Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 8 November 2016
No. 205 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasi la
Aksi 411 Rusuh
Ditunggangi Kelompok Islam Radikal JAKARTA - Anggota MPR/ DPR Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menengarai pemicu kericuhan yang terjadi diakhir demonstrasi kasus penistaan agama pada 4 November 2016 lalu, dilakukan oleh kelompok Islam radikal yang menyusup di antara pengunjuk rasa. Dari kasus itu, dia meyakini kebhinnekaan bangsa Indonesia akan terus menghadapi tantangan dengan munculnya isu-isu SARA yang dipolitisasi sehingga menjadi sumber konflik. Khusus demo 4 November memang ada indikasi kelompok radikal dari mantan Poso, Ambon, MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), Solo dan lain-lain yang menunggangi demo ketika suasana terjadi chaos. Ditambah lagi isu Ahok ini sudah terjadi politisasi yang
menggugah sentimen umat Islam, dan mereka ini (kelompok radikal) mau merebut kekuasaan dengan sistem negara yang mereka impikan, kata Gus Yaqut dalam diskusi 4 Pilar MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Kekerasan dalam demonstrasi menurutnya juga merupakan akibat dari tokoh-tokoh agama sudah kehilangan diri se ba ga i pan ut an , d an pa ra tokoh, ulama dan kiai ini kerap kali melupakan umatnya. Ba ny a k u l a ma da n kiai sekarang ini m uncul hanya ketika ada momentum politik. setelah itu, umatnya dibiarkan jalan sendiri. Kekosongan panutan itu yang mengakibatkan masalah Ahok ini makin melebar kemana-mana, ujar politisi PKB ini. (har)
PBNU Dukung Polri JAKARTA - Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan dukungannya kepada Polri untuk menindak pelaku yang membuat ricuh unjuk rasa pada 4 November 2016. Adapun kericuhan yang ditimbulkan, kami tidak yakin itu dilakukan oleh para pengunjuk rasa damai. Kami justru menengarai dilakukan oleh kelompok yang ingin merusak pemurnian dan niat suci dari gerakan aksi damai 4 November tersebut, kata Said usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor PBNU Jakarta, kemarin. Menurut Said, PBNU mengapresiasi cara berunjuk rasa yang menunjukan demokrasi beradab dan niat tulus untuk mengingatkan etika kepemimpinan pejabat. Ia mengingatkan agar pemimpin bangsa ini tidak boleh berujar kalimat
yang kotor dan kontroversial sehingga melahirkan perpecahan di Indonesia. Sekarang saatnya bagi kita untuk memperkokoh tali ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathoniyah secara Islam dan kebangsaan bahkan ukhuwah insaniyah bersamasama, kata Said. Selain itu, Said juga meminta pemerintah untuk lebih sering melakukan dialog secara intensif dengan seluruh tokoh lintas agama sehingga tercipta suasana kondusif. Terakhir, menyerukan kepada seluruh rakyat untuk bersatu senantiasa membangun ukhuwah dalam memperkokoh ikatan kebangsaan kita, ujar Said. Jokowi telah menyambang i Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya dan menyatakan apresiasinya atas upaya PBNU dalam mendamaikan unjuk rasa. (ant)
Suluh Indonesia/ant
CHAIRUMAN HARAHAP DIPERIKSA - Mantan Ketua Komisi II DPR periode 2009-2012 Chairuman Harahap menunggu untuk diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.Ia diperiksa terkait kasus e-KTP.
Ahok :
Sudah Lapar Nih JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI 2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok enggan berkomentar terkait pemeriksaan dirinya di Mabes Polri atas kasus dugaan penistaan agam a. Saya kira sudah jelas semua, kalau mau tahu yang lain tanya ke penyidik saya m au pulang, sudah lapar nih, kata Ahok seusai diperiksa di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Berdasarkan pantauan, Ahok yang hanya memberikan keterangan singkat itu, langsung menuju dan masuk ke dalam mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B 1330 EOM yang telah menunggunya. Sementara itu, Ketua Tim Pengacara Ahok, Sirra Prayuna menjelaskan pemeriksaan terhadap kliennya dilakukan selama 9 jam dengan
22 pertanyaan ditambah pemeriksaan terdahulu 18 pertanyaan sehingga jumlahnya 40 pertanyaan. Sebelumnya, Ahok yang memakai batik berwarna coklat lengan panjang datang ke Mabes Polri pada pukul 08.15 WIB. Ada beberapa penyidik yang saya kira hari ini melakukan pemeriksan terhadap Pak Ahok. Pertama Kombes Ari Adi Putra, kemudian Suwando Nainggolan, dan beberapa penyidik lainnya, ucap Sirra. Menurutnya, pemeriksaan tersebut berjalan dengan lancar. Pak Ahok bisa menjawab dengan baik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam pemeriksaan, tuturnya. Pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut merupakan pemeriksaan untuk kedua kalinya se-
bagai terlapor. Hingga saat ini, Polri telah mendengarkan keterangan dari 29 orang saksi dalam pengusutan kasus Ahok. Di antara 29 saksi tersebut, setidaknya ada 12 orang saksi ahli yang diperiksa berasal dari ahli hukum pidana, ahli bahasa, ahli tafsir, dan ahli agama serta 13 orang saksi lainnya merupakan pihak yang melapor Ahok. Syak Wasangka Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan instruksinya agar gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dilakukan secara terbuka ditujukan untuk menghindari adanya syak wasangka atau prasangka buruk. Saya kemarin minta untuk dibuka biar tidak ada syak wasangka, kata Presiden Jokowi.
Ia sudah m emerintahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk membuka gelar perkara kasus itu. Tetapi memang harus dilihat apakah ketentuan hukum, UU membolehkan atau tidak, kata Presiden. Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan agar gelar perkara kasus dugaan penistaan dan penghinaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dilakukan secara terbuka. Beliau (Presiden) memerintahkan kepada saya untuk masalah penanganan kasus dugaan penodaan agama dengan terlapor Saudara Basuki Tjahaja Purnama harus dilakukan dengan langkah-langkah yang cepat dan transparan, kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tito mengaku mendapatkan perintah langsung dari Presiden agar gelar perkara ini dibuka kepada publik. (ant)
Suluh Indonesia/ant
APRESIASI PENGAMANAN - Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) berjabat tangan dengan Prajurit TNI seusai memberikan arahan terkait pengamanan demonstrasi 4 November, di Jakarta, kemarin. Presiden memberikan apresiasi kepada prajurit TNI yang bersama Polri telah membantu mengamankan demonstrasi 4 November lalu.
Sidang Interpol
Kuatkan Kerja Sama Kepolisian MANTAN Kapolri Jenderal (Purn) Badrodin Haiti mengatakan Sidang Umum Interpol di Nusa Dua, Bali merupakan momentum meningkatkan kerja sama Kepolisian antarnegara dalam menghadapi ancaman keamanan global dan kasus kejahatan lintas negara. Badrodin di sela-sela pelaksanaan Sidang Umum Interpol di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, kemarin mengatakan, Indonesia manfaatkan momentum ini untuk membahas kejahatan transna-
sional, diantaranya terorisme, masalah narkotika, human trafficking (perdagangan manusia). Selain itu, pihaknya berharap sidang ini menjadi momentum untuk saling berbagi pengalaman antara negara-
negara anggota Interpol dalam menghadapi kasus kejahatan di negaranya masing-masing. Ia menyebut pentingnya Polri untuk bekerja sama dengan Interpol karena dalam mengungkap kejahatan lintas negara, Polri tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama dengan Kepolisian negara lain. Kita harus bisa manfaatkan momentum untuk memecahkan masalahmasalah strategis di negara kita. Momen ini hendaknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama (antarnegara) untuk menyelesaikan sejumlah kasus kejahatan terorganisasikan, katanya. Menurut dia, hasil rumusan dari sidang yang berlangsung pada 7 - 10 November 2016, akan menjadi acuan bagi negara-negara anggota Interpol untuk mencegah dan memberantas kejahatan di negaranya masing-masing. Sementara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam pidatonya mengenai pemberantasan organisasi teroris ISIS, menekankan tentang perlunya kerja sama internasional tidak hanya dalam penegakan hukum dan upaya paksa tetapi juga upaya pencegahan. Membendung paham radikal memerlukan kerja sama di regional ASEAN dan di kawasan ini (Interpol) termasuk kerja sama internasional serta upaya diplomasi, ucap mantan Kepala BNN ini. (ant)
Suluh Indonesia/ant
AHOK DIPERIKSA - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kiri) bersiap memberikan keterangan usai diperiksa Bareskim Polri di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Ahok diperiksa sembilan jam oleh penyelidik Bareskrim Polri sebagai terlapor pada kasus dugaan penistaan agama.
Dampingi Pemeriksaan Ahok
Anggota Dewan Bantah Intervensi JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan dan anggota Komisi III DPR Juniver Girsang terlihat hadir mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjalani pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Mabes Polri. Dua anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDIP tersebut membantah melakukan intervensi terkait kehadirannya itu. Girsang menegaskan kehadirannya mendampingi pemeriksaan Ahok bukan
dalam kapasitasnya sebagai anggota komisi DPR yang menjadi mitra Polri tersebut. Klarifikasi juga diberikan kepada Kepala Bareskrim Polri dan Kadiv Propam Polri bahwa kehadirannya dalam rangka penugasan partai. Pak Trimedya selaku DPP bidang hukum, dan saya kepala Badan hukum dan advokasi pusat PDIP, kata Junimart Girsang usai mendampingi Ahok di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Selain penugasan partai, Junimart yang juga Wakil Ketua MKD DPR mengaku dimin-
ta Ahok untuk mendampingi ke Bareskrim. Namun, Junimart mengatakan peran dalam penugasan partainya hanya untuk mengkoordinir para advokat yang berada dalam badan bantuan hukum PDIP yang membela perkara Ahok. Itu yang tadi kami bawa ke sana, kami antarkan ke sana, ya sudah mereka dampingi di sana. Itu saja, ujarnya. Oleh karena itu, Junimart menegaskan kehadirannya ke Bareskrim Polri sama sekali tidak mempengaruhi atau intervensi proses hukum yang saat
ini dijalani Ahok yang diusung PDIP dalam pilkada serentak DKI Jakarta. Kalau lidik (Penyelidikan) itu kan untuk polisi melakukan klarifikasi kepada Pak Ahok, bukan penyidikan ini. Ini penyelidikan. Penyelidikan itu tentu sifatnya bukan pro justisia. Kalau penyidikan tentu kami bisa dipersalahkan untuk itu. Tapi kedatangan kami ke sana untuk mengantar teman-teman advokat badan bantuan hukum PDIP setelah itu selesai, kami pulang, terangnya. (har)