Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 11 Januari 2017
No. 8 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
PPATK Temukan Aliran Dana ISIS JAKARTA - Mabes Polri akan menyelidiki temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya transaksi pemindahan dana pada layanan keuangan berbasis teknologi (Fintech) yang dilakukan oleh petempur ISIS, Bahrun Naim. “Temuan PPATK ini merupakan fakta. Polri masih mendalami hal tersebut, mengkroscek dengan kasus-kasus terorisme yang selama ini telah ditangani,” kata Kabagpenum Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Menurutnya, transfer uang memang bisa dilakukan dengan berbagai cara yakni melalui transfer perbankan, menggunakan jasa pengiriman uang dan melalui mata uang virtual di dunia maya. Terkait temuan PPATK tersebut, pi-
haknya akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau perpindahan dana mata uang virtual demi memperkecil peluang penyalahgunaan fasilitas tersebut untuk aksi terorisme. Kendati demikian pihaknya mengungkapkan tidak bisa langsung memblokir pengiriman dana terduga teroris bila belum terbukti dana tersebut akan digunakan untuk aksi teror. “Siapapun yang kami ketahui bagian atau kelompok (teroris) akan didata, tapi tidak akan bisa ditindak (pemblokiran) tanpa fakta perbuatan melawan hukum, jadi harus dibuktikan dulu. Misal seseorang kirim uang, lalu uang itu dimanfaatkan untuk aksi terorisme, misal beli bahan peledak, maka itu bisa ditindak. Tapi tanpa bukti yang cukup, enggak bisa diblokir,’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
ANAS DIPERIKSA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berjalan menuju gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, kemarin.
Terseret KTP Elektronik
Setya Novanto Dikonfrontir
Suluh Indonesia/ant
HUT PDIP - Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) berjalan menuju ruang acara Perayaan HUTPDIP di JCC Senayan, Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Penyidik KPK mempertemukan Ketua DPR Setya Novanto dengan salah satu saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) periode 2011-2012, untuk mengkonfirmasi sejumlah pertemuan. “Materi pemeriksaan Setnov (Setya Novanto) kali ini lebih mendalami dan mengkonfirmasi sejumlah pertemuan yang diduga dihadiri saksi pada sejumlah tempat di Jakarta, ada pertemuan di kantor DPR dan pertemuan-pertemuan di hotel di Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK
Jakarta, kemarin. Pada hari ini Setnov menjalani pemeriksaan selama 4 jam dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) periode 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. “Terkait upaya untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi beberapa pertemuan tersebut, saksi juga dipertemukan dengan salah satu pihak yang terkait dengan penyidikan proyek E-KTP ini, tapi mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan siapa saksi tersebut. Pada prinsipnya penyidik mempertemukan Setnov dengan saksi yang terkait proyek E-KTP untuk memastikan apa-
kah pertemuan-pertemuan itu dihadiri yang bersangkutan atau tidak,” jelas Febri. Pada 2011-2012 saat proyek KTP-E berlangsung, Setya Novanto yang biasa dipanggil Setnov menjabat Bendahara Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, sehingga tidak punya keterkaitan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra Komisi II DPR. Saat ini Setnov adalah Ketua Umum Partai Golkar. “KPK sudah menangani perkara dimana penyelenggara negaranya tidak terkait langsung dengan suatu proyek sehingga tidak menentukan langsung penentuan pemenang atau anggaran tapi dalam informasi-informasi
yang ada perlu dikembangkan lebih jauh ketika terdapat namanama baru,” tambah Febri. Selain Setnov, hari ini KPK juga menjadwalkan pemeriksaan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam penyidikan perkara yang sama, namun baru Anas yang memenuhi panggilan KPK pada sekitar pukul 15.00 WIB. Nazaruddin melalui pengacaranya Elza Syarif pernah mengatakan bahwa proyek KTP-E dikendalikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. (ant)
Megawati :
Ideologi Tertutup Ancam Persatuan-Kesatuan Bangsa KETUA Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, ideologi tertutup dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman. Megawati Soekarnoputri ketika menyampaikan pidato politiknya pada peringatan ulang tahun ke-44 PDI Perjuangan, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, kemarin mengatakan, Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia, menjadi pendeteksi sekaligus tameng proteksi terhadap tendensi hidupnya ideologi tertutup.
Peringatan ulang tahun ke44 PDI Perjuangan tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, sejumlah ketua umum partai politik, serta pengurus dan kader PDI Perjuangan. Menurut Mega, ideologi tertutup itu bersifat dogmatis serta tidak berasal dari cita-cita yang sudah hidup di masyara-
kat. “Ideologi tertutup hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang dipaksakan diterima oleh seluruh masyara-kat. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri, tanpa dialog apalagi demokrasi,” katanya. Megawati menegaskan, apa yang mereka lakukan hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Bagi mereka, kata dia, teror dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan. Presiden kelima Republik Indonesia ini menjelaskan, syarat mutlak hidupnya ideologi tertutup adalah lahirnya aturan-aturan hingga dilarangnya pemikiran kritis. “Mereka menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak, dengan memaksakan kehendaknya,” katanya. Karena itu, menurut Megawati, pemahaman terhadap agama dan keyakinan sebagai bentuk kesosialan pun dihancurkan, bahkan dimusnahkan. Megawati menegaskan, demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolelansi karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan, serta antikebhinnekaan. “Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini,” katanya. Menurut Megawati, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup juga memosisikan diria sebagai pembawa “self fulfilling prophecy”, yakni para peramal masa depan. (har)
Suluh Indonesia/ant
PEMERIKSAAN LANJUTAN - Ketua DPR Setya Novanto (tengah) berjalan keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, kemarin. Setya Novanto diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Presiden Siapkan
Kebijakan Ekonomi Gotong Royong JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan kebijakan ekonomi Pancasila atau ekonomi gotong royong yang dalam waktu dekat akan disampaikan kepada rakyat. ‘’Yang kita siapkan adalah kebijakan ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong yang sebentar lagi disampaikan,’’ kata Presiden Jokowi di hadapan ribuan kader PDIP yang sedang merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP di Jakarta Convention Center (JCC)
Jakarta, kemarin. Kebijakan ekonomi tersebut dinilainya perlu diambil dalam posisi seperti sekarang yang penuh dengan tantangan mulai dari pengangguran, kemiskinan, hingga kesenjangan/ ketimpangan. “Intinya adalah ekonomi berkeadilan, ada pemerataan. Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi dan tidak merata. Ini adalah sebuah hal yang percuma,” katanya. Oleh sebab itu kebijakan yang diambil pemerintahannya lebih terfokus pada upaya
membangun dari pinggiran, dari pulau terdepan, dan dari pedesaan, katanya. Menurut Presien, ekonomi Pancasila dan gotong royong harus dimulai agar tantangan khususnya kesenjangan di Tanah Air bisa dikurangi. Presiden pun kemudian mengungkap keberhasilannya dalam upaya membangun daerah perbatasan termasuk salah satunya di Entikong, Kalbar. “Seperti pembangunan di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, dua tahun lalu saat saya
ke Entikong yang namanya gedung imigrasi, gedung karantina, bea cukai itu kayak kandang,” katanya. Ia lalu memerintahkan Menteri PUPR untuk meruntuhkan seluruh gedung tersebut kemudian memberikan waktu dua tahun untuk membangun gedung pelayanan yang baru. “Ini bukan untuk kemewahan tapi ini adalah etalase terdepan negara kita yang menjadi martabat dan harga diri bangsa kita,” katanya. (har)