Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Jumat, 7 Oktober 2016
No. 183 tahun X
Tersangka Kasus Haji Ditahan
JAKARTA - Polisi telah menahan tujuh orang tersangka dari sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberangkatan jamaah haji ilegal menggunakan kuota haji negara Filipina. Sudah tujuh (tersangka yang ditahan), kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto di Jakarta, kemarin. Sementara dua lainnya yang belum ditahan polisi adalah tersangka HR karena ditahan Kepolisian Filipina dan seorang tersangka lainnya masih buron. Tersangka HR diduga bekerja perorangan, berbeda dengan para tersangka lainnya yang merupakan kelompok travel. Peranan HR dalam kasus ini diyakini sebagai oknum yang menyiapkan fasilitas exit permit atau izin meninggalkan
negara dengan persetujuan pemerintah setempat, dalam hal ini Filipina. HR diketahui memiliki paspor ganda yakni Malaysia dan Filipina. Polisi sebelumnya sudah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus pemberangkatan 177 calon haji asal Indonesia secara ilegal menggunakan kuota haji Filipina. Mereka adalah H, HR, Haji AS, BDMW, MNA, Haji MT,Haji F alias A, Haji AH dan ZAP. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 64 dan 63 UU No. 13/ 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. (ant)
Suluh Indonesia/ant
100 PNS Dipecat
JENGUK IRMAN - Wakil Ketua DPD GKR Hemas memberikan keterangan pers sebelumnya menjenguk kmoleganya Irman Gusman di Gedung KPK di Jakarta, kemarin.
Mendagri :
JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan dirinya telah menandatangani surat keputusan penurunan pangkat, pemberhentian hingga pemecatan dengan total lebih dari 100 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan institusi yang dipimpinnya. Saya sudah banyak buat surat keputusan, surat keputusan pemecatan, surat keputusan penurunan pangkat, surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat, kata Mendagri di Jakarta, kemarain. Dia m engatakan penurunan pangkat hingga pemecatan PNS itu dilakukan berdasarkan pada pertimbanga n k ela kuan yang tidak baik selama menjalankan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Terkait pegawai di Kem ente ri an D alam Neg eri
yang terlibat kasus dugaan korupsi e-KTP, Mendagri Tjahjo mengatakan dirinya tidak langsung melakukan pemecatan tapi menunggu hasil putusan dari pengadilan. Ya kalau sepanjang tidak (terkena) operasi tangkap tangan kita menunggu sampai inkrah dong, kan tetap asas praduga tidak bersalah, Sebelum ada putusan pengadil an ya ng m enyat a kan bersalah, pihaknya masih berpegan g pad a asa s pra duga t ak ber sala h. Ka m i kan m e nun ggu pros es hukum dulu kan belum ada putusan, tapi yang ada jabat an, ada dua direktur yang kita berhentikan. Langsung berhenti, tapi tidak kami pecat karena menunggu proses hukum kasus e-KTP ini, kan sedang proses tetap asas praduga tak bersalah, ujarnya. Sebelumnya, KPK mene-
tapkan mantan Direktur Jende ral Ke pendud ukan dan Catatan Sipil Kement erian Dalam Negeri Irman sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (eKTP) di t ahun 2011-2 012. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik 2011-2012 pa da K em endari , peny idik KPK menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan IR (Irman) Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendgari sebagai tersangka, kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta. Irman disangkakan pasal ayat 1 atau pasal 3 UU No 31
tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pid ana K orupsi j o pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP Selain Irman, KPK sudah menetapkan Direktur Pengelola Informasi Adm in istrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto sebagai tersangka dalam kasus ini sejak 22 April 2014. Program E-KTP ini secara nasional dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada 2011 dan 2012. Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten/ kota dengan targer 6 7 juta penduduk telah memiliki KTP elektronik. Namun, pada pelaksa naanny a, terdapat masalah terkait ketersediaan dan distribusi perangkat yang dibutuhkan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
CUTI PETAHANA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) berbincang dengan kolega usai sidang uji materi ketentuan cuti petahana dalam Pilkada di MK Jakarta, kemarin. Sidang menghadirkan saksi ahli yang diutus Presiden Joko Widodo yaitu Djohermansyah Djohan.
Mempertanyakan Kredibilitas Lembaga Survei PENELITI utama LIPI Siti Zuhro menegaskan perlu pengaturan untuk memisahkan antara lembaga survei dengan konsultan politik maupun tim sukses, agar tidak terjadi pembohongan publik.
Peneliti Utama LIPI ini mengatakan, setuju kalau dipisahkan antara lembaga survei, konsultan politik dan tim sukses. Menurutnya, lembaga survei mulai tidak karuan kiprahnya sejak 2008. Menurut Zuhro seharusnya lembaga survei terbuka, transparan serta integritas. Zuhro m enegaskan ber-
dasarkan penelitian yang dilakukannya pada 2008 lembaga survei tidak melaksanakan tugasnya dengan semestinya Lembaga survei tidak melaksanakan tugasnya dengan semestinya. Banyak yang melakukannya justru untuk kepentingan diri sendiri, ungkap Zuhro. Siti Zuhro mengharapkan
lembaga survei menjadi lembaga survei yang benar dengan tidak mengiring masyarakat karena sekaligus juga bertindak sebagai konsultan politik maupun tim sukses. Istigfarlah lembaga survei untuk tidak memaksakan kehendaknya, ujar Zuhro. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan lembaga survei idealnya hanya melakukan survei secara independen dan tidak menjadi konsultan atau tim sukses pasangan calon dalam pilkada maupun calon anggota legislatif. Lembaga survei yang mulai muncul sejak menjelang pemilu legislatif tahun 2004, saat ini menjadi menjadi semakin penting, kata Ahmad Riza Patria. Menurut Riza Patria, lembaga survei adalah lembaga ilmiah yang bekerja melakukan survei dengan metodologi ilmiah seharusnya bekerja secara independen, objektif, dan berintegritas tinggi. Sebagai lembaga yang independen, kata dia, lembaga survei sepatutnya tidak memihak dengan salah satu pasangan calon maupun salah satu calon anggota legislatif. Lembaga survei, idealnya hanya memotret peta politik menjelang pemilu di suatu daerah atau kondisi lainnya, katanya. Namun, realitasnya, kata dia, lembaga survei saat ini ada yang menjadi konsultas politik dan bahkan tim sukses pasangan kepala daerah calon maupun anggota legislatif. (har)
Suluh Indonesia/ant
PELATIHAN PEREMPUAN ANTI KORUPSI - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) menyerahkan cenderamata kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kiri) pada pembukaan Pelatihan Fasilitator Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi, di Semarang, kemarin. Pelatihan diikuti para peserta perempuan dari berbagai latar belakang dan akan berlangsung hingga 8 Oktober mendatang.
Terkait KTP Elektronik
KPK Agendakan Periksa Setnov
JAKARTA - KPK berencana memanggil Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Setya akan diperiksa terkait dengan kasus korupsi pengadaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (EKTP). Namun, Setya membantah jika dirinya terlibat dalam kasus tersebut. Dari dulu sudah saya katakan, saya tidak terlibat apapun dalam kasus itu. Apalagi sampai menerima fee dalam jumlah besar, tidak pernah, ujar Setya. Nama Setya Novanto
muncul setelah Muhammad Nazaruddin berkicau ketika diperiksa KPK. Novanto pun tak bergeming. Dia menegaskan yang terpenting saat ini tak ada bukti kuat. Silakan saja KPK panggil, yang jelas saya tidak pernah terlibat dalam proyek KTP elektronik, tutupnya. KPK segera memanggil sejumlah orang yang disebutsebut terlibat dalam dugaan kasus korupsi dalam pengadaan paket penerapan e-KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau dise-
but KTP elektronik. Dari beberapa nama yang akan dipanggil, dua di antaranya adalah mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan Setya Novanto. Sedang proses schedule-lah, tapi makin cepat makin bagus, ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Saut mengatakan, penyidik KPK saat ini sedang mendalami beberapa keterangan yang diberikan saksi-saksi dalam kasus pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Saut memastikan bahwa penyidik KPK telah menemukan keterkaitan pi-
hak-pihak lain dalam kasus tersebut. Ini banyak yang mulai nyanyi kan, saya tidak perlu sebut, tapi nyanyian itu tentu didengar penyidik dan akan didalami, kata Saut. H ingga sa at i ni, K PK baru menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik. Pertama, KPK menetapkan Direktur Pengel ol a Info rm asi A dministrasi Kependudukan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka. (kmb)