Issuu on Google+

Bali Post 02 | 1 - 8 September 2013

RP 20.000


Bali Post 02 | 1 - 8 September 2013

RP 20.000


DAFTAR ISI LAPORAN UTAMA Janji Minim Bukti 7 Bali Makin Suram 8 Kontroversial 11 SOROT Menentang Pejabat Korup 11 FIGUR Terganjal SK Gubernur 15 KILAS Pasarkan SS di Desa Miskin 16 Jual ABG Lewat Facebook 17 KRIMINAL ’’School of Crime’’ di Lembaga Pemasyarakatan 20 Dulu Pemakai Kini Bandar 21

Bali Pasar Narkoba KRIMINAL 18

UNGKAP Tinggal Mimpi 22 sorot Lupakan Tanah Kelahiran 23 KORUPSI Duit Lagi Duit Lagi 24 HIBURAN Yenny Agung Paling Seru 28 MACBETH yang Diburu 29 Distro Aransemen Baru Legenda Bali 30 BUDAYA Aci Usaba Sumbu Persembahan Ribuan Babi Guling 32 Mabarang Tradisi di Timbrah 34 KESEHATAN Jangan Hanya Salahkan PSK 36 OPINI Jalan Lempang Menuju Kehancuran 38 EKONOMI Akan Terjadi Keseimbangan Baru Rupiah 39

Ngurah Rai Caplok Mangrove TRANSPORTASI 26

Nasib Geopark di Ujung Sekop

PDI-P Dihancurkan Kader Oportunis POLITIK 12

INVESTASI Kuasai Bali, Investor Tak Pernah Menyerah 40 OLAHRAGA Medali Emas vs Tukang Suun 44 Bale Berlabuh di Madrid 45 PENDIDIKAN Bahasa Bali di Ambang Kematian 46 MANCANEGARA Krisis Mesir Pengaruhi Dunia 48

4

1 - 8 September 2013

PARIWISATA 42


DARI PEMBACA

Jangan Senang Dulu Rakyat Bali jangan senang dulu atas pencabutan izin reklamasi Teluk Benoa. Karena Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberi izin kepada PT TWBI melanjutkan kajian rencana reklamasi di Teluk Benoa melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa. Saya imbau kepada semua instansi dan struktur pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif yang terhormat dan terpandang untuk mampu bersifat arif dan bijaksana. Kuatkan iman, jenihkan pikiran, beningkan hati. Stop, batalkan dan hentikan mengontrakkan Bali kepada investor yang pada dasarnya akan merugikan generasi dan rakyat Bali. Ingat alam adalah pemberian Yang Mahakuasa, mari kita jaga kelestariannya bersama-sama. Sadarlah kita tidak akan pernah mampu membuat teluk (Benoa), apalagi hutan. Sekarang baru Teluk Benoa direklamasi oleh investor, di kemudian hari bisa saja lautan direklamasi. Kalau tidak dijaga bersama-sama pasti Bali menuju ambang kehancuran. Saya prihatin dengan kondisi lingkungan Bali saat ini. Di Bali Utara dan Timur terjadi pengerukan bukit di sana-sini oleh investor. Sekarang Bali Selatan dan Barat mau direklamasi. Semua demi uang, ini hanya akan mempercepat kehancuran Bali. Apa jadinya Bali ke depan? Kalau sampai reklamasi Teluk Benoa terjadi, saya selaku orang Bali dari Badung menolak keputusan Gubernur dan siap menggerakkan massa untuk menurunkan Gubernur. I Nyoman Adiatmika Br. Batulantang, Desa Sulangai Kec. Petang, Badung

Peran Para Pemimpin Para pedagang di Pasar Senggol Tabanan hampir 90 persen dikuasai pedagang pendatang (Bali Post, 20 Agustus 2013). Bukan saja di Pasar Senggol Tabanan, akan tetapi hampir seluruh pasar senggol dikuasai pedagang pendatang. Fenomena ini tentu sebuah kewajaran. Sebab, pendatang nampaknya lebih ulet di mana ada ruang dan kesempatan di situlah peluang itu dicarinya. Bukan saja di pasar senggol, coba kita perhatikan setiap sore di sepanjang jalan yang ramai lalu lintasnya, para pendatang selalu membuka usahanya. Mereka hanya berbekalkan kemauan dan tekad, sudah mampu membuka usahanya. Demikian pula saat pujawali di Besakih dan pura besar di Bali, pedagang pendatang selalu menyerbu. Bahkan tak sedikit dari mereka sudah mampu membeli rumah, kendaraan, dll. Warga Bali sepertinya kalah cepat dan kalah strategi dengan mereka. Untuk menggerakkan sektor informal, masyarakat Bali mesti terus didorong. Caranya dengan memberikan pelatihan agar mereka mau mandiri dan membuka usahanya sekalipun kecil-kecilan. Keterampilan dan pembinaan dari pemerintah dan bantuan modal juga tidak kalah pentingnya. Usaha yang dibangun mesti diarahkan kepada usaha produktif, sehingga warga Bali mampu bersaing sehat dengan mereka yang kini hampir menguasai tempat strategis pada jalur pariwisata. Seperti kita lihat para penjual tanaman hias di sepanjang Jalan Hayam Wuruk maupun sekitar jalan raya Sanur dan Renon. Sebagian besar dari mereka adalah penduduk luar Bali. Jika sudah begini siapa yang salah? Bukan itu saja, lihat art shop sepanjang jalan di Celuk, Sukawati dan sekitarnya kini sepi pembeli. Mereka sudah tak berdaya lagi. Untuk itu diperlukan komitmen pemimpin untuk menggerakkan sektor usaha kecil. Jangan hanya memberi kemudahan kepada investor besar. Peranan pemimpin sebagai pengayom rakyat mestinya mampu menggairahkan dan menjamin agar intensitas proses dalam pengembangan bakat dalam sektor informal bisa terwujud. I Made Jara Atmaja Jl. Nusa Indah, Gang II/3 Denpasar

Perintis K Nadha Pemimpin Umum ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Wirata Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab Alit Purnata Sekretaris Redaksi Sugiartha Redaksi Alit Susrini, Alit Sumertha, Daniel Fajry, Dira Arsana,Mawa, Sri Hartini, Suana, Sueca, Yudi Winanto Anggota Redaksi Denpasar Giriana Saputra, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Subrata, Sumatika, Asmara Putra, Diah Dewi, Yudi Karnaedi, Wira Sanjiwani, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Dedy Sumartana, Parwata. Bangli: Ida Ayu Swasrina, Buleleng: Adnyana, Gianyar: Agung Dharmada, Karangasem: Budana, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma Jakarta Nikson, Hardianto, Ade Irawan NTB Agus Talino, Syamsudin Karim, Izzul Khairi, Raka Akriyani Surabaya Bambang Wiliarto Kantor Redaksi Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon : (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalam Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257 Manajer Iklan: Suryanta, Manajer Sirkulasi: Budiarta, Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 0403070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. Dicetak di Percetakan BP

1 - 8 September 2013

5


LAPORAN UTAMA

GUBUK REOT – Gubernur Bali Mangku Pastika diawal kepemimpinannya berjanji meningkatkan pendapatan masyarakat dua kali lipat. Nyatanya hingga lima tahun pertama memimpin, janji tersebut tak terbukti. Penduduk miskin pun masih banyak yang tinggal di gubuk-gubuk reot .

6

1 - 8 September 2013


Janji Minim

Bukti K

ritik atas kinerja Gubernur Bali dilontarkan banyak pihak. Agenda untuk meningkatan pendapatan per kapita krama Bali sampai dua kali lipat melenceng. Banyak krama Bali malah jatuh miskin, setelah hancurkan ekonomi perdesaan. Suramnya prospek pasar seni membuat perajin kehilangan mata pencaharian. Pedagang juga kalang kabut mencari pekerjaan lain. Dalam hal layanan publik, program Simantri malah menuai protes. Program ini gagal merealisasikan pertanian terpadu. Bahkan, sejumlah kelompok Simantri gagal total. Sapi yang dipelihara petani malah mati. Kandangnya dibiarkan terbengkalai. Program Gerbangsadu yang diharapkan membangun ekonomi perdesaan malah dikorup. Sejumlah kades kini berurusan dengan pihak berwajib akibat salah kelola anggaran Gerbangsadu. Tak hanya itu, program unggulan berupa bedah rumah malah memancing polemik. Sempat muncul dugaan dana untuk bedah rumah digerogoti. Akibatnya, kualitas bedah rumah jauh dari harapan. Buruknya realisasi program ini pun sempat menjadi temuan. Program Pemprov Bali yang dibanggakan Pastika seperti bedah rumah, simantri, JKBM, Gerbangsadu (gerakan pembangunan desa terpadu) Bali Mandara yang masih banyak menuai kendala bahkan sempat masuk dalam daftar temuan BPK RI Perwakilan Bali. Misalnya, program Simantri di beberapa tempat banyak gagal. “Program Simantri masih banyak kelemahan bahkan beberapa ada yang gagal karena belum digarap dengan serius,� kata anggota Komisi IV DPR-RI dapil Bali A.A. Bagus Jelantik Sanjaya, belum lama ini. Dana program Gerbangsadu Rp 1 miliar per desa juga rawan dikorupsi dan belum efektif, buktinya ada tersangka korupsi dana Gerbangsadu sebesar Rp 200 juta yakni Perbekel Julah, Kecamatan Sukasada, Buleleng. “Program itu juga sangat dipaksakan, tanpa didasari kajian dan perencanaan matang serta hanya untuk pencitraan gubernur. Karenanya program ini harus dievaluasi secara menyeluruh,� kata Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bali Ketut Tama Tenaya. Dari sisi pemerataan pembangunan dan ekonomi, Pastika juga dinilai gagal. Kesenjangan Bali Utara dan Bali Selatan kian lebar. Bahkan, walau ia merupakan gubernur dari Buleleng, Pastika dinilai tidak terlalu memerhatikan Buleleng dengan baik. Gubernur Bali Mangku Pastika pun mengakui memang masih ada beberapa janji kampanye dan program Bali Mandara jilid I yang belum terealisasi secara optimal. Ditemui usai membuka job fair (bursa kerja) di GOR Lila Buana, Denpasar, pekan lalu, ia bahkan mengatakan sejumlah programnya perlu pembenahan serius, penyempurnaan dan pengembangan yakni JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara), Simantri (sistem pertanian terintegrasi) dan lainnya. Di balik banyaknya janji yang tak terbukti, ia malah optimis lima tahun ke depan mampu menjalankan program dan merealisasikan janji kampanye pilgub Mei 2013 lalu. widana 1 - 8 September 2013

7


Bali Makin LAPORAN UTAMA

Suram

B

ali kini ada di bibir jurang kehancuran. Tanda-tanda itu pun makin tampak. Banyak kebijakan penguasa yang tak lagi memperhatikan lingkungan, budaya dan daya dukung Bali. Semuanya mau dibangun, tanpa ada upaya untuk memeratakannya. Dua di antaranya adalah kebijakan mengerjasamakan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dan rencana reklamasi Teluk Benoa. Keduanya mendapat protes. Keduanya mendapat penolakan. Bahkan dituding adanya kongkalikong antara eksekutif, legislatif dan pengusaha. Sebab, banyak investor yang datang ke Bali, tak lagi memperhatikan kearifan lokal. Mereka ‘’menguras’’ habis tambang Bali di bidang pariwisata. Lingkungan tak lagi mendapat perhatian. Demikian pula budaya Bali hanya dijadikan pajangan. Bahkan mereka sudah memasukkan budaya-budaya asing. Alasannya memperkaya pertunjukan kepada turis agar tak jenuh. Demikian pula F1 juga akan dibawa ke Bali untuk memenuhi syahwat para investor. Dengan demikian julukan Bali sebagai pulau seribu pura tentu akan bergeser. Bali akan dipenuhi dengan kepura-puraan yang jauh dari ajeg Bali. Kehancuran Bali juga akan dipercepat dengan rendahnya kualitas calon anggota legislatif yang mengawal Bali lima tahun mendatang. Guru Besar Fakultas Hukum Unud Prof. Made Subawa menilai para caleg itu tidak semuanya berkualitas. Malahan caleg yang kualitasnya rendah lebih banyak. Bahkan, ada caleg yang berkategori politisi busuk, misalnya tersandung kasus korupsi, malah masuk DCT. Jadinya masa depan Bali makin suram jika para wakil rakyatnya tidak berkualitas, tidak punya moralitas yang baik, dan tidak berintegritas. Muara dari rendahnya kualitas caleg ini terletak pada minimnya persiapan sebelum pencalonan, baik dari individu caleg maupun parpol pengusung. Mestinya harus ada standar yang dipenuhi para caleg untuk benar-benar maju dan ditetapkan menjadi DCS hingga DCT. Kondisi sekarang justru sebelum jadi

8

1 - 8 September 2013

DCS dan DCT, para caleg belum tergarap dengan baik. Jadi ketika sudah jadi DCT, masyarakat terpaksa menerima kualitas caleg yang rendah dan apa adanya. Rakyat tidak punya banyak pilihan. Dosen Ilmu Politik Hindu Unhi Denpasar Dr. Ida Bagus Radendra Suastama mengingatkan jangan sampai para calon wakil rakyat ini ketika duduk di kursi legislatif nantinya hanya menjadi kumpulan petualang politik dan bandit-bandit politik yang merampok dan menggerogoti uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Apalagi, jika fungsi pengawasan lemah, dan anggota legislatif “berselingkuh” dan kongkalikong dengan pejabat di eksekutif, maka jalannya pemerintahan akan pincang dan rakyat dirugikan akibat banyak kebijakan yang mengeksploitasi atau menjual Bali serta meminggirkan krama Bali. Radendra menegaskan, para caleg yang nantinya duduk di legislatif harus paham dulu apa tujuan politik itu dan apa tugas, kewajiban serta fungsi menjadi anggota dewan. Tujuan politik dalam Arta Sastra (kitab politik Hindu) adalah untuk menciptakan keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Karenanya, seorang anggota legislatif harus mampu mewujudkan itu dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unud Dr. Gusti Putu Bagus Suka Arjawa mengatakan, ada pandangan bahwa caleg sekarang banyak “politisi busuk”, tetapi tidak semuanya busuk. Ada yang baik dan banyak juga yang jelek. Ini akibat parpol krisis keuangan, sehingga untuk menopang kelanjutan parpol terjadilah politik transaksional dalam pencalegan yang mana seseorang bisa menjadi caleg tidak melalui proses pengkaderan atau karena memiliki kemampuan menjadi wakil rakyat, tetapi mereka yang punya uang dan berani membayar ke parpol. “Sistem ini yang membuat ketika mereka duduk jadi anggota dewan cenderung korupsi,” ujarnya. widana


Kontroversial

LAPORAN UTAMA

ua kebijakan Mangku Pastika disorot publik karena dinilai kontroversial. Keduanya berkaitan langsung dengan lingkungan. Pertama, kasus Tahura yang berlanjut pada gugatan hukum di PTUN. Kedua, kasus rencana reklamasi Pulau Pudut di Teluk Benoa. Sebelum SK reklamasi itu masuk PTUN, Gubernur duluan mencabut dan menggantinya dengan SK pengkajian. Lalu apa lagi kebijakan Gubernur yang dianggap kontroversi? MADE Mangku Pastika sudah lima tahun memimpin Bali. Dia terpilih sejak 2008 lalu. Pada 2013 ini dia terpilih lagi untuk kedua kalinya menjadi Gubernur Bali. Dalam perjalanan lima tahun menjalankan roda pemerintahan daerah (2008 - 2013), sejumlah kebijakan yang dikeluarkan dan kata-katanya dinilai kontroversial. Tak ayal banyak protes yang muncul atas kebijakannya hingga dituding publik telah meminggirkan rakyat kecil. Soal izin penambahan armada taksi, misalnya, mengundang tanda tanya. Izin itu hingga 2016 sebanyak 8.286 unit kendaraan pariwisata. Penambahan izin itu sempat gencar ditolak sejumlah komponen masyarakat Bali karena dikhawatirkan menimbulkan persaingan tak sehat dan mematikan usaha-usaha kecil yang dimiliki warga lokal. Ada juga izin-izin dikeluarkannya untuk investor berpotensi merusak lingkungan. Apalagi izin tersebut dikeluarkan secara diam-diam, tanpa melibatkan masyarakat. Termasuk tanpa sepengetahuan DPRD Bali. Dua di antaranya kasus Tahura dan reklamasi Teluk Benoa. Pada kasus Tahura, Pastika memberikan SK izin pemanfaatan hutan mangrove di kawasan Tahura Ngurah Rai, Denpasar, seluas 102,22 hektar kepada PT TRB untuk kepentingan pariwisata alam. Direncanakan di kawasan itu dibangun sejumlah akomodasi pariwisata. Rencana ini pun menuai penolakan rakyat Bali hingga akhirnya Walhi menggugat Pastika di PTUN Denpasar. Hasilnya Pastika kalah dan pengadilan memerintahkan SK izin Tahura dicabut. Namun, pihak Gubernur Pastika tak terima dan banding ke PT TUN Surabaya. Kasus Tahura ini merupakan sejarah baru di Bali di mana Pastika menjadi gubernur pertama yang digugat warga sipil, khususnya terkait kasus eksploitasi lingkungan. Permasalahan serupa terjadi dalam kasus SK izin reklamasi Teluk Benoa. Mangku Pastika memberikan izin kepada PT TWBI untuk pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan Teluk Benoa seluas 838 hektar. SK itu menuai penolakan gencar, baik dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama, pemerhati lingkungan, LSM, kalangan DPRD Bali, dan komponen lainnya. Hingga akhirnya Pastika mencabut SK itu dan mengeluarkan SK baru yang memberi izin PT TWBI melanjutkan

kajian. SK baru ini kembali dikritisi berbagai pihak, sebab masih memberi peluang investor melakukan reklamasi di Teluk Benoa. Selain kebijakan kontroversial itu, Pastika juga kerap menunjukkan sikap dan pernyataan emosional. Pertama, soal wacana pembubaran Desa Pakraman Kemoning dan Budaga, Kabupaten Klungkung pascabentrok berdarah kedua desa yang terjadi pada 17 September 2011 silam. Pastika bereaksi keras atas bentrok itu hingga mengeluarkan statemen agar dua desa pakraman itu dibubarkan kalau tak mau ikuti apa yang telah diputuskan bersama. Kontroversi Pastika juga disorot ketika ia menolak usulan Bendesa Adat Jagaraga, Kecamatan Sawan, Nyoman Sura saat simakrama Gubernur Pastika di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Sabtu, 25 Februari 2012. Saat itu Sura mengusulkan agar Gubernur Mangku Pastika dan Bupati Putu Bagiada memperhatikan kesejahteraan aparat di desa adat dengan memberikan insentif sebagaimana pemerintah memberikan insentif atau nafkah bulanan kepada aparat desa pemerintah seperti klian dusun, kepala lingkungan, dan perbekel. Mendapat usulan seperti itu, Pastika menyatakan, secara aturan tidak dibenarkan pemerintah memberikan insentif atau gaji bulanan kepada aparat desa adat. Alasannya karena aparat desa adat bukan pekerjaan, tetapi tugas dan kepercayaan. Jika aparat desa adat tidak mampu memegang kepercayaan dan tugas-tugas secara niskala itu, bisa saja berhenti menjadi aparat desa adat. Tanggapan Gubernur Mangku Pastika itu rupanya membuat Sura tidak puas. Sura langsung walk out (meninggalkan) arena simakrama. Sikap Pastika ini juga menuai kecaman berbagai pihak. Publik menilai wajar jika bendesa pakraman mendapat insentif. Usulan itu pun mendapat dukungan kalangan DPRD Bali khususnya Fraksi PDI-P dan akhirnya dewan mendesak Pastika mengakomodir usulan itu. Hingga akhirnya insentif bendesa pakraman dianggarkan di APBD Induk Pemprov Bali 2013. Pastika juga terlibat kasus pengusiran hanya gara-gara kata-kata ‘‘pas’’ saat simakrama Gubernur di Wantilan DPRD Bali, Sabtu, 16 Februari 2012. Waktu itu memang masa menjelang Pilkada Bali Mei 2013 yang mana

Pastika berhadapan dengan rivalnya yakni Puspayoga – Sukrawan (PAS). Ketika, sejumlah peserta meneriakkan kata-kata “pas”, Mangku Pastika langsung marah-marah kemudian mengusir peserta yang kebetulan Ketua Komisi B DPRD Kota Denpasar, Eko Supriadi. Sikap Pastika itu membuat kecewa Eko Supriadi. Ia menilai Gubernur Bali Mangku Pastika terlalu emosional. Menurut Eko, katakata itu tidak ada kaitannya dengan salah satu pasangan calon dalam Pilgub Bali. Guru Besar Fakultas Sastra Unud Prof. Gusti Made Sutjaja dan Ketua Forum Badung Bersatu Nyoman Sentana menyatakan, selama lima tahun ini banyak kebijakan Gubernur Pastika yang kontroversial. Kondisi inilah menjadikan betapa beratnya tantangan Bali ke depan. Untuk itu, semua kalangan di Bali ke depan, mesti terus kritis mengawal pembangunan Bali. Namun di tengah gencarnya kritikan terhadap rencana investor yang jalan terus dengan izin baru itu, Gubernur Pastika dengan tegas membantah ada upaya memuluskan langkah investor untuk mereklamasi Teluk Benoa dan membantah ada upaya mengelabui rakyat Bali. “Enggaklah (memuluskan langkah investor dan mengelabui rakyat Bali),” kata Pastika saat ditanya tanggapannya soal tudingan dan kecaman yang ditujukan kepadanya. Bahkan, ia kesannya menyindir pihak-pihak yang mengkritik kebijakannya itu. “Yang menyatakan begitu juga orang-orang itu saja kok. Saya tidak tahu maksudnya apa,” sindir Pastika sambil tersenyum. Ia juga menyatakan dirinya tidak tunduk dengan keinginan investor. ‘‘Nggaklah. Kita tidak diatur investor. Kita mengatur diri kita sendiri.’’ Mangku Pastika juga menepis berbagai tudingan terkait rekam jejaknya selama lima tahun memimpin Bali yang dinilai publik banyak mengeluarkan kebijakan kontroversial seperti SK izin Tahuran dan SK izin reklamasi Teluk Benoa yang menuai penolakan segenap elemen rakyat Bali. Begitu pula soal sikap dan peryataan kontroversialnya seperti wacana pembubaran desa pakraman dan penolakan insentif bendesa pakrama. “Saya pikir tidak ada kebijakan dan sikap saya yang kontroversial. Apa yang kontroversial? Tidak ada,” kelitnya. widana 1 - 8 September 2013

11


PDI-P Dihancurkan Politik

Kader Oportunis

P

DI-P memosisikan diri sebagai oposisi. Kader banteng siap mengkritisi kebijakan Mangku Pastika – Sudikerta yang mengabaikan aspirasi publik. Namun, kader oportunis tetap menjadi sandungan.

PDI-P telah menentukan sikap. Lima tahun ke depan, partai wong cilik ini akan tetap berpihak pada kepentingan krama Bali. Pilihan sikap sebagai oposisi diharapkan menjadikan PDI-P lebih kritis terhadap agenda pembangunan yang mengabdikan aspirasi krama Bali. PDI-P siap mengkritisi kebijakan Gubernur Made Mangku Pastika dan wakilnya Ketut Sudikerta. Namun, langkah PDI-P ini diprediksi akan tetap mendapat tantangan dari internal partai. Kader oportunis dan cenderung berkongkalikong dengan penguasa demi mengeruk keuntungan pribadi. Fungsi oposisi akan menjadi lemah ketika ada vested interest atau kepentingan pribadi terlibat di dalamnya. Pengamat hukum dan politik Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, S.H., M.Hum. belum lama ini mengatakan, sikap oposisi yang diambil PDI-P Bali adalah langkah tepat. Oposisi dalam konstelasi politik negara demokrasi merupakan perimbangan kekuatan terhadap penguasa, namun bukan berarti dilakukan dengan kasar atau kekerasan. Oposisi dimaknai sebagai pertarungan atau kontestasi gagasan, ide dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara lebih kritis dan objektif. Oposisi jangan dimaknai sebagai kelompok yang hanya menentang kebijakan pemerintah tanpa konsep, melainkan mereka yang memperjuangkan kepentingan rakyat dengan konsep, apalagi dengan jargon pro wong cilik yang diemban partai berlambang banteng bermoncong putih itu. Oposisi ini penting terlebih dalam pemerintahan yang cenderung korup atau menyimpang. “Sebagai partai yang memosisikan diri sebagai oposisi, ini kesempatan emas bagi PDI-P untuk meraih kembali kepercayaan publik dan membuktikan bahwa PDI-P memang memihak rakyat Bali, bukan kelompok tertentu saja,” ujar dosen politik Unhi Denpasar ini. Ia mengingatkan oposisi ini jangan hanya wacana melainkan benar-benar dijalankan. “Tidak semua keputusan dan kebijakan penguasa benar sehingga perlu ada pihak opisisi yang

12

1 - 8 September 2013

secara objektif dan kritis melihat permasalahan itu,” tegasnya. Namun, fungsi oposisi ini bukanlah tanpa tantangan. Malahan kekhawatiran terbesar, sikap oposisi PDI-P dilemahkan dan digerogoti gerbong atau kelompok-kelompok di internal partai yang oportunias dan cenderung berkongkalikong dengan penguasa demi mengeruk keuntungan pribadi. Fungsi oposisi akan menjadi lemah ketika ada vested interest atau kepentingan pribadi terlibat di dalamnya. “Sebab syarat sebuah oposisi yang ideal adalah partai bersangkutan bisa menjaga jarak terhadap kepentingan pribadi mereka,” pungkas Radendra. Pemerhati politik yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Unud Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S. mengatakan jika ingin fungsi dan peran oposisi ini optimal, PDI-P mesti membentengi diri dengan konsep-konsep pembangunan Bali. PDI-P harus berpikir Bali ini mau dikemanakan lima tahun ke depan dan selanjutnya. PDI-P harus menempatkan diri sebagai pengawal wong cilik, apalagi tantangan Bali lima tahun ke depan sangat berat. Permasalahan Bali sangat kompleks mulai dari lingkungan yang kian rusak, terdegradasinya nilai-nilai sosial budaya, daya dukung yang kian terlampaui, kesenjangan ekonomi yang kian tinggi dan lainnya. Apalagi jika watak pemimpin Bali terlalu eksploitatif dan liberal mengobral Bali. Terlebih, lanjut Prof. Subawa, investor menghalalkan segala cara untuk menguasai Bali. Investor bisa masuk dan main mata dengan oknum pejabat di eksekutif untuk memuluskan investasinya dengan melabrak aturan yang mengabaikan kearifan lokal Bali. Kalau anggota legislatif dari PDI-P tidak memahami visi-misi menjaga Bali bagaimana mereka menjadi kontrol atas kebijakan eksekutif. “Anggota Dewan dari PDI-P harus menunjukkan kualitas dirinya secara individu yang nantinya bermuara secara kolektif menjadi kualitas partai,” katanya. widana


SOROT

Menentang

Pejabat Korup P

ILIHAN sebagai oposisi lima tahun ke depan tampaknya sudah menjadi harga mati bagi kader PDI-P Bali. Bahkan, Ketua DPD PDI-P Bali A.A. Ngurah Oka Ratmadi menegaskan oposisi ini diyakini sebagai upaya mengemban dan mengawal amanat masyarakat Bali. Sasarannya agar arah kebijakan pembangunan di Bali tidak melenceng. ‘’Selain itu agar para pejabatnya tidak terbuai nafsu korupsi. Sikap kami sudah tegas bahwa PDI-P bertekad menjadi partai oposisi dalam pemerintahan Provinsi Bali. Kami akan memberi kritik dan koreksi konstruktif terhadap setiap kebijakan pembangunan di Bali yang menyimpang dari arah yang telah digariskan,’’ kata Cok Ratmadai, mantan Bupati Badung ini. Panglingsir Puri Satria ini mengatakan, pilihan sikap politik ini juga mencerminkan PDI-P punya integritas. PDI-P akan tetapa bersama rakyat Bali menentang pemimpin korup terlebih mengabaikan aspirasi rakyat Bali. ‘’PDI-P akan tetap menyuarakan kepentingan masyarakat Bali dan akan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan eksekutif melalui kader-kader PDI-P yang duduk di legislatif,’’ tegasnya. Cok Rat mengatakan koreksi konstruktif atas jalannya pemerintahan di Pemprov Bali ini sangat penting guna mewujudkan Good and Clean Governance (pemerintahan yang baik dan bersih) serta agar para pejabatnya terhindar dari upaya dan praktik korupsi. Baginya, PDI-P bukanlah kumpulan politisi yang haus jabatan. Kader-kader oportunis yang hanya menjadikan PDI-P sebagai kendaraan politik harus sadar diri dan kembali menjadi kekuatan partai. Jangan menjadi kader partai yang haus kekuasaan yang pada gilirannya tumbuh menjadi penghancur soliditas partai. A.A. Ngurah Oka Ratmadi

14

1 - 8 September 2013

widana


FIGUR

Putu Mangku Budiasa

Terganjal SK Gubernur G

UBERNUR sepertinya sangat susah mengeluarkan rekomendasi terkait pengelolaan lingkungan hutan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun, sangat gampang mengeluarkan rekomendasi untuk investor seperti dalam kasus Tahura dan reklamasi Benoa. Demikian Putu Mangku Budiasa mengawali perbincangannya. Ia mengaku kecewa atas lambatnya izin dari Gubernur turun. Padahal untuk mengelola kawasan hutan menjadi hutan desa pihaknya sudah mendapatkan SK Menteri. “Buktinya warga desa hingga kini tak mendapatkan rekomendasi untuk pengelolaan hutan desa, padahal pihak desa sudah mendapatkan SK dari Kementerian Kehutananan,� kata mantan Perbekel Desa Selat yang kini jadi Ketua Komisi B DPRD Buleleng ini. Ia mengaku rutin melakukan peninjauan terhadap kelestarian hutan lindung dan hutan bakau di pesisir utara Bali. Jika ada yang melakukan pelanggaran terhadap hutan, ia akan berteriak lantang kepada pemkab untuk bertindak tegas dan memberi sanksi pada investor yang membangun dengan merusak hutan. Memang, suaranya sering tak mendapat tanggapan dengan baik dari pihak eksekutif. Namun, perjuangannya tak pernah surut. Kini ia sedang memperjuangkan tujuh desa di Buleleng, termasuk Desa Selat, untuk bisa mendapatkan rekomendasi gubernur dalam pengelolaan hutan desa. Namun, perjuangannya tampaknya belum berhasil dan ia mengaku sangat kecewa dengan Gubernur Mangku Pastika. Mangku Budiasa mengatakan, hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) adalah formula baru dalam sistem penyelamatan hutan di Indonesia. Pada formula ini, intinya warga desa yang wilayahnya berbatasan dengan hutan diwajibkan untuk menjaga lingkungan hutan sekaligus diberi hak untuk menikmati hasilnya. Di Kabupaten Buleleng terdapat tujuh desa yang sudah siap melakukan pengelolaan hutan sekaligus sudah teruji dalam upaya-upaya penyelamatan hutan. Tujuh desa itu adalah Desa Tejakula, Desa Sudaji, Desa Lemukih, Desa Galungan, Desa Wanagiri, Desa Selat, dan Desa Telaga. Ketujuh desa ini bahkan sudah mengantongi SK Menteri Kehutanan (Menhut) RI Nomor: 629/Menhut-II/2010. Sesuai SK tersebut, luas hutan desa yang dijadikan areal kerja hutan desa luasnya mencapai 3.041 hektar di tujuh desa tersebut. Setelah SK dikantongi, tujuh desa itu sudah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang sudah disahkan oleh Bupati Buleleng. Selain Bumdes, seluruh perangkat pengelolaan seperti pecalang hutan, kerta desa (semacam pengadilan di desa) dan kelompok kerja sudah terbentuk dan siap untuk bekerja. “Namun, hingga kini desa-desa itu belum bisa menyusun rencana kerja untuk melakukan action, karena izin Gubernur yang ditunggu-tunggu tak kunjung turun,� katanya.

Saya kecewa atas lambatnya izin dari Gubernur turun. Padahal untuk mengelola kawasan hutan menjadi hutan desa pihaknya sudah mendapatkan SK Menteri.

adnyana ole 1 - 8 September 2013

15


KILAS Narkoba

SS

Pasarkan

di Desa Miskin

P

asar narkoba rambah desa. Bahkan, jaringan pengedar narkoba ini masuk wilayah terpencil di Desa Ban, Karangasem. Sat Reskoba Polres Karangasem menangkap bandar sabu-sabu (SS) yang bandarnya istri oknum Klian Banjar Dinas Cutcut, Desa Ban, Kubu, Ni Ketut Sutini (35). Dalam penangkapan itu, polisi menyita uang tunai sekitar Rp 14 juta dan sejumlah linting SS. Selain Sutini, Minggu kemarin juga dibekuk tiga pemakai yang membeli SS dari Sutini, yakni Komang Artika (26), Komang Ngurah (20) dan seorang anak yang masih di bawah umur I Gede S (16). Ketiganya mengaku hanya sebagai pemakai atau pembeli. Komang Artika mengaku membeli untuk kedua kalinya. Satu paket murah seharga Rp 300 ribu. Sutini dibekuk di rumahnya di Banjar Cutcut, Ban, Kubu, Karangasem. Wanita ini mengaku sebagai petani. Dia juga seorang

16

1- 8 September 2013

kader puskesdes di Cutcut. Maklum, di depan rumahnya atau masih satu areal dengan halaman rumahnya, ada Puskesdes Cutcut. Ibu muda yang rambutnya dicat pirang itu tidak melakukan perlawanan saat dibekuk. Sementara suaminya, oknum Klian Banjar Dinas Cutcut I Gede Mekel melarikan diri. Dia masih dikejar polisi. Dari tangan Sutini juga disita banyak barang bukti. Selain uang tunai yang diakui Sutini sebagai hasil penjualan SS, juga sejumlah HP. Salah satunya HP milik pembeli SS yang tidak membawa uang. HP pembeli dipakai barang jaminan. Sutini, kata tim buser sat reskoba yang membekuknya, menyembunyikan paket SS di pangkal lepitan pohon lontar. Selain sejumlah HP, salah satunya HP milik pembeli, HP milik suami, HP milik Sutini dan satu HP milik anaknya. Selain itu juga disita tiga botol yang berisi sedikitnya 40 paket SS yang dilinting dalam kertas. Ada paket murah Rp

300 ribu, ada paket Rp 500 ribu. Polisi juga menyita sejumlah tas. Semula Sutini yang bertato itu juga mengakui kalau dia tak tahu tempat suaminya, Gede Mekel, membeli paket SS yang banyak. Sutini mengaku tak tahu, tetapi di Denpasar. Sutini juga tak mau menyebutkan siapa pemasok atau kepada siapa suaminya membeli SS itu. Banjar Cutcut, Ban, merupakan kawasan terpencil dan tandus. Warganya krisis air bersih. Namun, ternyata sudah dirambah pengedar narkoba. Sampai kemarin malam, tim buser sat reskoba di antaranya Nyoman Sukarma dan tim dipimpin Kasat Reskoba AKP Made Merta tampak sangat sibuk memproses ibu penjual SS dan tiga orang yang pengaku pemakai itu. Tim lain masih mengejar suami Sutini, I Gede Mekel. budana


Prostitusi

Kasus CPNS

Dikhawatirkan Macet

Jual ABG

Lewat ”Facebook”

P

rostitusi terselubung kini menjadi tren. Para pekerja seks komersial (PSK) tak lagi tinggal di lokalisasi. Mereka menyebar. Ada di rumah kos termasuk nyambi jadi pelayan. Bahkan, kini ada strategi transaksi lewat akun facebook. Modus perdagangan ABG yang terakhir ini berhasil dibongkar Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Denpasar. Dua anak baru gede (ABG) masing-masing berinisial RR (17) dan YN (17) ‘’dijual’’ kepada lelaki hidung belang dengan harga bervariasi. Pelaku yang menjual para ABG tersebut bernama Kamal Laduni alias Doni (41) asal Selong Lombok Timur (Lotim). Tersangka ditangkap di penginapan Tanjung Bali 2, belakang Satelindo Denpasar, Senin (19/8) lalu. Penangkapan tersangka itu setelah polisi berpura-pura mem-booking kedua korban dengan harga yang disepakati. Setelah terbukti, tersangka diringkus dan langsung digelandang ke Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut. ‘’Kami masih dalami kasusnya,’’ kata Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Encep Syamsul Hayat, Selasa (20/8) lalu. Ia menjelaskan keberhasilan mengungkap penjualan ABG di bawah umur ini berdasarkan adanya pengaduan dari korban. Informasinya, korban ‘’dijual’’ tersangka melalui akun facebook kepada lelaki hidung

belang. ‘’Informasi yang kami dapat itu, pada Juli lalu. Namun, kami sedikit hati-hati melakukan penyelidikan untuk bisa menangkap tersangkanya. Akhirnya, kami berhasil menangkapnya,’’ jelasnya. Penyelidikan awal dilakukan dengan membuka akun facebook tersangka yakni ‘’Dony Dewata’’. Setelah akun tersebut dibuka, ada sejumlah foto cewek cantik terpampang di sana. Dengan adanya hal itu, kecurigaan polisi semakin kuat. Untuk itu, seorang petugas berpura-pura menjadi pelanggan dan bertransaksi. ‘’Akhirnya, harga yang ditentukan disepakati. Petugas tadi meminta disediakan dua cewek,’’ terangnya. Lebih lanjut dikatakan, harga tersebut merupakan short time. Untuk ABG yang masih SMP, tersangka memasang tarif Rp 800 ribu, sedangkan untuk ABG SMA harganya Rp 500 ribu sekali kencan. Nah, dari kesepakatan itu, tersangka pun meminta tadi untuk datang ke Penginapan Tanjung Bali 2, Jalan Gunung Andakasa, Denpasar. ‘’Petugas yang berpurapura sebagai pelanggan ini datang pukul 15.30 wita,’’ ucapnya. Dari penjualan itu, untuk ABG yang SMP diberikan uang Rp 300 ribu, sedangkan untuk SMA diberi Rp 250 ribu. Sementara, sisanya digunakan untuk membayar hotel dan uang kantong tersangka. pramana wijaya

RATUSAN CPNS Badung yang dinyataka tak kunjung menerima SK. Padahal sebagian dari CPNS ini telah meninggalkan tempat kerjanya yang lama. Kini mereka nganggur. Bupati Badung A.A. Gde Agung mengaku menunggu kepastian hukum atas kasus ini. Sayangnya, proses hukum kasus ini lamban di tingkat penyidikan. Polda Bali tak kunjung menuntaskan penanganan kasus ini. Akibatnya ratusan CPNS nasibnya tergantung. Praktisi hukum I Made Suardana, S.H. menuding penanganan kasus ini lambat dan tak transparan. Kata Suardana, kasus CPNS ini terkesan aneh. Selain menimbulkan ketidakpastian bagi tersangka, juga membuat bingung para CPNS yang dinyatakan lulus resmi. Sebab, mereka sampai saat ini belum diproses pengangkatannya oleh Pemkab Badung. Alasannya, menunggu kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara Polda Bali yang menangani, lamban dan tidak transparan. Seperti diketahui, kisruh kasus penerimaan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) Badung dan Pemprov Bali masih menjadi sorotan. Berkas kedua kasus tersebut sudah sempat diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) oleh penyidik Dit. Reskrimsus Polda Bali, namun dikembalikan lagi. Alasannya, masih perlu ada perbaikan dan melengkapi yang lainnya. Penyidik mengaku belum memeriksa para tersangka yakni Kepala BKD Badung I Gede Oka Sukadana dan dua staf BKD Pemprov Bali berinisial AA dan EY. pramana wijaya

I Made Suardana, S.H. 1 - 8 September 2013

17


Bali Pasar Narkoba KRIMINAL

B

ali tak hanya surga bagi pencari kenikmatan wisata. Tingginya mobilitas penduduk dan beragamnya orang masuk Bali, memosisikan Bali sebagai pasar narkoba. Banyaknya jaringan internasional pengedar narkoba yang dibekuk di Bali menguat predikat Bali sebagai pasar narkoba.

Tingginya peradaran narkoba di Bali juga diakui Polda Bali. Kabid Humas Polda Bali Kombes Hariadi mengungkapkan kasus narkoba yang diterima Ditnarkoba Polda Bali sejak Januari hingga Mei 2013 terdiri atas 253 pengedar, dan 124 pemakai. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya (2012) yakni 217 pengedar dan 146 pemakai yang ditangkap. “Tahun 2012 jumlah pemakai yang ditangkap lebih banyak daripada pengedar. Tahun ini justru sebaliknya. Hal ini menunjukkan perkembangan peredaran narkoba sangat pesat,” tegas Kombes Hariadi. Pihaknya mengaku Polda Bali bersama jajarannya sudah berupaya menekan peredaran barang terlarang tersebut. Ratusan pengedar dan pemakai ditangkap dan diproses, tapi pemain baru bermunculan. Di samping itu jumlah wanita yang terlibat kasus narkoba tahun ini lebih banyak dari 2012. Sejak Januari-Mei 2012, jumlah tersangka wanita kasus narkoba 48 orang, sedangkan 2013 tercatat 74 orang. Sedangkan tersangka pria yang ditangkap yakni 215 (tahun 2012) dan 302 (tahun 2013). Sementara jumlah WNA yang terlibat kasus narkoba, menurun. Pada 2012 (Januari-Mei) ada 13 WNA yang diproses karena kasus narkoba, sedangkan pada 2013 menurun jadi 8 orang. “Pengungkapan WNA terlibat kasus narkoba kebanyakan saat turun dari pesawat di Bandara Ngurah Rai, Tuban. Mereka berupaya menyelundupkan narkoba. Sebagian besar kasus yang diungkap sabu-sabu,” tambah Hariadi. Sementara jumlah pengungkapan kasus yang dilakukan dari Januari hingga Mei 2013, Ditnarkoba sebanyak 66 kasus, Polresta Denpasar 87 kasus, Polres Buleleng 48 kasus, Polres Tabanan 8 kasus, dan Polres Gianyar 48 kasus. Berikutnya Polres Klungkung sebanyak 25 kasus, Polres Karangasem 19 kasus, Polres Jembrana 23 kasus, dan Polres Badung 18 kasus. Dari data tersebut, penurunan jumlah pengungkapan oleh Ditnarkoba Polda Bali dan Polres Tabanan. Kapolda Bali Irjen Arif Wachyunadi didampingi Wakapolda Brigjen Dewa Putu Anom bersama jajarannya menegaskan komitmennya memberantas narkoba di Bali. ‘’Siapa saja bisa terjerat narkoba, sehingga polisi akan menindak tegas siapa pun, serta tidak ada kompromi. Apalagi bila ada anggota Polri yang terlibat,’’ tegasnya. Pada kesempatan itu Kapolda membakar 5.689,79 gram ganja dan 962,61 gram sabu-sabu (SS) tak bertuan, serta 6 ineks. Selain itu, 895 liter arak, 2 liter wine, 16 botol Vodka dan obat-obatan serta jamu berbahaya. Fenomena penyalahgunaan narkoba saat ini begitu pesat dan jumlah tersangka serta korbannya terus bertambah. Hal itu menjadi ancaman serius bagi kelangsungan generasi dan masa depan bangsa. pramana wijaya

18

1 - 8 September 2013

Transaksi Ditaksir

Rp 60 M


TOKOH

SAMBIL membetulkan posisi kacamata, AKBP Nyoman Artana menyingkap selembar demi selembar halaman berkas di tangannya. Sempat mengernyitkan alis, sejurus kemudian dia menggeleng-gelengkan kepala dan mengembuskan napas panjang. Seakan dia menyiratkan rasa tak setuju atas apa yang dibaca. ”Anda boleh percaya boleh tidak. Dari data yang ada di kami, rata-rata pengguna narkotika jenis sabu-sabu (SS) itu menghabiskan bisa sampai satu gram sehari. Itu bukan jumlah yang sedikit lho. Sebab, kalau dijadikan paket hemat, satu gram itu bisa dipecah jadi tiga sampai empat paket,’’ kata Kepala Bidang Pendayagunaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali itu.

Dengan harga SS di pasaran yang kini menyentuh angka Rp 2 juta, berarti dalam sebulan seorang pengguna aktif bisa meludeskan uang Rp 60 juta. Bayangkan, hanya memenuhi hasrat hedonis yang salah tempat seperti itu, seseorang harus menghabiskan uang setara dengan gaji sebulan 28 buruh bangunan. Rata-rata saat ini buruh harian dibayar Rp 70 ribu sehari. Itu baru untuk satu pengguna. Jika data tersebut belum membuat anda terkejut, pemaparan berikut mungkin bisa. Artana melanjutkan, berdasarkan estimasi dari hasil survei, sedikitnya di Bali terdapat 1.000 pengguna SS yang aktif. Dengan demikian, berarti paling sedikit dibutuhkan 30.000 gram atau 30 kilogram SS

untuk dikonsumsi para pengguna tersebut dalam sebulan. ”Nah, bisa kita hitung sekarang berapa nilai uang melayang sia-sia karena narkoba. Kalau satu gram harganya Rp 2 juta, berarti dalam sebulan peredaran uang untuk narkotika jenis sabu-sabu saja mencapai Rp 60 miliar! Benar tidak? Hitung coba. 30.000 x 2 juta kan sama dengan 60 miliar? Ingat lho, itu khusus untuk jenis sabu saja, belum yang lain. Misalnya, ekstasi, ganja, heroin, kokain dan sebagainya,’’ beber perwira yang sebelumnya lama bertugas di satuan lalu lintas ini. gus hendra 1 - 8 September 2013

19


KRIMINAL

”School of Crime” di Lembaga Pemasyarakatan?

D

i Lembaga Pemasyarakatan terjadi pengembangan budaya kriminal. Fakta ini akan membuat Bali makin tidak aman, karena setiap waktu akan lahir penjahat-penjahat baru dengan gayanya yang makin variatif.

LEMBAGA Pemasyarakatan (LP) Denpasar bukan lagi solusi untuk membuat manusia sadar atas perbuatannya yang melanggar hukum. Justru di balik tembok tinggi itu menjadi school of crime (sekolah pencetak kejahatan) bagi penghuni baru. Artinya, setiap pelaku tindak kejahatan yang masuk LP, justru tidak akan jera melainkan akan bertambah pengalaman dan ilmu kejahatan yang dimiliki. Sehingga, mereka yang divonis bersalah dan dikategorikan sebagai pelaku tindak kejahatan di Bali kemungkinan untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya sangat kecil. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan I Gusti Agung Oka Mahagangga, S.Sos., M.Si. Proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pemasyarakatan tertinggal jauh dengan sosialisasi kejahatan yang ditransmisi dari narapidana senior ke narapidana junior. “Kecenderungan yang terjadi mereka yang semula berkarier sebagai penjahat kelas teri, setelah keluar dari LP, jika tidak memiliki kekuatan mental dan keinginan keras untuk

20

1 - 8 September 2013

berubah maka mereka akan memiliki variatif modus operandi maupun tindak kejahatan yang siap diaplikasikan,” kata Kaprodi PS S-1 Destinasi Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana (Unud) ini. Fakta ini, dikatakannya, menunjukkan di Bali angka kejahatan tidak pernah menurun secara signifikan, melainkan kecenderungan selalu meningkat dan semakin bervariatif bentuk kejahatannya dari tahun ke tahun. Selama periode JanuariNovember 2012, tindak kriminal yang terjadi di Bali mencapai 4.593 kasus. Kondisi ini sekilas memang tidak berkaitan langsung dengan pariwisata, tetapi ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan Bali yang erat dengan pencitraan Bali. Sebab, sebagai daerah kunjungan wisata tidak terlepas dari tindak kriminal para penjahat yang sebagian besar pernah berada di LP. “Keberadaan Bali sebagai tempat tujuan wisata dunia tentu saja sangat memerlukan stabilitas keamanan dan kenyaman,” ucapnya. Jika di LP terjadi pengembangan budaya kriminal dengan sebagai subkebudayaan,

maka kenyataan ini akan membuat Bali makin tidak aman karena setiap waktu akan lahir penjahat-penjahat baru dengan gayanya yang makin variatif. Hasil penelitian tersebut juga dikuatkan dengan pengakuan salah seorang mantan Kalapas Kerobokan Denpasar yang tidak mau disebutkan identitasnya. Dia mengatakan jika di dalam LP terjadi school of crime, yang dulu maling ayam, karena terjadi sosialisasi di antara mereka komunikasi terus-menerus, sehingga peniruan-peniruan itu ada, setelah lepas bisa menjadi penjahat kambuhan. Pengakuan ini menunjukkan keterbatasan yang dimiliki LP dalam sistem pembinaan. School of crime dengan beragam polanya di dalam LP sulit dibuktikan. Karena pola yang dijalankannya berdasarkan transmisi kejahatan yang selanjutnya dikatakan sebagai proses sosialisasi antara warga binaan senior kepada warga binaan junior atau lebih spesifiknya lagi dapat dikatakan sebagai proses sosialisasi kejahatan. puspa


Dulu Pemakai, Kini Bandar

KERUSUHAN di Lembaga Pemasyarakatan (LP) berulang kali terjadi. Pemicunya tak hanya kelebihan penghuni, tetapi juga akibat salah kelola. Fasilitas yang tak memadai hingga minimnya pengawasan, membuat LP tak kunjung mampu menjadikan narapida orang siap berdaptasi dengan masyarakat setelah lepas. Yang ada, para narapidana malah naik status dalam dunia kejahatan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H. membenarkan bahwa paradigma yang terjadi belakangan ini bahwa LP, baik itu secara nasional kerap dijadikan ajang transaksi narkoba. “Sehingga tidak salah jika kerap warga dengan kasus kecil, seperti pencurian setelah masuk ke dalam LP akan naik tingkat menjadi penjual narkoba,� ujarnya. Kondisi ini disebabkan sejumlah faktor, contohnya saja perbedaan pelayanan pada narapidana dan kapasitas lapas yang tidak memadai, sehingga timbul riak-riak seperti bentrok antarnapi, kerusuhan dengan sipir di dalam lapas dan sebagainya. Untuk itu, paling tidak harus ada perubahan sistem, serta yang terpenting bagaimana meningkatkan kedisiplinan sipir dan integritas sipir dalam pelayanan. Integritas para sipir harus betul-betul tinggi karena selama ini bukan rahasia umum lagi apa pun dikenakan pungutan. Seperti ingin menengok atau masuk ke lapas harus bayar dan sebagainya. Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan itu artinya warga yang entah dengan kejahatan apa pun masuk ke lapas menjadi tahanan pada saat keluar bisa menjadi kemasyarakatan, artinya melalui pendidikan dan keterampilan yang telah diberikan di dalam lapas. “Bila perlu selipkan materi ajaran agama,� tegasnya. puspa 1 - 8 September 2013

21


Tinggal Mimpi

UNGKAP

A

ngan-angan masyarakat Buleleng menikmati pelayanan kesehatan yang layak kini tinggal mimpi. Gubernur Mangku Pastika justru membangun rumah sakit internasional di Denpasar.

Sejak dulu masyarakat Buleleng mengidam-idamkan puskesmas rawat inap. Mereka bermimpi memiliki fasilitas kesehatan lengkap dengan dokter umum dan dokter spesialis. Wayan Purnamek dari LSM Jari Simpul Buleleng mengaku ingat betul ketika Mangku Pastika kampanye lima tahun lalu. Saat itu Mangku Pastika menjanjikan membangun puskesmas rawat inap di tiga titik di Buleleng. “Tetapi kenapa hingga kini itu tak dibangun, justru membangun rumah sakit internasional,” katanya. Purnamek juga mengaku sakit hati mendengar tentang proyek pemba-

ngunan rumah sakit internasional di Denpasar. Padahal, di Buleleng banyak pasien miskin di RSUD tak mendapatkan kamar, karena fasilitas rawat inap memang kurang. Selain itu, banyak puskesmas yang fasilitasnya tak memadai. “JKBM memang jadi harapan masyarakat. Namun kualitas pelayanannya parah. Kamar tidak ditambah, sehingga banyak yang harus dirawat di lorong,” katanya. Padahal, melihat letak geografis Buleleng yang luas dan memiliki banyak desa yang lokasinya terpencil. “Jika memang ingin membangun bidang kesehatan di Buleleng, dana untuk membangun rumah

sakit internasional itu bisa dipakai untuk membangun puskesmas rawat inap,” sarannya. Keinginan untuk memiliki puskesmas dengan fasilitas rawat inap juga sempat disampaikan Pemerintah Kabupaten Buleleng sendiri. Ketua Komisi B DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa menyatakan Pemkab Buleleng telah mengajukan permohonan dana untuk membangun rumah sakit dengan kualitas yang lebih bagus dan membangun puskesmas. “Namun permohonan itu tak disetujui,” ucapnya. adnyana ole

Buleleng

Motto “Singa Ambara Raja” Jembrana

Nama Resmi Ibukota Provinsi Batas Wilayah

Luas Jumlah Penduduk Wilayah Administrasi Jumlah Penduduk Miskin (th. 2010)

22

1 - 8 September 2013

: : : :

: : : :

Kabupaten Buleleng Singaraja Bali Utara - Kabupaten Karangasem Selatan - Kabupaten Badung, Gianyar, Bangli dan Tabanan Barat - Laut Jawa/Bali Timur - Kabupaten Badung, Gianyar Bangli dan Karangasem 1.364,73 km 898.997 jiwa2 Kecamatan : 9, Kelurahan : 19, Desa : 129 45.900 jiwa

Melambangkan Kelincahan dan Semangat Kepahlawanan Rakyat Kabupaten Buleleng

Buleleng

BULELENG

grafis:asd/BaliPost


SOROT

Lupakan Tanah

Kelahiran

M

asa kepemimpinan Made Mangku Pastika selama lima tahun terakhir nyaris melupakan tanah kelahirannya. Meski awalnya warga Bali Utara memiliki harapan besar ketika Gubernur Bali berasal dari Buleleng. Setelah lima tahun berlalu, harapan itu tinggal kenangan, karena pembangunan Bali masih dianggap tak memihak pada Buleleng dan masih lebih banyak menumpuk di Bali Selatan. Hal itu diakui Ketua Komisi B DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa terkait perkembangan pembangunan lima tahun ke belakang. Menurut Mangku Budiasa, selama lima tahun ke belakang ini Buleleng sepertinya tak mendapatkan apa-apa, meskipun gubernurnya berasal dari Buleleng. Menurut Budiasa, pada pilkada tahun 2008 warga Buleleng memberikan suaranya untuk Mangku Pastika dengan kemenangan hampir 80 persen. Artinya, masyarakat Buleleng yang termaginalkan punya harapan besar kepada Mangku Pastika untuk memperjuangkan Buleleng menjadi lebih maju. Masyarakat berharap ada satu perubahan yang lebih baik di Buleleng. “Warga dari Buleleng Barat sampai Timur punya harapan yang sama,” katanya. Harapan masyarakat Buleleng, kata Mangku Budiasa, adalah menyelesaikan persoalan kemiskinan, pengangguran, tenaga kerja dan infrastruktur. Terciptanya lapangan pekerjaan di Buleleng untuk menarik orang Buleleng yang selama ini bekerja di Bali Selatan. Namun, apa yang terjadi? “Sampai akhir ternyata tetap sebagai harapan. Apa yang diwacanakan, hingga kini masih dalam tatanan wacana,” katanya. Mangku Budiasa mengatakan, sangat wajar warga Buleleng meminta perhatian besar dari gubernurnya. Selain potensinya besar untuk dikembangkan dan selama ini tak mendapatkan perhatian, juga karena secara politik suara yang disumbangkan warga Buleleng untuk memenangkan gubernur juga banyak. “Jadi, wajar Buleleng meminta perlakuan khusus,” katanya. Senada disampaikan tokoh LSM di Buleleng, Anton Sanjaya Kiabeni. Dia sangat pesimis dengan kepemimpinan Mangku Pastika untuk menyeimbangkan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara pada periode berikutnya. Karena janji-janjinya ketika berkampanye pada

lima tahun lalu banyak tidak ditepati. Padahal, janji-janji politik itu adalah kesepakatan pemimpin dengan rakyat. “Konstitusi tertinggi itu adalah perjanjian dengan rakyat. Jika janji dilanggar itu artinya inkonstitusi,” katanya. Menurut Anton, pemimpin Bali banyak menelantarkan potensi-potensi pariwistaa budaya dan potensi alam. Janji seperti jalan tembus Singaraja-Denpasar tak ada wujudnya hingga kini. Bahkan tanda-tandanya pun tak ada. Katanya sudah keluarkan dana untuk studi tetapi tak ada apa-apa,” katanya. Sementara itu tokoh masyarakat dari wilayah Catur Desa (Munduk, Gobleg, Gesing dan Umajero) Putu Ardana membenarkan bahwa dirinya selaku masyarakat biasa awalnya punya harapan besar terhadap kepemimpinan Mangku Pastika untuk memajukan Buleleng. Dia berharap Gubernur membangun daerah Buleleng dengan lebih spesial. Artinya ada hal-hal yang lebih substantif yang dibangun di Buleleng, seperti yang dilakukan Gubernur Ida Bagus Mantra dengan Pesta Kesenian Bali (PKB) dan pembangunan LPD. “Harus ada terobosan untuk itu, agar Buleleng benar-benar bisa maju,” katanya. Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undiksha Singaraja I Putu Gede Parma, S.St.Par., M.Par. mengatakan, Gubernur itu memang milik Bali, namun Buleleng wajar meminta perhatian lebih serius. Dasarnya kelayakannya, pembangunan Buleleng memang layak untuk dikembangkan, apakah gubernurnya dari Buleleng atau luar Buleleng. “Siapa pun gubernurnya, Buleleng dengan berbagai permasalahan dan potensinya layak mendapat perhatian lebih serius. Apalagi gubernurnya dari Buleleng,” katanya. Menurut Parma, potensi Buleleng untuk dikembangkan itu memang besar. SDM besar, potensi alamnya besar, garis pantai terpanjang, pontesi kelautan besar, potensi perkebunan juga tak kalah. “Berangkat dari sana, seharusnya gubernur bisa memulai memetakan bahwa Buleleng dibawa ke mana, mumpung kondisinya belum sepadat di Bali Selatan. Lebih baik membanguni tanah kosong daripada membangun dengan membongkar bangunan yang sudah ada,” katanya. adnyana ole

Lovina 1 - 8 September 2013

23


Duit Duit KORUPSI

Lagi I

Made Supartha

balipost.com/ dituding.php

24

1 - 8 September 2013

su bagi-bagi uang kini menerpa anggota Dewan terhormat; DPRD Bali. Dugaan ini menguat setelah ada bocoran bagibagi uang di Bappeda Bali saat presentasi Pra-FS Unud. Jumlahnya bervariasi. Ada Rp 50 juta ada pula lebih, tergantung jabatannya. Anggota DPRD Bali Made Supartha meyakini isu itu benar adanya. Sebab, ada pengakuan angota DPRD kepada salah satu Ketua Komisi di DPRD Bali. “Sudah ada yang ngomong dengan salah satu ketua komisi. Yang ngaku itu dari Komisi I. Jadi ketika sudah ada pengakuan, mestinya dugaan suap itu sudah bisa diusut,” ucapnya, Selasa lalu. Dugaan bagi-bagi uang ini, sebenarnya telah berembus sejak lama. Hal yang sama pernah dialamatkan kepada Gubernur Bali Mangku Pastika menjelang pilgub, Mei lalu. Publik menduga ada suap dan aliran dana investor kepada Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta (paket Pasti-Kerta) pada kampanye Pilgub Bali, Mei 2013. Namun tudingan itu langsung dibantah Mangku Pastika. Saat ditanya apakah ia menerima uang dari investor untuk kepentingan kampanye Pilgub Bali Mei 2013, Pastika pun menjawab, “Tidak (menerima suap dari investor untuk kampanye - red). Tidak ada seperti itu.” Sebelumnya, Ketut Sudikerta juga membantah menerima suap atau uang dari investor terkait rencana reklamasi. Ia juga menegaskan tak ada menerima uang untuk kepentingan kampanye pilgub dari investor mana pun. Bantahan serupa juga disampaikan Ketua Tim Kampanye Pasti-Kerta, Made Mudarta. Menurutnya, pihaknya sama sekali tidak ada menerima dana dari investor untuk kampanye, dan tidak juga ada dana dari investor yang berencana mereklamasi Teluk Benoa. ‘’Kami tidak menerima dana dari investor mana pun, apalagi dari investor proyek reklamasi Teluk Benoa,’’ kata Mudarta, Kamis (18/7). Lalu bagaimana dengan dugaan ‘’hujan duit’’ yang tidak merata jatuh di DPRD Bali? Wakil Ketua Komisi I Gusti Putu Widjera mendesak agar KPK segera turun ke Bali. Demikian pula Kejaksaan Tinggi Bali harus memberi atensi terhadap kasus tersebut. Alasannya, isu kongka-

likong dan suap reklamasi dan nonton F1 yang dibiayai investor telah jadi bola panas. Walaupun duduk di Komisi I yang terkait erat dengan rencana reklamasi ini, ia mengaku sama sekali tak pernah dilibatkan untuk rapat, apalagi terima suap. “Saya tidak terlibat sama sekali soal reklamasi maupun nonton F1. Selama masalah reklamasi berkembang dan ramai di media massa, saya hanya sekali terlibat menerima aspirasi dari ForBali tanggal 13 Agustus. Selebihnya saya tidak tahu,” ujarnya. Kata politisi Partai Demokrat ini, isu kongkalikong dan suap reklamasi ini sangat mencederai dan merusak citra lembaga dewan. Tindakan itu melecehkan lembaga dewan terhormat. Anggota dewan jangan sampai melacurkan jabatannya demi uang. Ketika itu dilakukan ini bagian dari gratifikasi. Karenanya aparat penegak hukum baik KPK, Kejati segera turun. Usut ini! Lalu bagaimana tanggapan Ketua DPRD Cok Ratmadi? Soal isu kongkalikong dan bagi-bagi uang reklamasi Teluk Benoa dan anggota dewan menonton F1 di Malaysia dibiayai investor, Cok Ratmadi mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu ada yang nonton F1 ke luar negeri. Mungkin ada anggota dewan yang ke luar negeri, tapi itu dalam rangka tugas dengan dana dari DPRD,” kata Cok Rat. Ia juga menegaskan dirinya tidak terlibat dugaan suap reklamasi kendati memang dirinya yang menandatangani rekomendasi DPRD Bali Nomor 660/14278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012 soal mendukung pihak eksekutif menindaklanjuti kajian LPPM Unud. “Saya tidak ikut-ikutan dan tidak dapat apa-apa,” katanya, Selasa lalu. Soal adanya desakan sejumlah anggota dewan agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Bali mengusut hal itu, Cok Ratmadi mempersilakan BK bekerja menindaklanjuti hal itu. “Itu tugas dan urusan BK. Silakan BK bekerja dan mempelajari masalah itu. Siapa yang dapat dan untuk apa duit itu. Nanti baru disampaikan kepada pimpinan dewan dan dibicarakan dalam rapat pleno,” pungkasnya. widana


Ngurah Rai Juga T R A N S P O R TA S I

Caplok

Mangrove

Pengembangan Bandara Ngurah Rai

Tahap II (1998-2000) Dikerjakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memperluas landasan pacu dan fasilitas lainnya. Pembanguna fasilitas itu mencaplok 12 Ha hutan mangrove. Tahap III Meliputi Pengembangan Gedung Terminal, Gedung Parkir, dan Apron. Luas terminal domestik akan dikembangkan hingga total luasnya mencapai 12.000 m yang akan digunakan sebagai terminal internasional. Dengan kondisi tersebut, Bandara Ngurah Rai akan mampu menampung hingga 25 juta penumpang dari 13,5 juta sebelumnya. Perluasan Bandara Ngurah Rai memerlukan dana Rp 2,8 triliun.


B

andara Ngurah Rai dibangun pada tahun 1930 oleh Departement Voor Verkeer en Waterstaats (semacam Departemen Pekerjaan Umum). Landasan pacu berupa airstrip sepanjang 700 m dari rumput di tengah ladang dan kuburan di Desa Tuban. Proyek dilanjutkan tahun 1963-1969 diberi nama proyek Airport Tuban dan sekaligus sebagai persiapan internasionalisasi Pelabuhan Udara Tuban. Proses reklamasi pantai sejauh 1.500 meter dilakukan dengan mengambil material batu kapur yang berasal dari Ungasan dan batu kali serta pasir dari Sungai Antosari, Tabanan. Seiring selesainya temporary terminal dan runway pada Proyek Airport Tuban, pemerintah meresmikan pelayanan penerbangan internasional di Pelabuhan Udara Tuban tanggal 10 Agustus 1966. Penyelesaian Pengembangan Pelabuhan Udara Tuban ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Agustus 1969, yang sekaligus menjadi momen perubahan nama dari Pelabuhan Udara Tuban menjadi Pelabuhan Udara Internasional Ngurah Rai (Bali International Airport Ngurah Rai). Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kargo, maka pada tahun 1975 sampai dengan 1978 pemerintah Indonesia kembali membangun fasilitas-fasilitas penerbangan, antara lain dengan membangun terminal internasional baru. Pengembangan Fasilitas Bandara dan Keselamatan

Penerbangan (FBUKP) tahap I Proyek FBUKP tahap I (1990 – 1992) meliputi Perluasan Terminal yang dilengkapi dengan Aviobridge, perpanjangan landas pacu menjadi 3.000 meter, relokasi taxiway, perluasan apron, renovasi dan perluasan gedung terminal, perluasan pelataran parkir kendaraan, pengembangan gedung kargo, gedung operasi serta pengembangan fasilitas navigasi udara dan fasilitas catu bahan bakar pesawat udara. Pengembangan Fasilitas Bandara dan Keselamatan Penerbangan (FBUKP) tahap II Proyek FBUKP tahap II (1998-2000), pengembangan bandara dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, antara lain dengan memanfaatkan hutan bakau seluas 12 ha untuk digunakan sebagai fasilitas keselamatan penerbangan. Pengembangan Fasilitas Bandara dan Keselamatan Penerbangan (FBUKP) tahap III Rencana Proyek FBUKP tahap III meliputi Pengembangan Gedung Terminal, Gedung Parkir, dan Apron. Luas terminal domestik saat ini hanya akan dikembangkan hingga total luasnya mencapai 12.000 m yang nantinya akan digunakan sebagai terminal internasional. Dengan kondisi tersebut, Bandara Ngurah Rai akan mampu menampung hingga 25 juta penumpang. parwata

BP/eka


HIBURAN

Paling Seru Yenni Agung

D

ua dunia yang jauh berbeda ditekuni Yenni Agung; artis sekaligus kontraktor. Bagaimana ia melakoni keduanya itu? “Semua harus berlandaskan cinta,” jawab Yenni yang sering tampil di layar televisi dalam film televisi yang ditayangkan SCTV. “Ketika mendirikan bangunan, aku menganggap bangunan itu milikku, bukan karena aku mengerjakannya karena dibayar. Walau lembur sampai malam, aku pasti mengerjakannya dengan perasaan bahagia. Begitu pula saat aku melakoni peran yang diberikan padaku. Kita harus mencintai apa yang kita kerjakan,” imbuh Yenni Agung saat kami bertemu di project site di Sanur. Mencintai apa yang dikerjakan, itulah pelajaran yang juga ditangkapnya dari artis senior, Tarzan, saat ia bermain dalam satu judul FTV. “Kesehariannya, Tarzan terlihat biasa saja. Tetapi, saat memerankan sesuatu, dia sangat terlihat begitu mencintai dunia seni yang membesarkan dirinya,” ungkap Yenni. Yenni merasa beruntung sempat beradu akting dengan Tarzan. Sebelum menikmati tur keliling Eropa liburan lalu, Yenni masih sempat syuting bersama Tarzan dan Indra Birowo. “Ini syuting yang paling seru,” kata Yenni. Bermain dalam satu judul dengan artis senior menjadi pengalaman tersendiri. “Waktu kecil aku sering lihat Tarzan di televisi. Eh, sekarang aku malah bisa main bareng,” katanya semringah. Yenni belajar banyak dari Tarzan. Di FTV itu, ia berperan sebagai istri Tarzan. “Tarzan lebih banyak berimprovisasi, terutama adegan lucu. Ada skenario, tapi improvisasinya bagus sekali. Bahasa tubuhnya juga sangat bagus saat memainkan peran. Aku belajar langsung dengannya, ini ilmu tinggi yang kudapat secara gratis,” katanya sembari tersenyum. Pelajaran lain yang dipetiknya dari Tarzan adalah bagaimana seorang Tarzan sangat menghargai fansnya. “Tarzan benar-benar peduli pada fansnya,” ujar Yenni. Selain cinta pada bidang yang ditekuni, Yenni memberikan kiat khusus agar kita berhasil. “Kita harus penuh totalitas dengan pekerjaan,” ka-

28

1- 8 September 2013

tanya. Saat bekerja, Yenni akan mencurahkan semua pikiran dan tenaganya bagi pekerjaan itu. “Kadang orang berpikiran, kerja kok matimatian. Bagiku, ini persoalan totalitas,” tuturnya. Setelah penuh bekerja, Yenni memberi penghargaan bagi dirinya dengan berlibur. “Kalau sedang liburan, ya liburan saja. Tak perlu memikirkan pekerjaan,” katanya. Kesukaan Yenni adalah wisata ke berbagai negara. “Jalan-jalan adalah caraku menyegarkan tubuh dan pikiran. Dengan sering ke luar negeri, sama saja dengan menambah wawasan. Juga, menambah koleksi pernak-pernikku,” katanya seraya tertawa. Lalu, apakah sudah ada rencana syuting ke depan? “Belum. Biasanya panggilan syuting datang dua hari sebelum syuting,” kata Yenni. Saat ini, Yenni sedang terikat kontrak eksklusif dengan salah satu rumah produksi. “Tawaran main banyak, tapi nggak bisa diambil semua,” ujarnya. Karena kontrak eksklusif itu, Yenni tak boleh terlibat dengan rumah produksi lain dengan kategori produksi yang sama. “Kalau bermain dalam layar lebar, masih diizinkan,” tambahnya. Saat ini, Yenni sudah membintangi lebih dari 60 judul FTV. Beberapa FTV yang paling disukainya yaitu “Ramona Cinta Gilaku”, “Kalau Jodoh akan Kukejar”, “Ratu Branded in Love”, “Cinta di Layang-layang Jingga”, dan “Senyum Kirana”. Disinggung tentang kariernya sebagai kontraktor, Yenni mengatakan, menjaga kepercayaan rekanan dalam kerja menjadi kunci keberhasilannya dalam bekerja. “Kepercayaan itu nomor satu,” katanya. Jika diberi pekerjaan, Yenni mengerjakannya sesuai spesifikasi yang diajukan. “Aku tak mau, karena orang awam terhadap barang proyek lalu membohongi rekanan dengan memberikan barang yang tak sesuai spesifikasi. Aku harus menjaga mutu agar orang merasa nyaman,” tuturnya. “Bagaimana aku mendandani tubuhku agar mendapatkan hasil yang sempurna, begitu pula aku mengerjakan proyek yang dipercayakan padaku,” imbuhnya. Tabloid tokoh www.tokoh.co.id


Macbeth

yang Diburu

D

iakui atau tidak, produk luar negeri terbilang laris manis di Tanah Air. Itulah yang dialami Macbeth, sepatu keluaran Amerika Serikat. “Jujur saja, orang Indonesia masih bangga pakai produk luar negeri. Karena itu, pasar produk luar negeri masih sangat besar,” ungkap Daniel Yopy, Marketing Manager PT Suluban Garment, distributor Macbeth wilayah Asia Tenggara. Menurut Yopy, penjualan sepatu Macbeth di Indonesia tak hanya didominasi oleh kota-kota besar. “Penjualan kami merata di berbagai daerah, seperti di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Begitu pula penjualan di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina,” imbuhnya. Sistem penjualan, offline dan online. Macbeth memiliki concept store dan dealer. Sistem penjualan online juga mempermudah dalam menjangkau pasar. “Rentang usia pembeli secara online dari usia 12 tahun sampai 40 tahun. Saat jam tertentu, orang kantoran yang belanja online,” ungkap pria kelahiran Bandung, 3 September ini. Jika dibandingkan produk sebelumnya, kini desain sepatu Macbeth terlihat lebih general. “Kalau dulu, Macbeth identik dengan musisi. Sekarang tidak, Macbeth lebih general dan mengikuti zaman,” ungkap Yopy. Hal ini terlihat dari desain. Kalau dulu cenderung berwarna gelap, kini Macbeth meluncurkan sepatu penuh warna. Selain itu, Macbeth juga mulai meluncurkan tas dan kaus kaki. “Ini semua sebagai upaya mengikuti pasar saja,” kata Yopy. Meski begitu, Yopy mengaku, desain sepatu yang disukai masih yang simpel dan didominasi warna gelap. “Sepatu full color belum terlalu diminati. Mungkin karena tidak semua orang berani tampil dengan sepatu mencolok,” katanya. Yang menarik, Macbeth tetap mempertahankan Macbeth Vegan. “Ada dua hal penting mengenai Macbeth,” kata Yopy. Pertama, produk Macbeth diilhami musik. Macbeth Footwear Co. didirikan pada tahun 2002 oleh musisi peraih Platinum Award Tom DeLonge bersama teman lamanya yang juga mantan promoter konser, Jon Humphrey. Karena itu, musik menjadi inspirasi mereka. Kedua, Macbeth juga dikenal karena dukungannya terhadap komunitas vegan. Dari awal, Macbeth mengambil inspirasi dari keluarga seniman vegan seperti Bane, Alkaline Trio, American Nightmare, H2O, dan Sick of It All. Macbeth menciptakan sepatu modern yang hanya terbuat dari bahan vegan. Sepatu dengan teknologi vegan pertama adalah The Eliot, diluncurkan November 2002 sebagai Vegan Design Shoes. Macbeth terus memproduksi sepatu vegan yang lebih variatif dan tahun 2007, Macbeth memenangkan Best Vegan Skate Shoe dari Peta2. Beberapa hal mengenai sepatu vegan Macbeth. Pertama, Macbeth mengembangkan modifikasi perekat sintetis berbasis air yang 100% bebas dari produk hewani. Kedua, bagian atas dari sepatu Macbeth menggunakan kanvas organik, denim, dan bahan unik berupa tenunan yang terbuat dari serat nabati dilapisi bahan sintetis hampir sama dengan nubuck leather. “Kami juga menggunakan bahan khusus seperti nylon mesh balistik,” papar Yopy. Ketiga, bagian bawah sepatu Macbeth menggunakan karet alam berkualitas premium. Tabloid tokoh www.tokoh.co.id


Aransemen Baru

Distro

M

Legenda Bali

enggeliatnya industri kreatif di Indonesia ditandai salah satunya dengan maraknya distro (distribution outlet). Tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, distro juga hadir di Yogyakarta dan Denpasar, bahkan di kota-kota kabupaten dan kecamatan. Distro adalah jenis toko yang menjual pakaian dan aksesori yang dititipkan oleh pembuat pakaian atau diproduksi sendiri. Distro umumnya merupakan industri kecil dan menengah di sektor sandang dengan merek independen yang dikembangkan kalangan muda. Produk yang dihasilkan distro diusahakan untuk tidak diproduksi secara massal, agar mempertahankan sifat eksklusif suatu produk dan hasil kerajinan. Konsep distro berawal pertengahan 1990-an di Bandung. Saat itu band-band independen di Bandung berusaha menjual merchandise mereka seperti CD/kaset, kaus, dan stiker selain di tempat mereka melakukan pertunjukan. Bentuk awal distro adalah usaha rumahan dan dibuat etalase dan rak untuk menjual T-shirt. Nanoe Biroe, penyanyi Bali yang memiliki komunitas Baduda, mengakui distro bisa menjadi penghubung antara artis dengan penggemar. Bahkan meluas untuk semua segmen, tidak terbatas penggemar saja. “Ketika saya tampil di panggung. Apa yang saya kenakan mulai dari kaus sampai

sepatu diperhatikan penggemar. Lalu mereka mencari untuk bisa mendapatkan barang-barang tersebut. Dulu saya taruh barang di rumah. Makin lama makin banyak yang mencari. Akhirnya saya pun membuat distro yang diberi nama URock di Jalan Diponegoro, Denpasar kemudian pindah ke Jalan Imam Bonjol, Denpasar untuk mengakomodir keinginan mereka,” ujar Nanoe. Pria bernama lengkap I Made Murdita ini memang memiliki jiwa seni dan kreatif dalam mengemas barang. Ide-ide itu lalu dituangkan ke dalam kaus, jaket, topi, hingga sepatu. Biasanya desain dibuat setelah ia memiliki lagu. Judul lagu berikut syairnya itu yang diimplementasikan ke dalam kreasi di kaus. Bermula dari kaus yang kemudian disablon, kini ia juga memperoduksi jaket, topi, dan sepatu. “Tahun 2005 setelah peluncuran album pertama, saya mulai punya ide untuk buat usaha clothing. Selama ini saya hanya memakai, mengapa tidak memproduksi sendiri sekalian promosi. Akhirnya saya memutuskan untuk terjun di bisnis ini,” ungkapnya. Setelah mendirikan URock, Nanoe terlibat untuk urusan desain. Karena kesibukan di bidang musik, ia sempat tak mengurusi distronya. Semua ditangani timnya. Namun, sejak 2011, Nanoe kembali untuk mengurusi distro yang memajang beragam produk termasuk yang berlabel Nanoe Biroe untuk para Baduda atau label URock yang segmennya umum. Tiap item ia batasi jumlahnya. Untuk kaus, maksimal empat lusin. Tetapi, kadang ada pesanan lebih dari itu dan URock siap melayani. Harga kaus mulai Rp 95 ribu untuk dewasa dan Rp 55 ribu untuk anak-anak. “Sekarang kami mulai menyasar nyama Bali yang ada di luar Bali. Kaus bergambar Siwa, Boma, Barong, Ganesha, dan Leak banyak dicari. Kami pun harus kreatif untuk menyiasati pasar yang terbuka ini. Salah satunya dengan menyajikan gambar-gambar yang sudah dikenal masyarakat lalu kami berikan kreasi baru. Kalau di dunia musik, ibaratnya memberi aransemen baru agar sesuai perkembangan zaman,” papar Nanoe. Bagi para Baduda, baik yang ada di Bali maupun luar Bali, mereka merasa belum afdol jika belum mengunjungi distro milik penyanyi berambut gimbal ini. Kalaupun harus melayani konsumen dari luar Bali, tak masalah bagi Nanoe dan stafnya. Mereka tinggal membungkus dan membawa ke tempat pengiriman paket. Kini konsumenlah yang banyak membantu promosi dengan memajang foto mereka di situs jejaring sosial. Bahkan ada yang sampai membuat katalog. “Kami sangat terbantu dengan sinergi ini. Kadang ada konsumen yang datang beli kaus sekalian beli kaset atau CD atau sebaliknya. Ini menunjukkan distro memiliki kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi kreatif,” tandas pria asli Buagan, Denpasar ini. Tabloid tokoh www.tokoh.co.id

1- 8 September 2013


BP/eka

1- 8 September 2013

31


B U DAYA

Persembahan Aci Usaba Sumbu

Ribuan Babi Guling

P

ersembahan ribuan babi guling saat pelaksanaan Aci Usaba Sumbu di Desa Pakraman Timbrah, Pertima, Karangasem, memang menjadi fenomena luar biasa. Betapa tidak, begitu banyak babi guling yang dipersembahkan ke hadapan Ida Batara, menjadi fenomena langka dan mungkin satusatunya di Indonesia. Namun, di balik hegemoni prosesi ritual persembahan ribuan babi guling ini, rupanya ritual ini menyimpan beban ekonomi, karena setiap warga tidak memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Aci Usaba Sumbu sudah bertahan dari zaman ke zaman. Ritual ini tergolong unik, soalnya setiap kepala keluarga menghaturkan masing-masing satu babi guling. Sehingga dipastikan ada ribuan babi guling yang dipersembahkan ke hadapan Ida Batara. Klian Desa Pakraman Timbrah I Nengah Wija menjelaskan, Aci Usaba Sumbu dilaksanakan tiap sasih kasa (tilem) dengan dua tahapan upakara, yaitu Usaba Kaja dan Usaba Kelod, di mana untuk tahun ini dilaksanakan 3 Agustus dan 6 Agustus lalu. Dalam melaksanakannya, pihak desa memilih lima remaja putri untuk menyiapkan sumbu (tiang dari bambu lengkap dengan hiasan), tiga Sumbu untuk Usaba Kaja dan dua Sumbu untuk Usaba Kelod. Wija menjelaskan, Usaba Sumbu Kaja ditujukan kepada Ida Batara Mutar Jagat dan Ida Batara Mayun dengan mendirikan tiga sumbu sebagai simbol Buana Agung (gunung). Sedangkan Usaba Sumbu Kelod ditujukan untuk Ida Betara Sri Rambut Sedana dengan mendirikan dua buah sumbu. Upacara ini di-puput buyut desa setempat. Persembahan babi guling merupakan wujud terima kasih dan syukur warga atas limpahan karunia Ida Batara, berupa hasil bumi dan ternak. Di desa yang heterogen ini, dihuni sekitar 780 kepala keluarga. Artinya, untuk Usaba Kaja dipastikan ada sekitar 780 ekor babi guling di Panti Kaler. Jumlah itu belum termasuk penduduk perempuan yang telah menikah keluar desa dan perantauan yang diperkirakan berjumlah ratusan orang, juga kerap ngaturang sesangi juga berupa babi guling. Selain itu, ada juga warga yang

32

1- 8 September 2013

menyiapkan persembahan babi guling lebih dari satu. Tidak hanya itu, untuk Usaba Kelod juga ada yang menghaturkan babi guling. “Sehingga jika itu diakumulasikan, jumlahnya bisa mencapai ribuan dalam satu prosesi Usaba Sumbu setiap tahun,” kata Wija. Adanya beban ekonomi dalam setiap pelaksanaan ritual ini diakui sejumlah warga setempat. Salah satu warga, Nengah Wira Kusuma mengatakan kemampuan ekonomi yang tidak sama, terlebih nilai ekonomis babi guling cukup tinggi, sedikit menimbulkan kesan persembahan babi guling sebagai tuntutan sosial, bukan keikhlasan spiritual. Meski pihak desa tidak mengharuskan, namun secara sosiologis, jelas ini menjadi tuntutan normatif suatu kehidupan sosial. Kondisi ini, kata dia, tanpa disadari masing-masing individu dalam melaksanakan kewajiban sebagai umat mengandung unsur paksaan dan memerintah. “Bahkan, ada yang sampai mencari utang agar bisa membeli babi dan ikut menghaturkan persembahan,” jelasnya. Beberapa warga nekat melakukan itu, soalnya jika warga lainnya mengetahui salah satu warga tidak ikut larut dalam hegemoni Usaba, maka warga itu akan kejotan yaitu warga lain memberikan beberapa potong daging babi gulingnya usai dihaturkan. “Jadi warga kadang malu kalau sampai kejotan, sehingga warga berani mencari utang agar bisa ikut menghaturkan persembahan,” imbuhnya. Namun, di balik itu menurut Wira, seharusnya warga yang seperti ini harusnya sadar, persembahan babi guling jangan dijadikan beban. Karena ajaran agama dan ritual ini sendiri tidak ada awig yang mengharuskan warga menghaturkan babi guling. Artinya, melaksanakan persembahan babi guling harus didasari rasa tulus ikhlas. Bahkan, seharusnya kejotan itu, jangan sampai menimbulkan rasa malu. Justru itulah cara-cara luhur yang diwariskan leluhur dalam menjaga kekerabatan dan kerukunan antarwarga. Persembahan babi guling diartikan sebagai pertanda kemakmuran, artinya kemakmuran seharusnya menjadi milik bersama, baik yang ekonominya mampu maupun tidak. bagiarta


BP/gik

1- 8 September 2013

33


34

1- 8 September 2013


”Mabarang”

Tradisi di Timbrah T

radisi Mabarang dilaksanakan setelah upacara dan upakara Usaba Kaja selesai. Truna adat di Desa Timbrah, Karangasem melaksanakan tradisi Mabarang selama empat hari di balai pertemuan desa. Menurut tokoh masyarakat Desa Pakraman Timbrah Nengah Sukada, Mabarang merupakan proses mabiasa Ida Batara selama Aci Usaba Sumbu sebagai tanda Ida Batara tedun di tengah–tengah warga dengan simbol Jempana. Ini sebagai simbol Ida Batara untuk makenak– makenakan (bersenang-senang). Di Desa Timbrah, ada 15 Jempana atau linggih Ida Batara dan empat arca yang di-linggih-kan di tiga Pura Panti, yakni arca Dewa Batara Gunung, Sakenan, Guliang, dan Tunggujalan. Panti Kaler merupakan linggih Ida Batara Mutar Jagat, Ida Batara Mutar Anom, Ida Batara Mayun, Ida Batara Bagus Sakti, Ida Batara Gedong Baas, dan Ida Batara Nganten Tenganan. Sementara untuk Panti Tengah linggih Ida Batara Gede Beten Bingin, Ida Batara Nganten Bungaya, Ida Batara Bukit, Ida Batara Maspahit, dan Ida Batara Nanten Saren. Untuk Panti Kelod Kangin, linggih Ida Batara Kelod Kangin, Ida Batara Ketut, Ida Batara Kusamba, dan Ida Batara Kelod Kangin. Mabarang dilaksanakan selama empat hari. Sebelumnya Jempana yang berjumlah 15 buah, sekitar pukul 15.30 wita kairing masucian ke Beji Kauh. Diatur oleh prabagus, pragaluh, buyut, pamangku, dan krama maksan di tiga pemaksan yang ada. Setelah itu kembali ke desa dan mamargi (berjalan) di areal desa sebanyak tiga kali. Di dalam prosesi ini satu per satu Jempana itu diperebutkan di Balai Lantang. Pantauan saat tradisi ini berlangsung, Mabarang dilakukan para truna adat bersama pemuda-pemuda di desa setempat. Mereka saat itu berkumpul di balai lantang (panjang). Sementara itu di pinggir jalan berjejer warga perempuan mengenakan pakaian adat Bali. Dalam tradisi Mabarang, para pemuda yang tergabung di bagian timur balai lantang akan bertarung sengit dengan truna adat di bagian barat balai lantang. “Perang” kedua pihak ini hanya dipisahkan balai lantang, yang juga difungsikan sebagai balai paruman desa (rapat). Saat iring–iringan Ida Batara yang sebelumnya melaksanakan masucian ke beji kauh tiba di areal desa, riuh pemuda kembali meledak, seakan tidak sabar melaksanakan ritual ini. Suara sekaa gong pria dan wanita di sebelah barat balai lantang pun makin keras terdengar, pertanda Ida Batara tedun ke areal desa. Tradisi Mabarang menjadi sesuatu yang paling ditunggu–tunggu krama. Suasananya yang tegang, namun sesekali diselangi canda dan jatuhnya sejumlah pemuda saat menarik dan memperebutkan Jempana itu, menyedot perhatian warga dan puluhan wisatawan mancanegara yang terlihat sibuk mengabadikan momen itu. Sejumlah pemuda yang sempat di wawancarai mengatakan senang melakukannya. Mereka mengaku ada rasa senang setelah lama merantau ke kota, kemudian pulang kampung, dan ikut Mabarang. Sementara Jempana yang runtuh, di-pundut kembali, dan di-linggih-kan di masing–masing pura pamaksan untuk selanjutnya disucikan kembali. Dengan tedun-nya Ida Batara, dalam proses mabarang atau nyohalang Ida itu, maka diharapkan warga selalu bisa hidup rukun dan sejahtera. Karena dalam proses mabarang itu, juga terkandung nilai–nilai kerukunan. Dengan pertarungan sengit memperebutkan simbol Ida, kedua belah pihak dilarang menyimpan dendam karena adu fisik atau oleh karena masalah apa pun. bagiarta

“Mabarang merupakan proses mabiasa Ida Batara selama Aci Usaba Sumbu sebagai tanda Ida Batara tedun di tengah–tengah warga dengan simbol Jempana. Dalam tradisi Mabarang, para pemuda yang tergabung di bagian timur Balai Lantang, akan bertarung sengit dengan truna adat di bagian barat Balai Lantang.” BP/gik

1- 8 September 2013

35


Jangan K E S E H ATA N

Hanya Salahkan

S

PSK

ejumlah pria hidung belang dikeler polisi dini hari pekan lalu. Di belakangnya, wanita muda berpakaian menor mengikuti. Salah seorang di antaranya ditengarai sebagai germo dari praktik prostitusi terselubung yang belakangan marak di Bali. Bisnis adu syahwat ini terus dibidik polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penangkapan terhadap PSK dan “mami” dari para PSK ini sudah berulang kali dilakukan. Faktanya, aksi ini tak mampu meredam pertumbuhan pengidap HIV/AIDS di Bali. Pengidap penyakit mematikan ini terus bertambah. Sejak 1987, kasus HIV/AIDS di Bali terus-menerus mengalami peningkatan. Bahkan, pada diskusi dengan tema “Ancaman Peningkatan Kasus HIV bagi Masyarakat Bali’’ yang digelar Bali Post beberapa waktu lalu terungkap kasus HIV ini makin meningkat. Koordinator Pokja Humas dan Pencegahan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali Prof. Mangku Karmaya memaparkan jumlah PSK di Bali antara saat ini 6.000 – 8.000 orang dengan perkiraan pelanggan 100.000 orang. Mengejutkannya lagi, satu di antara empat PSK positif HIV. Bahkan dari penelitian, PSK yang bekerja di jalanan seputar Denpasar, sekitar 80 persennya sudah positif HIV.

Bisnis Seksual

Meski sudah ada fakta seperti ini, bisnis seksual ternyata tetap eksis sampai saat ini. Ini menunjukkan para pelanggan PSK masih tetap ada. Oleh karenanya, jika hanya ditangani PSK-nya, tanpa menyasar pelanggannya, maka penularan HIV tidak bisa dicegah. ‘’Untuk itu pelanggannya pun harus dirangkul. Namun di sinilah kendalanya,’’ ujar Karmaya. Ia juga menuding kesadaran memakai kondom di Bali hanya mencapai 30-40 persen. Jadi jika dari 100.000 pelanggan PSK, hanya 30-40 ribu yang terlindung, sisanya 60 ribu memiliki potensi besar terinfeksi HIV. Ketua VCT RS Sanglah Prof. Tuti Parwati Merati memaparkan HIV pada masa inkubasinya yaitu 5-10 tahun memang tidak menimbulkan gejala. Inilah yang membuat pasien HIV pada awalnya merasa tidak perlu berobat, selain takut didiskriminasi oleh masyarakat. Padahal jika diketahui pada masa ini, penderita bisa diobati sehingga tidak sakit dan menularkan virusnya kepada orang lain. Ruang lingkup infeksi HIV saat ini pun meluas dari anak hingga orang tua. Tuti pernah merawat pasien HIV usia 76 tahun, yang artinya terinfeksi sekitar umur 66 tahun. Dari pengakuan pasien, ia sering menyewa jasa seks di kafe dekat rumahnya. ‘’Kafenya itu di desa dan dekat rumah pasien. Jadi pasien sering ke sana,’’ ujar Tuti. wira sanjiwani

36

1- 8 September 2013

“Jika hanya ditangani pekerja seks komersial (PSK)-nya saja, tanpa menyasar pelanggannya, maka penularan HIV/AIDS tidak bisa dicegah. Pelanggannya pun harus disasar. Jangan hanya menyalahkan PSK.”


1- 8 September 2013

37


Jalan Lempang OPINI

Menuju Kehancuran M

iguel Covarubias, penulis buku “The Island of Bali� (1937), telah meramalkan bahwa kehancuran Bali akan ditandai oleh dua hal. Kedua hal tersebut adalah, proses standardisasi dan komersialisasi. Kedua fenomena itu, kini sudah semakin nyata di Bali. Pertama, kita sudah telanjur melaksanakan pembangunan pariwisata dengan standar-standar Barat. Kedua, hampir semua hal sudah dikomersialkan. Di antaranya, kawasan pura, puri, sawah, jurang, sungai, pantai, dll. Terakhir kita mendengar wacana komersialisasi Tahura (Mangrove) Ngurah Rai, dan komersialisai kawasan pulau di Tanjung Benoa melalui proyek reklamasi. Sementara itu, penulis lainnya, antropolog Clifford Geertz menyebutkan bahwa Pulau Bali dan masyarakat Bali adalah masyarakat yang rumit. Serumit sesajen yang selalu disajikan oleh kaum wanita Bali kepada Tuhan-nya. Mungkin karena fenomena itulah, maka Pulau Bali tampak mataksu, dan menjadi terasa berbeda dengan kawasan wisata lainnya. Maka itu, sejatinya tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh pemimpin Bali ke depan, hanyalah memelihara alam Bali, masyarakat Bali, dan aura spiritualitas Pulau Bali. Tidak perlu melakukan hal-hal yang aneh, seperti halnya reklamasi. Gubernur Ida Bagus Mantra tercatat melakukan kebijakan dengan mengorbankan APBD, untuk melaksanakan Pesta Kesenian Bali (PKB), membuat LPD pada setiap desa adat, mencetuskan filosofi Pariwisata Budaya untuk pariwisata Bali, dll. Beliau nyaris tidak melakukan pembangunan fisik yang berlebih (kontroversial). Semua tindakan dan pemikirannya, hingga kini tetap abadi di hati sanubari masyarakat Bali, yang terus memperjuangkan pola pikir Bali yang ajeg. Secara teoretis, dalam banyak buku ilmiah disebutkan bahwa peran sang pemimpin sangat dominan artinya dalam kehidupan sebuah organisasi. Peranan sebuah organisasi akan sangat ditentukan oleh watak pemimpinnya. Oleh karenanya dalam sejarah dunia, kita secara abadi mengenal peran Firaun di Mesir, Napoleon di Prancis, Hitler di Jerman, Mao Tse Tung di Cina, Jenderal Washingtown di Amerika, Soekarno-Hatta-Syahrir di Indonesia, Mahatma Gandhi di India, Nelson Mandela di Afrika Selatan, Ho Chi Min di Vietnam, dll. Mengapa mereka terus dikenang? Karena mereka mampu membuat

38

1- 8 September 2013

Wayan Windia negaranya tetap ajeg. Bagaimana dengan Pemimpin Bali? Bali sejatinya tidak memerlukan pemimpin yang berkolaborasi dan tunduk pada kehendak syahwat investor dan kapitalis. Bagi saya, pembangunan jalan di bawah tanah, jalan di atas laut, kontrak Tahura Ngurah Rai, reklamasi di Tanjung Benoa, rencana pembangunan bandara di Buleleng adalah cerminan pemimpin kita di Bali, yang telah tunduk pada kehendak dan syahwat birahi kaum kapitalis. Baru saja jalan bawah tanah selesai, hotel kapitalis sudah menjamur di kawasan sana, dan membuat jalanan kembali macet. Saya pikir, kalau saja pulau ini dipelihara saja dengan baik, seperti halnya yang dilakukan oleh Gubernur Mantra, maka daya tarik Bali akan semakin mencuat. Wisatawan yang datang ke Bali adalah hanyalah u Mangk r Bali menang u n r e b “Gu ng hanya ara lu, sec a ya Pastik m pilkada lalakukan e la tipis da arus tidak m oversial. Ia h tr n s o ti e gk pirasi an yan kan as tindak memperhati erkembang harus rakat yang b anya main h masya rs. Jangan e k.� u d u r lewat p e s

wisatawan yang berkualitas, yang mencintai kebudayaan, dan ingin lama tinggal di Bali. Dengan demikian tidak perlu membangun hotel terlalu banyak. Sekarang, Bali sudah terjebak pada wisatawan massal. Para pemimpin kita hanya bangga dengan data kuantitas jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Pemimpin kita lupa bahwa kedatangan wisatawan massal ke Bali, hanya akan memperkuat cengkraman kaum kapitalis pada Bali. Wisatawan massal yang kuantitatif, cenderung dikendalikan oleh kalangan kapitalis. Mereka mematikan bisnis orang awak. Mereka adalah wisatawan kelas sandal jepit, dan datang ke Bali hanya untuk berak dan kencing, selama 2-3 hari, dan kemudian pulang. Selanjutnya dolar yang mereka bawa, nyaris separuhnya terbang kembali ke luar Bali. Kedatangan wisatawan massal ke Bali, juga mengundang galombang migran dan kriminal. Lalu mereka membuat Bali ini macet, kumuh, kotor, kriminalis, penyakitan (AIDS), biaya sosial yang tinggi, dll. Suasana negatif inilah yang membuat kaum kapitalis kasak-kusuk untuk meminta berbagai infrastruktur baru dalam bentuk jalan, reklamasi, memperkosa tahura, dll. Kemudian yang menjadi korban adalah orang Bali dan alam Bali. Sawahnya habis, pantainya dikikis, jurangnya bobrok, kesan aura Bali mulai sirna, bangunan tinggi makin mencuat, bangunan khas Bali dihancurkan, dll. Inilah yang saya sebut bahwa Bali kini sedang menuju jalan kehancurannya. Pemimpin Bali ke depan harus tersadar dengan hal tersebut. Gubernur Bali Mangku Pastika yang hanya menang tipis dalam pilkada lalu, secara etis harus tidak melakukan tindakan yang kontroversial. Ia harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang lewat pers. Jangan hanya main seruduk. Sementara itu, saya juga khawatir dengan rendahnya kualitas wakil rakyat di Bali dalam pemilu yang akan datang. Karena saya tahu tentang proses rekrutmennya yang asal comot. Dengan demikian, mereka tentu tidak menghayati secara intens tentang ideologi yang akan diperjuangkan oleh partainya. Kalau wakil rakyat tidak memiliki ideologi (dan dalam otaknya hanya ada lembaran rupiah), maka persekongkolan antara eksekutif dan legislatif di Bali ke depan, akan makin intens. Situasi sosial politik seperti ini akan makin lempang menuju jalan lurus kehancuran Bali.


EKONOMI

Akan Terjadi Keseimbangan Baru Rupiah

K

valuta asing akan membengkak. “Bila nilai tukar rupiah yang sudah menembus level 10.849 per dolar AS, tampaknya akan mengalami kesusahan untuk turun kembali di bawah 10.000. Sebab, cadangan devisa kita bisa akan tergerus,� ungkapnya. Posisi cadangan devisa Indonesia hingga akhir Juli 2013 mencapai 92,671 miliar dolar AS. Biasanya, posisi cadangan devisa Indonesia memang selalu di atas 100 miliar dolar AS. Dari data yang terpublikasi, posisi pada Juli lalu, Bank Indonesia (BI) menghabiskan uang untuk intervensi rupiah sekitar 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 70 triliun. Bila BI terus melakukan intervensi, maka posisi cadangan devisa Indonesia akan makin terkuras. Dari tren yang terjadi, tampaknya akan terjadi equilibrium (keseimbangan) baru nilai tukar rupiah yang kemungkinan berkisar 11.000 per dolar AS.

risis ekonomi membayangi Indonesia. Anjloknya nilai tukar rupiah, membuat pemangku kebijakan kalang kabut. Pasar valuta asing (valas) pun panik. Paket kebijakan ekonomi pun ditawarkan Presiden. Pelambatan Ekonomi Sampai minggu ketiga Agustus, nilai rupiah terhadap dolar Dari sisi perbankan, dampak pelemahan rupiah itu akan memAS semakin terpuruk, bahkan sudah mencapai di level 11.000 buat pertumbuhan kredit melambat hingga 19 persen dari posisi saat per dolar AS. Pelemahan ini merupakan yang terjelek sejak krisis ini di kisaran 22 persen dan likuiditas domestik makin berkurang, 2008. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tak bisa sepenuhnya sehingga hal itu dapat berdampak pada perlambatan ekonomi disalahkan atas kondisi ini. Sebab, dalam kurun tiga bulan terakhir, Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergeser ke bukan hanya rupiah yang mengalami depresiasi, juga beberapa kisaran 5,9 - 6,0 persen dari yang ditargetkan pemerintah sebesar mata uang asing di Asia. 6,3 persen pada tahun ini. Persoalan fundamental Indonesia saat Lalu apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia secara makro, juga ini adalah digunakannya rezim devisa bebas. Rezim ini membuat dampaknya bagi masyarakat Bali? Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi uang panas (hot money) dari asing bebas keluar-masuk. Kondisi ini Indonesia (ISEI) Bali Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., yang seringkali membuat nilai tukar rupiah mudah bergejolak. M.M. berpendapat, Secara umum secara makro kondampak melemahnya disi ini sudah cukup rupiah di Bali sama berbahaya. “Jangan dengan yang diraUpaya memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah. Untuk mewujudkannya, dianggap remeh. sakan masyarakat pemerintah mendorong ekspor dan memberikan tambahan pengurangan pajak untuk ekspor padat karya yang Pemerintah dan BI Indonesia lainnya. memiliki ekspor minimal 30 persen dari total produksi. Menurunkan impor minyak dan gas dengan mendorong jangan sampai lalai Ada sisi positif dan penggunaan biodiesel. Menetapkan pajak impor barang mewah dari sekarang 75 persen menjadi 125-150 persen, dan memperbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi kuota. karena ini tandasisi negatifnya. Dari tanda titik kritis. sisi positifnya, para Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan memastikan defisit fiskal tetap berada pada Kalau dolar sameksportir Bali (terkisaran aman 2,38 persen serta penambahan pengurangan pajak untuk industri padat karya. pai Rp 11.000 maka masuk kerajinan dan Upaya untuk mempercepat investasi. Pemerintah akan menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan akan mengacaukan barang seni lainnya) fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan ekonomi Indonesia,� dan pengusaha ininvestasi. Pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat ucapnya. dustri pariwisata investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan. Salah satu yang selama ini dampak yang palmenerima valuta asUpaya menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Untuk mewujudkannya, ing nyata akan mening, khususnya dolar pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia terkait inflasi. Sedangkan jadikan melesetnya untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk mengubah tata AS, tentu akan sanniaga sejumlah komoditi yang harga di pasarannya mudah berbagai implemengat senang dengan terganggu. tasi APBN 2013 melemahnya rupiah. dan RAPBN 2014, Sebab, dengan menkarena asumsinya guatnya dolar AS, yang dipakai adalah hasil penjualannya Rp 9.700 per dolar dirupiahkan akan AS. Dengan asumsi menjadi lebih benilai tukar sebesar sar. Misalnya, sebeitu, dan kenyataan lumnya dengan nilai dolar tembus Rp ekspor 100 dolar AS grafis:asd/BaliPost 11.000, maka diakan memperoleh pastikan memRp 900.000 (saat bengkaknya defisit. kurs Rp 9.000 per Banyak anggaran dolar AS), maka yang akan terpangdengan jumlah yang kas. Tak hanya itu, sama akan memperpembayaran utang oleh Rp 1,1 juta. parwata pemerintah dan swasta yang ber1- 8 September 2013

39


I N V E S TA S I

Investor

Kronologi Penolakan Geothermal Bedugul

Kuasai Bali

Tak Pernah

Proyek Geothermal Bedugul sudah sering mengalami penolakan. Berikut kronologi penolakan proyek pembangkit listrik panas bumi dari waktu ke waktu. Forum Komunikasi Kelompok Pelestarian Sumber Daya Alam Kabupaten Klungkung, Pernyataan 23 Agustus 2005.

Menyerah B

ali dibidik untuk ditaklukkan. Lahan-lahan strategis diincar terus-menerus. Meskipun sempat ditolak zaman Gubenur Dewa Beratha, investor tak kenal menyerah. Kini, setelah penguasa Bali berganti, investor terus berjuang mengeksploitasi Bali. Proyek panas bumi di Bedugul dan reklamasi Pulau Pudut di Tanjung Benoa muncul lagi. Fakta ada upaya sistematis untuk menetang aspirasi krama Bali dalam menolak investasi belakangan ini terus menguat. Proyek Geothermal Bedugul yang nyata-nyata ditolak oleh Gubenur Bali Dewa Beratha belakangan berembus kencang lagi. Terpilihnya putra Bali Jero Wacik sebagai Menteri ESDM justru tak membuat rencana eksploitasi panas bumi Bedugul redup. Bahkan, Jero Wacik menargetkan 2014 Bali memiliki pembangkit panas bumi. Pembangkit ini tetap menjadikan Bedugul sebagai lokasi. Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)Jero Wacik yang menyebut proyek geothermal akan jalan terus, dikritisi banyak pihak. Namun, bagi rakyat Bali yang sadar betul terhadap fungsi ruang dan kesucian alam Bali, proyek geothermal di Bedugul hanya akan mengundang bencana lingkungan. Bedugul yang dikelola sebagai daerah hulu merupakan kawasan penyangga air bagi jutaan krama Bali. Jika ini dieksploitasi, kekhawatiran terhadap rusaknya ekosistem dan tata ruang Bali akan menjadi kenyataan. Ketua Komisi III DPRD Bali IGM Suryantha Putra menegaskan, selama ini tak ada pembicaraan maupun persetujuan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Bali. “Siapa bilang DPRD Bali

40

1- 8 September 2013

sudah setuju, anggota DPRD Bali itu banyak. DPRD Bali yang mana, siapa?” sergah Suryatha Putra, Senin 17 Juni 2013 lalu. Karenanya, dia menuding klaim Wacik yang menyebut proyek geothermal akan jalan terus, hanya bualan belaka. Ia menegaskan hingga kini, Bali belum membutuhkan proyek yang ditentang hampir seluruh warga Pulau Dewata itu. Kebutuhan energi Bali masih mencukupi untuk jangka waktu panjang. “Hingga tahun 2025 kebutuhan energi Bali terpenuhi,” klaimnya. Bali masih memiliki cadangan energi listrik sebesar 30 - 40 persen. Pasokan itu didatangkan dari pembangkit listrik yang telah ada dan beberapa pasokan semisal 150 megawatt pasokan kabel bawah laut. Juga pasokan 350 megawatt dari Celukan Bawang, dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang sedianya akan beroperasi tahun ini, namun molor hingga tahun depan. “Pertumbuhan ekonomi kita 6,8 persen. Dari sana diperkirakan rata-rata kebutuhan energi tiap tahun mencapai 50 megawatt. Jadi, cadangan listrik yang ada mampu memenuhi kebutuhan Bali,” paparnya. Ia malah menagih janji Jero Wacik menjanjikan gas kepada Bali. “Sekarang saya tagih janjinya, mana gas untuk Bali?” tanyanya. dira arsana

Bendesa Adat Desa Wongaya Gede (Pangempon Pura Luhur Batukaru) dan Bendesa Adat Desa Jatiluwih (Pangempon Pura Luhur Petali), Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, pernyataan sikap bersama tanggal 7 Agustus 2005. Pernyataan tersebut disertai tanda tangan oleh Klian Banjar, Pekaseh, Ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD). Anggota DPD-RI Provinsi Bali di Jakarta (I Wayan Sudirta, S.H., I Nyoman Rudana, Drs. Ida Bagus Agastia, Dra. Ida Ayu Mas, pernyataan tanggal 22 Agustus 2005. Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, penolakan dengan pernyataan tanggal 5 September 2005. Penolakan Ida Pandita Sri Bhagawan Dwija Warsa Nawa Sandhi, pernyataan 15 Desember 2004. DPRD Provinsi Bali semasa Ketua DPRD Ida Bagus Putu Wesnawa merekomendasikan penolakan Geothermal Bedugul,setelah menyerap aspirasi berbagai eksponen masyarakat Bali. Gubernur Bali semasa Gubernur Dewa Made Beratha, membuat keputusan menolak Geothermal Bedugul, setelah memperhatikan rekomendasi DPRD Bali, yang isinya meminta megaproyek tersebut dihentikan. Delegasi Bali untuk Penolakan Megaproyek Geothermal Bedugul, terdiri atas beberapa Sulinggih, PHDI Bali, Pemuda Hindu, KMHDI Bali, Walhi Bali, KORdEM Bali, dan lainnya, didampingi anggota DPD-RI Wayan Sudirta, menemui Pimpinan DPD-RI, Wakil Ketua MPR-RI dan Menteri ESDM, untuk meminta dukungan untuk menolak megaproyek Geothermal Bedugul, antara lain dengan alasan agama dan budaya, karena di sekitar Bedugul terdapat 36 pura yang disucikan oleh umat Hindu. Delegasi juga mendatangi Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro guna menyampaikan penolakan terhadap megaproyek Geothermal Bedugul tersebut.


Nasib Geopark PA R I W I S ATA

di Ujung Sekop


N

asib geopark (taman bumi) Gunung Batur akan berakhir di ujung sekop. Ini realita! Setiap hari ratusan truk hilir-mudik untuk menyikirkan pasir dan batu dari Batur ke Denpasar, Badung dan kabupaten lain di Bali. Mereka dibantu ratusan buruh penambang dan belasan alat berat. Semuanya berpacu ‘’menghabiskan’’ kaki gunung yang selama ini menjadi daya tarik Kintamani. Kerusakan yang ditimbulkan dari aksi penambangan itu tidak hanya mengakibatkan kawasan Batur bopeng. Kala hujan melanda, material hasil galian berupa pasir dan kerikil turut tergerus air hujan menuju Danau Batur. Kondisi secara masif ini yang menyebabkan terjadinya pendangkalan Danau Batur. Parahnya, pemerintah Bangli yang memiliki kewenangan atas hal itu terkesan tidak berdaya menghadapi serbuan penggali. Akhirnya muncul cibiran, keberadaan geopark hanya simbol. Sebab tidak ada upaya nyata untuk menyelamatkan taman bumi tersebut. Padahal, Bangli menjadi satu-satunya kabupaten di Bali yang diakui UNESCO sebagai salah satu wilayah yang memiliki kawasan geopark. Pengakuan dunia yang didapat melalui proses panjang menjadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian masyarakat Bangli. Bupati Bangli Made Gianyar menyatakan taman bumi merupakan salah satu konsep pembangunan kawasan secara berkelanjutan untuk pengembangan sumber daya alam secara holistik. Tiga unsur sumber daya alam itu; geologi, biologi dan budaya yang dikemas secara utuh dan terpadu dalam konsep geopark. Namun apa yang menjadi obsesi Made Gianyar berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Sebab, aktivitas penambangan pa-

sir di kawasan itu secara terang benderang merusak lingkungan. Bahkan aktivitas itu menjadi salah satu sumber penopang PAD di Bangli. “Tahun ini kami menargetkan galian C sebesar Rp 2 miliar per tahun, ” kata I Ketut Riang, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli. Ketut Riang mengakui Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Pendapatan tetap berhak atas pajak dari pengerukan perut bumi yang dilakukan di tanah pribadi warga. Sebab, hasil pengerukan material bumi itu dikomersialkan oleh para pemilik lahan. Made Gianyar juga memiliki alasan tersendiri. Meski kawasan kaldera Batur telah ditetapkan sebagai geopark oleh lembaga UNESCO, menurutnya, bukan tidak mungkin pengambilan material seperti batu dan pasir masih boleh dilakukan. “Geopark itu ada fungsi konservasi dan fungsi pemanfaatannya. Ada hal-hal untuk dilestarikan, ada juga hal-hal untuk dimanfaatkan. Jadi bukan berarti baru ada geopark, tidak boleh mengambil pasir atau batu,” kilahnya. Ketua Association of Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Bali Ketut Ardana menyatakan, permasalahan yang ada di Batur Global Geopark meliputi aktivitas galian C, pengambilan batu lahar, tidak ada signage, kurangnya kebersihan dan pemahaman masyarakat tentang geopark. Pengelolaan geopark pertama di Indonesia ini, diakui Ardana, merupakan tantangan. Karena itu harus ditetapkan dalam konservasi yang melibatkan upaya menjaga kelestariannya. Ia juga menilai bahwa aktivitas bisnis yang berlangsung di Gunung Batur harus mulai dialihkan ke pariwisata. swasrina


Medali Emas vs Tukang Suun OLAH RAGA

I

a adalah Ni Wayan Badengwati (51). Ia salah satu pesilat perempuan Bali yang pernah mengukir prestasi spektakuler sebagai juara dunia. Tahun 1982, Badengwati menjadi idola. Ia melumpuhkan pesilat Singapura pada final Kejuaraan Dunia Pencak Silat. Setahun sebelumnya, Badengwati mendulang emas pada PON di Jakarta (1981). Bahkan, beberapa kali menjuarai event kejurnas. Sayangnya, sederet piala dan medali yang digenggamnya belum mampu mendongkrak kesejahteraan hidupnya. Kini, ia malah menawarkan jasanya sebagai kuli buruh angkut (tukang suun) di pasar Badung. Prestasinya sebagai juara dunia seolah tak ada yang menghiraukan. Sebagai mantan pesilat, ia terlihat cekatan melakukan bongkar muat dari mobil angkutan barang. Pesilat kelahiran 1962 di Banjar Babakan, Angantiga, Karangasem ini mengaku sejak kecil sudah membantu orangtuanya menyabit rumput untuk pakan sapi. Meskipun tak pernah bersekolah, buta huruf dan tak punya skill, keinginannya merantau begitu besar. Ia ingin terhindar dari rutinitas kerja ke sawah yang membosankan. ‘’Awalnya, aku merantau ke Gilimanuk, tetapi aku rasa kurang cocok untuk masa depanku. Selanjutnya, tetangga mengajakku ke Denpasar, dan sempat membantu berjualan es di Banjar Tampakgangsul,’’ ujarnya. Di Denpasar, ia pun mulai belajar silat pada PSPS Bakti Negara di Banjar Gemeh diasuh pelatih Nengah Ontjegan. Istri Made Wijaya yang juga pesilat itu mengatakan tenaganya seperti kaum lelaki sehingga membuat pelatih tertarik pada penampilannya di atas matras. ‘’Hampir tak ada pesilat putri yang bisa menaklukkanku. Akibatnya, dalam tiap sparring lawanku kaum lelaki. Pesilat putri seniorku Tunjung Darmayanti, yang pernah merebut emas di ajang PON,’’ sebut Badeng. “Meskipun saya mendulang emas pada kejuaraan dunia, saya pernah merengek-rengek minta pekerjaan, namun hingga kini belum mendapatkannya. Saya sadar bodoh dan buta huruf, sehingga pekerjaan yang saya dapatkan sebatas tukang sapu atau tukang kebun,’’ keluh ibu empat anak ini.

44

Akan tetapi, hasil jerih payah menggeluti silat, hingga sukses mengharumkan nama daerah dan bangsa belum sepadan dengan apa yang diterimanya. Badeng pun iri menyaksikan atlet sekarang yang meraih emas di PON bonusnya Rp 100 juta, plus diterima PNS. Sementara atlet peraih emas SEA Games bonusnya Rp 200 juta. Penghargaan atlet berprestasi dari pemerintah di Bali yang konon berupa emas 20 gram berikut uang Rp 5 juta, juga ditunggu-tunggu. ‘’Padahal, beberapa atlet Bali lainnya sempat menerimanya, tetapi saya belum,’’ terang Badeng. Jadi buruh angkat barang di Pasar Badung ditekuninya sejak sebelum menjadi atlet selama 35 tahun. Namun, apes menimpanya lagi. Badeng pun saat membantu penyelenggaraan kejuaraan silat Bakti Negara, di GOR Yuwana Mandala Tembau, kakinya tertimpa besi penyangga lampu. Praktis dirinya tak mampu lagi menjadi kuli di pasar. Ia pun hanya bekerja di rumahnya, kawasan Banjar Tegal Kangin, Umaanyar, Ubung Kaja, membikin banten porosan dan cemper. ‘’Untuk menopang ekonomi keluarga hanya mengandalkan suami yang menjual tiket bus di Terminal Ubung,’’ sebutnya. Yang membanggakan, dirinya menjadi keluarga besar PSPS Bakti Negara mulai sang suami, berikut empat anaknya menggeluti seni bela diri asli Nusantara ini. Mereka adalah Putu Kusumawati, Kadek Julianingsih, Nyoman Sri Handayani (atlet Badung yang turun di Porprov), serta Gede Oka Darma Jaya. daniel fajry


Bale Berlabuh S

BP/ap

di Madrid

aga Gareth Bale tampaknya akan segera berakhir. Kepindahannya dari Tottenham Hotspur ke Real Madrid makin nyata. Sejumlah media di Inggris dan Spanyol mengklaim kalau proses transfer pemain asal Wales itu sudah rampung. Mereka juga memberitakan kalau nilai transfer Bale adalah 86 juta pounds atau sekitar 100 juta euro, sekaligus menjadi rekor dunia baru memecahkan nilai transfer Cristiano Ronaldo. Los Blancos juga akan memberikan kontrak selama enam tahun bagi pemain berusia 24 tahun tersebut dengan gaji sebesar 8,6 juta pounds per tahun. Sebelumnya, Madrid juga sudah menyiapkan kostum dengan nomor punggung 11 bagi Bale. Salah satu media yang cukup gencar memberitakannya adalah surat kabar yang berbasis di Madrid, Marca, yang menyatakan bahwa transfer Bale sudah hampir resmi. Sementara itu, Tottenham sendiri sepertinya sudah rela untuk melepas Bale ke Madrid. Tempat Bale diisi dengan baik oleh pemainpemain yang baru datang ke White Hart Lane. Tim mampu beradaptasi

tanpa kehadiran Bale. Kehebatan Spurs tanpa Bale diperlihatkan saat menggulung Dinamo Tbilisi dengan lima gol tanpa balas pada leg pertama playoff Europa League. Manajer Andre Villas Boas tak menurunkan Bale karena sang pemain masih dililit cedera. Namun, banyak pihak yang mencibir aksi Madrid ini. Menurut pelatih Barca, Gerardo Martino, nilai transfer tersebut terlalu mahal dan dapat merusak pasaran. Apalagi, menurutnya, Bale belum pernah memenangkan trofi apa pun. “Saya tahu Bale adalah pemain yang hebat tapi apakah dia pantas untuk dihargai sedemikian besar,� ujar Martino. Terlepas dari hal tersebut, kehadiran pemain Wales tersebut akan semakin memperkuat Los Blancos khususnya di sektor kiri. Kolaborasinya dengan Crsitiano Ronaldo akan menjadi senjata terbesar Madrid musim ini. gugiek savindra

1- 8 September 2013

45


PENDIDIKAN

Bahasa Bali di Ambang R

Kematian

ahina Mabasa Bali diharapkan sebagai senjata menyelamatkan nasib bahasa Bali. Di tengah modernisasi dan revisi kurikulum bahasa Bali justru terpinggirkan. Bahkan, bahasa Bali nyaris tak terakomodasi dalam Kurikulum 2013. Demo pun sempat digelar Aliansi Peduli Bahasa Daerah se-Bali. Mereka protes, bahasa Bali dipinggirkan. Di tengah keprihatinan terhadap nasib bahasa Bali, muncul gagasan agar sekolah menggulirkan program Rahina Mabasa Bali. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kabupaten/kota se-Bali diharapkan mengakomodasi program ini. Pengamat pendidikan Drs. Putu Sarjana, M.Si. dan Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si. mengatakan, pelaksanaan program ini sangat mulia dalam menyelamatkan bahasa Bali dari ancaman “kematian permanen” sehingga perlu dijadikan program wajib yang diimplementasikan di seluruh sekolah se-Bali. “Nantinya, selama satu hari seluruh siswa termasuk para guru dan pegawai diwajibkan berkomunikasi dengan bahasa Bali saat berada di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga wajib mengontrol pelaksanaan program itu di lapangan termasuk berani menjatuhkan sanksi yang bersifat mendidik kepada setiap siswa yang melanggar ketentuan Rahina Mabasa Bali tersebut,” kata Sarjana yang dibenarkan oleh Budi Utama. Ibarat gayung bersambut, ide Rahina Mabasa Bali direspons positif Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP) Dasar dan Menengah PGRI Kota Denpasar Drs.

46

1- 15 September 2013

I Nengah Madiadnyana, M.M. Sebelum ide itu dilontarkan, kata dia, sekolah-sekolah PGRI di Kota Denpasar sudah melaksanakan program tersebut. Tercatat ada 22 sekolah yang bernaung di bawah PPLP Kota Denpasar sudah mengimplementasikan Rahina Mabasa Bali. Tiap sekolah dibebaskan menetapkan hari apa yang dipilih untuk melaksanakan program tersebut. “Jika ada rencana program Rahina Mabasa Bali ini dijadikan program resmi dan dilaksanakan serentak di seluruh sekolah di Bali, tentu saja hal itu sangat positif dan wajib didukung,” tegasnya. sumatika


1- 8 September 2013

47


MANCANEGARA

Krisis Mesir

Pengaruhi Dunia onflik politik di Mesir terus memanas. Bahkan, konfrontasi antara pendukung Presiden Mesir terguling Mohamed Mursi dengan pasukan keamanan menyebabkan ratusan orang tewas. Juru bicara Ikhwanul Muslimin yang merupakan pendukung Mursi, Gehad El-Haddad, mengatakan polisi menembakkan peluru pada demonstran yang melakukan aksinya dengan damai. “Mereka tidak menembak untuk melukai, tetapi untuk membunuh,” ujarnya. Aktivis pro-Mursi itu menambahkan, insiden ini tidak akan membuat mereka gentar dan para demonstran mengancam pertumpahan darah akan berlanjut jika tentara tidak mundur. “Kami akan tinggal di sini sampai mati satu per satu,” ujarnya. Aksi para demonstran tersebut telah berlangsung berminggu-minggu hingga dikhawatirkan akan menjadi perang saudara. Kondisi yang ricuh ini juga berpotensi meluas ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Efeknya sudah mulai terlihat dengan mulai merangkaknya harga minyak dunia. “Harga minyak terus didorong oleh situasi di Mesir karena ada kekhawatiran kekacauan meluas di Timur Tengah,” kata analis Desmond Chua dari lembaga CMC Markets. “Masih ada kekhawatiran soal bagaimana kelanjutan minyak yang harus melewati Terusan Suez serta jaringan pipanisasi Sumed,” tambahnya. Mesir sendiri bukan produsen besar minyak bumi, namun posisinya yang penting di Semenanjung Arab menjadikannya sebagai kunci pengangkutan minyak melalui Terusan Suez serta jaringan pipa Sumed. Kedua jalur ini dinilai merupakan jalur vital yang menghubungkan Eropa serta produsen minyak bumi di kawasan Teluk. Terusan Suez mengalirkan sekitar 2,5 juta barel minyak per hari, atau 2,7 persen pasokan global. Jika tidak segera ditangani maka krisis Mesir akan meluas menjadi krisis dunia. gugiek savindra

K


kericuhan terjadi dalam demonstrasi yang dilakukan para pendukung Presiden Mursi di Mesir

BP/rtr


Jalan Sehat

Merah Putih

50

1 - 8 September 2013

25 Agustus 2013


Majalah Bali Post Edisi 2