Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 11 November 2016
No. 208 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasi la
Bandar Narkoba Ditembak JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan kontra terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran memberikan hadiah Rp50 juta bagi aparat yang menembak mati bandar narkoba. Salah satu contoh gubernur mau populer, kata Tjahjo di Jakarta kemarin. Tjahjo menduga Gubernur Sugianto ingin terkenal di mata masyarakat dengan cara menyatakan memberi hadiah berupa uang bagi petugas yang melumpuhkan bandar narkoba dengan cara ditembak. Tjahjo menyatakan tidak setuju dengan kebijakan itu karena seluruh aparat penegak hukum harus melayani dan mengambil tindakan tegas tanpa melanggar aturan. Dikatakan politisi PDI Perjuangan itu, petugas menembak bandar narkoba me-
mang bagus namun tidak sesuai hukum yang berlaku. Tjahjo mengingatkan kepada daerah tidak boleh mengintervensi kewenangan aparat dalam menegakkan hukum termasuk kasus peredaran narkoba. Menurut Tjahjo, Indonesia merupakan negara hukum memiliki aturan berbeda dengan kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang memerintahkan tembak mati bagi jaringan narkoba. Maksudnya baik tapi tidak tepat meniru Presiden Filipina, ujar Tjahjo. Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menjanjikan hadiah Rp50 juta bagi petugas yang menembak mati bandar narkoba dan Rp25 juta menembak kaki pelaku. Siapa (aparat) yang menembak akan saya kasih Rp50 juta kalau (bandar narkoba) meninggal, tutur Sugianto. (ant)
Suluh Indonesia/ade
BUNI YANI DIPERIKSA - Penggugah ulang video dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Buni Yani diperiksa penyidik Bareskrim Polri di Jakarta, kemarin.
Taksi Aplikasi
Tak Miliki Izin Operasi JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan sebanyak 14.290 atau 90,4 persen taksi aplikasi daring (online) tidak memiliki izin operasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hart anto Iskandar dalam diskusi yang bertajuk Penyelenggaraan Angkuta n Orang dengan K endaraan Berm otor Um um Tidak Dalam Trayek di Kemenhub, Kamis, menyebutkan sebanyak 14.290 kendaraan tersebut dari tiga perusahaan aplikasi, yaitu PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Car), PT Aplikasi
Karya Anak Bangsa (Go-jek) dan Uber. Jumlah kendaraan yang baru memenuhi sebanyak 1.532 kendaraan atau hanya 9,6 persen, katanya. Rinciannya, yaitu Grab Car dari 5.110 kendaraan, 347 berizin dan 4.763 tidak berizin, Gojek dari 3.281 kendaraan 237 berizin dan 3.044 tidak berizin, Uber dari 7.431 kendaraan, 948 berizin dan 6.483 tidak berizin. Sementara itu, hingga November 2016, perkembangan perizinan angkutan sewa beraplikasi daring di Jabodetabek yang diajukan oleh tiga koperasi, yaitu Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia, Koperasi Ja sa Trans Usaha Bersama (JTUB)
dan PT Panorama sebanyak 11.522 kendaraan. Rinciannya, jumlah data kendaraan yang telah dikirim ke Dirjen Perhubungan Darat untuk mendapatkan rekomendasi ki r, yaitu 11.181 kendara an, jum la h da ta ke ndaraan yang belum dikirim ke D itj en Perh ubun ga n D a ra t untuk mendapatkan rekomendasi kir 340 kendaraan, juml ah ke ndara an y ang t e la h mendapatkan rekomendasi kir dari Dirjen Perhubungan Darat 9.584 kendaraan, Jumlah kendar aa n ya n g belum mendapatkan rekomendasi kir dari Ditjen Perhubungan Darat 1.598 kendaraan. Selanjutnya, jumlah ken-
daraan yang belum diuji kir 4.302 kendaraan, jumlah kendaraan yang telah diuji kir 6.491 kendaraan, jumlah kendaraan lulus uji 6.125 kenda raan, jum lah ken daraan yang tidak lulus uji 336 kendaraan dan izin penyelenggaraan angkutan sebanyak 1.532 kendaraan. Pudji mengatakan pihaknya telah mengupayakan kepada seluruh perusahaan koperasi taksi daring untuk memenuhi pe rsyaratan sesua i d eng an apa yang tercantum dalam Permenhub Nomor 32 tahun 2016 Tentang Penyel eng garaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. (son)
Suluh Indonesia/ant
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI KE-14 - Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) berdiskusi dengan Menkominfo Rudiantara (kiri) serta Seskab Pramono Anung (kanan) sebelum memaparkan paket kebijakan ekonomi ke-14, Jakarta, kemarin. Dalam paket kebijakan ekonomi ke-14, pemerintah mengeluarkan peta jalan (roadmap) industri e-Commerce untuk membangun ekosistem perdagangan.
RUU Jabatan Hakim
Pertegas Pengawasan dan Kemandirian Hakim PENGATURAN jabatan hakim baik mutasi, promosi, pemberian sanksi, pembinaan dan persoalan lain mengenai kedudukan hakim masih menyisakan banyak persoalan. Ditengarai praktik korupsi seperti yang terjadi dalam beberapa kasus yang melibatkan hakim, panitera dan lainnya di lingkup peradilan dinilai karena kurangnya rambu-rambu yang mengikat pada jabatan seorang hakim. Demikian persoalan yang
mengemuka dalam diskusi dialektika demokrasi bertema Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Komisoner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengakui piha kny a sela ma i ni ban yak m end apat k elu han
masyarakat. Dari investigasi yang dilakukan Ombudsman, ternyata memang terjadi banyak penyalahgunaan dalam hal prosedural, w ew enang, mutasi, jenjang jabatan, bahkan ada panitera hakim yang menjadi calo. Tugas hakim di luar pe ngadilan itu banyak irisan-irisan yang bersinggungan dengan masyara-kat. Untuk itu hakim harus mampu mengatasi keluhan masya-rakat. Kalau tidak, maka akan mendistorsi hakim sebagai penegak hukum dan bukannya sebagai pelayan keadilan, kata Ninik. Ninik juga menyoroti pengawasan hakim yang dilakukan oleh MA terhadap institusinya sendiri. Seharusnya pengawasan terhadap perilaku hakim bukan oleh MA sendiri. Itu sama dengan jeruk minum jeruk. Seharusnya pengawasan itu oleh lembaga independen. Seperti Komisi Yudisial (KY), yang kewenangannya memang perlu diperkuat, kritiknya. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu yang juga pe ng us ul R U U J a ba t a n Hakim mengatakan RUU Jaba ta n H aki m ya ng s e da ng dibahas DPR dan pemerintah dibentuk karena selama ini belum ada satu pun UU yang mengatur mekanisme jabatan hakim. Dia mengakui ada dua U U y a ng be r si nggun ga n dengan profesi hakim yaitu U U t e nta ng M a hk a m a h Agung (MA) dan UU tentang Peradilan Umum. (har)
Suluh Indonesia/ant
KOPASSUS SIAP AMANKAN NKRI - Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri), KSAD Jenderal TNI Mulyono (kedua kanan), Danjen Kopassus Mayjen TNI Madsuni (kanan) serta Mensesneg Pratikno (kiri) berfoto bersama perwira Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Mako Cijantung, Jakarta, kemarin.
Dalam Keadaan Darurat
Kopassus Bisa Saya Gerakkan JAKARTA - Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Markas Komando Pasukan Khusus (K opassus) di Cijantung, Jakarta, menyatakan bahwa pasukan khusus ini bisa digera kka nnya ji ka dal a m keadaan darurat. Ini merupa kan pasukan cadangan yang pada saat emergenc y (ba ha ya), dal a m keadaan darurat. Inilah pasukan cadangan yang bisa saya gerakkan, kata Presiden usai acara pengarahan kepada prajurit Kopassus di
Lapangan Upacara Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, kemarin. Jokowi menga ta kan sebagai Panglima Tertinggi dengan melalui Panglima TNI, dirinya bisa menggerakkan Kopassus untuk keperluan-keperluan khusus. Ketika ditanya wartawan apakah ada kondisi darurat saat ini, Presiden menegaskan tidak ada masalah yang emergency pada saat ini. Tidak ada, ini (momentum) Hari Pahlawan. Tadi ada kalaunya, tegas Pr esiden
saat ditanya di depan sekitar 1.000 prajurit Kopassus usai mengikuti upacara pengara ha n. Presiden dalam kesempatan ini menyatakan sebagai ge ne r a si pe ne r u s ba n gsa rakyat Indonesia harus bisa mewujudkan cita-cita yang di p e rj ua n g ka n o le h pa ra pahlawan. Kew ajiban itu, memperjuangkan t erus apa yang menjadi cita-cita para pa hla wan, baik da lam m emakm urkan, menyejahterakan, memberi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu
kewajiban bersama, kata Presiden. Dalam kunjungannya ke M arka s K opas su s, Pres iden juga diberi penjelasan tentang berbagai jenis senj at a da n al a t p enu n j an g yang dimiliki serta kemampuan pasukan khusus ini. Usai memberikan pengarahan, Presiden juga menyalami para prajurit Kopassus dan foto bersama. Usai Foto bersama para pasukan khusus ini bernyanyi dan meneriakkan yel-yel semangat di depan Presiden. (ant)