari lokal dan internasional. “Untuk saat ini sudah ada 69 peserta yang menyatakan ikut. Kita target 100 peserta,” ujarnya. Ia berpendapat, sumber alam NTB sangat potensial untuk menjadi primadona. Baik dikelola sebagai lahan pertanian maupun pariwisata. “Bisa dilihat ditunjuknya NTB sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus,” terangnya. Ia bertekad akan maksimal mengawal dan membantu upaya daerah dalam pengembangan pariwisata dengan potensi yang dimiliki jajarannya di Lanud Rembiga. Kolonel Pnb Dodi Fernando, mulai menjabat sebagai Danlanud Rembiga sejak 12 Mei 2017. Ia menggantikan Kolonel Pnb Bambang Gunarto yang pindah ke Mabes AU dalam rangka Sesko TNI. Dodi adalah Alumnus Akademi AU tahun 1991, Sekbang Angkatan ke-46 tahun 1994. Perwira menengah ini lahir di Payakumbuh, Padang, Sumatra Barat 48 tahun silam. Ia mengawali kariernya sebagai penerbang pesawat cassa 212 di Skadud 4 Abd Saleh Malang. Dalam perjalanan kedinasannya, berbagai medan penugasan pernah dijalani seperti penugasan karya sebagai pilot di PT. Garuda Indonesia Airways. Ia juga pernah menjabat Kadisops Lanud Ngurah Rai, Bali, Kapuskodal Koopsau II Makassar. Pengalaman luar negerinya, yakni sebagai Staff Officer Perencanaan dan Latihan markas United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) di Lebanon. (why)
HIBAH - (Dari kiri ke kanan) Kapolda NTB, Firli mendampingi Bupati KLU, Najmul Akhyar dan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dalam penandatanganan perjanjian hibah saat upacara Hari Bhayangkara ke-71 di Mataram, Senin (10/7).
Hari Bhayangkara
Investor Harus Diyakinkan bahwa NTB Aman Mataram (Suara NTB) – Investor harus diyakinkan bahwa NTB aman untuk menanam investasi. Karenanya penambahan infrastruktur pendukung pengamanan dan perkuatan personel menjadi salah satu keharusan untuk mewujudkan rasa aman berinvestasi tersebut. Demikian ditegaskan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Firli, M.Si, Senin (10/7) usai upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-71 di eks Bandara Selaparang, Mataram. “Hari Bhayangkara merupakan hari yang menuntut kita untuk lebih mengevaluasi diri, melihat apa yang sudah kita kerjakan, sekarang kita harus lebih baik,” tegasnya. Garis besar kebijakan Polri sudah ditentukan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, yakni bahwa polisi harus profesional, modern, dan dapat dipercaya masyarakat. Untuk mewujudkan itu, kata Firli, kepolisian tidak boleh menjaga jarak dengan rakyat. Apalagi bertentangan.
“Harus dekat dengan rakyat, lakukan inovasi pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak menyulitkan. Polisi harus hadir di seluruh aktivitas masyarakat,” terangnya. Sebab, Kapolda menyadari tantangan kerja kepolisian ke depan bakal tak mudah. Potensi kejahatan dapat terus meningkat apabila kepolisian tidak sigap dan tidak siap. Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat, potensi ancamannya pun meningkat. “Ancaman dan gangguan pasti meningkat. Tidak ada kejahatan muncul tiba-tiba tanpa ada pengaruh seperti kemajuan masyarakat dan kemajuan teknologi,” tegasnya.
Bekerja mengamankan masyarakat konsekuensi utamanya adalah bekerjasama dengan masyarakat. “Tanpa ada dukungan masyarakat, polisi bukan apa-apa,” kata dia. Sinergi polisi dengan masyarakat itu, sambung dia, dengan sama-sama memahami dan memaksimalkan sejumlah potensi di NTB, seperti pertanian, pertambangan, pariwisata, dan kelautan. Hibah Tanah Dalam upacara tersebut, dirangkai juga penandatanganan surat perjanjian hibah antara tiga pemerintah kabupaten di Pulau Lombok dengan Polda NTB. Hibah itu
Danrem 162/WB
Kekuatan TNI Ada pada Keluarga Besarnya
(Suara NTB/ist)
DIALOG - Danrem 162/WB Kolonel Farid Makruf saat berdialog dengan KBT di aula Soedirman, Makorem, Sabtu. Mataram (Suara NTB) Kekuatan TNI tidak saja terletak pada rakyat, tapi juga dukungan dan doa para keluarga besarnya. Sadar akan itu, Korem 162/WB menggelar silaturahmi dengan Keluarga Besar TNI (KBT), Sabtu (8/7). Kegiatan disebut Komunikasi Sosial (Komsos) itu berlangsung di Aula Jenderal Soedirman Makorem 162/WB. Danrem 162/WB, Kolonel Farid Makruf, MA, didampingi Kasrem 162/WB Letkol Inf Hery Setiyanto, S.I.P. Mereka
menggelar Komsos dengan KBT yang dikoordinir Ketua PD FKPPI NTB Ibu Endah Yuliastuti, Ketua PPM Provinsi NTB, H. Chaerul Hidayat. Dalam sambutannya Danrem 162/WB menyampaikan kegiatan Komsos dengan KBT dilaksanakan demi memelihara dan meningkatkan hubungan dengan prajurit TNl AD. “Sehingga hubungan yang harmonis dapat memberikan pemahaman dan menggugah serta mengajak Keluarga Besar TNI berpartisipasi dalam pertahanan
nagara,” kata Danrem. Hadirnya FKPPI demi mengatasi kesulitan rakyat dan mendukung tugas pokok TNI, karena sistem pertahanan yang digunakan bangsa lndonesia bertumpu pada kekuatan TNI. Oleh sebab itu, pihaknya ingin melalui kegiatan Komsos itu akan didapatkan potensi nasional guna bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dengan sistem pertahanan rakyat semesta. “Kegiatan Komsos yang dilaksanakan ini juga merupakan salah satu metode pembinaan teritorial yang menjadi wahana dalam mencapai kesepahaman, komitmen dan persepsi tentang pemberdayaan wilayah ketahanan di darat,” paparnya. Sehingga dia berharap, bisa menumbuhkan kepedulian serta kepekaan terhadap berbagai perubahan situasi dalam semua aspek astagatra dalam kehidupan. “Baik aspek trigatra demografi, geografi, kondisi sosial maupun aspek panca gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan yang saat ini menjadi sasaran perang generasi keempat,” jelas Danrem. (ars/*)
dalam bentuk lahan untuk pembangunan markas dan asrama kepolisian. Di antaranya di Lombok Barat hibah seluas 2 hektare di Dusun Gunung Gundul, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar. Lahan seluas 5 hektare di Desa Amor-amor, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. Pemkab Lombok Timur menghibahkan tanah dan kendaraan bermotor. Hibah itu masing-masing untuk pembangunan Mako dan asrama Polres Lobar, Mako markas Subden 4 Den B Sarbrimobda NTB, dan markas Subden 2 Den B Satbrimobda NTB.
Turut hadir menandatangani perjanjian hibah itu, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, Bupati Lobar yang diwakili Sekda, dan Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar. Kapolda berpendapat, pembangunan sejumlah sarana itu untuk memperkuat jajaran Polda NTB. “Seperti di KLU, prospek ke depan akan ada pengembangan kawasan Global Hub,” sebutnya. “Saat investor datang, pertanyaan utama adalah keamanan. Itulah yang kita jawab dengan penambahan sarana, kita siapkan perkuatan personel,” tandasnya. (why)
Aksi Atraktif Prajurit Korem 162/WB pada HUT Bhayangkara Mataram (Suara NTB) Atraksi menarik dan menantang diperagakan prajurit TNI dari Korem 162/WB pada peringatan HUT ke 71 Bhayangkara, Senin (10/7). Atraksi berlangsung di eks Bandara Selaparang. SaatituanggotaTNImenunjukkan kemampuan bela diri militer Yongmodoo. Atraksi ini menunjukkan kemampuan dan keterampilannya mendemosntrasikan gerakan gerakan dasar, teknik serangan, bertahan baik bantingan, kuncian, menghancurkan balok es, melewatirintanganapidenganlompatan harimau, mengunyah beling. Terakhir menghancurkan gerabah dengan tendangan, sehingga tergelar Spanduk bertuliskan “Dirgahayu Bhayangkara ke 71”.
Aksi ditampilkan dengan penuh semangat , ketangkasan dilakukan dengan trengginas para prajurit Korem 162/WB ini memukau para hadirin dan disambut applus meriah. Menurut Danrem 162/WB Kolonel Farid Makruf, MA, atraksi ini menunjukkan keinginan TNI partisipatif dalam kegiatan Polri. “Walau tupoksi TNI dan Polri berbeda, tapi ini untuk menjaga kekompakan komunikasi sosial dan bekerjasama di wilayah,” jelas Danrem. Hal ini juga menurutnya sebagai wujud solidaritas dan kebersamaan TNI-Polri ini tidak hanya dilakukan dalam HUT Bhayangkara saja, tapi juga dalam setiap momen yang dilakukan oleh Polda NTB. (ars/*)
(Suara NTB/penrem)
ATRAKSI - Salah satu atraksi yang diperagakan prajurit Korem 162/WB pada peringatan HUT Bhayangkara ke 71 di lapangan eks bandara Selaparang, Senin (10/7).
Pilkada Lobar
Peta Kekuatan Kandidat Merata Mataram (Suara NTB) Dinamika pilkada di Kabupaten Lombok Barat, mirip dengan dinamika pilkada Provinsi NTB. Sebab peta kekuatan bakal calon kepala daerah yang sudah muncul akan bertarung dinilai relatif merata, tidak ada calon yang muncul mendominasi. Di pilkada Lombok Barat, meskipun ada petahana, Lalu Fauzan Khalid, M. Si yang dipastikan akan maju lagi, namun tidak menampakkan bahwa Fauzan tampil sebagai kekuatan besar. Kondisi ini lantas mengundang para putra - putri terbaik Lobar untuk ikut ambil bagian memberikan pengabdian pada Lombok Barat. Beberapa nama yang saat ini sudah muncul ke permukaan dan sudah mengumumkan dirinya akan tampil, yakni TGH. Khudari,
Lalu Sajim Satriawan, Izzul Islam, TGH. Pattimura Farhan, Sulhan Muchlis, Hadi Sulthon, Nauvar Varinduan, Umar Said, Sumiatun, TGH. Muammar, Fauzan Khalid, Ibnu Salim dan TGH. Hasanain Juaini. Munculnya nama-nama tersebut, diyakini bahwa pilkada Lobar akan berlangsung dinamis, dan pertarungan diprediksikan akan berlangsung cukup sengit. TGH. Khudari Ibrahim, salah satu kandidat bakal calon dari PKB, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (10/7) mengatakan, calon petahana tidak akan terlalu sulit untuk ditumbangkan, jika melihat realitas politik yang berkembang di Lobar saat ini. “Bicara Lobar, kapasitas balon yang ada, sama saja, tidak ada yang memiliki superioritas dan memegang isu sentral, temasuk
incumbent juga tidak demikian terlalu. Makanya bukan musthil bisa dikalahkan, tapi juga sebaliknya menang juga bukan hal yang mustahil,” ujarnya. Khudari juga optimis dengan dirinya, jika menemui jalan mulus sampai memasuki babak pertarungan, dirinya juga tidak mustahil bisa keluar sebagai pemenang. “Tidak ada yang tidak mungkin ya, saya juga bukah hal mustahil bisa naik kelas (menang),” ujarnya. Lebih lanjut disampaikan oleh anggota DPRD NTB asal Kediri Lobar ini. Saat ini peta politik di Lobar terpolarisasi menjadi dua kutub kekuatan, yakni Utara dan Selatan. Sebab, dari nama-nama kandidat yang sudah muncul di atas, rata-rata merepresentasikan keterwakilan dari dua kutub wilayah tersebut.
“Makanya kenapa yang berkembang itu pembicaraan zona Utara dan Selatan, karena tidak ada figur sentral itu, yang berdiri dari zona manapun dia siap,” sebutnya. Bakal calon Bupati Lobar lainnya, H. Izzul Islam juga sangat optimis bisa tampil bertarung. Bahkan dirinya yakin bisa keluar jadi pemenang. “Namun meskipun demikian, kita tidak meremehkan lawan, semua kandidat kuat. Jadi kita tidak meremehkan calon lain, kita bekerja saja untuk menjemput kemenangan,” ucapnya. Demikian juga, sebagian besar dari balon tersebut yang pernah dikonfirmasi sebelumnya juga mengatakan hal yang sama, bahwa pilkada Lobar sangat terbuka, sehingga satu sama lain tidak bisa saling meremehkan. (ndi)
Lolos Seleksi Administrasi
Calon Anggota Panwaslu Diumumkan Mataram (Suara NTB) Panitia Tim Seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota di NTB telah mengumumkan namanama pelamar yang lolos tahap seleksi administrasi. Dari ratusan jumlah pelamar, dinyatakan pelamar yang lolos tahap administrasi sebanyak 311 orang. Para pelamar calon Panwaslu yang lolos tahap administrasi tersebut, selanjutnya akan menghadapi tes tertulis. “Ya kita sudah umumkan peserta yang lolos tahap administrasi. Mereka yang dinyatakan lulus admnistrasi akan dilanjutkan dengan tes tertulis,” ujar Ketua Bawaslu
Provinsi NTB, Khuwailid, S. Ag, pada Suara NTB, Senin (10/7). Lanjut disebutkan oleh Khuwailid, bahwa para peserta ini akan diseleksi sampai enam besar, untuk masingmasing Panwaslu Kabupaten/ Kota, oleh tim seleksi. Selanjutnya akan diwawancara oleh Bawaslu. “Nanti sampai tim sel ada enam besar, kemudian diserahkan ke bawaslu untuk diumunkan yang lolos,” ujarnya. Para calon Panwaslu ini akan bekerja untuk pilkada NTB 2018 dan tiga Kabupaten/Kota. Namun jika kinerja mereka dinilai baik, bisa dilanjutkan kembali sampai pemilu 2019. “Insya Allah Juli ini proses seleksi di Tim Sel selesai, dan Agustus itu
sudah diumumkan. Sehingga mereka bisa bekerja mempersiapkan pilkada,” katanya. Sementara untuk Bawaslu NTB, juga dalam waktu dekat akan habis masa kerjanya, sehingga dalam waktu dekat juga akan dilakukan seleksi ulang. “Tapi untuk Bawaslu belum keluar juklak juknisnya, intinya sebelum pilkada,” pungkasnya. Terakhir disampaikan oleh Khuwailid, bahwa minat masyarakat NTB untuk berpartisipasi dalam pengawalan pilkada NTB melalui Panwaslu cukup tinggi. Hal itu dililihat dari jumlah pelamar yang cukup tinggi. (ndi)
BUDAYA DAN HIBURAN
SUARA NTB Selasa, 11 Juli 2017
Halaman 9
Menurun, Tingkat Hunian Hotel Bintang Mataram (Suara NTB) – Tingkat Penghunian Kamar di hotel berbintang pada Mei 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TPK Mei 2016. Dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Kepala BPS Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM mengatakan bahwa TPK Bulan Mei tahun ini dan tahun sebelumnya mengalami menurunan. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya bertambahnya jumlah kamar dan hotel. TPK hotel bintang pada Bulan Mei 2017 mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan April 2017. TPK Bulan April 2017 tercatat sebesar 51,69 persen. Turun 0,86 poin pada Bulan Mei 2017 dengan TPK 50,83 persen. Jika dibandingkan dengan TPK Bu-
lan Mei 2016 sebesar 50,99 persen, berarti mengalami penurunan sebesar 0,16 poin. Jumlah tamu yang menginap pada hotel bintang Bulan Mei 2017 tercatat 80.846 orang. Ini mengalami penurunan 3,88 persen dibanding tamu Bulan April 2017 sebanyak 84.105 or-
ang. Jika dibandingkan dengan tamu menginap Bulan Mei 2016 sebanyak 75.393 orang, berarti mengalami kenaikan sebesar 7,23 persen. Berdasarkan kelas hotel, TPK tertinggi dicapai oleh hotel bintang 5 yaitu sebesar 65,71 persen, kemudian di-
ikuti oleh hotel bintang 4 sebesar 56,55 persen. Sedangkan TPK terendah terjadi pada hotel bintang 1 dengan TPK hanya sebesar 24,78 persen. (lihat tabel) Sementara itu, TPK hotel non bintang pada Bulan Mei 2017 tercatat 25,43 persen. Turun sebesar 0,72 poin dibandingkan dengan TPK Bulan April 2017 yang tercatat sebesar 26,15 persen. Jika dibandingkan dengan TPK bulan Mei 2016 yang sebesar 32,94 persen, turun 7,51 poin. “Untuk hotel non bintang
Tabel Statistik Hotel Bintang di NTB Bulan Mei 2017
itu kami melakukan sampling saja, tidak seluruhnya. Kecuali hotel non bintang yang memang kita pakai data semuanya,” ujarnya.
Sedangkan rata-rata lama menginap (RLM) hotel non bintang pada Bulan Mei 2017 hanya 1,90 hari. Ini naik 0,06 hari dibandingkan dengan TPK
Bulan April 2017 sebesar 1,84 hari. Jika dibandingkan dengan RLM Bulan Mei 2016 yang tercatat 1,97 hari, turun sebesar 0,07 hari. (lin)
Bebek Beragi dan Reket Puntiq di Hotel Santika HOTEL Santika setiap bulannya memberikan berbagai promosi sajian kuliner. Terutama kuliner tradisional yang dikemas dengan lebih modern, namun tetap mempertahankan rasa. Promosi Bulan Juli ini Hadir Bebek Beragi yang merupakan hidangan utama. Sementara untuk hidangan penutup hadir Reket Puntiq. Tidak hanya makanan, dua macam minuman yakni hangat dan dingin dengan bahan pilihan hadir yakni Honey Green Tea dan Creamy Hot Corn. Olahan dengan daging bebek memang digemari oleh pecinta kuliner, Bebek Beragi merupakan menu promo yang dikeluarkan di Bulan Juli ini. Executive Chef Hotel Santika Mataram, Yasa mengatakan olahan daging bebek segar yang diungkep dengan bumbu kuning terlebih dahulu agar bumbu dapat meresap dan rasa lebih crispy serta daging tidak alot. Kemudian digoreng dengan peneman sajian yakni sambal cabai rawit hijau serta sambal terasi. Sajian ini dihidangkan dengan nasi putih serta tahu dan tempe sebagai pelengkap. “Memang ini banyak ditemukan ditempat makan lain, namun mungkin bedanya kami di sini pada proses pengolahan. Bebeknya diolah dengan cara diungkep dan dengan sambal cabai hijau yang berbeda dari yang lainnya,” kata Yasa. Minuman promo Bulan Juli hadir Honey Green Tea yang merupakan minuman dingin atau dapat disajikan hangat. Bahan yang digunakan adalah teh hijau, terdapat 2 jenis pilihan teh yakni Green tea dan Jasmine tea. Dipadukan dengan madu serta ditambakan dengan es krim vanilla. Minuman ini dapat dinikmati siang maupun malam. Aroma teh ini sungguh terasa pada saat pertama kali mencobanya. Ast. Restaurant & Banquet Manager Winda Apriani mengatakan Healty Drink pun hadir untuk promo bulan ini yakni Creamy Hot Corn. Ini merupakan minuman hangat sehat dengan bahan dasar jagung manis segar yang direbus kemudian dicampur dengan susu manis dan sirup gula. Minuman ini baik dikonsumsi pada pagi hari saat sarapan, karena minuman ini merupakan minuman sehat. Sehingga dapat dijadikan sebagai pilihan pengganti sarapan. “Ini sangat baik untuk lambung juga, karena kaya akan serat. Kami ingin menghadirkan sajian yang tidak hanya enak, tetapi juga baik untuk kesehatan,” kata Winda. Hidangan penutup untuk bulan ini yaitu Reket Puntiq. Ini merupakan olahan pisang jenis pisang mas, dan kelapa parut yang dibakar. Dipadukan dengan gula merah kemudian digulung. “Kami anjurkan agar reket puntiq ini dinikmati selagi hangat,” kata Yasa. (lin)
(Suara NTB/ist)
Sajian Bebek Beragi di Hotel Santika Mataram.
Khawatir Gelombang, Kondisi Pelabuhan Masih Stabil Mataram (Suara NTB) – Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat wisatawan khawatir menggunakan kendaraan dari jalur laut. Meski demikian, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal, S.Sos.,M.Si setelah melakukan pengecekan mengatakan bahwa kondisi masih stabil. Tidak ada Kendala di berbagai pelabuhan. “Saya cek di Teluk Nara, Teluk Kodek, Bangsal, Senggigi bahkan di Trawangan kondisinya masih stabil. Kemarin kan ada kekhawatiran gelombang tinggi, tapi ternyata tidak,” kata Faozal, di Mataram, Senin (10/7). Ia mengatakan bahwa wisatawan dapat menyeberang dengan tenang ke berbagai destinasi wisata. Selain itu, setiap kapal penumpang itu sudah dilengkapi dengan pengaman. Termasuk pelampung dan asuransi. “Wisatawan silahkan berwisata dengan nyaman. Kondisinya masih stabil dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kalaupun memang ada gelombang tinggi atau terjadi sesuatu, kami pasti segera memberikan informasi dan peringatan,” ujarnya. Diketahui saat ini tengah banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan tiga gili. Terdapat ribuan kunjungan setiap harinya. Baik dari Senggigi, Bangsal, Teluk Nara bahkan dari Padang Bai. Pihaknya belum memberikan peringatan atau adanya tanda bahaya dalam penyeberangan. “Kami bekerjasama dengan Berbagai pihak termasuk Polair dan petugas lainnya di pelabuhan. Sehingga jika ada sesuatu, mereka dengan segera akan memberikan informasi yang akan kami teruskan kepada wisatawan,” ujarnya. Sementara itu, ia berharap wisatawan dapat bersantai dengan tenang. Sebab kondisi di destinasi wisata juga pada saat ini masih stabil seperti biasa. Kondisi pelabuhan di tiga gili juga masih stabil dan tidak ada gangguan apapun. “Kalau tahun lalu itu pelabuhan rusak karena adanya gelombang tinggi. Sekarang tidak ada atau belum ada laporan seperti itu. Artinya masih baik-baik saja dan semoga hal itu tidak terjadi ke depannya,” ujarnya. Selain itu, ia juga berharap kepada petugas kapal yang akan mengantar wisatawan agar memberikan informasi yang lengkap kepada penumpangnya. Misalnya letak pelampung, lama tempuh perjalanan, kondisi gelombang atau kondisi cuaca dan sebagainya. Sehingga wisatawan dapat mempersiapkan diri terhadap semua kemungkinan yang bisa saja terjadi. (lin)
(Suara NTB/ynt)
LUKISAN MURAL - Lukisan mural di tembok yang ada di dekat pintu masuk Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Ampenan. Lukisan mural ini sebagai salah satu persiapan menjadikan lingkungan ini sebagai objek wisata terpadu.
Lingkungan Selaparang akan ’’Disulap’’ Jadi Objek Wisata Mataram (Suara NTB) – Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar tak memiliki potensi apapun untuk dikembangkan kendati berada di tengah kota dan dikelilingi perkantoran. Karena itulah muncul inisiatif menjadikan lingkungan ini sebagai objek wisata terpadu yaitu Kampung Wisata Kreasi Sampah Terpadu atau Kawis Krisant. Mengingat di lingkungan itu juga telah berdiri Bank Sampah NTB Mandiri sejak beberapa tahun lalu. “Kampung ini tak punya potensi apa-apa, enggak punya apa-apa selain sampah. Ini kan perkampungan kumuh di
belakang. Di depannya perkantoran, di tengah-tengahnya rumah mewah, tapi pas paling belakang rumah kumuh. Jadi enggak punya potensi,” jelas pendiri dan pengelola Bank Sampah NTB Mandiri, Aisyah Odist kepada Suara NTB, Senin (10/7). Aisyah menyampaikan keinginannya agar keberadaan bank sampah berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar. “Karena potensinya sampah bagaimana dari sampah itu mereka juga menghasilkan nanti. Itulah sebabnya kita buat jadi daerah wisata kreasi sampah terpadu,” jelasnya. Dalam mempersiapkan objek wisata ini,
Loteng Siap Maksimalkan Sektor Pariwisata Mataram (Suara NTB) – Sebagai salah satu daerah yang destinasinya sebagai salah satu destinasi prioritas di NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya untuk berinovasi. Tidak saja memaksimalkan Mandalika, namun destinasi-destinasi pendukung lainnya. Misalnya Desa Adat, Desa Wisata, Air Terjun, bahkan Rinjani. “Kami dan masyarakat Lombok Tengah saat ini tengah berupaya untuk memaksimalkan sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan. Mandalika saat ini sudah mulai banyak dikunjungi wisatawan. Kami akan terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Lalu Putria kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (10/7). Ia mengatakan bahwa sektor pariwisata tidak hanya tentang Mandalika, namun banyak destinasi wisata di Lombok Tengah yang dapat dimaksimalkan. Sehingga pihaknya juga tengah menyusun rencana untuk melengkapi sejumlah fasilitas di berbagai destinasi wisata baru. “Kita punya Benang Kelambu, Benang Stokel ada juga pendakian Rinjani. Semua akan kita maksimalkan dengan baik. Jadi tidak hanya Mandalika, nantinya semua destinasi ini akan saling menguatkan satu sama lain,” ujarnya. Seperti diketahui, Kabupaten Lombok Tengah memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Sehingga saat berkunjung, wisatawan tidak hanya dapat menikmati keindahan Mandalika. Namun juga destinasi lain yang tidak kalah menarik untuk disaksikan. “Fasilitas destinasi memang selalu kami upayakan untuk dilengkapi. Karena ini merupakan salah satu hal yang membuat wisatawan merasa nyaman. Kami ingin wisatawan tidak hanya berkunjung satu kali, namun berkali-kali,” ujarnya. Terdapat berbagi jenis objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Objek Wisata Alam temasuk hutan dan perairan dalam. Diantaranya Benang Stokel, Benang Kelambu dan Aik Bukak. Daya tariknya adalah Air Terjun, Outbond Area, Camping, kolam renang dan keindahan alam serat pengamatan flora dan fauna. Ada pula objek wisata bahari, diantaranya Pantai Gerupuk, Pantai Awang, Pantai Aan, Pantai Seger, Pantai Kuta, Selong Belanak dan Pantai Mawi. Ada pula Pantai Tomang, Pantai Are Guling, Pantai Pengatap, Rowok, Torok Aik Belek dan Pantai Mawun. Daya Tarik dari pantai-pantai di Lombok Tengah ini selain pasir putihnya, juga perbukitan, ombak untuk serving, sunset, perkampungan nelayan, budidaya ikan kerapu, budidaya mutiara, pasar ikan tradisional dan terumbu karang. Ada objek wisata alam berupa geologi dan vulkanologi. Diantranya Goa Bengkang, Goa Pengembur, Gunung Rinjani dan Batu Rijan. Gunung Rinjani sangat terkenal sebagai objek wisata. Aktivitas yang bisa dilakukan adalah Trekking, Pengamatan Flora Langka, Pengamatan Fauna langka, Photografi, memancing di danau dan bisa juga dipakai untuk wisata religi. (lin)
ia selaku pengelola bank sampah terus mendampingi warga agar bersama-sama mengubah pola pikir terkait sampah. Sehingga sampah bisa diubah menjadi salah satu sumber penghasilan ke depan. Kampung wisata ini rencananya akan diluncurkan pada September mendatang. Sejak dua bulan terakhir dilakukan berbagai persiapan. Saat peresmian nanti, ia menargetkan persiapan minimal mencapai 60 persen. “Dalam empat bulan minimal sudah 60 persen. Selebihnya nanti sambil jalan biar tamu juga tahu prosesnya. Enggak langsung lihat bersih. Jadi kita
enggak apa-apa tamu lihat yang kotornya juga,” ujarnya. Berbagai persiapan yang dilakukan yaitu bersih-bersih, memperbaiki selokan, membuat tempat sampah, dan lainnya. “lokasi tempat sampah kita perbaiki jadi tempat bermain, tempat belajar, kemudian yang kotor-kotor kita bersihin, kita rapiin dan mulai sosialisasi sama warga agar buang sampah di tempat yang sudah kita sediain. Tempat sampahnya kita buat edukatif, tak hanya sekadar tempat sampah. Ada ajakan-ajakan yang menyenangkan untuk peduli lingkungan,” papar pegiat lingkungan ini. Respons masyarakat menu-
rutnya luar biasa karena dampaknya bisa dirasakan langsung. “Dampak hidup bersih jauh lebih enak dibandingkan hidup kotor,” ujarnya. Warga juga dibagikan cat untuk mewarnai rumahnya. Sementara untuk pengecatan jalan maupun tembok yang ada di lingkungan itu dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat dan biaya juga disiapkan secara swadaya. Rumah yang akan dicat ditargetkan semua rumah di lingkungan tersebut. Tapi saat ini dilakukan secara bertahap yaitu 150 KK. “Kita utamakan yang pinggir kali. Mereka didahulukan dibandingkan yang di depan,” ujarnya. (ynt)
SUARA NTB Selasa, 11 Juli 2017
PENDIDIKAN
Halaman 10
PPDB Zonasi Jalur Umum Dibuka Masih Diberikan Kesempatan MASYARAKAT masih antusias memasukkan anaknya ke SD dan SMP tertentu. Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftar di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP melalui jalur Bina Lingkungan (BL). Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Dikbud Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., menyampaikan, jalur BL mendapatkan kuota sebanyak 20 persen dari total keseluruhan siswa yang diterima oleh satu sekolah. “Saya mengumpulkan kepala sekolah SD dan SMP, mengarahkan untuk orang tua mencari sekolah yang masih kosong. tapi kalau tidak bisa, terpaksa BL itu kita lakukan, agar jangan sampai anak-anak itu tidak sekolah,” ujar Sidik. PPDB SMP di Kota Mataram sendiri dibuka pada 4 sampai 6 Juli lalu, daftar ulang pada 8 dan 10 Juli. Sidik mengungkapkan, pendaftaran PPDB Jalur BL akan dilakukan setelah proses daftar ulang PPDB jalur regular. Diperkirakan waktunya adalah 11 dan 12 Juli. “BL nya kita urus belakangan, insya Allah, setelah selesai daftar ulang anakanak,” ujarnya. Pintu masuk untuk PPDB Jalur BL akan melalui Dinas Dikbud Kota Mataram. Langkah ini dilakukan pihaknya agar pihak sekolah tidak merasa ditekan oleh masyarakat. “Pintunya lewat Dinas Pendidikan,” terangnya. Ia mengisyaratkan BL tetap memprioritaskan siswa yang berada di sekitar sekolah. Namun demikian, mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini tidak menampik kemungkinan siswa yang masuk jalur BL tidak berasal dari zona sekolah. “Tapi kalau masih ada peluang, tentu kita akan memberi kesempatan kepada anak-anak kita dari komponen lain, tidak hanya sekadar wilayah. Kita akan perlakukan sama dari semua golongan,” kata Sidik. Disinggung terkait kemungkinan ada penambahan jumlah rombongan belajar. Sidik mengisyaratkan akan ada penambahan jumlah rombel. Terutama pada Sekolah Dasar (SD), tidak menutup kemungkinan juga pada SMP. “Kalau pemerintah mengizinkan kita akan menambah rombel, tapi kalau masih bisa diarahkan, mencari SD yang penuh yang belum memenuhi kuota kita akan arahkan, tapi tergantung dari keinginan orang tua dan anaknya,” pungkasnya. (ron)
H. L. Mohammad Sidik
(Suara NTB/dok)
Dikbud Tegaskan Zonasi untuk Pemerataan Mutu Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi untuk jalur umum mulai dibuka pada 10 sampai dengan 12 Juli. Sejumlah masyarakat mengeluh ketika anak mereka tidak bisa masuk ke SMA tertentu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menegaskan zonasi untuk pemerataan mutu. Dari pantauan Suara NTB saat PPDB jalur umum di SMAN 1 Mataram, Senin (10/ 7) sejumlah orang tua terlihat berkumpul dan mengeluhkan PPDB zonasi yang membuat anak mereka tidak bisa masuk ke SMAN 1 Mataram. “Anak saya tidak lulus jalur prestasi, harus cepat ditarik berkasnya untuk dimasukkan ke sekolah lain, padahal saya maunya anak sekolah di sini,” ujar salah orang tua calon siswa yang enggan namanya dikutip. Keluhan serupa banyak disampaikan orang tua siswa, karena menganggap PPDB sistem zonasi membuat mereka kesulitan mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri yang selama ini dianggap sekolah favorit masyarakat. Dinas Pendidikan dan Ke-
budayaan (Dikbud) NTB sendiri bergeming terkait hal tersebut. Pihak Dikbud menegaskan akan tetap menjalankan aturan sesuai petunjuk teknis (juknis) yang sudah disusun. PPDB Sistem Zonasi untuk jalur umum sendiri memiliki kuota 50 persen di setiap SMA Negeri. Di mana siswa harus mendaftar di sekolah yang sesuai zona tempat tinggalnya. “Tidak masalah (banyak keluhan), Tuhan tidak menugaskan siapapun untuk memuaskan semua orang, tapi Tuhan memerintahkan semua mahluknya untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada dirinya dan makhluk yang lain,” ujar Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi Senin (10/7) terkait banyak keluhan
masyarakat yang tidak bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah tertentu. Ia menegaskan, melalui PPDB sistem zonasi, pemerataan mutu dan akses yang berkeadilan itu diyakininya dapat terwujud. Terkait dengan prasarana dan sarana, disebutkannya sudah mulai dilakukan dengan pembangunan ratusan Ruang Kelas Baru (RKB), dan puluhan laboratorium. “Mulai dengan laboratorium multimedia kita cukupkan di sekolah negeri untuk SMA,” katanya. Para PPDB Sistem Zonasi, nantinya ada pembatasan penerimaan siswa di sekolah negeri. Sebelumnya, Suruji menjelaskan pada tahun ajaran baru nanti akan membatasi penerimaan siswa di sekolah negeri sesuai dengan
(Suara NTB/ron)
DAFTAR - Proses Pendaftaran di SMAN 1 Mataram, Senin (10/7). Sejumlah calon siswa sedang menyerahkan berkas persyaratan pada panitia pendaftaran. kapasitas sekolah. dengan adanya aturan itu, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain juga memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk memperoleh siswa. “Dengan zonasi itu tidak
ada lagi sekolah unggulan, tapi semuanya akan menjadi sekolah berkualitas. Sekolah yang unggul dulu itu, bukan sekolahnya yang unggul, tapi siswanya, karena siswa yang berprestasi kumpul di satu sekolah,” ujar Suruji. (ron)
Sepi Peminat, Kuota Jalur Prestasi SMK Dialihkan ke Umum Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri untuk jalur prestasi yang dibuka awal pekan sepi peminat. Karena itu kuota 20 persen untuk jalur prestasi SMK dialihkan ke jalur umum yang dibuka pada 10 sampai dengan 12 Juli. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., dikonfirmasi Senin (10/7). Menurutnya, untuk jalur prestasi di SMK rata-rata belum memenuhi kuota yang ditetapkan. “Yang tidak tersedot kuota prestasi yang 20 persen itu, dialihkan ke jalur umum,” ujar Hasbulwadi. Menurut Hasbul, jalur prestasi akademik mensyaratkan rata-rata nilai rapor minimal 85 dan nilai UN masing-masing mata pelajaran minimal 75. Kebanyakan siswa yang memiliki prestasi akademik lebih memilih mendaftar ke SMA. “Minatnya ke SMA, artinya tidak banyak yang masuk ke jalur prestasi melalui SMK. Terjadi hampir semua di SMK, hanya terpenuhi di beberapa kompetensi keahlian saja,” jelasnya. Sementara itu, SMK sendiri tidak menerapkan PPDB Zonasi, karena di SMK ada Sembilan bidang keahlian, 148 progaram keahlian, dan 142 kompetensi keahlian yang tidak bisa dizonasikan. “Jadi masyarakat bebas memilih bidang, kompetensi keahlian yang sesuai dengan minat dan
(Suara NTB/ron)
ANTRE – Antrean pendaftar PPDB jalur umum di SMKN 3 Mataram, Senin (10/7). bakatnya,” ujar Hasbul. Ia mencontohkan, bisa jadi seorang siswa di Kota Mataram yang berasal dari Sekarbela, memiliki minat memasuki SMK bidang kesehatan, maka ia mendaftar di SMKN 8 Mataram yang terletak di Rembiga. Meskipun ada SMKN 5 Mataram yang dekat dengan tempat tinggalnya,
namun tidak sesuai dengan minatnya. Karena SMKN 5 merupakan SMK bidang seni dan industi kreatif. Contoh lainnya, katanya seorang siswa yang berasal dari Cakranegara, memiliki minat pada bidang bisnis dan manajemen, maka akan memilih SMKN yang sesuai. “Kan itu masalahnya. PPDB Zonasi itu
hanya untuk SMA. SMK tetap menjalankan PPDB seperti sebelumnya,” katanya. Bagi SMK yang setelah PPDB jalur umum selesai dilaksanakan dan masih mengalami kekurangan kuota, penerimaan siswa akan dibuka lagi pada 13 dan 14 Juli. “Bagi SMK kurang kuota akan dibuka lagi pada tanggal 13 dan
14 nanti,” jelas Hasbulwadi. Sementara itu dari pantauan Suara NTB,di sejumlah SMK di Mataram terlihat antrean pendaftar yang cukup padat. Seperti di SMKN 3 Mataram, pada Senin kemarin antrean untuk mendaftar untuk jalur umum tampak padat sejak pagi hari sampai siang. (ron)
Universitas 45 Mataram Gelar Halal Bihalal Mataram (Suara NTB) Masih dalam suasana hari raya lebaran, keluarga besar Universitas 45 Mataram mengadakan halal bihalal. Acara yang digelar Sabtu (8/7) ini dihadiri oleh pengurus yayasan dan seluruh civitas akademika Universitas 45 Mataram. “Mungkin dalam keseharian, ada tutur kata atau perilaku yang tidak disengaja,”
kata Rektor Universitas 45 Mataram, Ir. I Made Sunantra, MP, dalam sambutannya. Pada kesempatan itu, Made Sunantra menegaskan komitmennya, jika Universitas 45 Mataram berusaha melakukan yang terbaik pada mahasiswa atau calon mahasiswa. Semua pihak dituntut bisa kerja dengan baik, terutama dalam melakukan akreditasi institusi.
(Suara NTB/uul)
HALAL BIHALAL - Universitas 45 Mataram menggelar halal bihalal, Sabtu (8/7) lalu. “Sesuai proses tri dharma yang kita lakukan, ke depannya saya mengharapkan bisa melaksanakan kerja lebih baik, terutama akreditasi institusi yang sudah dibatasi waktunya, paling lambat November,” ujarnya. Dalam waktu dekat, tambahnya, Universitas 45 Mataram akan melakukan yudisium pada bulan Agustus. Sementara wisuda direncanakan bersamaan dengan Dies Natalis Kampus yang ke 34 pada akhir bulan Agustus agar tidak berbenturan dengan penerimaan calon mahasiswa baru. Pihak Universitas 45 Mataram, berencana akan membuka program studi (prodi) baru. Di antaranya Prodi Bi-
ologi Terapan, Prodi Sumberdaya Akuatik, Penyuluhan Pertanian dan Pariwisata. ‘’Hanya pariwisatanya saja yang belum ada dosennya,” akunya. Sedangkan Ketua Pengurus Yayasan Universitas 45 Mataram, H. Abdul Kadir S.IP mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran kampus yang telah bekerja keras, sehingga kampus bisa dikenal oleh masyarakat. Selain itu, ia menyatakan rasa bangganya pada mahasiswa Fakultas Hukum yang membuat kepanitiaan untuk membuat gedung sendiri. “Mereka berencana pembangunannya selesai saat mereka lulus nanti,” ujarnya. (uul)
Halaman 11
SUARA NTB Selasa, 11 Juli 2017
Pesilat PPLP NTB Jangan Berlebihan Merayakan Kemenangan Mataram (Suara NTB) Pelatih Silat PPLP NTB, Mardiansyah mengingatkan pesilat PPLP NTB untuk tidak berlebihan merayakan keberhasilan meraih tiga emas di Kejurnas Silat AntarPPLP, PPLD dan SKO di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram belum lama ini. Pasalnya target sesungguhnya atlet PPLP NTB adalah di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang , Jawa Tengah (Jateng), 20-30 September 2016. “Pesan saya kepada atlet yang meraih medali di kejurnas silat AntarPPLP agar tidak meluapkan kegembi-
raan secara berlebihan. Karena target kita bukan di kejurnas. Target kita sesungguhnya di Popnas 2017,” ucapnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya PPLP NTB menurunkan 10 pesilat dan memasang target satu emas di kejurnas tersebut. Hasilnya pesilat NTB berhasil meraih tiga emas, satu perak dan dua perunggu. Capaian prestasi itu melampaui target NTB. Mardiansyah yang disapa Dega mengaku sangat bangga dengan prestasi yang diukir pesilat PPLP NTB di Kejurnas Silat Antar PPLP, PPLD dan SKO di sport hall GOR Turide Mataram belum
lama ini. Pasalnya dari target satu medali emas, namun kontingen NTB sukses merebut tiga emas, satu perak dan dua perunggu. Namun demikian, ditegaskan Dega, meski atlet silat NTB sukses meraih prestasi lebih di kejurnas PPLP, namun pesilat NTB tidak boleh meluapkan kegembiraan yang lebihan karena target NTB sesungguhnya meraih medali emas di Popnas 2017. Dalam hal ini Dega mengingatkan atlet-atletnya agar tetap fokus berlatih dan terus berikhtiar meraih prestasi yang lebih baik lagi di Popnas di Semarang bulan September 2017. (fan)
Ribuan Peserta Ikuti Mataram Bersepeda Gowes Pesona Nusantara (Suara NTB/fan)
FISIK - Atlet BMX NTB, Regina Patricia Panie menjalani latihan fisik di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (107).
Dispora NTB Harus Pasang Target di Popnas 2017 Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono mengatakan Dinas Dikpora NTB harus memasang target medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang akan berlangsung di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) bulan September 2017. Dengan adanya target, semangat atlet untuk berprestasi di level tingkat pelajar nasional akan semakin tinggi. ingga tak boleh dibebani target tinggi. Pernyataan Kadispora NTB itu ditanggapi serius oleh Kasdiono. Menurut Kasdiono setiap atlet yang mengikuti event, baik itu event regional, nasional bahkan internasional harus punya terget medali. Karena dengan target maka atlet akan termotivasi untuk meningkatkan prestasi di setiap event yang diikuti. “Target itu harus ada dise-
“Setiap mengikuti event apapun, NTB harus punya target medali emas, karena dengan target akan memotivasi atlet untuk lebih maksimal menghadapi even nasional,” ucap H. MNS. Kasdiono saat diwawancara Suara NTB di Mataram, Senin (10/9) kemarin. Pernyataan itu dilontarkan oleh anggota dewan NTB itu setelah mendengar pernyataan Kadispora NTB, Hj. Husnanid-
iaty Nurdin yang tak ingin memasang target medali emas di Popnas 2017. Dalam hal ini Kadispora NTB menginginkan para atlet pelajar NTB memperbaiki prestasi saja. Seperti misalnya di cabor atletik memperbaiki limit waktu. Alasan Eni tidak memasang target medali emas karena atlet yang dikirim ke Popnas 2017 masih pelajar dan butuh pembinaan. Seh-
SALON
SALON
SALON
YUNI SALON & School Kcntikan Rmbut & Kulit Pria/Wnt, Hrg Trjangkau, Fsilitas Lngkap, Disc. 10% Khusus Pndftran Akhir Thn. Jl. Dr. Stomo No.18 Krang Baru & Jl. Gtong Ryong No.27A Ampenan. Hub. 087865155031
Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666
TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage+Lulur+fcial+Ttk Wjah+Ctok+Mskr Bdan+rtus Vagina(100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub : 0 8 7 7 6 5 8 6 0 8 8 9 / 085937064233,jl.Salak Gg II No.5, Tohpati
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543
SALON Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha
SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
tiap event yang diikuti atlet. Karena target itu untuk memotivasi diri. Dengan target atlet akan terus memperbaiki segala kekurangannya,” ucap Mantan Ketua Umum KONI NTB. Menurut Kasdiono, atlet tanpa target tentu akan kehilangan motivasi. Makanya untuk memacu semangat atlet Dispora NTB harus punya target. Soal berhasil atau tidak kata Kasdiono akan menjadi bahan evaluasi atlet, pelatih dan unsur pemerhati serta pelaku olahraga di NTB. Sehingga dengan hasil evaluasi nanti kedepan prestasi atlet NTB bisa lebih baik lagi. (fan)
RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769
Mataram (Suara NTB) – Ribuan peserta mengikuti Mataram Bersepeda Gowes Pesona Nusantara (GPN) yang dirangkaikan dengan Gala Kelurahan Kota Mataram, Minggu 9 Juli 2017. Pelepasan para peserta ini dilakukan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana, dan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi. GPN 2017 sendiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara nasional dengan trek menyambung melewati 90 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diluncurkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nachrowi. Khusus di Kota Mataram, GPN 2017 dan Gala Kelurahan kemudian dirangkaikan dengan kegiatan serupa yang telah beberapa kali digelar di Kota Mataram, yaitu Mataram Bersepeda. GPN 2017 di Kota Mataram sedianya akan dihadiri langsung oleh Menpora Imam Nachrowi. Namun menurut Asisten Deputi Olahraga Pendidikan Kemenpora RI, Arifin Majid, Menpora berhalangan hadir karena ada agenda lain yang tidak kalah penting di pusat. Mewakili Menpora, Arifin Majid menyampaikan GPN 2017 dan Gala Kelurahan atau disebut sebagai Gala Desa bila kegiatan dilaksanakan di wilayah kabupaten, merupakan bagian dari program unggulan dalam Gerakan #AyoOlahraga yang tengah digalakkan Kemenpora. Tujuannya menjadikan olahraga sebagai bagian penting bagi setiap individu di Indonesia demi meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan GPN 2017 menurut Arifin, dilaksanakan secara serentak di empat titik terluas di Indonesia. Yaitu Sabang,
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)
DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DBTH KARYAWATI AKUNTANSI MAX. 30TH PENDIDIKAN MIN D.III AKUNTANSI LAMARAN KE. WIN ADVERTISING JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA TELP. 0370-629262
(Suara NTB/ist)
Para peserta Mataram Bersepeda Gowes Pesona Nusantara dan Gala Kelurahan saat start di depan Pendopo Walikota Mataram, Minggu (9/7).
(Suara NTB/ist)
Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat menyerahkan simbol tanah yang diambil dari Kota Mataram kepada Asisten Deputi Olahraga Pendidikan Kemenpora RI, Arifin Majid (kanan) dan disaksikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sebelum simbol tersebut diarak keliling kota oleh peserta. Merauke, Atambua, dan berakhir di Magelang Jawa Tengah. “Menempuh jarak lebih dari 5 ribu kilometer,” sebutnya. Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan pihaknya menyambut baik pelaksanaan GPN 2017 dan Gala Kelurahan di Kota Mataram. Ia juga mengapresiasi diadakannya Gala Kelurahan dimana 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram akan berkompetisi di enam cabang olahraga melalui koordinasi masing-masing kecamatan. Ahyar juga mengaku bangga dengan dilibatkannya Kota Mat-
HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4044BY NOKA/NOSIN : MH1JB9128CK971348/ JB91E-2961576 AN.NI LUH PUTU NARAWATI HILANG DISEKITAR AMPENAN HILANG BPKB R2 YAMAHA MIO SOUL DR5852CH NOKA/NOSIN : MH31KPOODEJ751949/ 1KP-752038 AN.SAHNUN HILANG DISEKITAR JL.LINGKAR SELATAN
LOWONGAN DBTH SOPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.
aram sebagai salah satu kota yang menjadi titik lepas GPN 2017 sebelum mencapai puncak di Candi Borobudur Magelang pada peringatan Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September 2017 mendatang. Mengingat GPN 2017 merupakan sarana untuk menguatkan minat olahraga bagi masyarakat, sekaligus membangun rasa persatuan sekaligus kecintaan terhadap tanah air. “Terlebih sebentar lagi pada tanggal 31 Agustus 2017 Kota Mataram akan memperingati HUT ke-24,” ujarnya. Sebelum melepas secara bersama-sama peserta GPN 2017 dengan prosesi pelepasan balon, terlebih dahulu dilakukan prosesi adat “Cinta Tanah Air” yang ditandai dengan penyerahan simbol tanah dan air yang diambil dari wilayah Kota Mataram oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Mataram kepada walikota dan wakil walikota. Simbol tanah dan air tersebut kemudian diberikan kepada perwakilan Kemenpora RI. Simbol tanah dan air tersebut selanjutnya diarak keliling Kota Mataram oleh 24 orang pemuda yang merupakan implementasi semangat HUT Kota Mataram ke-24 pada Agustus mendatang. Arakan simbol air dan tanah ini dikuti lebih dari seribu orang peserta GPN 2017 dengan mengendarai sepeda. Prosesi adat “Cinta tanah Air” tersebut dimaknai sebagai sebuah wujud kecintaan dan simbol kebulatan tekad masyarakat Kota Mataram dan NTB pada umumnya dalam menjunjung tinggi NKRI. (ynt/*)
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.
SUARA NTB
Selasa, 11 Juli 2017
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 11 Juli 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB
Selasa, 11 Juli 2017
Dompu (Suara NTB) Pelaksanaan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tingkat Provinsi NTB di Kabupaten Dompu ke 24 yang berlangsung selama 3 hari, 8 – 10 Juli berlangsung sukses. Deputi Keluarga Sejahtera BKKBN RI, Ir Ambar Rohayu, MMS yang mewakili Kepala BKKBN RI yang juga Ketua Panitia Pelaksana Harganas tingkat nasional mengaku khawatir tidak bisa mengimbangi pelaksanaan Harganas tingkat Provinsi NTB di Dompu. ‘’Tentu ini adalah bukti komitmen Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Dompu yang menjadikan momentum Harganas sebagai momentum yang strategis untuk membangun ketahanan keluarga yang mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera menuju keluarga yang berkualitas, yang beriman, berbudaya dan berdaya saing,” kata Deputi Keluarga Sejahtera BKKBN RI, Ir Ambar Rohayu, MMS yang mewakili Kepala BKKBN RI dalam pidato pembukaan Harganas ke 24 tingkat Provinsi NTB di Lapangan Beringin Setda Dompu, Senin (10/7) kemarin. Ia pun mengingatkan amanat Presiden RI, Joko Widodo pada pelaksanaan Harganas ke 23 di Kupang tahun 2016 lalu untuk mewujudkan ketahanan keluarga yaitu keluarga harus memiliki waktu berkumpul, berinteraksi, keluarga yang berdaya, peduli dan berbagi. ‘’Jadi Pak Bupati, walaupun bapak membuat sibuk masyarakat dan keluarga bekerja. Mohon kiranya berkumpul dengan keluarga harus menjadi bagian untuk membangun ketahanan keluarga,’’ harapnya. Deputi juga mengungkapkan, apresiasinya atas kesuksesan Bupati Dompu dan jajarannya yang mampu menekan angka kemiskinan sehingga Dompu bisa menjadi percontohan di NTB dan ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah
Provinsi di bawah kepemimpinan Dr.TGH. M Zainul Majdidan H.Muh.Amin, SH, MSi. Di sisi lain, masalah kependudukan Indonesia dengan posisi urutan ke 4 negara dengan jumlah penduduk terbesar dunia. Laju pertumbuhan di skala 1,49 persen dan hasil sensus 2010 menunjukkan sekitar 237 juta jiwa penduduk Indonesia. Sehingga setiap tahun kelahiran sekitar 4 juta jiwa. Salah satu syarat menjadi bangsa yang adil dan makmur dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas. ‘’Kami percaya bahwa kualitas penduduk Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas keluarga,’’ katanya. Ia pun mengajak semua pihak untuk memperhatikan tumbuh kembang remaja dengan peningkatan ketahanan keluarga. Diantaranya mendewasakan usia perkawinan, persiapkan remaja dengan pendidikan yang lebih baik. Termasuk juga pemberdayaan keluarga yang mempunyai lanjut usia yang semakin meningkat. Untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi sangat penting. Kabupaten Dompu disebut telah berhasil memberdayakan ekonomi keluarga sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan, juga meningkatkan pendapatan keluarga. Namun keluarga harus dibekali dengan kemampuan mengelola keuangan, sehingga tidak besar pasak dari pada tiang. ‘’Sehingga budaya menabung, hemat dan menyisihkan sebagian pendapatan yang diterimanya sebagai investasi jangka panjang ini harus kita gencarkan melalui pemberdayaan keluarga,’’ katanya. Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH, M.Si dalam sambutannya mengungkapkan, tingkat pengendalian penduduk NTB saat ini berada pada posisi 1,17 persen dan masih berada di bawah nasional. Pada 2026, NTB diperkirakan mendapat bonus demografi atau pertumbuhan penduduk di bawah 1 persen dan 20135 pada posisi 0,60 persen. “Bila bonus demografi ini kita capai, Insya Allah penduduk yang produktif
Halaman 14
(Suara NTB/ula)
Wakil Gubernur NTB bersama Kepala Perwakilan BKKBN NTB, dan Bupati Dompu bersama istri serta Deputi Keluarga Sejahtera BKKBN RI, Perwakilan Dirjen PAUD Dikmas Kemdiknas RI dan Ketua GOW Kabupaten Dompu menyaksikan balon gas tanda peringatan Harganas ke 24 tingkat Provinsi NTB. itu akan lebih besar. Jadi sama – sama produktif inilah yang kita harapkan,” katanya. Bila penduduk NTB tidak terkendali, lanjut Amin, pertumbuhan ekonomi yang selama ini tinggi akan berada pada posisi yang rendah. Saat ini, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2017 di posisi 5,82 persen dan tahun 2016 pada posisi 4 persen. Sektor pertanian dan pertambangan sebagai faktor yang paling besar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bahkan pertanian menyumbang 27 persen PDRB dan membuka lapangan kerja hingga 42 persen. Sektor perdagangan dan jasa hanya 21 persen, sektor indus-
tri masih kecil hanya 7 persen. “Inilah sektor pertanian yang menjadi unggulan kita, termasuk jagung yang ada di Kabupaten Dompu,” katanya. Amin juga mengaku, angka kemiskinan akan sangat mempengaruhi angka pengendalian penduduk. Namun infrastruktur dasar seperti jalan, air minum dan listrik terus dibangun. Ketika ini sudah rampung, maka pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergeser di kawasan timur Indonesia termasuk NTB dengan unggulan salah satunya sektor pariwisata. “Kalau listrik nyala, terang benderang, juga bisa untuk pengendalian penduduk,” kata Amin.
Sebelumnya, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin dalam sambutannya, menyampaikan, selama 7 tahun memimpin Kabupaten Dompu sibuk membangun masyarakat, membangun keluarga di Kabupaten Dompu sehingga menjadi terdepan di NTB. Saat ini Dompu sebagai daerah dengan angka kemiskinan terendah di NTB setelah Kota Bima dan Kota Mataram, memiliki daya beli terbaik kedua, dan pendapatan perkapita tertinggi di NTB. “Inilah cara kami orang Dompu memnghambat laju pertumbuhan penduduk yaitu dengan membuat masyarakat sibuk bekerja. Ini adalah yang paling hemat, paling efektif
untuk membuat masyarakat menyalurkan energi, pikiran dan perasaannya. Tidak hanya untuk membuat anak, tapi juga membuat sesuatu yang produktif, yang kemudian itu menjadi modal dasar menjadi keluarga sejahtera,” kata Bambang. Kabupaten Dompu juga telah ditunjuk menjadi model bagi penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Kabupaten Dompu akan menjadi acuan bagi pusat dan daerah lain. Itu semua tidak lepas dari program Pijar yang dikembangkan selama ini, bahkan untuk jagung yang menjadi ikon, dalam 6 bulan pemerintah pusat secara bertahap memutuskan tidak mengimpor jagung sampai tahun ini. “Taris saremba tembe adalah cara kami di Pemda Dompu tunuk menkonfirmasi apakah benar orang Dompu memiliki uang atau tidak. Waktu kami pecahkan rekor dunia beberapa waktu lalu, itu membuktikan bahwa orang Dompu punya uang. Karena untuk bisa menari itu, pesertanya harus punya 2 lembar sarung. Kalau diuangkan, minimal Rp700 ribu. Jadi ikut nari itu bukannya gratis,” katanya. Bambang juga menyampaikan rasa bangganya dan menyampaikan ajakan kepada para kepala daerah se NTB. Bila ingin melakukan sesuatu yang baik dan dengan cara – cara yang baik, pasti akan mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. “Tahun depan akan dibangun Pelabuhan Nusantara. Itu langsung diinstruksikan oleh Presiden. Kenapa ini penting, jagung kami tidak bisa ditampung oleh pelabuhan kecil. Gula kami tidak bisa dievakuasi dari Dompu dengan pelabuhan yang ada. Jadi kami membutuhkan pelabuhan yang lebih besar yang bisa disandari oleh kapal-kapal yang lebih besar untuk mengangkut hasil kerja warga masyarakat Kabupaten Dompu,” terangnya. Sementara Wakil Ketua 1 TP PKK NTB, Hj Syamsiah Muh. Amin mewakili Ketua TP PKK Provinsi NTB selaku Ketua Panitia Pelaksana Harganas ke 24 tingkat Provinsi
NTB di Dompu, menyampaikan ajakan untuk membangun ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera menuju keluarga yang berkualitas, beriman, berbudaya dan berdaya saing. ‘’Peringatan Harganas yang diperingati setiap tahun ini sebagai wujud dari kepedulian pemerintah dan semua pihak dalam upaya menjadikan keluarga sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah,’’ katanya. Pada Harganas ke 24 tingkat provinsi yang dipusatkan di Kabupaten Dompu selama 3 hari yaitu 8 – 10 Juli, telah diawali dengan berbagai kegiatan seperti pemilihan duta Genre yang dilaksanakan di Lombok Epicentrum Mall 17 Mei 2017, lomba pidato dan karya tulis kependudukan, seminar kependudukan oleh BKKBN dan Dirjen Dikmas PAUD Kemendikbud RI, lomba mewarnai bagi PAUD di Kabupaten Dompu, dan Jambore PLKB/PKB di Dompu. Selain itu juga dilaksanakan penyuluhan PUP di Desa Saneo, Desa Nusajaya, dan Desa Calabai Dompu. Donor darah di RSUD Dompu. Pelayanan pembuatan akte dan perekaman KTP gratis di lapangan Beringin Setda Dompu. Konvoi sepeda motor PLKB/PKB/IMP. Pelayanan KB dan pemeriksaan IPA. Pelayanan kesehatan gratis. Pemberian penghargaan kepada pengelolaan terbaik di bidang program KKBPK. Aneka perlombaan untuk merangsang talenta kelaurga lembaga masyarakat dan program PPKB PK. ‘’Pameran dan gelar dagang yang diikuti kelompok UPPKS, UP2K, PKK dan Degranasda, UKM dan instansi pemerintah dan swasta diharapkan menjadi sarana sosialisasi dan informasi pembangunan dan serta ajang promosi produk unggulan dari berbagai daerah di seluruh NTB,” kata Hj Syamsiah M Amin. (ula/*)
Drama yang ditampilkan kelompok sanggar SMAN 1 Dompu tentang dampak keluarga yang tidak direncanakan dan melakukan pernikahan dini.
Seminar panel tentang Kebijakan program generasi berencana (Genre) oleh Ir Ambar Rahayu, MNS (Deputi Keluarga Sejahtera BKKBN RI), dan tentang Pendidikan Keluarga dalam membangun karakter bangsa oleh Naniek Suwariyani, PHD (Kasubdit Pendidikan Anak dan Remaja Dirjen PAUD Dikmas Kemdiknas RI) dengan moderator Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil, H Rusman, SH, MH (tengah) dan dihadiri juga oleh Bupati Dompu, Drs H Bambang MYasin serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs H L Makripuddin, MSI.
Wakil Gubernur NTB, H.Muh Amin, SH, MSI saat meninjau stand dan gelar dagang di arena Harganas ke 24 tingkat Provinsi NTB di Dompu
Wakil Gubernur NTB, HMuh. Amin, SH, MSI saat membuka peringatan Harganas ke 24 di Dompu.
Wakil Gubernur NTB, HMuh. Amin, SH, MSI menyerahkan piala dan piagam penghargaan kepada Nurmarinda Dei Hartono, peraih juara 1 lomba karya tulis tentang kependudukan dan akan mewakili NTB pada lomba karya tulis tingkat Nasional dalam rangka Harganas ke 24 di Lampung.
Ir Ambar Rahayu, MNS, Deputi Keluarga Sejahtera BKKBN RI mewakili Kepala BKKBN RI pada acara pembukaan Harganas ke 24 di Dompu.
Foto bersama dengan penerima penghargaan dari beberapa kategori.
Jalan sehat di sekitar pasar Dompu, Minggu (9/7) pagi.
Dialog pada acara Jambore PLKB/PKB/IMP yang menjadi bagian dari kegiatan Harganas ke 24 di Dompu.
Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin saat melepas jalan sehat yang menjadi bagian dari kegiatan Harganas ke 24, Minggu (9/7) pagi.
Peserta JamborePLKB/PKB/IMP saat berjoget salam Genre di Dompu.
Peserta Tari Saremba Tembe saat pembukaan acara Harganas ke 24 tingkat Provinsi NTB di Dompu.
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 11 Juli 2017
Halaman 15
(Suara NTB/Humas Bank NTB)
Area Golf Kosaido Terbakar
Perkokoh Integritas Internal Jadi Kado Istimewa Dari Hal. 1 ‘’SDM yang kuat, integritas adalah yang utama. Karena ini bisnis kepercayaan. Berintegritas berarti tidak hanya mengungkapkan loyalitas secara teori, tetapi melaksanakannya. Kalau sudah berintegritas, yakinlah masyarakat percaya, dan pemegang saham juga akan percaya,’’ ujar H. Komari Subakir memberi makna HUT Bank NTB ke 53 tahun ini. Didampingi Direktur Umum Bank NTB, Hj. Baiq Dien Rosana Juwita, Direktur Pemasaran, Sinardi dan Direktur Kepatuhan, H. Ferry Satrio, H. Komari Subakir memberikan gambaran menyeluruh. Memasuki usianya yang ke 53, Bank NTB menurutnya terus menjaga dan meningkatkan komitmen bekerja dengan amanah. Yakni menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh secara profesional, penuh tanggung jawab dan konsisten yang dilandasi niat baik. Mengambil tema HUT tahun ini, ‘’Dengan HUT Bank NTBkKe- 53, Kita Tingkatkan Integritas, Tanggung Jawab dan Profesionalisme Insan Bank NTB dalam Rangka Terus Mengembangkan Bisnis Bank, Mempersiapkan dan Melaksanakan Konversi Bank NTB Menjadi Bank Umum Syariah/BUS yang Lebih Baik”. ‘’Kita berharap dengan momentum HUT ke-53 ini, kita lebih pandai bersyukur dan terus meningkatkan kinerja dan tanggung jawab kita sebagai pegawai Bank NTB,’’ pesannya. Berbagai langkah telah dilakukan oleh Bank NTB, baik secara internal maupun eksternal mulai dari peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan pegawai. Serta peningkatan sistem operasional bank yang berkesinambungan untuk bisa lebih berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi di tanah Bumi Gora. H. Komari menjelaskan, dalam mengembangkan Bank NTB, internal harus terus meningkatkan layanan kepada nasabah utama. Penambahan layanan jaringan kantor, penambahan ATM, pembangunan gedung kantor yang representatif/modern dan menjadi standar/prototype untuk bangunan gedung kantor Bank NTB. Khusus tahun 2017 ini, telah dan akan laksanakan, peresmian penggunaan gedung baru Cabang Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2017, pembangunan gedung kantor Cabang Praya dalam proses penyelesaian dan rencana mulai digunakan pada bulan September 2017. Pada bulan Juni 2017 ini mulai dilaksanakan pembangunan gedung kantor cabang Pembantu Tanjung yang pembangunannya akan diselesaikan sekitar bulan Februari 2018 dan ditingkatkan menjadi cabang penuh. Dilakukan beauty contest konsultan perencanaan pembangunan gedung Kantor Pusat Bank NTB di Kompleks Islamic Center Mataram. ‘’Gedungnya lantai 11. Dalam pembangunannya kita di bantu Dinas PU, BKP dan Asdatun Kejati,’’ jelasnya. Selain itu, Bank NTB terus mengimplementasikan standar layanan service excellence, budaya kerja, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip good corporate governance. Dari sisi bisnis, perkembangan bank telah menunjukkan trend yang terus lebih baik, sesuai dengan data keuangan bank posisi bulan Mei 2017, diketahui bahwa : - Total Asset Rp. 9,89 triliun meningkat 12,51% di banding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 8,79 triliun. - Total Dana Pihak Ketiga Rp. 8,30 triliun meningkat 13,54 % di banding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 7,31 triliun. - Khusus Tabungan Rp. 1,54 triliun meningkat 19,38 % di banding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 1,29 triliun. - Deposito Retail Rp. 351 miliar meningkat 38,73 %
di banding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 253 miliar. - Total kredit yang diberikan Rp. 5,08 triliun meningkat 3,89% di banding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 4,89 triliun. - Laba sampai dengan bulan Mei 2017 sebesar Rp. 88 miliar. Sementara persiapan konversi Bank NTB menjadi Bank Umum Syariah juga terus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai arahan pemegang saham. Langkah persiapan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, kata H. Komari Subakir, telah dilakukan beauty contest dan ditetapkan konsultan-konsultan yang akan membantu konversi menjadi Bank NTB Syariah. Seperti survei dilaksanakan oleh PT MarkPlus Indonesia, dan telah selesai dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Paket satu, konsultan pendamping proses konversi meliputi bidang perencanaan strategis, akuntansi dan pelaporan. Perizinan dan edukasi, infrastruktur teknologi informasi, pengamanan peralihan aset bisnis dan liabilities, review dan reklasifikasi SOP. Pembuatan BPP dan SOP, Legal Corporate dan Legal Produk serta Manajemen Risiko, yaitu ditetapkan PT. Batasa Tazkya Consulting sekaligus sebagai lead consultant. Paket dua, konsultan pendamping dalam rangka pengembangan organisasi dan bisnis, yaitu ICD/IDB (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) yang berpengalaman dalam melakukan konversi Bank Konvensional menjadi Bank Umum Syaraiah/BUS skala Internasional. Khusus untuk Provider Teknologi Informasi adalah PT Collega, yang akan membantu dalam rangka proses persiapan konversi dan pengembangan sistem teknologi informasi untuk Core banking System Bank Umum Syariah Dalam rangka meningkatkan kompetensi seluruh jajaran pegawai bank telah menunjuk LPPI sebagai lembaga penyelenggara pelatihan for Islamic Banking dan akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Desember 2017. PT. Dunamis Human Capital telah ditetapkan sebagai konsultan bidang SDM. Bank NTB juga terus meningkatkan kinerja, dengan prioritas, melaksanakan komitmen untuk bekerja sama secara optimal dengan konsultan pendamping dalam rangka mempersiapkan proses konversi Bank NTB menjadi Bank Umum Syariah agar pelaksanaan konversi dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan (Agustus 2018). Terus berupaya meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan fokus pada pertumbuhan Tabungan dan Deposito Retail melalui program Sales Plan, Sales Funding dan terus meningkatkan penjualan e-channel (Laku Pandai, Mobile Banking, EDC, Co-Branding Kartu Kredit) serta mengimplementasikan Service Excellence secara konsisten dan berkesinambungan. Meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor produktif melalui kredit program KUR (sektor pertanian, peternakan dan perikanan kelautan), kredit infrastruktur daerah, kredit kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kepada UMKM, dan tetap menjaga Kredit Serba Guna yang merupakan captive market dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. ‘’Upaya terhadap peningkatan kredit produktif tetap menjadi prioritas dengan tetap mempertahankan dan meningkatan pertumbuhan kredit secara sehat,’’ demikian H. Komari Subakir.(bul/*)
Tanjung (Suara NTB) Kebakaran kembali terjadi di wilayah Lombok Utara. Kali ini menimpa area Golf Kosaido di Dusun Sira, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Akibat peristiwa itu, manajemen Golf Kosaido ditaksir menderita kerugian hingga Rp 2 miliar. Informasi yang dihimpun koran ini, kebakaran terjadi sekitar pukul 03.00 Wita, Senin (10/7) dini hari. Sapuan api yang menimpa bangunan kantor lepas tengah malam itu membuat api sulit dipadamkan. Mirisnya lagi, bantuan dari Damkar Lombok Utara baru tiba setelah 1 jam kebakaran berlangsung. Begitu tiba di lokasi, Damkar tak bisa dioperasikan sehingga praktis penanganan kebakaran dilakukan secara manual. Hingga warga pun harus turun tangan membantu memadamkan api pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wita. Satpam Golf Kosaido, Andi Asmara, selaku saksi mengakui saat kejadian sedang piket. Ia bersama satu rekannya, Jemuhur Hakim. Tengah duduk di salah satu berugak yang berjarak 20 meter di titik kebakaran, keduanya melihat percikan api dari ruangan Kepala Mekanik. Mereka lantas meminta bantuan kepada warga dusun terdekat. Setengah jam kemudian, Kedua Satpam itu menghubungi Staf Marketing, kemudian staf itulah yang menghubungi Pemadam Kebakaran Lombok Utara.
“Damkar tiba di lokasi sekitar pukul 04.00 Wita. Yang kami sayangkan adalah pada saat Damkar akan digunakan, Damkar belum siap dioperasionalkan. Sehingga api hanya bisa dipadamkan secara manual,” ujar Andi. Karena kobaran api yang besar tidak sebanding dengan upaya pemadaman, akhirnya sampai jam 07.00 Wita, api masih harus dipadamkan dengan bantuan warga sekitar. Sayangnya seluruh ruang kantor serta restoran, sudah dilalap api. Hingga berita ini diturunkan, manajemen perusahaan belum dapat dikonfirmasi. Wakapolres Lombok Utara, Kompol Teuku Ardiansyah, SH., yang dikonfirmasi mengatakan bahwa kerugian perusahaan akibat kebaka-
ran ditaksir hingga Rp 2 miliar. Dugaan sementara kebakaran kata Teuku, akibat arus pendek listrik dari ruang mekanik. Di area sekitar TKP kebakaran, terdapat setidaknya 13 Golf Car yang ikut hangus. Laporan Kepolisian Lombok Utara, menyebut ada setidaknya tiga unit bangunan dan 57 jenis barang (kendaraan) dan perkakas perkantoranyanghangus.Diantaranya,brankasyangdidalamnyaberisikanuang tunai Rp 20 juta, 1 unit kendaraan LF 3800 , 1 unit sepeda motor Vario, hinggaarsipdansurat-suratpenting perusahaan. ‘’Kita menunggu hasil labforKepolisianBaliyangrencananya akan melakukan olah TKP. Dari rencana,merekaakantibabesokpagi (hari ini ),’’ demikian Wakapolres. (ari)
(Suara NTB/ist)
Kebakaran Area Golf Kosaido
Usulan NTB Belum Direspons Kemenhub Dari Hal. 1 Artinya, jika di Pelabuhan Lembar ada tiga dermaga maka di Pelabuhan Padangbai juga harus ada tiga dermaga. Sehingga arus barang dan jasa menjadi lancar. Dua Pelabuhan Berlakukan Sistem Buka Tutup Sementara itu, terkait dengan kondisi cuaca di NTB dalam be-
berapa pekan terakhir sebanyak dua pelabuhan memberlakukan sistem buka tutup. Yakni Pelabuhan Bangsal Lombok Utara yang melayanipenyeberanganketigagili yakni Trawangan, Meno dan Air. Kemudian, Pelabuhan Sape Bima yang melayani penyeberangan ke Nusa Tenggara Timur (NTT). “Berhubung kondisi cuaca, maka beberapa pelabuhan melakukan pola buka tutup. Karena memang faktor cuaca,
angin agak kencang ini. Tapi itu yang menentukan boleh berlayar atau tidak adalah pihak syahbandar,” katanya. Bayu mengatakan sistem buka tutup di Pelabuhan Bangsal Lombok Utara sudah berlangsung sejak dua hari terakhir. Sementara, sistem buka tutup di Pelabuhan Sape yang melayani penyeberangan ke Flores dan Sumba sudah berlangsung sejak dua minggu yang lalu. (nas)
DD Tujuh Desa di Lobar Ditahan, Pencairan di KSB Lambat Dari Hal. 1 Berdasarkan data Dinas PMD, dari 119 desa di daerah ini, tujuh di antaranya belum mencairkan DD. Kusuma Supake menerangkan ke tujuh desa tersebut yakni Desa Batu Kumbung, Dasan Griye, Banyumulek, Jageraga Indah, Jeringu, Mambalan, dan Terong Tawah. Belum menetapkan APBDes menjadi alasan ke tujuh desa tersebut belum dapat mencairkan DD yang telah ada di rekening desa. ‘’Penetapan APBDesnya yang masih belum, sekarang kita tunggu dia. Karena syarat pencairan dana itukan harus ada APBDesnya,’’ terangnya. Pihaknya pun memberikan batas waktu kepada tujuh desa tersebut hingga minggu kedua bulan Juli ini untuk segera menyelesaiakan APBDesnya. Bahkan untuk sistem Seskeudes kini tidak menemui Kendal. Tinggal menunggu keaktifan dari masing-masing desa untuk menginput menggunakan sistem tersebut. ‘’Kita sudah menolong melalui pendamping desa, kita sendiri turun memberikan pembinaan dan sebagainya. Tinggal masing-masing desa aktif tidak menyelesaikannya,” ujarnya. Ketua Akad Lobar, M, Zaini menyatakan timbul faksi di desa bahwa DD ini sarat terjadi politisasi. Sebab Siskeudes ini dari sisi nominal anggaran saja, harus satu di sistem sementara ada daerah yang berbeda yang harganya berbedabeda. Selain itu, ada pengalokasian pelatihan misalnya masing-masing desa melakukan 20 kali pelatihan. Setiap pelatihan itu ada anggaran untuk pembelian buku, media pelatihan. Artinya media pelatihan ini tidak bisa habis satu hari. Hal
ini pun menjadi pertanyaan auditor BPKD dan Inspektorat bahwa media ini tidak habis satu hari namun terus dianggarkan. Padahal dana yang ini bisa dipakai untuk membangun yang lebih prioritas. Menurutnya disinilah letak kelemahan sistem ini. Sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Sistem yang bagus diterapkan jelasnya riil cost. Artinya desa memasukkan semua dana, lalu penggunaan didampingi sehingga jika dana ini tidak habis maka akan terlapor tahun berikutnya sebagai Silpa. Justru Siskeudes ini terlalu kaku dan sarat dengan kelemahan. Sebab desa diajak berhayal membuat program, misalnya pembelian besar namun tidak tahu apakah akan terjadi perubahan harga. KSB Capai 40 Persen Sementara, daya serap anggaran desa baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun DD di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah mencapai 40 persen. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman, SE mengatakan, untuk anggaran ADD dan DD seluruh desa telah melakukan pencairan. Sementara untuk tahap kedua dan ketiga bervarisasi hingga memasuki awal semester kedua tahun ini. “Untuk ADD tahap 2 dan 3 sudah hampir seluruh desa. Sementara DD baru beberapa desa yang mencairkannya,” terangnya. Ia mengakui, proses pencairan DD selama ini berjalan lambat. Hal ini salah satunya dikarenakan penyelesaian administrasi keuangan di tingkat desa sebagai syarat pencairan sangat lamban. Padahal sesuai aturan keuangan, terutama untuk DD, pemerintah harus sudah menyalurkannya 14 hari
ke kas desa. “Uang itu tidak boleh lama di Kasda (kas daerah). Tapi mau bagaimana, kadang uangnya sudah ada tapi desa belum bisa memenuhi persyaratannya tepat waktu,” katanya. Untuk mengatasi hal tersebut, Nurdin menyarankan, agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan pembinaan lebih intens kepada seluruh desa. Terutama mengenai teknis penyusunan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun sebelumnya termasuk juga penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). “Kalau ada perubahan regulasi terkait keuangan desa segera dilakukan pembinaan ke desa. Jangan tunggu saat penyusunan baru disampaikan ke desa,” tegasnya. Selain membina desa secara intens, ia mengatakan, pihaknya juga akan membuat regulasi penyusunan APBD dan APBDes. Regulasi ini nantinya akan memudahkan desa dalam melakukan percepatan penyusunan anggaran. “Mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan aturannya itu,’’ katanya. Ia mengatakan, dalam aturan tersebut nantinya pihak desa dipersilakan melakukan penyusunan APBes bersamaan dengan APBD. Acuannya menggunakan pagu anggaran yang telah disiapkan di nota keuangan APBD yang akan susun. Dengan begitu penyelesaian APBDes dapat bersamaan dengan penetapan APBD nantinya. ‘’Kalau selama ini kan tunggu selesai APBD dulu baru mereka menyusun APBDes. Hal ini yang membuat APBDes selalu terlambat ditetapkan. Ratarata desa baru bisa mencairkan anggarannya pada bulan Maret,’’ katanya. (her/bug)
Lakukan RUPS Ulang Dari Hal. 1 karena amanat UU No. 23 Tahun 2014 pasal 334 ayat 2,’’ kata gubernur ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (10/ 7) siang kemarin. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 334 ayat 2 itu, kata gubernur menjelaskan bahwa perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki oleh lebih dari satu entitas pemerintahan maka harus berubah menjadi perseroan terbatas (PT). Seperti diketahui, saham delapan PD. BPR NTB yang ada berasal dari Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota. ‘’Jadi, perubahan dari PD ke PT itu mandat UU. Kita tidak berada pada wilayah mau apa ndak, laksanakan saja. Ketika perubahan ini, ada aspirasi-aspirasi terkait dengan harapan agar perubahan ini agar disosialisasikan lebih utuh,” jelas gubernur. Orang nomor satu di NTB ini menambahkan, terkait pengurus dari PT. Bank BPR NTB yang akan dibentuk akan didiskusikan dengan para pe-
megang saham dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota. Pemda, kata gubernur sebagai pemegang saham memiliki aspirasi-aspirasi terkait dengan pengurus PT. Bank BPR NTB tersebut. Gubernur menegaskan, Pemprov NTB siap berdiskusi terkait hal ini. “Kita siap, tidak ada kata tidak bisa untuk kita diskusi. Kemarin saya sampaikan kepada Bupati Sumbawa Barat dan Sumbawa, perubahan ini mandat,” ungkapnya. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan PT. Bank BPR NTB ini lanjut gubernur akan diatur bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pemegang saham. Gubernur menambahkan, PT. Bank BPR NTB merupakan bank milik daerah. Ia mengajak semua pihak terkait termasuk kalangan DPRD untuk membicarakannya secara baik-baik. Begitu juga mengenai sosialisasi konsolidasi ini. “Karena sekali lagi, ini sepenuhnya milik kita, sama seperti Bank NTB,” imbuhnya.
Menurut gubernur, tidak ada gunanya membangun persepsi publik yang kurang baik. Karena itu akan kembali kepada bank milik daerah itu sendiri. Jika nasabah melihat BPR yang dimiliki Pemda kelihatan sengkarut atau proses konsolidasi yang tidak selesai-selesai maka nasabah akan berpikir untuk menanamkan uangnya. “Artinya, perbankan bisnis kepercayaan. Mari kita jaga integritasnya. Dan hal-hal yang bisa kita bicarakan, kita selesaikan dengan baik. Dan semua sudah komit untuk itu,” tegasnya. Untuk kelanjutan proses konsolidasi PT. Bank BPR NTB ini, gubernur tak memungkiri dalam waktu dekat akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ulang. Pasalnya, keputusan akhir dari perusahaan yang berbentuk perseroan berada pada RUPS. “Jadi, ketika ada hal-hal yang belum selesai, nanti akan RUPS. Itu akan mengakomodir harapan-harapan tadi,” tandasnya. (nas)
Mantan Kepala SMPN 6 Mataram Dituntut 18 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala SMPN 6 Mataram, Lalu Marwan dituntut 18 bulan penjara kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan (18 bulan) penjara, Senin (10/7). Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Supardin, SH menuntut terdakwa sesuai dengan dakwaan primair Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Dengan ini kami menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan oleh karenanya menjatuhkan pidana selama satu tahun dan enam bulan penjara, denda Rp 50 juta subsidair dua bulan,” kata Supardin di Pengadilan Tipikor Mataram. Sidang dipimpin majelis hakim Albertus Husada serta disaksikan oleh terdakwa yang didampingi tim penasihat hukumnya. Dalam perkara ini Lalu Marwan diduga melakukan pungutan kepada seluruh siswa kelas tiga untuk pembelian sejumlah peralatan pendukung pelaksanaan kegiatan UNBK tahun 2017. Setiap siswa kelas tiga yang hendak mengikuti kegiatan UNBK, diminta untuk mengeluarkan dana sebesar Rp300
ribu. Sehingga jumlah dana yang terkumpul mencapai Rp 95 juta. “Uang tersebut sudah disita oleh negara,” kata JPU. Usai mendengar tuntutan, terdakwa melalui tim penasihat hukumnya meminta waktu pada pekan depan untuk menyampaikan pembelaan (pledoi). Majelis hakim dalam persidangannya memutuskan untuk kembali melanjutkan pada Senin (17/7) mendatang dengan agenda penyampaian pledoi. Usai sidang, terdakwa melalui tim penasihat hukumnya menilai bahwa uang yang terkumpul mencapai Rp 95 juta itu bukan masuk dalam kegiatan pungli. Uang tersebut terkumpul setelah sebelumnya ada kesepakatan bersama antara wali murid kelas tiga dengan komite sekolah. ”Itu bukan pungutan, tapi sumbangan yang terkumpul dari hasil kesepakatan bersama,” kata Ahmad Junaidi, SH, tim kuasa hukum tersangka. Bahkan dalam fakta persidangannya, Junaidi menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangannya sudah cukup jelas menerangkan terkait kegiatan tersebut. ”Komite sekolah juga sudah menyampaikan dalam keterangan saksinya, andai satu saja wali murid tidak setuju, mungkin tidak akan disepakati adanya sumbangan itu,” ujarnya. Namun Junaidi tidak panjang lebar, karena pihaknya akan menyampaikan pledoi lengkap pekan depan. (ars)
Penggunaan DD Bayan Dilaporkan ke Kejaksaan Dari Hal. 1 Sejumlah saksi dimintai keterangan di Kejati NTB Senin (10/ 7) kemarin sebagai langkah awal penyelidikan. Ada tiga saksi diperiksa, diantaranya Ketua BPD Bayan, Wirya. “Ada laporan masyarakat soal apa itu, soal kasus korupsi,” kata Wirya usai diperiksa penyidik siang kemarin. Menurut Wirya, dia diklarifikasi seputar tupoksinya pada jabatan sebagai Ketua BPD yang hanya diajak koordinasi tentang rencana pembangunan sejumlah kegiatan proyek di desa. Namun menurut dia selama ini tidak ada persoalan pada proyek tersebut, tidak ada gejolak dari masyarakat. Tidak itu saja, item proyek sudah melalui pemeriksaan Inspektorat dan dipastikan nihil masalah. Fisik kegiatan berupa pembangunan drainase, perpipaan air, jembatan dan gorong - gorong. ‘’Sebelumnya sudah masuk Inspektorat Lombok Utara,
sepengetahuan saya, sudah tidak ada masalah. Tapi karena ada laporan masyarakat, makanya diproses Kejaksaan,”akunya. Tidak ada data yang diminta penyidik, kecuali hanya seputar klarifikasi pada tugasnya sebagai Ketua BPD dan model koordinasinya kepala desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selain dia, diperiksa juga mantan Sekdes Bayan, Mustianji karena sejumlah item proyek itu dikerjakan pada masa jabatannya. Mustianji diperiksa secara bergilir oleh penyidik bersama Kaur Pemerintahan Desa, Musdiawan. Mereka sempat diberi kesempatan istirahat dan melanjutkan pemeriksaan usai isoma. Terpisah Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH menolak berkomentar soal penyelidikan awal kasus itu, dengan pertimbangan penyidik sedang melakukan tahap awal melengkapi bukti dan keterangan saksi. “Kalau sudah sidik (penyidikan), baru bisa diekspose,” ujarnya singkat. (ars)
TGB Apresiasi Kinerja Kepolisian Dari Hal. 1 Tekan Budaya Koruptif dan Arogansi Bertindak sebagai inspektur upacara, gubernur membacakan sambutan Presiden RI, Joko Widodo di hadapan ribuan personel yang hadir memenuhi landasan apron eks Bandara Selaparang. Apresiasi Polri dapat ditunjukkan berdasarkan kondisi keamanan selama Lebaran lalu yang berjalan kondusif. Masyarakat merasa aman. ‘’Mudik Lebaran lancar, kecelakaan menurun, harga kebutuhan pokok stabil,’’ kata TGB membacakan sambutan presiden. Secara umum, kesuksesan lain menurut presiden yakni pengamanan Pilkada serentak di 101 daerah awal 2017 lalu. masyarakat merasakan kegembiraan politik minim gangguan konflik. Namun kepolisian tidak lantas besar kepala sebab tantangan ke depan akan semakin berat. Fenomena globalisasi, demokratisasi, dan kemajuan teknologi memengaruhi situasi keamanan. Seperti meningkatnya, kejahatan transnasional. “Khusus-
nya terorisme yang menjadi benalu bagi persatuan dan kesaatuan bangsa serta telah menelan banyak korban,” kata dia. Ancaman lain yang menanti di depan antara lian perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan kejahatan siber. Polisi harus cekatan melihat konflik horizontal maupun vertikal yang timbul dari isu-isu primordial SARA. Ia menerangkan, Polri harus melakukan langkah antisipasi dini agar situasi stabil dan energi bangsa tidak habis untuk hal-hal yang itdak produktif seperti kebencian, fitnah, dan provokasi. “Polri harus tetap menjaga nilai kebhinnekaan yang sudah menjadi kodrat bangsa dengan menjaga soliditas internal dan bertindak profesional,” tegasnya. Untuk meningkatkan kinerja ke depan, presiden berpesan agar polri memperbaiki manajemen internalnya. ‘’Tekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan berlebihan, dan arogansi kewenangan,” jelasnya. Polri juga diminta untuk mengoptimalkan modernisasi pelayanan, meningkatkan kesiapsiagaan operasional. (why)
Cegah Penumpukan Kendaraan Dari Hal. 1 Bayu menjelaskan, dermaga II Pelabuhan Kayangan Lombok Timur tersebut mengalami kerusakan karena sudah usia teknisnya. Perbaikan dermaga II itu dilakukan selama tiga hari, tiga malam. Meskipun sudah dilakukan perbaikan tetapi tidak bisa pulih seperti biasa. ‘’Jadi, kemampuannya menurun dari semula 30 ton maksimum berat kendaraan menjadi 20 ton. Dengan demikian maka kita terus berpikir, mencari cara sehingga penyeberangan semua ini bisa berjalan normal,’’ katanya. Selain memangkas waktu bongkar muat, kata Bayu, juga dilakukan perubahan pola muat. Untuk kendaraan truk-truk besar diarahkan ke dermaga I. Sementara kendaraan truk sedang dan sepeda motor diarahkan ke dermaga II. Ia
mengatakan, jika tidak dilakukan pola muat seperti ini maka dermaga II tidak akan bisa difungsikan. Terkait dengan perbaikan dermaga II yang sudah memasuki usia teknis, lanjut Bayu, sebenarnya sudah direncanakan pemeliharaan secara total oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Cabang Kayangan. Namun, rencana pemeliharaan dermaga II ini masih dalam proses tender. “Sehingga kemungkinan bulan Agustus atau September bisa normal kembali dermaga II,” katanya. Terkait dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk memperbaiki secara total dermaga tersebut, Bayu mengatakan tidak mengetahui jumlahnya. Namun, setelah proses lelang selesai maka Agustus atau September mendatang sudah mulai dilakukan perbaikan total. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 11 Juli 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/her)
BERTEMU WARGA - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid saat turun di Lingsar bertemu warga setempat, Minggu.
Lahan Pemda di Lingsar Digugat Warga Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengatakan lahan pemda seluas 3,02 hektar di Dusun Manggong, Desa Batu Kumbung, Lingsar digugat oleh perorangan yang mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya. Namun ia meyakini bahwa lahan itu adalah aset pemda sehingga harus dikelola pemda. Apalagi lahan ini tengah ditempati warga.
Tunjangan Naik
Dewan Tak Khawatir Dikritik Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menyambut baik adanya rencana kenaikan tunjangan, menyusul berlakunya PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD. Diperkirakan tunjangan DPRD seperti tunjangan representasi naik hingga tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kalangan DPRD tak khawatir jika ada kritikan dari unsur masyarakat atas kenaikan tunjangan ini, sebab aturan ini dibuat pusat dan diberlakukan secara nasional. Wakil Ketua DPRD Lobar, H. M. Nursaid mengaku wajar tunjangan DPRD naik,
karena posisi Dewan langsung bersentuhan dengan akar rumput masyarakat di bawah, sehingga perlu tunjangan DPRD ini perlu dinaikkan. Karena jika ada yang meninggal dan sakit dan ada acara, warga pasti mencari Dewan. Terkait kenaikan tunjangan ini, Politisi Gerindra ini mengaku belum tahu jumlah pastinya, sebab bakal dibahas pada APBD perubahan ini. Pemda sendiri, jelasnya, masih menghitung berapa kelayakan kenaikan tunjangan tersebut. Lebih lanjut, dikatakan, ada rumus untuk menentukan kenaikan tunjangan ini. Jika kondisi daerah level rendah, sedang dan tinggi, maka mempengaruhi dari
tunjangan tersebut. “Saya dengan kenaikan tunjangan representasi itu naik tiga kali lipat,” jelas politisi asal Kuripan ini, kemarin. Diakuinya, gaji pokok yang diterima saat ini sebagai Wakil Ketua hanya Rp 1.685.000 sedangkan anggota Rp 1.575.000. Tunjangan representasi ini yang diterimanya sebesar satu kali gaji pokok. Kalau gaji pokoknya sebesar Rp 1.685.000, jika tunjangan ini naik, maka dikalikan tiga. Sedangkan tunjangan yang diterima banyak itemnya seperti tunjangan komunikasi sebesar Rp 5 juta. Tunjangan perumahan Rp 8.100.000 sedangkan anggota Rp 7 juta lebih. Jika ditotal gaji dan tunjangan yang diterima per bulan Rp 14 juta lebih. Sedangkan tunjangan transportasi dan reses sejauh ini belum ada, sehingga tunjangan inilah yang dibayarkan tahun ini, sehingga tunjangan yang diterima naik. Jika dihitung total gaji dan tunjangan yang diperoleh setelah diberlakukan aturan PP nomor 18 ini, pihaknya bakal menerima sebesar Rp 17 juta lebih. Tunjangan ini dinilainya masih kecil. Apakah kahwatir dikritik masyarakat, menyusul kinerja Dewan banyak disorot masyarakat? Menurutnya, kenaikan tunjangan dan gaji ini keputusan pusat, sebab ini kebijakan pusat. Dewan di kabupaten tidak punya kewenangan dalam hal ini. “Ini kan kebijakan pusat, silakan kritik pemerintah pusat,” jawabnya. Ia menambahkan, dengan naiknya tunjangan ini pihak Dewan akan meningkatkan kinerjanya. Namun, lanjutnya, naik atau tidak tunjangan yang diterima pihak dewan tetap meningkatkan kinerjanya menyambung aspirasi masyarakat Lobar. (her)
Hal ini disampaikan bupati saat turun meninjau warga miskin yang sudah lama menetap dan bermukim di tanah yang tercatat milik Pemda sejak tahun 1965 yang luasnya kurang lebih 3,20 Hektar, Minggu (9/7). Di sana bermukim 12 KK. “Informasi tanah tersebut
akan digugat oleh salah satu warga yang mengklaim kepemilikannya,jelas Fauzan. Namun menurut mantan Ketua KPUD NTB ini, tanah tersebut pasti akan diserahkan ke pemda selama secara syah memang masih tercatat sebagai milik Pemda. “insya allah warga tidak perlu kha-
watir. Pasti aman dan jangan panik,” ujarnya. Pihaknya akan memberikan solusi berupa home stay atau tempat tinggal warga secara sementara. Itu juga bisa disewakan untuk penginapan kalau ada orang sewa yang dikelola oleh masyarakat. Bupati menekankan kalau
ada warga yang belum mempunyai KTP, KK, atau Akte Kelahiran agar segera membuatnya mumpung gratis dan tidak dipungut biaya. Dalam kesempatan tersebut, Fauzan pun secara simbolis menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran kepada warga miskin tersebut. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Dukcapil H. Muridun, Kepala Bakesbangpol H. M. Fajar Taufik, Camat Lingsar Rusditah, Kades Batu Kumbung Marni, dan banyak tokoh masyarakat se Kecamatan Lingsar. (her)
Kredit Macet di Loteng Mencapai Rp 5 Miliar Praya (Suara NTB) Sejak tahun 2001 lalu Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tercatat telah menyalurkan sekitar Rp 11 miliar kredit lunak bagi koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di daerah ini. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 5 miliar di antaranya masih macet, karena belum dikembalikan oleh penerima kredit hingga sekarang ini. Hal itu diakui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Loteng, H. Amir Husain kepada Suara NTB, Senin (10/7). Pihaknya, hingga kini masih berupaya untuk terus melakukan penagihan kembali terhadap kredit yang masih macet, baik dengan
melakukan penagihan secara langsung kepada penerima kredit maupun dengan melibatkan pihak lain dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. “Soal upaya penagihan sudah kita lakukan dengan optimal. Bahkan, terakhir kita sudah menjalin kerjasama dengan pihak kejaksaan untuk melakukan penagihan secara bersama-sama,” tambahnya. Ia pun menegaskan, belum akan mengambil kebijakan penghapusan terhadap kredit macet, karena melihat kredit macet masih bisa ditagih. “Memang ada aturan yang membolehkan pemerintah daerah mengambil langkah
penghapusan atau pemutihan terhadap kredit macet yang disalurkan. Tapi kita belum akan mengarah kepada kebijakan tersebut. Lantaran menilai masih ada peluang untuk bisa menagih kembali kreditkredit tersebut,” tandas Amir. Lebih lanjut, Amir mengatakan, kalau dari sisi besaran dana yang sudah bisa ditarik kembali dari koperasi dan UKM penerima kredit lunak, sebenarnya sudah melebihi alokasi dana yang sudah disalurkan. Pasalnya, dana yang sudah bisa ditarik hingga sekarang ini sudah mencapai Rp 12 miliar. Meski demikian, sisa dana Rp 5 miliar tersebut tetap akan ditarik.
“Jadi besaran dana kredit lunak yang harus ditarik sebesar Rp 17 miliar. Yang berasal dari pokok kredit sebesar Rp 11 miliar ditambah bunga dan biaya operasional sebesar Rp 6 miliar. Sementara yang sudah ditarik sebesar Rp 12 miliar. Sehingga masih ada sisa Rp 5 miliar lagi yang harus ditarik,” ujarnya. Disinggung target waktu penyelesaian, Amir mengaku tidak mematok sampai batas waktu tertentu. Yang jelas pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan sisa tunggakan kredit macet yang ada, karena program kredit lunak tetap berkelanjutan setiap tahunnya. (kir)
Polres KSB Maksimalkan Penyelesaian Kasus Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat memaknai HUT Bhayangkara ke 71 sebagai sarana introspeksi diri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena Polri sesuai dengan visi yang dicanangkan Kapolri yakni untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Selain itu Polri juga merupakan pelindung, pengayom, pelayan serta pemelihara Kamtibmas. “Kita maknai HUT ini sebagai sarana introspeksi diri untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Begitupun juga terhadap kasus-kasus yang sudah menjadi atensi pimpinan dan tunggakan kasus, kita juga akan terus
berupaya supaya bisa selesai tahun ini juga,” ungkap Kapolres Sumbawa Barat AKBP Andy Hermawan, S.IK kepada Suara NTB, Senin (10/7). Dikatakan kapolres, seiring dengan penurunan angka kejahatan yang terjadi di tahun 2017, maka pihaknya bisa berkonsentrasi untuk bisa menuntaskan kasus-kasus yang saat ini sedang berlanjut. Terutama, kasus-kasus yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunjang pembangunan, seperti narkoba, kasus korupsi ada beberapa kasus yang harus dituntaskan. Seperti kasus instalasi biogas yang saat ini sudah diajukan ke Kejaksaan. Selain kasus-kasus tersebut, kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor), serta kasus kek-
erasan seksual terhadap anak juga terus menjadi atensi untuk terus diturunkan. Kasus-kasus inilah yang akan diupayakan bisa dituntaskan dan diturunkan dalam tahun ini juga. “Kita tetap upayakan semua kasus yang menjadi atensi dan tunggakan lama bisa tuntas dalam tahun ini,” tandasnya. (ils) Andy Hermawan (Suara NTB/ils)